Latest Post

50Kota Aceh Aceh timur Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam Alahan panjang AROSUKA asahan Bali Balikpapan Bank Nagari Bantaeng Batam Batang anai Bateang Batu bara Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bekasi Bengkalis BENGKULU BI Sumbar bintan Bogor Bukit pamewa Bukittinggi Cilegon Deli serdang Denpasar Depok Dewan Pers Dharmasraya DPR RI DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai Enam lingkung FJPI Sumbar Hanura Sumbar HPN 2022 Jabar Jakarta Jambi Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang karate Karimun Kayu Agung Kayu tanam Kepulauan Meranti Kepulaun Mentawai Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok kotapadang Kotapariaman KPU KPU Sumbar Kuala lumpur Labuhanbatu Lahat Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Lingga Liputan lpm Al itqan Lubuk alung Lubuk basuk Lubuk Linggau lubuk Sikaping Magelang Malalak Manggarai Timur Medan Mentawai Meranti Merbau Minahasa utara Miranti Muara enim Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Ombilin Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Pagaralam Pagaruyung Painan Palangkaraya Palembang Pariaman Parik malintang Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Pesisir Selatan Pessel PJKIP Kota Padang PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang Pulau punjung Purwokerto PWI PWI Sumbar Rangsang Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Samosir Sawahlunto Selat panjang Semarang semen padang Semen Padang Semen Padang.. Serang Sicincin Sijunjung Sikucua Silungkang Simpang empat SMSI Solok Solok kota Solok Selatan Sulawesi selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel Sumut sungai sarik Surabaya TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang tanjung balai TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan UMKM wakil walikota Padang walikota Padang walikota solok

PADANG, Lintasmedia News- Komitmen Ketua Komisi III DPRD Kota Padang Helmi Moesim, yang akrab disapa Da Ay, dalam mendukung peningkatan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana diwujudkan melalui realisasi Dana Pokok-Pokok Pikiran (Pokir). Dukungan tersebut turut mendorong terlaksananya Pelatihan Dasar Manajemen Bencana Tahun 2026 di Convention Hall Bukit Lampu, Senin (21/9/2026).


Pelatihan manajemen bencana tersebut diikuti Kelompok Siaga Bencana (KSB) Kecamatan Padang Timur. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kapasitas dan kemampuan relawan dalam menghadapi sekaligus melakukan mitigasi terhadap berbagai potensi bencana yang dapat terjadi di Kota Padang.


Helmi Moesim mengatakan, pelatihan tersebut merupakan bagian dari program Pemerintah Kota Padang dalam meningkatkan kapasitas dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi serta melakukan mitigasi bencana. Menurutnya, penguatan sumber daya manusia menjadi bagian penting dalam membangun kesiapsiagaan bencana di tingkat masyarakat.


Dukungan melalui Pokir DPRD Kota Padang yang direalisasikan Helmi Moesim menjadi salah satu bentuk perhatian terhadap kebutuhan peningkatan kapasitas relawan kebencanaan. KSB memiliki peran penting karena berada dekat dengan masyarakat dan dapat menjadi bagian dari respons awal ketika terjadi bencana.


Wali Kota Padang Fadly Amran menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Helmi Moesim atas dukungan melalui Dana Pokir sehingga pelatihan manajemen bencana tersebut dapat terlaksana. Fadly menilai pelatihan seperti ini penting karena KSB merupakan salah satu ujung tombak Pemerintah Kota Padang dalam menghadapi berbagai potensi bencana.


“Kita apresiasi Bapak Helmi Moesim yang begitu peduli terhadap seluruh kemajuan pembangunan Kota Padang, dan juga telah banyak berkontribusi terhadap program-program unggulan Pemerintah Kota Padang,” ujar Fadly Amran.


Menurut Fadly, Kota Padang memiliki sejumlah potensi bencana, mulai dari gempa bumi, hujan ekstrem, banjir, banjir bandang, longsor hingga angin puting beliung. Karena itu, kesiapsiagaan dan kemampuan melakukan mitigasi harus terus diperkuat agar penanganan ketika terjadi bencana dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi.


Pelatihan tersebut juga menjadi bagian dari penguatan program Padang Sigap, khususnya dalam meningkatkan kemampuan relawan kebencanaan di tingkat masyarakat. Selain Helmi Moesim dan Fadly Amran, kegiatan turut dihadiri Kepala BPSDM Provinsi Sumatera Barat Medi Iswandi, Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang Hendri Zulviton, Camat Padang Selatan Aidil Zulhani, serta para peserta pelatihan.


Melalui realisasi Pokir tersebut, Helmi Moesim menunjukkan dukungan terhadap penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana. Pelatihan manajemen bencana diharapkan tidak hanya meningkatkan keterampilan peserta, tetapi juga memperkuat koordinasi KSB dengan pemerintah dan unsur terkait, sehingga masyarakat Kota Padang semakin siap menghadapi berbagai risiko bencana. (*) 


Editor: Zamri Yahya, WU

PADANG, Lintasmedia News- Keluhan masyarakat terkait layanan air bersih mendapat perhatian serius dari Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, Senin, 21 September 2026. Ia mendorong Perumda Air Minum Kota Padang atau PDAM Padang agar mempercepat penanganan gangguan layanan yang dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah.


Muharlion menegaskan, persoalan air bersih tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Menurutnya, Perumda Air Minum perlu segera melakukan langkah konkret untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi, terutama bagi warga yang terdampak cukup besar akibat terganggunya distribusi air.


Untuk mempercepat penanganan, DPRD Kota Padang mendorong Perumda Air Minum melakukan pemetaan wilayah terdampak. Pemetaan tersebut penting agar penanganan keluhan air bersih dapat dilakukan secara tepat sasaran, sekaligus membantu menentukan kawasan yang membutuhkan suplai air bersih lebih cepat.


Selain perbaikan jaringan dan sistem distribusi, Muharlion juga meminta armada suplai air bersih yang dimiliki Perumda Air Minum dioptimalkan. Armada tersebut diharapkan dapat bergerak lebih cepat mendistribusikan air kepada masyarakat, khususnya di wilayah yang mengalami gangguan layanan.


Menurut Muharlion, ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan pokok yang sangat mendesak. Karena itu, pelayanan air minum kepada masyarakat harus menjadi perhatian utama dan tidak bisa dihindarkan dari upaya percepatan penanganan ketika terjadi gangguan distribusi.


DPRD Kota Padang, lanjutnya, mendorong adanya koordinasi yang intensif antara Perumda Air Minum dengan pihak terkait sehingga setiap laporan masyarakat mengenai air PDAM mati, air tidak mengalir, maupun gangguan distribusi air bersih dapat segera ditindaklanjuti. Respons cepat dinilai penting untuk menjaga pelayanan publik tetap berjalan.


Muharlion berharap langkah percepatan, pemetaan wilayah terdampak, serta optimalisasi armada suplai air bersih dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kota Padang. DPRD Kota Padang akan terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan Perumda Air Minum agar kebutuhan air bersih warga dapat terpenuhi secara lebih cepat dan optimal. (*)


Pewarta: Zamri Yahya, WU

LINTASMEDIA NEWS- Pemerintah Kota Padang mulai menggeber langkah revitalisasi kawasan Kota Tua. Tak ingin kawasan bersejarah itu sekadar menjadi jejak masa lalu, Pemko Padang kini mempercepat pemetaan dan identifikasi seluruh bangunan yang berada di kawasan tersebut.

Langkah itu menjadi perhatian serius karena revitalisasi tidak hanya menyangkut perbaikan fisik bangunan. Pemko Padang juga akan mengurai kondisi setiap bangunan, status kepemilikan, pemanfaatan, hingga nilai sejarah yang melekat pada masing-masing persil.


Wali Kota Padang, Fadly Amran, menegaskan percepatan pendataan menjadi kunci sebelum revitalisasi kawasan benar-benar dijalankan. Penegasan tersebut disampaikannya saat memimpin rapat pembahasan revitalisasi kawasan Kota Tua di Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Jumat (18/9/2026).


“Saya ingin proses ini dipercepat dan ditargetkan selesai dalam waktu dekat. Setelah semuanya jelas, proses revitalisasi dapat segera dilakukan,” tegas Fadly Amran dalam rapat tersebut.


Menurut Fadly, pendataan harus dilakukan secara rinci agar pemerintah memiliki gambaran utuh mengenai kondisi kawasan. Identifikasi tersebut mencakup kondisi bangunan, kepemilikan, pemanfaatan, serta nilai sejarah yang dimiliki setiap bangunan.


Ia menekankan, bangunan yang memiliki nilai sejarah dan masuk kategori cagar budaya tidak boleh diperlakukan semata-mata sebagai objek pembangunan. Karakter sejarah dan nilai budaya kawasan harus tetap dipertahankan dalam setiap tahapan revitalisasi.


Namun, revitalisasi Kota Tua tidak diarahkan hanya untuk menyelamatkan bangunan lama. Fadly ingin kawasan tersebut kembali hidup sebagai ruang aktivitas masyarakat, sekaligus membuka peluang baru bagi tumbuhnya sektor ekonomi kreatif dan pariwisata.


“Revitalisasi ini diharapkan dapat menghidupkan kembali aktivitas masyarakat di kawasan yang sarat nilai sejarah dan budaya. Ini merupakan bagian dari Program Unggulan (Progul) Jelajah Padang,” ujarnya.


Fadly juga melihat potensi besar Kota Tua dari sisi gastronomi. Menurutnya, kekuatan Padang tidak hanya berada pada warisan arsitektur dan sejarah, tetapi juga pada identitas kuliner yang telah dikenal luas dan memiliki keragaman yang kuat.


Karena itu, pengembangan gastronomi dinilai perlu berjalan beriringan dengan rebranding kawasan. Fadly menginginkan identitas yang dibangun tetap autentik, sekaligus didukung tata kelola profesional dan kolaborasi lintas sektor agar posisi Padang sebagai bagian dari Jaringan Kota Kreatif UNESCO bidang gastronomi semakin kuat.


“Kita ingin kawasan Kota Tua kembali menjadi ruang publik yang hidup, tempat tumbuhnya usaha kreatif, serta pembelajaran sejarah, dan wisata kuliner lokal,” kata Fadly.


Dalam rapat tersebut turut hadir Asisten Pemerintahan dan Kesra Tarmizi Ismail, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi, Kepala Dinas Pariwisata Kota Padang Yenni Yuliza, Camat Padang Barat Diko Riva Utama, Camat Padang Selatan Wilman Muchtar, Dosen Jurusan Teknik Arsitektur Universitas Bung Hatta Joni Wongso, jajaran Pengurus Pengelola Kota Tua, Ketua Pokdarwis Cagar Budaya Kota Tua Batang Arau Tommy Jhonlie, serta Ketua Pokdarwis Kota Tua Kampung Pondok Hongky Victor. Pemko Padang menyatakan siap menjadi fasilitator agar revitalisasi Kota Tua tidak berhenti sebagai proyek infrastruktur, melainkan berkembang menjadi gerakan sosial dan ekonomi yang menghidupkan kembali kawasan bersejarah tersebut. (***)

Padang, Lintasmedia News— Sebanyak 245 karateka dari 18 dojo se-Kota Padang mengikuti Ujian Kenaikan Tingkat-Kyu/Sabuk Semester II Tahun 2026 yang digelar Lembaga Karate-Do Indonesia (Lemkari) Kota Padang di Gedung BKOM dan Pelkes Sumatera Barat, Minggu (20/9/2026).

Ujian tersebut dibuka secara resmi Wali Kota Padang Fadly Amran, yang juga Ketua Dewan Pembina Pengurus Provinsi (Pengprov) Lemkari Sumatera Barat. Kegiatan ini menjadi salah satu tahapan penting dalam pembinaan karate secara berjenjang, sekaligus mengukur perkembangan kemampuan para karateka setelah menjalani latihan di dojo masing-masing.




Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua DPRD Sumbar sekaligus Ketua Umum Pengprov Lemkari Sumbar Nanda Satria, Ketua Pengurus Cabang (Pengcab) Lemkari Kota Padang Surfa Yondri, Sekretaris Umum KONI Kota Padang Tri Putra Juniadi, jajaran pengurus Pengprov Lemkari Sumbar, pelatih, serta para orang tua karateka.




Fadly Amran mengapresiasi konsistensi Lemkari dalam menjalankan pembinaan secara rutin dan berkelanjutan. Menurutnya, ujian kenaikan tingkat tidak semata-mata menjadi tahapan untuk memperoleh sabuk baru, tetapi juga bagian dari proses pendidikan yang menanamkan nilai-nilai kehidupan kepada generasi muda.


 


“Ujian kenaikan tingkat ini bukan sekadar proses meraih sabuk, tetapi bagian dari pendidikan olahraga yang membentuk disiplin, tanggung jawab, keberanian, dan karakter bagi adik-adik karateka,” ujar Fadly.




Ia menilai pembinaan olahraga semakin penting di tengah perkembangan teknologi yang membuat anak-anak dan remaja semakin banyak menghabiskan waktu dengan gadget. Karena itu, olahraga perlu dihadirkan sebagai ruang positif agar generasi muda tetap aktif, sehat, memiliki interaksi sosial yang baik, serta terbiasa menjalani kehidupan secara disiplin.




Fadly juga menyebut pengembangan olahraga tersebut sejalan dengan semangat Padang Balomba, yang menjadi bagian dari aktivasi Program Unggulan (Progul) Padang Juara.


 


“Kita ingin olahraga menjadi ruang bagi anak-anak untuk tumbuh sehat, disiplin, aktif, dan berprestasi. Hal ini terus kita gelorakan di Kota Padang melalui program Padang Balomba, sebagai bagian dari aktivasi Program Unggulan Padang Juara,” katanya.

Lebih jauh, Fadly menilai dojo bukan hanya tempat menempa kemampuan fisik dan teknik bela diri. Di sana, karateka juga belajar mematuhi aturan, menghormati pelatih dan sesama, bertanggung jawab, serta membangun keberanian.


 


“Anak-anak Lemkari dididik menjadi pemimpin sejak usia dini dengan belajar patuh, disiplin, menghormati, dan bertanggung jawab. Nilai-nilai inilah yang penting untuk membentuk generasi emas kita,” tuturnya.




Sementara itu, Ketua Umum Pengprov Lemkari Sumbar Nanda Satria menegaskan komitmen Lemkari untuk terus memperkuat pembinaan generasi muda melalui olahraga karate. Pembinaan, katanya, tidak hanya diarahkan untuk mengejar prestasi, tetapi juga membangun karakter karateka agar mampu membawa nilai-nilai yang dipelajari di dojo ke lingkungan sekolah maupun kehidupan sehari-hari.




Nanda berharap para karateka dapat menjadi contoh positif bagi teman-temannya dan ikut mencegah berbagai persoalan yang berpotensi muncul di kalangan remaja.


 


“Kami berharap para karateka mampu menjadi agen perubahan di sekolah dan lingkungannya masing-masing. Begitu pula berani mencegah berbagai persoalan di kalangan remaja, serta menjadi teladan bagi teman-temannya,” ujar Nanda.




Ia juga memberikan dorongan kepada karateka Lemkari yang nantinya dipercaya menjadi delegasi Kota Padang pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XVI Sumatera Barat agar mampu menunjukkan hasil terbaik dari proses pembinaan yang telah dijalani.


 


“Karateka Lemkari yang menjadi delegasi Kota Padang nantinya harus menunjukkan bahwa pembinaan kita mampu melahirkan atlet berprestasi. Kami juga berharap dari generasi ini akan lahir pemimpin-pemimpin masa depan,” katanya.




Dengan diikuti ratusan karateka dari berbagai dojo, Ujian Kenaikan Tingkat-Kyu/Sabuk Semester II 2026 menjadi gambaran keberlanjutan pembinaan karate di Kota Padang. Lebih dari sekadar mengejar kenaikan sabuk, proses tersebut menjadi ruang untuk menguji ketekunan, kedisiplinan, kemampuan, sekaligus karakter para karateka dalam menapaki jenjang pembinaan berikutnya. (***)

PADANG, Lintasmedia News- Ketua DPRD Kota Padang Muharlion menyatakan dukungannya terhadap rencana rehabilitasi mushalla di lingkungan Gedung PWI Sumatera Barat (Sumbar). Dukungan itu disampaikan saat menerima kunjungan silaturahmi jajaran Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumbar, Ahad (20/9/2026) menjelang Zuhur.


Pertemuan tersebut tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga membahas kondisi Gedung PWI Sumbar, khususnya kebutuhan rehabilitasi mushalla. PWI Sumbar berharap perbaikan fasilitas ibadah tersebut dapat menjadi salah satu perhatian dan prioritas dalam dukungan Pemerintah Kota Padang.


Muharlion mengatakan, keberadaan mushalla di kawasan tersebut sangat penting mengingat kompleks Gedung PWI Sumbar juga berada di lingkungan yang digunakan untuk berbagai aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan di Youth Center Padang.


“Kita insyaallah akan dukung, karena keberadaan mushalla tersebut juga sangat penting. Karena di sana juga ada Youth Center yang banyak kegiatan. Maka diperlukan mushalla yang representatif,” kata Muharlion.


Menurut Muharlion, keberadaan fasilitas ibadah yang layak akan menunjang berbagai aktivitas yang berlangsung di kawasan tersebut. Karena itu, dukungan terhadap rehabilitasi mushalla dinilai menjadi kebutuhan yang perlu mendapat perhatian.


Dalam pertemuan itu, PWI Sumbar secara khusus menyampaikan permintaan agar rehabilitasi mushalla menjadi prioritas. PWI tidak hanya membicarakan pembenahan Gedung PWI Sumbar secara umum, tetapi memfokuskan usulan pada perbaikan tempat ibadah yang selama ini menjadi bagian penting dari kawasan tersebut.


Rombongan PWI Sumbar dipimpin Ketua PWI Sumbar Widya Navies bersama Sekretaris PWI Sumbar Firdaus Abie. Turut hadir pengurus harian lainnya, DR. H. Amiruddin, Rommy, dan Susi Suzana, serta didampingi anggota Dewan Kehormatan Pers (DKP) PWI Sumbar, Rusdi Bais.


Widya Navies menyampaikan terima kasih atas kesediaan Ketua DPRD Kota Padang Muharlion menerima rombongan PWI Sumbar. Ia juga mengapresiasi dukungan yang diberikan Muharlion terhadap rencana rehabilitasi Gedung PWI Sumbar, khususnya mushalla yang diharapkan menjadi fasilitas representatif bagi wartawan maupun masyarakat yang beraktivitas di kawasan tersebut.


Dukungan tersebut menjadi angin segar bagi PWI Sumbar dalam mendorong pembenahan fasilitas di Gedung PWI Sumbar. Dengan adanya mushalla yang lebih representatif, fasilitas ibadah di kawasan tersebut diharapkan dapat mendukung berbagai kegiatan PWI sekaligus aktivitas masyarakat di sekitar Youth Center Padang. (*) 


Editor: Zamri Yahya, WU

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Tim Core (communication and Rescue) Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) Lokal Bukittinggi-Agam bekerja sama dengan donator dan relawan membagikan 1.000 masker untuk siswa, guru dan tenaga kependidikan SMPN 4 Bukittinggi. Kegiatan tersebut berlangsung Sabtu (19/09) di seluruh kelas di sekolah yang berlokasi di Panorama Bukittinggi tersebut. 


Tim Core  ORARI Lokal Bukittinggi-Agam dalam hal ini menurunkan sekitar 20 orang personil untuk membagikan langsung masker kepada siswa dan guru. Kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan anak-anak disekolah dan dalam upaya menanggulangi dampak karhutla terhadap warga sekolah berupa kabut asap yang masih menyelimuti Bukittinggi. 


Pembagian masker kepada siswa dan guru dilaksanakan oleh personil Tim Core ORARI secara langsung kedalam kelas, disambut baik dan antusias siswa SMPN 4 Bukittinggi. 

Kepala SMPN 4 Bukittinggi, Firman Adhani, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Tim Core  ORARI Lokal Bukittinggi-Agam yang dengan cepat dan tanggap turun ke SMPN 4 untuk membagikan masker bagi siswa, guru dan warga sekolah. Ia mengatakan, Keberadaan Tim CORE ORARI Lokal Bukittinggi-Agam sangat membantu penanganan dampak kabut asap di lingkungan pendidikan. 


Firman menyebutkan, bantuan ini sangat bermanfaat dalam menjaga kesehatan dan melindungi siswa dari paparan debu, asap, maupun polusi udara. Ia berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilakukan dan menjadi bentuk kepedulian bersama terhadap kesehatan dan kenyamanan anak-anak di sekolah.


Ia juga mengimbau kepada seluruh siswa agar menggunakan masker dengan baik ketika kondisi lingkungan membutuhkan, serta tetap menjaga kebersihan dan kesehatan diri. 


Selain SMPN 4 Bukittinggi, Tim Core  ORARI Lokal Bukittinggi-Agam juga membagikan masker untuk SDN 01 benteng, SDN 02 percontohan dan SDN 07 teladan kota Bukittinggi. (Sandra)

 

Padang, Lintasmedia News— Suasana hangat dan penuh keakraban mewarnai jamuan makan malam peserta Konferensi Kerja (Konker) Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) ke-XVIII Tahun 2026 di Rumah Gadang Baiturrahmah, Kota Padang, Sabtu (19/9/2026).

Wali Kota Padang Fadly Amran menyambut langsung para peserta Konker yang datang dari berbagai daerah di Indonesia. Hadir Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) PDPI Arief Riadi Arifin, Ketua PDPI Cabang Sumatera Barat Masrul Basyar, serta para Ketua Pengurus Cabang (PC) PDPI se-Indonesia.



Jamuan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Sri Kurniayati, Direktur RSUD dr. Rasidin Padang Lismawati, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Padang.



Dalam sambutannya, Fadly Amran menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan organisasi profesi kedokteran dalam menjawab berbagai tantangan kesehatan masyarakat.



Menurutnya, pembangunan kesehatan merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan Padang sebagai kota sehat dan kota pintar, sebagaimana arah pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kota Padang.



“Visi kami adalah menggerakkan seluruh potensi untuk mewujudkan Kota Padang sebagai kota sehat dan kota pintar. Kota sehat bukan hanya sehat badannya, tetapi juga sehat kesejahteraannya,” ujar Fadly.



Ia menjelaskan, konsep kota sehat tidak semata-mata berbicara mengenai pelayanan kesehatan, tetapi juga menyangkut kesejahteraan masyarakat serta kualitas lingkungan yang mendukung kehidupan warga.




Karena itu, Fadly berharap PDPI dapat menjadi mitra strategis Pemko Padang, khususnya dalam memberikan masukan, gagasan, dan rekomendasi dalam menghadapi berbagai persoalan kesehatan masyarakat.

“Kolaborasi dengan PDPI penting karena tantangan kesehatan membutuhkan keterlibatan pemerintah, organisasi profesi, akademisi, dan masyarakat. Semoga kolaborasi ini semakin kuat dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat,” katanya.




Selain penguatan sektor kesehatan, Fadly juga mengaitkan kolaborasi tersebut dengan agenda pemulihan dan kebangkitan ekonomi daerah pascabencana. Menurutnya, masyarakat yang sehat menjadi salah satu fondasi penting bagi percepatan pemulihan berbagai sektor.




Sementara itu, Ketua Umum PP PDPI Arief Riadi Arifin mengatakan, Konker merupakan agenda organisasi yang dilaksanakan secara nasional setiap tahun. Forum tersebut menjadi momentum untuk mengevaluasi kinerja organisasi, menyelaraskan program antara pengurus pusat dan daerah, sekaligus membahas arah kebijakan PDPI ke depan.




Konker PDPI XVIII Tahun 2026 berlangsung pada 16–19 September 2026 di Kota Padang dengan pusat kegiatan di The ZHM Premiere Hotel.




Arief menyebut dipilihnya Padang sebagai lokasi pelaksanaan Konker tahun ini memiliki makna tersendiri bagi PDPI, terutama karena banyak tokoh dan guru yang berkontribusi dalam perkembangan organisasi berasal dari Sumatera Barat.




“Konferensi kerja ini kami laksanakan setiap tahun secara nasional dan untuk yang ke-18 ini kami putuskan dilaksanakan di Padang. Ada filosofinya karena sebagian besar guru-guru kami berasal dari sini,” ungkapnya.




Jamuan makan malam di Rumah Gadang Baiturrahmah pun menjadi bagian dari rangkaian Konker yang tidak hanya mempererat silaturahmi antardokter paru dari berbagai daerah, tetapi juga membuka ruang kolaborasi antara organisasi profesi dan Pemerintah Kota Padang dalam memperkuat pembangunan kesehatan masyarakat. (***)


SOLOK,Lintas Media News
Kondisi kabut asap yang terdeteksi di sejumlah wilayah Sumatera Barat menjadi perhatian terhadap aktivitas masyarakat. Di tengah kondisi tersebut, Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Daswippetra, Dt Mjj Alam menyalurkan 20 ribu masker untuk masyarakat dan pelajar di Kota dan Kabupaten Solok.

Sebanyak 10 ribu masker sebelumnya telah dibagikan kepada masyarakat umum. Selanjutnya, 10 ribu masker disalurkan ke sekolah-sekolah untuk membantu pelajar menghadapi kondisi udara yang kurang baik.

Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang tetap menjalankan aktivitas di tengah kondisi kabut asap.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebelumnya melaporkan adanya sebaran asap di sejumlah wilayah Sumatera, termasuk Sumatera Barat. Kondisi atmosfer yang relatif kering selama musim kemarau disebut turut meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan serta meluasnya sebaran asap.

BMKG juga mengingatkan bahwa kabut asap dapat berdampak terhadap kualitas udara, kesehatan masyarakat, jarak pandang dan aktivitas transportasi. Kelompok rentan, termasuk anak-anak, perlu mendapat perhatian ketika kondisi udara memburuk.

Kondisi serupa juga berdampak pada aktivitas pendidikan di Solok Selatan. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan pada 17 September 2026 mengeluarkan kebijakan penyesuaian pembelajaran setelah kualitas udara di daerah tersebut terdampak kabut asap selama beberapa pekan. ISPU di wilayah tersebut dilaporkan berada pada kategori tidak sehat.

Atas kondisi itu, pembelajaran PAUD dan TK di Solok Selatan diliburkan, sementara siswa SD dan SMP diarahkan belajar dari rumah pada 18–19 September 2026.

H. Daswippetra mengatakan kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa perlindungan terhadap masyarakat perlu dilakukan, terutama bagi anak-anak yang tetap harus mengikuti kegiatan pendidikan.

“Kita melihat sendiri bagaimana kabut asap mulai mengganggu aktivitas masyarakat. Karena itu, saya terpanggil untuk melakukan sesuatu yang bisa langsung membantu masyarakat,” ujar Daswippetra.

Menurutnya, masker memang bukan solusi untuk menyelesaikan persoalan kabut asap. Namun, bantuan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat ketika harus beraktivitas di luar rumah.

“Anak-anak kita harus tetap belajar, tetapi kesehatan mereka jangan sampai dikorbankan. Masker ini salah satu ikhtiar sederhana untuk memberikan perlindungan,” katanya.

Daswippetra mengatakan perhatian terhadap masyarakat merupakan bagian dari tanggung jawab seorang wakil rakyat. Menurutnya, persoalan yang dirasakan masyarakat perlu mendapat respons, tidak hanya dalam bentuk penyampaian aspirasi, tetapi juga melalui tindakan yang dapat dilakukan sesuai kemampuan.

“Bagi saya, ketika masyarakat sedang menghadapi persoalan, wakil rakyat harus hadir. Tidak cukup hanya menyampaikan keprihatinan, tetapi harus ada tindakan yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.

Ia berharap 20 ribu masker yang telah disalurkan dapat dimanfaatkan masyarakat dan pelajar, terutama ketika harus melakukan aktivitas di luar ruangan.

Daswippetra juga mengimbau masyarakat untuk memperhatikan kondisi kualitas udara, mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika udara memburuk dan menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar rumah.

“Kita tentu berharap kondisi ini segera membaik. Bantuan ini mungkin sederhana, tetapi mudah-mudahan bisa membantu masyarakat dan menjadi bentuk kepedulian kita terhadap kondisi yang sedang mereka hadapi,” katanya.

Bagi Daswippetra, kondisi kabut asap juga menunjukkan pentingnya perhatian terhadap masyarakat pesisir dan daerah yang terdampak penurunan kualitas udara. Ia berharap pemerintah terus melakukan pemantauan dan mengambil langkah yang diperlukan agar dampak terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat dapat diminimalkan (*)

PADANG,Lintas Media News
 Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Drs. H. Muhidi, M.M., menyampaikan pesan keras kepada para guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Menurutnya, guru di era perubahan tidak cukup hanya hadir di ruang kelas dan menyampaikan materi, tetapi harus mampu beradaptasi, menguasai teknologi, sekaligus membentuk karakter generasi muda.

Pesan tersebut disampaikan Muhidi saat menjadi narasumber dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kompetensi Guru PPPK Jenjang SMA, SMK, dan SLB Tahun 2026, Rabu (16/9/2026).

Di hadapan para peserta, Muhidi menegaskan bahwa keberadaan guru PPPK merupakan energi baru bagi dunia pendidikan Sumatera Barat. Energi tersebut harus diwujudkan melalui peningkatan kualitas mengajar, kreativitas, profesionalisme, dan komitmen dalam mendidik peserta didik.

Jangan sampai status sebagai guru PPPK hanya berhenti pada perubahan status kepegawaian. Ada tanggung jawab besar yang melekat untuk memastikan peserta didik memperoleh pendidikan berkualitas dan mampu menghadapi tantangan masa depan.

Muhidi menilai perkembangan zaman telah mengubah tantangan yang dihadapi dunia pendidikan. Peserta didik kini hidup di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi, sehingga pola pembelajaran juga harus mampu mengikuti perubahan tersebut.

Karena itu, penguasaan metode pembelajaran adaptif menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditawar. Guru harus mampu membaca kebutuhan peserta didik dan memilih pendekatan pembelajaran yang relevan agar proses pendidikan tidak berjalan monoton dan kehilangan daya tarik.

Pemanfaatan teknologi juga menjadi perhatian Muhidi. Teknologi, menurutnya, harus digunakan secara bijak untuk memperkuat proses pembelajaran. Guru perlu mampu memanfaatkan perkembangan digital sebagai sarana pendukung, sekaligus tetap menjalankan fungsi utama sebagai pendidik dan pembimbing.

Namun, Muhidi mengingatkan agar kemajuan teknologi tidak membuat pendidikan kehilangan ruhnya. Sekolah bukan hanya tempat mencetak siswa yang pintar menjawab soal, tetapi juga tempat membentuk manusia yang memiliki karakter dan budi pekerti.

Ia menegaskan, keberhasilan pendidikan tidak cukup dilihat dari nilai akademik atau kemampuan kejuruan. Peserta didik harus memiliki keseimbangan antara kecerdasan, keterampilan, integritas, tanggung jawab, dan karakter yang kuat.

Karena itu, guru PPPK dituntut terus mengembangkan kapasitas dirinya. Bimtek harus menjadi momentum untuk membawa pulang pengetahuan dan metode baru yang kemudian diterapkan dalam proses pembelajaran di sekolah masing-masing.

DPRD Provinsi Sumatera Barat, kata Muhidi, akan terus mengawal peningkatan kompetensi, perlindungan, dan kesejahteraan tenaga pendidik. Penguatan kualitas guru dipandang penting karena masa depan sumber daya manusia Sumatera Barat sangat berkaitan dengan kualitas pendidikan yang diberikan hari ini.

Pada akhirnya, Muhidi berharap guru PPPK mampu menjadi kekuatan baru dalam membangun pendidikan Sumatera Barat. Targetnya bukan sekadar melahirkan anak didik yang pintar, tetapi generasi emas Ranah Minang yang berkarakter, kompeten, adaptif, dan mampu bersaing di tingkat global. (*)

PADANG,Lintas Media News
 Jangan menunggu harga kebutuhan pokok melonjak baru sibuk mencari solusi. Pekarangan rumah yang selama ini dibiarkan kosong justru bisa menjadi benteng pertama ketahanan pangan keluarga jika dikelola secara serius.

Pesan tajam tersebut disampaikan Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Drs. H. Muhidi, M.M., saat menjadi narasumber dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan bagi Kelompok Wanita Tani (KWT) penerima bantuan bibit tanaman, unggas, dan pakan tahun 2026, beberapa waktu lalu. 

Kegiatan yang dilaksanakan melalui kolaborasi dengan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat itu diarahkan untuk memperkuat program Kebun B2SA, yakni pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman.

Muhidi menegaskan, ketahanan pangan keluarga tidak harus dimulai dari lahan luas. Pekarangan rumah pun memiliki nilai ekonomi dan manfaat besar apabila dimanfaatkan untuk menanam berbagai kebutuhan pangan serta memelihara unggas secara produktif.

Di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok, pemanfaatan pekarangan dinilai menjadi langkah konkret yang dapat dilakukan masyarakat. Hasil kebun dan ternak rumahan setidaknya dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi keluarga sekaligus menekan sebagian pengeluaran rumah tangga.

“Jangan biarkan pekarangan menjadi lahan tidur. Kalau bisa menghasilkan pangan, kenapa harus dibiarkan kosong?” Pesan tersebut menjadi salah satu penekanan Muhidi dalam mendorong KWT agar lebih serius mengembangkan Kebun B2SA.

Muhidi juga memberikan apresiasi terhadap para anggota KWT yang selama ini aktif menggerakkan kegiatan pertanian dan pangan berbasis keluarga. Menurutnya, KWT memiliki peran strategis dalam membangun kemandirian pangan dari lingkungan paling kecil, yakni rumah tangga.

Namun, bantuan pemerintah tidak boleh berhenti hanya pada saat bibit tanaman, unggas, dan pakan diterima. Bantuan tersebut harus dirawat, dikembangkan dan dimanfaatkan secara berkelanjutan sehingga menghasilkan manfaat nyata bagi anggota kelompok dan keluarga.

Karena itu, Muhidi mendorong seluruh anggota KWT menjaga kekompakan. Pengelolaan kebun dan ternak secara bersama-sama dinilai akan membuat bantuan lebih mudah dikembangkan, sekaligus membuka peluang peningkatan ekonomi kelompok.

Suasana Bimtek semakin hidup ketika peserta diberikan ruang untuk berdialog langsung. Sejumlah peserta menyampaikan pertanyaan berdasarkan persoalan yang mereka hadapi dalam mengelola kegiatan pertanian maupun peternakan di lingkungan masing-masing.

Salah satunya Mursida, peserta dari Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji. Ia mengajukan pertanyaan mengenai beternak ayam, yang menunjukkan adanya kebutuhan peserta terhadap pengetahuan praktis agar bantuan unggas dapat dikelola secara tepat dan memberikan hasil.

Dialog tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan program ketahanan pangan bukan hanya soal ketersediaan bantuan. Pengetahuan, pendampingan, keterampilan, kedisiplinan dan kekompakan kelompok menjadi faktor penting agar program benar-benar berjalan dan tidak berhenti sebagai kegiatan sesaat.

DPRD Provinsi Sumatera Barat, kata Muhidi, terus mendukung program pemberdayaan perempuan dan ketahanan pangan berbasis masyarakat. Harapannya, Kebun B2SA mampu mengubah pekarangan menjadi sumber pangan produktif, memperkuat ekonomi rumah tangga, dan mendorong lahirnya keluarga-keluarga yang semakin mandiri di Ranah Minang. (*) 


PASAMAN BARAT, Lintasmedia News| Perhatian jajaran Polres Pasaman Barat terhadap perlindungan anak kembali terlihat melalui penanganan cepat dugaan pencabulan terhadap sejumlah anak di bawah umur. Seorang pria berinisial EW (54), yang diketahui berprofesi sebagai ASN sekaligus guru mengaji, diamankan Tim Opsnal Satreskrim Polres Pasaman Barat di Jorong Batang Toman, Nagari Lingkuang Aua Baru, Kecamatan Pasaman, Sabtu, 19 September 2026.


Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto, S.I.K., M.H., melalui Kasat Reskrim Iptu A. Agung Ngurah Santa Subrata, S.Tr.K., membenarkan penanganan perkara tersebut. Penangkapan dilakukan setelah kepolisian menerima laporan mengenai dugaan tindakan pencabulan yang dialami sejumlah anak yang sebelumnya mengikuti kegiatan belajar mengaji di rumah EW di Jorong Bungo Tanjung, Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas.


Kasus tersebut mencuat setelah anak-anak yang diduga menjadi korban saling menceritakan pengalaman yang mereka alami kepada teman-temannya. Cerita itu kemudian diketahui oleh orang tua masing-masing, hingga keluarga memilih membawa persoalan tersebut ke jalur hukum agar mendapatkan penanganan dan kepastian.


Saat para orang tua bersama masyarakat mendatangi rumah terduga pelaku, EW ternyata tidak berada di lokasi. Persoalan tersebut kemudian dilaporkan ke Polsek Sungai Beremas dan selanjutnya dikoordinasikan dengan Satreskrim Polres Pasaman Barat melalui Unit PPA untuk dilakukan penanganan sesuai prosedur.


Setelah laporan diterima, Tim Opsnal yang dipimpin Ipda Algino Ganaro bergerak melakukan penyelidikan. Petugas mengumpulkan informasi mengenai keberadaan EW hingga akhirnya mendapatkan informasi bahwa terduga pelaku berada di wilayah Batang Toman, Nagari Lingkuang Aua Baru.


Sekitar pukul 18.30 WIB, petugas kemudian mengamankan EW tanpa memberikan ruang bagi yang bersangkutan untuk menghindar dari proses hukum. Setelah diamankan, EW dibawa untuk menjalani pemeriksaan dalam rangka mengungkap secara terang perkara yang dilaporkan.


Dalam pemeriksaan awal, penyidik memperoleh keterangan bahwa EW diduga melakukan perbuatan terhadap sejumlah murid yang belajar mengaji di rumahnya. Keterangan awal menyebut dugaan tindakan tersebut telah berlangsung sejak 2024. Polisi masih melakukan pendalaman terhadap seluruh keterangan untuk memastikan konstruksi perkara.


Kasat Reskrim Iptu A. Agung Ngurah Santa Subrata menegaskan penyidikan tidak berhenti pada penangkapan terduga pelaku. Penyidik masih menggali keterangan saksi, korban serta informasi lain yang diperlukan, termasuk kemungkinan adanya anak lain yang mengalami dugaan tindakan serupa.


Kanit PPA Satreskrim Polres Pasaman Barat Ipda Admi Pandowita mengimbau masyarakat, khususnya orang tua, agar tidak ragu melapor apabila memiliki informasi berkaitan dengan dugaan kekerasan atau pencabulan terhadap anak. Hingga kini, empat orang yang diduga sebagai korban telah menjalani visum dan pemeriksaan kesehatan dengan pendampingan Unit PPA Satreskrim Polres Pasaman Barat.


Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto menegaskan bahwa jajaran Polres Pasaman Barat akan menangani perkara tersebut secara profesional, transparan dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. “Kami berkomitmen memberikan perlindungan dan keadilan bagi para korban serta memastikan proses penegakan hukum berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan,” tegasnya. EW kini diamankan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut. Catatan Redaksi: Dugaan tindak pidana dalam pemberitaan ini masih berada dalam proses hukum. Setiap pihak tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah sampai terdapat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Polri untuk masyarakat.


TIM RMO


Bukittinggi, Lintasmedianews.com
Pemerintah Kota Bukittinggi bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi korban gempa Nusa Tenggara Timur (NTT).   Bantuan diserahkan simbolis oleh Sekretaris Daerah Bukittinggi, secara daring melalui zoom meeting di Bukittinggi Command Center (BCC), Rabu (16/09).

Bantuan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu bentuk kepedulian dan duka mendalam masyarakat Bukittinggi. Bantuan awal berupa donasi yang dihimpun dari ASN Kota Bukittinggi, sedekah masyarakat melalui Baznas, serta dukungan BUMD, BPRS Jam Gadang, PDAM dan Bank Nagari, telah terkumpul sebesar Rp70 juta. Bantuan tersebut diserahkan kepada Kabupaten Nagekeo yang termasuk daerah dengan kerusakan cukup parah. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi, Rismal Hadi. 

Rismal menerangkan, Pemerintah kota Bukittinggi juga akan memberikan bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari dana APBD, yang saat ini masih berproses dan telah masuk dalam anggaran perubahan APBD 2026. Ia mengatakan, prosesnya saat ini sedang menunggu evaluasi gubernur. Setelah evaluasi selesai dan DPA anggaran perubahan selesai, dana tersebut akan segera transfer. 

Menurut Rismal Hadi, BKK tersebut direncanakan sebesar Rp500 juta yang dibagi untuk tiga kabupaten, yakni Manggarai, Manggarai Timur dan Nagekeo. Meskipun hampir seluruh wilayah NTT terdampak gempa, bantuan difokuskan kepada tiga kabupaten tersebut. Ketiganya dipilih karena mengalami kerusakan lebih berat dibandingkan kabupaten lainnya, 

“Mudah-mudahan ini bisa meringankan beban saudara-saudara kita yang terkena musibah di NTT,” harapnya. (Sandra)

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.