Padang,Lintas Media News.
Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno mengharapkan.Semua Kepala daerah yang ada di Sumbar,harus ikut mengawasi pelaksanaan pemilihan umum ( pemilu) Tahun 2019 yang jati pada tanggal 17 April yang akan datang.
Beberapa tahap sudah berjalan mulai dari penganggarannya sampai dalam program pelaksanaan Pemilu tersebut, kita berharap Bupati dan Walikota dapat mengawasi OPD yang terlibat dalam kegiatan pemilu 2019.
Hal itu disampaikan Gubernur pada acara Rapat Koordinasi Evaluasi Kesiapan Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak tahun 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi Sumatera Barat di Auditorium Gubenuran, Rabu 20 Februari 2019.
Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, pemerintah harus mempersiapkan diri yang tinggi untuk pemahaman situasi dan kondisi, memantau dari hari perhari tahapan penyelenggaran Pemilihan Umum Serentak tahun 2019.
Beberapa tahap yang telah berjalan mulai dari pencalonan hingga saat ini tahap kampanye terbatas. Selain itu tahap perbaikan data pemilih juga masih terus dilakukan agar seluruh masyarakat pemilik hak suara terdata dan tidak kehilangan hak pilih.
"Pendataan nama-nama calon hingga masa kampanye, kalau ada masalah harus segera diperbaiki, termasuk juga pengadaan logistik KPU seperti kertas suara dan kota suara harus sudah terkirim kesemua daerah di Sumbar ini, jangan sampai ada yang ketinggalan," ingat Irwan.
Gubenur juga menyampaikan, termasuk kesiapan petugas dalam pengamanan logistik KPU, dalam hal ini secara teknis Satpol PP dapat mempersiapkan anggotanya dan siap dengan kondisi apapun, juga saya minta agar Satpol PP menseleksi petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang akan ditempatkan disetiap TPS-TPS.
"Kita juga berharap KPU dan Panwaslu OPD terkait siap menghadapi persoalan dalam penyelesaian sengketa Pemilu serta banyaknya isu-isu beredar terkait penyelenggaraan Pemilu 2019 yang membuat masyarakat resah, untuk itu pemerintah berharap agar pihak KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) cepat bertindak dan jangan terlalu lunak dalam penegakan hukum dalam hal penyelesaian sengketa Pemilu", ajak Irwan.
Kembali gubernur menekankan, kita harus menyiapkan segala sesuatu hal untuk suksesnya pesta demokrasi. Persiapan itu tidak hanya persiapan Logistik, petugas, sosialisasi, tapi juga persiapan-persiapan kalau terjadi kecurangan dan lainya termasuk ekses seperti demo polisi yang menertibkan dan termasuk ekses, diantaranya caleg yang gagal.
Jumlah Calon Legislatif (Caleg) di Sumbar ada 7.000 se-Indonesia luar biasa banyaknya, dari 7.000 itu apakah tidak mungkin ada satu atau dua diantaranya gagal, akhirnya ia kecewa, sehingga bisa menimbulkan stress dan sakit jiwanya.
"Tentu ini akan kita siapkan juga rumah sakit yang menangani kasus ini. Jadi apapun akses yang akan terjadi kita perlu siapkan. Mengenai rumah sakit jiwa sudah dikoordinasikan, cuman nanti perlu ada penanganan khusus," tambah Gubernur sumbar.
Kemudian gubernur juga menyampaikan, mengenai para kepala daerah yang ikut kampanye, sesuai aturannya. Dalam lima hari kerja satu hari yang boleh melakukan kampaye, kalau ingin melanjutkannya harus pada Sabtu dan Minggu diluar jam kerja, dengan konteks izin dulu.
Dalam laporan singkat panitia Kepala Kesbangpol Sumbar Naswir, SH, MH menyampaikan penyelenggaraan tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019, yang bertujuan untuk mencari masukan demi perbaikan, serta menyamakan presepsi strategis dalam keamanan dan kelancaran penyelenggaraan Pemilu ke depan.
Semua bertujuan agar Pemilu tahun 2019 berjalan lancar, aman, dan dapat sebagai sarana masyarakat menentukan hak pilihnya demi kelangsungan penyelenggaraan Indonesia yang lebih baik, ujarnya.
Hadir dalam rapat evaluasi ini, Bupati dan Walikota se Sumatera Barat (Sumbar), Forkopimda se Sumbar, Kepala Kesbangpol se Sumbar, dan kepala Satpol PP se Sumbar, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan OPD yang terkait sebanyak 150 orang.(rel/st)