Pemungutan Suara Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024, ditetapkan pada 14 Februari. Untuk penyempurnaan kebijakan pemungutan dan penghitungan suara, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat menggelar Focus Group Discussion (FGD).

"Dari FGD ini kita harapkan mendapatkan masukan-masukan terkait berbagai hal dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sehingga mendapatkan hasil yang maksimal nantinya",ungkap Medo Patria, mewakili Ketua KPU Sumbar saat membuka FGD yang bertajuk, Penyiapan Rumusan Kebijakan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, Senin (26/6/2023) di Pangeran Beach Hotel Padang. 

Menurut Medo,KPU menghimpun masukan dari segenap pimpinan parpol, ormas, akademisi dan pemangku kepentingan sehingga memperoleh rumusan yang lebih baik sekaligus dlam mengurangi berbagai resiko yang kemungkinan terjadi pada hari pemungutan suara nantinya. 

Rumusan ini nantinya akan di sampaikan ke KPU Pusat sebagai masukan untuk.PKPU pemungutan dan penghitungan suara.Jelas Medo.

Ketua Divisi Teknis KPU Sumbar, Ori Sativa Syakban yang menjadi narasumber dalam kegiatan ini menyampaikan isu krusial dalam perumusan rancangan Peraturan KPU (PKPU) terkait pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilu 2024. 

"Hari pemungutan dan penghitungan suara pada 14 Februari 2024 adalah puncak dari.pelaksanaan tahapan Pemilu 2024. Pada pemilu aebelumnya, banyak persoalan yang muncul pada hari puncak ini, termasuk banyaknya petugas KPPS dan TPS yang meninggal dunia. Nah, inilah yang coba kita rumuskan lewat FGD ini sehingga muncul pemikiran bersama guna meminimalisir tingkat resiko yang akan terjadi," kata Ori dalam hantaran diskusi yang dipandu oleh Kasubag Teknis, Rahman Al Amin.

Dikatakan Ori Sativa, dalam penghitungan suara, pada Pemilu 2019, KPU menghunakan sistem aplikasi Sirekap, dimana semua formulir C Hasil pemghitungan suara difoto dan dikirim ke aplikasi Sirekap. Selain itu, KPPS juga harus mengisi rangkap 5 salinan hasil penghitungan suara Pilpres, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi hingga kabupaten kota.

"Nah, ini tentu memberatkan kerja KPPS. Karena itu, perlu kita diskusikan rumusan untuk memudahkan kerja KPPS sehingga lebih praktis. Sehingga pelaporannya bisa lebih cepat dan tidak begitu melelahkan," jelas Ori.

Terkait layanan informasi di Tempat Pemungutan Suara (TPS) narasumber lainnnya, Malse Yulivestra mengatakan bahw perlu penegasan di PKPU agar layanan informasi di TPS bisa diatur sedemikian rupa, sehingga lebih memudahkan pemilih mendapatkan informasi terkait DPT, parpol peserta pemilu, calon anggota legislatif di masing-masing parpol, capres dan calon persorangan.

"Nah, perlu didisain sedemikian rupa penempelan pengumumannya di lokasi TPS, sehingga juga tidak terjadi desak-desakan di lokasi TPS. Menurut saya, disain lokasi TPS ini perlu diatur dalam PKPU sehingga bisa lebih tertib dan nyaman," jelas Malse Yulivestra, S.Sos. M.AP.

Sementara itu Didi Rahmadi, MA, Dosen Fisipol Universitas Muhammadiyah Sumbar, menyampaikan bahwa ada 3 isu strategis penghitungan suara, yakni Penyederhanaan penghitungan suara, aksesibilitas penghitungan suara.

"Selama ini terjadi beberapa hambatan di lokasi TPS, yaitu jumlah dan kapasitas petugas, keterbatasan jumlah saksi, luas TPS dan ketersediaan perangkas kwras yang memadai di setiap TPS. Ini perlu dipertimbangkan pada pemungutan suara 14 Februari 2024 nanti," ucap Didi dalam diskusi yang dipandu oleh Soetrisno, Kabag Humas KPU Sumbar. 

Sistem penyelenggaraan pemilu di Indonesia, lanjut Didi, merupaka. Terumit di dunia. Karena itu, perlu pengelolaan manajemen, pelatihan petugas dan penggunaan aplikasi yang tepat, sehingga penyelenggaraan pemilu bisa lebih mudah sekaligus mengansitipasi berbagai kemungkinan yang tidak diinginkan.

"KPU juga perlu menyiapkan model offline guna mengantisipasi keterbatasan jaringan internet saat pemungutan dan penghitungan suara l," ucapnya.

Sedangkan DR. Lince Magriati, M.Si, narasumber lainnya menguraikan bahwa ada 8889 TPS di lokasi khusus di 37 provinsi di Indonesia.  Karena itu, perlu ada rekapitulasi pemilih dari disabilitas sehingga lebih memudahkan pemilih disabilitas menggunakan hak pilihnya. Lakukan pemetaan pemilih disabilitas di lokasi khusus. 

"Karena itu, saya mengusulkan agar KPU perlu memperhatikan jumlah pemilih disabilitas di lokasi TPS khusus. Jumlah 300 di satu TPS khusus perlu disesuaikan dengan kondisi yang ada, baik di lokasi pesantren, Lapas, atau sekolah-sekolah khusus. Perlu diperkuat koordinasinya, apalagi juga terkait dengan pendampingan," ujar Lince.

Keempat narasumber ini, semuanya terkait dengan panel penghitungan suara pilpres dan DPD serta DPR/DPRD. 

FGD dihadiri perwakilan Forkopimda Sumbar, instansi vertikal, seluruh perwakilan parpol peserta pemilu, anggota dan LO DPD RI serta kalangan akademisi, LSM dan ormas. (LMN/st)

Persaudaraan dan rasa kekeluargaan sesama orang tua dan siswa eks kampus 2 SMAN 1 Padang nampaknya tak hilang dimakan waktu. Buktinya, walau telah beberapa bulan siswa siswi eks kampus 2 SMAN 1 Padang itu bisa bergabung bersama siswa kampus 1, hubungan kekeluargaan yang terjalin tetap ada. Bahkan semakin akrab.

Hal ini terlihat jelas dengan eksisnya group What'sApp Parenting Eks Kampus 2 tersebut. Didalam group itu, seluruh info yang menyangkut perkembangan siswa siswa eks kampus 2 maupun kegiatan siswa dan orang tua selalu di-update dan ditayangkan dalam group. 

Tak hanya itu, keakraban dan kekeluargaan semakin terlihat dengan dilaksanakannya silaturahmi dan tatap muka antara sesama ortu siswa. Acara yang dilaksanakan pada Minggu, 25 Juli 2023 di Hills Cafe & Resto milik dr. Mitra itu menunjukkan betapa terjalinnya keakraban dan kekeluargaan sesama orang tua siswa. 

Acara tersebut selain dihadiri ratusan orang tua siswa, juga dihadiri Kepala Sekolah SMAN 1 Padang, Drs. Syamsul Bahri, S.Pd, Wakil Kepsek bidang Kesiswaan Sudiharto, S.Pd, Wakil Kepsek Bidang Humas Eka Sofia, S.Pd dan Wali Kelas X.11 Jafrizal S.Ag, M.Ag

Dalam sambutannya, Syamsul Bahri selaku Kepsek mengapresiasi apa yang dilakukan orang tua di Parenting Eks Kampus 2 SMAN 1 Padang. Menurutnya, prestasi yang diperoleh siswa-siswi SMAN 1 Padang sangat membanggakan dan tentu tak lepas dari peran serta orang tua.

Kepsek juga berharap dukungan dan support dari orang tua siswa agar sarana dan prasarana di SMAN 1 Padang dapat menunjang kegiatan siswa. Salah satunya adalah perlunya kendaraan untuk siswa mengikuti kegiatan-kegiatan diluar SMAN 1 Padang.

"Bus yang dimiliki sekolah saat ini sudah tua dan butuh mobil yang baru. Selain itu, bila hanya satu mobil yang ada maka kegiatan yang dilakukan siswa kurang  efisien. Oleh sebab itu perlu sekali satu mobil lagi", ujarnya.

Kepsek juga berharap para orang tua mau membantu berpartisipasi menambah kekurangan dana untuk membeli mobil tersebut. Sebab saat ini dana yang baru terkumpul baru sekitar Rp. 200 jutaan, jadi masih banyak kekurangan untuk membeli mobil Toyota Hiace, ungkapnya.

Harapan Kepsek tersebut disambut baik orang tua siswa Eks Kampus 2. Para orang tua yang hadir diacara itu akan berusaha untuk mengumpulkan dana agar nantinya pembelian satu unit mobil Hiace dapat terlaksana. 

" Kita akan bersama-sama mengumpulkan dana untuk membantu menambah kekurangan untuk pembelian mobil tersebut. Mudah-mudahan dapat terkumpul dan bisa membeli mobil secepatnya", ujar Mayor Syukri yang didampingi Rori Pasla, Ismail Novendra dan Joko Sunadi. 

Acara tersebut juga diiringi alunan musik dan nyanyian dari siswa serta orang tua. Para siswi juga menunjukkan kebolehannya didepan orang tua dan Kepsek serta para guru yang hadir. Diantaranya adalah Amanda dan Assyifa yang membawakan dua buah lagu. (Ism)

Kota Solok Lintasmedianews.com - Wali Kota Solok, Zul Elfian Umar menggelar halal bihalal dan silaturrahmi dengan pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Solok, di Balairung 99, Rumah Dinas Wali Kota Solok, Minggu (25/06/2023).

Tampak hadir, Ketua TP-PKK Kota Solok, Zulmiyetti Zul Elfian Umar, Staf Ahli Walikota Solok, Bujang Putra, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Bitel, serta pensiunan ASN di lingkungan Pemerintah Kota Solok,

Wako mengucapkan selamat datang dan terimakasih karena telah meluangkan waktu untuk menghadiri silaturahmi dan halal bihalal hari ini meskipun ditengah kesibukan masing-masing, atas nama Pemerintah Kota dan masyarakat saya juga ucapkan terima kasih atas pengabdian bapak ibuk selama bertugas di Pemerintah Kota Solok" sebut wako.

Wako mengharapkan, semoga silaturrahmi ini terus terjaga dan lestarikan sampai akhir hayat nanti. Kepada para pensiunan, diharapkan untuk terus tingkatkan iman dan jauhi maksiat, terus menimba ilmu, dan tetap jaga kesehatan dan diberikan umur panjang yang berkah.

Dijelaskan, saat ini Pemko Solok tengah mengerjakan pembangunan RSUD Banda Panduang, Batang Lembang, serta mewujudkan Kota Solok Diberkahi, Maju dan Sejahtera (Berjuara).(Karta)

Kota Solok Lintasmedianews.com - Walikota Solok H. Zul Elfian Umar dan Wakil Walikota Solok Dr. H. Ramadhani Kirana Putra ikuti rangkaian kegiatan HUT Koperasi Nasional Ke 76, bertempat di Lapangan Merdeka, Minggu (25/06/2023).

Turut hadir Ketua Dekopinwil Sumatera Barat Ir. H. Hendra Irwan Rahim, M.M, Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM Kota Solok Zulferi, Anggota DPRD Kota Solok, Ketua Dekopinda Kota Solok, Kepala OPD, Pengurus, Pengawas, dan seluruh anggota gerakan Koperasi Kota Solok serta Masyarakat.

Wako Zul Elfian Umar dalam sambutannya mengatakan, Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ditetapkan sesuai dengan pelaksanaan kongres koperasi pertama kali di Indonesia, jatuh pada tanggal 12 Juli 1947. Tahun ini merupakan peringatan Hari Koperasi yang ke 76. Pergerakan koperasi yang telah lama ini diharapkan terus signifikan mendukung ekonomi nasional. 

"Beliau (Wako) memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada panitia pelaksana Harkopnas ke 76 dan seluruh anggota gerakan koperasi di Kota Solok yang telah sukses menyelenggarakan acara ini, yang diawali dengan senam bersama, kemudian jalan sehat, sekaligus donor darah dan bazar UMKM.

"Pelaksanaan peringatan hari Koperasi ke 76 Tahun 2023 ini harus dapat membawa semangat dan antusiasme gerakan koperasi di Sumatera Barat khususnya di Kota Solok untuk terus maju dan dapat menyesuaikan pengembangan koperasi dengan kebutuhan era digital. "sebut Wako.

Peran dan kedudukan penting koperasi dalam pembangunan perekonomian bangsa, koperasi harus melakukan revolusi untuk mampu menjadi sebuah gerakan dengan pola bisnis modern, serta memiliki code of conduct yang jelas dalam menjalankan prinsip identitas dirinya. 

"Pada kesempatan tsb Wako juga menghimbau kepada masyarakat Kota Solok untuk ikut menjadi anggota koperasi, karena tujuan koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Sebagaimana yang tertuang dalam UU No 25 Tahun 1992 pasal 3 tentang perkoperasian.

Disela acara Wako juga menggucapkan selamat kepada para peserta cerdas cermat antar pelajar SMA/SMK/MAN sederajat dengan tema koperasian, kepada sekolah sekolah yang memperoleh juara, semoga mampu membawa harum nama Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat dan tingkat Nasional sekaligus menjadi generasi muda penerus bangsa yang mampu menghidupkan koperasi secara lebih modern dan sesuai dengan kebutuhan era digital. "tutup Wako.(T/K)

Kota Solok Lintasmedianews.com - Wali Kota Solok, Zul Elfian Umar membuka kegiatan pelatihan Implementasi Kurikulum Merdeka, Jum'at (23/6).

Adapun pelatihan implementasi kurikulum merdeka yang digelar Dinas Pendidikan Kota Solok digelar di Mami Hotel untuk Kelas 1 SD dan di Hotel Taufina untuk Kelas 5 SD.

Turut hadir, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Solok, Irsyad beserta jajaran.

Wako Zul Elfian Umar dalam sambutannya mengatakan, pelatihan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya manusia bidang pendidikan terutama dalam peningkatan mutu pendidikan di Kota Solok dan upaya untuk meningkatkan etos kerja dalam melaksanakan pembelajaran dengan mengedepankan konsep kemerdekaan dalam proses belajar.

Sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka ini nantinya akan merasakan tiga keunggulan dari kurikulum ini. Pertama, kurikulum merdeka fokus pada materi esensial sehingga guru tidak terburu-buru dalam mengajar bisa lebih memperhatikan proses belajar murid dan menerapkan pembelajaran yang mendalam. Kedua, kurikulum merdeka memberi jam pelajaran khusus bagi pengembangan karakter melalui projek penguatan profil pelajar pancasila. 

Ketiga, kurikulum merdeka memberi fleksibilitas bagi sekolah untuk merancang kurikulum operasionalnya sendiri dan bagi guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan tingkat kemampuan muridnya, kerangka kurikulum yang fleksibel akan memudahkan sekolah termasuk yang minim fasilitas untuk merancang pembelajaran yang sesuai kebutuhannya.

Pada kesempatan ini Kami meminta agar Dinas Pendidikan Kota Solok serius dalam menerapkan kurikulum merdeka ini dan yang tidak kalah pentingnya dilakukan adalah membentuk dan mengaktifkan komunitas komunitas belajar yaitu komunitas bagi para guru untuk bersama-sama mempelajari dan menerapkan berbagai materi yang sudah. ada di platform merdeka mengajar. Dengan komunitas belajar inilah para guru bisa berkolaborasi, berbagi praktik baik, dan melakukan refleksi atas penerapan kurikulum merdeka di kelasnya masing masing.

Pemerintah Kota Solok melalui Dinas Pendidikan akan terus melakukan terobosan terobosan dalam bidang pendidikan, kita patut berbangga sekarang telah ada sebanyak 48 orang guru penggerak dan sebanyak 81 orang calon guru penggerak yang sedang melaksanakan pendidikan pada anggatan 8 ini, dan ada juga sebanyak 5 sekolah yang sedang mengikuti program sekolah penggerak.

Kurikulum merdeka adalah terobosan yang membantu guru dan kepala sekolah mengubah proses pembelajaran menjadi relevan, mendalam. dan menyenangkan. Bersama-sama kita akselerasi peningkatan mutu pendidikan kita dengan kurikulum merdeka dan platform merdeka mengajar untuk membawa Indonesia melompat ke masa depan. Mari bergerak serentak memimpin pemulihan dan wujud merdeka belajar.

Wako juga berpesan kepada saudara-saudara peserta agar benar-benar memanfaatkan waktu dalam mengikuti kegiatan ini dan dapat menyerap serta merealisasikan materi dan praktek dari narasumber guna menjadikan penambahan pengetahuan tentang implementasi Kurikulum Merdeka (IKM).(T/K)

Padang,Lintas Media News

Sebanyak limapuluh orang Jamaah Tarekat Naqsabandiyah Alkholidiyah dan kader Gerakan Pemuda (GP) Ansor menggelar aksi peduli di Pantai Bitung, Kelurahan Teluk Kabung Utara, Kecamatan Bungus Tekuk Kabung, Kota Padang, Minggu (25/6/2023).

Aksi peduli pantai tersebut sebagai wujud perhatian terhadap lingkungan, dimana setiap individu juga dituntut untuk peduli dengan alam ciptaan Tuhan.

Ketua GP Ansor Kecamatan Koto Tangah yang hadir dalam kesempatan itu Musri Hariansyah mengatakan bahwa kolaborasi antara kader GP Ansor dengan Jamaah Tarekat Naqsabandiyah merupakan hal yang perlu dilakukan setiap waktu.

Karena, ujar Musri, warga nahdliyin itu salah satu ciri khasnya adalah bertarekat. 

"Dengan adanya aksi peduli pantai ini setidaknya bisa menjadi wadah untuk berdakwah di tengah masyarakat," ujar Gusmus, sapaan akrab Musri.

Sementara itu Ketua Bidang Kaderisasi GP Ansor Sumbar Fadhlul Rahman Anshas mengungkapkan bahwa kader Ansor di Sumbar dalam kesempatan apa pun harus bisa memberikan manfaat untuk masyarakat.

Guslur, sapaan akrab Fadhlur menambahkan dengan adanya kegiatan sosial ini bisa menjadi wadah mengkampanyekan bahwa kader Ansor siap bergerak untuk kepentingan sosial.

"Saya mengapresiasi kegiatan ini, saya juga menyampaikan salam dari Ketua GP Ansor Sumbar Rahmat Tk Sulaiman yang saat ini tengah melaksanakan ibadah hadi di Tanah Suci," ujarnya.

Soal kolaborasi dengan jamaah tarekat, Guslur menegaskan bahwa hal tersebut harus dilakukan oleh kader GP Ansor.

Menurutnya, sebagai warga nahdliyin dengan akidah ahlussunnah waljamaah asyariyah, bertarekat itu adalah suatu keniscayaan.

"Kita memang berharap sahabat-sahabat kader ansor untuk bertarekat, apakah itu Syatariyah, Naqsabandiyah, Samaniah dan lainnya," imbuh Sekretaris NU Sijunjung itu.

Mursyid Tarekat Naqsabandiyah Alkholidiyah Algomez menerangkan bahwa jamaah yang dipimpinnya disamping membersihkan hati, juga diminta bisa menghormati sang pencipta, salah satunya dengan aksi peduli pantai ini.

"Membersihkan pantai itu berarti kita menghormati alam, dan menghormati alam berarti kita menghormati sang pencipta," ujarnya.

Ia juga mengharapkan kader GP Ansor di Sumbar untuk bertarekat dan terus mendakwahkan bahwa bertarekat itu adalah jalan untuk menuju kesempurnaan dalam beribadah.

"Untuk kesempurnaan Islam orang harus menbersihkan hatinya dan jalan membersihkan hati salah satunya dengan tarekat," jelas Gomez yang punya surau tarekat di Kecamatan Koto Tangah itu.

(ril)

Tokoh Sumbar mantan anggota DPRD Provinsi Sumbar HM Tauhid mempertanyakan soal kelanjutan proses seleksi Komisi Informasi (KI) Sumbar periode ketiga. 

"Ada apa ini?, saya ikuti proses seleksi sampai ke Komisi I DPRD, tapi setelah enam bulan belum ada tanda-tanda hasil nya, ini ada apa?, " ujar HM Tauhid kepada wartawan di Padang, Senin 26/6-2023.

Menurut HM Tauhid proses berlarut tentu sebagai warga Sumbar, dia berhak mempertanyakan setiap apa saja dikerjakan DPRD. 

"Ini lembaga resmi berdasarkan UU 14 tahun 2008. Dan regulasi negara itu memberi kewenangan kepada DPRD untuk menyeleksi akhir, tapi sampai hari ini ujung prosesnya tidak ada, sementara KI periode 2019-2023 telah mengalami perpanjangan, dalam penatakelolaan dan prinsip good governance ini jelas tidak elok," ujar HM Tauhid  yang termasuk inisiator pembentuk KI Sumbar periode 2014-2018.

HM Tauhid berharap, DPRD punya semangat untuk menuntaskan bengkalai soal KI Sumbar periode ketiga ini. 

"Jangan sampai meninggalkan PR pada DPRD periode ini  dong. Kalau salah dalam fit and proper test, pimpinan DPRD bisa melakukan diskresi, sehingga KI Periode ketiga ini segera ditetapkan dan dilantik Gubernur Sumbar. 

Komisi Informasi Sumbar untuk periode tugas 2023-2027 sebenarnya stag di penetapan DPRD. 

Jika tidak ada kendala, Ketua DPRD bisa tetapkan Komisioner terpilih dan surati Gubernur Sumbar atas hasil di DPRD serta surati Gubernur untuk melakukan  pelantikan.

"Nah itu simple sekali kan, tapi kok  berlarut-larut, heran rakyat jadinya,"ujar HM Tauhid. (***)

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengajak seluruh elemen bangsa untuk tidak mengabaikan perubahan iklim. Hal tersebut ia sampaikan dalam diskusi “Rembuk Kebangsaan untuk Iklim” Indonesia Net-zero Summit 2023, yang diselenggarakan oleh Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), di Ballroom Djakarta Theater, Sabtu (24/6) sore. 

“Bicara bumi kita artinya itu menjadi survival interest seluruh bangsa di dunia, dan kita semua harus menjadi bagian dari itu, terutama anak-anak muda harus menjadi agen perubahan karena jika kita mengabaikan perubahan iklim, berarti mengabaikan generasi muda dan anak cucu kita,” tegas AHY. 

Dibuka oleh Ketua dan pendiri FPCI Dino Patti Djalal, AHY bersama pembicara lainnya yaitu Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Wali Kota Bogor Bima Arya dalam kesempatan ini juga mendengarkan beberapa pertanyaan dan aspirasi dari generasi muda terkait isu perubahan ini.(***)

Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Persatuan Keluarga Daerah Piaman (PKDP) periode 2023-2028 telah dikukuhkan dan melaksanakan rapat kerja nasional yang kegiatannya di Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman pada 17-18 Juni 2023 lalu. 

Walikota Pariaman, Prof. Dr. H. Genius Umar S.Sos, M.Si, mengucapkan selamat atas pengukuhan pengurus DPP PKDP. Genius meminta orang Pariaman berani berkata saya bangga menjadi Orang Piaman. “I am proud to be a Piaman,” tegasnya.

Dan kebanggaan itu katanya tak lepas dari peran Bupati Anas Malik dulunya. Selama dua periode memimpin Padang Pariaman, H. Anas Malik berhasil merubah perilaku masyarakat. Salah satunya perilaku yang ketika itu menyebabkan Padang Pariaman mendapat julukan wc terpanjang di dunia mulai dari Pantai Ulakan hingga Batang Gasan. Upayanya dapat merubah Padang Pariaman lebih baik. 

Anas Malik pun berupaya mengubah jati diri (etos kerja) orang Piaman. “Saya masih ingat, Pak Anas Malik sering mengatakan untuk bakarajo kareh, baraja kareh. Itu yang terasa sekali bagi saya dan hendaknya menjadi jati diri orang Piaman dan yakinlah 10 dan 20 tahun yang akan datang seperti apa kemajuan Pariaman dan Padang Pariaman ini nantinya,” tegas Genius. 

Bupati Padang Pariaman H. Suhatri Bur, SE, MM mengucapkan selamat atas pengukuhan kepengurusan PKDP dan berterima kasih atas pelaksanaan kegiatan di Kota Pariaman dan Padang Pariaman. Bupati menyatakan penghormatan kepada para tokoh Padang Pariaman yang telah mendirikan PKDP. “Alhamdulillah penghargaan telah diserahkan kepada keluarga H. Anas Malik sebagai pendiri PKDP yang diwakili oleh keponakan beliau H. Faisal Arifin,” ujarnya. 

Suhatri Bur juga mengatakan Bupati Anas Malik yang kata Walikota Pariaman mampu mengangkat Piaman yang sudah sama-sama kita rasakan hasilnya saat ini. Juga perlu kita tiru semangat membangun Padang Pariaman dengan cara gotong royong. 

“Saat ini Kabupaten Padang Pariaman bersama Kota Pariaman menggunakan semangat gotong royong ini dalam membangun daerah sehingga di masa pandemi bisa juga dilakukan pembuatan jalan baru, memperlebar jalan atau mamparancak jalan,” tegasnya.

Bahkan dengan semangat gotong royong itu, kata Bupati Padang Pariaman, dari pertumbuhan ekonomi yang sangat rendah di awal kepemimpinannya berhasil mencapai 6,87 persen pada tahun 2022. Melebihi tingkat pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat (4,73 persen) dan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia (5,31 persen). “Semoga dengan semangat gotong royong pula diharapkan Padang Pariaman Berjaya,” ulasnya.

Sementara Gubernur Sumbar, H. Mahyeldi Ansyarullah SP juga memuji kekompakan PKDP. Dia menyebutkan organisasi kemasyarakatan di rantau bisa membantu pemerintah daerah pada berbagai bidang. PKDP sebagai wadahnya masyarakat rantau di berbagai daerah hendaknya semakin memberikan kontribusi bagi kampungnya.

Penganugerahan Penghargaan kepada Kol. (Purn) H. Anas Malik 

Ketua Umum DPP PKDP Periode 2023-2028, H. John Kenedy Azis, SH, MH memberikan penghargaan kepada Kol. (Purn) H. Anas Malik, sebagai pendiri Organisasi PKDP. Dia mengatakan PKDP berdiri tak lepas dari peran H. Anas Malik yang waktu itu menjadi Bupati Padang Pariaman. Bersama-sama dengan sejumlah tokoh Piaman melahirkan PKDP. 

“Saya ketika itu masih kuliah di Bandung, diajak mamak untuk ikut musyawarah pembentukan PKDP di rumah Basyaruddin Akbar di Jakarta. Dari musyawarah yang diikuti 40 orang dan dikomandoi oleh Pak Anas Malik itu lahirlah PKDP. Seluruh organisasi orang Piaman di rantau diminta berada pada satu organisasi yakni PKDP,” ujar Anggota DPR RI itu.

Dia pun mengungkapkan, pelaksanaan pengukuhan kepengurusan DPP PKDP periode 2023-2028 dan Rakernas dilaksanakan di Kota Pariaman dan Padang Pariaman adalah karena banyaknya masukan dari berbagai pihak. Dan dengan kebersamaan DPP PKDP sekarang mengusung tagline Bijak di Rantau Paguno di Kampuang. Tagline yang diharapkan menjadi semangat segenap pengurus dan kita semua dalam memajukan Piaman.

Anggota DPD RI H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, S.IP., MH mengapresiasi penghargaan terhadap Kol. (Purn) H. Anas Malik yang tak lain adalah mertuanya. Leonardy juga memberikan apresiasi atas pelaksanaan pengukuhan dan Rakernas PKDP di Kota Pariaman dan Padang Pariaman karena telah mengembalikan semangat awal didirikannya PKDP. 

“Semangat awal didirikannya PKDP oleh Pak Anas Malik adalah menghimpun segenap potensi yang ada di rantau untuk membangun kampung halaman. Kegiatan DPP PKDP harus dilaksanakan di Piaman dan difasilitasi oleh Bupati dan Walikota,” ujar pria yang kini dipercaya sebagai Ketua Badan Kehormatan DPD RI itu, Jumat 23 Juni 2023.

Kegiatan DPP PKDP ini, kata Leonardy akan memberikan multiplier effect terhadap Padang Pariaman dan Kota Pariaman. Pengurus DPP yang dikukuhkan, pengurus DPD PKDP dari provinsi lain dan kabupaten/kota di Sumatera Barat pasti banyak yang hadir dan mereka tentu membelanjakan uangnya. Belum lagi semangat bakampuang yang terbina kuat di kalangan warga Piaman Laweh yang seperti mewajibkan mereka hadir setiap ada iven besar yang dilakukan di kampung halaman.

Perlu kita dukung semangat I am proud to be Piaman yang disampaikan Walikota Pariaman Prof. Dr. H. Genius Umar, S.Sos., M.Si. Dimana masyarakat daerah Padang Pariaman, Kota Pariaman dan Kota Padang yang dulunya masuk ke dalam wilayah Padang Pariaman dibangkitkan kebanggaannya sebagai orang Piaman.

Tegas dikatakannya, semangat kebanggaan menjadi orang Piaman yang dirasakan Genius saat ini merupakan hasil kemajuan baik di Kota Pariaman maupun di Kab. Padang Pariaman yang berawal dari perubahan besar yang dilakukan Bupati Anas Malik terhadap perilaku dan etos kerja (bakarajo kareh) masyarakatnya.  

Juga perlu dihargai pernyataan Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur, SE., MM yang menyampaikan pentingnya semangat gotong royong yang ditanamkan Bupati Anas Malik. 

Pria yang akrab dipanggil Bang Leo itu mengucapkan terima kasih atas testimoni yang disampaikan Ketua Umum DPP PKDP terhadap mertuanya yang menjabat Bupati Padang Pariaman periode 1980-1990 itu. Sebagai saksi hidup atas perjuangan Bupati Anas Malik dalam mendirikan PKDP dan perkembangan awal PKDP. “Semoga dengan tagline Bijak di Rantau Paguno di Kampuang yang diusung adinda Jhon Kenedy Azis beserta jajaran pengurus DPP PKDP dapat memacu pengembangan daerah di segala bidang pembangunan,” pungkasnya.

Disambut Baik Keluarga

Penghargaan yang diberikan oleh Ketua Umum DPP PKDP kepada Kol (Purn) H. Anas Malik disambut gembira oleh pihak keluarga. Hj. Ilya Rosa Anas Malik mengatakan, “Ini berkah setelah 28 tahun kepergian papa. Piagam ini akan dipajang di rumah mama di Jakarta biar bisa disaksikan anak, cucu dan cicit beliau yang umumnya berada di sana.”

Ilya Rosa sangat berterima kasih atas penghargaan yang diberikan DPP PKDP terhadap almarhum papanya. Menurut Ilya Rosa, penghargaan itu makin melengkapi penghargaan lain yang telah diterima sebelumnya seperti dibuatkan nama salah satu ruas jalan di Kota Pariaman dan nama taman di Pantai Gandoriah.

“Alhamdulillah, saya atas nama keluarga mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum DPP PKDP dan segenap jajarannya. Semoga menjadi amal ibadah,” ujarnya. (*)

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) Supardi menyampaikan makalah di depan mahasiswa kedokteran gigi saat menjadi narasumber kegiatan Sekolah Legislatif 2023. Sabtu (24/6/2023)

di ruang seminar Gedung F Universitas Andalas (Unand) Padang.

Kegiatan yang digelar Dewan Perwakilan Mahasiswa atau DPM Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Unand tersebut , diikuti sekitar 90 mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Unand, dan semua peserta tanpak serius dalam mencermati semua keterbagan narasunber. 

Pada kesempatan itu, Supardi mengupas tentang Implementasi Good Governance di Tingkat Kampus.

Disaming itu, Supardi juga memotivasi mahasiswa untuk tidak hanya bisa mengobati dan memperbaiki gigi, juga perlu mempelajari budaya, karena budaya merupakan identitas jatidiri.

"Sebagai calon dokter gigi, jangan hanya terpaku pada tata cara memperbaiki gigi, tapi juga perlu memahami dan mempelajari budaya yang merupakan jati diri dan identitas bangsa," beber Supardi di hadapan peserta, 

Supardi juga menjelaskan, tentang Implementasi Good Governance di Tingkat Kampus, tidak hanya kualitas SDM dan gedung bagus, tapi jauh lebih dari itu bicara tentang moral, attitude dan akhlak. Moral, attitude dan akhlak adalah sumber atau kunci untuk berhasil.

"Kita jangan hanya berbicara tentang SDM dan gedung bagus serta mewah, yang tidak kalah pentingnya adalah moral, atitude serta akhlak, merupakan kunci sukses dan bisa diterima dimana saja," tegas Supardi yang diketahui amat sederhana tersebut. 

Supardi juga memberi kesempatan pada peserta untuk bertanya, sehingga lebih memahami apa yang telah dipaparkan barasumber, sehingga bisa diterapkan ditengah-tengah masyarakat nantinya. 

Semua peserta tampak serius, namun Supardi menyampaikan paparan lebih pada materi rileks dan sekali-kali peserta tampak tertawa sumringah. 

Kegiatan yang diadakan di ruang seminar Gedung F, Unand dihadiri Dekan Fakultas Kedokteran Gigi, Prof, Dr.dr Nila Kusuma, Wakil Dekan 1, Drg Eni Rahmi, Sp.Pros dan drg.dedi Sumantri, MDSc. dan semua peserta tampak senang usai mengikuti kegiatan tersebut. (*)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat, menyerahkan hasil verifikasi administrasi dokumentasi persyaratan bakal calon anggota DPD RI dan calon anggota DPRD Sumbar kepada yang bersangkutan. 

Ketua KPU Sumbar Surya Efitrimen diwakili Medo Patria, Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi, dalam sambutan pada pembukaan kegiatan ini, Sabtu (24/6/2023) di Pangeran Beach Hotel, menyampaikan bahwa hingga saat ini, dari 17 partai politik (parpol) yang mendaftar ke KPU Sumbar, baru 5 persen yang telah memenuhi syarat. Sisanya 95 persen lagi masih perlu melakukan perbaikan hingga batas waktu yang ditetapkan.

"Sesuai tahapan Pemilu 2023, maka tahapan perbaikan dokumen bakal calon anggota DPD dan DPRD Sumbar, mulai 26 Juni sampai 9 Juli 2023. Kami berharap, semua calon DPD dan parpol peserta pemilu memanfaatkan masa tahapan ini untuk memperbaiki dokumen pencalonanannya," ungkap Medo dalam acara yang juga dihadiri komisioner KPU Sumbar lainnya, Ory Sativa Syakban (Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu), Hamdan (Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan), Jons Manedi (Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Pemilih dan SDM), serta Kepala Sekretariat diwakili Kabag Teknis, Soetrisno.

Kondisi persyaratan dokumen dari parpol ini, lanjut Medo berbanding terbalik dengan calon anggota DPD RI yang kelengkapan dokumennya sudah mencapai 94 persen.

"Karena itu, kami dari penyelenggara pemilu berharap masing-masing calon DPD RI dan pengurus parpol yang telah mendaftar untuk memanfaatkan masa perbaikan dokumen akan kami lakukan pada 26 Juni sampai 9 Juli 2023. Kami mohon masing-masing calon DPD parpol untuk bisa berkoordinasi dengan sekretariat KPU, agar tidak ada lagi kesalahan, mengingat pada 10 Juli hingga 6 Agustus KPU Sumbar akan melakukan verifikasi dan setelah itu tak ada lagi perbaikan dokumen," tegas Medo. 

Kepala Sub Bagian Teknis KPU Sumbar, Rahman Al Amin selaku panitia pelaksana mengatakan bahwa tahapan kegiatan ini diawali pada 1-14 Mei 2023 yakni dalam tahapan pendaftaran anggota DPD RI dan Partai Politik (Parpol), dimana hasil akhirnya mendaftar 17 calon anggota DPD RI dan 17 partai politik peserta Pemilu 2024.

"Dengan diserahkan hasil verifikasi dokumen bakal calon anggota DPD RI dan DPRD Sumbar, maka diharapkan masing-masing anggota DPD dan parpol peserta pemilu untuk melengkapi dokumennya sesuai persyaratan yang berlaku," ujar Rahman. 

Acara diakhiri dengan Penyerahan hasil verifikasi administrasi dokumentasi persyaratan bakal calon anggota DPD dan DPRD Sumbar serta rapat koordinasi dan penjelasab terkait perbaikan dokumentasi persyaratan bakal calon. 

Penjelasan terkait verifikasi administrasi dokumen persyaratan calon, disampaikan oleh Ory Sativa Syakban, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu. (rel)

Lupakan dulu tentang Pemilu, kini fokus ke Pilkada Sumbar 2024, diprediksi kayaknya Mahyeldi sebagai calon incumbent tak ada lawan, apa iyaa tuuu? 

Sstt..ternyata semakin dekat ajang suksesi Gubernur Sumbar, terlah muncul banyak lawan keras Mahyeldi.

Sebulan belakangan beredar nama tokoh yang tak asing lagi di publik Sumbar, siapa mereka?  Ini dia tokog yang muncul direview media ini;

1. Andre Rosiade

2. Doni Monardo

3. Bot Rafly Amar

4. Fadly Amran

5. Benny Utama

6. Sutan Riska Tuanku Kerajaan

"Diprediksi makin dekat lagi Pilkada akan muncul tokoh lain yang akan menyandung lajunya incumbent di Pilkada Sumbar 2024 tersebut," ujar Owner tribunsumbar.com Adrian Tuswandi Sabtu 24/6-2023.

Tapi, Sekretaris DPW PKS Sumbar saat dialog 'Ngopi ToAd' beberapa hari lalu  membeberkan soal tipologi politik dan potret hasil Pilkada Sumbar dan hasil Pemily di Sumbar. 

"Dari rekam jejak hasil Pilkada tidak ada satu pun Parpol pemenang Pemilu sukses menjadikan kadernya sebagai Gubernur Sumbarm Kecerdasan politik orang Sumbar harus diakui, mereka mampu memilah mana tokoh yang jadi legislatif dan mana yang mampu menjadi Gubernur Sumbar,"kira-kira itu disampaikan Rahmat Saleh di chanel youtube 'Ngopi Toad' tersebut. 

Adrian Tuswandi menelisik tokok yang muncul menjadi Lawan Keras Mahyeldi pada Pilkada 2024. Ternyata Andre Rosiade tetap menjadi pesaing utama dari Mahyeldi. 

Andre yang selalu mengejutkan saat menjadi Anggota DPR RI, telah membentot perhatian besar masyarakat Sumbar. 

"Andre Rosiade itu tipikal. politisi minang sangat, kepiawaiannya dan kerja nyatanya bisa kita bandingkan dengan kehandalan politisi Sumbar Tempoe Doeloe," ujar Adrian. 

Selain itu jabatan sebagai Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar, menjadikan peluang maju Pilkada Sumbar terbuka lebar. 

"Pak Andre Rosiade itu telah menjadi kesepakatan kader untuk diusung jadi Gubernur Sumbar, Prabowo Presiden, Andre Rosiade Gubernur Sumbar, itu bergema setiap pertemuan kader di Sumbar ini," ujar Ketua Bappilu Gerindra Sumbar Hidayat juga di chanel 'Ngopi ToAd'. 

Selain Andre, Toaik menyibak ada Benny Utama dan Sutan Riska serta Fadly Amran. 

"Tiga ini bisa menjadi petarung keras jika Andre Rosiade tidak jadi maju, Bang Benny Utama dan bro Wako Fadly serta Bro Bupati Sutan Riska, saya kita semua orang di Sumbar sudah tahu bagaimana rekam jejak prestasi kinerjanya. Salah besar kalau tiga tokoh ini tidak dianggap sebagai pesaing dari incumbent saat ini," ujar Toaik. 

Terus bagaimana dengan Doni Monardo, Boy Rafli Amar dan Dony Oskaria. 

"Untuk Pilgub Sumbar 2024 kayaknya tak perlu minta calon ke rantau lah, tokoh di ranah ini masih banyak yang mampu untuk berkontestatasi di Pilkada Sumbar 2024," ujar Toaik. 

Biarkan tiga tokoh itu tetap berlavel tokoh nasional dan pengusaha nasional, jadikan ketiganya sebagia guru dan mitra dalam memajukan Sumbar di pentas nasional. 

"Siapa pun Gubernur terpilih 2024 harus mampu merangkul semua tokoh minang di rantau, terutama tiga tokoh rantau di atas, Pak Dony Monardo, Pak Boy Rafli dan Uda Dony Oskaria adalah tokoh kaliber nasional yang pengaruhnya di tampuk kekuasaan nasional tidak diragukan lagi," ujar Toaik. 

Mahyeldi diakui akan mudah memenangi Pilkada dan menjadi Gubernur Sumbar dua periode. 

"Ya itu yang saya tangkap saat berdiskusi dengan masyarakat di akar rumput. Namun saya berharap, dari ini kedepan, Pak Gubernur mengupdate komunikasi politik dan publiknya," ujar Toaik. (****)