Sumbar, Lintasmedia News– Polda Sumatera Barat terus memperkuat kolaborasi strategis dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hal tersebut terlihat saat Wakapolda Sumbar, Brigjen Pol Solihin, menerima kunjungan delegasi MUI Pusat dan MUI Sumbar di ruang tamu utama Mapolda Sumbar, Jumat (10/7/2026).
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Memorandum of Understanding (MoU) antara Polri dan MUI Pusat, sekaligus menjadi ajang silaturahmi untuk menyelaraskan program kerja, khususnya dalam menghadapi agenda Musyawarah Daerah (Musda) MUI Sumbar mendatang.
Wakapolda Sumbar, Brigjen Pol Solihin, dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergi antara kepolisian dengan tokoh agama dalam menjaga kondusivitas wilayah. Ia menyambut baik usulan MUI mengenai standardisasi saksi ahli untuk penanganan perkara keagamaan.
"Polri sangat mengapresiasi dukungan MUI dalam penegakan hukum. Kami menyadari bahwa dalam perkara yang bersinggungan dengan isu keagamaan, dibutuhkan perspektif yang mendalam dan kredibel. Oleh karena itu, kita akan tindak lanjuti sinergi ini hingga ke tingkat Polres, terutama terkait penyediaan saksi ahli yang kompeten untuk memberikan keterangan yang objektif dan selaras dengan hukum positif kita," ujar Brigjen Pol Solihin.
Salah satu poin penting yang disepakati adalah pentingnya sertifikasi dan pelatihan bagi ulama yang akan menjadi saksi ahli. MUI berharap para ulama tidak hanya mendalami khazanah hukum Islam (kitab kuning), tetapi juga memiliki pemahaman yang kuat mengenai hukum positif yang berlaku di Indonesia agar keterangan yang diberikan di kepolisian memiliki kekuatan hukum yang mumpuni.
Menanggapi hal tersebut, Kabidhumas Polda Sumbar, Kombes Pol Susmelawati Rosya, menambahkan bahwa kolaborasi ini merupakan langkah preventif yang sangat positif untuk menjaga harmoni di tengah masyarakat Sumatera Barat.
"Polda Sumbar senantiasa membuka ruang komunikasi yang luas dengan MUI. Dengan adanya standarisasi dan pelatihan saksi ahli ini, kami berharap penanganan perkara yang melibatkan isu keagamaan di wilayah hukum Polda Sumbar dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan minim gesekan. Ini adalah wujud nyata komitmen Polri dalam memberikan kepastian hukum yang berkeadilan," tegas Kombes Pol Susmelawati Rosya.
Delegasi MUI yang hadir dalam pertemuan tersebut terdiri dari jajaran pengurus MUI Pusat, di antaranya Wakil Sekretaris Jenderal MUI Pusat Dr. Muhammad Isan Tanjung, serta pengurus MUI Sumbar, termasuk Ketua Umum MUI Sumbar Buya Dr. Zulmaidi, dan sejumlah perwakilan dari Komisi Hukum, Komisi Fatwa, serta Bidang Dakwah.
Pertemuan ini diharapkan menjadi momentum bagi Polda Sumbar dan MUI untuk terus menjaga kemitraan strategis, guna memastikan bahwa setiap dinamika keagamaan di daerah dapat diselesaikan dengan pendekatan yang arif, bijaksana, dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.
(Red)