PADANG, Lintasmedia News — Kota Padang kembali menunjukkan daya tariknya sebagai destinasi investasi di Sumatera Barat. Langkah besar menuju pengembangan sektor pariwisata ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) tentang Rencana Kerja Sama Investasi dan Pembangunan Kawasan Wisata Terpadu Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, yang digelar di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang, Kamis (11/6/2026).

Penandatanganan kesepakatan tersebut disaksikan langsung Wali Kota Padang, Fadly Amran, dan melibatkan pemilik lahan Fauzi Bahar bersama tiga perusahaan investor, yakni PT Tasake Indo Service (DAP 69), PT Nusa Indah Permata, dan PT Win Sekawan Utama.

Turut hadir dalam kegiatan itu Kepala DPMPTSP Kota Padang Fauzan Ibnovi, Kepala Dinas PUPR Kota Padang Malvi Hendri, Kepala DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat Luhur Budianda yang mewakili Gubernur Sumatera Barat, serta para pimpinan perusahaan yang akan terlibat dalam pengembangan kawasan wisata tersebut.

Kesepakatan ini menjadi tonggak awal lahirnya salah satu proyek investasi strategis di Kota Padang dengan nilai investasi mencapai Rp2,2 triliun. Kawasan wisata terpadu yang akan dibangun di Padang Sarai itu dirancang menghadirkan berbagai fasilitas unggulan, mulai dari hotel berbintang, lapangan golf, hingga sarana penunjang lainnya yang diharapkan mampu mengangkat daya saing sektor pariwisata Kota Padang.

Komitmen Pemko Padang Buka Karpet Merah bagi Investor

Dalam sambutannya, Wali Kota Padang Fadly Amran menegaskan bahwa Pemerintah Kota Padang berkomitmen penuh menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan memberikan berbagai kemudahan kepada investor sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut Fadly, investasi merupakan salah satu instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kehadiran investor tidak hanya berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga membuka peluang kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Kita mencatat selama tahun 2025 realisasi investasi, baik penanaman modal dalam negeri maupun luar negeri, lebih kurang Rp4,5 triliun. Sektor hotel dan restoran menjadi salah satu penyumbang terbesar investasi di Kota Padang," ungkap Fadly Amran.

Ia menilai pembangunan Kawasan Wisata Terpadu Padang Sarai akan menjadi katalis baru bagi pertumbuhan ekonomi Kota Padang, khususnya di sektor pariwisata, jasa, dan ekonomi kreatif.

"Kami mendukung penuh pembangunan kawasan wisata terpadu Padang Sarai ini dan berharap segera memasuki tahap groundbreaking. Pemerintah Kota Padang akan memberikan kemudahan investasi sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan daerah yang berlaku," tegasnya.

Dorong Padang Jadi Kota Gastronomi Dunia

Lebih lanjut, Fadly menjelaskan bahwa pembangunan kawasan wisata terpadu tersebut sejalan dengan visi besar Pemerintah Kota Padang yang saat ini tengah mempersiapkan diri menuju pengakuan sebagai Kota Gastronomi melalui jaringan Kota Kreatif UNESCO.

Menurutnya, status tersebut akan menjadi nilai tambah yang signifikan dalam meningkatkan kunjungan wisatawan, baik dari dalam maupun luar negeri.

"Kota Padang saat ini sedang berproses menuju Kota Gastronomi UNESCO. Jika terwujud, tentu akan menjadi magnet baru yang dapat menarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Karena itu, investasi di sektor pariwisata dan hospitality sangat relevan dengan arah pembangunan kota ke depan," katanya.

Ia optimistis pengembangan kawasan wisata terpadu akan memperkuat posisi Kota Padang sebagai salah satu destinasi unggulan di kawasan barat Indonesia.

Investor Apresiasi Dukungan Pemerintah

Direktur PT Tasake Indo Service (DAP 69), Dede Mulyana, menyampaikan apresiasi atas dukungan dan komitmen Pemerintah Kota Padang terhadap rencana investasi tersebut.

Menurutnya, dukungan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam menciptakan kepastian investasi sehingga proyek dapat berjalan sesuai target yang telah direncanakan.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kota Padang yang telah mendukung investasi ini. Kami berharap pembangunan yang dirancang dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Kota Padang," ujar Dede.

Ia menjelaskan bahwa perusahaan yang dipimpinnya memiliki pengalaman dalam mengembangkan kawasan wisata terpadu di Tasikmalaya yang mengintegrasikan berbagai fungsi dalam satu kawasan, mulai dari fasilitas wisata, kesehatan, hingga kawasan perkantoran.

Pengalaman tersebut, katanya, akan menjadi modal penting dalam mewujudkan kawasan wisata terpadu modern di Padang Sarai.

Proyek Strategis Rp2,2 Triliun

Sementara itu, pemilik lahan Fauzi Bahar mengungkapkan bahwa nilai investasi yang akan digelontorkan untuk proyek tersebut mencapai sekitar Rp2,2 triliun.

Dana investasi itu akan digunakan untuk membangun berbagai fasilitas utama yang diharapkan mampu menjadi ikon baru pariwisata Kota Padang.

"Kami membutuhkan dukungan dari Bapak Wali Kota, baik berupa kemudahan perizinan maupun dukungan infrastruktur. Nilai investasi yang akan direalisasikan mencapai Rp2,2 triliun, meliputi pembangunan tiga hotel, lapangan golf, dan berbagai fasilitas pendukung lainnya," kata Fauzi Bahar.

Menurutnya, keberadaan kawasan wisata terpadu tersebut nantinya tidak hanya menjadi pusat aktivitas wisata, tetapi juga mampu menciptakan efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian masyarakat sekitar melalui tumbuhnya usaha mikro, jasa transportasi, kuliner, hingga sektor perdagangan.

Harapan Jadi Motor Baru Pertumbuhan Ekonomi

Penandatanganan MoU ini menjadi sinyal kuat bahwa Kota Padang semakin dipercaya sebagai daerah tujuan investasi yang menjanjikan. Dengan dukungan pemerintah daerah, potensi wisata yang besar, serta konektivitas yang terus berkembang, pembangunan Kawasan Wisata Terpadu Padang Sarai diharapkan mampu menjadi motor baru pertumbuhan ekonomi Kota Padang.

Jika proyek senilai Rp2,2 triliun tersebut terealisasi sesuai rencana, kawasan Padang Sarai berpotensi menjelma menjadi destinasi wisata modern yang tidak hanya melayani wisatawan lokal, tetapi juga mampu menarik kunjungan wisatawan nasional hingga mancanegara, sekaligus membuka ribuan peluang kerja baru bagi masyarakat Sumatera Barat. (***)

PADANG, Lintasmedia News— Transformasi digital bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan yang harus dihadapi oleh setiap pelaku usaha. Menyadari pentingnya adaptasi terhadap perkembangan teknologi, Pemerintah Kota Padang terus mendorong para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk meningkatkan kapasitas serta kemampuan dalam memanfaatkan platform digital guna memperluas pasar dan meningkatkan daya saing.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan "Workshop Digital Selling Mastery: Dari Onboarding hingga Optimasi Penjualan" yang berlangsung di Balai Kota Padang, Kamis (11/6/2026). Kegiatan ini dibuka oleh Staf Ahli Wali Kota Padang Bidang Pembangunan, Ekonomi, dan Keuangan, Syahrial Kamat, yang hadir mewakili Wali Kota Padang.

Dalam sambutannya, Syahrial Kamat menegaskan bahwa perkembangan teknologi telah mengubah secara fundamental perilaku dan pola konsumsi masyarakat. Jika dahulu transaksi jual beli lebih banyak dilakukan secara langsung melalui toko fisik, kini masyarakat semakin terbiasa berbelanja melalui marketplace, media sosial, hingga berbagai platform digital lainnya.

Perubahan tersebut, menurutnya, menghadirkan peluang yang sangat besar bagi UMKM untuk memperluas jangkauan pasar tanpa dibatasi ruang dan waktu. Namun di sisi lain, kondisi itu juga menjadi tantangan yang menuntut para pelaku usaha untuk terus berinovasi dan beradaptasi.

"Perkembangan teknologi menuntut kita untuk berubah. Kalau tidak mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, kita akan tertinggal. Produk yang hari ini unggul bisa saja tergeser jika tidak terus berinovasi," ujar Syahrial.

Ia menjelaskan bahwa salah satu hambatan terbesar dalam proses transformasi digital bukanlah keterbatasan teknologi, melainkan keengganan sebagian pelaku usaha untuk keluar dari zona nyaman. Banyak pelaku UMKM yang masih ragu memanfaatkan teknologi karena belum memahami manfaatnya secara menyeluruh atau merasa metode pemasaran konvensional masih cukup efektif.

Padahal, di era persaingan yang semakin ketat, kemampuan memanfaatkan teknologi digital menjadi salah satu faktor utama yang menentukan keberlangsungan sebuah usaha.

Karena itu, Syahrial mengajak seluruh peserta workshop untuk memanfaatkan kesempatan tersebut sebagai sarana meningkatkan kompetensi, memperluas wawasan, dan mempelajari strategi pemasaran digital yang relevan dengan perkembangan zaman.

UMKM Jadi Tulang Punggung Ekonomi Daerah

Lebih lanjut, Syahrial menekankan bahwa UMKM memiliki peran yang sangat strategis dalam menopang perekonomian Kota Padang. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang, saat ini terdapat sekitar 47 ribu UMKM binaan dengan total omzet yang mencapai Rp952 miliar.

Angka tersebut menunjukkan besarnya kontribusi sektor UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus menjadi potensi yang harus terus diperkuat melalui berbagai program pemberdayaan.

Menurutnya, digitalisasi menjadi salah satu instrumen penting untuk mendorong UMKM naik kelas. Dengan memanfaatkan teknologi, pelaku usaha tidak hanya mampu menjangkau konsumen di tingkat lokal, tetapi juga berpeluang menembus pasar nasional bahkan internasional.

"Kami berharap UMKM Kota Padang terus naik kelas, dari pasar lokal hingga mampu menjangkau pasar nasional bahkan ekspor. Inilah salah satu program unggulan Pemerintah Kota Padang yang terus kami dorong," katanya.

Syahrial juga mengingatkan bahwa ketangguhan UMKM telah terbukti saat menghadapi pandemi Covid-19 beberapa tahun lalu. Ketika banyak sektor mengalami tekanan berat, UMKM justru menjadi salah satu sektor yang mampu bertahan dan menjadi penopang aktivitas ekonomi masyarakat.

Pengalaman tersebut menjadi pelajaran berharga bahwa penguatan sektor UMKM harus terus dilakukan agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa mendatang.

"Pengalaman saat pandemi Covid-19 menunjukkan bahwa UMKM merupakan salah satu sektor yang tetap bertahan. Karena itu, Kota Padang terus memperkuat UMKM agar tetap eksis dan mampu menghadapi berbagai tantangan di masa depan," ungkapnya.

Dibekali Keterampilan Praktis Berjualan di Platform Digital

Workshop yang diikuti para pelaku UMKM tersebut mengusung tema yang dinilai sangat relevan dengan kebutuhan dunia usaha saat ini. Melalui kegiatan tersebut, peserta memperoleh berbagai materi praktis yang dapat langsung diterapkan dalam pengembangan usaha mereka.

Mulai dari proses aktivasi toko di marketplace, pengelolaan katalog produk yang menarik, teknik membuat konten pemasaran digital, hingga strategi optimasi penjualan melalui berbagai kanal online.

Kemampuan tersebut dinilai sangat penting mengingat persaingan usaha saat ini tidak lagi hanya ditentukan oleh kualitas produk semata, tetapi juga kemampuan pelaku usaha dalam membangun visibilitas dan kepercayaan konsumen di ruang digital.

Syahrial pun mengingatkan bahwa proses belajar tidak boleh berhenti hanya pada kegiatan workshop. Para pelaku UMKM harus terus mengikuti perkembangan tren pemasaran yang berubah sangat cepat.

"Manfaatkan forum ini sebaik-baiknya. Terus belajar dan terbuka terhadap ilmu baru, karena strategi pemasaran akan terus berkembang mengikuti perubahan zaman," pesannya.

Kolaborasi Jadi Kunci Pengembangan UMKM

Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Kota Padang juga menyampaikan apresiasi kepada Sampoerna Entrepreneurship Training Center (SETC), Inotek Foundation, serta berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan dan pengembangan UMKM di Kota Padang.

Menurut Syahrial, kemajuan UMKM tidak dapat diwujudkan oleh pemerintah semata. Dibutuhkan sinergi dan kolaborasi dari berbagai unsur, mulai dari dunia usaha, akademisi, komunitas, media, hingga lembaga pendamping usaha.

Kolaborasi tersebut diyakini mampu menciptakan ekosistem kewirausahaan yang lebih sehat, inovatif, dan kompetitif sehingga UMKM Kota Padang mampu menjadi kekuatan ekonomi yang semakin tangguh di tengah arus transformasi digital yang terus berkembang.

Dengan jumlah puluhan ribu pelaku usaha dan potensi omzet yang mendekati Rp1 triliun, digitalisasi UMKM kini menjadi salah satu agenda strategis Pemerintah Kota Padang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, sekaligus memperkuat daya saing daerah di tingkat nasional maupun global. (***)

PADANG, Lintasmedia News– PT Semen Padang terus memperkuat strategi diversifikasi usaha melalui pengembangan bisnis nonsemen dan produk turunan sebagai salah satu sumber pertumbuhan baru perusahaan. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat ketahanan bisnis sekaligus menciptakan sumber pendapatan alternatif di tengah persaingan industri semen nasional yang semakin ketat dan kondisi pasar yang penuh tantangan.

Sekretaris Perusahaan PT Semen Padang, Win Bernadino, di Padang, Rabu (10/6/2026), mengatakan bahwa pengembangan bisnis nonsemen merupakan bagian dari transformasi perusahaan dalam mengoptimalkan seluruh potensi aset, kompetensi, dan sumber daya yang dimiliki agar dapat memberikan nilai tambah yang berkelanjutan bagi perusahaan.

"Di tengah kompetisi industri semen yang semakin kompetitif, perusahaan tidak bisa hanya bergantung pada bisnis inti semata. Karena itu, PT Semen Padang terus mendorong pengembangan berbagai lini bisnis nonsemen yang memiliki prospek menjanjikan, sehingga dapat menjadi sumber pendapatan tambahan sekaligus memperkuat daya tahan perusahaan dalam menghadapi dinamika pasar," kata Win.

Secara terpisah, Kepala Departemen Bisnis Non Semen & Produk Turunan (BNSPT) PT Semen Padang, Ridwan Muchtar, menambahkan bahwa pengembangan bisnis nonsemen merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk memperluas sumber pendapatan sekaligus mengoptimalkan berbagai potensi yang dimiliki perusahaan.

Menurutnya, salah satu sektor yang saat ini berkembang cukup pesat adalah jasa fabrikasi industri. Jika sebelumnya layanan fabrikasi lebih banyak difokuskan untuk memenuhi kebutuhan pabrik semen di lingkungan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. atau SIG, kini pasar BNSPT telah meluas ke berbagai sektor industri lainnya, termasuk industri pulp dan kertas.

"Fabrikasi yang kami lakukan saat ini tidak hanya untuk kebutuhan pabrik semen di lingkungan SIG, tetapi juga melayani kebutuhan sejumlah industri besar lainnya. Tahun ini kami mendukung kebutuhan beberapa pabrik pulp dan kertas besar di Indonesia," kata Ridwan.

Pada tahun ini, BNSPT terlibat dalam berbagai pekerjaan fabrikasi dan pemeliharaan mekanikal di sejumlah perusahaan pulp dan kertas nasional, yaitu PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) dan PT Indah Kiat Pulp & Paper, serta sedang mengembangkan potensi pekerjaan di PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry dan PT Tanjung Enim Lestari Pulp and Paper.

Untuk mendukung operasional perusahaan-perusahaan tersebut, BNSPT mengerjakan berbagai komponen dan peralatan industri, seperti debarking drum, screw reclaimer, kiln, serta berbagai pekerjaan pemeliharaan mekanikal lainnya. Kerja sama dengan sejumlah perusahaan tersebut bukanlah hal baru bagi BNSPT.

"Untuk RAPP, misalnya, pekerjaan fabrikasi telah berjalan sejak 2023 dan masih terus berlanjut hingga saat ini," bebernya.

Menurut Ridwan, meningkatnya kepercayaan dari berbagai sektor industri menjadi bukti bahwa kualitas pekerjaan fabrikasi yang dihasilkan BNSPT mampu bersaing dan memenuhi standar industri nasional.

"Ini menunjukkan bahwa kemampuan fabrikasi yang dimiliki BNSPT semakin dipercaya oleh industri di luar sektor semen," tutur Ridwan.

**Pasok Batu Split untuk Flyover Sitinjau Lauik**

Selain jasa fabrikasi, BNSPT juga terus memperluas pemasaran produk material nonsemen. Salah satu produk yang dipasarkan adalah batu split yang digunakan untuk berbagai proyek konstruksi dan infrastruktur.

Ridwan menyebutkan bahwa batu split produksi BNSPT saat ini telah digunakan untuk mendukung pembangunan proyek strategis, termasuk proyek Flyover Sitinjau Lauik yang menjadi salah satu proyek infrastruktur penting di Sumatera Barat.

Tidak hanya itu, batu split juga dipasok untuk memenuhi kebutuhan sejumlah batching plant untuk produksi beton.

"Batu split yang kami produksi terus mendapatkan pasar. Saat ini digunakan untuk kebutuhan proyek Flyover Sitinjau Lauik dan juga beberapa batching plant," katanya.

**Binder Clay Dipasok ke PT Pusri**

Produk nonsemen lainnya yang turut memberikan kontribusi positif terhadap kinerja BNSPT adalah binder clay. Material ini digunakan sebagai salah satu bahan baku dalam proses produksi pupuk NPK. BNSPT kembali memperoleh kepercayaan dari PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) untuk memasok binder clay pada tahun 2026 ini.

Dalam kontrak yang berjalan saat ini, BNSPT memasok sebanyak 7.500 ton binder clay hingga akhir Juli 2026. Kerja sama tersebut merupakan kelanjutan dari kontrak sebelumnya yang terlaksana pada tahun 2025 dengan total pasokan mencapai 8.400 ton.

"Keberlanjutan kerja sama ini menjadi indikasi bahwa kualitas produk binder clay kami mampu memenuhi kebutuhan industri pupuk nasional," katanya.

**Produk Kalsium Karbonat dan Biji Kalsium**

Tidak hanya fokus pada bisnis yang sudah berjalan, BNSPT juga terus melakukan inovasi untuk membuka peluang pasar baru. Salah satu produk yang tengah dikembangkan adalah kalsium karbonat yang direncanakan untuk digunakan sebagai bahan penetral tingkat keasaman (pH) tanah pada lahan perkebunan kelapa sawit dan tambak udang.

Menurut Ridwan, pengembangan produk-produk baru tersebut merupakan langkah strategis perusahaan dalam memperluas portofolio bisnis nonsemen yang memiliki nilai tambah dan prospek pasar jangka panjang.

"Selain kalsium karbonat, BNSPT juga mengembangkan produk biji kalsium yang ditujukan sebagai bahan pembuatan pakan ternak. Untuk mendukung pengembangan pasar produk tersebut, BNSPT telah melakukan komunikasi dan penjajakan kerja sama dengan sejumlah perusahaan besar di industri pakan ternak nasional, di antaranya PT Charoen Pokphand Indonesia dan PT Japfa Comfeed Indonesia," kata Ridwan.

**Permintaan Sepablock Meningkat**

Di sisi lain, produk Semen Padang Bata Interlock atau Sepablock juga menunjukkan perkembangan yang signifikan. Produk bata interlock inovatif ini semakin dikenal masyarakat karena menawarkan proses pembangunan yang lebih cepat, efisien, dan ramah lingkungan.

Ridwan menjelaskan bahwa permintaan Sepablock mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024, produk tersebut digunakan untuk pembangunan sekitar 83 unit rumah tipe 36. Angka tersebut kemudian meningkat pada 2025 menjadi 103 unit rumah tipe 36. Sementara itu, dari Januari hingga Mei 2026, jumlah pesanan yang masuk telah mencapai kebutuhan untuk pembangunan sekitar 120 unit rumah tipe 36.

"Peningkatan permintaan Sepablock untuk tahun ini sebagian besar berasal dari proyek pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat yang terdampak bencana di berbagai wilayah di Sumatera Barat. Karena memang fokus pemasaran kami saat ini diarahkan untuk mendukung kebutuhan pembangunan huntap. Saat ini sedang berlangsung pembangunan Huntap Yayasan Buddha Tzu Chi, Huntap Danantara, Huntap BNPB, dan dalam persiapan Huntap Swadaya APBD kabupaten/kota serta Huntap Terpadu Kementerian PKP," katanya.

**Kapasitas Produksi Dioptimalkan**

Meningkatnya permintaan pasar mendorong BNSPT untuk melakukan optimalisasi fasilitas produksi Sepablock. Saat ini, kapasitas produksi Sepablock dioptimalkan menjadi 120 unit rumah tipe 36 per bulan.

Ridwan mengungkapkan bahwa proses optimalisasi kapasitas pabrik Sepablock menjadi setara kebutuhan 120 unit rumah tipe 36 per bulan sudah dimulai sejak Februari 2026.

"Mulai Februari 2026, kami mengoptimalkan kapasitas produksi Sepablock hingga setara kebutuhan 120 unit rumah tipe 36 per bulan sebagai langkah nyata perusahaan untuk memastikan kebutuhan pasar dapat terpenuhi sekaligus mendukung program pembangunan hunian tetap yang tengah berjalan di Sumatera Barat," ujarnya.

PADANG, Lintasmedia News– Pemerintah Kota (Pemko) Padang kembali menunjukkan komitmennya dalam membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemko Padang dan Ombudsman Republik Indonesia (RI) tentang Sinergi Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan Pemko Padang.

Penandatanganan kerja sama strategis tersebut berlangsung di Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Kamis (11/6/2026), dan ditandatangani langsung oleh Wali Kota Padang Fadly Amran bersama Pimpinan Ombudsman RI Maneger Nasution. Kegiatan itu turut disaksikan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Barat Adel Wahidi serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemko Padang.

Kerja sama ini menjadi langkah penting dalam memperkuat sistem pelayanan publik yang profesional, responsif, dan bebas dari praktik maladministrasi. Ruang lingkup kesepahaman tersebut mencakup pencegahan maladministrasi, percepatan penyelesaian laporan dan pengaduan masyarakat, pertukaran data dan informasi, sosialisasi peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala.

Dalam sambutannya, Wali Kota Padang Fadly Amran menegaskan bahwa pelayanan publik merupakan wajah utama pemerintah yang langsung dirasakan masyarakat. Karena itu, peningkatan kualitas layanan menjadi salah satu prioritas utama dalam kepemimpinannya.

Menurut Fadly, kolaborasi dengan Ombudsman RI bukan sekadar penandatanganan dokumen kerja sama, melainkan langkah konkret untuk memastikan seluruh layanan publik berjalan sesuai standar, transparan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat.

"Kolaborasi ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Ini juga merupakan implementasi nyata dari Program Unggulan Padang Amanah yang menjadi roh utama dalam sembilan Program Unggulan Pemerintah Kota Padang," ujar Fadly.

Fadly mengungkapkan, berbagai upaya perbaikan yang dilakukan secara berkelanjutan telah membuahkan hasil yang membanggakan. Kota Padang saat ini berhasil mencatatkan Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik sebesar 93,67, jauh melampaui target nasional yang ditetapkan pemerintah pusat.

Tidak hanya itu, Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kota Padang juga mencapai angka 87,31. Capaian tersebut menjadikan Kota Padang sebagai daerah dengan nilai Reformasi Birokrasi tertinggi di Sumatera Barat sekaligus terbaik di Pulau Sumatera.

"Berkat berbagai upaya perbaikan yang terus dilakukan, alhamdulillah nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Kota Padang kini mencapai 93,67, jauh melampaui target nasional. Sementara itu, Indeks Reformasi Birokrasi Kota Padang tercatat 87,31 menjadi yang tertinggi di Sumatera Barat dan terbaik di Pulau Sumatera," ungkapnya.

Meski demikian, Fadly menegaskan bahwa capaian tersebut bukanlah tujuan akhir. Pemko Padang tetap berkomitmen melakukan evaluasi dan pembenahan secara berkelanjutan agar kualitas pelayanan publik terus meningkat dan mampu memberikan kepuasan maksimal kepada masyarakat.

"Kami berterima kasih kepada Ombudsman yang selama ini terus memberikan pendampingan, masukan, dan pengawasan. Semoga kerja sama ini semakin memperkuat kualitas pelayanan publik di Kota Padang sehingga masyarakat dapat merasakan pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan transparan," tambahnya.

Sementara itu, Pimpinan Ombudsman RI Maneger Nasution memberikan apresiasi tinggi terhadap respons cepat Pemerintah Kota Padang dalam menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang diberikan Ombudsman selama ini.

Menurutnya, di bawah kepemimpinan Wali Kota Fadly Amran dan Wakil Wali Kota Maigus Nasir, Pemko Padang menunjukkan sikap yang terbuka terhadap pengawasan serta memiliki komitmen kuat dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik.

"Kota Padang di bawah kepemimpinan Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota sangat proaktif, akomodatif, dan kooperatif. Banyak rekomendasi tindakan korektif yang telah ditindaklanjuti, dan ini menunjukkan pemerintah daerah terbuka terhadap pengawasan dan memiliki komitmen kuat untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik," kata Maneger.

Ia menilai berbagai persoalan pelayanan publik yang sebelumnya menjadi perhatian masyarakat telah mendapat tindak lanjut nyata dari pemerintah daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan Ombudsman mendapat respons positif dan menghasilkan perubahan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Lebih jauh, Maneger menegaskan bahwa upaya pencegahan maladministrasi harus menjadi perhatian serius seluruh penyelenggara pemerintahan. Sebab, maladministrasi tidak hanya berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan, tetapi juga berpotensi menjadi pintu masuk terjadinya praktik korupsi.

"Ombudsman RI siap terus bersinergi dengan Pemerintah Kota Padang untuk memperkuat kualitas pelayanan publik sekaligus mencegah maladministrasi yang berpotensi menjadi celah munculnya tindak pidana korupsi," tegasnya.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumatera Barat Adel Wahidi menyatakan pihaknya siap memberikan pendampingan dan penguatan kepada seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemko Padang agar standar pelayanan publik terus meningkat.

Menurut Adel, pelayanan publik yang baik tidak hanya diukur dari kecepatan pelayanan, tetapi juga dari kemudahan akses, kepastian prosedur, transparansi, serta kemampuan pemerintah dalam merespons kebutuhan dan keluhan masyarakat.

"Kami siap terus mendampingi Pemerintah Kota Padang dalam mewujudkan pelayanan publik yang semakin responsif, berkualitas, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat," ujarnya.

Penandatanganan nota kesepahaman ini diharapkan menjadi fondasi yang semakin kokoh bagi terwujudnya pelayanan publik yang prima di Kota Padang. Dengan sinergi antara pemerintah daerah dan Ombudsman RI, masyarakat diharapkan memperoleh jaminan pelayanan yang lebih cepat, lebih mudah, lebih transparan, serta terbebas dari berbagai bentuk maladministrasi.

Langkah ini sekaligus menegaskan tekad Pemko Padang untuk terus menghadirkan birokrasi yang modern, profesional, dan melayani, sehingga kepercayaan publik terhadap pemerintah semakin meningkat dari waktu ke waktu. (***)

Padang Pariaman Lintas Media News com  Agenda tahunan selalu menampilkan Apresiasi Pemilihan Duta Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 yang di selenggarakan di Hall IKK Padang Pariaman, pada Selasa (9/6/2026).

Duta Genre menjadi ajang apresiasi sekaligus pembinaan bagi generasi muda yang akan menjadi pelopor pembangunan karakter remaja di daerah.

‎Acara tersebut dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Padang Pariaman, Elfi Delita, yang mewakili Bupati Padang Pariaman, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman Azwarman, Kepala BKKBN Provinsi Sumatera Barat Mardalena Wati Yulia, serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Sebelum mencapai malam puncak, proses seleksi Duta GenRe Kabupaten Padang Pariaman telah diikuti sebanyak 195 peserta dari berbagai sekolah menengah atas dan perguruan tinggi. Dari jumlah tersebut, terpilih 27 finalis terbaik yang terdiri dari 11 finalis putra dan 16 finalis putri untuk mengikuti tahapan penilaian akhir.

‎Kepala BKKBN Provinsi Sumatera Barat, Mardalena Wati Yulia, dalam sambutannya menyampaikan harapan agar para Duta GenRe yang terpilih mampu menjadi teladan bagi generasi muda serta berkontribusi dalam mewujudkan Generasi Emas Indonesia 2045.

‎”Duta GenRe diharapkan dapat menjadi contoh dan inspirasi bagi teman-teman sebayanya. Mereka harus mampu menyampaikan edukasi positif kepada remaja agar terhindar dari berbagai perilaku berisiko serta mampu merencanakan masa depan yang lebih baik,” ujarnya.

Pembangunan Setdakab Padang Pariaman, Elfi Delita, menyampaikan bahwa remaja merupakan aset bangsa yang sangat berharga. Masa depan Indonesia, termasuk terwujudnya Generasi Emas 2045, sangat ditentukan oleh kualitas generasi muda saat ini.

‎”Remaja yang cerdas, sehat, berprestasi, dan berkarakter tidak lahir begitu saja, tetapi membutuhkan dukungan dan pembinaan yang berkelanjutan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama untuk menciptakan generasi muda yang berkualitas dan mampu bersaing di masa depan,” ungkapnya.

‎Menurutnya, Program GenRe menjadi salah satu wadah strategis bagi remaja untuk belajar merencanakan masa depan, meningkatkan kapasitas diri, serta mengembangkan kepemimpinan dan keterampilan sosial.

‎”Melalui Program GenRe, para remaja tidak hanya dibekali pengetahuan, tetapi juga didorong untuk menjadi pelopor dan teladan bagi teman sebaya dalam menyebarkan nilai-nilai positif di lingkungan masing-masing,” tambahnya

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman bersama BKKBN berharap lahir generasi muda yang mampu menjadi agen perubahan, memiliki karakter kuat, serta berkontribusi aktif dalam mewujudkan pembangunan daerah dan cita-cita Indonesia Emas 2045.( rls/len)

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Tiga Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan 42 Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi mengikuti acara pelantikan selasa (09/06).  Pelantikan oleh Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias tersebut berlangsung di Balairuang Rumah Dinas Wali Kota Bukittinggi. 

Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Fungsional merupakan bagian dari upaya penguatan organisasi dan peningkatan kinerja pemerintahan. Proses pengisian jabatan telah melalui tahapan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapat persetujuan dari BKN. Demikian disampaikan Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias. 

"Pejabat yang dilantik memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Karena itu, seluruh pejabat diharapkan dapat segera beradaptasi, memperkuat koordinasi, serta menjaga disiplin dan integritas dalam menjalankan tugas," ungkapnya.

Pada kesempatan itu, seluruh jajaran Pemerintah Kota Bukittinggi diajak untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ramlan menegaskan bahwa disiplin, kerja sama dan komitmen dalam melayani masyarakat menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan.

Pejabat yang dilantik dan diambil sumpahnya, terdiri dari 3 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yakni Dedi Syafrizal dari Kepala Bagian Administrasi Setdako Bukittinggi menjadi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdako Bukittinggi, Elza Aulia dari Sekretaris Badan Kesbangpol menjadi Kepala Dinas Perhubungan dan Silvi Rawani Triaputri dari Kepala Bidang Daya Tarik Wisata dan Kawasan Konservasi Dinas Pariwisata menjadi Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi.

Sementara itu, 42 Pejabat Fungsional yang dilantik terdiri dari 36 orang melalui pengangkatan pertama ke dalam Jabatan Fungsional dan 6 orang melalui perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional. (Sandra)

PADANG, LINTASMEDIANEWS.COM

 PT Semen Padang terus memperkuat komitmennya terhadap praktik bisnis berkelanjutan melalui penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) Kuantifikasi dan Pelaporan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Tingkat Organisasi yang berlangsung di Wisma Indarung, pada Selasa–Kamis (9–11 Juni 2026). Bimtek ini menghadirkan narasumber dari Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik, yaitu Iwan Fajar Pahlawan dan Eko Sulistyo Wibowo.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Direktur Operasi PT Semen Padang, Andria Delfa, dan diikuti oleh sejumlah personel lintas unit yang akan terlibat dalam proses penghitungan, evaluasi, serta pelaporan emisi karbon perusahaan sesuai standar internasional.

Direktur Operasi PT Semen Padang, Andria Delfa, menegaskan bahwa pelaksanaan Bimtek ini merupakan bagian dari langkah strategis perusahaan dalam meningkatkan daya saing, khususnya untuk mendukung ekspansi pasar ekspor yang semakin menuntut pemenuhan aspek keberlanjutan dan pengelolaan lingkungan.

Menurutnya, kebutuhan akan sertifikasi emisi gas rumah kaca semakin relevan seiring berkembangnya aktivitas ekspor PT Semen Padang, termasuk untuk produk semen tipe 52,5 N yang dipasarkan ke wilayah Reunion Island. Dalam proses komunikasi dengan mitra bisnis internasional, perusahaan diminta untuk menunjukkan komitmen pengendalian emisi melalui penerapan standar ISO 14064, yang menjadi salah satu acuan global dalam pengukuran dan pelaporan emisi gas rumah kaca.

"Hal ini menunjukkan bahwa aspek keberlanjutan kini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses bisnis. Kemampuan perusahaan dalam menghitung, mengevaluasi, dan melaporkan emisi karbon secara terukur menjadi kebutuhan penting untuk mendukung transaksi bisnis di pasar internasional," ujar Andria.

Andria Delfa menjelaskan bahwa meskipun PT Semen Padang selama ini telah melakukan penghitungan emisi berdasarkan metodologi internasional yang digunakan industri semen, sertifikasi sesuai ISO 14064 menjadi langkah lanjutan yang dibutuhkan agar data emisi perusahaan memperoleh pengakuan yang lebih luas di tingkat global.

Andria Delfa berharap peserta dapat mengikuti seluruh rangkaian Bimtek secara serius sehingga kompetensi yang diperoleh dapat diimplementasikan dalam mendukung proses sertifikasi perusahaan.

"Pengetahuan dan kemampuan yang diperoleh dari kegiatan ini diharapkan mampu mendukung berbagai inisiatif perusahaan ke depan. Di tengah persaingan industri semen yang semakin kompetitif, aspek keberlanjutan menjadi salah satu faktor penting yang dapat meningkatkan daya saing produk sekaligus membuka peluang pasar ekspor yang lebih luas," katanya.

Andria Delfa juga menekankan bahwa keberhasilan program ini tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, melainkan merupakan kontribusi bersama untuk mendukung pencapaian target perusahaan dalam bidang lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan (ESG).

Kepala Unit Sistem Manajemen PT Semen Padang, Arie Ronaldo, menjelaskan bahwa Bimtek ini merupakan tahapan awal dari rangkaian program penguatan sistem penghitungan karbon perusahaan yang ditargetkan selesai pada Juli 2026.

Ia menyebutkan bahwa sebelumnya PT Semen Padang telah melakukan penghitungan emisi karbon menggunakan metode World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). Data yang telah tersedia tersebut selanjutnya akan menjadi dasar dalam penyusunan inventarisasi emisi sesuai standar ISO 14064-1:2018.

"Melalui Bimtek ini, kami ingin memastikan seluruh proses penghitungan karbon perusahaan berjalan sesuai standar internasional, mulai dari pengumpulan data, metodologi perhitungan, hingga proses pelaporan dan verifikasi," ujar Arie.

Usai pelaksanaan Bimtek, perusahaan akan membentuk tim khusus yang bertanggung jawab melakukan penghitungan emisi secara mandiri. Tim tersebut akan dipimpin oleh Departemen Perencanaan dan Pengadaan Produksi sebagai pemilik proses (process owner), dengan dukungan berbagai unit kerja yang menjadi sumber data maupun penghasil emisi.

Arie menjelaskan bahwa setelah tahap pembelajaran dan pendampingan, peserta akan melakukan penghitungan karbon secara mandiri yang kemudian dievaluasi oleh tim pendamping. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar untuk proses verifikasi dan validasi oleh lembaga yang berwenang.

"Target kami, pada Juli 2026, hasil penghitungan karbon PT Semen Padang sudah terverifikasi dan tervalidasi sehingga dapat digunakan sebagai data emisi yang diakui secara internasional," katanya.

Menurut Arie, program ini juga menjadi bagian dari persiapan perusahaan dalam menghadapi berbagai kebijakan terkait pengendalian emisi karbon, termasuk implementasi mekanisme Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan berbagai regulasi perdagangan internasional yang mensyaratkan pelaporan jejak karbon produk.

"Persyaratan pelaporan karbon kini semakin banyak diterapkan, terutama untuk aktivitas ekspor ke sejumlah negara dan kawasan, termasuk pasar Eropa. Karena itu, kesiapan sistem penghitungan karbon menjadi kebutuhan strategis bagi perusahaan," tambahnya.

Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Padang, Dindin Syafruddin, mengapresiasi komitmen PT Semen Padang yang dinilainya menjadi salah satu perusahaan nasional yang proaktif dalam mengimplementasikan pengelolaan emisi gas rumah kaca.

Ia menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan wujud kolaborasi antara dunia industri dan pemerintah dalam mendorong transformasi industri yang lebih berkelanjutan.

"Kami hadir untuk belajar bersama, berdiskusi bersama, dan memastikan dunia industri mendapatkan pendampingan terbaik dalam penerapan standar yang mendukung pengurangan emisi gas rumah kaca. Kolaborasi seperti ini sangat penting untuk memperkuat daya saing industri nasional," ujarnya.

Dindin menilai langkah yang dilakukan PT Semen Padang menunjukkan kesiapan perusahaan dalam menghadapi tuntutan global terkait keberlanjutan. Sebagai perusahaan semen pertama di Asia Tenggara, PT Semen Padang dinilai terus menunjukkan perannya sebagai pionir dalam berbagai transformasi industri.

"PT Semen Padang telah menunjukkan komitmen nyata dalam penerapan standar keberlanjutan. Kami berharap perusahaan terus melangkah maju dan menjadi contoh bagi industri lainnya dalam upaya mendukung pembangunan rendah karbon di Indonesia," katanya.

Melalui pelaksanaan Bimtek ini, PT Semen Padang menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan tata kelola lingkungan perusahaan sekaligus memperkuat posisi produk semen nasional di pasar global melalui penerapan standar keberlanjutan yang diakui secara internasional.

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Wali Kota Bukittinggi memberikan jawaban atas pemandangan umum fraksi terhadap ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025. Jawaban itu disampaikan dalam rapat paripurna, di Gedung DPRD, Selasa (09/06).

Sebelumnya Fraksi di DPRD Bukittinggi telah menyampaikan pandangan umum terkait ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025. Selasa (09/06), dilanjutkan dengan jawaban wali kota atas pandangan umum fraksi di dewan sebelumnya. Demikian disampaikan Ketua DPRD Bukittinggi, Syaiful Efendi.

Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, sebelum memberikan jawaban, juga menjelaskan terkait informasi mengenai penggunaan dana Tranfsfer Keuangan Daerah (TKD). Ia mengatakan, dalam penganggaran Dana Transfer ke Daerah (TKD) Pemerintah Kota Bukittinggi mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3/1084/SJ, khususnya angka 7 yang mengatur ketentuan bagi daerah yang tidak menetapkan status tanggap darurat bencana.

Berdasarkan ketentuan tersebut, alokasi TKD digunakan untuk mitigasi dan kesiapsiagaan bencana, penanaman pohon dan perbaikan lingkungan, pengendalian inflasi, pemulihan ekonomi, serta mendukung pelayanan dasar masyarakat.

"PMK Nomor 102 Tahun 2025 yang telah diubah dengan PMK Nomor 29 Tahun 2026 merupakan peraturan yang mengatur kebijakan transfer ke daerah dalam rangka percepatan penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana pada 51 daerah yang telah ditetapkan pemerintah. Sementara itu, Kota Bukittinggi tidak termasuk dalam daftar 51 daerah tersebut dan juga tidak menetapkan status tanggap darurat bencana, sehingga penganggaran TKD Kota Bukittinggi mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3/1084/SJ," jelas Ramlan.

Ia juga menegaskan dana TKD tidak digunakan untuk membayar gaji PPPK. Sementara penganggaran yang berkaitan dengan tenaga outsourcing merupakan bagian dari program pengendalian inflasi dan pemulihan ekonomi, termasuk mendukung program PKL Naik Kelas melalui penataan pedagang ke kawasan Pasar Atas guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. (*)