Padang,Lintas Media News
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2024,di ruangan rapat utama DPRD Sumatera Barat (Sumbar).Senin (16/6/2025).
Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman didampingi Ketua DPRD Sumbar Muhidi, wakil ketua DPRD Sumbar M. Iqra Chissa Putra dan Nanda Satria serta dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sumbar
Arry Yuswandi.
Juru bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nurna Eva Karmila
pada kesempatan itu menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah atas pencapaian kinerja pemerintah di tahun 2024.Namun demikian,PKS menilai,capaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih kurang dan masih ada potensi PAD yang belum tergarap maksimal.
Terkait Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang diharapkan dapat menambah PAD Sumbar,PKS minta penjelasan Gubernur tentang usaha apa saja yang telah dilakukan dalam hal pendataan potensi dan evaluasi pemerintah dalam pemanfaatan aset-aset pemerintah yang dikerjasamakan.
Selain itu,fraksi partai PKS juga minta penjelasan Gubernur terhadap makin banyaknya masalah dalam pengelolaan keuangan daerah,apakah itu disebabkan kelemahan SDM atau karena belum didukung regulasi yang memadai.
Dari aspek pendapatan daerah yang secara keseluruhannya tidak mencapai target,fraksi PKS juga meminta penjelasan Gubernur secara transparan penyebab utama tidak tercapainya target pendapatan daerah tersebut.
Melalui juru bicaranya Nurna,fraksi PKS juga minta penjelasan Gubernur,masih banyaknya belanja daerah yang belum sesuai ketentuan,bagaimana enentuan standar yang dijadikan pedoman belanja,sehingga masih banyak belanja yang melebihi standar ketentuan.
Sementara,Fraksi Partai Gerindra melalui juru bicaranya Nurkhalis Dt.Bijo Dirajo dalam pandangan umum fraksinya menyampaikan 14 poin pendapat dan pertanyaan yang minta penjelasan Gubernur diantaranya.
Capaian PAD Sumbar 2024 jauh dari kata ideal,hanya Rp.2.942 Triliun dari yang dianggarkan Rp.3.342 Triliun,begitu juga dengan retribusi daerah yang ditargetkan Rp.414 Miliar,terealisasi hanya Rp.382,3 Miliar.
Yang lebih parah lagi menurut Fraksi Gerindra,pendapatan dari pajak daerah yang menjadi komponen pendukung PAD,capaiannya hanya 86,81 persen.
Dari angka-angka tersebut,fraksi Gerindra melihat Mash belum sesuai bahkan jauh dari target yang dituangkan dalam RPJMD.Dalam RPJMD,tertulis angka pendapatan daerah 2024 Rp.7.331 Triliun dan PAD adalah Rp.2.875 Triliun,pada akhirnya target yang dipatok masih jauh dari angka tersebut.Sebut Nurkhalis.(St)