Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Pemerintah Kota Bukittinggi bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatra Barat tandatangani kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama tentang layanan keimigrasian di Mall Pelaysnan Oublik (MPP). Penandatanganan ini berlangsung di ruang tamu Kantor Wali Kota, Senin (12/01)

Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menyampaikan, kerja sama ini merupakan upaya peningkatan pelayanan publik, khususnya dalam pengurusan paspor. Dengan adanya layanan imigrasi di Mall Pelayanan Publik (MPP), masyarakat akan lebih mudah mengurus dokumen keimigrasian tanpa harus bepergian jauh.

"Atas nama Pemerintah Kota menyampaikan terima kasih atas kerja sama yang terjalin dan berharap kolaborasi ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam pengurusan dokumen keimigrasian," ungkapnya.

Wako menambahkan, tujuan layanan ini agar masyarakat lebih mudah, cepat dan dekat dalam mengurus paspor. Di MPP sudah tersedia 20 jenis pelayanan, sehingga masyarakat dapat menyelesaikan berbagai keperluan administrasi dalam satu tempat. 

"Jadi setiap hari Rabu, mulai tanggal 14 Januari 2026, masyarakat sudah bisa membuat dan menjemput paspor di Mal Pelayanan Publik Kota Bukittinggi," ungkap Wako.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Barat, Nurudin,  menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemko Bukittinggi dalam menghadirkan pelayanan lebih dekat kepada masyarakat. Program tersebut merupakan bagian dari kebijakan Kementerian Hukum dan HAM untuk meningkatkan pelayanan keimigrasian.

“Intinya bagaimana pelayanan imigrasi bisa lebih mudah, terjangkau dan dekat dengan masyarakat. Untuk tahap awal, layanan akan dibuka setiap hari Rabu dengan kuota 25 pemohon. Satu bulan ke depan akan dilakukan evaluasi untuk penyesuaian pelayanan,” jelasnya.

Untuk pengajuan paspor baru, pemohon wajib membawa dokumen asli dan fotokopi seperti E-KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Ijazah atau Buku Nikah. Sementara untuk pergantian paspor cukup membawa KTP dan paspor lama. Adapun paspor anak memerlukan dokumen tambahan berupa KTP orang tua, KK, Akta Lahir Anak dan Buku Nikah Orang Tua. *

Pasbar, Lintasmedinews.com

 Indra Saputra, warga Gang Pokat, Air Bayang, Jorong Koto Pinang, Nagari Koto Gunung, Kecamatan Lembah Melintang, terima bantuan ,dari Bupati Pasbar Yulianto yang didampingi Randi Hendriawan ,Senin (12/1).

Bantuan yang diserahkan berupa sembako, selimut, kasur, makanan siap saji, biskuit, serta kebutuhan dasar lainnya dari Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasaman Barat.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Yulianto menyampaikan rasa duka mendalam atas musibah kebakaran yang menimpa. Ia juga mengapresiasi kepedulian masyarakat dan tokoh setempat yang telah bergotong royong membantu.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat, mengucapkan terima kasih kepada warga dan tokoh masyarakat yang telah menunjukkan kepedulian dan kebersamaan saat saudara kita tertimpa musibah, katanya.

Bupati pun mengimbau masyarakat Pasaman Barat ,agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran rumah, khususnya yang disebabkan oleh instalasi listrik. informasi awal, kebakaran tersebut diduga dipicu oleh korsleting listrik.

Masyarakat diimbau untuk selalu memeriksa instalasi listrik di rumah. Pastikan peralatan listrik dan kompor dalam kondisi aman sebelum meninggalkan rumah, guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, tegasnya..

Selain itu, Bupati Yulianto turut mengingatkan masyarakat, terutama yang bermukim di sekitar aliran sungai, agar lebih memperhatikan keselamatan anak-anak saat beraktivitas di sungai.

“Sudah lebih dari satu pekan salah seorang anak kita belum ditemukan. Mari kita doakan bersama ,agar keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan,

Ia menegaskan pentingnya peran orang tua dalam memantau kondisi anak-anak serta memperhatikan situasi dan debit air sungai, terutama saat cuaca tidak menentu.

“Kita tidak mengetahui hikmah di balik setiap musibah, namun mari kita terus berdoa agar Allah SWT memberikan kekuatan, kesabaran, dan perlindungan kepada kita semua pungkasnya.

Kabupaten Solok, Lintasmedianews.com

Mendukung aktifitas belajar mengajar di daerah terdampak bencana, PMI berikan edukasi  Perilaku Hidup Bersih dan Sehat untuk siswa-siswi SD Negeri 08 Muaro Pingai, Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok.

Di dalam Kelas, Tim Promosi Kesehatan PMI mengajak seluruh siswa-siswi untuk mempraktikkan cara mencuci tangan dengan baik dan benar serta menanamkan semangat untuk senantiasa menerapkan perilaku hidup Bersih dan sehat baik di rumah, sekolah maupun dilingkungan sekitar tempat tinggal. Sebanyak 87 orang murid ikut dalam giat tersebut.

Anggi, Koordinator Tim Promosi Kesehatan PMI mengatakan kegiatan promosi kesehatan ini merupakan bagian dari upaya promosi kesehatan pasca bencana yang bertujuan untuk mencegah timbulnya penyakit, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat, serta meminimalkan risiko penyebaran penyakit yang dapat muncul setelah terjadinya bencana.

"Kita coba menyampaikan edukasi ini secara interaktif agar mudah dipahami oleh anak-anak sekolah dasar" Ucap Anggi. 

Sepsi Haryanti, salah satu Guru yang mendampingi kegiatan hari ini, menyampaikan bahwa pihak sekolah sangat mendukung giat yang dilakukan PMI di sekolah nya. "Edukasinya menarik, Anak-anak terlihat sangat antusias untuk mengikuti instruksi yang diberikan Tim PMI. Kami pun juga bisa sekalian mempelajarinya." Ujar Sepsi. 

Melalui kegiatan tersebut, Sepsi berharap siswa-siswi kedepannya bisa lebih peduli dengan kebersihan diri, dan dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-harinya. 

Tidak hanya di Sekolah, Tim Promkes PMI juga menggelar layanan promosi kesehatan secara _door to door_ atau kunjungan ke rumah. Tim mengunjungi setiap rumah warga yang berada di sekitar sekolah untuk memberikan dukungan perilaku hidup bersih dan sehat kepada seluruh anggota keluarga.

Ria (45) salah satu warga yang dikunjungi mengeluhkan gatal-gatal  pasca Banjir Bandang di daerahnya. "Kadang kulitnya gatal, terus batuk pilek juga akhir-akhir ini," Tutur Ria. 

Ia juga menambahkan saat ini warga masih kesulitan Air Bersih. " Sementara kita ambil air di musholla terdekat." Tambahnya.

Terkait kunjungan Tim PMI ke rumahnya, Ria merasa sangat terbantu PMI telah mengingatkan kembali kepada keluarganya untuk tetap menjaga kebersihan diri dan lingkungan. "Kadang kita memang suka acuh hal hal kecil di sekitaran yang bisa jadi sumber penyakit untuk kita disini" Tutup Ria

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

sesuai dengan edaran Kementerian Kesehatan nomor HK.02.02/C.I/4202/2025, tentang percepatan penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi, Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Dinas Kesehatan, terus dorong seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Bukittinggi untuk menyelesaikan pengurusan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi, Ramli Rabu (07/01). Ia menjelaskan, sejak awal pelaksanaan program Presiden Prabowo, Makanan Bergizi Gratis (MBG), seluruh SPPG menjalankan tugas dengan baik. Terbukti tidak ada satupun persoalan yang timbul pada setiap proses produksi hingga distribusi MBG pada setiap pelajar.

“Alhamdulillah, sejak awal sampai sekarang, tidak ada masalah pada SPPG kita,” ungkapnya. 

Ramli mengatakan, setelah dikeluarkannya surat edaran oleh Kemenkes pada Oktober 2025 lalu, pihaknya langsung mensosialisasikan hal tersebut kepada 14 SPPG yang ada di Bukittinggi. Sehingga setiap SPPG berproses untuk memenuhi syarat untuk terbitnya SLHS itu.

“Ada 14 SPPG yang beroperasi di Bukittinggi. Semuanya sudah mulai melakukan pengurusan SLHS. Kemarin sudah 2 unit mengantongi dokumen SLHS yakni SPPG di Tarok Dipo dan SPPG di Manggis Ganting. Hari ini saya juga sudah tandatangani 2 SLHS untuk 2 SPPG, yaitu, Gulai Bancah dan Bukik Apik Puhun. Bahkan satu lagi surat pengajuan SLHS juga sudah masuk dari SPPG Belakang Balok. Semuanya sudah berproses,” ungkap Ramli.

Ia menegaskan, seluruh SPPG sudah berkomitmen untuk mengurus SLHS. Ada empat syarat yang harus dipenuhi, untuk terbitnya SLHS. Seluruh petugas penjamah makanan di SPPG harus dilatih. Kedua, hasil Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) memenuhi syarat. Ketiga, sudah melakukan pemeriksaan sampel air dan keempat sudah melakukan pemeriksaan sampel makanan.

“Untuk syarat pertama, itu semua petugas penjamah makanan di seluruh SPPG, sudah memiliki sertifikat keamanan pangan. Syarat kedua, SPPG yang belum memenuhi syarat, sedang melakukan perbaikan, sesuai rekomendasi dinas kesehatan. Syarat ketiga, seluruhnya sudah memenuhi syarat. Untuk syarat keempat, saat ini SPPG yang sudah mengirim sampel makanan ke Laboratorium Kesehatan Pangan Padang, masih menunggu hasilnya. Tentu butuh waktu, karena sudah pasti seluruh SPPG, juga mengajukan ini,” jelasnya.

Meski demikian, Kadis Kesehatan Bukittinggi yakin, hingga kini makanan yang diproduksi dari SPPG di Bukittinggi baik dan berkualitas. Apalagi Satgas MBG Bukittinggi yang digawangi oleh gabungan pemerintah kota, Polresta dan Kodim 0304 Agam, terus melakukan pengawasan dengan ketat.

Menurutnya,  izin SPPG dikeluarkan  langsung oleh Badan Gizi Nasional. Dinas Kesehatan tidak memiliki wewenang untuk mengizinkan atau menutup SPPG. Dinkes bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan dalam menjamin kualitas makanan yang diberikan pada sasaran. Upaya ini agar aman dan bermutu untuk dikonsumsi. Untuk itu, Ia menghimbau warga untuk tidak khawatir dengan program MBG di Bukittinggi. Semua sudah berproses dan pengawasan pun dilakukan dengan ketat. (Sandra).