Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menggelar Pelatihan, Pembekalan dan Ujian Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemerintah Level 1, Senin (11/12/2023) di Ballroom Grand Meranti Hotel, Selatpanjang.

Kegiatan itu dibuka oleh Plt Bupati Kepulauan Meranti Asmar melalui Sekretaris Daerah Bambang Suprianto. 

"Semoga semakin banyak ASN kita yang memiliki kemampuan dalam proses pengadaan barang dan jasa,” kata Bambang.

Lebih lanjut, dia juga meminta setelah APBD 2024 selesai dievaluasi, segera dilakukan penginputan Rencana Umum Pengadaan (RUP) ke dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) yang disediakan oleh LKPP.

“Agar proses pengadaan barang dan jasa dapat berjalan maksimal dan juga kinerja percepatan pembangunan untuk mewujudkan Meranti maju, cerdas dan bermartabat,” katanya.

Bambang memerintahkan para ASN di lingkungan Pemkab Meranti yang menjadi peserta untuk serius serta fokus dalam menyerap ilmu yang disampaikan oleh narasumber. 

“Saya berharap pada pelaksanaan ujian sertifikasi nanti, seluruh peserta yang hadir di sini lulus 100 persen,” harap Sekda Bambang.

Sebelumnya, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab Dr. Abu Hanifah menjelaskan ujian tersebut bertujuan untuk menghasilkan SDM yang memiliki sertifikasi dan kompetensi PBJ. Sebab menurutnya, kinerja di OPD tergantung pada kinerja pengadaan barang dan jasa.

“Agar sinkron proses pengadaan dan pelaporan dengan baik, maka perlu memiliki SDM yang bersertifikasi barang dan jasa minimal level 1,” ujarnya.

Dia juga berharap 40 orang peserta dari seluruh OPD di lingkungan Kabupaten Kepulauan Meranti yang mengikuti kegiatan itu, bisa mendapatkan hasil yang maksimal.

“Pelaksanaan akan dilaksanakan 4 hari, dengan harapan semua peserta lulus,” harapnya.

Pelatihan, pembekalan dan ujian tersebut bekerjasama dengan Lembaga Pusat Pendidikan Nasional. (Nina /rls).

Juru Bicara Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) Indra Charismiadji menanggapi pernyataan capres juga cawapres nomor urut 2 Prabowo  Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ihwal program makan siang gratis untuk anak sekolah yang sudah berjalan di 76 negara dan kritik terhadap program tersebut sebatas nyinyir saja.

“Disinilah perbedaan antara negarawaran dengan politisi. Politisi hanya fokus pada kepentingan elektoral semata, sedangkan negarawan akan taat pada konstitusi karena mengedepankan kepentingan negaranya di atas kepentingan pribadi atau kelompoknya,” kata Indra melalui pernyataan tertulisnya, Senin (11/12/2023).

Di dalam UUD '45 pasal 31 ayat 2 tegas dinyatakan bahwa "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya". Menurut data BPS masih sekitar 20% anak Indonesia yang hari ini belum bersekolah sampai tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sebagian besar yang sudah bersekolah pun tidak sepenuhnya dibiayai pemerintah karena bersekolah di sekolah swasta yang tidak mungkin gratis.

"Setiap tahun rakyat selalu ribut karena PPDB zonasi, yang penyebabnya adalah kuota yang ada jauh lebih sedikit dari jumlah pendaftar. Alih-alih problema tahunan rakyat ini segera diselesaikan ini malah mau buat program baru yaitu makan siang gratis dengan anggaran super jumbo sampai 450 trilyun. Padahal bukan itu yang dibutuhkan rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia butuh layanan pendidikan gratis, dan itu sekali lagi adalah amanat konstitusi. Diingatkan untuk jangan melanggar konstitusi, kok malah dibilang nyinyir. Jangan-jangan mereka ini salah minum vitamin,” jelas Indra yang juga dikenal sebagai seorang pengamat pendidikan.

Indra juga mengatakan bahwa benar ada 76 negara yang memberikan makan gratis untuk anak sekolah. Namun ada 155 negara yang memberikan layanan pendidikan gratis sepenuhnya dari kelas 1 sampai kelas 9. 76 negara yang memberikan makan gratis tersebut secara keseluruhan sudah juga menggratiskan biaya pendidikan terlebih dahulu. Jadi prosesnya dimulai dengan menggratiskan biaya pendidikan baru ke tahap selanjutnya yaitu memberikan makan gratis, tentunya bagi negara-negara yang ekonominya cenderung kuat. Seharusnya Indonesia meniru 155 negara yang memberikan layanan pendidikan gratis untuk semua dulu, jangan terbalik.

Ada sebuah pepatah dari negeri Tiongkok yang mengatakan bahwa jika kita memberikan seseorang seekor ikan, maka orang yang kita beri akan hidup selama satu hari. Tapi jika kita mengajarkan caranya menangkap ikan, maka orang tersebut akan hidup selamanya-lamanya. Akses pendidikan untuk semua dan dibiayai 100% oleh negara akan memberikan dampak yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan. Esther Duflo, peraih hadiah nobel bidang ekonomi, meneliti kebijakan SD inpres yang dibentuk oleh Presiden Soeharto. Dari risetnya, Duflo mendapatkan kesimpulan bahwa kebijakan ini sukses meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

"Yang menarik, berdasarkan perhitungan di Kemendikbud, Indonesia hanya butuh 350 trilyun per tahun untuk menggratiskan penuh layanan pendidikan dari kelas 1 sampai kelas 9. Kami di Timnas AMIN memprioritaskan pada pemenuhan amanat konstitusi untuk memberikan pelayanan pendidikan bagi seluruh anak Indonesia dimanapun mereka berada, dan layanan itu 100% dibiayai negara alias bebas pungutan atau gratis seluruh rakyat baik yang sekolah di sekolah negeri maupun swasta. Biarkan rakyat memilih anggaran 450 trilyun hanya dapat makan siang gratis tapi sekolah masih bayar atau anggaran 350 trilyun sekolah 100% gratis," pungkas Indra.(rel)

 Anggota DPRD Sumbar Jefri Masrul, SE melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Komoditas Unggulan Perkebunan Sumbar di lapangan upacara kantor camat Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar, Minggu (10/12/2023).

Kegiatan sosialisasi Perda nomor 3 tahun 2023 tentang Tata Kelola Komiditas Unggulan Perkebunan itu dihadiri Dinas Perkebunan dan Hortikultura Sumbar, Camat Lintau Buo, wali nagari serta masyarakat tergabung dalam sejumlah kelompok tani.

Pada saat Sosialisasi Jefri Masrul mengatakan, kalau ia sangat berharap petani memahami betapa pentingnya lahan pertanian untuk menyangga ketahanan pangan di Tanah Datar khususnya dan Sumatera Barat umumnya.

“Saya sangat berharap pada kita semua, dengan mengikuti sosialisasi peraturan daerah ini bisa memahami berapa pentingnya lahan pertanian, sebagai penyangga ketahan pangan di Tanah Datar dan juga Sumatera Barat, yang mampu mengangkat perekonomian masyarakat secara berkelanjutan,” ucap Jefri.

Dia juga menambahkan, agar peserta sosialisasi mampu menerapkan peraturan daerah ini, selanjutnya bisa menyampaikan pada masyarakat lainnya, sehingga bisa memahami serta melaksanakannya untuk kepentingan banyak orang.

“Saya berharap kita bisa memahami dan menjalankannya sehingga bermanfaat untuk diri kita dan orang lain, dalam upaya mempertahankan lahan pertanian pangan, demi keberlangsungan hidup dan kehidupan,” tambahnya.

Sosialisasi yang berlangsung sangat humanis tersebut diisi dengan tanya-jawab antara masyarakat dengan Jefri Masrul. Salah seorang peserta Ridwan mempertanyakan apakah semua aturan bisa dirasakan manfaatnya oleh orang banyak.

Jefri Masrul dengan tegas menjawab, lahan pertanian tanaman pangan tentunya amat bermanfaat untuk orang banyak, karena menyangkut pengelolaan pertanian dalam menghasilkan pangan.

Sementara itu salah seorang warga mengucapkan terimakasih pada Syamsul Bahri yang sudah memberikan berbagai pencerahan pada masyarakatnya, dan berharap agar bisa melakukan dalam waktu berbeda.

“Kita berharap pak Jefri Masrul bisa melakukan sosialisasi berbagai peraturan daerah secara berkelanjutan, sehingga kami mendapatkan berbagai pencerahan, apalagi beliau sangat memiliki respon tinggi terhadap masukan dan aspirasi masyarakat selama ini, saya mewakili masyarakat mengucapkan terima kasih yang tak terhingga,” tutupnya. (*)

Padang,Lintas Media News 

Anggota DPRD Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman menggelar sosialisasi Perda nomor 9 tahun 2018 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif, Sabtu (9/13) di Cafe Rajo Durian, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji Kota Padang.

Acara yang terselenggara dari pokir anggota dewan Evi Yandri itu dihadiri Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar, Ketua Yayasan Pelita Jiwa Insani, Kesbangpol Sumbar, Camat Kuranji, Lurah Pasar Ambacang serta masyarakat undangan.

Evi Yandri mengatakan, berdasarkan data statistik tahun 2023, 5 persen masyarakat Sumbar sudah menjadi pecandu narkoba. Guna menekan angka tersebut, Pemprov bersama DPRD Sumbar telah melahirkan Peraturan Daerah (Perda) nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.

Kemudian lanjut politisi Gerindra itu, Sumbar merupakan daerah pendidikan, banyak anak — anak muda dan usia pelajar yang mudah dipengaruhi untuk menggunakan barang haram tersebut.

“Jika Perda nomor 9 tahun 2018 ini tersosialisasi dengan baik, maka akan sangat efektif untuk menekan peredaran narkoba di Sumbar,” ungkapnya.

Evi Yandri menambahkan, lingkungan juga berpengaruh besar terhadap perkembangan dan pendidikan anak. Ketika lingkungan rumah tangga, sekolah, bahkan lingkungan masyarakat tidak memiliki komitmen dan pemahaman terhadap ancaman narkoba, maka itu akan menjadi pintu masuknya peredaran narkoba.

“Di Sumbar khususnya kota Padang, lebih terbuka karena termasuk daerah perlintasan. Narkoba bisa masuk dari jalan-jalan tikus, seperti dari provinsi Riau, Aceh dan daerah lainnya yang akan melewati Sumbar,” terangnya.

Evi Yandri menghimbau kepada seluruh masyarakat khususnya anak-anak muda untuk segera menjauhi apalagi menggunakan narkoba apapun jenisnya.

“Kepada anak-anak muda, sayangi dirimu. Jangan sekali-kali mencoba barang haram narkoba, karena itu akan merusak diri dan masa depan anak-anak semua,” ajak Evi. (*)

Dua putra terbaik Kabupaten Pesisir Selatan, DR. Alirman Sori, SH.M.Hum dan Drs. Syafrizal Ucok, MM Datuak Nan Batuah, secara bersama menyapa warga Kampung Laban, Nagari Salido, Kecamatan IV Jurai, Kamis (7/12/2023) petang.

Pertemuan silaturrahmi di rumah Anto Panungkek itu berlangsung dalam hujan lebat. Namun masyarakat, khususnya emak-emak sangat antusias untuk bersalaman dengan Alirman Sori dan Syafrizal Ucok. 

"Terima kasih Pak Also dan Pak Ucok sudah datang ke kampung kami, Insya Allah kami mendukung Pak. Majulah Pak untuk membangun Pesisir Selatan," kata Buk Arni, salah seorang warga Kampung Laban, Nagari Salido.

Alirman Sori yang maju sebagai Caleg DPR-RI Partai Golkar ini berpesan kepada masyarakat Laban untuk menggunakan hak politik secara cerdas untuk memilih Caleg dan Capres pada Pemilu 2024.

"Pilih Caleg yang figurnya telah terbukti rekam jejaknya untuk mewakili kita di DPRD kabupaten, DPRD Provinsi, DPR-RI, DPD dan Capres. Jangan tergoda bujuk rayu sesaat," kata Alirman Sori, yang saat ini adalah Anggota DPD RI.

Karena itu Alirman Sori berharap warga Kampung Laban Salido bisa menjaga raso pareso dan hubungan emosional yang telah terjalin dengan tokoh-tokoh. Jangan sampai hilang pula raso yang telah ada hanya karena pemberian materi yang tidak seberapa oleh beberapa orang Caleg menjelang Pemilu. 

Sementara itu, Caleg DPRD Sumbar Syafrizal Ucok Datuak Nan Batuah yang maju dengan Partai Golkar mengatakan, bahwa keinginannya maju sebagai Caleg DPRD Sumbar ini semata-mata ingin berbakti dan membangun Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai Dapilnya.

"Saya didorong oleh tokoh-tokoh dari nagari-nagari yang ada di Pesisir Selatan untuk maju menjadi Anggota DPRD Sumbar, karena masih banyak infrastruktur yang harus dibangun, dan perlu pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat nelayan dan petani, inilah fokus saya jika mendapat amanah menjadi Anggota DPRD," kata Syafrizal Ucok Datuak Nan Batuah, yang sehari-hari adalah Ketua LKAAM Kabupaten Pesisir Selatan. 

Untuk Nagari Salido, Syafrizal Ucok Datuak Nan Batuah akan memperjuangkan pembangunan embung, agar nagari ini terbebas dari ancaman banjir setiap musim hujan. Selain itu akan diperjuangkan pula pembangunan jalan lingkar di Banda Rasa, sehingga memudahkan aktifitas ekonomi bagi hasil-hasil pertanian di Salido.

Tekad Syafrizal Ucok Datuak Nan Batuah yang akan memperjuangkan embung dan jalan lingkar ini mendapatkan sambutan riuh dari masyarakat yang hadir dalam pertemuan ini. "Kami sangat berharap embung dan jalan lingkar, jangan lupakan bantuan pendidikan dan kesehatan bagi kami keluarga miskin," ujar emak-emak Kampuang Laban. 

Dalam pertemuan ini, Syafrizal Ucok Datuak Nan Batuah menyerahkan bantuan berupa bola dan net voli, yang diterima langsung oleh pemuda Ujang, disaksikan dua tokoh masyarakat Nagari Salido yaitu Syaiful dan Zainal. (*)

Lintasmedia news.com,DHARMASRAYA – Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan lepas kafilah Kabupaten Dharmasraya untuk mengikuti MTQ Nasional ke-40 tingkat Provinsi Sumatera Barat di Solok Selatan, di Auditorium Dharmasraya, Pulau Punjung, Ahad (10/12/23).

Acara ini dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya, Sekda, Staf Ahli Bupati, Asisten, Kepala OPD dan Kepala Bagian di Lingkup Sekretariat Daerah, Kakan Kemenag, Ketua MUI Dharmasraya, Pimpinan Baznas, Camat, Kepala KUA se-Dharmasraya dan undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati mengatakan bahwa hari ini bersama-sama hamalatuk quran, pecinta Al-Qur’an penghafal Al-Qur’an dan qori qoriah yang merupakan delegasi Dharmasraya dalam mengikuti MTQ Nasional ke-40 tingkat Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Solok Selatan pada tanggal 11 sampai dengan 18 Desember 2023.

Bupati ingin mengingatkan kita semua, bahwa keikutsertaan kita pada MTQ nasional tingkat Provinsi Sumatera Barat bertepatan dengan upaya kita membangun karakter generasi yang unggul dan mulia. Sekaligus meningkatkan peran generasi muda untuk meningkatkan kualitas tatanan kehidupan masyarakat yang beriman dan bertaqwa. 

“Untuk itu, selaku Kepala Daerah saya menghimbau agar kita senantiasa terus berinovasi, berkreasi dan bekerja keras untuk mencapai cita-cita kita semua. Sehingga daerah kita menjadi daerah yang agamis, memiliki nilai-nilai peradapan yang luhur dan menjunjung tinggi kerukunan antar sesame dan memiliki prestasi yang membanggakan dibidang baca tulis Al-Qur’an,” terang Bupati.

Kata Bupati lagi, kitab suci al-Qur’an merupakan sumber inspirasi yang tidak akan pernah kering. Semakin kita dalami Al-qur’an, semakin kita yakin akan kebenaran firman Allah. Pemahaman yang utuh terhadap nilai-nilai universal dari Al-Qur’an dapat memberikan kontribusi dalam membangun tatanan kehidupan yang aman, adil dan bermartabat. Tatanan peradaban yang dibangun atas nilai-nilai ketuhanan yang luhur dan agung. Serta nilai-nilai kemanusiaan yang universal.

“Untuk itu implementasi nilai-nilai universal dalam Al-Quran itulah yang menjadi target kita dalam setiap pembelajaran Al-Qur’an ataupun kompetisi berupa MTQ. Sebagai usaha peningkatan prestasi kafilah MTQ Pemerintah Kabupaten Dharmasraya berperan dalam memfasilitasi kegiatan berupa pelaksanaan seleksi, Training Centre (TC) dan pembiayaan lainnya. Terkait dengan keiukutsertaan kita pada MTQ tingkat Provinsi ini. Disamping fasilitas pelaksanaan MTQ. In shaa allah, pemerintah Kabupaten Dharmasraya tetap akan melakukan pembinaan yang bersifat jangka menengah dan jangka panjang,” tegas Bupati lagi.

Dengan mengalokasikan dan menyediakan anggaran setiap tahun untuk pembinaan guru TPQ/MDA selaku ujung tombak pendidikan Al-Qur’an termasuk dengan memberikan insentif kepada guru TPQ dan MDA sebagai stimulant dan memotivasi para guru MDA, dan TPA agar tetap bersemangat dalam menyiapkan generasi qurani.

Kita tentu berharap agar kafilah Kabupaten Dharmasraya pada MTQ tingkat provinsi Sumatera Barat tahun 2023 melahirkan prestasi yang membanggakan Dharmasraya. In Shaa Allah kita tetap menyediakan bonus dan penghargaan bagi peserta yang berprestasi. Juara 1 berhak mendapatkan bonus sebesar Rp.35 juta, juara II Rp. 30 juta dan juara III Rp.25 juta.

“Kami ingatkan kepada kafilah MTQ untuk menjaga kesehatan, tetap disiplin dalam berlatih, serta mintakan doa kepada kedua orang tua. Selamat bermusabaqah kepada seluruh anggota kafilah MTQ Dharmasraya. Selamat berjuang, tunjukkanlah segenap kemampuan yang dimiliki. Semoga keikutsertaan saudara-saudara dan anak anak dapat membawa nama baik Kabupaten Dharmasraya di tingkat Provinsi Sumatera Barat,” pungkasnya.(elda)

Lintasmedia news.com,

Pelepasan Tim Persatuan Sepak bola (PS) Dharmasraya menuju Liga 3 Sumatera Barat yang akan dilaksanakan pada 10 Desember mendatang resmi dilepaskan oleh Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya Pariyanto,S.H sekaligus Ketua Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (Kormi). Bersama wakil Ketua DPRD Ade Sudarman,S.Pd selaku Plt Ketua PSSI Dharmasraya Pelepasan ini dilaksanakan di Gedung DPRD Kabupaten Dharmasraya.

PS Dharmasraya telah menyiapkan 25 pemain untuk mengikuti Kompetisi Liga 3 Sumatera Barat yang berlangsung di GOR Agus Salim Padang. Keberangkatan PS Dharmasraya menuju kompetisi Liga 3 Sumatera Barat membawa harapan dan semangat baru bagi kebangkitan persepakbolaan di Kabupaten Dharmasraya.

Dalam sambutan acara, Ade Sudarman,S.Pd memberikan dukungan dan suport kepada seluruh pemain tim PS Dharmasraya. Pasalnya banyak harapan yang dititipkan kepada PS Dharmasraya untuk dapat mengharumkan nama Kabupaten Dharmasraya khususnya dikanca olahraga sepakbola.

"Jaga nama baik dharmasraya dan jaga sportifitas di lapangan, kalah menang itu biasa terpenting tetap berusaha sebaik mungkin," tutur Ade Sudarman,S.Pd.

Selain dukungan dari Ade Sudarman,S.Pd, PS Dharmasraya juga mendapatkan dukungan penuh dari Pariyanto,S.H selaku Ketua Kormi. Keberangkatan PS Dharmasraya menuju Liga 3 Sumbar menjadi moment indah yang patut disambut baik oleh seluruh masyarakat Dharmasraya. Melalui Tim PS Dharmasraya semoga kedepannya anak-anak muda Dharmasraya tertantang dan termotivasi untuk menggeluti hobi olahraga khususnya sepakbola.

" Semoga dalam pertandingan nanti, Tim PS Dharmasraya dapat memberikan performa yang baik dan semaksimal mungkin. Kemenangan menjadi harapan besar yang dinantikan oleh Kabupaten Dharmasraya sebab melalui event ini sepakbola Dharmasraya dapat dikenal oleh seluruh daerah baik di Sumatera Barat maupun luar provinsi nantinya," ungkap Pariyanto,S.H(elda)

Anggota Komisi II DPRD Sumbar Syamsul Bahri melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Komoditas Unggulan Perkebunan Sumbar di Silaping, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat, Minggu (10/12/2023).

Kegiatan sosialisasi Perda nomor 3 tahun 2023 tentang Tata Kelola Komiditas Unggulan Perkebunan itu dihadiri Dinas Perkebunan dan Hortikultura Sumbar, Kepala Jorong dan Bamus Ranah Batahan serta masyarakat tergabung dalam sejumlah kelompok tani.

Pada saat Sosialisasi Syamsul Bahri mengatakan, kalau ia sangat berharap petani memahami betapa pentingnya lahan pertanian untuk menyangga ketahanan pangan di Pasaman khususnya dan Sumatera Barat umumnya.

“Saya sangat berharap pada kita semua, dengan mengikuti sosialisasi peraturan daerah ini bisa memahami berapa pentingnya lahan pertanian, sebagai penyangga ketahan pangan di Pasaman dan juga Sumatera Barat, yang mampu mengangkat perekonomian masyarakat secara berkelanjutan,”ucap Syamsul Bahri.

Dia juga menambahkan, agar peserta sosialisasi mampu menerapkan peraturan daerah ini, selanjutnya bisa menyampaikan pada masyarakat lainnya, sehingga bisa memahami serta melaksankannya untuk kepentingan banyak orang.

“Saya berharap kita bisa memahami dan menjalankannya sehingga bermanfaat untuk diri kita dan orang lain, dalam upaya mempertahankan lahan pertanian pangan, demi keberlangsungan hidup dan kehidupan,” tambahnya.

Sosialisasi yang berlangsung sangat humanis tersebut diisi dengan tanya-jawab antara masyarakat dengan Syamsul Bahri, salah seorang peserta Ridwan mempertanyakan apakah semua aturan bisa dirasakan manfaatnya oleh orang banyak.

Syamsul Bahri dengan tersenyum dan tegas menjawab, lahan pertanian tanaman pangan tentunya amat bermanfaat untuk orang banyak, karena menyangkut pengelolaan pertanian dalam menghasilkan pangan.

Sementara itu salah seorang warga mengucapkan terimakasih pada Syamsul Bahri yang sudah memberikan berbagai pencerahan pada masyarakatnya, dan berharap agar bisa melakukan dalam waktu berbeda.

“Kita berharap pak Syamsul Bahri bisa melakukan sosialisasi berbagai peraturan daerah secara berkelanjutan, sehingga kami mendapatkan berbagai pencerahan, apalagi beliau sangat memiliki responship tinggi terhadap masukan dan aspirasi masyarakat selama ini, saya mewakili masyarakat mengucapkan terima kasih yang tak terhingga,”tutupnya(***)

Anggota Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Barat Ismet Amzis melaksanakan Sosialisasi Perda Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kepemudaan di Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Minggu (10/12/2023).

Ismet Amzis mantan walikota Bukittinggi pada kesempatan itu, mengajak masyarakat pemuda/pemudi untuk menjadi agen perubahan yang harus berperan aktif ditengah tengah masyarakat dengan menjalankan fungsi pengawasan pemberdayaan dan pengembangan SDM dan potensi masyarakat.

“Pemuda hari ini adalah pemimpin masa datang yang akan melakukan terobosan kepada generasi melenial guna melakukan pengkaderan kepemimpinan,” ujar Ismet.

Ismet Amzis berharap, pemuda dan pemudi sekarang harus bisa menjadi parik paga nagari untuk membentengi generasi muda terhadap pengaruh narkoba dan pergaulan bebas yang bebas dari penyakit masyarakat yang akan menimbulkan keresahan dan LGBT.

“Kita  harus kuat membentengi generasi muda dengan kekuatan moral dan agama serta menjaga norma norma adat”,tambah Ismet.

Ismet Amzis juga mengajak generasi muda menjalankan kontrol sosial ditengah tengah warga masyarakat dengan memperkuat iman dan taqwa dan meningkatakan kesadaran hukum, kedisiplinan hidup di tengah masyarakat.

”Jadi,kita berharap sinergisitas masyarakat dengan unsur terkait dengan menjalankan peran tigo tungku sajarangan dan peran masyarakat untuk mengatisipasi dedikasi moral dan krisis moral sangat penting,” tegas Ismet.

Ismet juga menjelaskan, tujuan dari Perda no 12 Tahun 2017 Tentang Kepemudaan ini secara garis besar adalah mengoptimalkan peran dan potensi pemuda sangat besar dalam kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan. Untuk itu pemuda harus disiapkan dan diberdayakan agar berkualitas dan unggul daya saing.

Sosialisasi perda No. 12 tahun 2017 tentang pentingnya peran dan fungsi Kepemudaan tersebut dihadiri tokoh masyarakat dan pemuda pemudi.(**)

Pj. Walikota Pagar Alam H.Lusapta Yudha Kurnia, SE .,MM. di dampingi Kepala Dinas Kesehatan, DPKPP dan Lingkungan Hidup menghadiri acara Malam Penganugerahan Penghargaan Kabupaten/Kota sehat ( Swasti Saba ) dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat ( STBM ) tahun 2023 di Grand Ballroom Hotel Kampinski, Jakarta (28/11/2023).

Dalam kegiatan tersebut Kota Pagar Alam menerima penghargaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang di serahkan langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Kunta Wibawa Dasa Nugraha.

Pelaksanaan malam penganugerahan ini juga dihadiri oleh Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes RI, Sekjen Kemendagri, Menteri Kesehatan RI, dan Menko PMK. Dalam sambutannya Menko PMK menyampaikan, "sangat memberikan apresiasi yang tinggi atas kesungguhan para Pejabat Daerah Propinsi Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan tanpa membedakan, tanpa diskriminasi dalam sektor kesehatan bagi masyarakatnya."(noza)

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) Supardi, mensosialisasikan Peraturan Daerah (perda) tentang ekonomi kreatif (ekraf) di Agam Jua Art n Cafee, Payakumbuh.Jumat (8/12/2023).

“Perda Ekraf ini bisa menjadi salah satu solusi efektif untuk menyelesaikan permasalahan pengangguran dan kemiskinan,” ungkap Supardi.

Supardi mengatakan, siapa pun dan dimana pun bisa membuka usaha berbasis ekonomi kreatif. Perda ini telah menegaskan regulasi tentang kewajiban pemerintah mendukung usaha ekonomi kreatif masyarakat.

“Baik itu yang pengangguran, ibu rumah tangga, PNS, pensiunan bisa memulai membuka usaha ekonomi kreatif. Jika ini kita gencarkan maka permasalahan pengangguran dan kemiskinan di Payakumbuh dan Sumbar secara umum akan terelesaikan,” jelas Supardi.

Menurut Supardi,Sumbar memiliki banyak potensi yang bisa dikembangkan sebagai ide usaha ekonomi kreatif. Provinsi ini amat kaya akan adat, budaya, kuliner dan banyak hal lain.

“Kuliner dan fashion salah satu contohnya, ini sudah banyak yang mengembangkannya menjadi usaha ekonomi kreatif dan masih sangat terbuka luas untuk terus diinovasikan menjadi sumber usaha baru” ujar Supardi.

Supardi menilai, masyarakat Payakumbuh mesti menyeriusi potensi ekonomi kreatif. Sektor ini dinilai Supardi bisa menjadi magnet yang menarik wisatawan datang ke Payakumbuh.

“Selama ini saya melihat anak-anak muda Payakumbuh banyak memiliki ide inovasi hebat dalam hal ekonomi kreatif. Hanya saja selama ini mereka tak tahu harus membawa dan mengembangkan ide itu ke arah mana,” ujarnya.

Sekarang, lanjut Supardi, telah ada Perda tentang ekonomi kreatif yang bisa menjadi solusi. Di dalam perda tersebut telah diatur banyak hal yang menyokong perkembangan ekonomi kreatif di Sumbar.

Saat sosialisasi tersebut, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata Sumbar, Dewi Ria mengatakan keberadaan perda tentang ekonomi kreatif sangat menguntungkan semua masyarakat.

“Perda ini memang dibuat dengan tujuan melindungi dan mengayomi masyarakat yang mengembangkan usaha ekonomi kreatif. Selama ini regulasi tersebut belum ada. Namun sekarang perdanya sudah ada dan siap untuk melindungi dan mengayomi masyarakat dalam mengembangkan usaha ekonomi kreatif,” katanya.(*)

Anggota DPRD Sumbar Ir. H. Arkadius Dt. Intan Bano gelar Sosialisasi Perda No: 3 tahun 2023 tentang Tata Kelola Komoditi Unggulan Perkebunan pada Sabtu (9/12/2023) di halaman bekas kantor BPR Nagari Andaleh Baruh Bukik kecamatan Sungayang Tanah Datar. 

Dengan menggandeng Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Sumatera Barat, Arkadius dalam sosialisasi tersebut menyampaikan.Ada beberapa komoditas unggulan Perkebunan di Sumatera Barat yang menjadi sumber pendapatan dan kekuatan ekonomi masyarakat,yaitu: Kakao, Sawit , Gambir dan Karet.

Adapun tujuan dari Perda ini,menurut Arkadius adalah, guna mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat dalam tata kelola komoditas perkebunan kelapa Sawit, Gambir, Kakao dan Karet. Meningkatkan kualitas bahan olah agar sesuai dengan mutu yang ditetapkan Pemerintah.

Didampingi itu,juga untuk menertibkan administrasi usaha dan pedagang informal komoditas unggulan perkebunan, meningkatkan posisi tawar pekebun kelapa Sawit, Gambir, Kakao dan Karet,menjamin terciptanya kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan, saling memperkuat, saling membutuhkan antara pekebun, pedagang, dengan perusahaan pengelola.Jelas Arkadius.

“Selain itu juga untuk Mengendalikan tata kelola komoditas, serta Mengawasi tata kelola komoditas unggulan perkebunan lainnya ” ujar Arkadius

Sosialisasi tersebut menghadirkan narasumber dari Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Sumatera Barat yang diwakili oleh Kepala Bidang Perkebunan Tanaman Semusim dan Rempah Agustian.

Agustian menjelaskan.Tata kelola adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam proses pemindahan hak milik produk dari produsen atau lembaga perantara pemasaran yang mempunyai hak kepemilikan produk kepada pihak lain melalui berbagai macam tahapan dan cara yang tidak bertentangan hukum dan mekanisme jual beli. 

Sementara Komoditas Unggulan Perkebunan adalah komoditas perkebunan yang merupakan komoditas potensial untuk dikembangkan dan komoditas spesifik lokal yang banyak diusahakan masyarakat sebagai sumber pendapatan dan kekuatan ekonomi daerah ” urai Agustian.

Kegiatan ini dihadiri oleh Camat Sungayang yang diwakili Sekretaris Yogi Alfinder, Wali Nagari se-kecamatan Sungayang, Kelompok Tani/ pekebun se- kecamatan Sungayang serta tokoh masyarakat Nagari Andaleh- Baruh Bukik. (*)