Latest Post

50Kota Aceh Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam Alahan panjang AROSUKA Bali Balikpapan Bank Nagari Bantaeng Batam Batang anai Bateang Batu bara Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bekasi Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukittinggi Cilegon Deli serdang Dewan Pers Dharmasraya DPR RI DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai Enam lingkung FJPI Sumbar HPN 2022 Jakarta Jambi Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Karimun Kayu Agung Kepulauan Meranti Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Kuala lumpur Labuhanbatu Lahat Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Liputan Lubuk alung Lubuk Linggau Magelang Medan Mentawai Meranti Merbau Minahasa utara Miranti Muara enim Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Ombilin Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Pagaralam Pagaruyung Painan Palembang Pariaman Parik malintang Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Pesisir Selatan Pessel PJKIP Kota Padang PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang Purwokerto PWI PWI Sumbar Rangsang Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Samosir Sawahlunto Selat panjang Semarang Semen Padang Semen Padang.. Sijunjung Sikucua Silungkang SMSI Solok Solok Selatan Sulawesi selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel Sumut sungai sarik Surabaya TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok

Salah satu kapal pengangkut Semen Padang untuk tujuan ekspor ke Srilangka tampak sandar di Pelabuhan Teluk Bayur, baru-baru ini.

PADANG, Lintas Media News.
PT Semen Padang terus melakukan ekspor semen dan klinker ke pelbagai negara. Selama bulan Agustus 2021, PT Semen Padang telah mengekspor sebanyak 111 ribu lebih Metric Ton (MT) semen dan klinker ke Sri Lanka dan Bangladesh. 

Group Head of Sales SIG Rahman Kurniawan pada Selasa (21/9/2021) menjelaskan,   untuk Sri Langka, selama Agustus 2021, PT Semen Padang telah mengekspor semen tipe OPC (42.5N) sebanyak 40,9 ribu MT. Sedangkan ke negara Bangladesh PT Semen Padang mengekspor klinker sebanyak 71 ribu MT. 
 
Rahman Kurniawan mengungkapkan, hingga Januari sampai Agustus 2021, total semen dan klinker yang telah diekspor PT Semen Padang mencapai 1,3 juta MT. Rinciannya, untuk produk semen sekitar 305 ribu MT dan klinker sekitar 1 juta MT. 

Rahman menyebut, jumlah ekspor untuk tahun 2021 ini akan terus meningkat, karena masih ada tersisa waktu empat bulan untuk merealisasikan target ekspor semen dan klinker ke pelbagai negara di dunia.

“Selain  Sri Lanka dan Bangladesh, PT Semen Padang pada tahun 2021  juga telah mengekspor semen dan klinker ke negara Australia dan Maldives,” kata Rahman.

Ekspor semen dan klinker ke berbagai negara oleh PT Semen Padang sudah berlangsung sejak 2008. Khusus negara Australia, telah dimulai sejak 2016 dan PT Semen Padang adalah perusahaan semen pertama yang berada di bawah holding SIG yang mengekspor semen ke Australia. (*)

PADANG.Lintas Media News.
Semen Padang Hospital (SPH) terus menghadirkan inovasi-inovasi terbaik kepada pasiennya dalam berobat. Walaupun dimasa pandemi, namun semangat melayani dengan baik tetap dijaga dengan sangat baik oleh rumah sakit *kebanggaan* masyarakat Sumatera Barat. 

Kali ini, inovasi dan semangat baik yang ditelurkan oleh rumah sakit di bawah Yayasan Semen Padang ini adalah layanan Telemedicine. Lalu apa Telemedicine itu? Bagaimana sistem yang diterapkan? Serta apa manfaat dan kelebihan lainnya yang didapat oleh pasien? Berikut penjelasannya dari Kepala Unit Poliklinik dan MCU Semen Padang Hospital, dr. Friza Yossy Harlinda.

Telemedicine merupakan layanan konsultasi medis online yang memungkinkan dokter atau tenaga medis memberikan pelayanan dari jarak jauh. 

"Manfaat layanan ini yaitu pasien tidak perlu datang langsung ke rumah sakit untuk mendapatkan layanan konsultasi medis. Melalui konsultasi online, risiko paparan COVID-19 juga lebih rendah dibandingkan konsultasi langsung di rumah sakit karena *tidak* harus ikut mengantri dan menunggu bersama dengan pasien lainnya," katanya saat dihubungi di Padang, Sabtu, 18 September 2021.
Untuk layanan kesehatan yang dapat diakses/dilakukan melalui Telemedicine *diantaranya* konsultasi online dengan dokter spesialis anak, dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis paru, dan dokter spesialis gizi.

Efektifkah Pengobatan Telemedicine?

Banyak pertanyaan yang timbul di masyarakat luas, apakah efektif melakukan pengobatan Telemedicine tanpa tatap muka dengan dokter? Dalam masa pandemi, telemedicine cukup efektif untuk pemberian layanan medis. 

"Hampir 80% diagnosa dapat ditegakkan melalui anamnesa atau wawancara medis dengan pasien. Apabila dibutuhkan pemeriksaan fisik lebih lanjut atau pemeriksaan penunjang, maka pasien akan dijadwalkan kembali untuk berkonsultasi langsung ke rumah sakit atau skrining di IGD," jelas dr. Friza.

Untuk prosedur Layanan Telemedicine di Semen Padang Hospital sangat mudah sekali dilakukan. Prosedur yang bisa dilakukan yakni, pasien melakukan pendaftaran online melalui whatsapp ke nomor 081261722207 pada H-1 jadwal telemedicine dengan batas waktu pendaftaran pukul 21.00 *WIB*. Pasien selanjutnya melakukan pembayaran melalui transfer kenomor rekening SPH. Konsultasi akan dilayani melalui video call dengan dokter spesialis, durasi konsultasi 15 menit. 

"Sementara itu, untuk pemberian obat/resep obat dilakukan setelah berkonsultasi. Pasien akan dihubungi oleh bagian farmasi untuk menginfokan obat yang diresepkan oleh dokter. Obat selanjutnya akan dikirimkan melalui layanan jasa pengiriman barang (online)," terangnya.


Jadwal Telemedicine SPH

Untuk saat ini telemedicine dijadwalkan pada senin-sabtu sesuai dengan jadwal praktek dokter spesialis.

•dr. Dhina Lydia Lestari, Sp.A, M.Biomed : Senin s.d Jumat 10.00-14.00; Sabtu 12.00-14.00
•dr. Siti Chadijah, Sp.PD, FINASIM     : Senin s.d Kamis 14.00-16.00; Jumat s.d Sabtu 13.00-15.00
•dr. Fredia Heppy, Sp.PD, FINASIM : Sabtu 07.00-10.00
•dr. Fauzar, Sp.PD-KP : Senin, Rabu, Jumat 16.30-18.00
•Dr. dr. Masrul Basyar, Sp.P(K), FISR : Selasa dan Kamis 16.00-18.00
•dr. Sabrina Ermayanti, Sp.P(K), FISR : Senin dan Jumat 16.00-18.00
•dr. Dewi  Susanti Febri, Sp.GK, M.Biomed : Selasa dan Kamis 17.00-19.00

Sedangkan untuk biaya Telemedicine SPH Rp 200.000,. Untuk Telemedicine gizi disediakan paket konsultasi <30 menit atau >30 menit. 

dr. Friza juga mengimbau agar masyarakat bisa memanfaatkan layanan ini, terutama dalam situasi pandemi seperti ini. "Telemedicine merupakan salah satu pemanfaatan teknologi serta mendukung upaya pemerintah dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Melalui telemedicine, masyarakat yang membutuhkan konsultasi jarak jauh tidak perlu datang langsung ke Rumah Sakit untuk tetap mendapatkan layanan medis," jelasnya.

Jadi Positifers, buat Anda yang memiliki masalah kesehatan, tak perlu harus datang ke rumah sakit. Anda cukup memanfaatkan inovasi dari Semen Padang Hospital untuk kemudahan Anda dalam berobat.(Rel)

PADANG PANJANG.LintasMedia.com Guna melindungi seluruh pekerja, baik sektor formal maupun informal atas haknya untuk mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) bersama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bukittinggi mengusulkan program Universal Labour Coverage (ULC) dengan Wali Kota, H. Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano di Ruang VIP Lantai II Balai Kota, Senin (20/9). 

Pencanangan ULC tersebut, rencananya akan dicanangkan langsung secara resmi oleh Wako Fadly bersama BPJS Ketenagakerjaan dalam waktu dekat ini. 

Jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan, berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia. 

Kepala DPMPTSP, Ewasoska, SH didampingi Kepala Bidang Penanaman Modal dan Ketenagakerjaan DPMPTSP, Mardi Suntami mengatakan, perlu perlindungan untuk semua pekerja yang ada di Kota Padang Panjang baik sektor formal maupun informal. Untuk itu perlu dilakukan program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. 

“Kita berharap stakeholder lain untuk mendukung program menuju 100% pekerja terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan di seluruh sektor, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, sosial, dan lainnya. Kita menginginkan seluruh pemberi kerja, pekerjanya benar-benar mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya. 

Data Badan Pusat Statistik (BPJS) Kota Padang Panjang tahun 2020, jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 24.739. Terdiri dari 44,29% atau lebih kurang 10.956 orang pekerja sektor formal dan sebanyak 55,71% atau 13.782 orang pekerja informal. 

Namun jumlah pekerja sektor informal yang pernah mendapatkan stimulan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan tahun 2021 adalah sebanyak 4.000 orang atau lebih kurang 29% dari jumlah pekerja sektor informal. 

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bukittinggi, Ocky Olivia dalam diskusi bersama Wako Fadly menyebutkan, salah satu strategi yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan ULC tersebut yaitu mengalokasikan anggaran untuk perlindungan pekerja sektor informal khususnya yang terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) setiap tahunnya. 

“Banyak strategi atau kebijakan yang akan kita laksanakan untuk terwujudnya ULC ini, dan mengalokasikan anggaran untuk pekerja sektor informal ini sangat diperlukan melalui pemberian stimulan BPJS Ketenagakerjaan,” ungkapnya. 

Setelah berdiskusi, Fadly akan mendukung program ULC ini yang akan menyejahterakan masyarakat Padang Panjang baik yang bekerja pada sektor formal maupun informal. 

“Kita minta kepada yang terkait ini, untuk menyosialisasikan kepada semua masyarakat agar mereka tahu adanya program ULC ini,” ujar Fadly. 

Turut hadir Kepala Kementerian Agama, Drs. H. Alizar Chan, kepala OPD, perwakilan BAZNAS, Bagian Hukum Sekdako, dan jajaran BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bukittinggi. (maisonpisano)

Padang.Lintas Media News.
Hangatnya isu mutasi, rotasi, promosi pejabat eselon II, eselon III dan dan IV di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) belakangan ini, yang beriringan dengan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menimbulkan kekhawatiran beberapa warga masyarakat tentang adanya dugaan praktek pungutan oleh oknum tertentu dengan iming-iming untuk mengisi jabatan tertentu dan atau ingin lulus menjadi CPNS.

Menepis isu tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumbar, Hansastri, menegaskan bahwa proses perekrutan seorang Aparat Sipil Negara (ASN) dalam sebuah jabatan  tidak diperkenankan melakukan pembayaran, iyuran atau pungutan apapun juga. Hal ini berlaku untuk seluruh proses mutasi, baik rotasi maupun promosi hingga pindah dinas ke unit kerja lain, tidak ada dipungut bayaran.

“Kita menjamin, bahwa dalam penempatan seseorang dalam jabatan tertentu, diproses sesuai aturan yang berlaku dan tidak ada pungutan apapun. Apabila ada indikasi dugaan pungutan seorang ASN menduduki jabatan oleh oknum tertentu, sudah pasti akan dikenakan sanksi. Namun saya menjamin bahwa praktek seperti itu tidak terjadi di lingkup Pemprov Sumbar,” tegas Hansastri, saat ditemui di Kantor Gubernur Sumbar, Jl. Sudirman, Padang, Senin (20/9/2021).

Termasuk juga iming-iming dari oknum yang tidak bertanggungjawab yang menjanjikan bisa membantu seseorang untuk ditempatkan di suatu jabatan, pindah tempat kerja dan lain-lain.

"Tak benar itu, kalau ada oknum yang katanya bisa membantu menempatkan seseorang pada jabatan tertentu dan pindah unit kerja. Sesuai arahan pak Gubernur dan pak Wagub dalam berbagai kesempatan, semuanya dilakukan secara fair dan objektif. Jangan percaya dengan janji-janji oknum itu apalagi minta-minta uang" ujar Hansastri dengan tegas. 

Bahkan lembaga pemeriksa seperti BPK maupun KPK juga mengingatkan kepada daerah untuk selalu melakukan kegiatan atau tindakan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan khususnya berkaitan dengan korupsi.

Hansastri mengatakan, siapapun yang melakukan pelanggaran tentu ada sanksinya. Sanksi untuk ASN yang bisa diterapkan bisa berupa teguran tertulis, teguran lisan, menurunkan golongan, menurunkan jabatan, dan pemecatan.

Sekaitan dengan penerimaan CPNS Hansastri juga menghimbau peserta agar tidak tergiur dengan bujuk rayu oknum yang mengaku bisa membantu kelulusan CPNS.

"Jangan tergiur dengan godaan apapun dalam penerimaan CPNS sekarang. Itu tidak benar. Yang menentukan lulus atau tidaknya adalah hasil test kita sendiri, tidak bisa dibantu oleh siapapun juga. Kan semua sudah berbasis IT dan terbuka. Malah kita pemprov menyediakan rapid antigen gratis untuk peserta yang ikut tes PNS" kata Hansastri.

Untuk diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) selama ini taat aturan dalam penetapan atau mutasi jabatan. Dimulai dari pemilihan Sekda melalui proses lelang hingga pelantikan terhadap 9 pejabat teras di Pemprov Sumbar.

Terbaru Pemprov Sumbar membuka seleksi terbuka bagi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama pada tiga instansi. Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov), yakni Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Asisten Administrasi Umum Setdaprov Sumbar dan Kepala Biro Organisasi Setdaprov Sumbar. Termasuk juga mutasi, rotasi dan promosi serta penyegaran terhadap berbagai eselon III dan eselon IV. (rel). 

Diskominfotik Sumbar



Padang.Lintas Media
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar mengingatkan.Sampai tanggal 30 September ini, Anggaran Pendapata dan Belanja Daerah (APBD P) Sumbar Tahun 2021 belum juga bisa ditetapkan,maka tidak ada lagi perubahan pada APBD Sumbar Tahun 2021.Ini tentu akan menyulitkan pemerintah daerah dalam pertanggungjawaban pergeseran dan refocusing anggaran yang telah dilakukan.

Untuk itulah Supardi mengingatkan.Pembahasan harus dipercepat mengingat waktu yang tersedia. Pengajuan RAPBD-P oleh Pemprov ke DPRD sedikit terlambat sehingga waktu yang tersedia untuk membahas hingga penetapan semakin kasip.

Pemerintah daerah bersama DPRD harus dapat mengefektifkan waktu yang tersedia untuk melakukan pembahasan. Seluruh OPD pemerintah daerah hendaknya menyiapkan semua bahan yang diperlukan agar tidak mengganggu jalannya pembahasan.Kata Supardi pada rapat paripurna DPRD Sumbar dalam rangka mendengarkan jawaban Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansyarullah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi.Senin (20/9/2021) di ruangan rapat utama DPRD Sumbar .

Menurut Supardi,cukup banyak pendapat, tanggapan, saran dan masukan dalam pandangan umum fraksi terhadap rancangan APBD Perubahan tersebut.Selain sebagai hak konstitusi juga merupakan perwujudan aspirasi masyarakat yang akan melengkapi dan menyempurnakan materi muatan APBD Perubahan.

Dari sisi pendapatan daerah, Supardi menyebutkan, fraksi-fraksi memberikan masukan dan dorongan kepada pemerintah daerah untuk lebih berinovasi dan kreatif dalam meningkatkan penerimaan daerah. Terutama dari potensi aset dan BUMD yang belum dikelola secara maksimal.

“Ini sangat diperlukan karena terdapat defisit murni sebesar lebih kurang Rp28 miliar yang harus ditutupi dalam pembahasan Ranperda ABPD perubahan 2021,” ujar Supardi.

Sementara dari sisi belanja daerah Supardi menyebutkan, fraksi-fraksi DPRD pada umumnya meminta penjelasan terkait refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 dan dampaknya. Baik terhadap kebijakan maupun besaran alokasi anggaran yang diperoleh dari hasil refocusing serta rencana penggunaannya.

 Supardi menilai, dari jawaban yang disampaikan oleh gubernur, secara garis besar telah dapat menjawab dan menjelaskan berbagai tanggapan dan pertanyaan DPRD. penjelasan secara lebih teknis, akan dicermati secara bersama oleh Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam pembahasan RAPBD-P.

Sementara,Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansyarullah menjawab pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Perubahan tahun 2021, menyatakan siap memposisikan kembali proyeksi pendapatan daerah yang sempat direncanakan untuk diturunkan ke target awal APBD 2021. 

Pengembalian target pendapatan daerah tersebut dilakukan sesuai saran fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk penyeimbangan neraca keuangan daerah karena adanya defisit pada rancangan perubahan APBD,sebut Mahyeldi Ansyarullah pada paripurna DPRD Sumbar Senin (20/9/2021) di ruang sidang utama DPRD Sumbar .

“Saran DPRD untuk mengembalikan proyeksi pendapatan daerah ke target semula, dapat kami sampaikan bahwa pemerintah provinsi siap melakukan itu sesuai dengan potensi yang dimiliki dalam upaya menutupi defisit pada rancangan APBD perubahan,” kata Mahyeldi.

Menurutnya, refocusing anggaran untuk penanganan dampak pandemi Covid-19 telah menyebabkan berkurangnya alokasi anggaran dari pemerintah pusat. Untuk itu, pemerintah daerah akan berupaya mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang ada.
(Sri)

Komunitas Kopi Solok Rajo yang difasilitasi CSR PT Semen Padang ketika meninjau kebun kopi Bancah Sikayan Balumuik baru-baru ini

Padang, Lintas Media News.
Komitmen PT Semen Padang untuk memajukan masyarakat Bancah, Sikayan Balumuik Limau Manih, Kecamatan Pauh terus diujudkan. Kali ini masyarakat petani kopi akan mendapatkanpendampingan budidaya kopi robusta.
Pada Januari 2021,Presiden Joko Widodo resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial. SK itu berupa memberikan izin aktivitas masyarakat di dalam hutan lindung.
Di Kota Padang hutan sosial itu ada Hutan Kemasyarakatan Sikayan Balumuik Limau Manih, Kecamatan Pauh. Luasnya sekitar Rp300 hektar.  Dengan kewenangan itu menjadi potensi bagi masyarakat untuk meningkatkan perekonomian, karena masyarakat sudah berada dalam hutan.
"Karena masyarakat sudah berada dalam hutan. Tidak mungkin lagi kita keluarkan. Untuk itukita berikan akses untuk mengelola hutan dengan menanam tanaman produktif,"sebut Kepala Dinas Kehutanan Sumbar, Yozawardi, Selasa (14/9) lalu.
Dikatakannya, dengan memberi akses pada masyarakat tidak ada lagi penebangan hutan baru. Sehingga hutan lebih terjaga oleh masyarakat.
Agar masyarakat terus produktif, maka pemerintah memberikan pembinaan. Di Bancah, Sikayan Balumuik dikembangkan budidaya kopi.
"Kita mendukung upaya masyarakat Bancah meningkatkan  perekonomian dengan menanam kopi. Kita  apresiasi dengan perhatian dari PT Semen Padang sebagai bentuk kepeduliannya pada masyarakat," kata Yozawardi.
Diakuinya, kepedulian perusahaan ikut membina masyarakat petani kopi sangat membantu dalam menjaga kelestarian hutan. Karena Sikayan  Balumuik adalah daerah tangkapan air (DAT) atau catchment area bagi Kota Padang.
"Jika masyarakat sudah sejahtera mereka tidak akan merambah hutan lagi. Tidak ada penebangan liar,"harapannya.
Ketua Hutan Kemasyarakat (HKM) Sikayan Balumuik,  Salmi Achyar bersyukur dengan perhatian CSR Semen Padang dalam mengelola HKM Sikayan  Balumuik. Mulai dari dukungan akses jalan, berupa bantuan semen. Kemudian perhatian pada petani kopi.
"Jadi kami dalam HKM itu, ada kelompok tani kopi. Sekarang ini mendapatkan perhatian dari CSR Semen Padang. Kita sangat bersyukur, usaha masyarakat mendapatkan dukungan,"katanya.
Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Kopi Bancah, Sikayan Balumuik Limau Manih,  Yulisman mengaku mendapatkan harapan baru setelah ada pembinaan dari CSR Semen Padang.  Karena mereka sudah bertemu dengan pengelola kopi Solok Rajo.
Ada banyak pemahaman yang harus mereka pelajari untuk mengembangkan kopi. Mulai dari penanaman sampai pemasaran. 
"Semen Padang sudah mempertemukan kami dengan Solok Rajo. Ternyata banyak yang harus kami pelajari. Semoga kami terus mendapatkan perhatian dari Semen Padang,"katanya.
Persoalan yang membelit petani saat ini, adalah kemampuan pengelolaan kopi tidak merata seluruh petani. Bibit yang ditanam, tidak bibit unggul.  Sehingga ada yang berbuah ada yang tidak.
Akibatnya, petani rugi 2,5 tahun menunggu panen. Sementara hasilnya tidak mengembirakan. Petani Kopi Bancah sudah menanam kopi sejak  2017. Kini sudah panen, tapi hasilnya tidak maksimal. Sebagian ada yang berbuah banyak, ada yang tidak berbuah sama sekali. Kendati petani sudah ada yang panen hingga 200  kg/bulan. Tapi untuk harga mereka masih tertinggal. Karena penanganan pascapanen juga tidak baik.
"Kita berharap nantinya kita bisa dibantu dengan bibit unggul,"harapnya.
Kepala Departemen Komunikasi & Hukum Perusahaan PT Semen Padang Oktoweri menjelaskan komitmen PT Semen Padang untuk memajukan  masyarakat petani Sikayan Balumuik, tidak hanya dalam jangka pendek. Namun jangka panjang dengan banyak program.
"Ini tidak untuk jangka pendek. Untuk apa kita kejar sekarang, hasilnya tidak memadai.  Makanya kita merancang kerjasama yang sifatnya jangka panjang untuk kemajuan masyarakat,"sebut Oktoweri.
Kepala Unit CSR PT Semen Padang Rinold Thamrin menambahkan, upaya CSR PT Semen Padang menggagas kerjasama bersama Dinas Kehutanan, Komunitas Kopi Solok Rajo dan petani kopi Bancah, Sikayan Balumuik.
"Kita ingin perekonomian masyarakat di Sikayan Balumuik dapat meningkat dengan budi daya kopi ini,"sebutnya.
Dikatakannya, PT Semen Padang melihat ada potensi besar ada di Sikayan Balumuik. Tidak hanya kopi, tapi potensi lainnya seperti pariwisata.
Khusus untuk kopi katanya, bagaimana petani menanam kopi yang benar sampai dengan  pemasarannya.
Komunitas Kopi Solok Rajo sudah sempat  melihat. Ternyata, apa yang dilakukan petani kopi Bancah tidak sepenuhnya benar. Mulai dari pola penanamannya sampai penanganan pascpanen. Pengetahuan petani kopi masih  minim, bibit asal saja.
Sementara harga ditentukan oleh penanganan  dari bibit hingga penanganan pascapanen. Jika petani mengetahui menghasilkan kopi berkualitas, maka sangat berpengaruh dengan pendapatan. Semakin baik kualitas, makin mahal harganya.
"Harapannya, Solok Rajo sudah berpengalaman di Arabika, di Sikayan Balumuik adalah  Rosbusta. Bagaimana nanti kawan-kawan Solok  Rajo berbagi ilmu dan membuka pasar bagi Rosbuta Kopi Bancah,"katanya.
Menurutnya, kerjasama pengembangan Kopi   Bancah melibatkan banyak pihak. Makanya kita harus dudukan, hak dan tanggung jawab.  Masyarakat juga punya tanggung jawab.
Kepala Unit Humas & Kesekretariatan PT Semen Padang Nur Anita Rahmawati mengatakan, komitmen PT Semen Padang untuk memajukan petani di Kawasan Bancah Limau Manih Selatan, merupakan salah satu dari berbagai program yang digulirkan perusahaan di nagari tersebut.
Berbagai program yang dilaksanakan perusahaan tersebut, kata Nur Anita, merupakan salah satu komitmen perusahaan dalam menjaga hubungan harmonis antara masyarakat lingkungan dengan perusahaan. 
“Hubungan harmonis ini akan berimpilkasi pada dukungan terhadap perusahaan dan pada gilirannya terwujudnya reputasi perusahaan,” imbuh Nur Anita.  

Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Limau  Manis, Syarifuddin Dt Bungsu menyebutkan, kehadiran PT Semen Padang di Limau Manih sudah sangat dirasakan masyarakat. Dimulai dengan membentuk Forum Nagari, sampai  bantuan-bantuan insidentil yang sangat meringankan beban warga.
"Berbicara PT Semen Padang, kami akui, sudah sangat dirasakan kehadirannya di Limau Manih. Tidak kami minta, tapi mereka yang memberi,"sebutnya.
Apalagi dengan adanya rencana CSR Semen  Padang memberikan pembinaan bagi petani Kopi Bancah. Niat itu jelas sangat membantu warga  Limau Manih yang dominan berprofesi sebagai petani. .(*)
.

Padang, Lintas Media News

Semen Padang Hospital (SPH) yang merupakan rumah sakit rujukan pasien Covid-19, mendapatkan penghargaan Program Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 di Tempat Kerja dari Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ida Fauziyah.

Penghargaan dengan predikate Silver untuk rumah sakit yang berada di bawah naungan Yayasan Semen Padang itu, diserahkan oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Audy Joinaldy, dan diterima langsung oleh Direktur Utama SPH dr. Selfi Farisha di Ballroom Grand Zuri Padang, Kamis (16/9/2021).

Penyerahan penghargaan tersebut, turut disaksikan oleh Direktur Operasi PT semen Padang Asri Mukhtar, Ketua Gugus Covid-19 PT Semen Padang Oktoweri, Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sumbar Nasrizal, dan Ketua Umum Asosiasi Pengawas Ketenagakerjaan Sudi Astono. 

Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy mengucapkan selamat kepada SPH. "Selamat untuk SPH. semoga penghargaan ini dapat menambah semangat para nakes SPH untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi pasein Covid-19 yang dirujuk ke SPH," katanya. 

Sementara itu, Direktur Utama SPH dr. Selfi Farisha mengaku bangga dan bersyukur mendapatkan penghargaan dari Menteri Ketenagakerjaan RI, apalagi sejak awal kasus Covid-19 di Kota Padang, SPH sangat berkomitmen untuk mebantu penanganan Covid-19 di masyarakat dan juga di lingkungan tempat kerja.

"Alhamdulillah, kami merasa sangat bangga dan bahagia sekali mendapatkan penghargaan ini. Dan tentunya, penghargaan ini menjadi penyemangat kami untuk tidak kenal lelah dalam menangani Covid-19, baik bagi pasien maupun di lingkungan SPH sendiri," kata dr. Selfi 

Dokter Selfi juga menyampaikan bahwa sedari awal kasus Covid-19, SPH sudah menyiapkan standar-standar atau SOP untuk melindungi para nakes maupun karyawan SPH dari virus Covid-19, karena SPH sendiri merupakan rumah sakit rujukan Covid-19 berdasarkan SK Gubernur tahun 2020. 

"Standar atau SOP itu dilakukan, karena sangat erat kaitannya kemungkinan virus Covid-19 bisa menular kepada para nakes maupun karyawan SPH. Sampai sekarang, standar itu masih terus dipatuhi dan dijalani oleh seluruh insan SPH," ujarnya.

Selain insan SPH, lanjutnya, bagi pasien Covid-19 juga disiapkan bagaimana dari awal penanganan pasien itu mulai dari screening kertika masuk SPH, pemberian terapi dan penanganan di IGD, hingga penentuan apakah pasien di rawat inap atau rawat jalan seperti isoman.

"Untuk rawat inap kami telah siapkan ruang isolasi dengan standar di atas rata-rata dan seluruh ruangan pasien Covid-19 juga dilengkapi dengan Exhaust Fan Hepafilter yang kegunaannya untuk mensirkulasikan dan memfilter udara dari dalam ruangan sebelum dibuang ke luar," ujarnya. 

Kemudian, tambahnya, SPH juga menyediakan tempat olahraga dan bilik besuk, sehingga keluarga pasien Covid-19 bisa membesuk pasien, namun tetap dengan protokol kesehatan dan pembatasan. "Tidak hanya untuk pasien Covid-19, protokol kesehatan juga diberlakukan untuk setiap pasein berbagai penyakit," pungkasnya. (*/b/hms)




PadangLintas Media News.
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ( UM Sumbar) akan menyelenggarakan kegiatan Konferensi Internasional international conferance on natural sciences,technologi,islamic studies,social sciences,and humanity"atau disingkat dengan ICoNTISH.

Kegiatan ini akan.
dilaksanakan tanggal 24-25 November 2021 secara dalam jaringan(daring)dan luar jaringan alias tatap muka(luring)diconvention hall,kampus l,jln.pasir kandang no.4 koto tangah,Padang.

Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (UMSB) Dr. Riki Saputra, MA didampingi Ketua Pelaksana kegiatan Isral Naska MA pada wartawan di kampus UMSB.Jumat (17/9/2021) menjelaskan.Konferensi internasional ini mengambil tema "improving sciences in garing social and natural challenges"dan dikembangkan menjadi 13 sub tema.

Ketiga belas sub tema tersebut menurut Riki  yaitu: 1)bencana alam atau natural disaster, 2)kehutanan atau forestry, 3)perilaku masyarakat atau human behavior, 4)identitas sosial atau social identity, 5) pengurangan resiko bencana atau mitigation, 6)kajian Islam atau islamic studies, 7)perubahan iklim atau climate changes, 8)teknologi terapan atau applied technology, 9)kerahmatamahan dan pariwisata atau hospitality and tourism, 10)kesehatan masyarakat atau public health, 11)demokrasi daerah atau local democracy, 12)pendidikan dan ilmu mendidik atau education and pedagogy,dan 13)kajian hukum atau law studies

ICoNTISH akan menghadirkan pembicara utama(keynote speakers) dari lima negara yang berbeda yaitu:1)prof.lincolin Arsyad,ph.D(majelis Dikti Litbang PP),2)prof.ismet fanany (Deakin university,Australia), 3) prof.jamaliah said (ARI-UiTM,malaysia),4)assc.prof.Dr.abdurrahman Raden aji haqqi,LC,mcl (universiti Islam Sultan Sharif ali-UNISSA,Brunei darussalam),5)Dedi satria,ph.D (universitas Muhammadiyah Sumatera barat,indonesia),dan 6)prof.kuniyoshi Shimizu.ph.D (Kyushu university,Jepang. Jelasnya.


Ditambahkan Isral Untuk terselenggaranya kegiatan ini dengan sukses,UM Sumbar menggaet kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi baik dari dalam maupun luar negeri diantaranya;1) accounting research institut, university teknologi mara malaysia(Ari UiTM),2) universitas Muhammadiyah tanggerang(UM tanggerang),3) institut agama Islam negeri Bukittinggi (IAIN Bukittinggi),dan 4) institut agama Islam negeri Curup (IAIN Curup)

Menurut Isral,Kegiatan ini akan dibuka tanggal 24 November 2021 oleh rektor UM Sumbar Dr.Riki Saputra dengan menghadirkan pembicara utama yaitu prof.lincolin Arsyad,ph.D selaku ketua majelis pendidikan tinggi,penelitian dan pengembangan (Dikti Litbang)pimpinan pusat Muhammadiyah dan prof.dr.herri,mba selaku ketua LLDIKTI wilayah X

ketua panitia penyelenggara,isral naska,MA menyatakan, bahwa konferensi internasional ini merupakan peluang dan momentum yang strategis bagi peneliti untu mempresentasikan penelitiannya dalam forum yang lebih luas sekaligus mempublikasikannya diberbagai jurnal internasional

Peserta dalam konferensi ini menurut Isral, terbuka bagi semua kalangan akademisi baik dilingkungan UM Sumbar maupun di perguruan tinggi dalam negri termasuk dari luar negeri.

Untuk Pemakalah dari luar negeri dikenakan bayaran sebesar US$50,sedangkan dari dalam negeri sebesar RP.350.000.dan untuk peserta hanya dikenakan bayaran sebesar RP.100.000.,khusus bagi mahasiswa diberikan potongan harga menjadi RP.50.000. untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi sekretaris panitia yaitu anesia noviliza,ma melalui hp/wa nomor:082284522716. Tutup Isral.(ST)



Padang.Lintas Media News.
Pemerintah Kota Solok Minta dukungan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar),Pemerintah Kota Solok (Pemko) Solok Datangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar,dalam percepatan pembangunan di daerah. Kebutuhan pembangunan sangat tinggi sementara anggaran terbatas.

Kedatangan Wali Kota Solok Zul Elfian bersama jajaran Pemko Solok diterima langsung oleh Ketua DPRD Sumbar Supardi bersama anggota DPRD Sumbar daerah pemilihan 7 (Kota Solok, Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan). Antara lain hadir Irzal Ilyas Lawuik Basa, Mario Syahjohan, Nurfirmanwansyah dan lainnya di ruangan Khusus I DPRD Sumbar .Jumat (17/9/2021).

Zul Elfian menyebutkan,karena keterbatasan anggaran sementara kebutuhan pembangunan sangat tinggi,makanya kami berani mendatangi DPRD Sumbar dengan harapan dapat tambahan anggaran untuk pembangunan di Kota Solok.


Pembangunan yang membutuhkan dana besar di Kota Solok antara lain penanganan Batang Lembang, pembangunan jalan lingkar utara, pembangunan stadion, fasilitas pelestarian seni budaya dan sebagainya.Sebut Zul Elfian.

“Untuk itu, kami memohon dukungan dari provinsi dan juga pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan Kota Solok,” ucapnya.

Sementara, Supardi meminta Pemko Solok melakukan sinkronisasi program pembangunan daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi sehingga program dapat berjalan selaras dalam mencapai tujuan.

“Pertama sekali adalah sinkronisasi untuk mensinergikan RPJMD kabupaten dan kota dengan RPJMD Provinsi. Jadi pembangunan bisa sejalan dan tujuan percepatan pembangunan bisa tercapai,” kata Supardi.

Menurut Supardi, dalam RPJMD Provinsi Sumbar 2021-2026 tersusun beberapa program pembangunan daerah, terutama yang menjadi prioritas dan program unggulan gubernur dan wakil gubernur.

Sasaran dari pembangunan provinsi itu, lanjutnya, adanya di kabupaten dan kota. Jadi, dengan melakukan sinkronisasi maka pemerintah provinsi bisa bersinergi dengan seluruh kabupaten dan kota dalam percepatan pembangunan daerah.

Menurut Supardi, Pemprov Sumatera Barat memprogramkan pembangunan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Program unggulan dari gubernur dan wakil gubernur saat ini mencakup berbagai bidang mulai dari infrastruktur, pertanian, perikanan, dan sebagainya.

“Jadi yang dibutuhkan adalah sinkronisasi sehingga kabupaten dan kota bisa bersinergi dengan program provinsi dan pemerintah pusat dalam merancang pembangunan di daerahnya masing-masing,” tandasnya. (Sri)





Padang.Lintas Media News.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD ) Sumbar terima kunjungan Paguyuban warga Sunda (PWS).Kedatangan PWS tersebut diterima Wakil Ketua DPRD Sumbar Irsyad Syafar dan beberapa orang anggota DPRD di ruangan Badan Anggara (Banggar) Gedung baru DPRD Sumbar .Jumat (17/9/2021).

Paguyuban Warga Sunda (PWS), yang merupakan persatuan masyarakat perantau suku Sunda yang berdomisili di Sumatera Barat, berkunjung ke DPRD Sumbar untuk menyampaikan aspirasi dan berbagai program kerja perkumpulan mereka, berharap mendapat dukungan dari DPRD dan pemerintah provinsi.

Wakil Ketua DPRD Sumbar Irsyad Syafar menyampaikan apresiasi atas kontribusi masyarakat perantau suku Sunda dalam pembangunan daerah. Meskipun sebagai perantau, namun sudah menjadi bagian dari masyarakat Sumatera Barat, sama seperti suku-suku lainnya yang berdomisili di Ranah Minang.

“Perantau suku Sunda, sama dengan perantau lainnya yang datang dan berdomisili di Sumatera Barat merupakan bagian dari masyarakat. Kami mengapresiasi atas kontribusi yang telah diberikan dalam pembangunan daerah,” kata Irsyad.

Irsyad berharap, ke depan PWS sebagai perkumpulan masyarakat suku Sunda dapat semakin berperan dalam pembangunan daerah di berbagai bidang.

Wakil Ketua PWS Sumbar Aminuddin Supriyadi dalam kesempatan itu menyebutkan, saat ini ada ribuan keluarga yang berasal dari suku Sunda (Jawa Barat dan Banten) yang berdomisili di Sumatera Barat.

“Mereka menggeluti beragam profesi baik di sektor swasta maupun sebagai akademisi, pegawai pemerintah dan sebagainya. Pada sektor swasta ada yang menjadi pelaku UMKM, pedagang, pengrajin, petani dan lainnya,” ujarnya.

Melalui pertemuan itu, Aminuddin berharap PWS mendapatkan dukungan dari pemprov Sumatera Barat untuk menjalankan program kerja dan pemberdayaan masyarakat.

“Sebagai bagian dari masyarakat, kami juga ingin memberikan kontribusi lebih besar lagi kepada Sumatera Barat. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung,” ucapnya.

Dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh sesepuh warga suku Sunda yang juga Rektor Universitas Ekasakti, Otong Rosadi itu, diungkap juga bahwa PWS telah memiliki badan hukum dan terdaftar di Kesbangpol Linmas Provinsi Sumbar. Dalam waktu dekat, akan melakukan pelantikan kepengurusan baru.

Aminuddin juga menyampaikan rencana akan memberikan gelar kehormatan kepada Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi, seperti dulu juga diberikan kepada Gamawan Fauzi dan Irwan Prayitno sebagai gubernur. PWS juga mengajak anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat menjadi warga kehormatan PWS. (Sri)






Padang.Lintas Media News.
Proyeksi pendapatan dan belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD-P) tahun 2021 mendapat sorotan dari Fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar.


Sorotan tersebut disampaikan fraksi-fraksi dalam rapat paripurna DPRD Sumatera Barat (Sumbar) di ruangan rapat utama DPRD Sumbar , Jumat (17/9/2021) sore. 

Ketua DPRD Sumbar Supardi saat memimpin rapat paripurna tersebut mengatakan, dalam pandangan umum fraksi, terdapat beberapa pertanyaan, tanggapan dan saran terkait dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi dan distribusi belanja daerah serta pembiayaan daerah.
“Terhadap pendapatan daerah, fraksi-fraksi mendorong pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan kinerha dalam pengelolaan terutama dari pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencakup pengelolaan aset, BUMD dan pajak daerah,” sebut Supardi

Menurut Supardi, Saran tersebut
didasari dengan adanya peluang untuk meningkatkan pendapatan terutama dari PAD. Sejalan dengan mulai membaiknya perekonomian nasional dan daerah.

Terkait dengan belanja daerah,Supardi mengatakan, fraksi-fraksi mengingatkan untuk mengalokasikan anggaran yang mencukupi untuk penanganan Covid-19 beserta dampaknya. Kemudian, mendorong masuknya program unggulan gubernur dan wakil gubernur yang belum tertampung dalam APBD awal.

Untuk itu,Supardi mengingatkan, tanggapan dan saran dari fraksi-fraksi tersebut menjadi perhatian bagi pemerintah. Bagi tanggapan yang membutuhkan penjelasan, diharapkan dapat memberi penjelasan yang logis dan sesuai dengan kondisi serta ketentuan yang berlaku.

Supardi menyebutkan, Rancangan Perubahan APBD tahun 2021 yang disampaikan sama dengan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA PPAS) tahun 2021. Terdapat defisit anggaran sebesar lebih kurang Rp28 miliar.(Sri)


Padang.Lintas Media News.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) menerima nota pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan tahun 2021 dari Pemerintah daerah yang disampaikan langsung oleh Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy
Dalam rapat paripurna Jumat (17/9) di ruangan utama DPRD Sumbar .

Komposisi rancangan perubahan tersebut,terdapat pendapatan daerah diproyeksikan sekitar Rp6,6 triliun. Terdiri dari PAD sekitar 2,2 triliun, dana transfer Rp4 triliun dan lain-lain pendapatan yang sah Rp92 miliar.

Sedangkan dari sisi belanja daerah diperkirakan Rp6,8 triliun. Terdiri dari belanja operasional Rp4,9 triliun, belanja modal Rp800 miliar dan belanja tidak terduga Rp107 miliar. 

Ketua DPRD Sumbar Supardi saat membuka rapat paripurna menegaskan.Perlu menjadi perhatian, peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019, dalam ketentuan pasal 179 ayat 1 dan 2, ditegaskan, keputusan terhadap APBD-P paling lambat 3 bulan sebelum masa anggaran berakhir, jika kita tidak bisa melakukan maka akan kembali pada APBD tahun berjalan.

Ditambahkannya, dalam evaluasi APBD-P akan bisa mengakomodir kepentingan masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga bermanfaat untuk kepentingan orang banyak.

Supardi juga mengatakan, karena waktu amat singkat, maka pada hari yang sama juga dilakukan tanggapan fraksi terhadap nota pengantar langsung pada yang sama pada sore harinya.

"Waktu amat mepet, demi kepentingan orang banyak, maka DPRD Sumbar sore nanti akan melakukan tanggapan fraksi atas nota pengantar gubernur tersebut," tambah Supardi.

Selain mendengarkan nota pengantar gubernur terhadap APBD-P, juga diberitahukan adanya perubahan anggota fraksi PAN di komisi I dan IV, yang sudah diputuskan dengan SK Pimpinan DPRD Sumbar no.10/Kep.Pimp/DPRD-2021.

Rapat paripurna selain dihadri Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldi dan Forkom Pinda, juga OPD, ormas, OKP dan lembaga lainnya yang berada di Sumatera Barat.(Sri)



Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.