Pelaksanaan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahun 2023 dievaluasi oleh Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD )Sumatera Barat (Sumbar)  pada Rapat bersama mitra kerjanya, Kamis (04/1/2024).

Rapat Kerja tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD Sumbar Mukhlis Yusuf Abit dihadiri seluruh anggota dan sejumlah mitra kerja.

Mukhlis Yusuf Abit mengatakan, bahwa dalam rapat ini akan membahas terkait dengan program Tahun 2023 dari mitra kerja.

“Bahasan dalam rapat ini terkait sejauh mana progres dan bagaimana rencana dan realisasi program Tahun 2023 beserta hambatan dan kendalanya,” tuturnya.

Ia menambahkan bahwa segala bentuk program dari mitra kerja tersebut merupakan upaya pemerintah untuk memajukan Provinsi Sumbar.

“Adapun program-program yang kami evaluasi ini adalah program-program dalam rangka upaya pemerintah untuk memajukan Provinsi Sumbar berlandaskan iman dan takwa,” ujarnya.

Pada rapat ini masing-masing kepala dinas memaparkan hasil, kendala, dan hambatan dari realisasi program Tahun 2023.

Kemudian setiap anggota Komisi II juga turut memberikan kritik dan sarannya agar program berjalan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Mukhlis Yusuf Abit berharap ke depannya realisasi program Tahun 2023 dapat berjalan lebih baik.

“Mudah-mudahan program yang pemerintah upayakan untuk masyarakat dapat terealisasi lebih baik lagi ke depannya,” harapnya.(**)

Guna mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2023,Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat ( Sumbar) Rapat Kerja Bersama Mitra Kerjanya.Kamis (04/1/2024).

Ketua Komisi III DPRD Sumbar Ali Tanjung saat memimpin rapat mengatakan bahwa, dalam rapat ini akan membahas terkait dengan program Tahun 2023 dari mitra kerja.

“Bahasan dalam rapat ini terkait sejauh mana progres dan bagaimana rencana dan realisasi program Tahun 2023 beserta hambatan dan kendalanya,” sebut Ali Tanjung. 

Menurut Ali Tanjung,semua bentuk program dari mitra kerja tersebut merupakan upaya pemerintah untuk memajukan Provinsi Sumbar.

“Adapun program-program yang kami evaluasi ini adalah program-program dalam rangka upaya pemerintah untuk memajukan Provinsi Sumbar berlandaskan iman dan takwa,” ujarnya.

Pada rapat ini masing-masing kepala dinas memaparkan hasil, kendala, dan hambatan dari realisasi program Tahun 2023.

Kemudian setiap anggota Komisi III juga turut memberikan kritik dan sarannya agar program berjalan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Pada kesempatan itu,Ali Tanjung  berharap, ke depannya realisasi program Tahun 2023 dapat berjalan lebih baik.

“Mudah-mudahan program yang pemerintah upayakan untuk masyarakat dapat terealisasi lebih baik lagi ke depannya,” harapnya.(**)

Evaluasi pelaksanaan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD),komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) mengelar rapat kerja dengan OPD mitra kerjanya,di ruang Banggar DPRD Sumbar, Kamis (4/1/2024).

Rapat kerja tersebut dipimpin Ketua Komisi I DPRD Sumatera Barat Sawal  Rafdinal didampingi Sekretaris komisi I Rafdinal dan beberapa anggota komisi I lainnya, saat memimpin rapat mengatakan, rapat kerja ini dilaksanakan terkait pembahasan evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2023.

“Rapat kerja tersebut untuk mengetahui capaian pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan OPD,” kata Sawal.

Sementara,Rafdinal menyebutkan, dari laporan yang disampaikan masing masing OPD, capaian atau realitas fisik dan keuangan masing-masing OPD tahun 2023 diatas 95 persen.

Menurut Rafdinal, realisasi fisik dan keuangan mitra kerja komisi I DPRD Sumatera Barat tahun ini tidak jauh beda dengan kondisi tahun 2022. 

OPD mitra kerja Komisi I DPRD Sumatera Barat yang mengikuti rapat antara lain Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfotik, Badan Kepegawaian Daerah atau BKD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Sumbar, Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol-PP, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol, Dinas Pemberdayaan Masyarakat atau PMD dan Inspektorat.(St)

 

Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) mengevaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumbar selama tahun 2023 dan persiapan anggaran APBD Tahun 2024 dengan mengelar rapat kerja dengan dinas yang menjadi mitra kerja komisi IV.

di ruang Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Sumbar, Kamis (4/1/2024).

Rapat kerja ini dilaksanakan untuk mengetahui progres realisasi fisik dan keuangan di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).Kata Ketua Komisi IV DPRD Sumbar, Zulkenedi Said saat memimpin rapat tersebut. 

Menurut Zulkenedi,dari laporan yang disampaikan OPD kepada komisi IV, rata rata realisasinya berada di atas 90 persen, baik fisik maupun keuangan. Dari semua program yang terlaksana, tidak sedikit yang mengalami kendala dilapangan, yaitu banyak yang bersifat teknis, seperti cuaca maupun hujan.

“Kendala teknis itu biasanya cuaca, kemudian hujan. Akibat faktor tersebut sehingga sering terjadi gangguan gangguan di jalan. Jadi, pekerjaan pekerjaan seperti itu contohnya,” sebut Zulkenedi.

Zulkenedi Said menyebutkan, Rapat kerja ini juga dalam rangka mengevaluasi terkait persoalan yang menjadi hambatan, karena akan merugikan masyarakat. Sementara yang diharapkan, program tersebut terlaksana sehingga manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.

Komisi IV DPRD Sumatera Barat meminta kepada OPD mitra kerja komisi IV agar pengalaman di tahun 2022 dan 2023, khusus yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat baik infrastruktur maupun program program bantuan, realisasinya harus maksimal.

Lebih lanjut Zulkenedi Said menjelaskan, apabila realisasi program terlaksana dengan maksimal, dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Program program di Realisasi APBD terealisasi secara maksimal

Sementara itu Rapat kerja komisi IV DPRD Sumatera Barat bersama OPD mitra kerja Komisi IV diantaranya Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang atau BMCKTR Provinsi Sumatera Barat.(St)

Presiden Komisi Informasi (KI) Wilayah Sumatera, H. Zufra Irwan, SE, mengecam keras sikap Gubernur Sumbar yang membekukan lembaga Komisi Informasi Sumbar. Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumbar itu sebagai bukti bahwa sebagai Gubernur yang belum sebulan dinobatkan sebagai Tokoh Keterbukaan Informasi Publik (KIP), ternyata tidak punya komitmen terhadap hadirnya KIP di Sumbar.

"Saya tidak tahu, penasehat gubernur itu siapa, sehingga lahir SK pembekuan lembaga KI Sumbar. Artinya, gubernur Sumbar tidak punya komitmen terhadap Keterbukaan Informasi Publik.. Kalau sudah begini, kita minta KI Pusat mencabut predikat Provinsi Informatif yang diserahkan Wapres akhir tahun lalu di Jakarta," ujar Zufra Irwan kepada kalangan media, Jumat (5/1/2024). 

Menurut Zufra yang juga Ketua KI Riau, saat ini justru pemerintah tengah menggaungkan Keterbukaan Informasi Publik untuk transparansi tata kelola badan publik dengan upaya menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Tapi Gubernur Mahyeldi justru membekukan lembaga KI.

"Ini tidak pernah terjadi di Indonesia. Di beberapa provinsi pernah terjadi keterlambatan pengumuman hasil foto.and proper test komisioner yang baru, namun bisa dilakukan perpanjangan, atau tidak memperpanjang jabatan komisionernya. Tapi tidak dengan membekukan lembaganya. Staf sekretariat dan administrator lainnya tetap harus ada, untuk meregister pengaduan masyarakat terhadap badan publik," terang Zufra yang sudah 2 periode menjabat Ketua KI Riau.

Harusnya, lanjut Zufra, jika dianggap terjadi keterlambatan pengumuman hasil tes komisioner yang baru, gubernur bisa menyurati DPRD, lalu duduk bersama untuk menyelesaikannya.

"Di Sumbar kan banyak orang-orang hebat, kok menyelesaikan masalah seperti ini saja tidak bisa.. Gubernur jelas salah kaprah membekukan lembaga KI. Karena itu, sebagai Presiden KI Sumatera saya minta KI Pusat mencabut Predikat Informatif terhadap Provinsi Sumbar, karena komitmen kepala daerahnya  keterbukaan informasi publik nya sangat diragukan," tegas Zufra, putra Minang yang berkiprah di Provinsi Riau.

Seperti diberitakan sebelumnya,  Gubernur Sumbar melalui SK nomor 555-890-2023 diteken Gubernur Mahyeldi tertanggal 29 Desember 2023 membekukan KI Sumbar atau SK Perpanjangan dinyatakan tidak berlaku lagi. Ironisnya, seluruh staf sekretariat dan administrasi lainnya, dirumahkan. Yang kerja hanya sekuriti dan cleaning service. 

Pembina Perhimpunan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik yangembidnai kelahiran KI Sumbar mengaku terkejut saat mendengar terbitkan SK gubernur tersebut. 

"Ini mengejutkan, kita kaum pro keterbukaan terutama saya yang bersama kawan di DPRD merintis adanya KI Sumbar tahun 2014, mengetahui SK gubernur itu seperti disambar gledek," ujar HM Nurnas.

Menurut HM. Nurnas ini jelas Gubernur Sumbar tidak disupport data dan literasi regulasi oleh Sekda dan dinas teknisnya.

"Buka saja UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terkait Komisi Informasi dan kewenangan Gubernur atau Pemprov, tidak ada satu kalimat yang memberikan kewenangan gubernur membubarkan Komisi Informasi," ujar HM. Nurnas. (*)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat melalui Sekretariat DPRD terus berbenah diri menyuarakan peran dan fungsi DPRD sesuai Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dimana disebutkan pemerintahan daerah itu adalah pemerintah daerah dan DPRD. 

Hal ini disampaikan Sekretaris DPRD Sumbar Raflis,SH.MM disela-sela kegiatan kedewanan di ruang kerja, Kamis (4 Desember 2024). 

Sekwan DPRD Sumbar itu menambahkan berbagai sarana prasana pengembangan penyebaran infornasi kegiatan DPRD Sumbar terutama dalam pemanfaatan pengelolaan media sosial yang menjadi trendi aktifitas informasi masyarakat saat ini. 

"Adanya tenaga IT dalam pengembangan peningkatan layanan publik dan administrasi internal melalui inovasi berbagai aplikasi-aplikasi menjadi kekuatan DPRD menuju layanan digitalisasi termasuk keberadaan fasilirasi kegiatan Podcast Asik DPRD Sumbar," ujar Raflis. 

Ditempat terpisah Kabag Persidangan Perundang-Undangan, Zardi Syahrir, SH.MM juga mengatakan keradaan kegiatan Podcast Asik DPRD Sumbar bagian tidak terpisahkan dari upaya penyebaran informasi aktifitas kerja DPRD Sumbar dalam 3 (tiga) peran dan fungsi, penganggaran, produk peraturan daerah dan pengawasan. 

"Dari tiga peran dan fungsi DPRD Sumbar itu penyebaran informasi sosialisasi produk perda perlu mendapat perhatian khusus agar kebijakan perda tersebut dapat memberikan dampak kemajuan pelaksanaan pembangunan daerah. Karena diketahui belum semua perda-perda itu tersosialisasi dengan baik," ungkap Zardi. 

Zardi ungkap, Apa itu Podcast ? – Pada saat ini, podcast menjadi salah satu trend di Indonesia. Banyak dari content creator hingga influencer membuat sebuah konten dengan berbasis siaran radio atau biasa dikenal dengan istilah podcast. Para penonton merasa tertarik dengan adanya konten tersebut sebab, terdapat sebuah proses diskusi menarik yang disajikan secara santai.

"Podcast merupakan salah satu media konten yang banyak mendapat perhatian masyarakat pada aktifitas medsos. Sebab terkesan lebih fleksibel dan intens serta menarik. Aktifitas Podcast itu sendiri merupakan hasil rekaman audio dapat dilihat publik melalui media sosial youtube, instagram, tiktok, snakvideo dan facebook," ungkapnya. 

Zardi juga katakan dengan meningkatnya sebaran informasi kinerja DPRD Sumbar ke publik juga akan mendorong kemajuan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi Sumbar dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Sumbar sesuai dengan RPJMD. (*)

Komisi Informasi Sumbar sepertinya cukup dua periode saja sejak 2014-2019 dan 2019-2023. Berdasarkan SK Gubernur Sumbar nomor 555-890-2023 diteken Mahyeldi selaku Gubernur Sumbar 29 Desember 2023 isinya Komisi Informasi Sumbar bekukan atau SK Perpanjangan dinyatakan tidak berlaku lagi 

Pembina Perhimpunan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik HM Nurnas, Adrian Tuswandi dan Novrianto langsung Kamis 4/1-2024 malam menggelar keterangan pers tertulis.

"Ini mengejutkan, kita kaum pro keterbukaan terutama saya yang bersama kawan di DPRD merintis adanya KI Sumbar tahun 2014, mengetahui seperti disambar gledek,"ujar HM Nurnas.

"Ini kasus pertama terjadi di Indonesia ada KI Provinsi yang dibubarkan Gubernur nya,"ujar Novrianto.

Menurut HM.Nurnas ini jelas Gubernur Sumbar tidak disupport data dan literasi regulasi oleh Sekda dan dinas teknisnya.

"Buka saja UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terkait Komisi Informasi dan kewenangan Gubernur atau Pemprov, tidak ada satu kalimat yang memberikan kewenangan pembubaran Komisi Informasi,"ujar HM. Nurnas.

Menurut HM Nurnas dasar apa yang dipakai sehingga tidak diperpanjang, ini dengan mencabut SK perpanjangan sama saja KI Sumbar dibubarkan, kalau Komisi Informasi baru belum terbentuk konsekuensi sebuah lembaga negara dibentuk UU itu adalah perpanjangan tidak boleh diputus atau kosong.

"Bagaimana proses penyelesaian sengketa informasi publik siapa yang jadi majelis komisionernya, apa pak sekda, pak gubernur dan Bu Kadiskominfotik yang jadi majelisnya,"ujar HM Nurnas.

Menurut Komisioner 2 periode Adrian Tuswandi, putusan stop perpanjangan dan KI Sumbar di-suspend sebuah kekeliruan dan sangat banyak celah melawannya.

"Kunci ny KI Provinsi itu wajib dibentuk, Gubernur men SK-kan, tidak ada SK membubarkan atau mensetop perpanjangan, SK Gubernur terbaru yang efektif 2 Januari 2024 ini sangat mudah di-PTUN-kan,"ujar Adrian Tuswandi.

Tapi menurut Toaik biasa Adrian dipanggil banyak kalangan di Sumbar, Gubernur Sumbar mungkin mengambil asas efisiensi.

"Semua tahu kalau KI Sumba periode ketiga terlalu berlarut proses finalnya di DPRD Sumbar, mungkin Pak Gubernur mengedepankan asas efesiensi anggaran, baiknya dibekukan nanti aktif lagi kalau KI periode ketiga sudah diputuskan orang nya oleh DPRD Sumbar dan di SK serta dilantik oleh Gubernur Sumbar,"ujar Adrian. (***)

Danrem 032/Wirabraja, Brigjen TNI Rayen Obersyl bersama jajarannya, berkunjung ke PT Semen Padang untuk bersilahturahmi dengan manajemen perusahaan semen pertama di Indonesia dan Asia Tenggara tersebut, Rabu (3/1/2024) pagi.

Bertempat di Club House Lapangan Golf PT Semen Padang, rombongan dari Korem 032/Wirabraja itu disambut oleh Direktur Utama (Dirut) PT Semen Padang, Indrieffouny Indra, dan Direktur Keuangan & Umum, Oktoweri, serta sejumlah staf pimpinan PT Semen Padang. 

Turut hadir dalam silahturahmi tersebut, Kasrem 032/Wirabraja Kolonel Inf Josep Tanada Sidabutar, Kasipers Kolonel Caj Amrullah, SIP, Kasiren Kolonel Inf Samsul Huda, S.E., M.Sc, Kasilog Kolonel Inf Akmil Satria Martha Yudha D, dan Kasiter Kolonel Inf Indra Padang, S. Sos,. M.I.Pol.

Dalam kunjungan tersebut, manajemen PT Semen Padang pun mengajak rombongan Korem 032/Wirabraja untuk melihat rumah contoh yang dibangun menggunakan Semen Padang Bata Interlock (SEPABLOCK), yang merupakan produk turunan dari PT Semen Padang. Rumah contoh itu, berada di kawasan Club House Lapangan Golf PT Semen Padang.

Brigjen TNI Rayen Obersyl pun mengaku terkesan dengan produk terbaru dari PT Semen Padang itu. Menurutnya, SEPABLOCK ini merupakan produk yang sangat bagus dan sangat cocok digunakan untuk daerah-daerah yang rawan gempa. Karena, produknya kuat dan ramah terhadap gempa, serta juga ramah lingkungan.

"Dari penjelasan yang kami dapat dari pihak Semen Padang, SEPABLOCK ini produk yang sangat luar biasa. Sangat banyak keunggulannya, terutama ramah gempa dan ramah lingkungan. Menurut kami, produk ini sangat cocok dipakai untuk bangunan di daerah rawan gempa," kata Rayen Obersyl usai melihat rumah contoh SEPABLOCK.

Dengan sederet keunggulan yang ada pada SEPABLOCK, kata Rayen Obersyl melanjutkan, dia pun berharap ada kolaborasi antara PT Semen Padang dengan Korem 032/Wirabraja terkait dengan produk SEPABLOCK, ini. Apalagi, Korem 032/Wirabraja juga punya program pembangunan, yaitu Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD). 

"Kami siap untuk mempromosikan SEPABLOCK ini. Karena, kami di TNI punya program TMMD. Semoga produk Semen Padang ini bisa kita kolaborasikan dengan program TMMD kami, supaya SEPABLOCK semakin dikenal oleh masyarakat luas," ungkap jenderal bintang satu TNI lulusan Akademi Militer tahun 1992 ini.

Dirut PT Semen Padang, Indrieffouny Indra, menjelaskan bahwa SEPABLOCK hadir sebagai jawaban atas tantangan persaingan semen saat ini. Dan, perseroan meyakini permintaan SEPABLOCK atau Semen Padang Bata Interlock ke depannya akan meningkat, sejalan dengan lonjakan pembangunan infrastruktur oleh pemerintah.

“SEPABLOCK ini merupakan produk inovasi perusahaan di tengah ketatnya persaingan industri semen nasional. Dengan berbagai keunggulan yang dimiliki SEPABLOCK, kami optimis produk ini dapat diterima dengan baik oleh masyarakat, karena dibanding dengan bata merah penggunaan produk ini lebih efisien untuk pembangunan dan bentuknya lebih estetik" kata Indrieffouny.

Sementara itu, Staf Bisnis Inkubasi Non Semen (BINS) PT Semen Padang, Yelmi Arya Putra menambahkan bahwa membangun rumah dengan menggunakan SEPABLOCK lebih hemat 10 persen dibandingkan menggunakan material lain. Penghematan tersebut, karena kolom dan balok dinding SEPABLOCK dibangun bersamaan dengan dinding, dan tidak perlu di plester atau pun di aci.

"Jadi, membangun rumah dnegan SEPABLOCK lebih ekonomis dibandingkan bata merah, ditambah lagi durasi pengerjaan rumah menggunakan SEPABLOCK lebih cepat dibandingkan dengan bata biasa, yaitu sekitar 3 minggu," kata Yelmi yang turut hadir dalam kegiatan silahturahmi antara Korem 032/Wirabraja dengan manajemen PT Semen Padang. 

Yelmi pun juga membeberkan kebutuhan SEPABLOCK untuk membangun sebuah rumah. Seperti rumah tipe 36 dengan 1 kamar tidur misalnya, kebutuhan SEPABLOCK sekitar 4000 pcs, semen sebanyak 35 zak, dan besi ukuran 10 mm sebanyak 60 batang. "Nah, sederhananya untuk kebutuhan 1 meter dinding, itu menghabiskan SEPABLOCK sebanyak 40 pcs, semen 5 kg, dan besi sepanjang 6 meter," ujarnya. 

Menggunakan SEPABLOCK, lanjutnya, juga dapat membuat rumah menjadi jauh lebih estetik dan kekinian, sehingga enak dipandang. Selain itu, SEPABLOCK ini juga dapat membuat ruangan di dalam rumah atau bangunan menjadi lebih sejuk. Sebab, produk SEPABLOCK ini memiliki lobang-lobang untuk melepaskan panas yang terisolasi di dalam ruangan.

SEPABLOCK ini disebut ramah gempa, lanjutnya, karena pasangan SEPABLOCK ini saling mengikat, sehingga tetap kokoh selama terjadi gempa. Bahkan, dari pengujian siklik atau ujian literal dorong dan tarik di PUPR, dinyatakan bahwa produk SEPABLOCK sudah masuk ke kategori ramah gempa. "SEPABLOCK ini juga ramah lingkungan, karena permukaan yang halus dan presisi," ujarnya.

Yelmi juga mengatakan bahwa SEPABLOCK yang diproduksi PT Semen Padang telah digunakan di beberapa daerah di Sumbar, seperti Pasaman Barat, di Arosuka, Kabupaten Solok, di Payakumbuh, dan juga di kawasan Bandara Internasional Minangkabau (BIM). "Di Pasaman Barat, ada 50 unit rumah subsidi yang dibangun menggunakan SEPABLOCK," pungkas Yelmi.(*)

Ninik Mamak Nagari Punggasan, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, mendukung penuh dua kader Partai Golkar dalam Pemilu 2024, yaitu Caleg DPRD Sumbar Syafrizal Ucok Datuak Nan Batuah dan Caleg DPRD Pesisir Selatan Syafrisal Datuak Tanmangusi.

Pernyataan Ninik Mamak Punggasan itu disampaikan langsung dalam pertemuan di Lagan, Selasa (2/1/2024) petang. Pertemuan yang dihadiri Syafrizal Ucok Datuak Nan Batuah penuh dengan curhat dari Ninik Mamak untuk kelestarian adat dan harapan infrastruktur untuk pertanian. 

Menurut Ninik Mamak Punggasan, bahwa sangat diharapkan ada penghulu adat yang berhasil menjadi anggota DPRD, baik di tingkat kabupaten Pesisir Selatan maupun di DPRD Provinsi Sumbar. Sehingga aspirasi masyarakat dalam penguatan adat mendapatkan perhatian dari pemerintah.

"Kalau ada penghulu adat jadi Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dan DPRD Sumbar maka tentu kita dapat mengharapkan pembangunan Kantor KAN dan pelatihan penguatan kapasitas bagi para penghulu dan orang ampek jinih," kata Maridis Dt. Sampono Batuah dalam pertemuan tersebut. 

Sedangkan aspirasi Ninik Mamak Punggasan yang lain adalah pembangunan embung untuk pengairan sawah masyarakat. Selama ini tidak ada akses sama sekali pengairan hampir 350 hektar sawah masyarakat Punggasan. 

Karena itu, jika Caleg DPRD Sumbar Partai Golkar Syafrizal Ucok berhasil mendapatkan amanah, Ninik mamak berharap perjuangan pembangunan embung dari Sungai Batang Punggasan. 

Luas sawah yang akan menikmati pengairan nantinya ada sekitar 350 hektar terutama di Sungai Jambu, Tandikat Air Jambu Nagari Punggasan Utara hingga berbatasan Sungai Tunu Barat.

"Jika embung ini berhasil terwujud nantinya maka ratusan hektar sawah masyarakat akan digarap kembali dengan pengairan teknis, sehingga julukan Punggasan sebagai lumbung padi di Pesisir Selatan akan terwujud kembali," kata Caleg DPRD Pesisir Selatan Syafrisal Dt. Tanmangusi yang sebelumnya adalah Wali Nagari dua periode.

Karena besarnya harapan masyarakat kepada Caleg DPRD Sumbar Syafrizal Ucok untuk memperjuangkan embung ini, maka Ninik Mamak Punggasan sudah bertekad bulat mendorong anak kemenakan masing-masing untuk mendukung Ketua LKAAM Kabupaten Pesisir Selatan itu dalam Pemilu 2024.

"Insya Allah dalam Pemilu 2024 mendatang, kami Ninik Mamak akan berusaha semaksimalnya untuk mendukung Syafrizal Ucok Datuak Nan Batuah untuk DPRD Sumbar dan Syafrisal Datuak Tanmangusi untuk DPRD Pesisir Selatan, untuk kebaikan masyarakat Punggasan khususnya dan masyarakat Pesisir Selatan umumnya," kata Dt. Rangkayo Basa mengakhiri pertemuan. (*)

Seharian mengiringi kampanye Anies Baswedan di Sumbar. Rabu (3/1-2024), bagi Caleg Partai Ummat Adrian Tuswandi mendapat surprise di penghujung kunjungan Capres diusung Koalisi Perubahan.

Kenapa tidak, saat Anies Baswedan singgah di Sitinjau Lauik, sebuah pendakian yang menantang dan membentot adrenalin para pengendara, bahkan di tiktok dan YouTube serta Instagram super viral, video tentang Sitinjau Lauik itu.

Anies Baswedan memakai baju kaos bertuliskan Sitinjau Lauik, satu lagi dikasih ke Caleg Partai Ummat, Adrian Tuswandi.

Adrian Caleg Dapil Sumbar II (Padang Pariaman- Pariaman) untuk DPRD Provinsi tak menyangka dapat baju yang spesial dan limited.

"Terus terang saya terharu, dikasih Mas Anies baju kaos, yang dibikin dua satu dipakai Mas Anies satu lagi dikasih ke saya, makasi Mas Anies,"ujar Adrian Tuswandi usai mendapatkan kaos dari Anies Baswedan Rabu lewat senja tadi.

Toaik sapaan banyak orang ke Adrian Tuswandi langsung berteriak bersama Anies dan pendukung Anies lainnya, "Sitinjau Lauik, Wakanda No More, Indonesia Forever".

Adrian Tuswandi hanya seorang Caleg Pokok Murah (CPM) nan kaya melimpah akan gagasan terkait wakil rakyat ideal.

Tapi meski CPM namun dia diberi ruang endorse luar biasa oleh dunsanak hebat-hebat di Dapil Sumbar II DPRD Provinsi (Padang Pariaman-Pariaman), maupun banyak tokoh di Sumbar.

Hebat lagi, dalam proses maju sebagai Caleg DPRD Provinsi dari Dapil Sumbar II, Adrian Tuswandi dibukakan jalan oleh Allah SWT untuk mendapatkan dukungan atau endorse, bahkan dari  Capres diyakini sebagai Capres Pilihan Rakyat Indonesia Anies Baswedan.

Saat di Sitinjau Lauik tadi itulah Mas Anies Baswedan berikan baju yang hanya ada dua dibikin, satu dipakai Mas Anies Baswedan, satu lagi diberi dan dipakai Adrian Tuswandi (Caleg Nomor 1 Partai Ummat, Dapil Sumbar II untuk DPRD Provinsi).

"Sungguh sebuah proses Caleg dan kampanye yang indah dijalani di tengah keterbatasan dari saya seorang Caleg Pokok Murah (CPM).

"Terima kasih mas Anies, Terima kasih  orang hebat di Padang Pariaman dan

 Kota Pariaman.

Wakanda No More

Indonesia Forever...,"ujar Adrian di akun Media Sosialnya yang langsung viral dengan tulisan detik-detik Anies Baswedan serahkan baju kaos ke Adrian Tuswadi.

Adrian sebenarnya sudah kesekian kali mendapat endorse dan berdialog dengan Capres Anies Baswedan.

"Pertama 2019 saat Anies Baswedan jadi Gubernur DKI di Balaikota Jakarta, kedua di Rumah Gadang Fadly Amran di Bypass Padang, ketiga di VVIP Room BIM, dan keempat tadi di Sitinjau Lauik,"ujar Adrian.(**)

Komandan Lantamal II Padang, Laksamana Pertama TNI Benny Febri Silaturahmi ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar)Selasa, (2/1/2024) 

Silaturahmi tersebut disambut hangat Ketua DPRD Sumbar Supardi didampingi Sekretaris Dewan (Sekwan) Raflis Kabag Hukum dan Perundang-undangan , Zardi Syahrir, Kasubag Humas dan Protokoler, Dahrul Idris di Ruang Pimpinan DPRD Sumbar.

Dalam suasana penuh keakraban tersebut, Supardi dan Benny Febri,hanyut dengan pembicaraan tentang keamanan laut khususnya yang berkaitan dengan keamanan laut Sumbar serta masalah-masalah penting lainnya.

Kehadiran dua tokoh puncak Sumbar ini menandai kolaborasi antara pemerintah daerah dan kekuatan pertahanan, menciptakan momentum yang menjanjikan untuk kesejahteraan dan keamanan di Sumbar.

Dalam pertemuan tersebut, Supardi, SH, menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan TNI dalam menjaga stabilitas daerah.

“Silaturahmi ini merupakan langkah awal untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan TNI demi kemajuan Sumatera Barat,” sebut Supardi.

Di sisi lain, Laksamana Pertama TNI Benny Febri menyoroti pentingnya kerjasama antara unsur pemerintahan dan militer dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

“Kami berkomitmen untuk bersinergi dengan pemerintah daerah guna menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi masyarakat,” katanya.

Pertemuan ini tidak hanya berfokus pada pembahasan strategis, tetapi juga dilandasi oleh semangat kebersamaan dengan harapan, agar sinergi ini dapat memberikan manfaat konkret bagi masyarakat Sumatera Barat.Ujar Supardi.

Kebersamaan ini turut diperkuat dengan kegiatan silaturahmi informal, menciptakan suasana akrab di antara para pemimpin daerah dan tokoh militer.

Supardi mengharapkan, langkah-langkah positif ini akan menciptakan landasan yang kuat untuk memajukan Sumatera Barat ke arah yang lebih baik.(*/st)

Kerua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat ( Sumbar) Supardi mengatakan.Sumbar harus bersih dari penyalahgunaan narkoba atau obat-obatan lainnya yang akan menghancurkan masadepan generasi muda,khususnya anak-anak muda Sumbar.

Hal itu disampaikan Supardi saat menerima silaturrahmi Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bridjen Pol. Tri Julianto Djatiutomo, SIK. MM, di ruang kerjanya, Rabu (3/1/2024).

"Saya risau dan prihatin akan kondisi perkembangan penyalahgunaan narkoba di Sumatera Barat. Jika terjadi pembiaran akan berdampak buruk terhadap kemajuan generasi muda, sementara Sumbar terkenal sebagai daerah religi dan beradab berfilosofikan ABS-SBK",kata Supardi.

Supardi menyebutkan prihatin pada prilaku yang masih usia anak-anak ada yang suka mengelem dan hal-hal prilaku narkoba lainnya di Sumbar. Para orang, tokoh-tokoh masyarakat, ninik mamak, alim utama, cerdik pandai mesti menjadi perhatian sepenuhnya dilingkungan masing-masing.

“Kita berharap BNNP Sumbar dapat bertindak tegas selalu melakukan hal-bal terbaik dalam penanganan penyalahgunaan narkoba di Sumatera Barat, jangan sekedar pasang baliho tapi butuh aksi nyata ditengah-tengah masyarakat,” himbau Supardi.

Persoalan penanganan penyalahgunaan narkoba di Sumbar mestilah serius dan setiap aparat negara, mulai walinagari dan masyarakat mesti saling sinergis bahu membahu menuntaskan persoalan ini yang tak kunjung habis.Ujar Supardi.

“Kita inginkan Sumbar bersih dan jauh dari prilaku penyalahgunaan narkoba ini, oleh karena itu BNNP Sumbar juga mesti sering melakukan test urine kepada berbagai pihak termasuk anggota DPRD Sumbar, ASN, anak-anak sekolah, mahasiswa dan aparatur negara lainya,” tegasnya.

Sementara,Kepala BNNP Sumbar Tri Julianto Djatiutomo mengatakan,akan menindak tegas setiap oknum aparat BNNP Sumbar yang bermain-main dalam pelaksanaan penangganan penyalahgunaan narkoba di Sumbar.

“Kita juga akan bertegas-tegas dengan pihak manapun dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba didaerah ini,” tegas Djatiutomo.

Djatiutomo Dalam kesempatan silaturrahmi ini juga menyampaikan mohon dukungan dan bantuan lembaga DPRD dan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas-tugas BNNP yang mulia ini di Sumatera Barat.

“Untuk melakukan kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba terutama dalam melakukan test urine tidak dapat dilakukan serta merta disetiap lokasi hiburan dan karena ketersediaan fasilitasi dana uang terbatas. Kami dapat melakukan test urine pada saat pelaksanaan razia yang waktu dan lokasi sesuai dengan program penganggaran yang tersedia dan itu amat terbatas,” ungkapnya.

Silaturrahmi terbut juga dihadiri Sekretaris Dewan (Sekwan) H.Raflis,SH.MM  Kabag Persidangan dan Perundang undangan Zardi Syahrir, SH.MSi,

Fortuna Maisari Kabag Umum BNNP , dan Koordinator Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNP Susilawati, SH. (*/st)