DPRD Solok Selatan menggelar rapat paripurna dengan agenda mendengarkan pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka peringatan HUT Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia Tahun 2023.

Rapat ini dipimpin langsung Ketua DPRD Solok Selatan Zigo Rolanda di Ruang Sidang DPRD di Golden Arm, Rabu pagi (16/08/2023).

Kegiatan ini dihadiri Bupati H Khairunas,  Wabup H Yulian Efi, Forkopimda, Sekdakab, Asisten, Staf Ahli dan jajaran Kepala OPD.

Zigo Rolanda menyebut kegiatan ini adalah agenda ketatanegaraan, dimana pada setiap tanggal 16 Agustus, Presiden Republik Indonesia menyampaikan Pidato Kenegaraan dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia di hadapan sidang MPR-RI dan Sidang Bersama DPD-RI dan DPR-RI.

Dalam Sidang Tahunan MPR-RI dan Sidang Bersama DPD-RI dan DPR-RI ini, Presiden juga menyampaikan Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan pada Tahun 2022.

Lebih lanjut Zigo mengatakan kedua agenda ketatanegaraan tersebut, wajib diikuti oleh semua lembaga Negara dan Lembaga Pemerintahan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.

Dalam pidato kenegaraan Presiden RI, Joko Widodo salah satunya mneyoroti budaya santun dan budi pekerti luhur bangsa koyang mulai hilang.

Karena menurut Presiden, kebebasan dan demokrasi saat ini digunakan untuk melampiaskan kedengkian dan fitnah. 

"Polusi di wilayah budaya ini sangat melukai keluhuran budi pekerti bangsa Indonesia," katanya.

#PidatoPresiden2023 #IndonesiaTerusMelaju

(Hendri)

Selamat kepada staf pendamping penerima reword Bintang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Prov. Sumbar) yang telah berkinerja baik dalam memfasilitasi laporan Sosialisasi Peraturan Daerah ( Sosperda) periode 17-18 Agustus 2023, tercepat, terlengkap, akuntabel dan terbaik.

Hal ini disampaikan Ketua DPRD Sumbar Supardi, SH diruang kerjanya, Senin (21 Agustus 2023).

Ketua DPRD Sumbar katakan, peningkatan pelayanan publik merupakan bahagian penting dalam mendorong kemajuan pembangunan baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota, termasuk pelayanan administrasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

"Makanya pelayanan publik yang secara administrasi yang dilakukan aparatur negara sesuatu keharusan, sehingga aktifitas pelaksanaan pembangunan itu berjalan baik dan benar," ujar Supardi.

Supardi juga katakan dalam pembinaan dan penengembangan pelayanan dan kinerja aparatur sesuai dengan reword dan panishmen, sesuai aturan perundang-undangan.

"Inovasi baru pemberian reword Bintang DPRD Sumbar merupakan langkah dan salah satu solusi meningkatkan kinerja aparatur dilingkup sekretariat DPRD Sumbar agar berjalan lebih baik lagi ke depannya dalam fasilitasi tugas-tugas kedewanan," katanya. 

Penerima Penghargaan Staf Pendamping Reword Bintang DPRD Sumbar untuk Laporan Sosper Terbaik periode 17-18 Juli 2023 :

1. Deny Suryani, S.IP

2. Ida Wulandari, A.Md

3. Eliska, S.IP

4. Fitria Hayani, S.H

5. Yudhi Defrian, S.Sos

6. Alfitriyandi

7. Sri Muhareni, S.H

8. Hj. Mudarni

9. Nofrindo Sandra

10. Mifsyamsir Rahman, S.IP

11. Lisa Kurnia

(rel)

 Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang Mastilizal Aye menghadiri acara malam hiburan perayaan HUT RI ke-78 di RW 09 Kelurahan Kurao Pagang Kecamatan Nanggalo Kota Padang, Sumatera Barat, Sabtu, 19 Agustus 2023.

Pada kesempatan itu, pria yang akrab disapa Aye tersebut, mengajak warga RW 09 untuk selalu merawat persatuan dan keutuhan di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Meskin pun ada di antara kita yang belum merasakan kemerdekaan itu, tapi saya mengajak kita semua untuk merawat apa yang telah diperjuangkan pendiri bangsa ini," kata Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Padang.

"Mari kita jaga persatuan. Karena jika bersatu dan kompak, tidak ada yang sulit dalam hidup ini," cakapnya.

Ia pun mengingatkan warga untuk terus menjalin kebersamaan yang telah ada dalam melaksanakan pembangunan di lingkungan mereka.

"Kebersamaan yang selama ini telah terjalin diantara kita, mari kita rawat dengan baik. Bersama-sama kita bangun kampung kita ini," tukukya.

Aye juga mengapresiasi para pemuda yang telah menggelar malam hiburan tersebut.

Pasalnya, jelas Aye, tanpa pemuda tidak akan mungkin terlaksana acara tersebut.

"Tanpa pemuda tidak mungkin Indonesia merdeka. Paksaan pemuda lah yang membuat Bung Karno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan RI," tegas Aye.

Dikatakan Aye, pemuda adalah harapan bangsa. Di tangan pemuda terletak nasib bangsa ini. 

"Saya mengapresiasi pemuda yang telah menggelar acara ini," ungkapnya.

Tak lupa, Aye juga mengapresiasi Ketua RW 0i, ninik mamak, tokoh masyarakat dan bundo kanduang di RW 09.

"Pembinaan Ketua RW, ninik mamak, dan tokoh masyarakat serta bundo kanduang membuktikan generasi muda kita selalu kompak dan menjaga kebersamaan," ujarnya.

Sementara itu, Ketua RW 09 Kelurahan Kurao Pagang Kecamatan Nanggalo, Syafril mengapresiasi Mastilizal Aye.

Menurutnya, sebagai wakil rakyat di DPRD Kota Padang, Aye telah banyak menggelontorkan program ke daerahnya.

"Alhamdulillah, pak Aye telah banyak menyalurkan program dan dana pokir ke masyarakat kami. Terimakasih kami sampaikan ke pak Aye," katanya.

"Kami berharap, kebersamaan dengan pak Aye terus terawat dengan baik," tukuknya. (*)

Caleg DPRD Sumbar dari Partai Golkar Drs. Syafrizal Ucok, MM Datuak Nan Batuah yang merupakan penghulu kaum Suku Panai Pulau Sawah Painan Timur, Kecamatan IV Jurai (Pessel) mengadakan silaturrahmi dengan seluruh anggota kaumnya, di Painan Timur, Jum'at (18/8/2023) malam.

Silaturrahmi yang diikuti 200 orang lebih ini, terdiri dari Mamak, Panungkek, Manti, Imam, Dubalang, Bundo Kanduang, Mande Bapak dan para kemenakan. Hadir juga Mamak Sukirman Rajo Sampono dan Anggota DPRD Pesisir Selatan yang juga Ketua DPD Golkar Syafril Saputra.

Dalam kesempatan itu, Syafrizal Ucok Datuak Nan Batuah yang juga Ketua LKAAM Pesisir Selatan itu menyampaikan tentang pentingnya kekompakan dipelihara dalam kaum.

"Kita ini satu kaum, itu artinya badunsanak. Karena itu Datuak tidak mau mendengar adanya perselisihan diantara kita, tidak ada kemenakan yang saling memagar tanah karena bertengkar badunsanak," kata Datuak Nan Batuah.

Selain itu, pertemuan ini menjadi bermakna karena setelah berakhirnya pandemi Covid-19, baru kali inilah terjadi pertemuan silaturrahmi anak kemenakan Suku Panai Pulau Sawah Painan Timur. Karena itu terlihat sekali antusias dari anak kemenakan menghadirinya.

Mamak Sukirman Rajo Sampono yang tampil menyampaikan aspirasi anak kemenakan Panai Pulau Sawah yaitu mendukung sepenuhnya Mamak Syafrizal Ucok Datuak Nan Batuah untuk menjadi Anggota DPRD Sumbar dari Partai Golkar.

"Seluruh anggota kaum Panai Pulau Sawah sudah tentu sepenuhnya memberikan suaranya untuk Mak Datuak Nan Batuah, dan kami akan bekerja keras pula merangkul dukungan dari masyarakat Pesisir Selatan yang lain karena keberadaan Mak Datuak Nan Batuah adalah berjuang untuk pembangunan Pesisir Selatan di tingkat provinsi," kata Mamak Sukirman Rajo Sampono.

Atas dukungan tulus ikhlas dari kemenakannya, Syafrizal Ucok Datuak Nan Batuah mengaku sangat terharu. Dukungan ini menjadi energi positif untuk menyapa masyarakat lebih banyak lagi di Pesisir Selatan dan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

"Kami selalu mendatangi masyarakat hampir setiap hari, dari nagari ke nagari, untuk menyapa masyarakat. Sekaligus kami menyampaikan fokus perjuangan kami jika nantinya diamanahkan menjadi Anggota DPRD Sumbar. Kami akan fokus berjuang untuk pembangunan infrastruktur, pembangunan masyarakat adat dan pemberdayaan ekonomi masyarakat," kata Syafrizal Ucok Datuak Nan Batuah, mantan Staf Ahli Gubernur Sumbar Bidang Ekonomi dan Keuangan ini.

Syafrizal Ucok Datuak Nan Batuah maju sebagai Caleg DPRD Sumbar dalam Pemilu 2024 mendatang dari Dapil Pesisir Selatan dan Mentawai, yang diusung oleh Partai Golkar. (*)

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Raflis memberikan penghargaan terhadap 11 staf pendampingan tercepat, terlengkap, akuntabel dan terbaik pada kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) pada tanggal 17-18 Juli 2023 sesuai agenda Badan Musyarawarah DPRD Sumbar. 

Sekretaris DPRD Sumatera Barat Raflis, SH.MM mengatakan, pemberian Reword Bintang DPRD sebagai motivasi dan semangat peningkatan kinerja sumber daya manusia (SDM) dilingkungan sekretariat DPRD Sumbar dalam memberikan pelayanan fasilitasi kegiatanan kedewanan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

"Ini salah satu inovasi baru dalam kegiatan pembinaan dan pengembangan SDM dilingkup sekretariat DPRD bersifat reward dan panishmen. Hal ini juga bagaimana sdm DPRD mampu meningkatkan kreatifitas dan produktifitas kinerja, sehingga mesin administrasi berjalan sesuai dengan standar baik," ujar Raflis disela-sela pelaksanaan Apel Pagi, dihalaman Gedung DPRD Sumbar, Senin, 21 Agustus 2023.

Raflis juga mengatakan, dari rapor kinerja Sekretariar DPRD Sumbar semester I, rapor hijau namun turun dari sebelumnya masih 10 besar. Butuh perhatian besar kita semua dalam berbagai hal dalam percepatan pelaporan kegiatan. 

"Rekomendasi rapor semesteran itu antara lain menyatakan masih rendahnya kinerja staf pendampingan kegiatan kedewanan dalam pelayanan keadministrasian. Kedua masih belum optimal kinerja staf sekretariat DPRD Sumbar dalam kontribusi produktifitas kegiatan," katanya. 

Raflis tegas kepada bagian Umum, agar melakukan penindakan disiplin dan pembinaan bagi pegawai sekretariat yang tidak apel pagi dan kehadiran kurang dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari. 

"Kita berharap inovasi reward Bintang DPRD Sumbar ini dapat menjadi salah satu solusi dan upaya-upaya meningkatkan tanggungjawab, prestasi kerja, kinerja pegawai DPRD Sumbar. Sekaligus dengan penghargaan ini akan menambah bobot nilai kinerja dan referensi bukti kinerja setiap staf sekretariat Dewan, sebagai bahan pengusulan jabatan, honorer jadi PPPK atau lain sebagainya nantinya," katanya ceria. 

Kabag Persidang dan Perundang - undangan, Zardi Syahrir, SH.MM, sebagai mana yang diperintahan tugas Sekwan, agar melakukan berbagai inovasi dalam mendorong DPRD Sumber berkinerja baik dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi serta inovasi yang mengerakan potensi sekretariat DPRD lebih produktif dan berkesinambungan. 

"Inovasi reword Bintang DPRD Sumbar ini sebagai simbol semangat kerja setiap staf sekretariat untuk mengabdikan dirinya menjadi yang terbaik. Karena lembaga DPRD ini adalah lembaga besar yang hendaknya mampu memberikan kontribusi besar dalam kemajuan pembangunan daerah. Dan kekuatan dan potensi SDM adalah sesuatu yang utama dalam pelayanan di DPRD Sumbar," jelasnya. (rel/St)

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Raknyat ( DPRD) Sumatera Barat (Sumbar), Suwirpen Suib sosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya, Sabtu, (19/8) di Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang.

Suwirpen mengatakan, narkotika salah satu faktor penyebab tingginya angka perceraian di Sumbar. “Penyalahgunaan narkotika menyebabkan berbagai hal, salah satunya pertengkaran di dalam rumah tangga. Hal itu akan merembet kepada pengambilan keputusan untuk bercerai,” katanya.

Dia mengatakan, dalam dunia kesehatan, penyalahgunaan narkotika akan meningkatkan risiko terkena HIV/AIDS yang hingga sekarang belum ada obatnya. Begitupun dengan kehidupan sosial, penyalahguna akan sering mengalami pertengkaran hingga berujung kriminalitas.

Itulah beberapa, akibat yang akan didapatkan jika kecanduan narkotika. “Belum lagi perihal ekonomi, uang akan habis dan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari,” katanya.

Dia mengatakan, narkotika tidak hanya menyasar kalangan remaja namun juga pelajar. Tentunya akan membahayakan masa depan yang bersangkutan. Nanti bisa dikeluarkan dari sekolah atau kosekuensi lainya. Narkotika pasti ujung-ujungnya akan bermasalah dengan hukum dan masuk penjara, selagi masih bisa keluar, keluar secepatnya.

” Jadi mari tingkatkan iman dan taqwa agar terhindar dari narkotika dan selektif dalam pergaulan. Untuk itu, kita harus berani katakan tidak kepada narkotika, ” katanya.

Berdasarkan hasil survei Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Nunukan, narkoba menjadi salah satu penyebab utama angka perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) tinggi. Sebab, pecandu narkoba ini banyak kehilangan akal sehat dan cenderung memiliki hasrat tinggi namun yang tak didukung kemampuan. Akhirnya mengalami tensi tinggi lalu melampiaskan hal negatif, seperti kekerasan fisik terhadap istrinya.

Dia menambahkan meski ini Perda Provinsi Sumbar, tapi mengikat kepada kota dan kabupaten. Produk hukum yang diakui negara dan ada nuansa pidana bila tidak ditaati apalagi oleh kepala daerah.

Dalam perda ini berisi poin tentang fasilitasi pencegahan ke sekolah-sekolah, karena mereka yang rentan untuk awal-awalnya belajar mencoba-coba narkoba, hingga paling buruknya menjadi candu.

“Ruang sosialisasi ini paling sedikit sekali setahun yang diikuti anak didik dan tenaga pendidik. Tapi sosialisasi saja tidak menjamin anak-anak dapat terlindungi dari bahaya narkoba, kalau seandainya tidak diiringi langkah antisipasi orang tua di rumah,” ujarnya.(**)

Anggota Komisi II DPRD  Sumatera Barat,fraksi PDI-P asal pemilihan Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat (Pasbar) selalu mengingatkan masyarakat kinstituennya dalam segala hal termasuk peraturan daerah (Perda) tentang teta kelola komoditas Unggulan Perkebunan, provinsi Sumatera Barat. 

Sosialisasi Perda nomor 3 tahun 2023 dihadiri juga Kabid Bun Dinas Perkebunan Tanaman Pangan Holti Kultura Riski Hidayat, Wali Nagari Koto Tangah Khairunnas, serta Kelompok Perkebunan, dan para ninik mamak tokoh masyarakat. 

Selain memberikan penjelasan tentang Perda tentang tata kelola komoditas unggulan perkebunan, Samsul Bahri juga menerima berbagai masukan dalam mendukung penerapan peraturan tersebut di tengah-tengah masyarakat petani perkebunan. 

Pada kesempatan tersebut Syamsul Bahri yang selalu menyempatkan diri  bertemu konstotuen itu sangat berharap, Perda ini dapat membantu Para Pekebun swadaya, diantaranya mendapat kan Harga yang wajar dan standar harga Perkebunan diputuskan oleh Tim Harga TBS di setiap minggu nya.

"Saya berharap ini hadir untuk melindungi petani, baik masalah penerpan harga maupun pendukung lainnya, tentunya pembinaan dari pemerintah daerah Provinsi maupun kabupaten tetap dilakukan secara berkelanjutan," beberapa Samsul Bahri. 

Dia menambahkan, adanya peraturan daerah komoditas unggulan, cendrung harus pro-rakyat, gunanya untuk meningkatkan perekonomian dan standarisasi kehidupan masyarakat. 

"Kitab tegaskan, peraturan daerah harus pro-rakyat, karena aturan yang tidak bisa meningkatkan perekonomian masyarakat akan menjadi kendala, namun peraturan pro rakyat akan berjalan dengan baik, seiring dengan peningkatan kehidupan perekonomian masyarakat," tegas Samsul Bahri yang disambit tepuk riuh peserta sosilisasi. 

Sekait dengan Sosilisasi Perda (Sosper) yang dilakukan Syamsul Bahri, salah seorang tokoh Masyrakat Isman Antono, memyampaikan berbagai masukan termasuk juga keluhan tentang adanya kelangkaan pupuk bersubsidi di daerah Koto Tangah, serta berharap agar ada Intervensi pemerintah terhadap kelangkaan pupuk tersebut. 

"Pak Samsul Bahri dan bapak dari Dinas Pertanian tanaman pangan dan horticultura, mohon peratutan ini didukung dengan intervensi pemerintah khususnya dalam mengatasi kelangkaan pupuk subsidi, sehingga kami sebagai masyarakat petani perkebunan bisa meningkatkan hidup dan kehidupan,"tutur Antono. 

Ia juga menambahkan, kalau masyarakat setempat berkeyakinan Samsul Bahri akan terus berjuang di tingkat Provinsi Sumatera Barat, dalam mengatasi kondisi kesulitan masyarakat. 

"Kami juga sangat yakin, kalau pakai Samsul Bahri tetap akan memperjuangkan kami, seperti selama ini yang beliau lakukan,untuk meningkatkan taraf hidup dan perekonomian kami melalui sektor pertanian dan perkebunan," tutupnya.(***)

Anggota DPRD Sumatera Barat dari fraksi Gerindra, Hidayat, SS, melakukan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) No 2 Tahun 2023 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif di Padang, Sabtu (19/8/2023). 

Kegiatan sosialisasi Perda ini merupakan langkah penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai isi dan implikasi dari peraturan daerah baru yang telah dikeluarkan.

Hidayat mengungkapkan, alasannya mengambil topik mengenai pengembangan ekonomi kreatif. Menurutnya ini semua berangkat dari hasil pengamatannya terhadap kondisi para pelaku-pelaku usaha khususnya di Kota Padang.

"Memang struktur ekonomi Provinsi Sumatera Barat itu support utamanya adalah pelaku usaha UMKM, karena pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat itu dari sektor industri kita ini bukan daerah pabrik. Jalan lainnya adalah bagaimana pelaku-pelaku usaha bisa naik kelas," ujar Hidayat.

Selanjutnya Hidayat menjelaskan mengenai fungsi Perda terkhusus Perda No 2 Tahun 2023 tentang pengembangan ekonomi kreatif. Menurutnya, Perda menjadi tuntunan bagi pemerintah termasuk juga masyarakat.

“Perda menjadi tuntunan baik oleh pemerintah dalam menyalurkan program kegiatan anggaran, termasuk juga bagi masyarakat, di mana hak-hak masyarakat itu bisa mendorong peningkatan ekonomi keluarga melalui Perda, itu kenapa Perda menjadi penting di samping untuk menciptakan kepastian hukum juga memberikan akses fasilitas pemerintah kepada masyarakat," terang Hidayat

Dengan adanya langkah konkret melalui Perda ini, diharapkan sektor ekonomi kreatif dapat semakin maju dan memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah.

"Pengembangan Ekonomi Kreatif sendiri merupakan upaya strategis untuk mendorong industri-industri yang terkait dengan kreativitas dan budaya, seperti seni, desain, musik, film, dan teknologi digital. Tujuan utamanya adalah menciptakan nilai tambah ekonomi melalui pemanfaatan potensi kreativitas dan inovasi yang dimiliki," katanya.

Dengan semangat untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah memulai rangkaian kegiatan sosialisasi guna memperkenalkan dan memberikan pemahaman mendalam tentang esensi dari Perda ini. Dengan cara ini, diharapkan masyarakat dapat lebih mengerti pentingnya Perda ini dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui beragam bentuk kreativitas dan inovasi.

Hidayat, sebagai anggota DPRD yang memfasilitasi acara sosialisasi, memiliki harapan besar bahwa Perda ini akan memicu semangat inovasi di kalangan para kreator dan pelaku ekonomi kreatif. Melalui dasar hukum yang kuat, diharapkan bahwa akan terbentuk ekosistem yang mendukung perkembangan ekonomi melalui ragam bentuk kreativitas dan inovasi.

"Masyarakat didorong untuk tetap mengikuti informasi terkait Perda No 2 Tahun 2023 ini melalui sumber-sumber resmi pemerintah daerah, serta berperan aktif dalam berbagai kegiatan sosialisasi yang diadakan. Dengan demikian, upaya bersama dalam mengembangkan sektor ekonomi kreatif dapat berjalan dengan lebih efektif dan berdampak positif bagi daerah dan masyarakatnya," tutupnya. 

Selanjutnya, Kabid Pengembangan Ekonomi Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat, Dewi Ria mengungkapkan rasa terimakasihnya kepada Bapak Hidayat karena telah mensosialisasikan Perda ini kepada para pelaku usaha, dengan begitu mereka lebih paham dan mengerti terkait Perda tentang pengembangan ekonomi kreatif guna meningkatkan usaha dan meningkatkan ekonomi.

"Perda ini masih hangat, keluar tahun 2023 bulan Maret, dan kami belum sempat mensosialisasikan kepada masyarakat. Kami baru mensosialisasikannya kepada dinas dan instansi di kabupaten / kota di Sumatera Barat dan kami sangat berterima kasih sekali kepada bapak Hidayat karena sudah memberikan sosialisasi tentang Perda ini," ucap Dewi. (*)

Sepanjang Sabtu (19/8/2023), Kelurahan Kampung Lapai benar-benar heboh. Kolaborasi pihak kelurahan, LPM dan IPKl memeriahkan HUT RI ke-78, menggelar berbagai kegiatan dari pagi hingga malam hari dengan melibatkan masyarakat setempat. Acara semakin meriah dengan kejutan pemotongan tumpeng bertepatan dengan Hari lahir Ketua LPM, Sonny Affandi ke-45.

Diawali dengan Jalan Sehat diikuti ratusan warga Kampung Lapai, Sabtu (19/8/2023) pagi, yang dilepas oleh Anggota DPRD kota Padang, Mastilizal Aye, didampingi Ketua LPM Sonny Affandi dan Ketua IPKL, Hasbi Sitorus.

Jalan sehat yang menempuh rute sekitar 5 km itu, start dan finish di lapangan voli belakang SJS Plaza, sekaligus sebagai lokasi pusat kegiatan. Sepanjang perjalanan, warga, para ketua-ketua RW dan RT se kelurahan Kampung Lapai, membaur dan saling bersenda gurau. Hal ini dinilai sangat positif, khususnya dalam.memperkuat kesatuan dan persatuan aerta silaturahmi antar warga. 

"Alhamdulillah, kita sangat senang melihat kekompakan warga. Semangat Badunsanak ini perlu terus dijaga demi Kampung Lapai yang maju dan berkembang. Saya akan selalu siap hadir di tengah warga, dalam keadaan susah maupun senang," ungkap Ketua LPM, Sonny Affandi kepada media di sela-sela jalan sehat, Sabtu pagi. 

Kelelahan warga peserta jalan sehat, seakan terobati oleh alunan musik bersemangat perjuangan di pentas yang sudah dipenuhi puluhan doorprize yang siap untuk dibagikan.

Sorak sorai Serta teriakan merdeka bersahutan dari warga yang nomor kupon doorprizenya dipanggil pemandu acara. 

Tak kalah meriahnya, lomba tarik tambang laki- laki dan perempuan antar RW. Masing-masing Ketua RW mempersiapkan timnya yang terdiri 5 orang per tim. Ketua IPKL Hasbi Sitorus, turun langsung memandu lomba bersama beberapa panitia penjaga garis. 

Sorak Sorai pun tak kalah hebohnya dari para suporter memberi semangat tim RW nya. Semua bergembira, semua bersorak dalam tawa dan bahagia di tengah cuac yang bersahabat. 

Apalagi Ketua LPM Sonny Affandi ikut turun menarik tali mewakili RW 01. Di babak final, tim pria RW 01 berhasil mengalahkan RW 05. Sementara tim wanita dimenangkan RW 04 yang mengalahkan RW 02.. Hadiah pun dibagikan pada semua pemenang, ditambah uang apresiasi dari Sonny Affandi yang bahagia melihat kekompakan warga. 

Usai Salat Isya, kemeriahan kembali berlanjut. Kampung Lapai betul-betul Baralek Gadang, sesuai tema acara. 

Ribuan warga memadati lapangan voli yang telah dipasang tenda dan lampu pentas yang kelap kelip, ditambah berbagai makanan yang tersaji. 

Sebelum permainan dendang berhadiah (Kim) dimulai, tiba-tiba seorang warga membawa tumpeng ke depan pentas sambil menyanyikan happy birthday. Siapa yang ulang tahun...  

"Selamat Hari Jadi Pak Ketua LPM Sonny Affandi.  Mohon maju ke depan untuk memotong tumpengnya," ucapnya.  

Sontak, warga yang menyaksikan langsung bertepuk tangan meriah,

 "Selamat Ulang Tahun Pak Sonny.  Selamat hari jadi Pak Sonny... Semoga sukses dan tercapai apa yang dicita-citakan," teriak pengunjung yang hadir. 

Sonny yang belum hilang rasa kagetnya atas kejutan tersebut, langsung berdiri dan berjalan ke depan pentas. Lalu memotong tumpeng dan membagikan pada warga. 

"Terima kasih pada panitia dan warga Kampung Lapai atas segala perhatian dan apresiasinya. Moga kita selalu kompak dan bersatu. Saya tinggal di Kampung Lapai sejak 2003.  Kampung Lapai membuat saya dewasa dengan segala dinamikanya. Insyaallah, saya akan selalu menjadi bagian dari warga Kampung Lapai," ungkap Sonny. 

Acara berlanjut dengan permainan Kim dengan tumpukan hadiah yang memenuhi pentas. Ada kulkas, mesin cuci, televisi, kompor gas dan banyak lagi yang lainnya. (rel)

Konsisten Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Prov Sumbar) tehadap keberadaan Perda Inisiatif No 3 Tahun 2022 tentang Ketebukaan Informasi Publik amatlah terlihat nyata dengan berbagai inovasinya, pengelolaan pemanfaatan media sosial, instagram, facebook, tiktok, youtube, pojok baca digital (Pocadi), kumpulan berita (Kube) termasuk kerjasama dengan media pers. 

Hal ini disampaikan Ketua Komisi Informasi Sumbar Nofal Wiska dalam paparannya pada kegiatan Sosialisasi Perda No 3 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik oleh Ketua DPRD Sumbar, di Agamjua Payakumbuh, Sabtu (19 Agustus 2023) 

Ketua KI Sumbar tambahkan, pelaksanaan keterbukaan informasi yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Sumbar merupakan langkah nyata bagaimana DPRD Sumbar ada kemauan keras meningkatkan pelayanan informasi publik sebagai hak masyarakat, sekaligus bagaimana DPRD Sumbar menjaga marwah, martabat masyarakat Sumatera Barat sesuai aturan perundang-undangan. 

"Sekretariat DPRD Sumbar sebagai OPD terbaik dilingkungan pemprov Sumbar yang melaksanakan keterbukaan informasi secara tepat, dan terus berinovasi dalam menyebarkan informasi kegiatan kedewanan yang cepat dan mudah dicerna masyarakat Sumbar dimanapun berada dengan pemanfaatan teknologi informasi, apakah lewat website maupun medsos DPRD Sumbar," ungkap Nofal.

Nofal katakan, keterbukaan informasi publik merupakan kewajiban semua badan dan lembaga publik yang melaksanakan kegiatan memakai dana APBN dan APBD sebagaimana juga yang disebutkan UU No 14 tahun 2008, PP no 61 tahun 2010 serta Perda Sumbar No 3 tahun 2022 tentang penyelenggaraan keterbukaan informasi publik. 

"Perda Sumbar No 3 tahun 2022 tentang keterbukaan informasi publik ini termasuk yang terbaik dari 5 provinsi yang telah membuat perda ini. Dan di Sumbar perda keterbukaan informasi diinisiasi oleh DPRD Sumbar, berbeda dengan daerah provinsi lainnya," jelasnya. 

Nofal tegaskan keberadaan perda keterbukaan informasi publik ini, bagaimana hak masyarakat untuk tahu, berbagai informasi, terutama informasi kebutuhan dan menyangkut kepentingan publik.

"Seperti informasi bantuan sosial (Bansos), informasi kebencanaan, informasi pembangunan, informasi penerimaan pegawai, informasi kegiatan lelang dan sebagainya sesuai aturan yang disebutkan," terangnya. 

 

Ketua DPRD Sumbar, Supardi dalam kesempatan itu juga mengatakan, kita akan surati gubernur soal beberapa pergub pelaksanaan teknis terhadap keterbukaan informasi publik seperti yang diamanatkan Perda Sumbar no 3 tahun 2022. 

"Demikian juga kita mengajak dan menghimbau pemerintah kabupaten dan kota se Sumatera Barat juga melakukan hal yang sama membuat turunan keberadaan perda keterbukaan informasi publik ini, sehingga hak publik akan informasi dapat terselenggara dengan baik, sebagai upaya meningkatkan partisipasi publik dalam pelaksanaan pembangunan," ajaknya. 

Supardi juga katakan, kita pujikan dan banggakan sekretariat DPRD Sumbar telah berusaha, bekerja cerdas dan bekerja keras meningkatkan inovasinya dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di Sumbar. 

"Kemaren juga sekretariat DPRD Sumbar telah melakukan usulan kesepakatan kerjasama dengan Perpustakaan Nasional dalam rangka meningkatkan inovasi edukasi literasi (e-library) yang juga nantinya dapat dipergunakan masyakat Sumbar baik dalam meningkatkan minat baca, bagaimana DPRD Sumbar menjadi pusat literasi masyarakat Sumbar. DPRD Sumbar tidak saja sebagai Rumah Aspirasi Rakyat akan tetapi juga Rumah Edukasi Literasi Rakyat," ujarnya. (rel).

Dalam rangka memperingati HUT ke-78 Kemerdekaan RI, PT Semen Padang kembali menggelar donor darah setelah sebelumnya, kegiatan donor darah juga digelar di Gedung Serba Guna (GSG) PT Semen Padang.

Kali ini, kegiatan donor darah digelar di GOR H Agus Salim Padang. Bekerjasama dengan PMI Kota Padang, kegiatan donor darah dengan tema "Donor Darah Saling Berbagi di Hari Merdeka" itu diikuti antusias oleh masyarakat Kota Padang. 

Kegiatan donor darah tersebut, juga dimeriahkan dengan pembagian doorprize dan pembagian souvenir menarik dari perusahaan semen pertama di Indonesia dan Asia Tenggara tersebut. 

Bahkan, donor darah tersebut juga diikuti oleh sejumlah lansia. Namun karena faktor usia, pihak PMI Kota Padang melarangnya untuk donor. "Ya, ada 3 orang lansia tadi mau donor. Karena usianya sudah di atas 65 tahun dan belum pernah donor, makanya tidak diizinkan. Kecuali lansia itu sudah rutin donor, baru kami izinkan," kata Humas PMI Kota Padang Iqrah Buana. 

Dia pun juga menyampaikan bahwa kegunaan darah yang didapat dari pendonor. Untuk 1 kantong darah, itu bisa di olah menjadi trombosit, Peck Red Cell (PRC), dan Plasma. "1 kantong darah ini bisa menyelamatkan 3 nyawa," ujarnya. 

Untuk itu, tambah Iqra, PMI Kota Padang mengucapkan terima kasih kepada PT Semen Padang yang telah mendukung PMI Kota Padang menggelar donor darah. Apalagi, kegiatan donor darah yang digelar PT Semen Padang dilakukan secara rutin 6 kali setahun.

"Artinya, Semen Padang telah membantu kami di PMI untuk memenuhi stok darah. Karena, saat ini stok darah kami itu berada dalam kondisi tidak aman. Makanya, kami mengucapkan Terima kasih kepada Semen Padang yang telah menggelar kegiatan sosial donor darah ini," ujarnya. 

Salah seorang pendonor bernama Annisa Mulia Rahman yang tinggal di Purus, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, yang sudah 15 kali donor darah mengatakan, dirinya ikut donor karena manfaatnya banyak untuk kesehatan, selain membantu orang yang membutuhkan juga berpengaruh baik kepada tubuh pendonor. 

"Selain untuk kesehatan, donor darah ini pastinya juga bertujuan membantu saudara kita yang membutuhkan transfusi darah. Bahkan dari keterangan pihak PMI, 1 kantong darah itu bisa menyelamatkan 3 nyawa. Sedangkan untuk kesehatan, sehat dan segar itu adalah bonus dari donor darah," katanya. 

Hal yang sama juga disampaikan oleh pendonor bernama David Riandi. Warga yang tinggal di Jalan Dr M Hatta, Kecamatan Kuranji, Kota Padang ini mengaku senang bisa ikut berpartisipasi pada kegiatan donor darah yang digelar PT Semen Padang bekerjasama dengan PMI Kota Padang. 

"Saya sudah lebih 10 kali donor. Terakhir 3 bulan lalu. Karena ada kesempatan donor darah yang digelar Semen Padang, makanya saya ikut berpartisipasi. Terima kasih Semen Padang yang telah memfasilitasi saya untuk donor darah," katanya. 

David juga menyampaikan alasan kenapa ikut donor darah. Kata dia, selain untuk kesehatan dan membantu sesama yang membutuhkan darah, fisilitasnya juga ada didekat kita beraktivitas.

"Saya lihat ada tenda dan keramaian, ternyata mobil donor darah, saya tertarik untuk donor, saya pun cukup lama antri disini." ujarnya. 

Pendonor lainnya bernama Aulia Fadhila, menyebut bahwa dia ikut tertarik untuk donor darah, karena ingin berpartisipasi membantu sesama. "Saya baru 2 kali ikut donor. Meski tidak sering, yang jelas saya tertarik untuk donor darah, krena ingin membantu saudara kita yang butuh transfusi darah," kata warga yang tinggal di Jalan By Pass Pisang ini.

"Saya juga tidak rutin ikut donor. Alhamdulillah, nggak nyangka juga pada donor darah Semen Padang ini saya dapat doorprize kipas angin. Terima kasih Semen Padang yang sudah memfasilitasi donor darah dan juga menyediakan banyak doorpzie untuk pendonor," kata Annesa Putri Amsa, warga kompleks perumahan Jabal Ramah By Pass, Air Pacah yang sudah 7 kali ikut donor. 

Kepala Unit Humas & Kesekretariatan PT Semen Padang yang juga Ketua Panitia HUT RI, Nur Anita Rahmawati, menambahkan bahwa donor darah ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang digelar PT Semen Padang dalam rangka memeriahkan HUT ke-78 Kemerdekaan RI.

"Ada dua agenda donor darah yang kami gelar. Pertama untuk internal dan masyarakat sekitar perusahaan yang digelar di GSG Semen Padang pada 15 Agustus yang lalu. Dan, kedua hari ini di GOR H Agus Salim. Alhamdulillah, masyarakat tampak antusias. Bahkan, ada juga lansia yang ikut donor," kata Anita disela -sela donor darah PT Semen Padang di GOR H Agus Salim.(*)

Payakumbuh, Lintas Media News 

Ketua DPRD Sumbar, Supardi mengataka.Kehadiran Perda Nomor 3 Tahun 2022  menjadi lembaran baru Sumatera Barat dalam melaksanakan kewajiban pelayanan informasi publik ke masyarakat.Karena,Perda ini mengatur tentang kewajiban badan publik, hak badan publik, hak masyarakat, alur permohonan informasi publik serta penghargaan dan sanksi bagi badan publik.

 Demikian disampaikan Supardi saat melakukan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) No 3 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik kepada masyarakat yang bertempat di cafe Agamjua, Kota Payakumbuh, Jum’at (18/8/2023).

Menurut Supardi, Perda inisiatif DPRD Sumbar ini adalah penguatan bagi Pemerintah Daerah dalam menerjemahkan UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Perda ini menjadi regulasi yang harus diikuti oleh semua elemen pemerintah daerah, Perda ini sudah secara rinci mengatur tentang layanan informasi kepada masyarakat”, kata Supardi.

Supardi menambahkan, tujuan Perda Keterbukaan Informasi Publik ini menjamin ketersediaan informasi publik dan menjadi pedoman pejabat dalam memberikan pelayanan informasi publik serta menjamin tersedianya layanan informasi publik berbasis digital.

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Sumbar Nofal Wiska yang hadir pada kesempatan itu menitikberatkan pada pengaturan tentang kewajiban pemerintah daerah dan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi.

“Dalam Perda ini secara tegas menjelaskan tentang kewajiban badan publik dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik, jika tidak dilakukan maka ada sanksi yang bisa diberikan kepada pimpinan badan publik tersebut, seperti surat teguran, hingga pemotongan anggaran di OPD”, jelas Nofal Wiska.

Diakui oleh Ketua KI Sumbar, bahwa masih banyak pejabat dan birokrat yang belum paham tentang esensi pengaturan keterbukaan informasi publik.

“Terima kasih kepada Pak Supardi yang menegaskan komitmennya dalam menegakkan keterbukaan informasi publik, Perda ini penting untuk melindungi pejabat dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik serta meminimalisir berbagai penyimpangan,” kata Nofal.(*/st)