Tanah Datar, Lintasmedianews.com

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Datar menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi terhadap 3 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), Rabu (1/4) 2026. di ruang sidang utama DPRD. setempat.

Ketua DPRD Anton Yondra pimpin sidang paripurna didampingi Wakil DPRD Nurhamdi Zahari dan Kamrita serta dihadiri Bupati Eka Putra bersama Wakil Bupati Ahmad Fadly dan Sekretaris Daerah, Staf Ahli, para asisten, kepala OPD, Camat, Wali Nagari . Serta ikut Media ini.

Jawaban dan tanggapan Bupati terhadap pandangan delapan Fraksi terhadap Ranperda Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Ranperda Kawasan Tanpa Rokok tertuang dalam 44 halaman yang disampaikan Bupati Eka Putra dan Wabup Ahmad Fadly.

Bupati Eka Putra menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan DPRD yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan dan/atau jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi DPRD Kabupaten Tanah Datar.

“Kami menyampaikan Ucapan ucapan terima kasih kepada pimpinan DPRD dan juga kami seluruh fraksi yang telah memberikan sumbangan pemikiran dalam bentuk pertanyaan, pernyataan, tanggapan, apresiasi dan saran terhadap Tiga Rancangan Peraturan Daerah dua hari kemaren,” ujarnya.

Eka Putra menambahkan sumbangan pemikiran dalam bentuk pertanyaan, pernyataan, tanggapan, apresiasi dan saran sangat penting artinya sehingga produk hukum yang akan dilahirkan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diterima oleh semua pihak serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Selanjutnya Bupati Eka Putra menyampaikan jawaban sesuai urutan penyampainan pandangan 8 Fraksi Senin kemaren, dan bergantian dengan Wabup Ahmad Fadly.   ( ERM  )

PADANG, LINTASMEDIANEWS.COM

PT Semen Padang kembali menggelar kegiatan donor darah dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-116. Kegiatan ini merupakan donor darah pertama pada 2026 yang digelar secara rutin setiap dua bulan.

Kegiatan yang digelar di Gedung Serba Guna (GSG) PT Semen Padang, Rabu (1/4/2026), dari pagi hingga sore, berhasil mengumpulkan 369 kantong darah. Kegiatan ini menjadi bagian dari kontribusi nyata PT Semen Padang dalam mendukung aksi kemanusiaan dan menjaga ketersediaan stok darah di Kota Padang.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Departemen Human Capital PT Semen Padang, Iskandar S. Taqwa; Ketua PMI Kota Padang, Zulhardi Z. Latif; serta Kepala Unit Komunikasi & Kesekretariatan PT Semen Padang.

Kepala Departemen Human Capital PT Semen Padang, Iskandar S. Taqwa, yang membuka kegiatan donor darah, menekankan bahwa setetes darah yang didonorkan memiliki nilai yang sangat besar bagi keselamatan jiwa manusia.

Ia menilai kegiatan ini sebagai momentum strategis dalam memperkuat solidaritas dan kebersamaan.

“Kegiatan donor darah ini menjadi refleksi nilai-nilai perusahaan dalam membangun kepedulian sosial. Kami berharap semangat berbagi ini terus tumbuh dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat yang membutuhkan,” katanya.

Ketua PMI Kota Padang, Zulhardi Z. Latif, mengapresiasi konsistensi PT Semen Padang dalam mendukung kegiatan kemanusiaan, khususnya donor darah. Ia menyebutkan bahwa kontribusi perusahaan sangat membantu dalam menjaga ketersediaan darah di rumah sakit.

“Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada PT Semen Padang yang secara rutin melaksanakan kegiatan donor darah. Saat ini, kebutuhan darah di Kota Padang mencapai sekitar 6.000 kantong per bulan atau 200 kantong setiap hari. Kegiatan seperti ini sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan darah yang masih kurang,” ungkapnya.

Zulhardi Z. Latif juga mengucapkan selamat ulang tahun ke-116 kepada PT Semen Padang. “Kami berharap di usia 116 tahun ini PT Semen Padang terus bertumbuh dan maju. Jarang sekali perusahaan yang bisa bertahan hingga usia ini,” katanya.

Kepala Unit Komunikasi & Kesekretariatan PT Semen Padang yang juga Ketua Panitia Donor Darah, Idris, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan agenda rutin perusahaan yang dilaksanakan secara konsisten setiap dua bulan atau enam kali dalam setahun, bekerja sama dengan PMI Kota Padang.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin menunjukkan bahwa kontribusi PT Semen Padang tidak hanya terfokus pada sektor industri, tetapi juga pada pembangunan nilai kemanusiaan. Alhamdulillah, hari ini kami berhasil mengumpulkan sebanyak 369 kantong darah yang berasal dari karyawan, mitra kerja, serta masyarakat sekitar,” ujarnya.

Pelaksanaan donor darah kali ini juga mempertimbangkan tingginya kebutuhan stok darah di berbagai fasilitas kesehatan. Selain itu, guna meningkatkan partisipasi, panitia turut menyediakan berbagai doorprize menarik bagi para pendonor.

Antusiasme peserta terlihat dari tingginya partisipasi karyawan dan masyarakat. Salah seorang pendonor, Fadli Fani dari Unit Pemeliharaan Mesin II PT Semen Padang, mengaku telah 38 kali mendonorkan darahnya.

“Ini bagian dari rasa kemanusiaan untuk membantu sesama. Selain itu, donor darah juga memberikan manfaat bagi kesehatan,” tuturnya.

Pengalaman serupa juga disampaikan oleh pendonor lainnya, Suherdian Septa Sarianja, yang untuk pertama kalinya mengikuti donor darah di lingkungan PT Semen Padang.

“Saya menyadari bahwa langkah kecil ini bisa memberikan harapan besar bagi orang lain. Ini bukan sekadar rutinitas, tetapi keputusan yang lahir dari kesadaran untuk peduli,” ungkapnya.

Melalui kegiatan ini, PT Semen Padang tidak hanya memperingati perjalanan panjang perusahaan selama lebih dari satu abad, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai entitas bisnis yang berorientasi pada keberlanjutan dan nilai-nilai kemanusiaan. (*)

PADANG, LINTASMEDIANEWS.COM

Komitmen PT Semen Padang dalam mendukung program nasional percepatan penurunan stunting kembali mendapat pengakuan di tingkat nasional. Perusahaan semen pertama di Asia Tenggara itu menerima piagam penghargaan dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai mitra BUMN dalam Program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) dengan predikat bronze.

Penghargaan yang ditandatangani Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji, pada 10 Desember 2025 tersebut diserahkan Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, didampingi Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat, Mardalena Wati Yulia, dan diterima Staf Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT Semen Padang, Nurwan. Penyerahan dilakukan dalam rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Bangga Kencana tingkat Provinsi Sumatera Barat yang digelar di Auditorium Gubernur Sumbar, Selasa (31/3/2026).

Secara terpisah, Sekretaris Perusahaan PT Semen Padang, Win Bernadino, mengungkapkan rasa terima kasih atas penghargaan yang diberikan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN. Ia menegaskan bahwa pencegahan stunting bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga dunia usaha.

“Pencegahan stunting merupakan tanggung jawab bersama, termasuk perusahaan seperti PT Semen Padang. Ini adalah bagian dari komitmen kami dalam mendukung program prioritas nasional sekaligus wujud tanggung jawab sosial kepada masyarakat di sekitar wilayah operasional,” ujarnya.

Win menegaskan perusahaan berkomitmen menjalankan program secara berkelanjutan dan tidak bersifat seremonial semata. Menurutnya, peran keluarga menjadi kunci utama dalam mencegah stunting sejak dini.

“Komitmen kami adalah memastikan upaya pencegahan stunting dilakukan secara berkelanjutan. Peran keluarga sangat penting, mulai dari menjaga asupan gizi, kesehatan lingkungan, hingga memastikan anak rutin ke posyandu,” tambahnya.

Ia menjelaskan, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh bantuan yang diberikan, tetapi juga sinergi berbagai pihak, mulai dari puskesmas di masing-masing kecamatan, Semen Padang Hospital (SPH), kader kesehatan, hingga partisipasi aktif masyarakat penerima manfaat dalam menerapkan pola hidup sehat.

Sepanjang 2025, PT Semen Padang bersama Pemerintah Kota Padang dan Semen Padang Hospital memfokuskan pelaksanaan Program GENTING di tiga kecamatan, yakni Lubuk Kilangan, Pauh, dan Lubuk Begalung. Program tersebut menyasar sembilan penerima manfaat, khususnya ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronis (KEK).

Melalui intervensi yang dilakukan, para penerima manfaat mendapatkan dukungan nutrisi secara berkelanjutan hingga masa persalinan. Selain itu, dua di antaranya juga memperoleh bantuan pembangunan fasilitas jamban sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas sanitasi lingkungan. Langkah tersebut memperlihatkan bahwa pendekatan penanganan stunting tidak hanya berfokus pada aspek kesehatan, tetapi juga menyentuh faktor lingkungan yang menjadi salah satu penyebab utama stunting.

Sebelumnya, kontribusi PT Semen Padang dalam program serupa juga mendapat apresiasi dari Pemerintah Kabupaten Solok atas peran perusahaan sebagai Orang Tua Asuh (OTA) dalam upaya percepatan penurunan stunting di wilayah tersebut. Penghargaan itu diserahkan di Aula Islamic Center, Koto Baru, Solok, Selasa (5/8/2025).

Menurut Win, dukungan perusahaan terhadap Program GENTING sejalan dengan arah pembangunan nasional dalam Asta Cita Presiden, khususnya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan pembangunan dari tingkat keluarga. Menurutnya, investasi pada generasi sejak dini merupakan langkah strategis untuk menciptakan bangsa yang sehat, produktif, dan berdaya saing.

Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, menyampaikan apresiasi kepada seluruh mitra, termasuk PT Semen Padang, yang telah berkontribusi aktif dalam mendukung program pemerintah, khususnya dalam upaya percepatan penurunan stunting.

“Selamat kepada para penerima penghargaan. Terima kasih atas dukungan nyata yang telah diberikan. Kolaborasi seperti ini sangat penting untuk memastikan generasi masa depan Sumatera Barat tumbuh sehat dan berkualitas,” ujar Mahyeldi.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat, Mardalena Wati Yulia, turut menyampaikan apresiasi kepada PT Semen Padang atas konsistensinya mendukung program Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN. Ia menilai keterlibatan dunia usaha menjadi faktor penting dalam mendorong keberhasilan program, khususnya percepatan penurunan stunting di daerah.

“Selamat dan terima kasih kepada PT Semen Padang yang telah mendukung penuh program-program BKKBN selama ini. Dukungan dunia usaha sangat berarti dalam upaya membangun keluarga berkualitas. Penghargaan ini diharapkan menjadi pemicu untuk terus meningkatkan kontribusi dalam menciptakan generasi yang sehat, unggul, dan berdaya saing,” ujarnya.

Dalam Rakorda Bangga Kencana, ia memaparkan capaian 2025 sekaligus merumuskan langkah ke depan di Sumatera Barat, dengan sejumlah indikator menunjukkan hasil yang menggembirakan. Menurutnya, capaian tersebut tidak terlepas dari kerja keras 361 penyuluh KB dan lebih dari 10 ribu Tim Pendamping Keluarga yang aktif di lapangan. Dengan dukungan berbagai pihak, termasuk mitra dunia usaha, optimisme untuk mencapai target yang lebih baik pada 2026 semakin menguat.

Mardalena menyebutkan bahwa ke depan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN akan terus mendorong implementasi lima program prioritas, yakni GENTING, TAMASYA (Taman Asuh Sayang Anak), GATI (Gerakan Ayah Teladan Indonesia), SIDAYA (Lansia Berdaya), serta layanan konsultasi keluarga berbasis kecerdasan buatan.

Ia berharap, melalui penguatan kolaborasi lintas sektor, berbagai program tersebut dapat mempercepat terwujudnya keluarga berkualitas sekaligus mendukung visi besar Indonesia Emas 2045. (*)

PADANG PARIAMAN - Lintas Media News, com

Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, menegaskan komitmen pemerintah dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat hingga ke tingkat nagari/desa melalui pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum).

Pernyataan tersebut disampaikan usai peresmian 1.265 Posbankum di Padang pada Senin (30/3), yang dilanjutkan dengan kunjungan ke rumah dinas Bupati Padang Pariaman di Kota Pariaman, Selasa (31/3). Dalam kunjungan itu, Supratman didampingi Pelaksana Tugas Kepala Kanwil Kemenkum Sumbar, Alpius Sarumaha, dan disambut langsung oleh Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis, beserta jajaran OPD.

Supratman menekankan bahwa kehadiran Posbankum merupakan langkah strategis untuk mengatasi kendala akses keadilan, khususnya bagi masyarakat lapisan bawah.

Selama ini akses keadilan bagi masyarakat masih menjadi tantangan. Dengan Posbankum, masyarakat bisa mendapatkan layanan konsultasi hukum, mediasi, hingga rujukan bantuan hukum secara gratis,” ujar Supratman.

Ia mengungkapkan, capaian pembentukan Posbankum di Sumatera Barat telah mencapai 100 persen di seluruh nagari, desa dan kelurahan, termasuk di wilayah Kabupaten Padang Pariaman. Menurutnya, keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan pemerintah daerah.

“Tanpa dukungan Pak Bupati, tidak mungkin Posbankum bisa terbentuk secara menyeluruh di Padang Pariaman,” tambahnya.

Mediasi dan Restorative Justice Jadi Fokus

Dalam implementasinya, Posbankum akan menangani berbagai persoalan hukum masyarakat. Untuk perkara pidana ringan, pendekatan restorative justice akan diutamakan dengan melibatkan aparat desa seperti Babinkamtibmas dan Babinsa.

Sementara untuk perkara perdata, Posbankum akan memfasilitasi mediasi sengketa, mulai dari konflik batas lahan, perselisihan antarwarga, hingga sengketa warisan.

Kita ingin Posbankum menjadi solusi efektif agar persoalan hukum bisa diselesaikan tanpa menimbulkan konflik berkepanjangan di masyarakat,” jelas Supratman.

Peran Kepala Desa dan Wali Nagari Diperkuat

Supratman juga menyoroti pentingnya peran kepala desa atau wali nagari sebagai ujung tombak penyelesaian masalah hukum di tingkat lokal. Menurutnya, selama ini peran tersebut sudah berjalan, namun belum terlembagakan dengan baik.

“Sekarang kita angkat, kita lembagakan, dan kita dokumentasikan. Ke depan, semua proses penyelesaian kasus akan tercatat secara sistematis,” katanya.

Kementerian Hukum, lanjutnya, tengah menyiapkan sistem super apps untuk memantau kinerja Posbankum, termasuk jumlah kasus yang ditangani, proses mediasi, hingga hasil penyelesaian.

Bantuan Hukum Gratis Disiapkan

Jika mediasi tidak berhasil, masyarakat tetap dapat memperoleh bantuan hukum gratis melalui 16 organisasi bantuan hukum yang didanai APBN di wilayah Sumatera Barat.

“Negara hadir memastikan masyarakat tetap mendapatkan pendampingan hukum tanpa biaya,” tegas Supratman.

Ia optimistis implementasi Posbankum di Padang Pariaman akan berjalan efektif, mengingat latar belakang hukum yang dimiliki Bupati John Kenedy Azis.

“Beliau Sarjana Hukum dan pernah menjadi praktisi. Ini tentu menjadi kekuatan besar dalam mendorong optimalisasi Posbankum,” pungkasnya.

Dengan langkah ini, pemerintah berharap literasi hukum masyarakat meningkat dan penyelesaian konflik dapat dilakukan secara damai, cepat, dan berkeadilan hingga ke tingkat desa.(Kmfo/len)

PADANG, LINTASMEDIANEWS.COM

PT Semen Padang kembali menunjukkan transformasi bisnisnya dengan melepas produk fabrikasi industri berat, Shell Kiln Narogong 2, yang dipesan oleh PT Solusi Bangun Indonesia Tbk.

Produk bernilai tinggi tersebut diproduksi oleh Workshop Fabrikasi & Konstruksi di bawah Departemen Bisnis Non Semen & Produk Turunan.

Pelepasan dilakukan oleh Direktur Keuangan PT Semen Padang, Iskandar Z. Lubis, di area workshop perusahaan, Senin (30/3). Momentum ini menjadi simbol penguatan bisnis non semen di tengah tantangan industri yang semakin kompetitif.

“Ini membuktikan PT Semen Padang tidak lagi bergantung pada bisnis inti semen. Kami terus mengembangkan bisnis non semen sebagai sumber pertumbuhan baru,” ujar Iskandar.

Di tengah tekanan industri semen nasional akibat kelebihan pasokan dan kompetisi harga, perusahaan memperkuat sektor bisnis non semen sebagai strategi diversifikasi.

Unit Bisnis Non Semen & Produk Turunan kini menjadi motor pertumbuhan baru dengan menghadirkan layanan fabrikasi konstruksi, material turunan seperti basal, split basal, dan binder clay, serta produk inovatif seperti calcium carbonate dan Sepablock—bata interlock yang praktis dan efisien.

“Kompetensi yang kami bangun selama puluhan tahun menjadi modal untuk bersaing. Transformasi ini adalah keniscayaan,” tambah Iskandar.

Jadi Motor Pertumbuhan

Kepala Departemen Bisnis Non Semen & Produk Turunan, Ridwan Muchtar, menjelaskan bahwa workshop PT Semen Padang telah berkembang signifikan.

“Awalnya hanya mendukung operasional internal, kini mampu memproduksi berbagai peralatan industri berat lintas sektor, mulai dari semen, pulp and paper, hingga nikel,” ujarnya.

Sejumlah proyek besar telah dikerjakan, antara lain untuk PT Riau Andalan Pulp and Paper dan berbagai industri strategis lainnya.

“Kami siap menjadi mitra industri dengan standar kualitas tinggi, didukung fasilitas lengkap dan SDM kompeten,” kata Ridwan.

Shell Kiln Narogong 2 yang diproduksi memiliki spesifikasi teknis tinggi dengan nilai proyek Rp3,875 miliar. Produk ini menggunakan material DIN 16Mo3 dengan ketebalan 28 mm, diameter 5.600 mm, terdiri dari tiga section dengan panjang total 9,3 meter, dan bobot 36,14 ton.

Seluruh proses fabrikasi diselesaikan dalam waktu 19 hari sejak dimulai pada 6 Maret 2026, dengan target serah terima pada 28 April 2026.

Keberhasilan ini melanjutkan capaian sebelumnya, yakni produksi Shell Kiln senilai Rp13,2 miliar untuk Pabrik Tonasa IV milik PT Semen Tonasa.

Jejak Panjang dan Reputasi Global

Workshop Bisnis Non Semen & Produk Turunan PT Semen Padang telah berdiri sejak 1988 dan berkembang menjadi pusat fabrikasi industri berat.

Unit ini telah mengerjakan berbagai proyek strategis, antara lain di PT Semen Baturaja Tbk, Toba Pulp Lestari Tbk, hingga pasar internasional seperti Bangladesh.

Transformasi ini menegaskan posisi PT Semen Padang sebagai perusahaan solusi industri terintegrasi. Dengan dukungan teknologi, pengalaman, dan kapabilitas fabrikasi, perusahaan terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis industri nasional sekaligus membuka peluang pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketergantungan impor.

JAKARTA, LINTASMEDIANEWS.COM

Dewan Pers menggelar uji publik Rancangan Peraturan Dewan Pers tentang Dana Jurnalisme sebagai langkah strategis memperkuat ekosistem pers nasional yang merdeka, profesional, dan berkelanjutan. 

Dalam forum tersebut, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menegaskan pentingnya pengelolaan dana dilakukan oleh lembaga independen dan profesional, bukan oleh Dewan Pers secara langsung.

Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, menyampaikan bahwa penyusunan rancangan peraturan ini telah dimulai sejak 25 Juli 2025 melalui serangkaian rapat dan diskusi kelompok terarah (FGD) bersama konstituen Dewan Pers serta berbagai pemangku kepentingan.

“Rancangan ini merupakan respons atas tantangan besar yang dihadapi industri media, terutama disrupsi digital dan tekanan ekonomi yang berdampak pada keberlanjutan jurnalisme berkualitas,” ujar Komaruddin.

Uji publik berlangsung pada Senin, 30 Maret 2026, di Hall Dewan Pers, Jakarta Pusat, dengan melibatkan anggota Dewan Pers, tenaga ahli, kelompok kerja, akademisi, organisasi pers, serta tokoh pers nasional. Forum ini bertujuan menjaring masukan publik sebelum peraturan ditetapkan secara resmi.

Sejumlah perwakilan perguruan tinggi hadir dalam kegiatan ini, antara lain Universitas Indonesia, Universitas Hasanuddin, Universitas Sumatera Utara, Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Universitas Mataram, dan Universitas Diponegoro. Hadir pula organisasi pers seperti AJI, PFI, IJTI, PWI, ATVLI, ATVSI, AMSI, JMSI, SMSI, PRSSNI, dan SPS.

Tokoh pers nasional yang turut memberikan pandangan di antaranya Prof. Bagir Manan, Bambang Harymurti, Suryopratomo, Hendry Ch Bangun, Kemal Gani, Eduard Depari, Nina Mutmainah, Ninuk Pambudy, hingga Benny Butarbutar. Forum ini juga dihadiri Koalisi untuk Kebebasan Pers (KTP2JB), LBH Pers, serta didukung PR2Media.

Menjawab Krisis Ekosistem Media

Rancangan Peraturan tentang Dana Jurnalisme disusun sebagai instrumen untuk menjamin keberlangsungan jurnalisme yang melayani kepentingan publik. 

Dalam dokumen tersebut ditegaskan bahwa perubahan model bisnis media dan tekanan ekonomi telah mengancam eksistensi jurnalisme berkualitas.

Dana Jurnalisme direncanakan dihimpun dari berbagai sumber yang sah dan tidak mengikat, dengan prinsip pengelolaan yang independen, transparan, dan akuntabel. Beberapa prinsip utama yang diusung meliputi:

Independensi redaksional tanpa intervensi pemberi dana

Transparansi dan akuntabilitas melalui audit keuangan berkala

Keadilan dan inklusivitas dalam distribusi dana

Keberlanjutan untuk mendukung ekosistem pers jangka panjang

Selain itu, mekanisme pengelolaan dana dirancang dengan sistem checks and balances guna mencegah penyalahgunaan dan memastikan tata kelola yang baik.

Dana tersebut nantinya akan dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan strategis, seperti peliputan investigasi, produksi karya jurnalistik berkualitas, perlindungan hukum wartawan, peningkatan kapasitas insan pers, inovasi bisnis media, serta advokasi terhadap kekerasan terhadap jurnalis.

Penerima manfaat mencakup wartawan individu, perusahaan pers, organisasi pers, hingga lembaga independen yang berkontribusi pada kemerdekaan pers.

*SMSI: Harus Dikelola Lembaga Independen*

Usai uji publik yang berlangsung pukul 09.00–13.00 WIB, Dewan Pers melanjutkan rapat bersama tim perumus pada pukul 14.00–17.00 WIB yang dipimpin Abdul Manan dan Dahlan Dahi. Tim perumus terdiri utusan Dewan Pers dan perwakilan konstituen Dewan Pers, termasuk dari Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) yang diwakili Sekretaris Jenderal, Makali Kumar, SH.

Dalam forum tersebut, Makali Kumar menyampaikan sikap SMSI yang menekankan pentingnya independensi dalam pengelolaan Dana Jurnalisme. Ia juga mengungkapkan bahwa SMSI telah menyampaikan surat resmi kepada Ketua Dewan Pers terkait sikap organisasi tersebut.

Dalam surat bernomor 096/SMSI-Pusat/III/2026 tertanggal 26 Maret 2026, SMSI pada prinsipnya mendukung pembentukan regulasi Dana Jurnalisme Indonesia sebagai upaya memperkuat ekosistem pers nasional. Namun, SMSI memberikan sejumlah catatan penting.

Pertama, perumusan kebijakan harus didasarkan pada kajian komprehensif secara akademik dan hukum agar tidak menimbulkan risiko di kemudian hari. Kedua, jika Dana Jurnalisme dibentuk, pengelolaannya tidak boleh melibatkan Dewan Pers secara langsung guna menghindari konflik kepentingan.

“Pengelolaan dana sebaiknya dilakukan oleh lembaga independen yang dibentuk oleh konstituen Dewan Pers, misalnya dalam bentuk yayasan atau badan hukum lain sesuai peraturan perundang-undangan,” tegas Makali.

Selain itu, SMSI mengusulkan agar Dana Jurnalisme juga diarahkan untuk mendukung keberlangsungan bisnis perusahaan pers, khususnya media siber rintisan (startup), termasuk kebutuhan infrastruktur seperti server serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang jurnalistik.

Terkait pendanaan Dewan Pers, SMSI menegaskan tetap harus mengacu pada Pasal 15 ayat (7) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menyebutkan sumber pendanaan berasal dari organisasi pers, perusahaan pers, serta bantuan negara dan bantuan lain yang tidak mengikat.

*Menuju Regulasi yang Legitimate*

Melalui uji publik ini, Dewan Pers berharap dapat merumuskan kebijakan yang legitimate, akuntabel, dan mampu menjawab tantangan industri media di era digital. Masukan dari berbagai pihak menjadi bahan penting dalam penyempurnaan rancangan sebelum ditetapkan sebagai peraturan resmi.

Dengan adanya Dana Jurnalisme yang dikelola secara independen dan profesional, diharapkan kualitas jurnalisme di Indonesia dapat terus terjaga serta mampu menjalankan fungsi kontrol sosial secara optimal di tengah dinamika perubahan zaman. (***)

Lintasmedianews.com - Satresnarkoba Polres Dharmasraya berhasil meringkus seorang pria asal Provinsi Jambi yang diduga sebagai pengedar narkotika jenis sabu, Senin (30/3/2026) sekitar pukul 16.00 WIB.

Penangkapan dilakukan di Jorong Koto Di Bawah, Kenagarian Koto Besar, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya. Tersangka diketahui bernama Rotani Idham (31), seorang karyawan swasta asal Kecamatan Tanah Tumbuh, Kabupaten Muaro Bungo Propinsi Jambi. 

Dari tangan tersangka, petugas menemukan satu paket plastik klip bening ukuran sedang yang diduga berisi sabu, satu unit sepeda motor Kymco Cevira warna merah, serta uang tunai sebesar Rp100.000.

Kapolres Dharmasraya AKBP Kartyana Widyarso Wardoyo Putro, SIK, MAP melalui Kasat Narkoba AKP  Azhamu Suwaril, SH, MH, menyampaikan bahwa penangkapan berawal dari informasi masyarakat terkait aktivitas mencurigakan di lokasi tersebut.

“Anggota langsung melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan tersangka beserta barang bukti. Tersangka mengakui barang tersebut miliknya,” ujarnya.

Penggeledahan dilakukan dengan disaksikan perangkat nagari setempat. Selanjutnya, tersangka dan barang bukti dibawa ke Polres Dharmasraya untuk proses hukum lebih lanjut.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 609 ayat (1) huruf a UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta UU No 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Polres Dharmasraya mengimbau masyarakat untuk terus berperan aktif dalam memberikan informasi guna memberantas peredaran narkoba.(*)

Tanah Datar, Lintasmedianews.com

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Datar menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap 3 (tiga) Ranperda, Senin (30/3/2026).

Kegiatan ini di ruang sidang utama DPRD dipimpin Ketua DPRD Anton Yondra didampingi Wakil Ketua Nurhamdi Zahari dan Kamrita serta dihadiri Bupati Eka Putra serra  Kepala Dinas Pemetintah Daerah Kab Tanah Datar dan Forkopimda ikut hadir media  ini.

Adapun tiga Ranperda tersebut yakni Ranperda Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Ranperda Kawasan Tanpa Rokok.

Adapun pandangan umum tersebut diawali dari Fraksi PPP disampaikan Juru Bicara (jubir) Zulhadi, dilanjutkan Fraksi Nasdem jubir Noviandri, Fraksi PKS Jamal jubir Ismail, Fraksi Perjuangan Nurani Demokrat jubir Asrul Jusan, Fraksi PAN jubir Iswandi Putra, Fraksi Gerindra jubir Sulva Hutri, Fraksi Umat Golkar Masnefi dan Fraksi PKB dengan Jubir Yonnarlis.

Dalam penyampaian 8 (delapan) fraksi tersebut, disampaikan beberapa sudut pandang dan pertanyaan serta saran terhadap 3 Ranperda tersebut.

“Kami melihat Kabupaten Tanah Datar memiliki potensi PAD sangat besar namun belum tergarap maksimal, karena itu disarankan kepada Pemda melakukan inovasi dalam mencari sumber PAD alternatif ke depan,” sampai Zulhadi.

Ia juga menyampaikan usulan terkait Perda Kawasan Tanpa Rokok, agar menyiapkan sarana pendukung, seperti area khusus merokok, rambu dan informasi yang memadai dan hal lainnya.

Hal sama disampaikan Fraksi Perjuangan Nurani Demokrat melalui jubir Asrul Jusan, dimana disampaikan Ranperda Kawasan Tanpa Rokok merupakan langkah positif dan strategis melindungi masyarakat dari bahaya asap rokok.

“Ranperda ini melindungi masyarakat dan menciptakan lingkungan yang sehat, bersih dan nyaman serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berperilaku hidup sehat dan bersih,” ujarnya.

Sementara untuk Ranperda tentang Perubahan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Asrul Jusan mengatakan, hal itu merupakan langkah strategis dalam rangka memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efesien dan responsif terhadap dinamika kebutuhan pembangunan.

“Kami menilai penataan kembali susunan perangkat daerah ini sebagai bagian penting dari upaya peningkatan kinerja, sehingga mampu menghadirkan kualitas pelayanan publik yang lebih optimal dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” tukasnya.

Ketua Anton Yondra sebelum menyerahkan pandangan umum fraksi kepada Bupati Eka Putra menyampaikan, sidang lanjutan akan dilaksanakan 2 hari ke depan.

“Rabu esok atau 2 hari ke depan, akan dilaksanakan rapat paripurna lanjutan hari ini dengan agenda Jawaban Bupati Tanah Datar terhadap pemandangan umum fraksi terhadap 3 Ranperda hari ini,” pungkasnya. - ( ERM )

Semarang, Lintasmedianews.com

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menegaskan komitmennya dalam Transformasi Polri melalui reformasi doktrin dan penguatan sumber daya manusia dengan meresmikan pembangunan Laboratorium Sosial Sains Kepolisian di Akademi Kepolisian (Akpol), Lemdiklat Polri, Semarang.

Peresmian ditandai dengan kegiatan groundbreaking (peletakan batu pertama) yang dipimpin oleh Wakapolri, Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, pada Senin (30/3) pukul 09.30 WIB di lingkungan Perpustakaan Akpol.

Langkah ini merupakan bagian dari reformasi fundamental Polri dalam menggeser paradigma kerja kepolisian dari yang selama ini cenderung reaktif menjadi proaktif, reflektif, dan berbasis ilmu pengetahuan.

Wakapolri menegaskan bahwa kehadiran Laboratorium Sosial Sains menjadi instrumen strategis dalam menjawab tantangan kompleks tugas kepolisian modern, khususnya dalam meningkatkan kualitas SDM Polri melalui pembaruan kurikulum pendidikan.

“Polisi masa depan tidak boleh hanya bekerja berdasarkan intuisi emosional. Setiap tindakan harus didasarkan pada riset yang mendalam. Laboratorium ini memastikan lulusan Akpol memiliki landasan filosofis, pedagogis, dan literasi yang kuat sebelum terjun ke lapangan,” tegas Wakapolri.

Laboratorium Sosial Sains Kepolisian dirancang sebagai model pembelajaran baru yang mengintegrasikan teori akademik dengan praktik langsung di tengah masyarakat sebagai perwujudan transformasi Pendidikan Taruna Berbasis Realitas Sosial

Konsep ini diperkuat oleh pandangan akademisi, Prof. Dr. Rodiyah Tangwun, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES), yang menyebut bahwa laboratorium sosial merupakan pendekatan pembelajaran reflektif berbasis realitas.

Dalam implementasinya, laboratorium ini memiliki tiga fungsi utama:

1. Ruang belajar berbasis fakta dan realitas sosial, di mana taruna tidak hanya memahami teori, tetapi juga mengasah kemampuan analisis dan solusi terhadap dinamika masyarakat.

2. Wujud konkret kualitas pendidikan kepolisian, yang menekankan keseimbangan antara aspek akademik dan praktik lapangan.

3. Ruang kolaborasi dengan masyarakat, menjadikan masyarakat sebagai bagian integral dalam proses pembelajaran.

Membangun Karakter dan Kompetensi Polisi Masa Depan melalui Laboratorium Sosial Sains, Polri menargetkan lahirnya perwira yang tidak hanya profesional, tetapi juga memiliki integritas dan kecerdasan holistik.

Adapun dampak yang diharapkan antara lain:

• Penguatan integritas dan komitmen moral

• Peningkatan keterampilan praktis berbasis situasi nyata

• Kemampuan analisis dan prediksi dinamika sosial

• Pembentukan kepemimpinan lapangan yang adaptif dan solutif

Laboratorium ini tidak hanya menjadi metode pembelajaran, tetapi juga fondasi dalam mencetak SDM Polri yang unggul, modern, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kolaborasi Polri dan Perguruan Tinggi ditandai dengan hadirnya pejabat utama Mabes Polri, jajaran Lemdiklat Polri, pimpinan Akpol, serta perwakilan dari berbagai perguruan tinggi nasional.

Kehadiran akademisi dari berbagai universitas menegaskan bahwa transformasi Polri dilakukan melalui pendekatan kolaboratif antara institusi kepolisian dan dunia pendidikan tinggi.

Polri juga terus mengembangkan ekosistem keilmuan kepolisian melalui kerja sama strategis dengan perguruan tinggi, termasuk penguatan pusat studi kepolisian di berbagai kampus sebagai bagian dari pembangunan knowledge-based policing.

Kehadiran Laboratorium Sosial Sains di Akpol menjadi tonggak penting dalam perjalanan reformasi Polri, khususnya dalam membangun institusi yang adaptif terhadap perubahan zaman.

Melalui pendekatan berbasis ilmu pengetahuan, riset, dan kolaborasi, Polri menegaskan arah pemutakhiran sebagai institusi yang modern, profesional, dan terpercaya, serta mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.