Padang, Lintasmedia News— Pemerintah Kota Padang terus mempercepat transformasi layanan bantuan sosial (bansos) melalui digitalisasi pendataan penerima manfaat. Melalui Dinas Sosial (Dinsos), pemerintah menggencarkan sosialisasi penggunaan Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) sebagai langkah mewujudkan data bansos yang akurat, transparan, dan tepat sasaran menjelang implementasi penuh sistem nasional pada tahun 2027.
Upaya tersebut disampaikan dalam kegiatan Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) melalui Portal Perlinsos yang digelar di Kantor Dinas Sosial Kota Padang, Jumat (10/7/2026). Hadir dalam kesempatan itu Kepala Dinas Sosial Kota Padang, Eri Sendjaya, bersama Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinsos Kota Padang, Syaiful Andri.
Program digitalisasi ini menjadi langkah strategis pemerintah untuk mengakhiri berbagai persoalan klasik dalam penyaluran bantuan sosial, seperti data ganda, penerima yang tidak lagi memenuhi syarat, hingga masyarakat yang layak menerima namun belum terdata. Melalui sistem yang terintegrasi secara nasional, proses pendataan diharapkan menjadi lebih cepat, akurat, dan mudah diperbarui sesuai kondisi riil masyarakat.
Lebih membanggakan lagi, Kota Padang dipercaya menjadi salah satu dari 43 kabupaten/kota di Indonesia yang ditunjuk langsung oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai piloting project digitalisasi bantuan sosial. Penunjukan tersebut menjadi bukti kesiapan Kota Padang dalam mengimplementasikan sistem perlindungan sosial berbasis digital.
Kepala Dinas Sosial Kota Padang, Eri Sendjaya, mengungkapkan bahwa antusiasme masyarakat terhadap program ini terus mengalami peningkatan. Hingga Jumat pagi (10/7/2026), sebanyak 41.016 kepala keluarga (KK) telah berhasil mendaftarkan diri melalui sistem Perlinsos dari total sekitar 303 ribu KK yang berada pada desil 1 hingga desil 10.
"Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Sosial saat ini memang sedang gencar melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat tentang portal digitalisasi bansos ini. Sampai dengan pagi ini, Jumat, 10 Juli 2026, warga kota yang sudah terdaftar sebanyak 41.016 KK dari 303.000 KK warga Kota Padang yang berada di desil 1 sampai dengan desil 10. Artinya, kita saat ini sudah berada di angka 13,50 persen," ujar Eri Sendjaya.
Meski capaian tersebut dinilai cukup menggembirakan, Dinsos Kota Padang menargetkan seluruh masyarakat yang menjadi sasaran dapat segera melakukan registrasi sebelum sistem diberlakukan secara penuh. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah tidak hanya mengandalkan pendaftaran mandiri, tetapi juga mengoptimalkan jaringan agen pelayanan yang tersebar hingga tingkat kelurahan dan kecamatan.
Eri menjelaskan, masyarakat yang memiliki telepon pintar didorong untuk melakukan pendaftaran secara mandiri. Sementara bagi warga yang belum memiliki perangkat atau mengalami kesulitan mengakses teknologi digital, pemerintah telah menyiapkan berbagai titik layanan melalui agen resmi.
Agen tersebut melibatkan kantor lurah, pengurus RW, Smart Surau, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), hingga Kasi Kesejahteraan Sosial di tingkat kelurahan dan kecamatan. Bahkan apabila diperlukan, petugas akan melakukan pelayanan secara langsung dari rumah ke rumah agar tidak ada warga yang tertinggal dalam proses pendataan.
"Kami mendorong warga kota yang memiliki smartphone bisa mendaftar mandiri. Bagi yang tidak memiliki smartphone, kita bisa mendaftar melalui agen yang tersebar di seluruh wilayah Kota Padang, mulai dari kantor lurah, RW, pengurus Masjid Smart Surau, pendamping PKH, TKSK hingga Kasi Kesos Kelurahan dan Kecamatan. Kami juga berharap para kader dapat menyebarluaskan informasi ini. Jika memang tidak bisa dikumpulkan di satu tempat, mau tidak mau kita harus bergerak door to door untuk memastikan seluruh warga terdaftar. Sistem verifikasi dan validasi ini tersistem dengan baik agar tepat sasaran, dan pendaftarannya sama sekali tidak dipungut biaya atau gratis," tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinsos Kota Padang, Syaiful Andri, menjelaskan bahwa proses registrasi melalui Portal Perlinsos dirancang sederhana sehingga dapat dilakukan sendiri oleh masyarakat.
Menurutnya, terdapat tiga komponen utama yang harus dipersiapkan sebelum melakukan pendaftaran, yakni Nomor Induk Kependudukan (NIK), PIN Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang telah diaktifkan, serta ID Pelanggan PLN.
"Penginputannya cukup mudah, masyarakat cukup mengisikan NIK, kemudian PIN IKD. Untuk penginputan mandiri ini, masyarakat memang wajib sudah mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) karena sistem meminta PIN IKD tersebut. Setelah itu tinggal menginput ID PLN. Cukup tiga komponen itu saja," jelas Syaiful Andri.
Ia menambahkan, aktivasi IKD menjadi salah satu syarat penting karena seluruh proses verifikasi identitas dilakukan secara digital dan terhubung dengan basis data kependudukan nasional. Dengan sistem tersebut, pemerintah dapat meminimalkan potensi kesalahan data sekaligus memastikan bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
Melalui percepatan digitalisasi ini, Pemerintah Kota Padang optimistis proses migrasi dari sistem pendataan manual menuju sistem digital dapat diselesaikan sesuai target sebelum implementasi nasional pada 2027. Selain meningkatkan efisiensi pelayanan, digitalisasi juga diharapkan mampu menghapus tumpang tindih data penerima bantuan sosial, mempercepat proses pembaruan data, serta menghadirkan tata kelola perlindungan sosial yang lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Kota Padang. (***)