Latest Post

50Kota Aceh Aceh timur Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam Alahan panjang AROSUKA Bali Balikpapan Bank Nagari Bantaeng Batam Batang anai Bateang Batu bara Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bekasi Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukit pamewa Bukittinggi Cilegon Deli serdang Depok Dewan Pers Dharmasraya DPR RI DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai Enam lingkung FJPI Sumbar Hanura Sumbar HPN 2022 Jabar Jakarta Jambi Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Karimun Kayu Agung Kayu tanam Kepulauan Meranti Kepulaun Mentawai Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Kuala lumpur Labuhanbatu Lahat Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Lingga Liputan Lubuk alung Lubuk basuk Lubuk Linggau Magelang Malalak Medan Mentawai Meranti Merbau Minahasa utara Miranti Muara enim Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Ombilin Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Pagaralam Pagaruyung Painan Palangkaraya Palembang Pariaman Parik malintang Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Pesisir Selatan Pessel PJKIP Kota Padang PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang Pulau punjung Purwokerto PWI PWI Sumbar Rangsang Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Samosir Sawahlunto Selat panjang Semarang Semen Padang Semen Padang.. Serang Sicincin Sijunjung Sikucua Silungkang Simpang empat SMSI Solok Solok kota Solok Selatan Sulawesi selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel Sumut sungai sarik Surabaya TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok

 

Tanah Datar. Lintasmedianews.Com

Polres Tanah Datar sudah menerima limpahan laporan dari Polsek Lintau Buo. terkait adanya dugaan penganiayan antar Siswa yang ada di SMA Lintau Buo. 

Pada laporan tersebut, kejadian terjadi pada hari Rabu sekira pukul 15. 30 di jorong Tago Palange Nagari Pangian. 

Menurut Kapolres Tanah Datar melalui Kasat Reskrim AKP Surya Wahyudi SH. MH.  mengatakan "  saat ini untuk pihak pelapor sudah membuat laporan di Polsek Lintau Buo pada hari Kamis sekira pukul 12.38 wib."  " 

" Dikarenakan peristiwa ini melibatkan anak-anak dibawah umur maka Kamis sore untuk laporan sudah dilimpahkan ke unit PPA Polres Tanah Datar untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut"

"Memang benar kami menerima informasi bahwasanya ada peristiwa yang diduga penganiayaan terhadap Siswa SMA Negeri  di Lintau buo. Kami sudah menerima laporan dari pihak pelapor dan saat ini dilakukan penyelidikan di unit PPA" ujar Kapolres Tanah Datar melalui Kasat Reskrim.

"Saat ini, pihak Kepolisian sedang melakukan penyelidikan mendalam untuk mengumpulkan bukti dan keterangan dari para saksi serta pihak-pihak yang terlibat. Penanganan kasus oleh Unit PPA dilakukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku."

"Inshaallah kita akan lakukan penyelidikan sesuai SOP yang berlaku dan akan memberikan informasi lebih lanjut terkait kejadian tersebut.". Tutup Kasat Reskrim Surya.       ( ERM. )

 

SOLOK SELATAN, LINTASMEDIANEWS.COM

23 Juli 2025 PT Semen Padang kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembangunan masyarakat pedesaan melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-125 yang berlangsung di Kabupaten Solok Selatan dan Dharmasraya, Sumatera Barat. Dalam program ini, PT Semen Padang menyalurkan bantuan sebanyak 500 zak semen untuk mendukung pembangunan infrastruktur di wilayah sasaran TMMD.

Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Kepala Seksi TJSL Unit CSR PT Semen Padang, Nurwan, dalam upacara pembukaan TMMD di Lapangan Sepak Bola Bangun Rejo, Solok Selatan, Rabu (23/7). Dukungan ini disambut antusias oleh jajaran TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat, Yozawardi Usama Putra, yang hadir mewakili Gubernur Mahyeldi Ansharullah, mengapresiasi kontribusi Semen Padang. Menurutnya, sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan TNI sangat penting dalam mempercepat pembangunan wilayah tertinggal.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Sumbar, kami menyampaikan terima kasih kepada PT Semen Padang. Semoga kontribusi ini menginspirasi perusahaan lain untuk ikut serta membangun nagari,” ujar Yozawardi.

Sementara itu, Bupati Solok Selatan, Khairunnas, menyebut bahwa bantuan ini akan mempercepat pembangunan fisik di wilayah TMMD, seperti jalan, jembatan, dan rumah warga. “Dukungan ini bukan hanya soal material, tapi juga kepedulian terhadap kemajuan masyarakat,” katanya.

TMMD ke-125 berlangsung selama sebulan, dari 23 Juli hingga 21 Agustus 2025, di Nagari Lubuak Gadang Selatan, Kecamatan Sangir. Program ini tidak hanya menyasar pembangunan fisik, tetapi juga penyuluhan kebangsaan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Komandan Kodim 0309/Solok, Letkol Kav Sapta Raharja, mengatakan TMMD melibatkan 150 personel gabungan dari TNI, Polri, dan masyarakat. “TMMD adalah bentuk pengabdian TNI kepada rakyat. Kami membangun fisik dan juga semangat gotong royong,” tegasnya.


Adapun pekerjaan fisik mencakup pembangunan jalan antarjorong, jembatan kecil, serta bedah rumah tidak layak huni (RTLH). Dukungan semen dari PT Semen Padang dinilai mempercepat dan mengefisienkan proses pengerjaan.

Tokoh masyarakat Bangun Rejo, Solihin, juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak. “Kami sangat antusias bergotong royong. Terima kasih atas bantuan 250 zak semen. Kalau kurang, kami siap menambah,” ucapnya.

Dukungan ini merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT Semen Padang, sekaligus wujud kolaborasi perusahaan dengan program strategis pemerintah dan TNI.

Kepala Departemen Komunikasi & Hukum Perusahaan PT Semen Padang, Iskandar Z. Lubis, mengatakan bahwa TMMD menjadi sarana memperkuat peran dunia usaha dalam pembangunan desa. 

“Sebagai bagian dari SIG, kami terus bersinergi mendukung pembangunan berkelanjutan. Dukungan untuk TMMD sejalan dengan Asta Cita Presiden dan juga program unggulan Gubernur Mahyeldi–Vasco, khususnya dalam pembangunan infrastruktur dasar dan pemberdayaan nagari,” ujarnya.

TMMD ke-125 yang digelar serentak di Solok Selatan dan Dharmasraya menjadi contoh nyata kemitraan multipihak dalam membangun dari pinggiran, demi mewujudkan desa yang mandiri, terhubung, dan sejahtera. (*)




Padang,Lintas Media News
Di hari terakhir atau hari ke tujuh pelaksanaan reses massa sidang ke tiga tahun 2024-2025,Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) Evi Yandri Rajo Budiman menemui sekaligus menyerap aspirasi dari masyarakat Daerah pemilihannya di Mushollah Surau Gadang Kelurahan Pia Kecamatan Pauh Kota Padang.Kamis (31/7/2025).

Beragam aspirasi telah disampaikan warga Piai kepada wakilnya Evi Yandri,mulai dari masalah mejelis taklim, pembangunan musala, lingkungan, bank sampah,saluran pengairan ke lahan pertanian, bantuan modal UMKM, kepemudaan dan lainnya.

Menanggapi apa yang telah disampaikan warga Evi Yandri mengatakan,agar lancarnya proses 
pelaksanaan bantuan-bantuan yang diharapkan masyarakat,telah dibentuk tim relawan yang akan bekerja sesuai permintaan masyarakat.

Evi Yandri menegaskan.semua bantuan yang diharapkan masyarakat tidak ada bantuan uang tunainya,bantuan diberikan berupa barang sesuai ketentuan.

Khusus bantua UMKM untuk pelatihan-pelatihan menurut Evi Yandri harus membentuk KUBE ,dan KUBE tersebut harus aktif dan telah mempunyai legalitasnya.
"Kami tidak bemberi bantuan kepada perorangan,bantuan akan diberikan kepada kelompok berbentuk barang",jelas Evi Yandri.

Untuk lebih merianya acara pelaksanaan reses hari terakhir masa persidangan ke tiga tahun 2024-2025 ini,Evi Yandri memberikan beberapa pertanyaan untuk para pemuda dan majelis taklim dengan hadia langsung satu pertanyaan yang terjawab hadia satu juta rupiah.

Pertanyaan yang diberikan Evi Yandri hanya pemahaman sejarah tentang hari jadi Kota Padang dan Batalyon Harimau Kuranji.

Terkait aspirasi pembangunan lapangan bola yang disampaikan para pemuda Piai Evi Yandri menjelaskan, jika lahannya milik Pemko Padang bisa dibantu melalui bantuan khusus dan jika milik Pemprov bisa segera dibantu.(St)












Padang,Lintas Media News 
Setelah sukses dengan kegiatan audiensi bersama Pimpinan DPRD Kota Padang dan Wali Kota Padang, Perkumpulan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (PJKIP) Kota Padang beraudiensi dengan Kepala Kejaksaan Negeri Padang. Kamis (31/7/2025) di aula kantor Kejaksaan Negri Padang (Kejar). 

Kehadiran para aktifis jurnalis keterbukaan informasi publik Padang yang tergabung dalam PJKIP Kota Padang itu diterima langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Padang Dr. Aliansyah, SH, MH bersama jajarannya.

Dalam pertemuan itu, Kajari Padang Aliansyah berharap agar para jurnalis yang tergabung dalam PJKIP Kota Padang memiliki integritas, siap mendorong iklim pemerintahan yang informatif untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Untuk itu,secara pribadi Aliansyah menyambut baik dan  menyampaikan kesiapannya menjadi Pembina PJKIP Kota Padang. "Saya bersedia dan siap menjadi Pembina PJKIP Kota Padang", ujar Kajari Padang Aliansyah.

Sementara,Ketua PJKIP Kota Padang Yuliadi Chandra, S. Pd mengatakan, "kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Padang, Bapak Dr. Aliansyah, SH, MH yang sudah berkenan menerima kunjungan Audiensi Perkumpulan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (PJKIP) Kota Padang. Selanjutnya kami mohon kesediaan Kajari Padang Bapak Dr. Aliansyah, SH, MH untuk menjadi Pembina Perkumpulan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (PJKIP) Kota Padang."

Yuliadi Chandra yang akrab dipanggil Chandra menambahkan, "PJKIP Kota Padang mendorong terwujudnya "Padang Informatif" dan terbentuknya Komisi Informasi Kota Padang."

"Dalam waktu dekat PJKIP Kota Padang akan beraudiensi dengan Kapolresta Padang dan Dandim 0312 Padang", jelas Chandra.

Chandra melanjutkan, "PJKIP Kota Padang akan melaksanakan kegiatan Diskusi Publik tentang Keterbukaan Informasi Publik secara berkala, berkaitan dengan hal itu PJKIP Kota Padang mohon dukungan dan kesediaan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Padang Bapak Dr. Aliansyah, SH, MH sebagai Pembicara pada Diskusi Publik tersebut."

"Direncanakan pelantikan PJKIP Kota Padang pada bulan September 2025", pungkas Chandra.

Ketua PJKIP Sumatera Barat Almudazir yang mendampingi kehadiran PJKIP Kota Padang saat Audiensi tersebut mengatakan, "Memang benar Pak Kajari, kami mendorong PJKIP Kota dan Kabupaten yang sudah terbentuk di Sumbar untuk berkoordinasi dan berkolaborasi dengan jajaran Forkopimda di daerah masing-masing, hal itu dilakukan agar lembaga dan badan pemerintahan yang dibiayai negara tidak alergi dengan tema "Keterbukaan Informasi Publik".(*)



 

PARIWARA

Tanah Datar, Lintasmedianews.com

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  Kabupaten Tanah Datar  setujui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah  ( RPJMD ) Tanaj Datar Tahun 2025 - 2029. Dalam Sidang Paripurna di Ruang Sidang Utama DPR. Rabu ( 30/ 07 ) 2025.

Kegiatan Rapat Sidang Paripurna  di pimpin oleh Ketua DPRD Tanah Datar  Anton Yondra . Didampingi Wakil Ketua Nur Hamdi Zahari  Dt Bapayuang Ameh dan Kamrita. Serta 24 Anggota DPRD Tanah Datar. Yang hadir . Disamping  itu dihadiri  Bupati Tanah Datar  Eka Putra , Wakil Bupati Tanah Datar Ahmaf Fadly.. Forkopinda , Pimpinan OPD , Direktur PDAM. Tirta Alami  Nazwira Hidayat , Camat , Wali Nagari  se Kabupaten Tanah Datar. Serta  para Awak Media. 

Sebelum pengambilan keputusan terlebih dahulu di bacakan Keputusan Pembahasan Akhir  DPRD Terhadap Dokumen RPJMD  oleh Anggota DPRD Nursal. 


Nursal mengatakan "  pembahasan RPJMD telah melalui tahapan - tahapan  yang sesuai dengan peraturan  per Undang - Undangan , serta melibatkan pendapat  Fraksi  dan Komisi  yang berada di DPRD Tanah Datar. "

" Secara  UmumDPRD menilai Fokumen tersebut telah memenuhi prinsip perencanaan pembangunan yang partisipatif, komprehensif,  dan selarasdengan kepentingan Masyarakat  serta arah kebijakan  Nasional dan Propinsi " katanya.

Anton Yondra  Ketua DPRD Selaku Pimpinan sidang sebelum menandatangani  persetejuan dan sebelum nya meminta persetujuan Anggota. Dan semuanya menyatakan  Setuju. 

Karena Persetujuan DPRD menjadi dasar bagi Kita untuk menetapkan  rancangan tersebut menjadi Peraturan Daerah ( Perda ). Kita brrharap dengan telah ditetapkan nya Rancangan Peraturan Faerah ini akan menjadi payung Hukum bsgi semua pihak. Terutama bahi Pemerintah Daerah dalam menjalankan Pemerintah serta melaksanakan  tugas dan kewajiban . Sehingga memberikan manfaat yang dirasakan oleh Semua pihak. Khusus nya Masyarakat Kabupaten Tanah Datar. 

Ketua DPRD Tanah Datar berharap " agar seluruh Perangkat Daerah benar - benar menjadikan  RPJMD ini sebagai pedoman kerja, tidak sekedar menjadi Dokumen formalitas semata. Ia menekankan. Penting nya komitmen bersama untuk menjabarkan program - program yang telsh di susun  ke dalam pelaksanaan yang nyata dan menyentuh kebutuhan Masyarakat fi lapangan.  Ia juga mengingatkan agar seluruh pemangku kepentingan menjaga  integritas dan akuntabilitas dalam setiap tahapan Pembangunan. "katanya 

Anton menambahkan " drngan disetujui  RPJMD  ini  DPRD dan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar berkomitmen untuk mengawal pelaksanaan demi terwujudnya Pembangunan Daerah berkelanjutan , merata dan berpihak pada kepentingan. " tambah nya. 

Eka Putra Bupati Tanah Datar  menyampaikan "  Apresiasi kepada DPRD atas kerja sama dan dukungan dalam proses penyusunan dam pembahasan Dokumen RPJMD tersebit. " 

" RPJMD  Tahun 2025 - 2029 sejalan dan selaras dengan dokumen perencanaan strategis dan sektoral lain nya. Baik Nasional , Propinsi maupun Kabupaten / Kota. Yang berbatasan Dokumen ini di susun dengan memedomani RPJPD fan RPJMN serta  memperhatikan RPJMD  Kabupaten lain di sekitar dan RTRW  Kabupaten Tanaj Datar. " ujar Eka Putra.

Eka Putra menambahkan " RPJMD ini juga menjadi pedoman utama dalam penyusunan  ( Renstra ) Perangkat Daerah fan akan di jabarkan setiap  Tahun ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ). Diharapkan nantinya  tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan kepentingan umum yg sesuai Prosedural "

" Alhamdulilah  DPRD Tanah Datar telah memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Faerah tentang RPJMD Tahun 2025 - 2029 untuk di lanjutkan menjadi Peraturan Daerah  ( Perda ) " tambah nya. (  ERMANTO ).

 



Padang, Lintasmedianews.com
29 Juli 2025 Dalam rangka memperkuat sinergi dalam pelaksanaan program pembinaan dan reintegrasi sosial bagi klien pemasyarakatan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjen PAS) Sumatera Barat bersama Pemerintah Kota Padang menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Griya Abhipraya, bertempat di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wali Kota Padang, Kepala Kanwil Ditjen PAS Sumatera Barat, Kepala Bapas Kelas I Padang, Kepala Rutan Kelas IIB Padang, serta perwakilan dinas terkait dari Pemerintah Kota Padang.

Penandatanganan kerja sama ini menandai komitmen bersama dalam mewujudkan Griya Abhipraya sebagai tempat pembinaan lanjutan bagi klien pemasyarakatan yang telah menyelesaikan masa pidananya. Dalam kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Pemasyarakatan melalui Kanwil PAS Sumbar juga menyerahkan Piagam Apresiasi kepada Wali Kota Padang atas dukungannya terhadap Aksi Gerakan Nasional Pemasyarakatan dan program “Klien Pemasyarakatan Peduli”.

Sebagai bentuk simbolis keberhasilan pembinaan, karya-karya klien pemasyarakatan juga diserahkan kepada Wali Kota Padang sebagai cinderamata. Sementara itu, Pemerintah Kota Padang turut memberikan plakat penghargaan kepada jajaran Kanwil PAS Sumbar sebagai wujud apresiasi atas kerja sama yang terjalin.

Kepala Bapas Kelas I Padang menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor, sekaligus menunjukkan peran aktif pemasyarakatan dalam mendorong keberhasilan reintegrasi sosial klien di tengah masyarakat. (ADE)

 

PADANG, LINTASMEDIANEWS.COM

Aroma semen masih tercium dari dinding dan lantai bangunan baru di sebuah gang sempit kawasan Binuang Kampung Dalam, Kecamatan Pauh. Di sanalah, Novrida dan suaminya Muharjen kini menetap bersama lima anak mereka — setelah hampir dua dekade tinggal di rumah reyot warisan keluarga yang nyaris roboh.

Sebelumnya, keluarga ini menempati sebuah rumah gadang pusako tinggi, rumah adat Minangkabau yang boleh dihuni namun tidak bisa dijual. Di balik nilai adat yang luhur, rumah kayu itu menyimpan kisah getir: tanpa kamar, atap bocor, dinding lapuk, dan seluruh anggota keluarga tidur berdesakan dalam satu ruangan.

“Dulu kami tidur bersama anak-anak di rumah gadang yang sudah lapuk itu. Sekarang, kami bersyukur punya rumah sendiri, berdiri di samping rumah tua yang dulu kami huni,” ucap Novrida lirih, saat peresmian rumah barunya, Senin (21/7/2025).

Perubahan hidup ini bermula dari upaya Novrida mencari bantuan pengobatan untuk anaknya yang mengalami kecelakaan. Saat itulah ia bertemu dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS PT Semen Padang. Setelah proses survei dan verifikasi, Novrida dinyatakan layak menerima program Bedah Rumah Layak Huni.

Kini, berdiri rumah permanen berukuran 4x6 meter di atas tanah pusako mereka — bukan sekadar tempat berteduh, tapi ruang penuh martabat. Tempat tumbuhnya harapan baru.

“Saya tidak menyangka akan dibantu hingga dibangunkan rumah. Terima kasih untuk UPZ BAZNAS dan seluruh karyawan Semen Padang. Ini berkah yang tak pernah saya bayangkan,” ujar Novrida dengan mata berkaca.

Muharjen menambahkan, “Kami sangat berterima kasih kepada UPZ BAZNAS Semen Padang. Semoga PT Semen Padang semakin jaya ke depannya.”

Ketua UPZ BAZNAS Semen Padang, Iskandar S. Taqwa, menjelaskan bahwa impian Novrida dan Muharjen memiliki rumah sendiri sudah dimulai sejak 10 tahun lalu, ketika mereka membangun pondasi rumah di atas tanah milik pribadi. Namun, keterbatasan ekonomi membuat pembangunan itu terhenti.

“Alhamdulillah, kini mereka bisa menempati rumah yang layak, aman, dan nyaman. Ini bagian dari komitmen UPZ BAZNAS untuk meningkatkan kualitas hidup dhuafa dan fakir miskin di sekitar wilayah perusahaan,” jelas Iskandar.

Ia menyebutkan, sejak 2024 hingga pertengahan 2025, sebanyak 11 rumah telah dibedah. Tahun ini, tiga unit rumah menjadi target bantuan. Dana program ini berasal dari zakat karyawan PT Semen Padang yang disalurkan secara transparan dan akuntabel.

Kepala Departemen Komunikasi & Hukum Perusahaan PT Semen Padang, Iskandar Z. Lubis, mengapresiasi peran UPZ dalam menyelenggarakan program yang menyentuh langsung masyarakat.

“Ini bukan sekadar tanggung jawab sosial, tapi bukti nyata kehadiran perusahaan di tengah masyarakat. Harapannya, lebih banyak warga bisa merasakan manfaat zakat karyawan,” ujarnya.

Program Bedah Rumah Layak Huni yang dijalankan oleh UPZ BAZNAS Semen Padang tak hanya menyentuh aspek kemanusiaan, tetapi juga sejalan dengan visi pembangunan nasional. Bantuan ini mencerminkan semangat pemerataan kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin, sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Presiden RI—khususnya pada poin kelima tentang peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia dan poin kedelapan yang menekankan revolusi karakter bangsa berbasis nilai kepedulian dan gotong royong.

“Program seperti ini bukan hanya bentuk kepedulian sosial, tetapi juga kontribusi nyata perusahaan dalam mendukung arah pembangunan nasional. Melalui zakat karyawan, kita mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat dan menumbuhkan karakter bangsa yang peduli, sebagaimana diamanahkan dalam Asta Cita Presiden,” ujar Iskandar Z. Lubis, Kepala Departemen Komunikasi & Hukum Perusahaan PT Semen Padang.

Kini, ketika malam tiba dan angin menyusup melalui dinding baru yang kokoh, keluarga Novrida tak lagi harus menampung bocoran air hujan dengan ember. Anak-anak mereka bisa belajar tanpa takut basah, dan tidur tanpa rasa waswas. Dari rumah kecil inilah, harapan besar tumbuh—berawal dari kepedulian yang nyata.

 


Padang, Lintasmedianews.com

Komisi I DPRD Kota Padang menggelar rapat kerja dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang pada Senin (28/07/2025) lalu.

Rapat bertempat di Ruang Rapat Komisi I Gedung DPRD dan digelar dalam rangka menindaklanjuti peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan membahas sejumlah persoalan strategis terkait perizinan dan pengelolaan aset di wilayah Kota Padang.

Ketua Komisi I DPRD Kota Padang, Usmardi Thareb menegaskan bahwa DPMPTSP perlu bekerja lebih maksimal agar peningkatan PAD dapat tercapai secara optimal. 

Salah satu sorotan utama dalam rapat tersebut adalah maraknya rumah kos mewah yang beroperasi tanpa izin resmi, bahkan beberapa di antaranya disinyalir telah berubah fungsi menjadi tempat hiburan seperti arena biliar.

“Fenomena rumah kos tanpa izin yang disalahgunakan harus segera ditindak. Kami meminta peran aktif camat dan lurah untuk mengawasi dan melaporkan pelanggaran seperti ini kepada Satpol PP,” tegas Ketua Komisi I yang akrab disapa UT itu.

Ia juga mendorong perangkat kecamatan dan kelurahan untuk melaporkan titik-titik potensial yang bisa menghasilkan PAD, seperti lahan parkir, fasilitas umum, usaha kos-kosan, serta potensi lainnya yang selama ini belum tergarap secara maksimal.

Dalam rapat tersebut, turut dibahas pula permasalahan aset tanah milik Pemko Padang di wilayah Kecamatan Koto Tangah. Komisi I menilai aset-aset ini harus segera didata dan dimanfaatkan agar memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah.

Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Osman Ayub menambahkan bahwa aspek ketertiban umum di Kecamatan Nanggalo juga menjadi perhatian serius. Ia meminta Camat Nanggalo, Amrizal Rengganis, memberikan klarifikasi sekaligus solusi atas berbagai persoalan yang mencuat di tengah masyarakat.

“Kami ingin memastikan setiap persoalan masyarakat direspons cepat dan akurat, baik terkait perizinan, aset, maupun ketertiban umum,” ujar Osman Ayub.

Rapat ini dihadiri oleh sejumlah anggota Komisi I DPRD Kota Padang seperti Alfi Beben One, Devi Febrida, Delma Putra, Amril Amin dan Gufron. 

Sementara dari unsur Pemko Padang, hadir perwakilan dari DPMPTSP, Bagian Pemerintahan Setda Kota Padang, Camat Koto Tangah, Camat Nanggalo, dan para lurah dari Batipuh Panjang, Surau Gadang, serta Kurao Pagang.

Komisi I berharap sinergi antara legislatif dan eksekutif dapat terus diperkuat dalam upaya menggenjot PAD dan mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan pengelolaan sumber daya daerah.

(Hanny)



Padang,Lintas Media News
Dalam menjalani Reses masa sidang ke III Tahun 2024-2025, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  Sumatera Barat (Sumbar) Evi Yandri Rajo  Budiman mendapat tujuh kali pertemuan dengan konstituennya.

Pada pertemuan yang ke lima,Evi Yandri bersilaturahmi dan menjaring aspirasi dari masyarakat Daerah Pemilihan (Dapil)nya Kota Padang di gedung Bank sampah maju bersama Kel.Jati Baru Kec.Padang Timur Kota Padang.Rabu (30/7/2025).

Dalam pertemuan Reses tersebut,Evi Yandri mengatakan, saat ini Presiden RI Prabowo Subianto tengah menyiapkan beberapa program pembangunan untuk rakyat antara lain, ada kesehatan gratis, makan bergizi gratis dan pendidikan gratis. 

Untuk pendidikan gratis,pemerintah telah menggagas berdirinya sekolah rakyat yang In sya Allah tahun depan telah dapat menerima murid baru.Kata Evi Yandri

Disamping sekolah rakyat,menurut Evi Yandri ada lagi Sekolah Garuda yang merupakan sekolah unggul yang hanya ada lima daerah di Indonesia termasuk Sumbar.

Untuk pembagunan sekolah unggul tersebut, menurut Evi Yandi di Sumbar ada dua daerah yang memenuhi kreteria yaitu di Kabupaten limapuluh Kota dan Kabupaten Padang Pariaman.Mempertimbangkan hal-hal yang mungkin akan terjadi,makan DPRD megusulkan untuk dibangun di Kabupaten Padang Pariaman.

Evi Yandri optimis permasalahan PPDB di Sumbar bisa teratasi jika program Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda berjalan dengan baik.

"Ini bisa menjadi solusi nyata untuk membuka akses pendidikan yang lebih luas, khususnya bagi masyarakat kurang mampu,” ujar Evi Yandri.

Begitu juga tentang Makan Bergizi Gratis (MBG) Evi Yandri mengakui,masalah MBG di Sumbar agak lambat jalannya dikarenakan mitra kerja yang punya dapur nutu investasi yang cukup besar.

Menurut Evi Yandri,untuk MBG ini,Sumbar butuh 541 dapur,dari jumlah pelajar yang ada baik negeri maupun swasta yang telah mendaftar ke badan nasional untuk menjadi mitra baru 220 an.

Pada kesempatan itu,Evi Yandri juga menerima aspirasi dari Ketua 
LPS Andi yang menyampaikan permintaan penambahan becak motor (bentor) untuk wilayah kerjanya Kelurahan Jati Baru.

Disamping itu Evi Yandri juga menerima permintaan bantuan untuk pelatihan keterampilan membuat kue donat, pelatihan keteramilan menjahit dan dukungan modal  keluarga kurang mampu.

Menanggapi aspirasi yang disampaikan masyarakat, Evi Yandri menganjurkan agar sampah bisa diolah sendiri dan yang tidak bisa di olah baru di kirim ke TPS. 

"Saya harapkan warga bisa mengelola sampah, ada yang menampung sampah untuk diolah dirumah tangga agar tidak menumpuk di tempat penampungan," lanjut Evi Yandri. 

Tentang pelatihan segala macamnya Evi Yandri mengatakan,organisasi atau kelompok yang bisa mendapatkan bantuan hiba adalah yang telah mempunyai KUBE dengan legalitasnya.(St)




 

Padang, Lintasmedianews.com

Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menerima kunjungan kerja Anggota DPD RI Jelita Donal dalam rangka menyerap aspirasi dan menjaring masukan dari pemerintah daerah terkait implementasi kebijakan nasional di tingkat lokal.

Pertemuan berlangsung di Gedung DPRD Kota Padang dan turut dihadiri Ketua Fraksi PKS Rafdi, Anggota Komisi I Devi Febrida, serta Sekretaris DPRD Padang Hendrizal Azhar. 

Turut hadir pula sejumlah perwakilan OPD, tim ahli di lingkungan Pemko Padang, serta stakeholder legislatif lainnya, Senin sore (28/07/2025).

Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari agenda konstitusional DPD RI dalam menjalankan fungsi representasi daerah serta pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang dan kebijakan nasional di daerah.

Dalam dialog terbuka, beberapa isu penting dibahas, antara lain mengenai belum optimalnya implementasi kebijakan pusat.

Salah satu perhatian utama adalah belum ditindaklanjutinya secara optimal Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 sebagai pelaksana dari UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya dalam hal pengawasan reklame rokok, penyediaan layanan konseling berhenti merokok, dan kampanye bahaya tembakau melalui iklan layanan masyarakat.

Selain itu juga dibahas lambatnya peraturan turunan yang menghambat legislasi daerah. Untuk itu DPRD Kota Padang menyampaikan kendala penyusunan Perda yang sering terhambat oleh belum terbitnya peraturan pelaksana dari pusat. 

Contoh nyata adalah Pasal 104 UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang belum memiliki aturan pelaksana hingga saat ini, menghambat daerah dalam mengatur skema insentif fiskal secara mandiri.

Ini sering terjadi ketika ada keterlibatan komunitas adat dalam legislasi. DPRD menilai, partisipasi masyarakat, termasuk komunitas adat, dalam penyusunan regulasi lokal cukup baik dan terus ditingkatkan melalui forum FGD dan pembahasan Ranperda. 

Keterlibatan ini penting dalam memastikan kebijakan yang lahir benar-benar responsif terhadap kebutuhan masyarakat hukum adat. Apalagi di Sumbar khususnya Kota Padang sering membahas aturan-aturan yang menyangkut hukum adat dan budaya lokal.

Saat ini batasan regulasi lokal dinilai terlalu ketat. Regulasi pusat, seperti yang tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2014 dan UU No. 13 Tahun 2022, dinilai terlalu membatasi ruang gerak pemerintah daerah dalam membentuk kebijakan lokal. 

"Proses harmonisasi dan fasilitasi yang panjang menyebabkan lambatnya pembentukan Perda maupun Peraturan Kepala Daerah," ungkap Muharlion.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Kota Padang Muharlion mengapresiasi kunjungan kerja Jelita Donal dan menyampaikan harapan agar seluruh aspirasi dan kendala yang dihadapi Pemko Padang dapat diperjuangkan di tingkat nasional.

“Kami menyampaikan hambatan yang dihadapi dalam pembentukan Perda, termasuk keterbatasan kewenangan dan lambatnya regulasi turunan dari pusat. Semoga DPD RI bisa menjadi jembatan agar suara daerah benar-benar didengar,” ujar Muharlion.

Menanggapi hal itu, Jelita Donal menegaskan bahwa DPD RI hadir di daerah bukan sekadar menjalankan kewajiban formal, tetapi untuk memastikan bahwa kebijakan pusat bisa berjalan efektif dengan dukungan daerah.

“Kami datang untuk mendengar langsung, agar regulasi yang lahir dari pusat benar-benar selaras dengan kebutuhan dan dinamika daerah. Ini bagian dari tugas konstitusional DPD RI,” ujarnya.

Rangkaian pertemuan ini menjadi bagian penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga negara, demi terciptanya kebijakan publik yang lebih partisipatif, tepat sasaran, dan berkeadilan.

(Hanny)




Padang,Lintas Media News
 Kegiatan Reses Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat adalah menjemput aspirasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setiap Anggota DPRD Sumbar sesuai tugas dan fungsi kembali ke Daerah Pemilihannya mewakili suara kepentingan menyampaikan apa apa yang menjadi prioritas kebutuhan rakyat sesuai kewenangannya.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) Evi Yandri Rajo Budiman dalam sambutannya pada kegiatan Reses dalam masa sidang ke-III tahun 2024-2025 bersama masyarakat Kelurahan Kalumbuak Kecamatan Kuranji Kota Padang di Masjid Raya Nurul Qudus /Alfi Janna Kalumbuak. Selasa (29/7/2025).

Lebih jauh Evi Yandri mengatakan. 
Kehadiran Anggota DPRD ditengah-tengah masyarakat daerah pemilihannya merupakan bagian penting dari kerja masuk kantor.

Pada reses ini apapun yang dibutuhkan dan apa saja yang disampaikan akan ditindaklanjuti untuk itu, silahkan menyampaikan aspirasi apa saja yang perlu disampaikan. Kata Evi Yandri.
Namun demikian,Evi Yandri  mengingatkan, aspirasi yang  disampaikan tersebut dalam proses pelaksanaannya dibatasi soal kewenangan,ada kewenangannya di pemerintah kabupaten/Kota,provinsi dan pemerintah pusat serta aspirasi tidak serta merta ada uangnya, ada proses yang tersusun nanti dalam program dan kegiatan di APBD tahun berikutnya.

“Kita akan tindak lanjuti aspirasi masyarakat yang menjadi kewenangan provinsi nantinya, sementara untuk kewenangan Kota, masyarakat nanti bisa juga dapat melalui Walikota dan untuk kewenangan pemerintahan pusat kami bersama gubernur juga akan coba sampaikan ke pemerintahan pusat melalui kementerian terkait,” ujarnya Evi Yandri.

Evi Yandri juga menjelaskan,untuk pelaksanaan proses aspirasi yang telah disampaikan masyarakat,sudah disiapkan timnya,silakan sampaikan pada mereka baik batuan yang bersifat bantuan hibah.

Adapun aspirasi yang berkembang dalam dialog reses antara lain, jalan betonisasi, jalan tani, bantuan pembangunan masjid dan pelatihan keterampilan menjahit dan dukungan modal  keluarga kurang mampu.

Salah seorang masyarakat juga menyampaikan keluhan tentang permasalahan pembangunan Basko. Warga menyayangkan Mall yang cukup besar berada dilokasi mereka namun tidak memberikan dampak positif mereka. 
Menjawab hal itu,Evi Yandri berjanji akan akan mencarikan jalan penyelesaiannya dan akan berkoordinasi dengan pihak yang bersangkutan.

Pada kesempatan itu,Evi Yandri juga mengajak masyarakat se kelurahan Kalumbuak untuk memperbanyak bank sampah,karena bisa menambah inkam masyarakat yang menjalankannya.(St)




Padang,Lintas Media News
Mengisi masa istirahat bersidang (reses) ketiga tahun 2024-2025 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) kembali turun ke daerah pemilihan. Seperti diketahui, disamping tugas dan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan yang dimiliki, DPRD juga memiliki peran dalam manampung dan menjemput aspirasi masyarakat. 

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman diawal pembukaan resesnya di Masjid Jabar Nur Seberang Padang Selatan Kelurahan Seberang Padang Selatan Kecamatan Padang Selatan.Selasa (29/7/2025).

"Reses ini salah satu tugas Anggota Dewan yang bertujuan untuk menjemput aspirasi masyarakat Dapil dari anggota Dewan masing-masing, selain itu tugas nya juga membuat Perda, menyusun anggaran serta mengawasi pekerjaan pemerintah,"ungkap Evi Yandri. 

Pada kesempatan itu Evi Yandri juga menyebutkan.Presiden RI Prabowo Subianto tengah menyiapkan beberapa program pembangunan untuk rakyat antara lain, ada kesehatan gratis, makan bergizi gratis, pendidikan gratis dan swasembada Pangan. 

Untuk pendidikan gratis,pemerintah telah menggagas berdirinya sekolah rakyat yang In sya Allah tahun depan telah dapat menerima murid baru.Kata Evi Yandri

Disamping sekolah rakyat,menurut Evi Yandri ada lagi Sekolah Garuda yang merupakan sekolah unggul yang hanya ada lima daerah di Indonesia termasuk Sumbar.

Untuk pembagunan sekolah unggul tersebut, menurut Evi Yandi di Sumbar ada dua daerah yang memenuhi kreteria yaitu di Kabupaten limapuluh Kota dan Kabupaten Padang Pariaman.Mempertimbangkan hal-hal yang mungkin akan terjadi,makan DPRD megusulkan untuk dibangun di Kabupaten Padang Pariaman.
Evi Yandri optimis permasalahan PPDB di Sumbar bisa teratasi jika program Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda berjalan dengan baik.

"Ini bisa menjadi solusi nyata untuk membuka akses pendidikan yang lebih luas, khususnya bagi masyarakat kurang mampu,” ujar Evi Yandri.

Menurut Evi Yandri,dengan bertambahnya pilihan sekolah melalui program tersebut, daya tampung akan meningkat dan distribusi peserta didik tidak lagi terfokus hanya pada sekolah-sekolah favorit di tengah kota.

Menurutnya, pemerataan kualitas pendidikan adalah langkah penting untuk memastikan semua anak mendapatkan hak belajar yang sama.

Selain itu,dalam reses tersebut Evi Yandri juga menerima berbagai aspirasi lain dari masyarakat, di antaranya permintaan bantuan modal usaha, pembangunan dan perbaikan drainase, betonisasi jalan perbaikan irigasi pertanian, bantuan pembagunan masjid dan lain sebaginya.

Untuk menindaklanjuti semua permasalahan yang di peroleh dari aspirasi masyarakat,Evi Yandri telah mempersiapkan Timnya dan masyarakat dipersilahkan untuk menghubungi masing-masing Tim sesuai permasalahnya.

“Seluruh aspirasi ini akan saya perjuangkan melalui jalur kelembagaan agar bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah sesuai kewenangan",tutup Evi Yandri.(St)








 

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.