Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) Suwirpen buka secara resmi seminar Tentang Tata Kelola Komoditi Unggulan Perkebunan Sumatera Barat dengan tema: “Optimalisasi Sektor Perkebunan di Provinsi Sumatera Barat untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani dengan Memperkuat Tata Kelola Komoditi Unggulan Bidang Perkebunan”.diruangan sidang utama DPRD Sumbar .Rabu (11/1/2023)

Mengawali sambutannya,Suwirpen 

menyampaikan,Hingga triwulan II 2022 PDRB Sumbar masih didominasi oleh lapangan usaha pertanian, perikanan dan kehutanan sebesar 21,09 persen, jika dibandingkan dengan triwulan I 2022 PDRB ekonomi Sumbar tumbuh 1,48 persen. Karena itu penguatan sektor pertanian dengan mengelola dengan baik komoditi yang dianggap unggul sangat perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Tujuan utama dari pembentukan ranperda ini,menurut Suwirpen adalah memberi perlindungan kepada para petani terutama petani swadaya atau mandiri, yang selama ini belum mendapat harga yang layak terhadap hasil usaha yang mereka jalankan sehingga belum memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan petani tersebut.

Diharapkan dengan lahirnya perda tentang tata kelola komoditi unggulan perkebunan ini bisa memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan yang selama ini dihadapi oleh petani swadaya atau mandiri di Sumatera Barat 

 Untuk memperkaya muatan dari draft ranperda tentang tata kelola komoditi unggulan perkebunan ini diperlukan masukan dan pendapat dari berbagai elemen masyarakat yang mempunyai kepentingan terhadap usaha di bidang perkebunan, mulai dari pemilik pabrik, pemilik kebun, asosiasi petani dan petani itu sendiri.Jelas Suwirpen.

Dengan menghadirkan nara sumber dari Kementerian Pertanian RI, Badan Pengawas Perdagangan RI dan Pengamat Pertanian dari Universitas Andalas dimana sudah perpengalaman dibidang pertanian dan perkebunan dapat membuka cakrawala pemikiran kita terhadap pelaksanaan usaha perkebunan khususnya komoditi unggulan yang ada di Sumatera Barat. 

"Dengan dilaksanakannya Seminar ini kami mengharapkan para peserta seminar, dapat mengali se dalam-dalamnya permasalahan terkait dengan pengelolaan komoditi perkebunan,

mudah-mudah melalui kegiatan Seminar ini, akan dapat membarikan solusi dan pemahaman baru terkait  pelaksanaan tata kelola komoditi unggulan perkebunan dan membangun kesamaan persepsi antara pemilik pabrik dengan petani swadaya",tutup Suwirpen.

Sementara,Ketua Tim pembahas Ranperda ini,Bakri Bakar menjelaskan.Sehubungan dengan hal tersebut, DPRD Sumbar ingin mengajukan ranperda tentang Tata Kelola Komoditi Unggulan untuk dijadikan Ranperda usul Inisiatif DPRD mengingat sebagai upaya melindungi produsen komoditi unggulan yang ada di Provinsi Sumatera Barat

Menurut Bakri Bakar,disusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Komoditi Unggulan ini,agar pengelolaan komoditi unggulan Provinsi Sumatera Barat dapat memberikan perlindungan kepada produsen komoditi unggulan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Pada kesempatan itu,Bakri Bakar juga  menjelaskan tentang tujuan dari Ranperda ini setelah disahkan menjadi Perda.yaitu,agar Komoditi Unggulan Sumbar dapat bersaing di pasar domestik maupun pasar global, Meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat.

Menyelaraskan hubungan antara Produsen dan Perusahaan Komoditas. Menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan. 

Meningkatkan kemampuan dan kapasitas Produsen,

Menjamin Kelangsungan usaha di bidang Perkebunan, dan 

Memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya usaha ini.

Seminar ini dihadiri

Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO)

,Asosiasi Petani Gambir (APG)

,Asosiasi Petani Kakao Indonesia (APKAI), Himpunan Petani Kakao Indonesia (HIPKINDO) serta mahasiswa dari Fakultas Pertanian Universitas Andalas Padang.Terang Bakri Bakar.(St)

 

-Sekretaris Daerah Medison, S.Sos.,M.Si memimpin Rapat Koordinasi Pemerintahan di lingkup pemerintah Kabupaten Solok. Senin (09/01/23).

Rakor ini di hadiri Asisten I Drs. Syahrial, M.M, Asisten II Syaiful, S.T.,M.T, Asisten III Edityawarman, S.Sos.,M.Si, Staf Ahli Bidang Ekbang Kesra Eva Nasri, S.H., M.M, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Kemasyarakatan dan SDM mulyadi marcos, S.E.,M.M, Kepala OPD dan Camat se-Kabupaten Solok.

Syahrial menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini adalah agenda rutin  yg di laukan setiap tahun, Ada banyak agenda agenda yang harus di kejar dari awal tahun agar tidak sampai mumpuk di akhir tahun.

"Di himbau agar masing masing SKPD betul-betul mempersiapkan dari awal tahun ini untuk mencapai perubahan yang lebih baik, contohnya dalam waktu dekat pada bagian Kesra,  akan mengikuti event MTQ Nasional di Solok selatan Bagian dinas pendidikan akan mengadakan Porprov Lanjutnya syahrial mengatakan tahun ini merupakan tahun politih, agar tetap menjaga situasi, berhati-hati, tetap pada prosedur yang jelas dan semua administrasi yang tercatat rapi, jangan beri celah kepada oknum-oknum yang nanti akan menimbulkan masalah di kemudian hari", kata Syahrial.

selanjutnya sekretaris daerah Medison menyampaikan bahwa dalam arahan presiden, Mendagri dinilai bagus dalam pengendalian inflasi oleh karena untuk seluruh kepala OPD, mulai senin untuk dapat hadir tanpa di wakili tanpa terkecuali pada jam 8 pagi untuk rapat koordinasi inflasi daerah.

Lanjutnya, Ia mengatakan mengawali tahun segera selesaikan kewajiban laporan di tahun 2022, ini menjadi prioritas, menuntaskan laporan pertanggungjawaban keuangan

dan rekon aset, terkait barang persediaan, ini ada batas waktu sampai 15 januari 2023.

"target kita laporan keuangan ke BPK di akhir Januari sudah di aporkan paling lambat 25 Januari 2023", Katanya.

medison melanjutkan bahwa di awal tahun tentu ada percepatan-percepatan yang harus di lakukan, diantaranya percepatan penunjukan pengelola keuangan.

percepatan program 2023 dimana persyaratannya harus entri SIRUP di aplikasi, kalau hal tersebut tidak dilakukan, tidak akan bisa masuk pengadaan barang dan jasa. semua dilakukan secara bersama-sama, untuk itu harus bisa mengkoordinir personil internal

percepatan pelaksanaan pekerjaan yang bersifat PL ataupun Tender, untuk itu diminta agar segera mempersiapkan dokumen perencanaannya.

untuk meningkatkan kualitas sistem dalam pemerintahan, agar dimohon untuk memfungsikan sistem  kerja bertingkat untuk tahun 2023, agar melakukan peningkatan dalam hal paraf surat dari yang manual menjadi paraf digital

lanjutnya di tahun 2023 ini, akan menganggarkan peningkatan kapasitas aparatur, pembekalan KPA, PPK PPTK dan pekabat pengelola keuangan.

KPA/PPK wajib memiliki sertifikat kompetensi dimana untuk memperoleh hal tersebut, pemda akan membiayainya dan bekerjasama dengan lembaga

yang ada di unand

sambungnya, medison juga menyampaikan program prioritas pada tahun 2023 di antaranya revisi penyusunan perda RTRW, RIPPARDA, PDAM, dan LP2B. Penyusunan perda penyertaan modal ke PERUMDA SOLINDA.

PERCEPATAN JALAN KABUPATEN dimana bupati berharap pada saat HUT RI ke 78, jalan kabupaten telah bagus dan layak pemilihan Walinagari , hari ulang tahun Kabupaten Solok, festival pariwisata 5 danau, peningkatan RSUD arosuka menjadi rumah sakit rujukan penyakit jantung dan stroke dengan pengendalian inflasi daerah.

Di akhiri oleh Asisten II yang menyampaikan bahwa segera lakukan percepatan di bidang infrastruktur dan percepatan pada barang dan jasa, seperti pemaketan kegiatan

Serta benar-benar mempelajari dan hati-hati dalam pemutusan kontrak, dan administrasi harus detail dan jelas.(Karta)

“Penilaian smart city kita tahun 2022 meningkat cukup tinggi, dan hal ini harus kita tingkatkan lagi, maka itu, seluruh OPD harus terus melakukan inovasi,” ujar Kepala Dinas Kominfo, Teta Midra saat memimpin apel pagi Pemkab Solok, Senin (9/1).

Tahun 2022, nilai smart city di Kabupaten Solok meningkat 0,89 dengan nilai 2,88 berpredikat baik. Ke depannya diharapkan smart city di Kabupaten Solok dapat meningkat dengan adanya kerja sama dan inovasi pada masing-masing OPD.

Menurutnya, ada tantangan besar dalam memaksimalkan teknologi dalam pemerintahan. Sebab sebagian besar pegawai justru sudah nyaman dengan cara lama. Menyikapi itu, pihaknya ingin melanjutkan program pelatihan penggunaan website dan aplikasi secara berkelanjutan.

Pembangunan dan pengembangan aplikasi umum ditujukan untuk memberikan layanan SPBE. Ini mendukung kegiatan pemerintahan dibidang perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, pemantauan dan evaluasi, kearsipan, kepegawaian dan pengaduan pelayanan publik.

“Keberlanjutan program smart city ini perlu diprioritaskan agar tidak hanya menjadi formalitas semata. Apalagi sayang sekali rasanya jika kita terlambat dalam penerapan teknologi dalam pemerintahan,” jelasnya.

Tahun 2023 dinas Kominfo memiliki agenda besar yaitu pembangunan menara telekomunikasi bagi blank spot yang ada di Kabupaten Solok. Untuk itu mohon dukungan dan kerjasama dari masing-masing dinas agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar.

Kebutuhan jaringan telekomunikasi semakin tinggi. Dari berbagai sektor, baik itu untuk kebutuhan pendidikan, UMKM, pariwisata dan kebutuhan lainnya, tentu hal ini sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat.

Sebagai kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Barat, dengan kondisi wilayah yang dikelilingi hutan dan perbukitan, hingga saat ini jaringan telekomunikasi belum merata di Kabupaten Solok.

Dengan status blank spot tersebut saat ini secara perlahan Pemkab Solok mengebut untuk mengatasi persoalan yang sudah lama dirasakan masyarakat dibeberapa nagari tersebut.

Tak hanya itu pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam memberikan kepuasan kepada masyarakat, tentu perlu di optimalkan dalam mewujudkan reformasi organisasi pemerintah, dengan memodernisasi birokrasi dalam pelayanan public untuk kepuasan masyarakat.

Kemudian, ditargetkan tahun 2023 ini ada 79 persen masyarakat Kabupaten Solok terpapar informasi prioritas pembangunan yang ada di Kabupaten Solok. Tentunya dengan langkah memperbaharui DIP dan DIK pada PPID, meng-update Website dan media sosial OPD dan membuka kanal pengaduan masyarakat melalui SP4N Lapor.

Serta peningkatan pelayanan publik dan peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan  membangun aplikasi Supper App. Dimana seluruh pelayanan publik terintegrasi dalam satu aplikasi dan pembangunan aplikasi dasboard eksekutif untuk pimpinan. “Sehingga pimpinan mengetahui seluruh data pembangunan fisik dan nonfisik di Kabupaten Solok,” tutupnya. (Karta)

Solok Kota. Lintasmedianews.com.-Pemusnahan miras dengan jumlah 679 botol itu turut disaksikan Wali Kota Solok, H. Zul Elfian Umar serta unsur Forkompinda Kota Solok. Pemusnahan miras tersebut dilakukan dengan cara menuangkan ke dalam ember dan dibuang ke sungai.

Ratusan botol minuman keras beragam merek dimusnahkan pihak Polres Solok Kota, Selasa (10/1/2022). Miras tersebut merupakan hasil sitaan selama operasi pekat tahun 2022 di wilayah hukum Polres Solok Kota.

Kapolres Solok, AKBP Ahmad Fadilan mengatakan, selain 679 botol minuman keras, Polres Solok Kota juga mengamankan 4 jerigen minuman tradisional jenis tuak. Minuman-minuman tersebut diamankan dari sejumlah warung dan lokasi penjualan minuman keras.

“Miras yang kita musnahkan merupakan hasil sitaan selama operasi Pekat Singgalang 2022, sudah berkekuatan hukum tetap. Sebenarnya ada kurang lebih 1000 botol, namun selebihnya telah digunakan untuk keperluan penyelidikan hingga pemeriksaan,” beber Kapolres Solok Kota.

Miras yang dimusnahkan merupakan jenis minuman dengan kandungan alkohol melebihi 5 persen. Bahkan, ada miras dengan kandungan alkohol 40 persen yang beredar di masyarakat. Sementara miras jenis tuak dan oplosan bisa memiliki kandungan alkohol lebih tinggi.

Sementara itu, Wali Kota Solok, H. Zul Elfian Umar mengapresiasi langkah Polres Solok Kota dalam memberantas minuman keras di Kota Solok. Minuman keras bisa menjadi pemicu berbagai bentuk kejahatan lainnya karena adanya pengaruh alkohol.

Semoga dengan adanya operasi pekat dari pihak kepolisian bisa meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak menjual dan mengkonsumsi minuman keras. Selain terlarang, efek mabuk dari mengkonsumsi miras bisa memicu penyakit masyarakat ,” tutur Zul Elfian Umar.

Tidak hanya menjadi tugas kepolisian, Zul Elfian mengajak semua pihak untuk menekan peredaran dan konsumsi miras. Dengan begitu, semua bergerak bersama dalam mewujudkan Kota Beras Serambi Madinah yang jauh dari beragam pekat dan peredaran miras.(T/K)

Satuan Tugas Pengawasan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG bentukan Pemprov Sumatera Barat, mengapresiasi Pertamina Patra Niaga. 

Apresiasi diberikan Kepala Dinas ESDM Sumatera Barat Herry Martinus yang juga Ketua Pelaksana Satgas Pengawasan BBM dan LPG, dalam rapat koordinasi Tim Satgas yang berlangsung Selasa (10/01/2023) di Padang.

Pemprov Sumbar menilai, pelaksanaan ujicoba Full Cycle Subsidi Tepat Produk JBT (Biosolar) yang diselenggarakan di Kota Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota sejak beberapa waktu lalu, cukup efektif dan akan dikaji untuk diterapkan daerah lain di Ranah Minang, 

“Program ini, secara bertahap harus di kembangkan untuk daerah lain di Sumatera Barat. Sehingga subsidi biosolar lebih tepat sasaran. Nanti kami akan membentuk tim kecil antara tim satgas, pertamina dan telkom untuk keberlanjutannya,” sebut Herry.

Sebelumnya, Sales Area Manager Pertamina Patra Niaga Sumatera Barat Narotama Aulia Fazri menyebut, penerapan QR code pembelian solar di Payakumbuh dan Lima Puluh Kota sudah berlangsung cukup baik, 

“Setiap pembeli biosolar wajib bertransaksi menggunakan QR Code, apabila tidak menggunakan QR Code sampai saat ini masih dilayani dengan pembatasan 20 liter per hari,” urai Narotama.

Dari penerapan ujicoba ini, dapat disampaikan bahwa volume penjualan biosolar menggunakan QR Code adalah sebesar 82%, sedangkan sisa nya merupakan pembeli yg tidak mendaftarkan kendaraannya.

“Benefit dari program ini adalah kita dapat mengetahui kendaraan2 yang membeli biosolar secara terperinci, kapan membelinya, di spbu mana, berapa volume yang dibeli, termasuk logis tidak beberapa kendaraan yg melakukan pembelian BBM JBT 200 liter/hari di SPBU yang sama setiap hari nya,” jelas Narotama. 

Padahal dengan 200 liter mungkin sebuah kendaraan dapat berjalan sampai 800 km, lanjut Narotama. Nopol2 ini akan kami serahkan ke Tim Satgas Pengawasan BBM dan LPG Sumbar untuk dilanjutkan ke Tim penyidik untuk di tindak lanjuti penyelidikannya.(rel)

Dewan Pers mengadakan rapat koordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Rapat digelar di Gedung Dewan Pers Jakarta, Selasa (10/1/23). 

Demikian keterangan pers Dewan Pers yang diterima kantor pusat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) di Jakarta, Rabu pagi (11/1/2023). 

Menurut Ketua Komisi Hubungan Antarlembaga dan Luar Negeri Dewan Pers, Totok Suryanto,  rapat koordinasi ini dimaksudkan untuk melakukan kerja sama dalam pengawasan, pemantauan, pemberitaan, dan penayangan informasi/iklan terkait dengan pelaksanaan Pemilu 2024. 

“Kami masih akan bertemu lagi beberapa kali untuk membuat kesepakatan bersama atau kerja sama,” kata Totok. 

Dalam acara yang dibuka Plt Ketua Dewan Pers, M Agung 

Dharmajaya tersebut, Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Pol Dedy Prasetyo , mengingatkan bahwa berita hoaks terkait pemilu merupakan salah satu hal yang perlu mendapat perhatian semua pihak. Ia becermin dari pelaksanaan pemilu pada 2019. 

“Hasil kajian pemerintah pada pemilu lalu, informasi hoaks meningkat sekitar 60% saat menjelang pemilu. Isunya macam-macam. Soal daftar pemilih tetap (DPT) yang muncul beberapa versi, lalu KTP seseorang bertebaran di mana-mana,” papar Dedy. 

Ia mengutarakan, tugas utama polisi adalah mengamankan seluruh tahapan pemilu hingga selesai. Harapannya tentu saja agar pemilu berjalan lancar, aman, dan sukses. 

Untuk itu, Polri akan menginisiasi diskusi kelompok terarah (FGD) dalam waktu dekat. FGD ini akan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan pelaksanaan dan pemberitaan pemilu. 

Tentang ancaman hoaks ini anggota Dewan Pers, Atmaji Sapto Anggoro, mengingatkan bahwa aparat harus mengantisipasi pelbagai bentuk atau cara untuk menyebar informasi hoaks di media sosial. 

Namun ia memastikan, itu bukan perkara mudah. Pasalnya, para penyebar hoaks itu juga punya cara baru untuk menyiasati penyebaran hoaks. 

Wakil Ketua KPI, Mulyo Hadi Purnomo, Kepala Biro Fasilitas Bawaslu, Asmin Safari Lubis, dan anggota Dewan Pers, Yadi Hendriana, sama-sama mengakui bahwa sangat sulit untuk mengatur media sosial. 

Padahal, media sosiallah yang paling banyak menyebarkan hoaks. Mulyo berpesan supaya media lebih hati-hati dan semakin memahami dampak yang timbul akibat informasi hoaks. 

Secara khusus anggota Dewan Pers, Ninik Rahayu, berharap dalam setiap proses pembuatan aturan terkait pelaksanaan dan pemberitaan pemilu bisa melibatkan Dewan Pers. 

“Kami tidak punya kewenangan untuk membuat aturan. Tetapi jika dilibatkan, kami bisa memahami substansinya sehingga memudahkan untuk melakukan pemantauan potensi pelanggaran pada aspek pemberitaan,” tuturnya. (*)

Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) melaksanakan Rapat Kerja Bersama Mitra Kerja dan Tim Ahli Dalam Rangka Pendalaman Materi Ranperda Tentang Tanah Ulayat, Senin (9/1/2023) di ruangan khusus I DPRD Sumbar .

Rapat yang dipimpin ketua Komisi I DPRD Sumbar Sawal di dampingi wakil ketua Maigus Nasir, sekretaris Jefri Masrul, dan beberapa anggota komisi I diantaranya Leliarni, Rafdinal, Yunisra Syahiran dan Irzal Ilyas.

Syawal mengatakan.Sumatera Barat merupakan salah satu daerah yang memiliki adat dan budaya yang cukup kuat, termasuk dalam kepemilikan dan pengelolaan tanah ulayat atau tanah turun temurun milik kaum dan lainnya.

Maka,dalam rapat pembahasan ini dikaji semua kaitan dan status ulayat, sampai pada latar belakang, sehingga tanah ulayat tersebut memang tidak akan bermasalah dikemudian hari, meskipun pembangunan dan kemajuan semakin pesat.

“Kita harus mengkaji secara keseluruhan apa saja yang dibutuhkan dalam mempertahankan tanah ulayat, sehingga masyarakat pemilik dan kaumnya tidak lagi ragu untuk tetap melakukan aktifitas di tanah turun-temurun tersebut,” tegas Sawal usai rapat.

Hal senada juga disampaikan Maigus Nasir, dimana setiap terjadi permasalahan pembangunan dan lain sebagainya, selalu ada kepanikan dan keributan, apa lagi berkaitan dengan ulayat, meskipun itu hanya untuk perbaikan infrastruktur yang rusak.

Karena itu, untuk kepentingan masyarakat, maka perlu diperjelas dalam peraturan yang ada di daerah ini, sehingga pemilik ulayat dan pemerintah bisa berjalan seiringan untuk pembangunan yang bermanfaat pada banyak orang.Sebut Maigus.

“Kita harus benar-benar persiapkan ranperda ini amat matang, karena setiap pembangunan yang melewati tanah ulayat akan menimbulkan berbagai permasalahan, dan harus ada langkah atau tindakan agar tidak terjadi permasalahan, jika sudah ada aturan jelas apa saja yang harus dilakukan,” tutupnya.(St)

Komandan Lanud Kolonel Nav Saeful Rakhmat di dampingi Ketua Yasarini Pengurus Cabang Lanud Sutan Sjahrir Ny. Cicik Saeful R mengikuti jalannya pembukaan Festival Edukasi Sekolah Angkasa (FESA) ke-6 Tahun 2022, dengan mengangkat  tema, " Yasarini Bergerak Pulihkan Negeri, Berprestasi dan Raih Angkasa Hebat", resmi dibuka oleh Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, S.E., M.P.P. CSFA., secara virtual. Padang, Selasa (10/1/2023).

 Dalam sambutannya Kasau mengatakan, selaku pembina utama Yayasan Ardhya Garini (Yasarini), beliau menilai pelaksanaan FESA merupakan sebuah komitmen dalam upaya memajukan pendidikan bagi generasi muda penerus bangsa. FESA merupakan sarana penumbuh kreativitas, motivasi belajar serta karakter jiwa sosial di dalam diri siswa-siswi Sekolah Angkasa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, " Ujar Kasau.

Dalam pembukaan FESA mengangkat tema " Yasarini Bergerak Pulihkan Negeri, Berprestasi dan Raih Angkasa Hebat". Di akhir sambutannya Kasau berharap FESA dapat menumbuhkan semangat dalam persaingan positif pada seluruh civitas Sekolah Angkasa, dan juga sebagai upaya dalam meningkatkan mutu pendidikan yang bermuara pada terciptanya kecerdasan kehidupan bangsa.

FESA tahun ini menyelenggarakan AMSO (Angkasa Mathematic and Science Olympiad) tingkat SD, SMP, SMA dan SMK seluruh Indonesia. Selain itu, FESA juga memberi apresiasi kepada Kepala Sekolah dan Guru Sekolah Angkasa Inspiratif dan pemilihan Ketua Cabang yang berdedikasi.

Turut juga mengikuti pembukaan FESA, Ketua Umum Yasarini Ibu Inong Fadjar Prasetyo, Wakil Kepala Staf Angkatan Udara Marsdya TNI Agustinus Gustaf Brugman selaku Wakil Ketua Umum Yasarini, Wakil Ketua Umum PIA Ardhya Garini selaku Ketua Harian Yasarini Ibu Thres Gustaf Brugman, Pengurus PIA Ardhya Garini Pusat dan Yasarini Pusat, Pembina Harian Yasarini Pusat, Pembina dan Ketua Pengurus Perwakilan Kodiklatau, Koopsunas, Koopsud I,  II, dan III, serta para Dansat Jajaran.(rel)

Memperdalam materi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Komoditi Unggulan,Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar kembali laksanakan rapat kerja dengan mitra terkait dan Kementetian Kumham di ruangan khusus I DPRD Sumbar.Selasa (10/1/2023).

Rapat yang dipimpin anggota komisi II DPRD Sumbar Bakri Bakar didampingi Ketua Komisi II Muchlasin,Yusuf Abid,Nurcalis,Jefri Masrul,Arkadius Dt.Intan Bano dan Musli M Nur, membahas Lebih detail masalah judul dan materi-materi lainnya agar ranperda ini setelah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) betul-betul sesuai dengan harapan dan aspirasi masyarakat. 

"Diharapkan,ranperda ini setelah disahkan menjadi Perda betul-betul berguna dan sesuai dengan aspirasi masyarakat" kata Bakri Bakar.

Senada denga Bakri,Ketua komisi II DPRD Sumbar Muchlasin usai rapat menjelaskan,dalam pembahasan ranperda ini,terutama dibahas adalah tentang tata kelola harga 

komoditi agar tidak merugikan petani di daerah setempat.

"Kita ingin menjaga harga yang ada di petani dengan pengusaha besar, penjual dan konsumen dapat adil dan tidak merugikan petani dan harga tersebut sama setiap daerah di Sumatera Barat (Sumbar)," ujarnya.

Menurut Muchlasin,dalam pembahasan ini, komisi II akan mendengarkan masukan mulai dari petani, pengusaha,organisasi pengusaha untuk menjembatani dan mencarikan solusi bersama dalam bentuk regulasi daerah.

Muchlasin mengatakan, Ranperda tata kelola harga komoditi ini merupakan ranperda aspirasi dari DPRD Sumbar yang diupayakan menjadi aturan daerah,ranperda ini muncul untuk memperkuat aturan yang dibuat nasional dan sebagai langkah teknis pelaksanaan di Sumatera Barat.

"Kita menerima banyak masukan dari masyarakat terutama petani yang menjual komoditi mereka dengan harga murah sementara di tingkat pengepul, pengusaha besar ada disparitas harga yang tinggi,"tambahnya. 

Untuk itu,Komisi II DPRD mencoba mengangkat kesejahteraan petani melalui regulasi ini sehingga tidak saja pengusaha besar atau pengepul yang mendapatkan untung besar namun komoditi ini hendaknya dapat menyejahterakan kehidupan petani.Harap Muchlasin.

Ditambahkan anggota komisi II Arkadius.Sumatera Barat sendiri memiliki sejumlah komoditi mulai dari kakao, gambir, kelapa sawit, karet dan lainnya namun harga jual dari petani sering rendah padahal harga berubah di tangan pengusaha besar, pengepul dan penjual.

"Ini yang  kita coba bahas  bersama dan melibatkan seluruh pihak dalam pembahasan regulasinya,agar ranperda ini betul-betul tepat sasaran ," ujar Arkadius.(St)

Partai Gerindra kembali menyalurkan bantuan paket sembako kepada warga korban banjir di Kelurahan Tirto dan Kelurahan Pasirsari Kraton Kramatsari, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Senin (9/1/2023). 

Menurut siaran pers Partai Gerindra yang diterima kantor pusat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Selasa  (10/1/2023), bantuan kemanusiaan tersebut diserahkan langsung oleh Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani beserta jajaran DPP. 

Dalam sambutannya, Muzani mengatakan, banjir yang melanda Pekalongan dan wilayah pantai utara (pantura) lainnya adalah bencana tahunan yang selalu terjadi. Penanggulan banjir ini sejatinya sudah dilakukan oleh pemda-pemda setempat tapi tetap selalu terulang kembali. Hal itu dikarenakan keterbatasan anggaran.

Oleh sebab itu, Muzani meminta agar pemerintah pusat untuk bersinergi dengan kepala daerah di wilayah pantura serta Gubernur Jawa Tengah untuk menuntaskan bencana banjir tahunan ini. 

"Karena itu kami minta kepada pemerintah Kota Pekalongan dan kabupaten-kabupaten yang terdampak banjir, dan kami minta kepada Gubernur Jawa Tengah untuk serius menangani banjir di Jawa Tengah ini bersama pemerintah pusat. Supaya bencana banjir tahunan di Jawa Tengah ini bisa dituntaskan segera dan tidak terulang kembali di tahun-tahun mendatang," kata Muzani. 

Muzani mengatakan, Partai Gerindra juga berkomitmen untuk mengerahkan segala kekuatannya guna menyelesaikan masalah banjir di wilayah Jawa Tengah. 

Prabowo Subianto selaku Ketua Umum Partai Gerindra telah menginstruksikan agar seluruh anggota DPRD tingkat 1 dan 2 di Jawa Tengah bersama anggota DPR RI Fraksi Gerindra untuk membantu menyelesaikan masalah banjir di Jawa Tengah ini. 

"Pak Prabowo memerintahkan kami agar gunakan kekuatan yang ada di Gerindra melalui anggota DPRD Jateng dan DPR RI untuk menanggulangi banjir di Jawa Tengah. Partai ini dipilih oleh rakyat, anggota DPR partai ini juga dipilih oleh rakyat. Maka segala kemampuan yang ada di partai ini akan dimaksudkan untuk membantu kesulitan-kesulitan yang dihadapi masyarakat," jelas Wakil Ketua MPR itu 

Seperti masalah banjir yang melanda Kota Semarang, Kabupaten Kudus, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Pati adalah masalah yang serius untuk segera ditangani. Namun juga ada masalah-masalah lain yang juga harus menjadi perhatian seperti kemiskinan dan stunting. 

"Problem-problem kemiskinan dan stunting juga menjadi perhatian Gerindra khususnya kita semua. Karena berdasarkan data yang ada, satu dari lima anak di Jawa Tengah mengalami kekurangan gizi. Karena itu Pak Prabowo meminta kami semua untuk fokus terhadap masalah stunting. Dan kita berharap pada usia Indonesia yang ke 100 tahun nanti, masalah stunting dan kemiskinan ini bisa kita tuntaskan," jelas Muzani. 

Muzani menambahkan, bantuan yang disalurkan oleh Partai Gerindra ke sejumlah wilayah di Jawa Tengah adalah bagian dari kepedulian guna meringankan beban masyarakat yang terkena musibah banjir. 

"Mudah-mudahan bantuan ini bisa memberi optimisme dan harapan agar masyarakat Pekalongan bisa kembali beraktivitas normal," tutup Ketua Fraksi Gerindra DPR itu. 

Pada kegiatan ini Muzani didampingi oleh sejumlah anggota DPR Gerindra seperti Sugiono, Prasetyo Hadi, Novita Wijayanti, Abdul Wachid, dan Sudewo, serta jajaran pengurus daerah Gerindra Jateng dan anggota DPRD Geridra Jawa Tengah.(rel)

Setelah ± 2 th Vilial MTsN 2 Pauh Kambar Kabupaten Padang Pariaman yang berada menumpang dijejeran kedai di simpang jalan Lingkar menuju Gor, Kecamatan Batang Anai tahun ini tepatnya Senen ( 16/01/2023 ) nanti akan pindah ke gedung barunya di Jl. Lintas Padang  Bukittinggi di Nagari Sungai Buluah Selatan.

Demikian disampaikan oleh Komite Sekolah Ali Amran ketika ditemui di warungnya yang tidak jauh dari lokal sekolah yang sekarang. Kepada awak media ini Ali Amran yang akrab disapa Ali/wali yang juga menjabat sebagai urang tuo Nagari itu.

Saat ini baru ada lokal yang telah siap untuk ditempati baru 6 lokal yang akan menampung 143 orang siswa/i yang ada saat ini sedangkan ruang guru dan kantor belum ada kami berdo'a dalam waktu dekat moga dapat dibangun. Tambah Ali.

Gedung baru sekolah yang berada ditanah  wakaf dari ninik mamak Nagari Sungai Buluah seluas 3500 m2.  Ninik mamak nagari beserta masyarakat Nagari sangat bangga dan berterima kasih kepada pihak pemerintah dengan adanya sekolah Madrasah Tsanawiyah di Kecamatan Batang Anai ini yang sudah lama kami harapkan. 

Lebih lanjut Komite sekolah Ali Amran menyampaikan kami dari komite sangat bangga dan berterima kasih adanya sekolah Madrasah di wilayah Batang Anai dan kami akan terus berusaha bersama pihak sekolah agar sekolah ini bisa dilengkapi sesuai kebutuhan sekolah dan kami bersama masyarakat bertekad akan menjaga dan memelihara sekolah ini.

Dengan adanya gedung baru ini dapst menambah semangat masyarakat disini buktinya sekarang saja sudah lebih dari 10 orang tua siswa yang minta agar anaknya bisa diterima disekolah Tsanawiyah ini padahal tahun ajaran baru masih lama. Tutup Ali. ( ND ).

Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar mulai membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penanggulangan Bencana bersama mitra kerjanya di ruangan Bamus gedung baru DPRD Sumbar .Senin (9/1/2023).

Dibahasnya ranperda penanggulangan bencana ini,mengingat Sumatera Barat (Sumbar) merupakan salah satu daerah di Indonesia yang merupakan rawan bencana,maka perlu antisipasi mendalan untuk menghadapi bencana dan penanggulangannya, sehingga masyarakat tidak panik menghadapi situasi tersebut.

Demikian disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Sumbar Zulkenedi Said, di dampingi semuan anggota yang ada diantaranya H.M.Nurnas, Suharjono, Budiman, Sitti Izzati Azis, Hartati dan lainnya,saat memimpin rapat kerja komisi.

Untuk mempersiapkan segala kemungkinan yang dapat terjadi kapan saja, maka dikaji semua kemungkinan, sampai dengan pola penanggulangan, dan lainnya untuk menghadapi bencana, sehingga tidak lagi ada kendala jika musibah itu datang.Jelas Zukenedi Zaid.

“Kita harus mengkaji secara keseluruhan apa saja yang dibutuhkan dalam menghadapi pasca gempa, saat gempa dan juga masa recon, sehingga masyarakat yang terkena langsung dan terkena dampak tidak panik untuk menerima kondisi ini,” Tegasnya. 

Hal senada juga disampaikan anggota komisi IV H.M. Nurnas, dimana setiap bencana terjadi selalu ada kepanikan, apa lagi berkaitan dengan perbaikan infrastruktur yang rusak, sehingga bisa menghambat aktifitas lainnya.

“Kita harus benar-benar persipakan ranperda ini amat matang, karena setiap bencana akan menimbulkan kepanikan, dan membuat berbagai langkah atau tindakan menjadi kurang focus, jika sudah ada aturan jelas apa saja yang harus dilakukan,” terang Nurnas.

Mitra kerja Komisi IV DPRD Sumbar dalam rapat dengan pendapat mengatakan, siap untuk melakukan berbagai kajian guna mendapatkan hasil terbaik dalam penanggulangan bencana.

“Kami sependapat dengan kimisi IV DPRD Sumbar untuk mengkaji lebih dalam apa saja yang dibutuhkan untuk penanggulangan berbagai bencana, maka kami akan memasukkan usulan dalam bentuk tulisan , yang nantinya juga akan dikaji kembali secara akademis,” terang Mitra kerja.(St)