February 2019

50Kota Aceh Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam AROSUKA Bali Balikpapan Bank Nagari Bantaeng Batam Batang anai Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukittinggi Dewan Pers Dharmasraya DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai FJPI Sumbar HPN 2022 Jakarta Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Kayu Agung Kepulauan Meranti Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Liputan Lubuk Linggau Mentawai Meranti Merbau Miranti Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Pagaralam Painan Pariaman Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Selatan Pessel PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang PWI PWI Sumbar Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Sawahlunto Selat panjang Semarang Semen Padang Semen Padang.. Sijunjung SMSI Solok Solok Selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel sungai sarik TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok








Mentawai,Lintas Media News.
Penyakit kurang darah atau yang disebut juga dengan anemia tidak bisa dipandang sebelah mata, karena menyangkut stamina seseorang dan penyakit yang paling sering terjadi di masyarakat.

Untuk mencegah hal itu , sejumlah peserta didik dari SMA Setia SP 2 Kecamatan Sipora Utara dibekali tentang penyuluhan dan bahaya penyakit kurang darah tersebut.

"Kami bekerjasama dengan Kodim 0319/Mentawai dalam rangka Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD) ke 104 untuk memberikan penyuluhan tersebut. Ini penting untuk dilakukan mengingat lebih dari 50 persen masyarakat Indonesia terkena anemia. Artinya, satu dari lima orang beresiko terkena penyakit tersebut," kata penyuluh dari Puskesmas Mapadegat dr Manimbang Halomoan, Rabu, 27 Februari 2019.

Sambung Manimbang, umumnya penyakit anemia menyerang kaum perempuan yang sudah dewasa. Pasalnya, wanita akan terus mengalami menstruasi dimana cukup banyak darah yang keluar tergantung hormon dari seseorang tersebut.

"Mereka harus bisa mengatur pola makan dengan baik dan rutin berolahraga agar tetap fit meskipun sedang mengalami menstruasi atau pendarah habis melahirkan," imbuhnya.

Selain memberikan penyuluhan, sejumlah pelajar di sekolah tersebut juga diberikan obat-obatan berupa tablet zat besi untuk mereka konsumsi sebagai suplemen penambah darah.(rel)









Painan,Lintas Media News.
Wakil Gubernur (Wagub) Sumbar Nasrul Abit menyampaikan, dari hasil pemeriksaan petugas Kapal Pengawasan Dinas Perikanan dan kelautan (DKP) Sumbar, masih banyak nelayan Sumbar yang belum mendaftarkan kapalnya pada DKP Sumbar. 

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur  Sumatera Barat  Nasrul Abit disela-sela kunjungan kerja mengamati potensi dan pengawasan laut di Perairan Pulau Katang-Katang, Kabupaten Pesisir Selatan, Rabu (27/2/2019)

Pengawasan kawasan laut diperairan Sumatera Barat terus dilakukan pengawasannya di lapangan oleh DKP,hal ini untuk mengawasi kapal alat tangkap yang tidak sesuai dengan aturan yang dapat merusak biota  dan kelestarian laut.Kata Wagub.

"Kita berharap para nelayan sebaiknya mengurus segala surat menyurat usaha bidang perikanan, sehingga dapat berusaha lebih nyaman sesuai aturan yang berlaku. DKP selama ini telah selalu menyosialisasikan soal aturan ini, agar nelayan kita terjaga akses usahanya dengan baik", ujarnya.

Wagub Nasrul Abit juga menghimbau agar para nelayan ke laut menjauhkan diri dari prilaku yang merusak lingkungan dan biota lain dengan mengunaan bom, racun atau jaring yang begitu kecil.

Mari kita jaga laut untuk kelestarian dan kelangsungan hidup biota laut. Laut yang dengan lingkungan sehat dan baik akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat nelayan. Semoga dengan pengelolaan laut dan penataan usaha perikanan yang baik,  laut kita lestari rakyatpun sejahtera,  harap Nasrul Abit,

Penyidik Perikanan Yuniwel Hendri, S.Pi. mengatakan, kegiatan operasi tersebut dilakukan dalam rangka pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.

Berdasarkan pasal 93 ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, ayat (1)Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal
penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan
ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia
dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dipidana dengan pidana
penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Ketiga surat kapal tersebut ditangkap atau ditahan dengan alasan yang sama yaitu suratnya sudah tidak berlaku lagi.

"Kami tangkap karena masa aktifnya sudah mati. Untuk itu surat tersebut di proses di DKP provinsi," ujar Hendri.

Dijelaskannya, ditambah delapan orang kru serta dua personil Angkatan Laut (AL) dari Satrol Lantamal II padang, ia berhasil menangkap. Diantaranya, kapal Tri Jaya yang dimiliki oleh Naik, kapal YBS 01 yang dimiliki oleh Ano Candra, dan Kapal KM. Putri Tari yang dimiliki oleh Narno. Ketiga Kapal tersebut kepunyaan warga Surantiah, Kabupaten Pesisir Selatan.

Selain itu, Kapten KP. Tenggiri Juli Edison menjelaskan, bahwa semua kapal wajib mempunyai surat-surat yang lengkap. Bahkan dikatakanya, selama surat tersebut belum lengkap tidak diperbolehkan untuk melakukan penangkapan ikan.

Dikatakanya, surat yang harus dimiliki setiap kapal diantaranya, Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Penangkapan Ikan (SPI), Surat Persetujuan Berlayar (SPB), SLO, Pas tahunan Kapal Penangkapan Ikan, Serifikat Kalaikan Kapal Ikan, (SKKck), SKK Mesin.(rel/st)



Padang,Lintas Media.

Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar  Muzli M Nur yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Pasaman dan Pasaman Barat meminta, unsur tekait proaktif dalam menyelesaikan sengketa tanah yang masih tinggi pada daerah, banyak persoalan tanah yang belum terselesaikan dan berdampak buruk terhadap ketenteraman sosial.

Hal itu disampaikan Musli pada wartawan di ruangannya sehubungan dengan banyaknya pengaduan masyarakat yang masuk ke DPRD Sumbar terkait dengan sengketa tanah,baik sesama masyarakat (kaum),dengan  pihak ketiga (perusahaan) bahkan dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) berupa sertifikat tanah.

”Baru-baru ini seorang warga Pasaman Barat (Pasbar) menemui saya ke DPRD Sumbar,dia meminta persoalan tanah yang tengah dihadapinya dapat diselesaikan oleh dinas terkait terutama Badan Pertanahan Nasional (BPN),” ujar Muzli.

Muzli mengatakan, keluhan masyarakat tentang sengketa tanah juga ditemui ketika melakukan kunjungan jemput aspirasi ke beberapa daerah di Pasbar. Hal ini butuh perhatian serius, karena beberapa tanah yang bersengketa merupakan sumber ekonomi oleh masyarakat.

”Setiap permasalahan yang mengganggu ketenteraman kehidupan masyarakat, pemerintah harus hadir guna memberikan rasa aman,” kata Muzli.

Dijelaskan Musli, konflik tanah di daerah penghasil sawit itu cukup kompleks. Antara lain konflik lahan masyarakat dengan perusahaan. Konflik batas wilayah atau ulayat, konflik lahan atas aset Pemkab. Konflik lahan masyarakat dengan kawasan hutan, konflik lahan terkait penerbitan Hak Guna Usaha (HGU), konflik lahan masyarakat dengan masyarakat dan konflik pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Konflik tanah tersebut terjadi biasanya karena tidak ditemukannya kesepakatan atau adanya perbedaan antara generasi seperti antara mamak dengan kemenakan. Serta adanya berbagai macam kepentingan.Jelas Muzli.

Senada dengan itu.Ketua DPRD Sumbar, Hendra Irwan Rahim mengatakan, DPRD akan serius menindaklanjuti laporan masyarakat dari masyarakat. Baik itu di bidang pertanahan maupun yang lainnya. DPRD akan meminta dinas terkait memfasilitasi pembentukan tim khusus untuk menginvestigasi laporan dan keluhan masyarakat.

”Pada tim itu harus ada akademisi, ahli di masing-masing bidang sehingga nanti hasil investigasi akan benar-benar sesuai dengan kenyataan dan kajian ilmiah. Hasil kerja tim ini nanti akan ditindaklajuti,” ujar Hendra.

Hendra juga menerima keluhan masyarakat soal tapal batas antara Kabupaten Tanahdatar dengan Kabupaten Agam. ”Tapal batas ini merupakan hal yang sensitif apalagi setiap daerah memiliki wilayah adat yang jelas, kami mengimbau agar pemerintah segera menindaklanjuti persoalan tersebut,” katanya.

Hendra mengatakan, perwakilan masyarakat Nagari Pandaisikek, Kecamatan Sepuluh Koto Kabupaten Tanahdatar datang dan mengadukan adanya pemindahan tapal batas antara Kabupaten Tanahdatar dengan Kabupaten Agam yang berlokasi di puncak Gunung Singgalang yakni Talago Dewi dan Talago Kumbang.
Dirinya akan menindaklanjuti laporan ini melalui Komisi I DPRD Sumbar bidang pemerintah dan mendorong pemerintah provinsi segera mengembalikan tapal batas sesuai dengan bukti sejarah yang ada di kawasan tersebut. (Sri)



Padang,Lintas Media.

Anggota Badan Musyawarah (Bamus)Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten pesisir Selatang berkunjung ke DPRD Sumbar  terkait mengoptimalisasikan tugas dan fungsi kedewanannya.

Rombongan Bamus yang diketuai o Afrizon,disambut kedatangannya oleh Sekretaris Dewan (Sekwan)  DPRD   Sumbar  H.Raflis,SH,MM di ruangan khusus II DPRD Sumbar Selasa (26/2).

Dalam pertemuan tersebut,Raflis menjelaskan tugas dan fungsi dari Bamus tersebut.Bamus merupakan salah satu Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang memegang peran penting, baik di DPRD Kota/Kabupaten maupun di Provinsi. Mengingat, sebagian besar keputusan penting yang diambil oleh Dewan harus melalui Bamus terlebih dahulu.

 “Kedudukan Bamus sangat strategis dimanapun, karena peran Bamus ini cukup signifikan. Bamus mempunyai kewenangan untuk menugaskan kepada Alat Kelengkapan Dewan serta meminta pertanggungjawaban dari hasil penugasan yang sudah diberikan kepada AKD,” tambah Rafles .

Menurut Rafles,tupoksi dan kewenangan yang dimiliki Bamus DPRD Provinsi sumbar dan DPRD Kota/Kabupaten kurang lebih sama, termasuk kewenangan memperpanjang jangka waktu pembahasan rencana program kerja. Namun, terdapat perbedaan kedudukan, Bamus DPR  terdiri dari unsur pimpinan fraksi, sehingga posisi ini lebih strategis secara politis.

Terkait fungsi Bamus dalam menentukan pelaksanaan jadwal kegiatan Dewan, menurut Rafles, dilakukan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam tata tertib, sehingga berjalan dengan efektif dan efisien. Rapat konsultasi pengganti Bamus dapat menjadi alternatif untuk menggantikan rapat Bamus yang terkadang sulit mencapai kuorum, karena kesibukan dewan.

Sementara,Ketua Bamus DPRD Kabupatean pesisir Afrizon menilai, banyak hal yang dapat  dan dipelakari dari DPRD Sumbar  Untuk itu, segala masukan dari diskusi ini akan dijadikan pedoman dalam melaksanakan kegiatan di DPRD. Pesisir natiknaya.

“Rapat Konsultasi pengganti rapat Bamus adalah hal yang baru bagi kami. Kami juga tertarik jika Bamus itu adalah perwakilan setiap fraksi, sehingga tidak semua diputuskan di Pimpinan, sedangkan Pimpinan hanya diwakilkan oleh beberapa fraksi, ini bisa meringankan tugas pimpinan,” ujarnya. (Sri)









Padang,Lintas Media.
Komisa IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar kebut Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Zonasi Danau Maninjau sebagai upaya menyelamatkan Danau Maninjau dari pencemaran.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Sumbar Suwirpen Suib pada wartawan usai menggelar rapat kerja dengan instansi terkait,Senin (25/2) dituangkan rapat Komisi IV DPRD Sumbar.

Suwirpen mengatakan. Pembahasan ini dikebut,agar Rancangan Peraturan Daerah Ranperda tentang Zonasi Kawasan Danau Maninjau tersebut bisa terselesaikan segera.Salah satu tahapan yang dilalui adalah, melaksanakan rapat kerja dengan Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas PUPR, serta instansi terkait lainnya di Pemprov Sumbar.

Suwirpen Suib menyampaikan, tujuan dilahirkannya Perda Zonasi Danau Maninjau adalah, agar terciptanya keseimbangan lingkungan dan ekosistem di kawasan tersebut, kemudian mendorong perekonomian masyarakat lebih hidup tanpa bergantung dengan Keramba Jaring Apung (KJA) yang selama ini menjadi pemicu pencemaran air danau.

Ke depan, menurut Suwirpen akan diatur maksimal hanya 6000 KJA yang diizinkan beroperasi di danau. Sementara selama ini KJA yang terdapat di Danau Maninjau telah mencapai 21.608.

"Kita tidak mungkin menolkan KJA tersebut karena mata pencaharian masyarakat sekitaran danau juga ada yang bergantung dengan keramba, namun  ke depan akan dibatasi," sebut Suwirpen.

Suwirpen menambahkan, agar masyarakat selingkaran danau tak hanya bergantung dengan keramba, ke depan pemerintah juga akan menetapkan zona untuk pariwisata.

"Untuk kawasan wisata, dalam pengembangannya di lapangan nagari-nagari yang ada di selingkaran Danau Maninjau bisa saling berkordinasi," tutupnya.

Sementara, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Provinsi Sumbar, Nanang mengatakan. Kerusakan yang dialami Danau Maninjau dimulai pada tahun 2011, dari hasil penelitan para ahli mengatakan, untuk membersihkan kembali danau butuh waktu hingga 25 tahun. Semenjak tercemarnya danau banyak biota yang mati sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap.

"Di Indonesia sendiri Maninjau masuk dalam 15 danau yang butuh ditata, karena keindahannya sudah banyak diekploitasi dan mengakibatkan danau tercemar,” ucap Nanang.

Tokoh masyarakat kawasan Danau Maninjau, Azwar Nur menyebut. Selain keramba, persoalan limbah rumah tangga yang banyak dibuang ke Danau Maninjau  juga perlu mendapat perhatian untuk diatur.
"Kami minta pengelolaan limbah rumah tangga harus masuk dalam konten Ranperda Zonasi Danau Maninjau, sehingga kebersihan danau bisa terjaga,”katanya. (Sri)









Semakin hari infrastruktur di Kepulauan Mentawai semakin membaik, dari jalan utama masuk kejalan-jalan poros yang mendekatkan dengan pemukiman masyarakat yang ada dipedalaman. Mudah-mudahan harapan kitta dalam waktu yang tidak lama kebupaten Kepulauan Mentawai bisa keluar dari ketegori Kabupaten daerah tertinggal.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit disela-sela acara pembukaan Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD)  ke 104 tahun 2019 Wilayah Kodim 0319/Mentawai di Sipora Utara, Selasa (26/2/2019).

Lebih lanjut Wagub menyampaikan pembangunan Kepulauan Mentawai tidak terlepas dari perhatian pemerintah pusat dan provinsi. Upaya bagaimana pembangunan jalan menjadi yang utama saat ini dalam mendorong percepatan pembangunan Mentawai.

Bantuan keuangan pembangunan permukaan jalan-jalan karena jalan poros sudah dibuka, tinggal lagi jalan-jalan yang menuju ke desa dan sentra-sentra ekonomi ini perlu kita percepat.

Mudah-mudahan ini ada terobosan dari pemerintah provinsi dan kabupaten kota, karena sekarang pusat sudah membangun jalan poros.

Dikatakanya, dalam jangka pendek ada pembukaan jalan di seberut Utara sepanjang 3 kilo dan akan berlanjut ke Siberut barat.

Jadi dari Siberut Selatan Peipei, Siberut Utara labuhan Bajau, turun ke Siberut barat daya, dan akan ada lagi pembangunan jalan 187 kilo yang sekarang diusulkan.

Mudah-mudahan dengan terbukanya lintas timur di seberut, lintas barat di siberut nanti masyarakat ini semua perkampungan yang ada di pulau itu bisa menyambung kejalan yang sudah diporos yang sudah dibuat.

Tentu ini akan mobilitas segala lancar, ekonomi berjalan baik, sektor pendidikan Dan kesehatan membaik dengan sendirinya.

Bupati Mentawai disisi lain juga memberikan apresiasi peran TNI sangat penting dalam pembukaan jalan baru dan penambahan prasarana MCK perumahan masyarakat.

Pemkab Kepulauan Mentawai akan terus melakukan pembangunan infrastruktur untuk sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Mentawai.

Saat ini masih banyak desa yang terkepung hutam belantara. Setiap tahun kegiatan pembanguan jalan dengan kerja bakti TNI selalu dilakukan di Mentawai

Dandim Mentawai, dalam laporannya menyampaikan pelaksanaan TMMD dibuka tanggal, 26 Februari - 27 Maret 2019.

Pembukaan jalan baru panjang 5 km,  Lebar 10 meter,  parit kanan dan kiri 1 meter kedalaman 1 meter, di Desa Bukit Pamewa Sipora Jaya dan Desa Goisooinan Kecamatan Sipora utara Mentawai.

Anggaran dari APBD kepulauan Mentawai 1,9 Miliar dan dari Mabes TNI 360,5 juta. Jumlah satgas yang diturunkan 150 orang. Saat pembukaan pembangunan jalan terbut badan jalan sudah mencapai 50 persen, ujaranya.

Hadir dalam kesempatan itu Danrem 032 Wirabraja,  Bupati Mentawai,  Forkopimda, Ketua Persit, Kepala OPD dilingkungan Pemkab serta tokoh masyarakat.(rel)







Padangpariaman,Lintas Media News.
 Orang minang itu identik dengan umat Islam karena filosofi Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK). Maka pendidikan karakter, seperti yang dilakukan pada Pondok Pesantren Jamiatul Mukmin mendidik kepribadian yang baik, beriman dan bertaqwa.

Hal ini disanpaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit pada saat peresmian Surau Rimbo Tualang Pondok Pesantren Jamiatul Mukmin pimpinan Tuanku Sidi Anwar,  di Toboh Gadang,  Kecamatan Sintuak Padang Pariaman,  Senin (25/2/2018).

Lebih lanjut Wagub menyampaikan, pemerintah provinsi memberikan apresiasi atas keberadaan pondok pesantren ini telah melahirkan generasi Qur'ani, berprilaku santun dalam kepribadian islami.

Ini merupakan misi pertama IP-NA dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) mewujudkan tata kehidupan yang harmonis, beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah ABS SBK.

Kenapa tata kehidupan yang harmonis,  beradat dan berbudaya karena ini persoalan moral,  jika seseorang memiliki moral yang baik,  tentu akan baik pula hasil pekerjaannya. Etika moral merupakan sesuatu yang utama dalam memajukan pembangunan di Sumatera Barat,  ungkap Nasrul Abit.

Nasrul Abit juga menyampaikan dalam rangka menyukseskan pemilihan umum, pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden di Sumatera Barat mestilah dengan semangat pemiku badunsanak.

Jangan ada kita serumah berbeda pilihan menjadi sesuatu pertengkaran yang tidak sehat dalam keluarga. Dalam pemilu kita memilih calon anggota DPRD kabupatem / kota,  DPRD provinsi,  DPR RI,  DPD RI dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Ada lima kota suara nantijya.

Dan paling  rumit adalah pemilihan calon legislatif yang tidak fotonya,  hanya nama, nomor urut dan gambar partai. Masyarakat mesti menghafal nama,  nomor urut dan partai untuk pilihan hatinya.

Menurut data semetara  hasil survei 60 persen masyarakat belum tahu kita akan menyelenggarakan pemilihan umum.  Hari semakin dekat mari kit sosialisasikan dengan dan cermat,  ajak Nasrul Abit.

Bupati Ali Mukni dalam kesempatan itu juga menyampaikan , di Padang Pariaman target partsipasi masyarakat ikut Pemilu 2019 sebesar 85 persen. Padang Pariaman budaya berdemonstrasi telah tinggi, dan diyakini masyarakat ke TPS akan leboh banyak.

Menyatakan pilihan tanpa datang ke TPS itu sama saja tidak ada artinya karena tidak akan memberikan andil dalam pembangunan . Sadarilah kita pilih wakil kita mereka nantinya yang akan membantu kita dalam memajukan pembangunan daerah, ujarnya.

Ketua Tim Penggerak PKK Sumatera Barat Ny. Nevi Zuairina Irwan Prayitno disela - sela kegiatan menyampaikan, aspirasi masyarakat merupakan semangat pembangunan kemajuan daerah karena itu,  diharapkan masyarakat datangi TPS untuk memberikan suaranya dengan baik.

Untuk keterwakilan bundo kandung diharapkan masyarakat, juga memilih yang terbaik dengan  benar dan tepat, jangan sampai salah pilih,  ajaknya.

Hadir dalam kesempatan itu Bupati Ali Mukni, Forkopimda, tokoh masyarakat, Ketua Penggerak PKK Sumbar Ny. Nevi Zuarina Irwan Prayitno.(rel)






Padang,Lintas Media News.
Besok Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) 2019 Regional 1 Sumatera, Jawa dan Bali dibuka secara resmi oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (kemendagri) Hadi Prabowo bertempat di Grand Inna Muara, Padang, Senin (25/2/2019) besok.

Kepala Bappeda Sumbar Hansasri yang didampingi Youlius Honesti, Kabid Renmakro dan Pendanaan Pembangunan Bappeda Prov. Sumbar yang  menyampaikan,  Penyelenggaraan Kortekrenbang ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri bekerjasama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Kemendagri berfungsi dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan daerah, termasuk di dalamnya pembinaan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Sementara, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas memiliki fungsi untuk perencanaan prioritas pembangunan nasional.
Kolaborasi kedua institusi ini diharapkan menghasilkan suatu keselarasan dalam perencanaan pusat dan daerah sehingga terwujud percepatan pembangunan yang berfokus pada pencapaian target sasaran pembangunan nasional dan daerah yang berkualitas dan bersinergi, ujarnya disela-sela kesibukan hari ini, Minggu (28/2/2019).

Hansastri juga menambahkan,
Kortekrenbang   tahun 2019 ini dilaksanakan sebagai wadah untuk melakukan sinkronisasi pembangunan nasional dan daerah, serta pembangunan antar daerah tahun 2020. Penyelarasan program kegiatan, proyek, target, lokasi dan anggaran pembangunan nasional antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota di masing-masing bidang urusan di tahun 2020.

Mekanisme pelaksanaan Kortekrenbang tahun ini terdapat 34 desk berkaitan dengan urusan pemerintahan daerah serta desk Pemerintahan Dalam Negeri sebagai bentuk komitmen dari Kemendagri dalam memfasilitasi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, ujarnya

Youlius Honesti dalam kesempatan itu juga menambahkan saat ini beberapa peserta sudah berada di Padang. Dan juga panitia dari Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri.

Mudah-mudah sesuai jadwal acara pembukaan Kotekrenbang Regional I di Padang dapat berjalan lancar. Kita terima kasih suport kawan-kawan OPD Sumbar sangat antusias menyukseskan acara ini, ujarnya.(rel)






PadangLintas Media News.
Mari kita sukseskan penyelenggaraan acara Rakor Pengawasan Arsip Nasional di Padang Sumatera Barat.  Ini juga keberhasilan pada tahun 2018 Arsip Nasional RI telah melaksanakan pengawasan kearsipan terhadap kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah provinsi/ kabupaten/ kota Se-Indonesia.

Sumatera Barat telah mendapat kehormatan untuk menyelenggarakan
Rapat Koordinasi Pengawasan Kearsipan Nasional tahun 2019.
Sekaligus penyampaian penghargaan kepada Kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota yang telah memperoleh penilaian hasil pengawasan dalam kategori”sangat baik” dan “baik”, serta penyerahan hasil pengawasan kearsipan tahun 2018 terhadap pemerintah daerah provinsi.Kata Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Drs. Alwis
kemaren.

Acara tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 27 Februari s.d  1 Maret 2019 di hotel pangeran beach padang Sumatera Barat. Peserta rapat berasal dari kementerian/ lembaga dan lembaga kearsipan daerah provinsi/ kabupaten/kota seluruh Indonesia dengan jumlah diperkirakan sebanyak 746 orang.Sebut Alwis.

"Tentunya acara sebesar ini akan manpu meningkatkan kunjungan wisata ke Sumatera Barat, walau masih dalam kondisi tiket pesawat yang masih tinggi",sebut Alwis.

Mudah-mudahan acara ini dapat berlangsung dengan baik. Kepada para panitia penyelenggaraan diharapkan melayani tamu dengan sebaik mungkin dan ini untuk kebaikan nama Sumatera Barat, ajaknya.

Sekretrlaris Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumbar Drs. Alfindri MSi juga menambahkan,  Sumatera Barat dalam kegiatan kali akan mendapat Penghargaan Penyelenggaraaan Kearsipan dengan kategori “baik” berdasarkan hasil pengawasan tahun 2018.

Akan hadir nantinya Kementerian / lembaga dan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota seluruh Indonesia. Serta lokasi acara di Pangeran Beach Hotel, Padang .Kata Alfindri.

,Adapun maksud dan tujuan dari Acara Rakor ini Menurut Alfindri adalah, untuk mengetahui sampai sejauh mana kualitas penyelenggaraan kearsipan di masing-masing Kementrian/ Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi/ kabupaten/ kota seluruh Indonesia.

Keberhasilan Sumatera Barat
dalam penyelenggaraan kearsipan yang mendapatkan penilaian hasil pengawasan kearsipan dengan kategori “ baik “.  Karena diketahui sementara itu masih banyak provinsi lainnya dengan kategori nilai “Kurang” bahkan “Buruk". Jelasnya.

Penghargaan ini tidak terlepas dari dukungan kerjasama yanga kawan-kawan di Badan Arsip serta para peneliti, dari berbagai pergurian tinggi di Sumatera Barat, pungkas Alfindri.(rel)







Padang,Lintas Media News.
Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Indonesia (APPSI) 2019, Sumatera Barat kembali dipercaya sebagai tuan rumah yang dilaksanakan di Hotel Grand Inna Padang mulai dari tanggal 20-22 Februari 2019.

Serahterima jabatan Ketua Umum APPSI dari Soekarwo gubernur Jawa Timur diberikan kepada Longki Djanggola gubernur Sulawesi Tenggara.

Longki Djanggola resmi menjabat sebagai ketua umum APPSI dengan ditandai penyerahan bendera APPSI dari ketua lama dengan yang baru dan sekaligus membuka acara Rakernas ini dengan pemukulan gendang oleh Ketua APPSI lama dan baru, Gubernur Sumbar, Ketua DPRD Sumbar, Gubernur Jawa Barat.

Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola menjabat APPSI ini selama lebih kurang 10 bulan ke depan, karena mengantikan Soekarwo habis masa jabatan gubernurnya pada 12 Februari lalu.

Longki sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Umum APPSI. Namun sesuai AD/ART, langsung menjadi Ketua Umum ketika ketua sebelumnya berakhir masa jabatan sebagai gubernur.

Rakernas kali ini mengangkat tema "Reformasi dan Kebijakan Strategi untuk Mendukung Pengembangan Produk Unggulan dan Kerjasama Antar Daerah" yang dihadiri oleh 21 gubernur se Indonesia, sementara 10 provinsi lagi diwakili oleh wakil gubernur dan Asisten Pemerintahan, Rabu 20 Februari 2019.

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menyampaikan, permasalahan mahalnya harga tiket pesawat dan bagasi berbayar sangat mengakibatkan penurunan jumlah wisata atau pengunjung ke Sumbar, ini sangat besar pengaruhnya terhadap perekonomian sumbar, mayoritas pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merugi besar.

"Bahkan, dampak kenaikan harga tiket menurunkan pendapatan UMKM di Sumbar hingga 40 persen," kata Irwan Prayitno.

Terkait persoalan itu, Gubernur Sumbar ini dan seluruh pemerintah daerah di Indonesia akan mengusulkan kepada pemerintah pusat, untuk mencari solusi. Terutama menurunkan harga tiket pesawat dan menghilangkan bagasi berbayar.

“Kita sudah membicarakan persoalan tiket pesawat ini hingga ke kementerian, sudah ada harga yang turun, tapi tetap saja belum memuaskan semua pihak,” ucapnya

Lebih lanjut gubernur Sumbar menyampaikan pada Rakerna ini telah menyediakan 30 stan yang menyuguhkan produk-produk unggulan dari UMKM di Sumbar yang bekerjasama dengan dinas perindustrian dan perdagangan, dengan harapan bisa lebih dikenal oleh provinsi lain.

”Kita memamerkan produk-produk unggulan kita agar undangan yang datang bisa melihat langsung produk tersebut, termasuk makanan khas dari Sumbar,” jelasnya.

"Saya berharap para tamu undangan untuk bisa lebih lama lagi di Sumbar, karena di Sumbar kaya akan desinasi wisata, seperti Kelok sembilan merupakan jembatan playover yang paling tinggi dan terpanjang di Indonesia, rumah adat ada di Pagaruyung, seribu rumah adat di Solok Selatan, Bukittinggi dengan Jam Gadangnya, Pulau Mandeh raja ampat sumbar dan banyak lagi yang lain," jelas Irwan.

Pada kesempatan Rakernas ini gubernur sumbar berharap ada tindaklanjut dengan kesepakatan seluruh pemerintah provinsi untuk mencari solusi terbaik, agar kunjungan wisatawan kembali banyak dan UMKM yang ada kembali bangkit dengan persoalan tiket mahal dan bagasi berbayar, serta menjalin kerjasama terkait produk unggulan di masing-masing daerah dan bidang Pariwisata dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat ke depannya.

Ketua APPSI dari  Gubernur Jawa Timur, Soekarwo mengatakan, bahwa kita hadir pada acara Rakernas ini merupakan salah satu wadah silahturahmi dan tempat komunikasi yang tepat untuk membangun pemahaman sama bagaimana pemerintah provinsi mengelola potensi daerahnya yang menyebar di seluruh provinsi di Indonesia.

Dalam APPSI kita bersama-sama membuat program untuk menuju kesejahteraan masyarakat melalui tiga upaya, yakni meningkatkan pemberdayaan masyarakat lewat kelembagaan, pelayanan publik, serta mengajak masyarakat secara bersama-sama atau partisipatoris guna menemukan solusi yang terbaik dan tepat untuk meningkatkan kesejahteraan.(rel)






Padang,Lintas Media News.

Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno mengharapkan.Semua Kepala daerah yang ada di Sumbar,harus ikut mengawasi pelaksanaan pemilihan umum ( pemilu) Tahun 2019 yang jati pada tanggal 17 April yang akan datang.

Beberapa tahap sudah berjalan mulai dari penganggarannya sampai dalam program pelaksanaan Pemilu tersebut, kita berharap Bupati dan Walikota dapat mengawasi OPD yang terlibat dalam kegiatan pemilu 2019.

Hal itu disampaikan  Gubernur  pada acara Rapat Koordinasi Evaluasi Kesiapan Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak tahun 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi Sumatera Barat di Auditorium Gubenuran, Rabu 20 Februari 2019.

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, pemerintah harus mempersiapkan diri yang tinggi untuk pemahaman situasi dan kondisi, memantau dari hari perhari tahapan penyelenggaran Pemilihan Umum Serentak tahun 2019.

Beberapa tahap yang telah berjalan mulai dari pencalonan hingga saat ini tahap kampanye terbatas. Selain itu tahap perbaikan data pemilih juga masih terus dilakukan agar seluruh masyarakat pemilik hak suara terdata dan tidak kehilangan hak pilih.

"Pendataan nama-nama calon hingga masa kampanye, kalau ada masalah harus segera diperbaiki, termasuk juga pengadaan logistik KPU seperti kertas suara dan kota suara harus sudah terkirim kesemua daerah di Sumbar ini, jangan sampai ada yang ketinggalan," ingat Irwan.

Gubenur juga menyampaikan,  termasuk kesiapan petugas dalam pengamanan logistik KPU, dalam hal ini secara teknis Satpol PP dapat mempersiapkan anggotanya dan siap dengan kondisi apapun, juga saya minta agar Satpol PP menseleksi petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang akan ditempatkan disetiap TPS-TPS.

"Kita juga berharap KPU dan Panwaslu OPD terkait siap menghadapi persoalan dalam penyelesaian sengketa Pemilu serta banyaknya isu-isu beredar terkait penyelenggaraan Pemilu 2019 yang membuat masyarakat resah, untuk itu pemerintah berharap agar pihak KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) cepat bertindak dan jangan terlalu lunak dalam penegakan hukum dalam hal penyelesaian sengketa Pemilu", ajak Irwan.

Kembali gubernur menekankan, kita harus menyiapkan segala sesuatu hal untuk suksesnya pesta demokrasi. Persiapan itu tidak hanya persiapan Logistik, petugas, sosialisasi, tapi juga persiapan-persiapan kalau terjadi kecurangan dan lainya termasuk ekses seperti demo polisi yang menertibkan dan termasuk ekses, diantaranya caleg yang gagal.

Jumlah Calon Legislatif (Caleg) di Sumbar  ada 7.000 se-Indonesia luar biasa banyaknya, dari 7.000 itu apakah tidak mungkin ada satu atau dua diantaranya gagal, akhirnya ia kecewa, sehingga bisa menimbulkan stress dan sakit jiwanya.

"Tentu ini akan kita siapkan juga rumah sakit yang menangani kasus ini. Jadi apapun akses yang akan terjadi kita perlu siapkan. Mengenai rumah sakit jiwa sudah dikoordinasikan, cuman nanti perlu ada penanganan khusus," tambah Gubernur sumbar.

Kemudian gubernur juga menyampaikan, mengenai para kepala daerah yang ikut kampanye, sesuai aturannya. Dalam lima hari kerja satu hari yang boleh melakukan kampaye, kalau ingin melanjutkannya harus pada Sabtu dan Minggu diluar jam kerja, dengan konteks izin dulu.

Dalam laporan singkat panitia Kepala Kesbangpol Sumbar Naswir, SH, MH menyampaikan penyelenggaraan tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019, yang bertujuan untuk mencari masukan demi perbaikan, serta menyamakan presepsi strategis dalam keamanan dan kelancaran penyelenggaraan Pemilu ke depan.

Semua bertujuan agar Pemilu tahun 2019 berjalan lancar, aman, dan dapat sebagai sarana masyarakat menentukan hak pilihnya demi kelangsungan penyelenggaraan Indonesia yang lebih baik, ujarnya.

Hadir dalam rapat evaluasi ini, Bupati dan Walikota se Sumatera Barat (Sumbar), Forkopimda se Sumbar, Kepala Kesbangpol se Sumbar, dan kepala Satpol PP se Sumbar, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan OPD yang terkait sebanyak 150 orang.(rel/st)



Padang,Lintas Media News.
Untuk menjaga ekosistem kawasan Danau Maninjau dan menyelamatkan danau dari pencemaran lingkungan,Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) mulai menyusun dan membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Zonasi Kawasan Danau Maninjau.
“ Dengan lahirnya Peraturan Daerah (Perda ) ini,  ditargetkan maksimal hanya 6000 keramba yang boleh beroperasi di danau ini",
Jelas Ketua Komisi IV DPRD Sumbar Suwirpen Suib saat melakukan rapat dengar pendapat dengan masyarakat salingka Danau Maninjau, Selasa (19/2) di Gedung DPRD Sumbar.
Menurut Suwirpen,dari tahun 2011 sampai sekarang telah ada 21.608 keramba yang melakukan ekploitasi sehingga merusak ekosistem danau,semua keramba yang beroperasi sekarang tersebar beberapa kawasan, diantaranya di Nagari Tanjung Sani, Sungai Batang serta Bayur.
Suwirpen juga mengatakan, upaya pengurangan KJA merupakan suatu langkah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui potensi wisata yang dimiliki Danau Maninjau.
Saat ini, dari semua keramba yang beroperasi, juga tidak semua yang dimiliki warga sekitar, melainkan banyak yang dimiliki oleh investor luar daerah, sementara masyarakat pribumi banyak yang bekerja pada mereka, dengan dilahirkan Perda ini diproyeksikan ekonomi masyarakat tidak bergantung dengan kekayaan biota danau namun lebih kepada potensi wisata.
"Untuk sementara memang ditargetkan 6000 , namun nantinya bisa saja menjadi 2000 keramba ,” tegas politisi Demokrat tersebut.
Politisi Partai Demokrat itu menyebutkan, dari segi pariwisata, Danau Maninjau merupakan destinasi ekowisata dengan berbagai daya tarik yang dahulunya banyak diminati oleh turis lokal maupun mancanegara, namun belakangan ini kunjungan semakin sedikit karena air danau mulai tercemar disebabkan banyaknya KJA.
"Agar Danau Maninjau bisa kembali ditata untuk kepentingan pariwisata, ke depan kami harap keberadaan Perda ini efektif mengaturnya," tutup Suwirpen.
Sementara itu, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Provinsi Sumbar, Nanang mengatakan, kerusakan yang dialami Danau Maninjau dimulai pada tahun 2011, dari hasil penelitan para ahli mengatakan, untuk membersihkan kembali danau butuh waktu hingga 25 tahun. Semenjak tercemarnya danau banyak biota laut yang mati sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap.
"Di Indonesia sendiri Maninjau masuk dalam 15 danau yang butuh ditata, karena keindahannya sudah banyak diekploitasi dan mengakibatkan danau tercemar,” ucapnya.
Tokoh masyarakat kawasan Danau Maninjau, Azwar Nur menjelaskan,selain keramba, persoalan limbah rumah tangga yang banyak dibuang ke Danau Maninjau  dan menjadikan pemandangan yang tidak enak dilihat wisatawan juga perlu mendapat perhatian.
"Kami minta pengelolaan limbah rumah tangga harus masuk dalam konten Ranperda Zonasi Danau Maninjau, sehingga kebersihan danau bisa terjaga,”katanya.
Rapat kerja pembahasan Ranperda Zonasi Kawasan Danau Maninjau tersebut dipimpin langsung Ketua Komisi IV Suwirpen Suib dengan anggota Komisi IV yang hadir Suhemdi Lubis,Morrison,Rafdinal,Saidal Masfiyuddin,Sabar AS dan Burhanuddin Pasaribu.(Sri)







Padang,Lintas media.
Peran dan fungsi Kebudayaan sangat penting karena dalam memajukan pembangunan daerah, dan diketahui sebagian besar daerah di Indonesia memiliki kekayaan budaya yang beragam, termasuk di Sumatera Barat.

Dan kebudayaan juga mampu menjadikan sebuah daerah menjadi lebih menarik, dikenal dan mampu meningkatkan kehidupan masyarakatnya, contohnya budaya tabuik di Pariaman, setiap tahun menjadi daya tarik wisatawan dalam negeri atau luar negeri yang datang untuk menyaksikan atraksi kebudayaan tersebut.

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit saat membuka rapat sinkronisasi program dan kegiatan urusan kebudayaan 2020 dan integrasi pelaksanaan kegiatan 2019 di kantor Dinas Kebudayaan Sumbar, Selasa (19/2/2019).

Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul juga menyatakan, hingga saat ini masih ada kepala daerah di Sumbar yang mengganggap bidang kebudayaan tidak penting.

"Sebelum acara dimulai, kami sempat berdiskusi dengan beberapa peserta, faktanya masih ada instansi di Kabupaten/ Kota hanya menempatkan bidang kebudayaan pada eselon IV dan ada pula di "cantolkan" pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain" ungkapnya.

Wagub juga menjelaskan, untuk kedepan bidang kebudayaan sangat tergantung kepada daerah masing-masing untuk meletakkan kebudayaan tersebut di posisi mana.

"Kalau kami di Provinsi sudah jelas meletakkan kebudayaan di posisi utama, ini dibuktikan dengan tertuang didalam visi dan misi Gubernur dan Wagub 2016-2021, serta adanya instansi khusus membidangi kebudayaan, yakni Dinas Kebudayaan" ujarnya.

Untuk di Sumatera Barat sendiri, Wagub mengatakan kebudayaan yang ada di daerah Sumatera Barat memiliki keunggulan masing-masing dan itu mempunyai nilai yang tinggi di mata sejarah dan kebudayaan.

"Namun hingga sekarang masih ada keunggulan budaya tersebut belum tercatat di Kementeriaan Pendidikan Kebudayaan dan Kebudayaan RI, seperti pembuatan tato tertua, yaitu di Siberut, Kepulauan Mentawai. Dan Hal ini merupakan tugas bagi kita bersama" katanya. 

Sementara itu, dalam laporan panitia yang disampaikan Sekretaris Dinas Kebudayaan Yudha Prima mengatakan, peserta kegiatan berasal dari Kabupaten/ Kota se Sumatera Barat, dan akan dilaksanakan dari tanggal 19-21 Februari ini.

"Untuk narasumber kita menghadirkan Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi pada Dirjen Kebudayaan, Christriyati Ariani serta Kepala Dinas Kebudayaan Sumatera Barat sendiri, Ranti Gemala" tutupnya.(rel)









Padang.Lintas Media.

Hari jadi bagi suatu daerah,tidak hanya sebagai simbol atau tonggak kelahiran daerah yang akan diperingati,akan tetapi merupakan ujud kebanggaan dan kecintaan masyarakat terhadap daerahnya.Dengan demikian,hari jadi bagi daerah akan memiliki makna dan arti yang sangat penting  untuk menumbuhkan rasa cinta dan bangga terhadap daerah.

Demikian disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar Hendra Irwan Rahim saat membuka konsultasi publik Ranperda tentang Hari Jadi Provinsi Sumatera Barat di ruangan sidang utama DPRD Sumbar kemaren.

Dikatakan Hendra.berkenaan dengan hal tersebut diatas,anggota DPRD Sumbar melalui hak yang dimilikinya yaitu hak untuk mengusulkan pembentukan perda,menggagas usul prakarsa Ranperda tentang hari jadi Provinsi Sumatera Barat.

"Dengan adanya perda ini nantinya,pada setiap tahun masyarakat dapat memperingatinya,sekaligus merupakan wahana untuk mempererat silaturahmi masyarakat Sumatera Barat",jelas Hendra.

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah,penetapan hari jadi daerah sepenuhnya menjadi urusan daerah masing-masing.Secara umum menurut Hendra,penetapan hari jadi ini mengaju kepada perjalanan sejarah suatu daerah dan dari perjalanan sejarah tersebutlah dapat ditetapkan sebuah momentum yang dapat disepakati bersama untuk ditetapkan sebagai tonggak hari jadi atau hari kelahiran  daerah tersebut.

Hendra menyebutkan.Sesuai dengan mekanisme pembahasan ranperda,maka DPRD melaksanakan konsultasi publik ini dalam rangka pembahasan Ranperda tentang Hari Jadi Provinsi Sumatera Barat ini.

Dari konsultasi publik ini,selaku Ketua DPRD Hendra mengharapkan.Hendaknya dapat diperoleh masukan-masukan dan informasi terkait dengan sejarah lahirnya provinsi Sumatera Barat.Informasi bukti-bukti tersebut dapat dipertanggungjawabkan,sehingga tidak menjadi permasalahan dikemudian hari.

"Kami yakin dan percaya,dengan kehadiran tokoh-tokoh masyarakat,ahli-ahli sejarah dan ahli-ahli pemerintahan,baik dalam kapasitas sebagai Nara sumber maupun sebagai peserta konsultasi publik,akan dapat melahirkan sebuah kesepakatan untuk menetapkan momentum atau kejadian sebagai tonggak hari jadi atau hari kelahiran Provinsi Sumatera Barat",harap Hendra.(Sri)









Padang,Lintas Media News.
Satuan Perlindungan Masyarakat, ( Satlinmas) Kabupaten/ Kota se Sumatera Barat mesti lakukan pengawasan dan pengaman terhadap penyelenggara pemilihan umum (Pemilu) baik itu pemilihan legeslatif (Pileg) maupun pemilihan presiden (pilpres)  tahun 2019. Dalam bertindak Satlinmas  mesti melakukan berkoordinasi dengan pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawasan Pemilu (Panwaslu).

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit pada acara Sosialisasi peran dan fungsi Satlinmas dalam penyelenggaraan peleg dan pilpres 2019, di Padang, Selasa (19/2/2019).

Lebih lanjut Wagub menyampaikan sejalan dengan UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu  terkait penugasan Satlinmas dalam penanganan ketenteraman,  ketertiban  dan keamanan penyelenggaraan pemilu.

Dalam upaya peningkatan kesiapsiagaan jelang pemilu tahun 2019 Kemterian Dalam Negeri (Kemendagri)  telah mengeluarkan surat edaran no.300/9890/SJ, tanggal 14 November 2018 tentang peningkatan kesiapsiagaan dan keterlibatan Satpol PP dan Satlinmas dalam rangka pelaksanaan pemilu tahun 2019, kiranya seluruh jajaran Satpol PP dan Satlinmas senantiasa meningkatkan kesiapsiagaan menjaga ketertiban umun dan ketentraman masyarakat  serta perlindungan masyarakat di daerah masing-masing.

Disamping itu Satpol PP dan Satlinmas harus bersikap proaktif mencermati gelagat dinamika  diwilayah demi menjaga stabilitas dan keamanan jelang pesta demokrasi dan tetap konsisten menjaga citra dan wibawa pada saat penyelenggaraan pemilu, himbau Nasrul Abit.

Nasrul Abit juga menyampaikan, Satlinmas juga melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap pelaksanan pemilu itu sendiri. Jangan ada kecurangan saat pencoblos dan hal-hal perbuatan kesengajaan memenangkan seseorang atau yang lainnya.

Segera laporkan dan berkoordinasi kepada Bawaslu dan KPU jika terjadi pelanggaran, atau kejadian situasi menjadi instabilitas keamanan dan hal-hal yang merusak tatanan penyelenggaraan pesta demokrasi, ujarnya.

Wagub Nasrul Abit juga menyampaikan bagaimana Satpol PP dan Satlinmas juga mengawasi jika ada ASN yang tidak netral dalam penyelenggaraan pemilu. Dan juga pengamatan dan pengawasan dilakukan terhadap tidak boleh mempergunakan fasilitas pemerintah dalam kampanye pemilu sesuai aturan yang berlaku.

Kemudian Satpol PP dan Satlinmas juga diharapkan membantu mensosilisasikan penyelenggaraan pemilu bagaimana animo masyarakat untuk datang ke TPS memberikan hak suara semakin lebih baik, jika perlu di Sumatera Barat dapat mencapai 80 persen dari target KPU 70 persen.

Makin tingginya animo masyarakat dalam keikutserta dalam penyelenggaraan pemilu merupakan salah satu kesuksesan yang diharapkan disamping juga rasa aman,  tertib dan nyaman dalam pesta demokrasi ini.

Semoga penyelenggaraan pemilu 2019 nanti dapat menghasilkan presiden dan wakil presiden serta anggota legislatif yang amanah dan memperhatikan kemajuan bangsa serta mewujudkan kesejahteraan rakyat, harapnya.

Hadir dalam kesempatan itu Kepala Satpol PP dan Damkar Sumbar, Zul Aliman, SH, Kepala Kesbangpol Drs. Nazwir serta utusan Satlinmas Kab/ko se Sumatera Barat.(rel)




Padang,Lintas Media.
Memanfaatkan reses masa persidangan pertama Tahun 2019,Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar Endarmy jemput aspirasi masyarakat ke Daerah Asal Pemilihan (Dapil)nya yaitu Dapil II Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman.

Dari kunjungan reses perorangan ini,Endarmy menjelaskan.Di Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman masih banyak masyarakat kurang mampu yang tidak terdata pada Basis Data Terpadu (BDT) untuk menerima batuan Program Keluarga Harapan (PKH).

"Hal itu yang masih menjadi persoalan pada daerah.Khusus untuk Kabupaten Padangpariaman, verifikasi hendaknya dilakukan kembali,  banyak masyarakat  yang mengeluh tidak mendapatkan bantuan pemerintah pusat tersebut,” Kata Endarmy padan Lintas Media baru-baru ini.

Menurut Endarmy,proses pendataan harus dilakukan seobjektif mungkin , jangan masyarakat yang tidak layak dibantu mendapatkan PKH, pemberian bantuan hendaknya tepat sasaran sehingga program berjalan lebih  optimal.

Ketika menjemput aspirasi ke tengah masyarakat, banyak masukan agar proses pendataan BDT kembali dilakukan. Berangkat dari hal ini, pihaknya melakukan upaya meminta Kartu Keluarga (KK) serta KTP agar mereka yang layak dibantu ini mendapakan haknya.Kata Endarmy.

Bantuan PKH juga digunakan untuk modal usaha bagi masyarakat kurang mampu, langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan ekonomi mereka, hakikat dari program PHK adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tidak mampu mencukupi ekonominya.

Dari hasil reses yang dilakukan di Padang Pariaman dan Kota Pariaman Endarmy menjelaskan. Banyak masyarakat mengeluhkan proses validasi penerima bantuan dan pola distribusi penyaluran batuan tersebut tidak sesuai dengan data yang ada di masyarakat.

“ Saya terjun langsung ketengah masyarakat, banyak yang menanyakan bagaimana proses pendataan, kenapa yang layak dibantu tidak dibantu, “ ujar Endarmy.

Menurut Endarmy,untuk mendapatkan bantuan Kementrian Sosial setiap masyarakat yang kurang mampu masuk dalam Basis Data Terpadu (BDT), proses validasi BDT sering dipertanyakan masyarakat karena dianggap kurang akurat, sharusnya BDT ini kembali diperbaharui untuk penerima PKH,  BDT sekarang masih menggukan data lama, sehingga tidak mengetahui apakah mereka layak atau sudah tidak layak.

 “Jangan ada unsur kepentingan dan dimanfaatkan oleh golongan tertentu,banyak masyarakat mengeluhkan, proses untuk mendapatkan bantuan yang pendataan mulai dari tingkat RT hingga Lurah, hanya diberikan kepada orang terdekat saja , sehingga yang pantas menerima seolah terabaikan",sebut Endarmy politisi Nasdem.

Endarmy menambahkan, masyarakat juga  Hal penting yang mesti diingat oleh masyarakat dalam peraturan pemerintah pusat dalam penerimaan PKH, BDT akan selalu diperbaharui sebanyak dua kali dalam satu tahun.Setiap warga yang masuk dalam BDT tidak hanya menerima bantuan dari Kemensos , namun juga bantua dari anggota dewan melaui dana aspirasi.(Sri)







Padang,Lintas Media News.
Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit berharap, yang masuk dalam tim kafilah Sumatera Barat itu merupakan Qori dan Qoriah terbaik.Tidak ada lagi alasan anak si anu, jika tidak dengan kualitas terbaik jangan dimasukan. Jangan memunculkan kecemburuan atau persepsi buruk, karena itu seleksi yang dilakukan itu transpasran juga nilai kualitasnya.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Nasrul Abit pada acara pelatihan Qori/Qori'ah, Musafir/Mufasirah, dan Hafiz/Hafizah, di Asrama Haji Padang, Senin (18 Februari 2019).

Wagub Sumbar itu juga menambahkan, sadarilah bagi kita semua terpilihnya nanti tim kafilah Sumatera Barat mesti juga dilihatkan bagaimana dalam diri ada semangat menjaga nama baik daerah dan tekat memberikan prestasi terbaik untuk masyarakat Sumatera Barat.

Kita menyadari betapa sedihnya kita pada penyelenggaraan MTQ ke XXVII tahun 2018 dari rangking 7 turun menjadi rangking 14, dua kali lipat. Mari kita jadikan pengalaman tahun lalu itu semangat untuk bangkit ada disetiap tim kafilah MTQ Nasioanal ke XXVIII Sumatera Barat,  apalagi kita menjadi tuan rumah.

Seleksi dan pemilihan tim kafilah mestilah mengedapan potensi dan prestasi qori dan qoriah kita.  Saat ini ada 194 orang yang ikut pelatihan dan seleksi hingga bulan Mai,  kemudian kembali ke daerah masing-masing. Tanggal 15 Juni kita menyelenggarakan MTQ Provinsi di Kota Solok. Akan ada pembuktian prestasi dari hasil MTQ tersebut.

Karena itu diharapkan kepada para Qori dan Qoriah berjuang, berusaha dan berlatih sebaik mungkin untuk masuk tim kafilah MTQ Sumatera Barat agar mampu berikan yang terbaik bagi nama baik daerah dipentas nasional,  seru Nasrul Abit.

Wagub Nasrul Abit juga sampaikan,  kita sangat mendukung dalam pelatihan qori/qori'ah, Musafir/Mufasirah, dan Hafiz/Hafizah ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan kualitas dan kemampuan, sekaligus dalam rangka persiapan penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) tingkat Nasional Di Sumatera Barat.

Kita berharap dalam pelatihan ini, para qori/qori'ah, Musafir/Mufasirah, dan Hafiz/Hafizah dapat mengukir prestasi, yaitu juara umum atau minimal masuk tiga besar pada MTQ Nasional XXVIII tahun 2020, untuk kebanggaan masyarakat  Sumbar.

Tentu ada beberapa tahap yang harus kita lakukan dalam, seperti : seleksi calon Kafilah Sumbar yang dilakukan oleh pelatih daerah maupun nasional, dan benar-benar terbaik.

"Jumlah pelatihan kita siapkan sebanyak 15 kali di tahun 2019, terus untuk tahun 2020 pelatihan kita lakukan di Jakarta selama tiga bulan, selanjutnya TC di Padang sebanyak 10 kali," jelas Wagub.

Dalam laporan Kepala Biro Bina Mental dan Kesra Sumbar Drs. Syaifullah, MM, menyampaikan, bahwa kegiatan pelatihan qori/qori'ah, Musafir/Mufasirah, dan Hafiz/Hafizah yang bertema "Tingkatkan Kualitas dan Prestasi Peserta Kafilah Sumatera Barat" diadakan tahap I, tanggal 18 s/d 21 Fabruari 2019 di Asrama Haji Padang.

Peserta pelatihan qori/qori'ah, Musafir/Mufasirah, dan Hafiz/Hafizah berjumlah 194 peserta dengan mendatangi 15 orang pelatih tingkat nasional yang kita minta dapat membagi ilmunya kepada para peserta, agar memiliki kualitas standar secara nasional, harapnya.

Hadir dalam acara tersebut, Kepala Biro Bina Mental dan Kesra Sumbar Drs. Syaifullah, MM, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Barat H. Hendri, S.Ag, M.Pd,  Ketua harian LPTQ Sumbar dan pengurus, para pelatih nasional dan daerah serta para peserta pelatihan dan seleksi tim kafilah MTQ Sumbar. (rel)










AgamLintas Media News
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengapresiasi gagasan berlian Komandan Resort Militer (Korem) 032 Wirabraja Brigjen Kunto Arief Wibowo bersama anggotanya melakukan berbagai hal perbaikan lingkungan dengan teknologi mikroba Bios 44, termasuk saat ini rencana perbaikan lingkungan danau Maninjau Agam.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit disela-sela acara Sosialisasi Bios 44, menjaga alam, mengatasi keramba danau Maninjau dan lahan gambut untuk kesejahteraan rakyat Sumatera Barat, di ruang rapat Dandim 0304 Agam Bukittinggi, Senin (18/2/2019).

Lebih lanjut Wagub Nasrul Abit menyampaikan, kita selama in tahu kondisi danau Maninjau yang telah tercemar karena tumpukan makanan ikan, karena begitu banyak karamba yang mencemari danau.

Berbagai analisa telah dilakukan dan solusi dengan biaya cukup besar oleh Kementerian ESDM dan Kementerian PUPR, namun semua terkendala karena ada permintaan pusat agar mengurangi jumlah karamba menjadi 6000 saja.

Sementara jumlah karamba telah mencapai 17.000 karamba dan disisi Peraturan Daerah ini juga tidak sesuai,  sehingga sampai hari ini menjadi vakum tidak ada tindak lanjut.

Sekarang muncul gagasan besar dari Korem 032 Wirabraja ingin membantu menetralisir kembali alam lingkungan danau Maninjau dengan teknologi mikroba Bios 44. Beberapa percobaan dalam skala kecil telah dilakukan, baik soal air danau maninjau dan lahan gambut sawit dan telah berhasil, air dapat dinetralkan dan kebun sawit yang kurang produktif dalat produktif kembali, ungkap Nasrul Abit.

Danrem 032 Wirabraja Brigjen Kunto Arief Wibowo dalam kesempatan itu juga menyampaikan, Bios 44 telah memberikan solusi di beberapa tempat di Sumatera Selatan, dan berharap ini juga akan dapat terjadi di Sumatera Barat.

Penemuan Bios 44 berawal dari adanya permasalahan kebakaran hutan dan lahan di Sumsel. Sebab, sebelum 2006, kerap terjadi kabut asap. Hal itu mengganggu persiapan Asian Games 2018 dan TNI kemudian bekerja sama dengan Prof. Muhammad Tamim Pardede, pakar biokimia molekular.

Bios 44 yang merupakan paduan mikroorganisme akan memperkecil hingga menutup rongga-rongga lahan gambut. Karena itu, lahan tersebut tidak akan mudah terbakar.

Memang, Bios 44 berfungsi menormalisasi lahan untuk kembali seperti semula. Inovasi itu sebenarnya sangat sederhana. Bahan-bahan yang dipakai mudah didapat. Misalnya, air, ragi, susu bubuk, cornet beef, dan gula pasir dan waktu pembuatan sekitar sebulan.

Biaya penemuan itu juga tidak besar. Semua diupayakan dari satuan Korem yang ada kami beriyur bersama, bahkan, tak ada kendala signifikan dalam penelitian Bios 44.

’’Jika ada niat baik, semua lancar,’’ ujar Danrem 032 Wirabraja Brigjen Kunto Arief Wibowo.

Komandan Kodim 0304/Agam Letkol Kav. Salim Kurniawan Dewantara, SE, SH dalam kesempatan itu juga menyampaikan, danau Maninjau merupakan danau vukanik yang merupakan potensi kekayaan alam yang ada di kabupaten Agam. Pesona danau Maninjau telah mengundang kekaguman para wisatawan mancanegara.

Dan masyarakat disekitar danau secara turun temurun telah mendapat manfaat dari keberadaan danau Maninjau ini, berupa ikan dan air untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk meningkatkan produksi ikan karamba Korem 032 Wirabraja telah memberikan terobosan melalui program Bios 44, ujarnya.

Letkol Kav. Salim Kurniawan Dewantara juga menambahkan dari hasil uji coba Bios 44 pada air danau Maninjau ada sampel air Danau Maninjau sebelum diberi Bios 44 pemeriksaan oleh UPTD Laboratorium kesehatan Padang menunjukan bahwa kandungan nitrogen dalam bentuk amoniak dan nitrit di Danau Maninjau sangat tinggi melebihi standar yang ditetapkan Kementrian Lingkungan Hidup. 

Kandungan teloransi amoniak hanya dibawah 0,02 miligram perliter, terindentifikasi di danau Maninjau 0,037 miligram perliter.

Hadir dalam kesempatan tersebut Danrem 032 Wirabraja, beberapa dandim, Kadis Perikanan dan Kelautan Ir. Yosmeri, Kadis Lingkung Hidup, Ir. Siti Aisyah, MSi, Kadis PSDA, BPBD Sumbar, Dinas PUPR. (rel)








Padang,Lintas Media News.
Aparatur Sipil Negara (ASN) agar menjaga netralitasnya, jangan ikut serta juga membagikan postingan apa lagi memberikan komentar terhadap calon legislatif maupun calon Presiden dan Wakil Presiden dimedia sosial dan grouo-group whastaap.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit dalam sambutan pada upacara bendera priodik bulan di halaman kantor Gubernur, Senin (18/2/2019).

Lebih lanjut Nasrul Abit sampaikan, sudah banyak teman-teman kita yang terkena masalah ini dan tentunya akan tersandung masalah hukum. Ini tentu tidak baik dalam pengabdian sebagai seorang ASN yang dalam aturan mesti netral, menjaga stabilitas nasional.

Biarlah tim sukses, partai politik atau masyarakat yang hinggar bingar dalam penyelenggaraan pesta demokrasi pemilu ini. Jadi ASN yang menjaga dan menyuksesan penyelenggaraan  pemilu 2019 dengan rasa badunsanak di Sumatera Barat, ujar Nasrul Abut.

Nasrul Abit juga menyampaikan, ASN Sumatera Barat juga diharapkan mensosialisasikan penyelenggaraan pemilu 2019, agar berjalan damai,  aman, tentram serta masyarakat beramai ramai memberikan suarannya di TPS pada tanggal 17 April 2019 yang tinggal beberapa hari lagi.

Mari kita suksesnya Pemliu 2019 di Sumatera Barat, secara badunsanak,  jaga keamanan dan ketertiban dilingkungan masing-masing. ASN mesti ajak masyarakat agar tidak melakukan ujaran kebencian, fitna, caci maki atau menghina satu sama lainnya.

"Siapapun yang terpilih nanti,  itulah yang terbaik dan semoga pemimpin terpilih adalah pemimpin yang mencintai rakyatnya ", ujar Wagub Nasrul Abit mengakhiri.(rel)










Jakarta,Lintas Media News. Rencana pembukaan jalan di Kabupaten Kepulauan Mentawai dan rencana pengoperasian pelabuhan Teluk Tapang telah dibahas dan secara prinsip telah disetujui oleh Kementerian Koordinator Maritim (Kemenkomaritim) hari ini.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit setelah Mengikuti Rapat Koordinasi rencana pembukaan jalan di kabupaten Kepulauan mentawai dan Rencana Pengeporasian Pelabuhan Teluk Tapang di Kabupaten Pasaman Barat di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia, Jum'at siang (15/2/2019).

Wagub Nasrul Abit lebih lanjut menyampaikan,  dalam rangka mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Sumatera Barat khususnya untuk kegiatan pembukaan jalan dikabupaten Kepulauan  Mentawai disampaikan kepada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman pada prinsipnya mendukung  kerjasama antara PUPR dan TNI AD.

Kerjasama PUPR dengan TNI AD ini mengerjakakan pembukaan lahan 187 km sedangkan 23 km sudah dalam tahap pekerjaan ditahun 2019, ungkapnya

Sementara Deputi Bidang Infrastruktur Ridwan Djamaluddin juga mengingatkan agar kerjasama mengacu  kepada peraturan yang berlaku, dalam tahap pelelangan menyesuaikan dengan mekanisme kerjasama MoU antara Menteri PUPR dan Panglima TNI.

Perjanjian kerjasama (PKS) antara kepala balai pelaksana jalan Nasional II dengan Direktur Zeni TNI AD, kontrak antara Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK) dengan Perwira pelaksana, ujarnya.

Disisi lain Wakil Gubernur  Sumbar Nasrul Abit juga dalam rapat menyampaikan ada akses jalan sejauh 42 km menuju pelabuhan teluk Tapang, dan telah disediakan anggaran sebesar Rp40 miliar untuk renovasi jalan dan membangun insfrastruktur tambahan pelabuhan.

Namun dari pihak pemkab Pasaman dan pemprov Sumbar belum memiliki tenaga ahli untuk mengelola pelabuhan teluk Tapang.

Untuk itu pemprov Sumbar mengusulkan kerjasama kepada kementerian  perhubungan melalui perantara kementerian kemaritiman untuk mengelola pelabuhan teluk Tapang tersebut, ungkapnya

Wagub Nasrul Abit juga meminta agar pihak kementerian perhubungan membalas surat penawaran yang telah dikirim oleh gubernur Sumbar dan segera menerbitkan izin prinsip agar penanganan terhadap pelabuhan teluk Tapang dapat segera dilaksanakan.

Hal ini juga sebagai tindak lanjut dari persetujuan secara lisan antara Gubernur Sumbar dengan  Menteri Perhubungan pada pertemuan sebelumnya, harap Nasrul Abit.

Rapat dihadiri  oleh kementirian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian  PUPR, Kementerian Perhubungan dan PT. Pelindo II. (rel)






Solok,Lintas Media News.
Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno membuka kejuaraan Karate Terbuka tingkat Sumatera Barat (Sumbar) "Solok Madinah Championship" dalam rangka Walikota Cup II di Gelanggang Olahraga Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, Jumat (15/2/2019).

Jadikan bertanding untuk selalu menjaga sportifitas, disamping itu untuk mencari bibit-bibit atlet baru yang diharapkan menjadi karateka yang berprestasi, sekaligus untuk persiapan atlet jelang mengikuti Pra Pekan Olahraga Nasional (PON) tahun ini dan bisa menjadi atlet PON nantinya.

Hal ini disampaikan oleh Gubernur Sumbar dihadapan 525 karateka pada saat pembukaan yang dihadiri oleh Walikota Solok, Wakil Walikota Solok, Forkopimda, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Solok, OPD Solok, Ketua FORKI Sumbar, Dewan Wasit, Pelatih, Official dan 100 undangan lainnya.

Dalam sambutannya, gubernur memberikan apresiasi dengan banyaknya karateka yang mengikuti dan jadikan kompetisi ini sebagai uji kemampuan bagi atlet-atlet dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas untuk meraih prestasi dan sekaligus ajang silaturahmi.

"Saya berharap dari kejuaraan ini bisa berkelanjutan, agar menghasilkan karateka yang berprestasi di tingkat nasional dan internasional yang akan mengharumkan nama Sumbar," kata Gubernur.

Sementara itu Walikota Solok Zul Elfian menyampaikan Kejuaraan Karate Terbuka tingkat Sumbar memperebukan piala bergilir Walikota Solok dengan tujuan mengasah dan menguji kemampuan atlet karate di Sumbar, mempersiapkan calon atlet berprestasi dan mencari bibit-bibit atlet karate menuju Kejuaraan Nasional 2019.

"Kejuaraan ini kami berikan nama Solok Madinah Championship, memperebutkan tropy bergilir dengan hadiah total 55 juta, mulai dari tanggal 15 - 17 Februari 2019 bertempat GOR Tanjung Paku Kota Solok dengan pengawasan Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia ( FORKI) Sumbar," kata Zul Elfian.

"Junjung tinggi sportivitas dan raih kemenangan serta jauhi narkoba," ujar walikota.(rel/*b)






Padang,Lintas Media News.
Sesuai dari data pertumbuhan ekonomi Sumbar pada tahun 2016 sebesar 5,27 persen, tahun 2017 sebesar 5,92 persen dan tahun 2018 sebesar 5,14 persen, berarti pertumbuhan ekonomi kita turun sebesar 0,56 persen dibanding tahun lalu, hingga pertengahan Februari 2019.

Ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit dalam sambutan acara Rapat koordinasi (Rakor) penyusunan program dan kegiatan industri dan perdagangan tahun 2020 dengan Bappeda dan Dinas Perindag kabupaten kota se Sumatera Barat di Hotel Axana Padang, Kamis (14/2/2019).

Acara Rakor ini dihadiri Dinas yang membidangi industri dan perdagangan, Bappeda kabupaten dan kota se sumbar dan Dinas Perindag Sumbar dengan jumlah diperkirakan 100 peserta.

Wagub Nasrul Abit jelaskan,  ini terjadi selisih penurunan di sektor industri dan Usaha Mikro dan Menengah Kecil (UMKM) yang otomatis mengurangi pendapatan masyarakat.

"Tentu kita harus mencari penyebabnya, tidak bisa kita menyalahkan semuanya ke provinsi, tetapi kabupaten dan kota juga ikut andil dalam penurunan ini," ucapnya.

Menurut Wagub, salah satu penyebabnya adalah terjadinya penurunan disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari mahalnya harga tiket pesawat yang berdampak pada kunjungan wisatawan, legalitas industri dan produk UMKM, serta berbagai persoalan lainnya.

Untuk sektor pariwisata juga hendaknya terus melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk dengan Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA), untuk mendorong turis asing berkunjung ke Sumbar, sekaligus upaya untuk meningkatkan industri dan perdagangan ini, diantaranya adanya legalitas sertifikasi halal produk industri dan perdagangan, termasuk rumah makan, restoran, dan perhotelan.
“Selain itu dari sektor industri perlu legalitas sertifikat halal yang baru ada sekitar 14 yang sudah sertifikasi halal, tentu ini sangat kecil, artinya ini perlu ditingkatkan agar semua produk-produk yang dihasilkan oleh industri rumah tangga dan UMKM terjamin. Pentingnya legalitas halal untuk industri, agar yang datang ke Sumbar benar-benar nyaman dan aman dan tidak perlu lagi merasa ragu dengan produk-produk yang ada,” ujarnya.

Nasrul Abit juga katakan,  dalam suatu pekerjaan di instansi harus ada suatu program perencanaan yang matang, ini dalam rangka perencanaan dan singkronisasi anggaran provinsi dengan kabupaten dan kota.

"Dimana nanti dijadikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) yang mempunyai batas waktu akhir Mei 2019 ini, seharusnya bulan Februari ini sudah ada yang masuk," harapnya.

Sementara itu Kepala Disperindag Sumbar Asben Hendri melaporkan Rakor penyusunan program dan kegiatan industri dan perdagangan tahun 2020 bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam pelaksanaan kebijakan dibidang industri dan perdagangan dan menyusun program dan kegiatan industri dan perdagangan tahun 2020 untuk diusulkan tingkat kabupaten, kota, provinsi sesuai dengan prioritas nasional.

"Nanti dari hasil Rakor ini dapat menghasilkan usulan program dan kegiatan baik dari kabupaten dan kota maupun dari provinsi yang mengacu pada kegiatan prioritas nasional dan meningkatkan pelaksanaan pembinaan terhadap pelaku usaha industri dan perdagangan," kata Asben.(rel)





Padang,Lintas Media News.
 Upaya pemberantasan perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) yang dilakukan oleh Pemprov Sumbar sebagai sesuatu hal yang diperbolehkan, selama dalam prakteknya tidak melibatkan tindakan persekusi dan diskriminasi.

Hal ini disampaikan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Pusat, Ahmad Taufik Damanik dan Komnas HAM perwakilan Sumatera Barat (Sumbar) Firdaus melakukan kunjungan sekaligus audiensi dengan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit di ruang kerja,  dengan didampingi oleh Kepala Kesbangpol Naswir, Kamis (14/2/2019).

Ahmad Taufik Damanik juga menjelaskan, pemberantasan prilaku LGBT di bolehkan,  selama kedua hal tersebut dapat dijamin oleh peraturan daerah, maka sesungguhnya daerah tersebut telah melindungi hak asasi masyarakatnya.

" Sehingga, apabila Pemprov Sumbar ingin melindungi masyarakat dan generasi mudanya dari tindakan atau perilaku yang menurutnya telah melanggar norma-norma agama dan budaya yang dianut, ia menilai hal itu memungkinkan untuk dilaksanakan," ujarnya

Ahmad juga mengatakan hal sama juga berlaku terhadap aturan penggunaan jilbab bagi siswa muslim di Sumbar. Ia menegaskan, selama aturan ini dimaksudkan sebagai proses edukasi, maka hal tersebut sama sekali tidak melanggar HAM.

"Ketika orang tuanya melakukan pemukulan terhadap anaknya, saat anaknya tidak menggunakan jilbab, atau tidak melakukan sholat, puasa, dan lain-lain, timbul tindak kekerasan di sana, itu baru melanggar HAM," ucap Ahmad.

Ketua Komnas HAM juga menegaskan menurut kami sah-sah saja, sejauh tidak kekerasan terhadap kelompok-kelompok LGBT atau pihak manapun yang terlibat di dalamnya.

"Jadi penerapan hukumnya harus menghindari praktek-praktek kekerasan. Kemudian juga tidak boleh ada diskriminasi. Dalam artian, para pelaku LGBT harus tetap memeroleh atas fasilitas publik, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan lain sebagainya," ungkapnya.

Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit juga menerangkan, ada dua hal permasalahan yang terjadi di Sumbar yaitu tentang kuatnya pengaruh agama Islam terhadap pembangunan, masyarakat sangat fanatik dengan agama Islam dan permasalahan Lesbian, Gay Biseksual dan Transgender (LGBT).

" Masyarakat Sumbar identik masyarakat minang amat fanatik terhadap agama Islam, karena hampir mayoritas memeluk agama Islam, hampir 100 persen, karena sejak dulu. Suku Minangkabau terkenal dengan filosofi "Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah" (ABS-SBK) dan Syarak Mangato Adaik Mamakai. Hal ini tertuang dalam Sumpah Sati Bukik Marapalam terjadi tahun 1403 Masehi yang merupakan bentuk peralihan kerajaan Minangkabau menjadi Kesultanan Minangkabau dengan melakukan pembai'tan di Bukit Marapalam, ungakap Wagub Nasrul Abit.

Nasrul Abit mengatakan, masyarakat Minangkabau patut bersyukur karena memiliki filosofi hidup ABS-SBK, orang Minang sudah pasti beragama Islam, karena telah menjadi jati diri orang Minang.

"Sementara ada daerah lain yang pemerintah daerahnya kesulitan mengatur masyarakatnya ketika adat, budaya, atau seni berbenturan dengan ajaran agama Islam, ini dikarenakan orang Minang sudah mengikat dengan Sumpah Sati  Marapam tersebut," ujar Wagub.

Kemudian untuk permasalahan LGBT, Wagub menjelaskan sebanyak 1880 orang menderita penyakit HIV AIDS di rumah sakit M. Jamil Padang dengan menunggu kematian, ini menjadikan momok yang menakutkan bagi masyarakat Sumbar.

"Kalau ini dibiarkan terus maka masyarakat Sumbar akan habis satu persatu, apalagi mereka tidak mau memeriksa lagi penyakitnya," ujarnya.

Wagub Nasrul Abit juga menegaskan, apa ini bisa dikategorikan melanggar kalau pemerintah daerah membuat Peraturan Daerah anti LGBT ini.

"Apa ini akan kita biarkan terus, mau jadi apa nantinya generasi muda kita kalau dibiarkan, ini menjadi dilema bagi kita semua, karena kalau tidak ada Peraturan Daerah (Perda) aparat hukum tidak bisa berbuat apa-apa, seru Nasrul Abit.

Akhirnya Wakil Gubernur Nasrul Abit merasa bersyukur, sambil mengucapkan Alhamdulillah, dengan berjabatan tangan rombongan Komnas HAM pusat tersebut. Nasrul Abit senang dengan diterimanya upaya penanggulangan LGBT di Sumbar.

Tentu hal ini menjadi kabar baik bagi kami, karena dengan begini pemprov bisa menerapkan perda atau aturan guna menindak perilaku LBGT, tanpa perlu takut terbentur hak asasi manusia.(rel)








Padang,Lintas Media News.
Forum Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK)Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) diharapkan terus bekerjasama dengan pemerintah dan dapat mendampingi masyarakat dalam menggali kreatifitas dan potensi wira usaha (menciptakan usaha baru) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hal ini disampaikan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menghadiri dan sekaligus membuka Musyawarah I Forum Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) se Sumatera di Hotel Grand Inna Padang, kamis (14/2/2019).

Gubernur Irwan Prayitno lebih lanjut menyampaikan dalam sambutannya, bahwa UPK DAPM sebagai pengelola uang negara agar tetap eksis harus ada inovasi dan kreativitas dengan melihat kemampuan modal keuangan untuk membantu perekonomian masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Sumbar.

 Program UPK ini cukup sukses di Sumatera Barat, UMKM industri rumahan menjadi ujung tombak dalam pembangunan, karena Sumbar tidak banyak pabrik industri.

Apalagi UPK DAPM banyak projeknya untuk pembangunan desa, tanpa mengunakan dana APBD, pemerintah hanya bisa memfasilitasi saja, karena anggaran banyak yang terdapat di UPK, seperti dana hibah, dana sumbangan dan lainnya, maka UPK takut untuk mengerjakan, takut salah apalagi mengintervensinya.

Dalam bekerja kita juga harus berpegang pada dasar hukum dan aturanya lembaga ini akan langgeng dan besar serta tidak bermasalah hukum, ulasnya.

Irwan Prayitno juga mengatakan kami sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat yang ada di daerah memiliki kewajiban untuk mensport dan mengawal lembaga tersebut, hal ini agar tetap eksisi dalam mengelola uang negara untuk membantu perekonomian masyarakat.

"Saya berharap UPK DAPM kedepannya dapat membantu perannya dalam rangka pembangunan dan pengentasan kesejahteraan masyarakat," ajaknya.

Dari laporan Ketua Umum Asosiasi UPK DAPM Sumbar Diana Eka Putri, mengatakan tujuan acara ini adalah sebagai mempererat tali silaturahmi antara anggota UPK DAPM Sumbar, saling berkoordinasi dan kerjasama dalam mengembangkan usaha dan membuka peluang kerjasama antar swasta dan pemerintah.

Adapun yang hadir dalam forum ini adalah sebanyak 252 anggota UPK DAPM se Sumatera dengan rincian, Provinsi Aceh 41 orang, Sumatera Utara 5 orang, Kepulauan Riau 13 orang, Riau 66 orang, Sumatera Barat 60 orang, Jambi 24 orang, Bengkulu 10 orang, Lampung 30 orang dan Sumatera Selatan 3 orang.

Selanjutnya Diana menjelaskan, untuk meningkatkan kualitas forum yang berkesinambungan, maka kami pengurus UPK DAPM mengadakan forum ini dengan mengunakan anggaran sendiri sumbangan dari seluruh peserta UPK DAPM se Sumatera.

Hadir pada acara Musyawarah I Wilayah Forum UPK DAPM Sumatera yang bertema "Membangun Kerjasama dan Tumbuh Bersama Masyarakat", para Forkopimda Sumbar dan peserta UPK DAPM sebanyak 252 orang.(rel)

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.