Latest Post

50Kota Aceh Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam Alahan panjang AROSUKA Bali Balikpapan Bank Nagari Bantaeng Batam Batang anai Bateang Batu bara Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bekasi Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukittinggi Cilegon Deli serdang Dewan Pers Dharmasraya DPR RI DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai Enam lingkung FJPI Sumbar HPN 2022 Jakarta Jambi Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Karimun Kayu Agung Kepulauan Meranti Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Kuala lumpur Labuhanbatu Lahat Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Liputan Lubuk alung Lubuk Linggau Magelang Medan Mentawai Meranti Merbau Minahasa utara Miranti Muara enim Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Ombilin Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Pagaralam Pagaruyung Painan Palembang Pariaman Parik malintang Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Pesisir Selatan Pessel PJKIP Kota Padang PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang Purwokerto PWI PWI Sumbar Rangsang Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Samosir Sawahlunto Selat panjang Semarang Semen Padang Semen Padang.. Sijunjung Sikucua Silungkang SMSI Solok Solok Selatan Sulawesi selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel Sumut sungai sarik Surabaya TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok

September 13, 2022


Lintasmedianews com,DHARMASRAYA – Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan yang diwakili oleh Sekda Dharmasraya, Adlisman memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Nota Penjelasan atas Rancangan Peraturan Daerah. Tentang perubahan APBD tahun anggaran 2022. Acara ini dilaksanakan di Gedung DPRD Dharmasraya, Senin, (12/09/22).

Kata Sekda, pandangan umum yang disampaikan tentunya akan menjadi perhatian bersama seluruh jajaran Pemerintah Daerah khususnya dalam pelaksanaan APBD tahun 2022. Karena pelaksanaan APBD merupakan salah satu indikator penilaian kinerja pemerintah daerah, dalam menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan dan memberdayakan masyarakat. Dalam jawabannya, Sekda menangapi beberapa point dari fraksi yang menanyakan kepada pemerintah. 

Salah satu tanggapan pemerintah tentang dampak hasil dari kegiatan kenduri atau Festival Pamalayu adalah berdampak pada wisata Dharmasraya, yakni dapat mengenalkan kawasan Candi Pulau Sawah sebagai salah satu daya tarik wisata sejarah ke tingkat nasional dan mancanegara. Dan juga berdampak pada meningkatnya perekonomian masyarakat, baik UMKM maupun perhotelan. Terhadap harapan tersebut juga menjadi harapan dari Pemerintah Kabupaten Dharmasraya. 

“Kegiatan Festival Pamalayu yang telah kita laksanakan pada bulan Agustus kemarin akan menjadi agenda tahunan untuk Kabupaten Dharmasraya yang kita cintai. Karena banyak dampak positif dari kegiatan tersebut,” kata Sekda.

Menangapai tentang perbaikan jalan atau patching aspal di Nagari Kurnia Koto Salak Kecamatan Sungai Rumbai dan di Nagari Koto Ranah menuju Nagari Koto Laweh Kecamatan Koto Besar dan di Nagari Koto Ranah menuju Nagari Koto Tinggi yang saat ini masih belum tersentuh oleh pemerintah Kabupaten Dharmasraya.. Dapat dijelaskan bahwa jalan di Nagari tersebut belum dapat dilakukan perbaikan, karena keterbatasan pagu anggaran pada APBD tahun 2022. Kegiatan dan perbaikan jalan atau patching aspal nagari tersebut akan tetap diupayakan sepanjang anggaran tersedia. Dan akan menjadi prioritas renja kegiatan pada tahun anggaran 2023. Sedangkan Nagari Kurnia Koto Salak kecamatan Sungai Rumbai saat ini pada tahap pengerjaan melalui dana tahun anggaran 2022. 

“Sedangkan untuk pengerjaan fisik yang sudah ada di DPA OPD dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa pekerjaan fisik yang ada dalam DPA OPD kondisi sekarang sudah dalam proses pelaksanaan pekerjaan. Proses penunjuk penyedia dan ada beberapa pekerjaan dalam upload ke sistem LPSE. Secara prinsip pekerjaan fisik yang ada dalam DPA OPD semuanya sudah dilaksanakan oleh OPD,” kata Sekda.

Sementara menanggapi perihal pencapaian PAD dimaksimalkan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Sekda mengungkapkan bahwa Pemkab selalu berusaha bagaimana supaya penerima PAD dapat direalisasi sesuai dengan schedule yang telah ada. Yaitu dengan cara melaksanakan rapat koordinasi dengan OPD terkait penerimaan pajak dan retribusi daerah, turun langsung ke objek penerimaan pajak untuk melakukan pemungutan, melaksanakan sosialisasi ke nagri terkait pembayaran PBB tanpa harus menunggu akhir tahun dan lain-lainnya yang dilakukan pemerintah daerah.(elda)
Read more »

September 13, 2022

Payakumbuh.Lintas Media
Sosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar, Irsyad Syafar menemui masyarakat Daerah Pemilihan (Dapil)nya Kota Payakumbuh, Sabtu (10/9) dan Minggu (11/9).

Menurut Irsyad Syafar,sosialisasi Perda ini digelar dua hari pada tiga titik. Sabtu di Kantor Camat Payakumbuh Selatan dan Kantor Camat Payakumbuh Timur. Kemudian, hari Minggunya di Kantor Camat Payakumbuh Barat.

Sosialisasi tersebut menghadirkan peserta seluruh lurah di kecamatan terkait, LPM, PKK, utusan RW/RT dengan total 200 orang.
Anggota DPRD dari Fraksi Partai PKS ini menyebutkan Perda tentang Ketahanan Keluarga yang sebelumnya lahir atas inisiatif DPRD ini, cukup urgen untuk disosialisasikan kepada masyarakat.Jelas Irsyad.

“Perda ini cukup urgen mengingat keluarga adalah unit terkecil di sebuah negara, juga menjadi pilar utama kekuatan bangsa dan negara. Disisi lain perkembangan data yang kita dapatkan baik di Indonesia secraa umum maupun Sumbar, tingkat perceraian meningkat dari tahun ke tahun,” tuturnya.

Kondisi ini menunjukkan rapuhnya rumah tangga sehingga perlu disosialisasikan perda ini,untuk itu Irsyad Syafar mengharapkan, simpul-simpul masyarakat dan pejabat berwenang dari tingkat RT, RW, Lurah tau dengan perda ini dan ikut mensosialisasikan ke masyarakat luas. 

Melalui sosialisasi ini diharapkan agar pemerintah, masyarakat dan tokoh masyarakat berperan dalam pembangunan keluarga itu.
Meskipun Perda ini Pergubnya belum selesai, namun sebahagian dari pergub ini sudah turun dalam bentuk program kerja di dinas terkait seperti DP3AP2KB.Harap Irsyad.

Irsyad Syafar menjelaskan.Perda ini hampir selesai, karena ada peraturan menteri (permen) baru di Kementrian Perempuan, sehingga pergubnya agak terlambat. Tetapi sebahagian dari pergub ini sudah turun dalam bentuk program kerja di dinas terkait yakni DP3AP2KB yang sudah ada program-program penguatan keluarga.

Pada kesempatan itu, Irsyad juga mengundang narasumber dari DP3AP2KB, untuk penjelasan teknis.

Yang memenurut Irsyad, DRD miliki tupoksi mennyosialisasikan Perda. Harapannya informasi ini dapat masif ke masyarakat. Comtoh kecilnya, memberikan hak anak seperti setiap anak yang lahir wajib ada akte keluarga. Karena disitu hak-hak anak, sekolah, ijazah. Termasuk hak-hak kesehatan.

Pada kesempatan itu,rsyad juga menyerap aspirasi dari masyarakat di dapilnya bahwa ada juga masyarakat yang melaporkan di satu rumah hanya ada satu kamar. Kondisi ini juga menjadi salah satu penyebab penyimpangan dan kenakalan seksual. Diharapkan kedepan dapat juga lahir kebijakan tidak ada lagi rumah yang kamarnya hanya satu. Ini bisa dituangkan di program dinas terkait.

“Harapan dengan sosialisasi ini, wawasan peserta bertambah. Kemudian peserta ikut serta menyebarluaskan informasi mengenai perda tersebut. Baik poin-poin yang terkait peraturan pemerintah sehingga timbul kesadaran maayarakat. Sehingga peserta ikut berperan dalam penyebarluasan informasi ini,” tutupnya. (**)

Read more »

September 12, 2022

 

Meranti, Lintas Media News

Bupati Kepulauan Meranti H. Muhammad Adil, SH, MM., mengikuti Rapat Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual, Senin (12/9/2022), di Ruang Rapat Melati Kantor Bupati Kepulauan Meranti.


Rapat yang dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo dari Istana Negara Jakarta, melalui virtual, Presiden Presiden Joko Widodo memerintahkan para kepala daerah menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk menahan laju inflasi akibat penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM).

"Oleh sebab itu saya minta gubernur, bupati, dan wali kota agar daerah bersama pemerintah pusat bekerja bersama-sama seperti saat kita bekerja secara serentak dalam mengatasi COVID-19. Saya yakin bisa kita lakukan sehingga inflasi di tahun ini kita harapkan bisa dikendalikan di bawah 5 persen," kata Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta.

Turut hadir dalam rapat secara langsung, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan sejumlah kepada daerah.

"Saya melihat dampak terhadap inflasi diperkirakan nanti akan tambah 1,8 persen dan ini yang kita tidak mau," ungkap Presiden.

Presiden Jokowi menyebut Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri sudah mengeluarkan surat edaran untuk mengalokasikan APBD agar dapat menahan laju inflasi.

"Di situ disampaikan bahwa 2 persen dari Dana Transfer Umum artinya Dana Alokasi Umum (DAU) kemudian Dana Bagi Hasil (DBH), ini 2 persen bisa digunakan untuk subsidi untuk menyelesaikan akibat penyesuaian harga BBM," tambah Presiden.

Kementerian Keuangan baru saja menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022 sebagai payung hukum atas kebijakan ini.

Aturan ini mewajibkan pemerintah daerah (pemda) untuk menyalurkan 2 persen dari Dana Transfer Umum (DTU) untuk bantuan sosial. Adapun bantuan sosial tersebut diarahkan kepada ojek, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dan nelayan untuk penciptaan lapangan kerja serta pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum di daerah.

"Dua persen, bentuknya bisa bansos, terutama pada rakyat yang sangat membutuhkan, nelayan misalnya harian menggunakan solar, ini bisa dibantu dengan mensubsidi mereka, ojek misalnya ini juga menggunakan BBM bisa dibantu dari subsidi ini. UMKM bisa juga dibantu dalam pembelian bahan baku yang naik karena kemarin ada penyesuaian harga BBM, transportasi umum bisa dibantu kenaikan tarifnya berapa itu yang dibantu, bukan total dibantu, tetapi kenaikan tarif yang terjadi bisa dibantu lewat subsidi," jelas Presiden.

Presiden Jokowi menyebut dana 2 persen DTU dapat digunakan untuk belanja tidak terduga.

"Misalnya terjadi kenaikan harga telur, kenaikan harga bawang merah, dan kenaikan harga bawang putih. Belanja tidak terduga ini bisa digunakan untuk membantu biaya transportasi, artinya misalnya harga bawang merah naik, bawang merah banyak berasal dari Brebes, misalnya ini provinsinya Lampung, maka Brebes-Lampung berapa biaya transportasinya? Rp3 juta, ini yang ditutup biaya transportasi Rp3 juta oleh pemda," ungkap Presiden.

Artinya, kata Presiden, harga yang terjadi harga petani di Brebes kemudian sama dengan harga yang ada di pasar.

"Kalau itu semua daerah melakukan. kita bisa menahan inflasi agar tidak naik," ungkap Presiden.

Hal tersebut, katanya, dapat dilakukan untuk komoditas lain yang mengalami kenaikan harga, misalnya telur.

"Pemda bisa membeli kepada produsen langsung peternak ayam petelur, misalnya pusatnya di Blitar atau di Purwodadi atau di Bogor, bisa membeli langsung dari peternak kemudian dikirim ke pasar sehingga harga yang terjual di pasar adalah harga dari peternak karena biaya transportasinya ditanggung pemda, pemprov, pemkot, dan pemkab. Belanja tidak terduga itu dialihkan ke bansos kepada yang terdampak karena adanya penyesuaian harga BBM," kata Presiden.

Sementara itu Bupati Kepulauan Meranti usai mendengarkan arahan Presiden RI, siap menindaklanjuti arahan yang telah disampaikan. Bupati menginstruksikan Tim Pengendalian Inflasi Daerah menyusun langkah-langkah konkrit dalam penguatan pengendalian inflasi guna mendukung pemulihan ekonomi nasional terutama untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti.

"Arahan Bapak Presiden sangat jelas, kita siap mendukung pengendalian inflasi di Kepulauan Meranti dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, segera akan ditindaklanjuti", tegas Bupati Adil.

Turut mendampingi Bupati dalam rapat virtual, Sekretaris Daerah Bambang Suprianto, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Randolph Hutauruk, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Irmansyah, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Suhendri, Inspektur Daerah Rawelly, dan Kabag Perekonomian Setda Herlim. (Nina/rls).

Read more »

September 12, 2022


PADANG,Lintas Media.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) Supardi mempertanyakan, apakah dengan pengurangan alokasi belanja transfer diusulkan ranperda perubahan APBD Tahun 2022, tidak berdampak terhadap pembayaran hutang bagi hasil Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sangat membutuhkan pendapatan dari bagi hasil tersebut.

"Perbedaan angka-angka disepakati dalam Perubahan KUA dan PPAS perubahan tahun 2022 dengan diusulkan dalam ranperda perubahan APBD Tahun 2022, perlu didudukan kembali dalam pembahasan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2022 nanti, agar terdapat konsistensi dokumen perencanaan anggaran," ujar Supardi saat rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menggelar rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi- fraksi terhadap Ranperda tentang perubahan APBD Tahun 2022 dan penetapan ranperda tentang pengelolaan keuangan daerah di gedung DPRD Provinsi Sumbar, Senin, 12 September 2022.

Menurut Supardi, selisih pendapatan daerah antara ranperda perubahan APBD Tahun 2022 dengan perubahan KUA dan perubahan PPAS tahun 2022 disepakati. Apabila tidak dari penerimaan sudah ditentukan penggunaannya, maka selisih tersebut dijadikan saving dahulu dan dibahas nanti rencana penggunaanya oleh DPRD Bersama Pemerintah Daerah.

"Kami sangat berharap, Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun 2022 dapat lebih tajam dan lebih komprehensif melihat aspek-aspek perlu disempurnakan dari Ranperda Perubahan APBD Tahun 2022," ujar Supardi.

Ketua atau Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra Juru bicara Fraksi Gerindra Hidayat Ss menyampaikan, berangkat dari nota pengantar dan nota keuangan terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun 2022 telah disampaikan pada kesempatan sebelumnya, beberapa tanggapan dan pertanyaan.
"Secara total, Pendapatan Daerah direncanakan mengalami kenaikan sebesar 2,74% atau naik sebesar Rp 162,227 Miliar dari target semula Rp 5,924 Triliun menjadi Rp 6,086 Triliun," ujar Hidayat

Menurut Hidayat, Fraksi Partai Gerindra sungguh mengapresiasi kenaikan ini, namun tentu saja kami berkeyakinan ini bisa ditingkatkan lagi.

"Perekonomian Sumatera Barat tahun 2022 yang semula ditargetkan tumbuh dengan laju 3,4 persen diperkirakan dapat tumbuh lebih baik lagi pada kisaran laju 4,3 – 5,08," ujarnya

Lanjut Hidayat, dalam Nota Keuangan  Gubernur menjelaskan bahwa ada peningkatan Rp 141,7 Miliar lebih atau sebesar 7,35 persen pada komponen Belanja Barang dan Jasa, dari Rp 1,929 Triliun menjadi Rp 2,071 Triliun. 

Fraksi Partai Gerindra perlu mempertanyakan hal ini, karena kami melihat pada komponen Belanja Modal secara keseluruhan angkanya hanya Naik Rp 38,3 Miliar. 

"Seharusnya Alokasi Belanja Modal inilah yang harusnya lebih tinggi dari Belanja Barang dan Jasa. Mohon penjelasan Saudara Gubernur terkait hal ini," ujarnya.

Ketua atau Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat Ali Tanjung mengatakan, pihaknya memberikan apresiasi yang tulus atas kenaikan pendapatan daerah dalam APBD tahun 2022 sebesar 2,7 persen atau sebesar Rp 162. 227. 390. 973.

"Kita akan terus mendukung program untuk berkreasi dan berinovasi menggali sumber pendapatan daerah, agar tercapai pembangunan tahun 2022," ujar Ali Tanjung

Menurut juru bicara fraksi Demokrat Ali Tanjung menyampaikan, untuk menjaga pemanfaatan dengan pihak ketiga, saat ini masih kurang menguntungkan pihak daerah, seperti  kontrak kerjasama dengan pihak pengelola Hotel Novotel Bukittinggi.

"Masih rendahnya kinerja pemerintah daerah terhadap realisasi kegiatan infrastruktur belanja modal, karena mayoritas anggaran kas nya ditargetkan baru terealisasi Triwulan III, alasannya penggadaan dan pelaksanaan kegiatan butuh waktu lama," ujar Ali Tanjung 

Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldy mengatakan, adapun sasaran yang ingin diwujudkan
dalam rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah terwujudnya pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pengaturan mengenai Pengelolaan keuangan daerah ini akan 
memberikan pedoman dan acuan dalam pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban.

Selanjutnya, arah pengaturan pengelolaan keuangan daerah ini adalah penguatan kerangka 
hukum dan peningkatan pengawasan disektor keuangan.

"Untuk mewujudkan efektifitas dan 
efisiensi dalam mengelola sistem dan prosedur keuangan daerah serta mewujudkan pengelolaan 
keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan," ujar Audy Joinaldy 

Menurut Audy Joinaldy, agar lebih optimalnya pelaksanaan Ranperda 
ini setelah ditetapkan menjadi Perda, maka kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

"Segera menyiapkan rancangan peraturan Gubernur 
sebagai peraturan pelaksanaan Perda yang mengatur ketentuan yang lebih teknis," ujar Audy Joinaldy.(**)

Read more »

September 12, 2022

Meranti, Lintas Media News

Bupati Kepulauan Meranti H. Muhammad Adil, SH, MM, Senin (12/9/2022) melakukan kunjungan kerja di Kecamatan Rangsang Barat dan Rangsang Pesisir.

Kunjungan kerja dimulai dengan kegiatan penanaman padi serentak di Desa Mekar Baru Kecamatan Rangsang Barat. Di sini bupati juga menyerahkan bantuan mesin berupa Combine Harvester dan Power Thereser untuk kelompok tani Desa Mekar Baru, Desa Segomeng dan Desa Bina Maju.

Kemudian, bupati beserta rombongan bergerak ke Desa Sendaur Kecamatan Rangsang Pesisir untuk meresmikan Kilang Nanas milik kelompok tani desa tersebut. Selain meninjau ruangan kilang tersebut, Bupati Adil juga mencoba alat pembuat kripik dari nanas.

Setelah itu, Bupati melanjutkan kunjungan ke Desa Kedaburapat Kecamatan Rangsang Pesisir untuk meresmikan Solar Driyer Dome dan penyerahan bibit tanaman perkebunan. Disini bupati membuka Pelatihan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani Kecamatan dan Desa.

Usai melakukan kunjungan kerja, bupati mengatakan kegiatan itu sengaja dilakukannya untuk melihat kondisi di lapangan dan menyerap langsung aspirasi dari masyarakatnya, terkhusus para petani. "Saya tidak mau hanya mendengar laporan saja. Saya harus melihat langsung apa yang menjadi kendala mereka," kata Adil.

Terkait beberapa usulan yang disampaikan para petani dan masyarakat dalam kunjungan kerja tersebut, H. M Adil mengaku telah mencatat dan segera mencarikan solusi. Dia juga membawa langsung para kepala OPD agar bisa mendengar langsung dan memetakan permasalahan yang ada.

"Tentunya apa yang menjadi domain pemerintah kabupaten akan segera kita bantu. Dan jika itu masuk ke domain pemerintah provinsi, maka akan kita koordinasikan. Tetap akan kita carikan solusinya," terang Bupati Meranti itu. (Nina/rls)

Read more »

September 12, 2022

Lintasmedianews.com,DHARMASRAYA - Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan hadiri acara HUT ke-3 Paguyuban Ekstransmigrasi Dharmasraya (PETA DHARMA) di Lapangan Bola Kaki Pulau Mainan II Jorong Sungai Lembar, Nagari Pulau Mainan, Kecamatan Koto Salak. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Minggu, (11/09/22).

Acara yang dihadiri oleh Bupati merupakan salah satu kegiatan pentas seni budaya kuda lumping dan reog. Kegiatan ini diadakan dalam rangka HUT Peta Dharma yang ke-3. Sedangkan Peta Dharma itu sendiri menurut panitia adalah sebuah wadah untuk menjalin tali silaturahmi antara tokoh dan masyarakat ekstrans. Agar dapat menjalin tali persaudaraan untuk melestarikan budaya gotong royong, serta melestarikan seni budaya leluhur agar tidak punah terbawa arus zaman.

“Semoga dengan adanya kegiatan ini, yaitu pagelaran seni budaya kuda lumping dan reog dapat menambah erat tali silaturahmi dan persaudaraan untuk mendukung seluruh kegiatan Pemerintah dalam melestarikan seni dan budaya,” harap Bupati.

Bupati juga berpesan kepada seluruh anggota Paguyuban eks transmigrasi Dharmasraya untuk dapat melakukan donor darah melalui kenagarian. Karena saat ini pemerintah sudah menyiapkan mobil donor darah untuk memudahkan petugas PMI dalam menjalankan tugasnya mengunjungi pendonor dimanapun.

“Saya berpesan kepada semua yang ada, agar dapat melakukan donor darah. Karena setetes darah kita sangat dibutuhkan dan membantu orang yang memerlukan. Untuk memudahkannya, pemerintah sudah menyiapkan mobil donor darah agar para pendonor lebih mudah mendonorkan darahnya,” pungkas Bupati.(elda)
Read more »

September 12, 2022

MERANTI,Lintas Media News.
Sebanyak 24 finalis dari 60 peserta ikut dalam malam Grand Final Bujang Dara Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2022 yang dilaksanakan di Halaman Kantor Bupati Jalan Dorak Selatpanjang, Minggu (11/9/2022).

Sponsor utama kegiatan Muhammad Fadhly menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang turut serta dalam menyukseskan iven tahunan tersebut. Baik dari unsur pemerintah daerah, sponsor lain, tim kreatif dan panitia dari Ikatan Bujang Dara Kepulauan Meranti.

"Insyaallah setiap kegiatan positif akan selalu kita dukung. Apalagi ini memilih putra-putri Meranti yang diuji secara pemikiran dan penampilan. Ditambah pemahaman tentang dunia pariwisata," kata Fadhly.

Bupati Kepulauan Meranti H. Muhammad Adil, SH, MM meminta para bujang dara yang ikut agar terus meningkatkan kapasitas diri dan menyalurkan bakat serta prestasi.

"Jadi ini bukan hanya ajang adu tampan dan cantik secara fisik saja. Tapi harus bisa berpikir kritis, kreatif dan inovatif dalam mempromosikan kekayaan seni budaya dan pariwisata di Kepulauan Meranti," ujarnya.

H. M Adil berharap peserta yang terpilih menjadi bujang dar Meranti haruslah sesuai dengan kriteria yang ada. Yakni, brain (kecerdasan) beauty (cantik atau tampan) dan behavior (tingkah laku).

"Besar harapan saya bujang dara dapat menjadi duta wisata dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat Meranti," sebut bupati.

Bupati juga berharap para bujang dara yang terpilih dan dikirim untuk seleksi di tingkat provinsi nantinya bisa mengharumkan nama kabupaten. Seperti bujang dara Kepulauan Meranti atas nama Nur Indahyani yang berhasil menjadi Dara Riau tahun 2021 dan Muhammad Fadhli Gunawan sebagai Bujang III Riau 2021.

"Saya berharap yang dikirim tahun ini kembali memberikan prestasi yang membanggakan bagi Meranti," harap H. M Adil.

Dia berpesan kepada bujang dara yang ikut dalam iven tersebut bisa melanjutkan pendidikan di berbagai universitas yang telah dikerjasamakan oleh Pemkab Meranti. "Manfaatkan peluang yang ada dan sampaikan kepada keluarga serta masyarakat bahwa ada program pendidikan gratis dari Pemkab Meranti," katanya.

*M. Rusydy dan Ilma Permata jadi Bujang Dara Meranti Tahun 2022

Dewan juri Bujang Dara Kepulauan Meranti tahun memilih M. Rusydy utusan Tebingtinggi Timur dan Ilma Permata utusan Tebingtinggi Barat sebagai Bujang Dara Meranti tahun 2022.

Bujang Dara II Kepulauan Meranti: Alfarezi utusan umum dan Deska Trisnabila utusan umum.

Bujang Dara III Kepulauan Meranti:
Rendi Kurniawan utusan umum dan Indah Safitri utusan umum.

Bujang Dara Favorit: M. Radit Ramadhan utusan Tebingtinggi Barat;
Bujang Dara Intelijensia: Eko Darmawan utusan umum;
Bujang Dara Ekonomi Kreatif: Yen Fifca Ocenia utusan umum;
Bujang Dara Persahabatan: Raisya Mutiara utusan Tebingtinggi. (Nina/rls).
Read more »

September 12, 2022
Sawahlunto, Lintas Media News

Pemerintah Kota Sawahlunto dan Institut Seni Indonesia (ISI) Padang Panjang melakukan perpanjangan penandatangan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU), terkait pengembangan pendidikan, penelitian dan pengembangan masyarakat di Nagari Kubang Kota Sawahlunto.

Deri Asta Walikota Sawahlunto dalam sambutannya mengatakan, MouU antara ISI Padang Panjang segera di lanjutkan dengan  Perjanjian Kerjasama Sama (PKS) dengan dinas terkait. Kepala dinas terkait segara tindaklanjuti MoU tersebut dengan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Saya mendukung adanya program disegala bidang,  lanjutkan Perjanjian Kerjasama Sama antara lembaga terkait ISI Padang Panjang dengan Dinas terkait Pemko Sawahlunto guna pengembangan kota Sawahlunto khususnya Nagari Kubang,” ujar Deri Asta, Minggu (11/9), di Balairung Rumah Dinas Walikota Sawahlunto.

Novesar Jamarun, Rektor ISI Padang Panjang mengatakan, hari ini kita melaksanakan perpanjangan MoU antara ISI dengan Pemerintah Kota Sawahlunto. Hal tersebut adalah gerak langkah untuk mempercepat proses pembangunan di kedua belah pihak.

“Sebelumnya sudah ada 10 surat permohonan yang masuk ke ISI Padang Panjang.  Untuk saat ini kita memilih hanya Nagari Kubang Kota Sawahlunto untuk segera di laksanakan. Saya sudah tegaskan untuk segera ditindak lanjuti,” tutur Rektor yang berasal dari Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung. 

“Jika ada anak yatim yang kurang mampu untuk bisa melakukan pendidikan di ISI Padang Panjang dengan biaya gratis sampai selesai kuliah, ini salah satu point yang akan dikerjasamakan. Selanjutnya,  jika ada 10 orang ASN Pemko Sawahlunto yang belum mengikuti program pasca sarjana (S2) maka ISI akan  boyong dosen ISI ke Sawahlunto, karena perkuliahan akan dilaksanakan di Kota Sawahlunto,” kata Novesar Jamarun yang mengaku bukan orang asing di Sawahlunto. 

“Dulu saya belajar di SMA 1 Sawahlunto. Pada kesempatan ini  saya minta maaf kepada Ninik mamak Nagari Kubang karena waktu SMA saya pernah melempar durian Kubang, maaf ini semoga menghapus dosa masa lalu,” tutur Novesar sambil mengangkat tangannya kepada Ketua KAN Kubang didampingi Kepala Desa Pasar Kubang, Kubang Tangah dan Ketua Pemuda Kubang yang ikut menyaksikan penandatanganan MoU tersebut. (Nov)
Read more »

September 11, 2022



Anggota DPRD Sumbar saat menerima penghargaan dari Ketua HAKLI Indonesia diatas panggung.(Foto:dok)
 
PADANG,Lintas Media 
Dinilai memiliki kontribusi terhadap pemenuhan sanitasi layak di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) melalui kucuran  anggaran, lima anggota DPRD Sumbar diganjar penghargaan oleh  Pengurus Pusat (PP) Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI).

Penghargaan tersebut diserahkan Ketua HAKLI Pusat, Arif Sumantri, dalam acara Seminar Nasional dan Pelantikan Pengurus HAKLI Sumbar di Auditorium Poltekkes Kemenkes RI, Kota Padang, Sabtu (10/9/).

Adapun lima anggota DPRD Sumbar itu adalah  Daswanto Ketua Komisi V DPRD Sumbar ,Mochlasin Ketua Komisi II DPRD Sumbar, Rahmad Saleh wakil Ketua Komisi III DPRD Sumbar,Nurfirmanwansyah Anggota Komisi IV DPRD Sumbar 
 dan Muhamad Ridwan Anggota Komisi I DPRD Sumbar.

Ketua Komisi II DPRD Sumbar Mochlasin saat diwawancarai usai penerimaan penghargaan tersebut mengatakan, DPRD Sumbar berkomitmen untuk  memberikan anggaran dalam upaya menciptakan lingkungan sehat melalui sanitasi yang layak.

Mochlasin berharap,Anggaran yang direalisasikan DPRD hendaknya berbanding lurus terhadap hasil yang dicapai, untuk itu perlu koordinasi antara  pemerintah daerah dan DPRD agar target pada sektor kesehatan bisa terwujud dan berjalan optimal.     
 
“Kita berterima kasih terhadap HAKLI, penghargaan ini akan menjadi motivasi dalam meningkatkan kinerja menciptakan lingkungan yang sehat dan jauh dari wabah penyakit,” katanya.

Ditambahkannya dalam rangka untuk meningkatkan kesehatan warga perlu dukungan dari pemerintah daerah setempat dalam menyiapkan air bersih dari rumah ke rumah.

Menurut Mochlasin, sanitasi penting untuk menciptakan hidup yang sehat. Sanitasi yang buruk menjadi sumber penyebab berbagai penyakit. Oleh sebab itu kesehatan di lingkungan masyarakat itu penting yang mana sampah harus dikelola dengan baik dan begitupun air limbah maupun air bersih.

Ketua Umum Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI), Arif Sumantri mengucapkan terima kasih atas peran serta pemerintah daerah dalam mendorong masyarakat hidup sehat dan senantiasa memberikan pengarahan dalam menghadapi wabah penyakit berbahaya.

“Penghargaan HAKLI selaras dengan komitmen global serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang telah menjadi bagian dari program HAKLI. Program yang dikembangkan HAKLI berkaitan erat dengan program Dinas Kesehatan terutama dalam menangani penurunan angka stunting serta membantu persoalan kesehatan masyarakat seperti penanganan penyakit malaria, DBD dan masalah lingkungan lainnya,” jelasnya.(rls/St).
Read more »

September 11, 2022
PASAMAN BARAT,Lintas Media News.
Anggota DPRD Sumatera Barat berasal dari fraksi PDI-P, daerah pemilihan Pasaman-Pasman Barat, Syamsul Bahri, konsisten memperjuangkan masyarakat, khususnya petani dan nelayan.

Saat ini, untuk melindungi nelayan di daerah pemilihannya, Syamsul Bahri melakukan Sosialilsasi perda nomor 4 tahun 2021,tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, dimana ini amat bermanfaat untuk masa depan kehidupan nelayan.

Syamsul Bahri berharap, dengan adanya Perda ini para nelayan bisa terlindungi, dengan memberikan jaminan Ansuransi Nelayan dan  BPJS Ketenagakerjaan, sehingga Nelayan telindungi dan nyaman melaut, untuk mencari hidup dan kehidupan.

"Saya meminta agar Gubernur segera membuat Pergub tentang pelidungan Nelayan, sehingga ada jaminan pada masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan dalam melaksanakan kegiatan setiap hari," tutur Syamsul Bahri, Minggu (11/9/2022).
Dia juga menegaskan, kalau bukan pemerintah yang memberikan jaminan pada masyarakat dalam mencari kehidupan siapa lagi, karena regulasi aturan ada pada pemerintah.

"Pemerintah harus membuat regulasi jelas dalam melindungi kegiatan masyarakat, khususnya nelayan," tegas Syamsul Bahri.

Dalam melakukan sosialisasi Perda tersebut juga hadir Kepala dinas Kelautan dan Perikanan provinsi Sumatera Barat yang diwakili kepala UPT Perikanan Wil IV Asnil,
Kepala dinas Perikanan dan kelautan kabupaten Pasaman Barat, diwakili kabid Syarizal, dan 
Wali Nagari Air Bangis, Nervia warman.

Hadir juga ketua HNSI dan kelompok nelayan Air Bangis, dimana mereka amat berharap ada regulasi yang menjamin kehidupan nelayan, melalu peraturan gubernur, sehingga membuat para nelayan menjadi nyaman dalam mencari kehidupan di laut.

Para nelayan yang hadir pada acara sosialisasi Perda yang dilakukan Syamsul Bahri, juga berterimakasih karena selalu diperjuangkan oleh wakil mereka tersebut.

"Kami sangat berterimakasih pada pak Syamsul Bahri yang selalu berjuang untuk kami, dan kami selalu berdoa semoga belia selalu sehat dan kuat untuk terus berbuat bagi kami masyarakatnya," tutup Roswan yang merupakan nelayan setempat.(***)
Read more »

September 11, 2022


Padang,Lintas Media News.
Terkait Persiapan Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) telah melakukan program "maota", bersama masyarakat, kini KPU Sumbar mengadakan "temu media" di Rest Cafe, Padang Baru, kecamatan Padang Utara, kota Padang, Minggu sore (11/9/2022).

Dalam "temu media" tersebut, KPU Sumbar banyak membahas hasil verifikasi administrasi (Vermin) keanggotaan partai politik calon peserta pemilu 2024.

Selain dihadiri puluhan wartawan dari berbagai media, juga hadir stakeholder lainnya, menambah suasana diskusi semakin hangat, untuk sukses penyelenggaraan pemilu dengan semua tahapan.

Pada kesempatan tersebut, ketua KPU Sumbar Yanuk Sri Mulyani, di dampingi Kordiv Data Yuzalmon dan Kordiv Parmas Izwaryani, menerangkan sistem verifikasi yang sifatnya seperti air mancur,data Sipol KPU RI, diturunkan ke KPU Provinsi, selanjutnya diturunkan ke KPU kabupaten/kota, untuk dilakukan verifikasi administrasi, hasilnya akan dilaporkan kembali ke KPU-RI.

"Kami di KPU provinsi akan melanjutkan sipol KPU RI ke kabupaten dan kota, untuk selanjutnya dilakukan verifikasi, hasil dari kabupaten dan kota kembali kita laporan ke KPU RI, karena sistem saat ini seperti itu, kita hanya melaksanakan dan memutuskan serta mengumumkannya KPU RI," tutur Yanuk.

Temu media dipandu fungsional Parmas Yusrival Yakub, dihadiri fungsional lainnya seperti Rahman Al Amin juga Kabag yang membidangi Sutrisno, dan Kabag umum Jumiati,serta staf sekretariat KPU Sumbar.

Yanuk juga mengatakan, setelah pada 10 September 2022 KPU kabupaten/kota melakukan pleno rekap Vermin, selanjutnya pada 11/9/2022, KPU Sumbar juga melaksanakan pleno Vermin, dan melaporkan ke KPU RI melalui Sipol, dan pada 12/9/2022 KPU RI juga melakukan pleno, dan hasilnya akan diumumkan.

Hasil yang disampain KPU RI akan ada masa perbaikan dari 15-28 September 2022, selanjutnya hasil perbaikan akan diverifikasi kembali, melaku sipol yang dikirim KPU RI.

"Proses perbaikan yang dilakukan partai politik melalui KPU RI, karena saat ini memang semuanya terfokus pada pusat," tambah Yanuk.

Yanuk juga mengatakan, 24 partai dilakukan verifikasi, dari 43 partai yang memegang akun sipol KPU RI, artinya hanya ada 24 partai memenuhi persyaratan.

Penjelasan Yanuk juga ditambahkan Izwaryani,37 Ribu, 31kegandaan internal dan eksternal, bahkan ada yang ganda antar provinsi, tertangkap Sipol.

24 Parpol, 13 diantaranya sudah memenuhi syarat administrasi keanggotaan, sisanya 11 parpol belum memenuhi syarat, dan masih bisa melakukan perbaikan, tentunya berdasarkan keputusan KPU RI.

"Setelah melakukan perbaikan nanti, maka keputusan KPU RI akan memutuskan partai mana saja yang bisa mengikuti pesta demokrasi atau pemilu, kita tidak akan mengekspos 11 parpol yang saat ini belum memenuhi syarat (BMS),  karena mempertimbangkan psycologi, sementara ada yang complain akan diverifikasi pada 12 September 2022 mendatang," terang Izwaryani atau kerap dipanggil Adiak.

Sekaitan dengan jumlah Pemilih, Izwaryani mengatakan, pada bulan Agustus 3.695.690 orang, turun dari data sebelumnya 3.713.095 pada data bulan Juli, termasuk penyebabnya meninggal dunia, dan lainnya atau ganda, akan disempurnakan pada 30,  Oktober, selanjutnya akan ada proses lain.

Demikian juga dengan partisipasi pemilih, dari masa-kemasa semakin meningkat, dan diharapkan pada pemilu dan pilkada akan datang semakin meningkat dari sebelumnya.

Apa yang dikatakan Adiak, ditambahkan Yuzalmon, dimana semua data mengenai Vermin dan lainnya, bisa diakses melalui Sipol, secara utuh.

"Semua data tersusun dengan rapi secara administratif, maka tidak akan ada partai politik atau pemilih yang akan dirugikan, karena sipol dan sidarlih memiliki kecanggihan," terang Yuzalmon mengakhiri.(***)
Read more »

September 11, 2022


Payakumbuh.Lintas Media.
Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Supardi,mengajak masyarakat Sumatera Barat (Sumbar),khususya masyarakat Kota Payakumbuh untuk mengawasi anak muda di lingkungannya dari penyalakunaan natkotika.

Demikian disampaikan Supardi saat mensosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 tahun 2018 tentang fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, pasikotropika, dan zat adiktif lainnya kepada pengurus KPA  ( komisi perlindungan aids) IPWL ( institusi penerima wajib lapor ) , pengurus PKK dan masyarakat kel. Padang tangah balai nan duo Kota Payakumbuh.Sabtu (10/9).

Kegiatan yang berlangsung di salah satu kafe kota payakumbuh itu diikuti ibu-ibu kelompok pengajian serta kader PKK, dan kader posyandu. Turut hadir dari Komisi Penanggulangan AIDS dan IPWL Kota Payakumbuh.
Pada kesempatan itu Supardi mengatakan, meski ini merupakan perda provinsi, tapi mengikat kepada kota/kabupaten. Produk hukum yang diakui negara dan ada nuansa pidana bila tidak ditaati apalagi oleh kepala daerah.

"Dalam perda ini berisi poin tentang fasilitasi pencegahan ke sekolah-sekolah, merekalah yang rentan untuk awal-awalnya belajar mencoba-coba narkoba, hingga paling buruknya menjadi candu.

"Ruang sosialisasi ini paling sedikit 1 kali setahun. Sosialisasi diikuti anak didik dan tenaga pendidik. Tapi sosialisasi saja tidak menjamin anak-anak dapat terlindungi dari bahaya narkoba, kalau seandainya tidak diiringi langkah antisipasi orang tua di rumah," ujarnya.

Supardi menyebutkan, penyalahgunaan narkotika berjalan di saat orang-orang sedang lengah. Bentuk pencegahan dibutuhkan partisipasi masyarakat, pemerintah, organisasi kepemudaan, dan tokoh masyarakat.

"Hari ini kami juga membawa lembaga yang intens melakukan pendampingan kepada korban narkotika yakni IPWL, dan lembaga yang menanggulangi permasalahan HIV/AIDS," tukuknya.

Supardi menambahkan, masalah narkotika harus diperhatikan sekali karena Kota Payakumbuh dan Kabupaten Limapuluh Kota termasuk daerah rawan, karena berada di perlintasan, tempat yang cocok oleh pengedar dan bandar bertransaksi disini.

Dari data, kata Supardi, di Kota Payakumbuh pada tahun 2017 ada 81 orang menjalani rehab, dan pada tahun 2021 sekitar 62 orang, memang terjadi penurunan, tapi itu baru orang yang mau dirawat, yang tidak mau dirawat kalikan saja dengan 50, bahkan 100.

"Diprediksi angkanya lebih dari 3000 penyalahguna narkoba di Kota Payakumbuh," terang Supardi.

Supardi meminta masyarakat untuk berperan aktif mengawasi aktivitas anak-anak muda dan lingkungannya, karena persoalan tak hanya tentang narkoba saja. Akibat pandemi covid-19, hari-hari orang selalu melihat HP dan televisi, pertumbuhan informasi semakin mudah didapatkan oleh anak-anak, sehingga mereka dapat bergaul dengan mudah dengan siapa saja.

"Dengan terbukanya ruang anak-anak beradaptasi di lingkungan luar, mereka tak hanya terjerat dengan masalah narkoba, ada yang lebih dahsyat lagi yaitu kebiasaan menghisap lem," pungkasnya.(rls/St)
Read more »
Subscribe to: Posts (Atom)

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.