Tanah Datar , Lintasmedianews.com

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanah Datar menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Tahun 2025-2029, di ruang sidang utama DPRD setempat, Rabu (9/7-2025).

Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Anton Yondra didampingi Wakil Ketua Kamrita dan dihadiri 24 orang anggota DPRD, Bupati Eka Putra, Forkopimda, Sekda, Staf Ahli Bupati, para Asisten, Sekretaris DPRD, Kepala OPD, Camat, Wali Nagari dan undangan lainnya.

Dalam rapat tersebut, 8 fraksi memberikan tanggapan atas nota penjelasan Bupati terkait RPJMD Tanah Datar 2025-2029 secara berurutan yakni Fraksi PKS dengan juru bicara Adib Fadhil ,S.S, Fraksi Nasdem dengan juru bicara Junaidi Dt. Rajo Mangkuto, Fraksi Ummat Golkar dengan juru bicara Herman Sugiarto, Fraksi PPP dengan juru bicara H. Zulhadi M.Pd, Fraksi Perjuangan Nurani Demokrat dengan juru bicara Syafril, SH, Fraksi Gerindra dengan juru bicara Surva Hutri, Fraksi PAN dengan juru bicara Felly Endra, dan Fraksi PKB dengan juru bicara Yonnarlis, SHI.

Delapan Fraksi tersebut menyampaikan pandangan umum secara kritis namun konstruktif, dengan tujuan proses penyusunan dan pembahasan RPJMD menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas dan dapat dilaksanakan dengan baik.

Secara umum fraksi-fraksi menyampaikan dari dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat visi dan misi kepala daerah, arah kebijakan, strategi dan program pembangunan Kabupaten Tanah Datar tahun 2025-2029 tersebut diharapkan perencanaan pembangunan kedepannya benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat yang berbasis potensi nagari dan berpijak pada nilai-nilai adat dan kearifan lokal.

Beberapa fraksi juga menegaskan komitmen untuk terus mengawal jalannya pembangunan daerah secara kritis dan konsumtif dengan semangat kolaborasi terwujudnya Tanah Datar yang madani, maju dan berkelanjutan.

Ketua DPRD Anton Yondra sampaikan pemandangan umum merupakan salah satu bahan masukan bagi Pemerintah Daerah untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas dan dapat dilaksanakan dengan baik.

Kita perlu memastikan dokumen perencanaan ini tidak hanya responsif terhadap kebutuhan jangka pendek, tetapi juga mampu mendorong pembangunan berkelanjutan di Tanah Datar di jangka panjang”, sampainya.

Di akhir sidang Anton Yondra juga sampaikan rapat paripurna akan dilanjutnya dengan agenda jawaban bupati terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi atas nota RPJMD 2025-2029 Jumat 11 Juli 2025 mendatang.     ( ERM  )

PADANG, Lintasmedianews.com

Wakil Wali Kota Pariaman, Mulyadi, melakukan kunjungan kerja ke PT Semen Padang, Rabu (9/7), untuk menjajaki peluang kerja sama dalam pengelolaan sampah dan pendampingan teknis di bidang lingkungan.

Kedatangan Mulyadi bersama rombongan disambut Kepala Unit Komunikasi & Kesekretariatan PT Semen Padang, Ilham Akbar, didampingi Pgs. Kepala Unit CSR PT Semen Padang, Idris.

Turut serta dalam kunjungan tersebut Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman Feri Andri, Kepala BPKAD Adrial, serta sejumlah staf terkait.

Dalam pertemuan, Mulyadi menyampaikan harapan agar PT Semen Padang dapat mendukung upaya Pemerintah Kota Pariaman dalam menangani persoalan sampah secara optimal dan berkelanjutan. Ia menyebut, timbulan sampah di Kota Pariaman mencapai 40–45 ton per hari dan langsung diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Tungkal Selatan, Kecamatan Pariaman Timur.

Ia menjelaskan, kunjungan ini merupakan tindak lanjut atas Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Bapedal Nomor 361 Tahun 2025 tertanggal 17 Maret 2025, yang menetapkan sanksi administratif berupa paksaan penghentian sistem pembuangan terbuka (open dumping) di TPA Tungkal Selatan paling lambat 17 Oktober 2025. Pemerintah Kota Pariaman diwajibkan menyusun dokumen rencana penghentian open dumping serta pengembangan sistem pengelolaan berbasis sanitary landfill.

“Penghentian operasional open dumping merupakan langkah penting menuju sistem pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan. Kami berharap PT Semen Padang bisa menjadi mitra dalam alih pengetahuan dan pendampingan teknis. Kami percaya perusahaan ini memiliki pengalaman dan kapasitas dalam pengelolaan limbah serta komitmen terhadap pelestarian lingkungan,” ujar Mulyadi.

Ia menambahkan, sinergi dengan PT Semen Padang diharapkan dapat menghasilkan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan serta berdampak positif bagi masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, secara terpisah, Kepala Departemen Hukum & Komunikasi Perusahaan PT Semen Padang Iskandar Z Lubis menyatakan kesiapan PT Semen Padang untuk berkolaborasi, khususnya dalam aspek lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.

"Sebagai bagian dari SIG, PT Semen Padang memiliki komitmen kuat terhadap lingkungan dan tanggung jawab sosial yang berkelanjutan serta juga mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia, kami berkomitmen untuk berkontribusi dalam mendukung pelaksanaan penggantian bahar bakar fossil dengan biomass dan bahan bakar terbarukan lainnya pada proses produksi, dan menciptakan sirkular ekonomi yang akan memberikan dampak bagi pemberdayaan masyarkat. Kami terbuka untuk kerja sama dalam bentuk edukasi, pendampingan, dan pemanfaatan sampah sebagai solusi pengelolaan limbah berkelanjutan,” ujar Iskandar.

Pada kesempatan itu, Kepala Unit Komunikasi & Kesekretariatan PT Semen Padang Ilham Akbar, memaparkan konsep Program Nabuang Sarok yang digagas PT Semen Padang. Program ini mendorong pengelolaan sampah bernilai ekonomi serta mengurangi beban TPA. Salah satu mekanisme yang diterapkan adalah melalui skema TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle), seperti yang dijalankan oleh Koperasi Desa Merah Putih.

Dalam skema Nabuang Sarok, Bank Sampah berperan sebagai agen penerima. Sampah yang sudah dipilah dari rumah tangga disetor ke Bank Sampah, lalu dikirim ke PT Semen Padang dan dikonversi menjadi poin yang dapat ditukar dengan hadiah melalui aplikasi Nabuang Sarok. Sampah-sampah tersebut digunakan sebagai bahan bakar alternatif.

Jenis sampah yang diterima antara lain kertas, daun, ranting, tekstil, plastik, dan minyak jelantah. Poin yang diberikan yakni 3 poin/kg untuk kertas, daun, dan ranting; 4 poin/kg untuk tekstil; 5 poin/kg untuk plastik; serta 6 poin/liter untuk minyak jelantah.

Ilham melanjutkan, pengelolaan sampah sebaiknya di mulai dari produsen sampah rumah tangga ataupun badan usaha atau di TPS3R, yang dimulai dari pemilahan sampah di tingkat produsen, pemisahan antara sampah organik dan anorganik, hingga pemanfaatannya.

“Sampah anorganik yang telah dicacah dapat digunakan oleh PT Semen Padang. Sementara sampah organik bisa dimanfaatkan oleh penggiat maggot. Maggot hasil budidaya ini bisa dipasarkan kepada pembudidaya ikan atau lembaga terkait,” jelasnya.

Ilham juga memaparkan, proses pengelolaan sampah baik organik maupun sampah anorganik dapat dimasukan ke dalam program Koperasi Desa Merah Putih yang akan di launching pada bulan Juli tahun 2025, sehingga permasalahan sampah yang ada di Kota Pariaman dapat diatasi dengan berkolaborasi dengan semua pihak, baik dengan badan usaha, pemerintah dan masyarakat.

Tanah Datar, Lintasmedianews.com

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Datar menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Nota Penjelasan Bupati terhadap Rencana Peraturan Daerah (Ranperda) tentang RPJMD Tahun 2025-2029, Senin (7/7/2025) di ruang sidang DPRD setempat.

Ketua DPRD Anton Yondra pimpin rapat DPRD Tanah Datar dan didampingi Wakil Ketua Kamrita bersama 27 anggota DPRD turut dihadiri Wabup Ahmad Fadly bersama Sekda, Staf ahli Bupati dan kepala OPD serta Forkopimda Tanah Datar, Wali Nagari dan undangan lainnya.

Wabup Ahmad Fadly dalam paparan Ranperda tentang RPJMD Tahun 2025 – 2029 menyampaikan tujuan disusunnya RPJMD merupakan landasan yuridis formal dalam pelaksanaan pembangunan yang berisi isu dan program strategis yang dilaksanakan dan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang.

“Dalam RPJMD memuat cara mencapai dan langkah strategis apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan, sasaran dan target yang telah ditetapkan sesuai prioritas. Dan keberhasilan pelaksaannya tergantung komitmen bersama antara penyelenggara pemerintahan daerah dengan seluruh stakeholder pembangunan,” sampainya.

Dikatakan Wabup Ahmad Fadly, RPJMD memuat arah kebijakan keuangan dserah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja, kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.

“Sistem Perencanaan Pembangunan bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi antar fungsi pemerintah antat pusat dan daerah, juga mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efesien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan,” ungkapnya.

Adapun maksud disusunnya dokumen RPJMD tahun 2025-2029 ini, kata Wabup Ahmad Fadly, adalah sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat visi dan misi kepala daerah, arah kebijakan, strategi dan program pembangunan Kabupaten Tanah Datar tahun 2025-2029.

“RPJMD ini menjadi acuan dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja pemerintah daerah. Dan, mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang aikron dan sinergis dengan perencanaan pembangunan nasional, dan provinsi,” tukasnya.   ( ERM )

Musi Rawas, Lintasmedianews.com

Ketua TP PKK Kabupaten Musi Rawas, H Riza Novianto Gustam beserta pengurus PKK menghadiri acara Puncak Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK Ke-53 dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) X PKK Tahun 2025 Samarinda Kalimantan Timur, Selasa (08/07/2025).

‎Kegiatan nasional tersebut turut dihadiri oleh Ketua TP PKK dari seluruh provinsi serta kabupaten/kota se-Indonesia. 

‎Acara berlangsung meriah dengan diwarnai tasyakuran dan pemotongan tumpeng oleh Pelindung TP PKK Pusat, Selvi Gibran Rakabuming. Selain seremoni, rangkaian kegiatan sosial seperti pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat Samarinda juga diselenggarakan, menegaskan peran PKK sebagai penggerak aksi nyata di tengah masyarakat.

‎Sebelumnya, pada pagi hari, digelar Sidang Pleno Rapat Kerja Nasional (Rakernas) X PKK yang membahas arah kebijakan dan strategi penguatan gerakan PKK ke depan. Forum ini menghadirkan pemaparan dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Koperasi dan UKM, serta Kepala Badan Gizi Nasional.‎

‎Dalam Puncak Peringatan HKG PKK Ke-53 dan Rakernas X PKK tahun 2025 ini, Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat, Ny. Tri Tito Karnavian, menegaskan pentingnya Rakernas X PKK 2025 sebagai momentum strategis untuk memperkuat arah dan struktur Gerakan PKK secara nasional.

‎“Momentum Rakernas sangat strategis karena akan menghasilkan 3 dokumen utama dalam penyelenggaraan Raker PKK secara nasional,” ujarnya.

‎Ketiga dokumen yang dimaksud oleh Ketua Umum PKK yaitu Rencana Induk Gerakan PKK Tahun 2025–2029, Strategi Gerakan PKK, dan Petunjuk Teknis Tata Kelola Kelembagaan Gerakan PKK.‎

‎Selanjutnya, Ny. Tri Tito Karnavian, menekankan bahwa Rakernas bukan sekadar kegiatan tahunan, melainkan forum yang sangat penting untuk menyelaraskan gerak PKK ke depan dengan arah pembangunan nasional. Termasuk visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.‎

‎“Tujuan utama Rakernas adalah menyatukan gerak langkah PKK agar nantinya sejalan dengan pembangunan nasional, sekaligus memastikan bahwa program-program PKK benar-benar menyentuh kebutuhan keluarga dan masyarakat,” tegasnya.(Adv.Agi)

‎

Musi Rawas, Lintasmedianews.com

Bupati Musi Rawas Hj. Ratna Machmud membuka Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025-2029 bertempat di Auditorium Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, Rabu (18/06/2025). 

Dalam acara tersebut di hadiri Wakil Bupati Musi Rawas, Ketua dan Wakil Ketua TP PKK Musi Rawas, Ketua DPRD Musi Rawas, Plt. Kajari Musi Rawas,Kepala BNN Musi Rawas, Polres Musi Rawas, Kodim 0406 Lubullinggau, Kemenag Musi Rawas, Kasubdit Wilayah I Sumatera Bina Bangda Kemendagri, Bappeda Prov. Sumsel, Sekda Musi Rawas, Rektor Unmura dan Rektor ITMS, Pimpinan Bank Sumsel Babel, dan Kepala OPD di Pemkab Musi Rawas. 

Dalam sambutannya Bupati Hj. Ratna Machmud

menyambut baik dilaksanakannya musrembang ini karna dapat bersama-sama memberikan pemikiran, saran dan masukan dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah lima tahun ke depan, meliputi strategi dan arah kebijakan yang selanjutnya akan di implementasikan. 

Lebih lanhut Bupati mengatakan, musrembang ini juga membahas program-program strategis dalam menyusun RPJMD Kabupaten Musi Rawas 2025-2029 yang di dalamnya memuat uraian secara detil tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan. 

"Saya mengharapkan kegiatan Musrenbang dapat dilaksanakan dengan serius, sehingga substansi kegiatan ini harus benar-benar terwujud. Hal ini penting untuk kita lakukan agar rencana pembangunan lima tahun kedepan benar-benar efisien, efektif dan tepat sasaran sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Musi Rawas," Ujar Bupati. 

Bupati juga mengajak seluruh komponen masyarakat khususnya di Kabupaten Musi Rawas untuk bersatu padu, menyatukan setiap gerak dan langkah kita dalam bekerja untuk mewujudkan Musi Rawas yang Maju, Mandiri, Bermartabat dan Berkelanjutan (ΜΑΝΤΑΒΚΑΝ).(Adv)

PADANG, LINTASMEDIANEWS.COM

Ketua Komisi II DPRD Kota Padang dari Fraksi Gerindra, Rachmad Wijaya memberikan apresiasi kepada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Padang yang telah berhasil memenuhi bahkan melampaui target pendapatan asli daerah (PAD) pada semester pertama tahun 2025. 

Namun, ia juga memberikan sorotan tajam kepada beberapa OPD yang masih tertinggal jauh dari target yang telah ditetapkan.

Dalam rapat evaluasi kinerja OPD yang digelar pada Selasa (8/7/2026) Rachmad Wijaya menegaskan pentingnya evaluasi secara menyeluruh sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik serta efektivitas pembangunan daerah. 

Ia juga meminta Wali Kota Padang, Fadly Amran segera mengambil langkah nyata terhadap OPD yang belum menunjukkan kinerja optimal dalam hal pengumpulan PAD.

“Bagi OPD yang belum mencapai target, ini harus menjadi perhatian khusus bagi Wali Kota Padang untuk serius dan segera melakukan intervensi dan perbaikan. Kami menyarankan agar Pemko lebih serius dalam memaksimalkan teknologi dan digitalisasi dalam mencapai target PAD ini,” tegas Rachmad dari Dapil Padang V (Padang Selatan dan Padang Timur) ini.

Rachmad menambahkan, secara umum capaian PAD Pemko Padang per 8 Juli 2025 sudah baik, mencapai Rp445 miliar atau 49,76 persen dari total target PAD Rp894,3 miliar. 

“Kami melihat sejumlah OPD yang harusnya menjadi penyumbang PAD besar ada yang belum maksimal. Andai mereka maksimal, tentu angkanya lebih baik lagi. Semoga sisa 6 bulan ke depan bisa dimaksimalkan,” kata Rachmad. 

Tiga OPD Jadi Sorotan

Rachmad mengungkapkan berdasarkan data resmi dari Laporan Harian Realisasi PAD per 8 Juli 2025, tercatat tiga OPD yang menjadi sorotan utama karena belum mencapai 40 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD tahun berjalan.

“Yang pertama adalah Dinas Perhubungan (Dishub). Dari target PAD sebesar Rp3,39 miliar, baru terealisasi Rp1,25 miliar atau sekitar 36,88 persen. Dishub diketahui mengandalkan pendapatan dari retribusi parkir tepi jalan, tempat khusus parkir, serta layanan mobil derek. Harus maksimal lagi,” kata Ketua Alumni SMA 6 Padang ini.

Selanjutnya, kata Rachmad, Dinas Perdagangan (Disdag) mencatat realisasi PAD sebesar Rp3,04 miliar dari target Rp12,45 miliar, atau hanya mencapai 24,43 persen.

Rendahnya capaian ini diduga disebabkan oleh belum optimalnya pengelolaan retribusi pasar, pertokoan, serta penyedotan kakus.

Sementara itu, yang ketiga dan menjadi OPD dengan capaian terendah adalah Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Dengan target PAD yang cukup besar, yakni Rp64,3 miliar, realisasi yang dicapai baru sebesar Rp14,96 miliar atau sekitar 23,27 persen. 

“PAD DLH sebagian besar berasal dari retribusi kebersihan dan persampahan, serta kerja sama dengan pihak ketiga seperti PDAM. Kami minta Wako lebih memberikan perhatian lagi,” katanya. 

Rachmad mengatakan, OPD berkinerja baik patut dicontoh dan dia mengapresiasi OPD yang mampu menunjukkan hal itu. 

Salah satunya adalah Dinas Pariwisata, yang justru berhasil melampaui target PAD sebesar Rp400 juta dengan realisasi mencapai Rp495 juta, atau 123,75 persen. 

Selain itu, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah juga mendekati target maksimal dengan capaian 99,50 persen dari target Rp34 miliar.

Rachmad menilai bahwa kinerja baik seperti itu perlu dijadikan acuan bagi OPD lainnya dalam menyusun strategi dan meningkatkan efisiensi kerja, khususnya dalam memanfaatkan potensi PAD dari berbagai sektor layanan dan aset daerah.

Rachmad menegaskan bahwa digitalisasi menjadi kunci utama dalam memperbaiki tata kelola PAD di Kota Padang. 

Ia mendorong seluruh OPD untuk melakukan transformasi layanan, mulai dari sistem pemungutan hingga pelaporan, agar proses menjadi lebih cepat, transparan, dan terukur.

“Digitalisasi bukan lagi pilihan, tetapi keharusan untuk meningkatkan akuntabilitas dan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Dengan langkah evaluasi ini, DPRD berharap seluruh OPD dapat mempercepat pencapaian target PAD pada semester kedua tahun 2025.

Hal ini diharapkan mampu mendukung keberlanjutan pembangunan dan menjadikan Kota Padang sebagai kota yang bersih, modern, dan berdaya saing tinggi. (*)

Lampung Timur ,- Lintasmedianews.com 

warga masyrakat mengaku kewalahan saat hendak menggali informasi terkait pengelolaan hutan swakelola di wilayah Desa Jepara dan sri rejosari yang disinyalir dikelola secara terselubung oleh pihak tertentu. Hal ini terjadi lantaran UPTD Pengelolaan Hutan Gunung Balak terpantau tidak pernah membuka kantor untuk layanan informasi publik, meski berkali-kali awak media mencoba melakukan konfirmasi ke kantor tersebut.

“Kami sudah beberapa kali datang ke kantor UPTD Gunung Balak, tapi selalu tutup. Padahal masyarakat ingin tahu bagaimana status dan izin pengelolaan hutan swakelola yang berada di area Desa Jepara dan sri rejosari ini,” ungkap Kepala awak media ., 

Dugaan pengelolaan terselubung ini mencuat setelah beberapa aktivitas yang mengarah pada pemanfaatan kayu dan lahan di kawasan hutan Gunung Balak terpantau berjalan tanpa ada keterbukaan data kepada publik. Pihak media juga telah mencoba melakukan koordinasi dengan pemerintah desa penyangga , namun keterbatasan kewenangan desa menjadikan informasi yang didapat tidak lengkap.

“Kami berharap pihak terkait, terutama UPTD, segera membuka ruang keterbukaan informasi publik agar masyarakat tidak menjadi korban informasi simpang siur dan agar pengelolaan hutan tetap berjalan sesuai aturan,” tambahnya.

Andica,(rajo mudo) salah satu masyrakat way jepara dan juga masyrakat adat desa jepara ini berkomitmen untuk terus mengawal isu ini agar tata kelola hutan berjalan sesuai koridor hukum, sekaligus mencegah potensi kerusakan lingkungan yang dapat berdampak pada masyarakat sekitar.  (Y.A)

Tanah Datar. Lintasmedianews.com

Dalam rangka Musyawarah Nagari (Musnag) Nagari Sungai Tarab Kecamatan Sungai Tarab dengan agenda kegiatan  penyusunan Rencana kerja Pemerintah Nagari (RKP) Tahun 2026 dan pengusulan DU RKP Tahun 2027, Selasa (08/07/2025)  di Gedung SKB Sungai Tarab. 

Kegiatan Musnag tersebut dibuka secara resmi oleh Ketua BPRN Roni Herwandi, ST turut di hadiri OPD, Tim Musyawarah kabupaten, Forkopimca, Camat Sungai Tarab A. Mirza. Aziz, wali nagari, BPRN, KAN, Wali Jorong  Tokoh Masyarakat, Niniak Mamak,  TP PKK Nagari Sungai Tarab Bundo kanduang,  Pemuda dan undangan lainnya .

Ketua BPRN Roni Herwandi, ST dalam sambutannya menyampaikan"  Pengertian Musyawarah Nagari RKP Nagari adalah BPRN menyelenggarakan musyawarah  Jorong dalam rangka penyusunan rencana pembangunan di Jorong  dilanjutkan Ke Musyawarah Nagar  hasil Musnag menjadi pedoman bagi Pemerintah Nagari menyusun rancangan RKP Nagari dan DU RKP Nagari. 

"Penyusunan RKP dan DU RKP telah diatur oleh Undang-undang dan Permendes, juga Perbub, bahwa seluruh Nagari, wajib melakukan Musnag, untuk arah pembangunan Nagari, yang harus dituangkan dalam RKP, dengan memperioritaskan, usulan yang masuk, dalam musnag tersebut, " ujarnya. 

Lebih lanjut Ketua BPRN menyampaikan hasil yang dicapai saat Musnag RKP adalah penetapan prioritas kegiatan RKP Nagari dan DU RKP Nagari yang kedua pembentukan tim verifikasi nagari. 

Sementara itu Wali Nagari  Sungai Tarab Romi Chandra menyampaikan '  untuk memperioritaskan usulan, yang akan dilaksanakan di tahun 2026 nantinya, dan berharap untuk menentukan sumber dananya dan harus melihas pemanfaatnya.

"Kami sebagai pemerintah Nagari berharap untuk memperioritaskan usulan nantinya, kami berharap, tentukanlah sumber dananya dan juga harus dilihat, pemanfaat, agar masyarakat bisa menikmatinya" ungkapnya. 

Camat Sungai Tarab A. Mirza Aziz dalam sambutannya menyampaikan tujuan musyawarah adalah untuk menentukan mana yang menjadi skala prioritas karena pada tahun 2025 pembangunan phisik tidak lagi ada jika ada hanya skala kecil dan tentang masalah sampah yang sampai hari ini belum teratasi dengan baik. 

"Banyak hal yang ada dalam pikiran kita untuk melaksanakan pembangunan  dan disaat ini lah kita wadahnya tempatnya untuk menyampaikan apa apa yang menjadi skala prioritas pembangunan nagari, namun kita dihadapkan dengan keputusan pemerintah pusat dengan adanya efisiensi salah satu dengan dikurangi nya pembangunan phisik untuk itu semoga pembagunan yang diusulkan menjadi prioritas bisa di manfaatkan nantinya oleh masyarakat, " pungkasnya.  (ERM)

.

PADANG, LINTASMEDIANEWS.COM

Memperingati 67 tahun nasionalisasi dari tangan Belanda pada 5 Juli 1958, PT Semen Padang menegaskan komitmennya untuk bangkit dan kembali merebut kepercayaan pasar. Dengan semangat pembaruan, PT Semen Padang memaknai peringatan nasionalisasi ini sebagai momentum kebangkitan di tengah tekanan industri

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PT Semen Padang, Pri Gustari Akbar, menekankan bahwa peringatan HUT ke-67 bukan sekadar seremoni, tetapi momentum kebangkitan seluruh insan perusahaan untuk bergerak maju.

“Kalau hari ini kita berada dalam tekanan, itu bukan kegagalan — tapi pertanda bahwa kita sedang bersiap untuk bangkit,” ujar Pri saat memimpin upacara di Plaza Kantor Pusat PT Semen Padang, Senin (7/7/2025).

Upacara diikuti oleh Komisaris Khairul Jasmi dan Prof. Werry Darta Taifur, Direktur Keuangan Oktoweri, jajaran Penasihat dan Pengurus FKIKSP, pimpinan unit, serta ratusan karyawan PT Semen Padang dan Anak Perusahaan Lembaga Penunjang (APLP).

Pri mengajak seluruh karyawan untuk meninggalkan pola kerja lama, memperkuat kolaborasi lintas unit, meningkatkan produktivitas, dan menjunjung tinggi integritas dalam setiap peran.

“Kita tidak bisa hanya menunggu pasar membaik. Kita harus menjadi bagian dari perubahan. Bergerak lebih cepat, lebih solid, dan lebih tangguh,” tegasnya.

Ia juga menyerukan dukungan penuh dari seluruh stakeholder—karyawan, mitra, pelanggan, pemerintah daerah, hingga masyarakat—karena peran Semen Padang tidak hanya sebagai produsen semen, tetapi juga penggerak pembangunan daerah dan nasional.

“Kami butuh dukungan semua pihak agar Semen Padang terus berkontribusi dalam pembangunan negeri, sekaligus menjadi lokomotif ekonomi di Sumatera Barat dan Kawasan Barat Indonesia,” tambahnya.

Sebagai perusahaan semen pertama di Indonesia, PT Semen Padang bukan hanya simbol industri, tetapi juga saksi sejarah perjuangan ekonomi bangsa. Sejak dinasionalisasi pada 1958, perusahaan ini konsisten menjadi pilar kemandirian industri nasional.

“Kita tidak sekadar mewarisi pabrik. Kita mewarisi semangat perlawanan dan kepercayaan bahwa anak bangsa mampu mengelola industri strategis,” ujar Pri.

Kini, sebagai bagian dari SIG (Semen Indonesia Group), PT Semen Padang terus mengambil peran penting dalam pembangunan infrastruktur nasional serta memperkuat perekonomian Sumatera Barat.

Turnaround Towards Excellence

Pri menegaskan bahwa peringatan HUT ke-67 harus menjadi titik balik merebut Kembali kejayaan. Ia mengajak seluruh karyawan menjadikan semangat Turnaround Towards Excellence sebagai fondasi perubahan budaya kerja.

“Mari rebut kembali kepercayaan pasar. Bangun kembali kebanggaan. Jadilah perusahaan yang tak hanya tua usianya, tapi muda semangatnya dan besar cita-citanya,” serunya.

Ia juga menekankan pentingnya menyeimbangkan kinerja produktif dengan pelestarian lingkungan dan kontribusi sosial. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), lanjutnya, bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk kepedulian terhadap diri sendiri, rekan kerja, dan keluarga.

“Dengan budaya kerja yang aman, sehat, dan berkelanjutan, kita membangun fondasi yang kokoh untuk masa depan perusahaan dan industri ini,” ucap Pri.

Apresiasi Karyawan dan Kontribusi Sosial

Usai upacara, perusahaan memberikan penghargaan Employee of the Year 2025 kepada tiga karyawan yang dinilai menunjukkan kinerja unggul dan mencerminkan nilai budaya perusahaan, AKHLAK. Ketiga penerima penghargaan tersebut adalah Alif Yuza, S.TP dari Unit SHE; Depi Putra, ST dari Unit Quality Assurance; dan Roby Wirza, ST dari Unit Pemeliharaan Elins 2.

“Penghargaan ini adalah bentuk apresiasi atas karakter kuat, loyalitas, dan dedikasi terhadap budaya unggul perusahaan. Selamat kepada para penerima,” ujar Pri saat menyerahkan penghargaan secara simbolis.

Sebagai penutup peringatan HUT, jajaran direksi dan komisaris melepas balon ke udara yang membawa dua vandel berhadiah total 100 zak semen untuk masyarakat. Simbolisasi ini menegaskan semangat Semen Padang untuk terus berbagi dan hadir di tengah masyarakat.