Sebagai Ketua DPRD Kota Padang Ustad H. Muharlion, S. Pd., menegaskan, DPRD Kota Padang mendukung Instruksi Presiden (Inpres) Prabowo Subianto Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi dalam Pelaksanaan APBD dan APBN.
"Tentu kita mendukung pelaksanaan Inpres tersebut," tegas Ustad Muharlion melalui panggilan WhatsApp kepada awak media, Jumat, 31 Januari 2025.
Dikatakan Muharlion, asalkan untuk kepentingan rakyat dan pembangunan kota, DPRD Kota Padang tidak masalah adanya pemangkasan anggaran.
Meski demikian, Muharlion mengatakan, dalam rangka melaksanakan Inpres tersebut, DPRD dan Pemko Padang harus menggelar rapat.
"Harus kita sepakati bersama, antara DPRD dan Pemko, tidak bisa hanya DPRD saja," tukuknya.
Berdasarkan Inpres tersebut, anggaran Kunjungan Kerja (Kunker) atau Perjalanan dinas dipangkas sebesar 53,9%.
"Tentu kita harus siap menjalankan Inpres itu. Tidak hanya itu, sebenarnya ada 7 kegiatan untuk daerah yang dipangkas anggarannya, terutama kegiatan yang bersifat seremonial," ungkap Muharlion.
Namun Muharlion, pemangkasan anggaran itu tidak hanya untuk daerah, tetapi juga mestinya untuk kementerian dan lembaga di pusat, seperti DPR RI.
"Jangan hanya daerah yang harus mengencangkan ikat pinggang, pusat juga," cakapnya.
Selain itu, tegas Muharlion, pemangkasan anggaran itu jangan hanya bertujuan untuk menyukseskan program pusat di daerah.
"Sebab, kita di daerah, juga punya visi misi dan program unggulan kepala daerah yang mesti didukung anggaran yang cukup, sehingga dapat berjalan dengan baik," pungkasnya.
Pewarta: Zamri Yahya