PAYAKUMBUH, Lintasmedia News– Suasana berbeda terlihat di halaman Mapolres Payakumbuh usai pelaksanaan apel pagi, Selasa (1/9/2026). Kapolres Payakumbuh AKBP Irwan Andeta, S.I.K., M.H., bersama jajaran Pejabat Utama Polres Payakumbuh memberikan ucapan selamat Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Polisi Wanita (Polwan) Republik Indonesia kepada seluruh personel Polwan Polres Payakumbuh.

Momen tersebut berlangsung sederhana namun penuh kehangatan. Satu per satu personel Polwan mendapat ucapan selamat dari Kapolres dan Pejabat Utama atas dedikasi serta pengabdian yang telah diberikan dalam menjalankan tugas sebagai anggota Polri.

Selain ucapan selamat, dalam kesempatan yang sama itu Kapolres Payakumbuh AKBP Irwan Andeta sekaligus berikan apresiasi kepada seluruh personel Polwan yang selama ini telah mengambil peran penting dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

“Selamat HUT ke-78 Polwan Republik Indonesia. Terima kasih atas pengabdian, dedikasi dan loyalitas rekan-rekan semua. Teruslah menjadi Polwan yang profesional, humanis dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Kapolres.

Menurutnya, keberadaan Polwan memiliki nilai strategis dalam membangun kedekatan antara Polri dengan masyarakat. Sikap ramah, empati dan kemampuan berkomunikasi yang baik harus terus dipertahankan, tanpa mengurangi ketegasan dan profesionalitas dalam menjalankan tugas.

Kapolres juga berpesan agar momentum HUT ke-78 Polwan tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, namun menjadi pengingat bagi setiap personel untuk terus meningkatkan kualitas diri.

“Jadikan momentum ini untuk terus belajar, meningkatkan kemampuan dan menjaga integritas. Jangan pernah berhenti memberikan yang terbaik. Jadilah sosok Polwan yang ketika hadir di tengah masyarakat mampu memberikan rasa aman, nyaman dan membawa solusi,” pesan AKBP Irwan Andeta.

Ia juga mengingatkan agar para personel Polwan tetap menjaga keseimbangan antara tugas kedinasan, tanggung jawab sebagai anggota keluarga maupun sebagai bagian dari masyarakat.

“Menjadi Polwan bukan hanya tentang seragam dan pangkat. Ada nama baik institusi yang kita bawa, ada harapan masyarakat yang harus kita jawab, dan ada keluarga yang juga menanti kita pulang dengan selamat,” ungkapnya.

Kapolres berharap seluruh personel Polwan Polres Payakumbuh dapat terus menunjukkan semangat pengabdian dengan bekerja secara tulus, disiplin dan penuh tanggung jawab.

“Teruslah menjadi perempuan-perempuan tangguh yang bekerja dengan hati. Tetap rendah hati ketika dipuji, tetap kuat ketika menghadapi tantangan dan tetap humanis dalam setiap pelayanan. Semoga Polwan Polres Payakumbuh semakin solid, semakin profesional dan semakin dicintai masyarakat,” tutup Kapolres.

Peringatan HUT ke-78 Polwan tahun 2026 diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh personel Polwan dalam memberikan kontribusi nyata bagi institusi Polri dan masyarakat, sejalan dengan semangat Polwan untuk terus hadir, melayani dan mengabdi dengan sepenuh hati.

Padang, Lintasmedia News- Fraksi PDIP-PPP menyambut baik dan sepenuhnya mendukung dihapuskannya sejumlah item retribusi yang bersifat administratif murni pada pelayanan di RSUD Dr. Rasidin. 

Hal itu disampaikan Ketua Fraksi PDIP-PPP Drs. Wismar Panjaitan, M. Pd., ketika menyampaikan pendapat akhir fraksinya pada rapat paripurna DPRD Kota Padang tentang pajak dan retribusi daerah, Senin, 31 Desember 2026.

"Antara lain biaya cetak ulang hasil rontgen dan biaya dispensing/pelayanan resep rawat jalan, sebagaimana amanat pasal 28 peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2023," jelasnya. 

Dikatakannya, langkah ini secara langsung meringankan beban masyarakat, khususnya pasien dan keluarga pasien yang tengah menghadapi kesulitan kesehatan.

Namun demikian, tegasnya, Fraksi PDIP-PPP dengan tegas meminta agar penghapusan pungutan tersebut benar-benar dilaksanakan secara nyata dan tidak dialihkan atau disamarkan ke dalam pos layanan lain dengan nomenklatur berbeda, sehingga esensi keberpihakan kepada masyarakat tidak sekadar bersifat administratif di atas kertas.

Penyempurnaan skema tarif faktor pelayanan kefarmasian

Fraksi PDIP-PPP, katanya lagi, mendukung perubahan skema faktor pelayanan kefarmasian dari sistem persentase menjadi nominal rupiah yang pasti, sebagaimana diamanatkan pasal 58 ayat (3) peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2023. 

"Skema persentase yang digantikan berpotensi menimbulkan disparitas beban biaya yang signifikan antarpasien tergantung nilai obat yang digunakan, sehingga kurang mencerminkan asas kepatutan dan keadilan," ujarnya. 

Fraksi PDIP-PPP meminta agar penetapan besaran nominal rupiah pada masing-masing rentang harga obat dilakukan dengan mempertimbangkan secara saksama daya beli dan kemampuan ekonomi masyarakat kota Padang.

"Khususnya bagi pasien yang tidak tercakup dalam skema jaminan kesehatan nasional, agar kebijakan ini benar-benar membantu meringankan masyarakat," pungkasnya. (*) 

Padang, Lintasmedia News- Fraksi PDIP–PPP mengapresiasi kenaikan target pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam rancangan kua-ppas 2027. 

Hal itu disampaikan Ketua Fraksi PDIP-PPP Drs. Wismar Panjaitan, M. Pd., ketika menyampaikan pendapat akhir fraksinya pada rapat paripurna DPRD Kota Padang tentang pajak dan retribusi daerah, Senin, 31 Desember 2026.

"Namun, kami menekankan pentingnya transparansi terkait dasar perhitungan, strategi pencapaian, serta sumber peningkatan tersebut," jelasnya.

Pemerintah kota Padang diimbau agar tidak menetapkan optimisme fiskal secara sepihak di atas kertas, sehingga peningkatan pendapatan asli daerah tidak membebani masyarakat serta pelaku usaha.

Di sisi lain, Fraksi PDIP - PPP memberikan perhatian serius terhadap penurunan pendapatan transfer pemerintah pusat yang disebabkan oleh hilangnya alokasi dana alokasi khusus (DAK) fisik pada tahun 2027, sementara transfer antar daerah berada pada posisi stagnan. 

"Untuk mengatasi persoalan infrastruktur dasar tersebut, kami meminda Pemko Padang untuk menjelaskan penyebab nihilnya dak fisik, meningkatkan advokasi strategis ke pemerintah pusat, menyiapkan skema pembiayaan alternatif dari pad, serta aktif menjajaki peluang kerja sama transfer antar daerah demi memperkuat struktur fiskal kota," pintanya. 

Rapat paripurna itu dipimpin Ketua DPRD Kota Padang Ustad H. Muharlion, S. Pd., didampingi Wakil Ketua: Mastilizal Aye (Farksi Partai Gerindra), Osman Ayub (Fraksi Partai Nasdem), dan Jupri (Fraksi Partai PAN).

Sedangkan dari Pemerintah Kota Padang hadir langsung Wali Kota Fadly Amran, Sekretaris Daerah Raju Minrofa Chaniago, unsur Forkopimda, para asisten, staf ahli, Kepala OPD, dan para undangan lainnya. (*) 

Padang, Lintasmedia News- DPRD Kota Padang mengelar Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi Terhadap KUA dan PPAS TA 2027, bertempt di ruang sidang utama Lt. II gedung DPRD Kota Padang, Jalan Bagindo Aziz Chan Bypass Kelurahan Sungai Kecamatan Kuranji Kota Padang, Sumatera Barat, Senin, 31 Agustus 2026.

Rapat paripurna itu dipimpin Ketua DPRD Kota Padang Ustad H. Muharlion, S. Pd., didampingi Wakil Ketua: Mastilizal Aye (Farksi Partai Gerindra), Osman Ayub (Fraksi Partai Nasdem), dan Jupri (Fraksi Partai PAN) serta Sekretaris Dewan Hendrizal Azhar.

Sedangkan dari Pemerintah Kota Padang hadir langsung Wali Kota Fadly Amran, Sekretaris Daerah Raju Minrofa Chaniago, unsur Forkopimda, para asisten, staf ahli, Kepala OPD, dan para undangan lainnya.

Setelah acara seremonian dan mengecek absensi hadir, Muharlion mempersilahkan masing-masing fraksi yang ada di DPRD Kota Padang untuk menyampaikan pandangan akhirnya.

Pendapatan Asli Daerah

Juru bicara Fraksi PKS, Gufron mengatakan, berdasarkan dokumen Ringkasan Akun Pemerintah Kota Padang TA 2027, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp. 2,737 triliun. Dari jumlah tersebut, Pendapatan Asli Daerah atau PAD direncanakan sebesar Rp. 1,155 triliun naik dari tahun sebelumnya Rp. 1,126 T, sedangkan pendapatan transfer mencapai Rp. 1,581 triliun.

Dikatakannya, secara struktur, PAD memberikan kontribusi sekitar 42,22 persen terhadap total pendapatan daerah, sementara pendapatan transfer masih menyumbang sekitar 57,78 persen. Angka ini menunjukkan bahwa Kota Padang telah memiliki basis PAD yang cukup signifikan. 

"Namun, dari perspektif kemandirian fiskal, kita belum boleh berpuas diri. Sebab, lebih dari separuh pendapatan Kota Padang masih bersumber dari transfer. Inilah persoalan struktural yang harus dibaca secara serius. Ketergantungan terhadap transfer bukan semata-mata persoalan besar-kecilnya angka transfer," ungkapnya.

Persoalannya, tegas dia, adalah ruang fiskal daerah menjadi sangat sensitif terhadap perubahan kebijakan pemerintah pusat. Ketika transfer meningkat, APBD dapat berkembang. Tetapi ketika transfer dikurangi, ditunda, direstrukturisasi atau formula pembagiannya berubah, maka kemampuan daerah membiayai pelayanan publik dan pembangunan juga ikut tertekan.

Dikatakannya, PAD harus tumbuh bukan melalui pendekatan yang sekadar menaikkan beban masyarakat, melainkan melalui perluasan basis pajak, optimalisasi objek pajak, digitalisasi pemungutan, penguatan database wajib pajak, penertiban kebocoran, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

"Oleh karena itu, kami mendorong agar Pemerintah Kota: Melakukan evaluasi mendalam terhadap target dan sistem pemungutan. Mengembangkan strategi peningkatan PAD yang tidak membebani masyarakat kecil, namun tetap memberikan insentif bagi pelaku usaha dan UMKM.

Kami meyakini, PAD yang sehat bukanlah PAD yang tinggi dari pungutan berlebihan, melainkan PAD yang tumbuh bersama pertumbuhan ekonomi masyarakat," cakapnya.

Dijelaskannya, ketika usaha masyarakat berkembang dan daya beli meningkat, penerimaan daerah akan mengalir secara alami tanpa menimbulkan resistensi publik.

Mengoptimalkan OPD penghasil PAD, dan menggerakkan potensi ekonomi lokal yang belum tergarap maksimal, termasuk melalui reformasi layanan publik berbasis digital dan kemudahan perizinan yang menghasilkan sumber pendapatan baru.

"Kami berharap perubahan kebijakan ini benar-benar mencerminkan semangat efisiensi, akuntabilitas, dan keberpihakan terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks," katanya.

Menurut juru bicara Fraksi PAN, Usmardi Thareb, Belanja Operasi naik sebesar Rp172 miliar lebih menjadi Rp2,640 triliun dari APBD 2026 yang mencapai Rp2,468 triliun ; untuk Belanja Modal turun menjadi Rp183,325 miliar dari APBD 2026 yang mencapai Rp220,939 miliar. Jadi berkurang Rp37,614 miliar; dan Belanja Tidak Terduga yang pada APBD 2026 senilai Rp8,318 miliar, pada PPAS 2027 turun menjadi Rp7 miliar. Silpa 2027 mencapai Rp93,400 miliar.   

Pendapat dan Saran

Untuk itu, fraksi PAN menyampaikan pendapat dan saran terhadap Rancangan ini sebagai berikut:  

a. Dalam rancangan KUA PPAS 2027, pendapatan asli daerah (PAD) direncanakan Rp1,155 triliun, naik Rp131 miliar lebih ketimbang APBD 2026 yang hanya mencapai Rp1,024 triliun. Fraksi PAN mendukung rencana kenaikan itu. Dalam hal ini, Fraksi PAN berharap, kenaikan itu benar-benar sudah dikaji mendalam dan realistis. Berharap pula kepada Saudara Walikota untuk menampilkan dan merincikan di sektor apa saja kenaikan sumber PAD dimaksud serta upaya-upaya yang dilakukan agar tercapai target PAD tersebut.  

b. Masih terkait dengan kenaikan pendapatan asli daerah (PAD) yang direncanakan mencapai Rp131 miliar. Di sini mendominasi adalah pajak daerah sebesar Rp874,475 miliar. Fraksi PAN mendukung rencana kenaikan itu. Dalam hal ini, Fraksi PAN mempertanyakan, apakah pajak air tanah yang menjadi kewenangan Pemko Padang, sudah tergarap maksimal. Soalnya ada hal dilematis khususnya terkait hotel. Sumber airnya darimana, apakah dari air tanah atau Perumda Air Kota Padang. Sebab beberapa diantaranya dari info yang kami dapatkan, mereka tercacat sebagai pelanggan PDAM. Tapi diantaranya hanya membayar biaya beban saja. Dengan demikian hampir dipastikan mengambil air dari air tanah (subur bor) untuk keperluan hotel. Kalau pajaknya kecil sementara kebutuhan banyak, besar kemungkinan air untuk kebutuhan hotel, dicuri. Mungkin tidak hanya hotel, juga sekolah swasta, perkantoran swasta dan lainnya. Fraksi PAN berharap kepada Saudara Walikota untuk memastikan hal ini, agar potensi pajak daerah tergarap maksimal dan upaya pencurian air dapat ditekan seminimal mungkin.  

c. Amanat undang-undang dan aturan perundang-undang lainnya menegaskan fungsi pendidikan harus dialokasikan anggarannya paling sedikit 20 persen dari total belanja daerah dan diprioritaskan untuk peningkatan kualitas dan akses bidang pendidikan melalui pencapaian indikator SPM bidang pendidikan. Tetapi berdasarkan surat Sekdaprov atasnama Gubernur Sumbar nomor 900.1.15.3/1051/APKD/BPKAD/2026 tertanggal 10 Agustus yang ditujukan kepada Walikota dan Ketua DPRD, menjelaskan belanja wajib Pendidikan hanya 8,39 persen (belum memenuhi) yaitu Rp227,445 miliar. Dalam penjelasannya, disebutkan, ini terjadi diduga karena adanya kesalahan dalam pemililhan nomenklatur sub kegiatan yang menampung anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN untuk pendidik dan tenaga kependidikan. Terkait dengan hal ini, Fraksi PAN berharap kepada Saudara Walikota untuk memastikan kembali belanja wajib Pendidikan ini, sesuai dengan ketentuan dan aturan perundang-undangan yang berlaku dan mempedomani surat Sekdaprov Sumbar tersebut.  

d. Selanjutnya, Saudara Walikota dalam rapat paripurna penyampaian Rancangan KUA PPAS 2027, tanggal 17 Juli 2025 lalu, menegaskan, pemerintah daerah dalam menyusun belanja pada APBD 2027, selain memperhatikan prinsip, kebijakan umum dan pedoman teknis penyusunan APBD, juga memperhatikan kebijakan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (mandatory spending), antara lain fungsi Pendidikan, fungsi kesehatan dan belanja Infrastruktur pelayanan publik (BIPP) dengan tetap mengedepankan efisiensi. Tapi kenyataannya, belanja BIPP, berdasarkan surat Sekdaprov tersebut pada poin c, juga menyatakan belum memenuhi. Dalam rancangan KUA PPAS 2027 dialokasikan Rp571,998 miliar atau 21,10 persen dari total belanja daerah diluar alokasi belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah. Harusnya dianggarkan paling sedikit 40 persen. Fraksi PAN berharap kepada Saudara Walikota untuk menata dan mendalami kembali terkait belanja BIPP ini sehingga sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.  

e. Fraksi PAN meminta Pemko Padang agar alokasi anggaran pada KUA PPAS Tahun Anggaran 2027 digunakan tepat sasaran, tepat manfaat dan tepat waktu. Dan yang lebih penting lagi, benar-benar mendukung penjabaran visi misi Walikota Padang dan progul yang sudah ditetapkan. Dan seirama dengan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah Sumbar sehingga tidak terjadi tumpah tindih anggaran tetapi saling mendukung. Dengan tepat sasaran, tepat waktu, seirama dengan progul, maka outputnya akan memberikan dampak positif kepada pembangunan kota Padang dan masyarakat kota Padang. Ini adalah harapan dan cita-cita mulia kita bersama, Pemko Padang, DPRD Padang dan hadirin yang hadir dalam rapat paripurna ini. Sdr. Walikota, Pimpinan dan hadirin yang berbahagia;

Menerima dengan Catatan

Semua fraksi menyatakan menerima Rancangan KUA-PPAS APBD 2027, namun Fraksi Gerindra menyatakan MENERIMA DENGAN CATATAN Rancangan KUA-PPAS APBD 2027, HANYA JIKA komitmen berikut diakomodasi secara substansial dalam RAPBD sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah: 

1. Revisi Prioritas Belanja Modal & BTT: TAPD wajib menaikkan signifikan alokasi belanja modal infrastruktur mitigasi bencana, merevisi BTT ke angka yang proporsional dengan risiko, memastikan pos bantuan korban banjir terakomodasi layak, dan melakukan audit cepat serapan DAK Fisik Pendidikan. 

2. Roadmap Penurunan Belanja Pegawai: TAPD wajib menyajikan peta jalan penurunan rasio belanja pegawai bertahap (target minimal 40% di 2027, menuju ≤ 30% di 2029) disertai moratorium tenaga non-ASN dan rasionalisasi operasional birokrasi. 

3. Rencana Aksi PAD Terukur: Pemerintah Kota wajib menyampaikan dokumen Rencana Aksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah yang terkuantifikasi sebelum RAPBD ditetapkan.  

"Tanpa komitmen tertulis dan terukur ini, persetujuan kami dianggap cacat moral, dan Fraksi Gerindra akan menggunakan seluruh instrumen koreksi paksa di tahap pembahasan RAPBD mendatang. Kami tidak sedang bernegosiasi untuk kepentingan fraksi; kami sedang bernegosiasi untuk hak masyarakat atas drainase yang berfungsi, sekolah yang aman, bantuan yang sampai, dan anggaran yang efisien," tegas Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Padang Wahyu Hidayat. (Adv)

PARIWARA 

Padang, Lintasmedia News- DPRD Kota Padang mengelar Rapat Paripurna Tutup Masa Sidang III 2026 dan Buka Masa Sidang I 2026, bertempt di ruang sidang utama Lt. II gedung DPRD Kota Padang, Jalan Bagindo Aziz Chan Bypass Kelurahan Sungai Kecamatan Kuranji Kota Padang, Sumatera Barat, Senin, 31 Agustus 2026.

Rapat paripurna itu dipimpin Ketua DPRD Kota Padang Ustad H. Muharlion, S. Pd., didampingi Wakil Ketua: Mastilizal Aye (Farksi Partai Gerindra), Osman Ayub (Fraksi Partai Nasdem), dan Jupri (Fraksi Partai PAN) serta Sekretaris Dewan Hendrizal Azhar.

Sedangkan dari Pemerintah Kota Padang hadir langsung Wali Kota Fadly Amran, Sekretaris Daerah Raju Minrofa Chaniago, unsur Forkopimda, para asisten, staf ahli, Kepala OPD, dan para undangan lainnya.

Pada kesempatan itu, dilakukan penyerahan laporan kunjungan kerja komisi-komisi pada masa sidang ke III DPRD Kota Padang tahun 2026 yang dilaksanakan pada tanggal 12 sampai dengan 16 Juli 2026 kepada Walikota Padang.

Untuk penyerahan hasil laporan kunjungan kerja komisi-komisi, sebelum diserahkan kepada Walikota Padang, Muharlion terlebih dahulu meminta perwakilan komisi menyerahkan hasil laporan kunjungan kerja kepada pimpinan DPRD Kota Padang.

Selanjutnya penyerahan laporan reses masa sidang III tahun 2026 oleh sekretaris DPRD Kota Padang kepada pimpinan DPRD Kota Padang.

Kemudian, pimpinan sidang menyerahkan hasil laporan kunjungan kerja komisi I sampai komisi IV DPRD Kota Padang dan laporan reses pada masa sidang III tahun 2026 kepada Walikota untuk ditindak lanjuti sebagaimana mestinya.

Dikatakan Muharlion, setiap penutupan masa sidang disampaikan laporan berkenaan dengan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD Kota Padang selama masa sidang tersebut, sebagai bahan evaluasi dan sekaligus sebagai bahan kajian untuk menetapkan kebijakan bagi pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang dprd kota padang untuk masa–masa mendatang.

"Untuk masa sidang III DPRD Kota Padang dari bulan Mei sampai dengan Agustus 2026 telah diterima bahan-bahan laporan kegiatannya dari komisi, fraksi-fraksi dan alat kelengkapan DPRD Kota Padang serta Sekretariat DPRD," jelasnya.

Dikatakannya, bahan-bahan tersebut telah dihimpun dan disatukan dalam satu format laporan. Untuk mengetahui tentang kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut, ia meminta kepada Sekretaris DPRD untuk membacakan laporan kegiatan serta produk yang telah dihasilkan dewan selama masa sidang III tahun 2026, dalam rangka pelaksanaan tugas fungsi dan wewenangnya.

Sementara itu, Wali Kota Padang Fadly Amran dalam sambutannta mengatan, dalam rangka menjalankan pemerintahan khususnya dalam pembentukan regulasi di daerah, sampai dengan akhir masa sidang III ini ditapkan peraturan daerah, di antaranya:

1. Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Pangan.

2. Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; dan

3. Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.   

Dikatakannya, beberapa peraturan daerah yang telah diberikan nomor register oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan dapat segera ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Daerah, di antaranya: 

1. Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Kedudukan Keuangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan 

2. Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau;  

"Termasuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan 5  

Retribusi Daerah yang dapat segera kita lanjutkan ke tahapan evaluasi Peraturan Daerah," ujarnya.  

Dikatakannya, yang terakhir namun tidak kalah penting adalah Rancangan Peraturan Daerah yang dapat segera dipakati bersama pada masa sidang I Tahun 2026 yaitu Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah yang telah mendapatkan fasilitasi dari Gubernur dan rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat. 

"Kita berharap, Ranperda Pengelolaan Sampah ini nantinya dapat semakin memperkuat upaya pengelolaan lingkungan di Kota Padang sekaligus mendukung pencapaian Adipura yang telah kita raih, sehingga dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya," pungkasnya. (ADV)

Padang, Lintasmedia News— Upaya memutus mata rantai penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Kota Padang tidak cukup hanya mengandalkan penindakan. Pencegahan dari hulu, terutama melalui lingkungan pendidikan dan masyarakat, kini menjadi perhatian serius Wali Kota Padang Fadly Amran.

Langkah itu mengemuka saat Fadly Amran menerima audiensi Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Barat Toton Rasyid beserta jajaran di Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Selasa (1/9/2026).

Pertemuan tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi Pemerintah Kota Padang dan BNNP Sumbar dalam menghadapi ancaman narkotika yang masih menjadi persoalan serius di Sumatera Barat, termasuk Kota Padang.

Salah satu agenda utama yang dibahas adalah penguatan Integrasi Kurikulum Anti Narkotika (IKAN) di lingkungan pendidikan. Program tersebut ditargetkan mulai diterapkan di Kota Padang tahun ini.

Bagi Fadly Amran, sekolah memiliki posisi strategis dalam membangun benteng pencegahan sejak dini. Karena itu, program anti narkotika tidak hanya dipandang sebagai materi tambahan, tetapi dapat diintegrasikan dengan program pendidikan dan pembinaan karakter yang telah berjalan di Kota Padang.

Fadly bahkan mendorong agar program IKAN dari BNNP Sumbar dapat masuk ke pembelajaran Madrasah Diniyah Takmiliyah Wustha (MDTW) sebagai bagian dari aktivasi Program Unggulan (Progul) Smart Surau.

Selain itu, pendidikan anti narkotika juga dapat diperkuat melalui muatan lokal pada jenjang SD dan SMP.

“Kita siap mendukung program ini, termasuk Sekolah Bersinar (Bersih Narkoba) yang digagas BNNP untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungan pendidikan dan pergaulan siswa,” tegas Fadly Amran.

BNNP Soroti Ancaman yang Belum Menurun

Kepala BNNP Sumbar Toton Rasyid mengatakan, audiensi tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat koordinasi dengan Pemko Padang, terutama dalam membangun pencegahan narkoba dari tingkat paling hulu.

Menurut Toton, kondisi penyalahgunaan narkoba di Sumatera Barat, termasuk Kota Padang, masih membutuhkan kewaspadaan tinggi karena belum menunjukkan penurunan yang berarti.

Karena itu, menurutnya, perang melawan narkoba tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada aparat penegak hukum.

“Kita tidak mungkin selalu mengandalkan aparat karena keterbatasan personel. Karena itu, keterlibatan masyarakat dalam isu narkoba harus terus ditumbuhkan, termasuk melalui kepedulian terhadap lingkungan dan penguatan peran unsur adat,” ujar Toton.

Data survei prevalensi 2019 yang disampaikan Toton menunjukkan angka penyalahgunaan narkoba di Sumatera Barat mencapai 1,1 persen atau sekitar 63 ribu orang dari total 5,4 juta penduduk.

Persoalan lain muncul dari keterbatasan kapasitas rehabilitasi. Dari jumlah masyarakat yang membutuhkan pemulihan, fasilitas rehabilitasi yang tersedia saat ini baru mampu menangani sekitar 500 orang setiap tahun.

“Artinya, masih ada kesenjangan yang cukup besar antara jumlah masyarakat yang membutuhkan pemulihan dan kapasitas rehabilitasi yang tersedia. Karena itu, upaya pencegahan harus terus diperkuat agar penyalahgunaan narkoba tidak semakin meluas,” katanya.

Sekolah dan Smart Surau Jadi Ruang Pencegahan

Bagi Pemko Padang, kolaborasi dengan BNNP Sumbar membuka ruang lebih luas untuk memperkuat pendidikan karakter sekaligus perlindungan generasi muda dari pengaruh narkotika.

Integrasi IKAN ke jenjang SD dan SMP menjadi salah satu strategi agar pesan bahaya narkoba diterima anak sejak usia sekolah. Sementara penguatan melalui MDTW dan Smart Surau diharapkan dapat memperluas pendidikan pencegahan melalui ruang pembelajaran keagamaan dan sosial.

Pendekatan tersebut juga memperlihatkan bahwa pemberantasan narkoba membutuhkan keterlibatan banyak unsur, mulai dari pemerintah, sekolah, keluarga, masyarakat hingga unsur adat.

Fadly Amran dan Toton Rasyid sepakat bahwa pencegahan harus dilakukan secara bersama-sama dan berkelanjutan. Sebab, ketika narkoba berhasil dicegah sebelum masuk ke lingkungan pendidikan, keluarga dan pergaulan anak-anak, maka potensi dampak yang lebih luas dapat ditekan.

Tindak lanjut kerja sama tersebut akan dikoordinasikan bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, sehingga program kurikulum anti narkotika dan Sekolah Bersinar dapat segera diwujudkan di Kota Padang.

Dalam audiensi itu turut hadir Asisten Pemerintahan dan Kesra Tarmizi Ismail serta Kepala Badan Kesbangpol Kota Padang Syahendri Barkah bersama jajaran BNNP Sumbar.(***)

PADANG, Lintasmedia News– Wali Kota Padang Fadly Amran menekankan pentingnya kualitas, kerapian dan keberlanjutan dalam setiap pembangunan infrastruktur yang akan dilaksanakan Pemerintah Kota Padang pada tahun 2026.

Hal tersebut disampaikan Fadly Amran saat memimpin Rapat Paparan Desain Pekerjaan Fisik Tahun 2026 di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang, Selasa (1/9/2026).

Dalam rapat tersebut, sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Padang memaparkan progres pekerjaan yang sedang berjalan serta rencana pembangunan fisik yang akan dilaksanakan pada tahun mendatang.

OPD yang menyampaikan paparan di antaranya Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perdagangan, Dinas Pariwisata, serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim).

Berbagai rencana pembangunan yang dipaparkan mencakup penataan kawasan pasar, pembangunan infrastruktur jalan dan drainase, penanganan wilayah terdampak bencana, pembangunan hunian tetap bagi korban bencana, hingga pengembangan fasilitas pendukung sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Wali Kota Padang Fadly Amran secara langsung mendengarkan dan memberikan perhatian terhadap setiap rencana pekerjaan yang dipaparkan oleh masing-masing OPD.

Ia meminta agar seluruh perencanaan pembangunan dilakukan secara matang, tidak hanya berorientasi pada penyelesaian pekerjaan fisik, tetapi juga memperhatikan kualitas material, estetika, fungsi, kenyamanan dan dampak jangka panjang bagi masyarakat.

“Menuju kota metropolitan, kita harus memastikan pembangunan menggunakan bahan material terbaik dan dikerjakan dengan rapi. Pasar juga harus menjadi tempat yang nyaman dan menarik, bahkan dapat menjadi bagian dari destinasi wisata,” tegas Fadly Amran.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur merupakan salah satu elemen penting dalam mendukung visi Kota Padang untuk tumbuh dan berkembang sebagai kota metropolitan.

Karena itu, setiap proyek pembangunan harus memiliki standar kualitas yang baik dan mampu memberikan nilai tambah terhadap wajah serta perkembangan Kota Padang.

DLH Rencanakan Toilet Digital di Taman Rimbo Kaluang

Dalam paparan tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang Fadelan Fitra Masta menyampaikan sejumlah rencana pembangunan dan penataan fasilitas publik.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah rencana pembangunan toilet digital di kawasan Taman Rimbo Kaluang.

Keberadaan fasilitas tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendukung kenyamanan masyarakat yang beraktivitas dan berkunjung ke kawasan tersebut.

Pembangunan fasilitas publik yang modern, menurut arah pembangunan Pemerintah Kota Padang, menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas ruang kota.

Selain harus memiliki fungsi yang baik, fasilitas umum juga diharapkan dapat memberikan kesan positif terhadap wajah Kota Padang.

Dalam pembangunan fasilitas tersebut, aspek kebersihan, kemudahan penggunaan dan pemeliharaan menjadi bagian penting yang harus diperhatikan.

Pariwisata Dorong Pengadaan Gerobak untuk Pelaku Ekonomi Kreatif

Sementara itu, Kepala Bidang Destinasi dan Daya Tarik Pariwisata Dinas Pariwisata Kota Padang Zahirwan memaparkan rencana pengadaan gerobak bagi pelaku ekonomi kreatif di Kota Padang.

Program tersebut diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap para pelaku usaha, khususnya usaha kecil dan pelaku ekonomi kreatif yang bergerak di berbagai kawasan potensial di Kota Padang.

Pengadaan sarana usaha yang lebih representatif diharapkan tidak hanya membantu meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga mendukung penataan kawasan.

Dengan desain dan konsep yang baik, keberadaan pelaku ekonomi kreatif dapat menjadi bagian dari daya tarik kawasan sekaligus memberikan pengalaman yang lebih nyaman bagi masyarakat dan wisatawan.

Sektor ekonomi kreatif sendiri menjadi salah satu sektor yang memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan di Kota Padang, terutama dengan semakin berkembangnya sektor pariwisata dan aktivitas masyarakat di berbagai ruang publik.

Fasade Pasar dan Pertokoan Jadi Perhatian

Dinas Perdagangan Kota Padang turut memaparkan sejumlah pekerjaan fisik yang telah dan akan dilaksanakan.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang Fizlan Setiawan menjelaskan, sejumlah program penataan akan difokuskan pada kawasan perdagangan dan pasar.

Di antaranya pembenahan fasade pertokoan Merlin dan Koppas Plaza.

Selain itu, Pemerintah Kota Padang juga merencanakan perbaikan fasade serta pembenahan bangunan Pasar Raya Padang mulai dari Fase I hingga Fase VI.

Penataan kawasan Pasar Raya menjadi salah satu perhatian dalam rencana pembangunan karena kawasan tersebut merupakan pusat perdagangan dan aktivitas ekonomi masyarakat Kota Padang.

Tidak hanya sebagai tempat transaksi jual beli, kawasan pasar diharapkan ke depan dapat tampil lebih tertata, nyaman dan memiliki daya tarik tersendiri.

Dinas Perdagangan juga memaparkan rencana pengadaan kamera pengawas atau CCTV di sejumlah titik strategis.

Pemasangan CCTV diharapkan dapat meningkatkan sistem pengawasan dan keamanan pada kawasan-kawasan yang menjadi pusat aktivitas masyarakat.

Selain itu, sejumlah pekerjaan lainnya juga akan dilakukan di kawasan Pasar Raya Padang.

Pekerjaan tersebut meliputi pembenahan kios dan basement Pasar Raya Padang Fase VII serta pengerjaan dinding Blok II Pasar Raya.

Pemerintah Kota Padang juga merencanakan pembenahan sistem tata udara dan utilitas bangunan.

Pemeliharaan sejumlah pasar lainnya turut menjadi bagian dari program Dinas Perdagangan, seperti Pasar Raya Tanah Kongsi dan Pasar Bandar Buat.

Selain kawasan pasar, pengembangan kawasan pertokoan IPPI dan kawasan kuliner Gang Rajawali juga masuk dalam rencana pekerjaan fisik.

Berbagai program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas kawasan perdagangan sekaligus menciptakan ruang ekonomi yang lebih tertata dan nyaman.

Rp50 Miliar untuk Perbaikan Irigasi dan Drainase Wilayah Terdampak Bencana

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Malvi Hendri menyampaikan sejumlah pekerjaan infrastruktur yang sedang dan akan dilaksanakan.

Salah satu fokus utama Dinas PUPR adalah pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi serta drainase di sejumlah wilayah yang terdampak bencana hidrometeorologi.

Pekerjaan tersebut didukung melalui anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dengan nilai sekitar Rp50 miliar.

Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pengendalian air menjadi bagian penting dalam penanganan pascabencana sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan Kota Padang terhadap potensi bencana serupa di masa mendatang.

Perbaikan drainase dan irigasi diharapkan dapat membantu memulihkan kondisi infrastruktur yang terdampak serta meningkatkan fungsi sistem pengelolaan air di berbagai kawasan.

Selain penanganan infrastruktur pascabencana, Dinas PUPR juga memaparkan sejumlah proyek lainnya.

Di antaranya rehabilitasi kawasan air mancur Pasar Raya Padang.

Kemudian penataan taman dan pelataran parkir di kawasan Pantai Padang.

Penataan kawasan Pantai Padang menjadi salah satu bagian dari upaya meningkatkan kualitas ruang publik sekaligus mendukung sektor pariwisata.

Pantai Padang selama ini menjadi salah satu kawasan yang ramai dikunjungi masyarakat maupun wisatawan.

Karena itu, pembangunan dan penataan infrastruktur pendukung di kawasan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan pengunjung.

Dinas PUPR juga akan melakukan rehabilitasi basement Blok II dan III Pasar Raya Padang.

Selain itu, pembangunan dan peningkatan sejumlah ruas jalan turut menjadi bagian dari rencana kerja fisik yang dipaparkan dalam rapat tersebut.

Pembangunan Huntap bagi Korban Bencana Terus Berjalan

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Padang Tri Hadiyanto menyampaikan perkembangan pembangunan hunian tetap atau Huntap bagi masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi.

Pembangunan Huntap saat ini dilakukan di sejumlah lokasi.

Di antaranya Kelurahan Balai Gadang, Kelurahan Lambung Bukik Sungkai, serta Huntap Mandiri Pauh.

Pembangunan hunian tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Padang dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana untuk mendapatkan tempat tinggal yang lebih layak dan aman.

Saat ini, pembangunan masih berada dalam tahap pengerjaan.

Sejumlah fasilitas dan infrastruktur pendukung juga tengah dibangun secara bersamaan.

Tidak hanya rumah hunian, pembangunan juga mencakup jalan lingkungan, sistem drainase, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk kebutuhan air bersih, hingga pembangunan sumur bor.

Pembangunan kawasan Huntap dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat yang nantinya akan menempati kawasan tersebut.

Ketersediaan infrastruktur dasar menjadi faktor penting agar kawasan hunian baru dapat memberikan kenyamanan dan mendukung aktivitas masyarakat.

Selain pembangunan Huntap, Dinas Perkim juga memaparkan rencana perbaikan dan rehabilitasi rumah susun sederhana sewa atau Rusunawa.

Program tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas hunian dan fasilitas permukiman bagi masyarakat.

Pembangunan Harus Berkualitas dan Rapi

Menanggapi berbagai paparan tersebut, Wali Kota Padang Fadly Amran meminta seluruh OPD memastikan setiap pekerjaan fisik direncanakan dengan standar yang baik.

Ia menekankan agar penggunaan material dalam pembangunan harus memperhatikan kualitas.

Menurutnya, pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada penyelesaian proyek, tetapi harus mampu bertahan dalam jangka panjang dan memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat.

Selain kualitas material, Fadly juga memberikan perhatian terhadap aspek kerapian.

Setiap pembangunan, terutama yang berada di ruang publik dan kawasan strategis kota, harus memperhatikan nilai estetika.

Hal tersebut penting karena pembangunan fisik turut membentuk wajah dan identitas Kota Padang.

Ia menilai, sebagai kota yang terus berkembang menuju metropolitan, Padang harus memiliki standar pembangunan yang semakin baik.

Infrastruktur yang dibangun harus mencerminkan kemajuan kota, sekaligus memberikan rasa nyaman bagi masyarakat.

“Menuju kota metropolitan, kita harus memastikan pembangunan menggunakan bahan material terbaik dan dikerjakan dengan rapi,” ujar Fadly.

Pasar Didorong Menjadi Ruang yang Menarik

Fadly Amran juga memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan dan penataan kawasan pasar.

Menurutnya, paradigma pembangunan pasar harus terus berkembang.

Pasar tidak lagi hanya dipandang sebagai lokasi transaksi ekonomi, tetapi juga dapat menjadi ruang publik yang menarik dan nyaman.

Penataan yang baik berpotensi menjadikan kawasan pasar sebagai salah satu bagian dari daya tarik wisata kota.

Karena itu, pembenahan fasade bangunan, kebersihan, tata udara, keamanan, utilitas dan kenyamanan pengunjung harus menjadi perhatian dalam setiap program penataan.

“Pasar juga harus menjadi tempat yang nyaman dan menarik, bahkan dapat menjadi bagian dari destinasi wisata,” tegasnya.

Konsep tersebut sejalan dengan upaya Pemerintah Kota Padang dalam meningkatkan daya saing kota di berbagai sektor.

Kawasan perdagangan yang tertata tidak hanya memberikan kenyamanan kepada pedagang dan pembeli, tetapi juga dapat memberikan pengalaman berbeda bagi pengunjung dari luar daerah.

Dengan penataan yang tepat, pasar tradisional dan kawasan perdagangan dapat memiliki nilai ekonomi sekaligus nilai budaya dan pariwisata.

Sinergikan Pembangunan Menuju Kota Metropolitan

Rapat Paparan Desain Pekerjaan Fisik 2026 tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Padang untuk memastikan seluruh rencana pembangunan disiapkan secara matang sejak awal.

Koordinasi lintas OPD diperlukan agar setiap program pembangunan dapat saling mendukung dan tidak berjalan sendiri-sendiri.

Berbagai proyek yang direncanakan, mulai dari pembangunan fasilitas publik, penataan pasar, pembangunan jalan, perbaikan drainase dan irigasi, penataan kawasan wisata hingga pembangunan hunian bagi korban bencana, diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Dalam rapat tersebut hadir Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa.

Turut hadir Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang Fadelan Fitra Masta, Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang Fizlan Setiawan, Kepala Dinas PUPR Kota Padang Malvi Hendri, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Padang Tri Hadiyanto, serta Kepala Bidang Destinasi dan Daya Tarik Pariwisata Dinas Pariwisata Kota Padang Zahirwan.

Melalui rapat paparan tersebut, Pemerintah Kota Padang berharap seluruh pekerjaan fisik yang direncanakan pada tahun 2026 dapat dipersiapkan dengan lebih matang, baik dari sisi desain, kualitas pekerjaan maupun manfaatnya bagi masyarakat.

Dalam rapat tersebut hadir Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa.

Turut hadir Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang Fadelan Fitra Masta, Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang Fizlan Setiawan, Kepala Dinas PUPR Kota Padang Malvi Hendri, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Padang Tri Hadiyanto, serta Kepala Bidang Destinasi dan Daya Tarik Pariwisata Dinas Pariwisata Kota Padang Zahirwan.

Melalui rapat paparan tersebut, Pemerintah Kota Padang berharap seluruh pekerjaan fisik yang direncanakan pada tahun 2026 dapat dipersiapkan dengan lebih matang, baik dari sisi desain, kualitas pekerjaan maupun manfaatnya bagi masyarakat.

Pemerintah Kota Padang juga menargetkan pembangunan yang dilakukan tidak hanya menyelesaikan persoalan infrastruktur, tetapi mampu mendukung transformasi Kota Padang menuju kota metropolitan yang modern, nyaman, tertata, berdaya saing dan tetap memiliki karakter serta identitas daerah. (***)

PADANG, Lintasmedia News— Tim Vokal Forum Komunikasi Istri Karyawan Semen Padang (FKIKSP) menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih Juara II Lomba Paduan Suara dalam rangkaian Sumbar Creative Economy Festival (SCF) 2026 yang diselenggarakan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat.

Diikuti oleh tim Dharma Wanita Persatuan (DWP) dari berbagai instansi di Sumatera Barat, keberhasilan tersebut diraih setelah Tim Vokal FKIKSP tampil memukau dengan memperlihatkan harmonisasi suara, kekompakan, penghayatan, dan penampilan yang solid di atas panggung. 

Atas pencapaian tersebut, Tim Vokal FKIKSP berhak memperoleh hadiah sebesar Rp10 juta. Prestasi itu menjadi kebanggaan bagi keluarga besar FKIKSP sekaligus membuktikan bahwa kerja keras, kedisiplinan, dan kebersamaan yang dibangun selama masa persiapan mampu membuahkan hasil membanggakan.

Penasihat FKIKSP Lynda Andria Delfa mengapresiasi perjuangan dan kerja keras seluruh anggota tim. Menurutnya, prestasi yang diraih oleh Tim Vokal FKIKSP tersebut merupakan buah dari proses panjang yang telah dijalani dengan penuh semangat, kedisiplinan, dan kebersamaan.

“Kami tentu sangat bangga dengan pencapaian Tim Vokal FKIKSP. Juara bukan hanya tentang hasil akhir, tetapi juga tentang proses, kebersamaan, kedisiplinan, dan keberanian anggota untuk menunjukkan potensi terbaiknya. Semoga prestasi ini menjadi motivasi untuk terus berkarya dan memberikan yang terbaik bagi FKIKSP,” ujar Lynda, Senin (31/8/2026).

Menurutnya, capaian tersebut juga menunjukkan bahwa anggota FKIKSP memiliki beragam potensi yang dapat terus digali dan dikembangkan. "Karena itu, keberadaan wadah kreativitas sangat penting agar para anggota memperoleh kesempatan untuk belajar, berlatih, dan menampilkan kemampuan yang dimiliki," ujarnya.

Dukungan kepada Tim Vokal FKIKSP juga disampaikan Ketua Umum FKIKSP, Nilda Pri Gustari Akbar, serta jajaran Dewan Pengurus FKIKSP. Mereka hadir menyaksikan penampilan sekaligus memberikan semangat kepada seluruh anggota tim yang berkompetisi.

Kehadiran jajaran FKIKSP tersebut menjadi bentuk perhatian dan apresiasi terhadap anggota yang telah berupaya mengembangkan kemampuan di bidang seni. Dukungan itu turut memberikan tambahan motivasi bagi tim untuk tampil percaya diri dan memberikan hasil terbaik.

"Selamat untuk Tim Vokal FKIKSP. Di tengah berbagai kesibukan, anggota Tim Vokal FKIKSP tetap berupaya menyediakan waktu untuk mengikuti latihan. Alhamdulillah, tim berhasil memberikan penampilan terbaik dan berhasil meraih juara II SCF 2026," kata Nilda.

Bagi FKIKSP, prestasi tersebut bukan sekadar keberhasilan memperoleh peringkat dalam sebuah kompetisi. "Lebih dari itu, pencapaian tersebut menjadi bukti bahwa kegiatan seni dapat menjadi sarana untuk membangun karakter, memperkuat komunikasi, serta menumbuhkan rasa percaya diri dan solidaritas antaranggota," ujarnya.

Keikutsertaan dalam SCF 2026 juga memberikan pengalaman berharga bagi Tim Vokal FKIKSP. Selain menguji kemampuan di hadapan juri dan penonton, kompetisi itu menjadi sarana untuk belajar dari tim-tim lain serta memperluas pengalaman dalam mengikuti ajang paduan suara.

"Pengalaman tersebut diharapkan dapat menjadi bekal bagi Tim Vokal FKIKSP untuk terus meningkatkan kualitas. Evaluasi terhadap setiap tahapan persiapan dan penampilan juga dapat digunakan untuk memperbaiki kemampuan teknis maupun artistik pada kesempatan berikutnya," tuturnya.

Menurut Nilda, prestasi yang diraih FKIKSP ini sekaligus memperlihatkan bahwa perempuan, termasuk para istri karyawan, mampu mengambil peran aktif dalam berbagai kegiatan kreatif. Melalui karya dan prestasi, mereka dapat memberikan kontribusi positif bagi organisasi sekaligus menginspirasi lingkungan di sekitarnya.

FKIKSP selama ini tidak hanya menjadi wadah untuk mempererat silaturahmi antaranggota, tetapi juga mendorong pengembangan kapasitas, kreativitas, dan kemandirian perempuan. Berbagai kegiatan yang dilaksanakan diharapkan mampu memberikan manfaat serta membuka kesempatan bagi anggota untuk mengembangkan potensi di berbagai bidang.

"Keberhasilan Tim Vokal FKIKSP meraih Juara II diharapkan dapat memotivasi anggota lainnya untuk berani menunjukkan kemampuan dan mengikuti berbagai kegiatan positif. Setiap anggota memiliki potensi yang dapat berkembang apabila diberikan ruang, dukungan, dan kesempatan yang memadai," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa prestasi tersebut juga menjadi modal penting bagi Tim Vokal FKIKSP untuk terus melangkah dan meningkatkan kemampuan. "Dengan latihan yang konsisten serta dukungan seluruh keluarga besar FKIKSP, tim diharapkan dapat kembali menghadirkan penampilan terbaik dalam berbagai kesempatan mendatang," pungkas Nilda. (*)

Lintas Media News, - Lampung Timur. Pembahasan Peraturan Daerah (Perda) Pondok Pesantren (Ponpes) yang digagas oleh DPRD Lampung Timur disambut sangat positif oleh elemen masyarakat dan Ormas keagamaan yang ada di “Bumei Tuwah Bepadan” Lampung Timur. (31/08/26)

Terlihat dari tingkat kehadiran para pimpinan pondok pesantren, Nahdatul Ulama (NU), Muhamadiyah, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), kementerian Agama, RMI, serta unsur lainnya yang memenuhi Aula rapat di Gedung DPRD Setempat.

Hal itu dibenarkan oleh ketua DPRD Lampung Timur Ridharotul Aliyah saat diwawancarai awak media disela – sela pembahasan Perda Pesantren.

“Benar, kita telah membentuk Pansus (Panitia Khusus_red) membahas Perda Pesantren yang murni diinisiasi dan digagas oleh DPRD, yang nanti dapat menjadi payung hukum bagi pondok pesantren dan juga keleluasaan pemerintah dalam pembinaan dan support bagi Pesantren yang ada di Lampung Timur”, tutur wanita yang akrab disapa Mbak Rida ini.

Berita

Pendidikan

Politik

Pemerintahan

Kesehatan

Ekonomi

Peristiwa

Pariwisata

Home

Berita

Daerah

Pembahasan Perda Ponpes Inisiatif DPRD Lampung Timur Disambut Positif Masyarakat dan Ormas Keagamaan

Daerah

7

Pembahasan Perda Ponpes Inisiatif DPRD Lampung Timur Disambut Positif Masyarakat dan Ormas Keagamaan

Lensacyber

31 Agustus 2026 | 14:46 WIB

Ikuti Kami

Google News

A-

A

A+

A++

Lensacyber.com – Lampung Timur – Pembahasan Peraturan Daerah (Perda) Pondok Pesantren (Ponpes) yang digagas oleh DPRD Lampung Timur disambut sangat positif oleh elemen masyarakat dan Ormas keagamaan yang ada di “Bumei Tuwah Bepadan” Lampung Timur. (31/08/26)

Terlihat dari tingkat kehadiran para pimpinan pondok pesantren, Nahdatul Ulama (NU), Muhamadiyah, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), kementerian Agama, RMI, serta unsur lainnya yang memenuhi Aula rapat di Gedung DPRD Setempat.

Hal itu dibenarkan oleh ketua DPRD Lampung Timur Ridharotul Aliyah saat diwawancarai awak media disela – sela pembahasan Perda Pesantren.

“Benar, kita telah membentuk Pansus (Panitia Khusus_red) membahas Perda Pesantren yang murni diinisiasi dan digagas oleh DPRD, yang nanti dapat menjadi payung hukum bagi pondok pesantren dan juga keleluasaan pemerintah dalam pembinaan dan support bagi Pesantren yang ada di Lampung Timur”, tutur wanita yang akrab disapa Mbak Rida ini.

Baca Juga :  Serah Terima Jabatan Sekwan DPRD Lampung Timur, M Noer Al Syarief Pamit, Thabrani Hasyim Dilantik

Lebih lanjut ketua DPRD yang notabene jebolan Pesantren ini menambahkan, Ponpes merupakan Lembaga pendidikan yang mampu mencetak insan – insan cendekia namun tetap berpedoman pada nilai – nilai Islami.

“Rapat pembahasan Perda tentang pondok pesantren ini, kita sengaja menghadirkan para kiai dan pimpinan pondok pesantren. Karena mereka yang lebih memahami kondisi dan kebutuhan pesantren. Jadi, masukan dari para kiai dan pimpinan ponpes sangat penting dalam penyusunan Perda ini,”tambahnya

Ditempat yang sama perwakilan Muhamadiyah Abdul Rohman menyambut positif dengan langkah – langkah DPRD Lampung Timur yang berinisiatif memperdakan Pesantren.

“Kami sangat mengapresiasi langkah -langkah dari DPRD yang menginisiasi untuk segera melahirkan Perda Pesantren, ini menjadi langkah strategis dari wakil rakyat yang peduli dengan Pondok Pesantren di Lampung Timur, mudah – mudahan ini bisa disegerakan agar Pesantren punya Payung Hukum yang dapat menjadi acuan dalam langkah kami kedepannya “, ucap Abdul Rohman.

Senada Kementrian Agama (Kemenag) Lampung Timur juga siap memberikan Support dan sumbang saran terkait Perda tersebut.

“Kemenag sangat mengapresiasi bila Pesantren di buatkan Perda, kami siap memberikan Support, sumbang saran, agar kelak Perda tersebut dapat diterima oleh seluruh pondok Pesantren yang ada di Lampung Timur”, ujar Barkah Bidang PAPKI (pendidikan agama dan keagaman Islam) kemenag Lampung Timur.

Kemenag juga menyampaikan bahwa Lampung Timur merupakan menjadi yang terbanyak keberadaan Pondok Pesantren Se_Provinsi Lampung.Tercatat ada 217 pondok pesantren yang tersebar di berbagai wilayah di Lampung Timur. (Y.A)