Latest Post

50Kota Aceh Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam Alahan panjang AROSUKA Bali Balikpapan Bank Nagari Bantaeng Batam Batang anai Bateang Batu bara Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bekasi Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukit pamewa Bukittinggi Cilegon Deli serdang Depok Dewan Pers Dharmasraya DPR RI DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai Enam lingkung FJPI Sumbar Hanura Sumbar HPN 2022 Jabar Jakarta Jambi Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Karimun Kayu Agung Kayu tanam Kepulauan Meranti Kepulaun Mentawai Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Kuala lumpur Labuhanbatu Lahat Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Liputan Lubuk alung Lubuk basuk Lubuk Linggau Magelang Malalak Medan Mentawai Meranti Merbau Minahasa utara Miranti Muara enim Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Ombilin Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Pagaralam Pagaruyung Painan Palangkaraya Palembang Pariaman Parik malintang Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Pesisir Selatan Pessel PJKIP Kota Padang PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang Pulau punjung Purwokerto PWI PWI Sumbar Rangsang Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Samosir Sawahlunto Selat panjang Semarang Semen Padang Semen Padang.. Serang Sicincin Sijunjung Sikucua Silungkang Simpang empat SMSI Solok Solok kota Solok Selatan Sulawesi selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel Sumut sungai sarik Surabaya TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok

 

Lintasmedianews.com

Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menggelar Konvensi Nasional bertajuk "Sinergi dalam Membangun dan 

Menegakkan Supremasi Hukum Menuju Indonesia Emas 2045”, di The Jayakarta Hotel, Jakarta, 25 Juli 2025.

Hadir dalam kegiatan,  Kabag Mitra Ropenmas Divisi Humas Polri Kombes Pol. Drs. Ahmad Mustofa Kamal SH, mewakili Kadiv Humas POLRI, Kombes Pol. Kamal Bahtiar, S.I.K mewakili Kabaintelkam Polri, Anang Supriatna, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan RI mewakili Jaksa Agung, Drs. KH. M. Ma’shum Hidayatullah, M.Si, Zulmansyah Sakedang Ketua Umum PWI, Sasongko Tedjo Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat, Agus Sudibyo, Ketua Dewan Pengawas LPP TVRI, Prof. Dr. Taufiqurokhman Wakil Ketua Dewan Penasehat SMSI Pusat, Theodorus Dar Edi Yoga Ketua Forum Pemred SMSI Pusat, Banjar Chaerudin Dewan Pakar SMSI Pusat, Ketua Umum FORMAS Yohanes Handojo Budisedjati, M. Rian Ali Akbar Ketua LKBH SMSI Pusat, dan Ketua SMSI Provinsi se- Indonesia dan para tamu undangan lainya.

Pada momen tersebut, SMSI sebagai organisasi  star up 

media siber terbesar di dunia versi Menteri Pariwisata RI dan Museum Rekor Indonesia 

(MURI), turut memberikan anugerah Sahabat Pers dan Pin Emas kepada puluhan tokoh nasional.

Penerima Anugerah Sahabat Pers SMSI 2025, diantaranya, Dr. Rino Afrino. ST.MM,C.APO, Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, Muhammad Adnan Yasin. SH MKn , Dewan Redaksi Majalah TERAS, AKBP Nantalena Eko Cahyono, S.Kom, M.S, Kapolres Kabupaten Bungo, Polda Jambi, Provinsi Jambi, Fajar Syah Putra , S.H., M.H, Kejari Kota Medan diwakili oleh Dapot Dariarma, SH.,MH Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Medan, Afni Carolina, S.H., M.H.Kajari Lampung Selatan, serta  Dr. Siswanto, SH MH Kepala Kejaksaan Tinggi Banten yang  diwakili oleh Jefri Penanging Makapedua, SH.,MH Asisten Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Banten.

Sementara Anugerah Pin Emas disematkan kepada Prof. Dr. H. ST Burhanuddin, SH.,MMbyang diwakili  oleh Anang Supriatna, SH.MH selaku Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum ) Kejaksaan RI sekaligus tampil sebagai keynote speaker.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Umum SMSI Firdaus juga turut memberikan apresiasi dan berterimakasih kepada para mitra SMSI yang telah mendukung kelancaran kegiatan.

"Terimakasih kepada semua  mitra  yang telah mendukung Konvensi Nasional SMSI 25 Juli 2025,  BRI, Bank BJB,  Bank BJB Syariah, Bank Banten, Pertamina Hulu Indonesia dan juga dukungan dari Polri dan Kejaksaan," ucapnya.

Untuk diketahui, konvensi nasional SMSI kali ini, juga dirangkai dengan Rapat Kerja Nasional LKBH SMSI yang sebelumya telah dilantik.

 

PEKANBARU, LINTASMEDIANEWS.COM

Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin SM MM, menyatakan komitmennya mendukung penuh kebijakan nasional dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di wilayah-wilayah rawan di Riau. Hal itu disampaikannya usai menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Karhutla Provinsi Riau yang digelar di Balai Serindit, Pekanbaru, Rabu (23/7/2025).

Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Menkopolkam RI Budi Gunawan (secara virtual), dan dihadiri langsung dua menteri lainnya yaitu Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Menteri LHK Hanif Faisol. Hadir juga Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Rio Firdianto. Gubernur Riau Abdul Wahid, Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan, serta Forkopimda dan Bupati/Walikota se-Riau.

Menkopolkam Budi Gunawan menekankan pentingnya tindakan cepat dan terpadu guna mencegah perluasan karhutla yang kini mulai menimbulkan dampak lintas negara. Malaysia dan Singapura disebut telah menyampaikan keprihatinan diplomatik atas kabut asap yang mulai melintasi perbatasan.

Senada, Wabup Muzamil juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti telah dan akan terus memperkuat langkah-langkah preventif dan responsif di lapangan. Muzamil menyatakan bahwa pihaknya siap menjadi mitra aktif pemerintah pusat dalam menjalankan kebijakan nasional terkait pengendalian karhutla.

“Dalam konteks penanganan karhutla, kami siap bersinergi dalam audit konsesi hingga penegakan hukum. Kami tidak sekadar menunggu instruksi, tapi menjadi garda terdepan dalam pemadaman di lapangan,” tegas Muzamil.

Menurutnya, upaya preventif akan diperkuat melalui peningkatan patroli, edukasi masyarakat desa, serta optimalisasi peran Masyarakat Peduli Api (MPA). Ia juga mendukung penuh langkah pusat dalam penindakan hukum tegas terhadap pembakar lahan, baik individu maupun korporasi.

Dalam rakor itu, Menkopolkam menyampaikan rencana pengerahan tambahan 800 personel TNI-Polri, helikopter water bombing, serta operasi modifikasi cuaca untuk mendukung upaya pemadaman. Ia juga menekankan pentingnya penegakan hukum dan sanksi administratif bagi perusahaan yang terlibat pembakaran lahan.

Riau saat ini berada dalam status tanggap darurat karhutla. Pemerintah pusat menetapkan sejumlah daerah, termasuk Meranti, sebagai zona prioritas untuk intervensi langsung.

Ikut hadir mendampingi Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Ifwandi, dan Plt Kepala Dinas PerkimtanLH, Saiful Bakhri. (Nina/rls).

 

PADANG, LINTASMEDIANEWS.COM

Air mata haru mengalir di Gedung Serba Guna PT Semen Padang, Rabu (23/7), ketika sebanyak 1.467 pelajar dari berbagai jenjang menerima kabar bahagia: beasiswa senilai total Rp2,2 miliar resmi disalurkan oleh Semen Padang Group. Tak sekadar angka, bantuan ini menjadi penyambung cita-cita, mulai dari anak sopir angkot hingga calon mahasiswa Al Azhar Kairo.

Program Beasiswa dan Bantuan Pendidikan Semen Padang Group Tahun 2025 ini menjadi bukti nyata komitmen perusahaan terhadap masa depan anak Nagari. Bukan hanya bentuk kepedulian sosial, tapi juga penegasan bahwa pendidikan adalah fondasi pembangunan bangsa yang tak boleh diabaikan. Dari ring 1 hingga Timur Tengah, harapan baru tumbuh dari tangan-tangan yang peduli.

Kegiatan ini dihadiri oleh Direktur Keuangan & Umum PT Semen Padang Oktoweri, Pimpinan Bidang Pengumpulan BAZNAS RI Rizaludin Kurniawan, Plh Sekda Kota Padang Corri Saidan, jajaran Forkopimcam Lubuk Kilangan dan sekitarnya, direksi PT Yasiga Sarana Utama, pengurus UPZ BAZNAS Semen Padang, serta para orang tua dan siswa penerima beasiswa.

Direktur Keuangan & Umum PT Semen Padang Oktoweri menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan, yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. “Beasiswa ini bukan sekadar bantuan, tapi juga bentuk kontribusi kami untuk menciptakan pendidikan berkualitas dan mewujudkan generasi emas 2045, sebagaimana menjadi salah satu poin penting dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto,” katanya.

Oktoweri juga mengajak masyarakat untuk terus mendukung eksistensi PT Semen Padang dengan menggunakan produk-produk perusahaan dalam kegiatan pembangunan, agar kebermanfaatan seperti program beasiswa ini dapat terus berlanjut dan berkembang.

Ketua panitia, Iskandar S. Taqwa, menyebutkan bahwa program ini bertujuan mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan olahraga melalui kolaborasi Semen Padang Group dengan PT Yasiga Sarana Utama dan UPZ BAZNAS. “Kami berterima kasih atas kontribusi semua pihak. Tahun ini, total Rp2,24 miliar disalurkan kepada 1.467 penerima,” ujarnya.

Ia merinci, Program Beasiswa Anak Nagari Semen Padang (BANGSA) senilai Rp605,4 juta diberikan kepada 25 penerima, serta beasiswa anak karyawan berprestasi sebesar Rp290 juta untuk 160 anak. UPZ BAZNAS Semen Padang juga menyalurkan beasiswa pendidikan dasar dan menengah senilai Rp551 juta kepada 742 penerima, beasiswa perguruan tinggi dalam negeri senilai Rp64 juta untuk 40 mahasiswa, dan beasiswa luar negeri Rp51 juta bagi 17 mahasiswa yang kuliah di Timur Tengah.

Selain itu, UPZ juga menyalurkan Rp151,85 juta kepada 102 lembaga pendidikan, bantuan tunggakan sekolah Rp110,75 juta untuk 88 siswa, dan dukungan pembayaran UKT sebesar Rp260,94 juta bagi 170 mahasiswa.

Sementara itu, PT Yasiga Sarana Utama turut menyalurkan beasiswa untuk jenjang SD, SMP, dan SMA dengan total Rp155,3 juta kepada 123 siswa.

“Program beasiswa ini akan terus bergulir dari tahun ke tahun, sebagai bentuk kepedulian perusahaan dan karyawannya yang telah menunaikan zakat melalui UPZ BAZNAS Semen Padang, khususnya kepada masyarakat di lingkungan ring 1 dan Kota Padang,” tutur Iskandar.

Plh Sekda Kota Padang Corri Saidan, mewakili Wali Kota Padang, mengapresiasi kepedulian Semen Padang Group terhadap pendidikan. Ia menyebut program ini mendukung visi Pemko Padang untuk menjadikan kota ini sebagai kota pintar dan sehat berbasis agama dan budaya.

“Dari sembilan program unggulan, Padang Juara adalah salah satu yang sangat relevan dengan kegiatan hari ini. Dukungan seperti ini sangat dibutuhkan, mengingat keterbatasan anggaran yang ada di tengah tingginya kebutuhan pendidikan masyarakat,” ujarnya.

Pimpinan Bidang Pengumpulan BAZNAS RI Rizaludin Kurniawan juga memberikan apresiasi atas sinergi yang telah dibangun sejak 2016, ketika seluruh karyawan Semen Padang mulai berzakat melalui UPZ. “Ini bukan hanya tentang CSR, tapi juga tentang menggerakkan kebajikan yang menjangkau pelosok negeri. Semoga Semen Padang terus diberi keberkahan dan pertumbuhan,” katanya.

Kisah inspiratif datang dari Abdur Rasyid, warga Koto Baru, Limau Manis Selatan, yang menjadi salah satu penerima beasiswa luar negeri dari UPZ BAZNAS Semen Padang. Ia diterima sebagai mahasiswa Fakultas Syariah Islamiyah, Universitas Al Azhar, Kairo, dan akan berangkat Oktober 2025.

“Saya sangat bersyukur. Tanpa bantuan ini, mungkin saya harus menunda cita-cita belajar di Kairo,” ungkap Rasyid.

Sang ayah, Aprianto, yang sehari-hari mengajar mengaji, tak kuasa menahan haru. “Kami hanya bisa berdoa agar PT Semen Padang dan seluruh karyawannya terus diberi kemudahan dan keberkahan. Terima kasih telah membuka jalan bagi masa depan anak saya,” ujarnya dengan mata berkaca-kaca.



PADANG, Lintas Media News
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) Evi Yandri Rajo Budiman kembali temui masyarakat Daerah Pemilihan (Dapil)nya untuk menjemput aspirasi secara langsung dalam rangka kegiatan reses perorangan masa sidang ketiga tahun 2024-2025 di masjid Raya Durian Tarung Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Kota Padang, Jumat (25/7/2025).

Dihadapan masyarakat daerah pemilihannya Evi Yandri mengatakan, reses adalah dimana anggota dewan mengunjungi daerah pemilihan, hal ini guna bertemu untuk menyerap aspirasi agar memperoleh masukan.

“Tujuan utama reses adalah untuk menjaring, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat serta pengaduan yang ada didaerah pemilihan,” kata Evi Yandri.

Pada kesempatan itu,berbagai permasalahan yang ada disampaikan langsuang oleh masyarakat seperti,jalan lingkung yang telah banyak rusak,rumah ibadah dan yang lebih bersemangat lagi masyarakat menyampaikan masyalah pelebaran jalan dari Bypass ke Durian Taruang karena,jalur tersebut merupakan jalur terpadat setiap harinya.
Disamping itu, normalisasi Batang Kuranji,pengamanan tebing sungai, masalah pemberantasan narkoba juga menjadi harapan masyarakat Durian Taruang kepada wakilnya Evi Yandri untuk dicarikan jalan penyelesaiannya.

Menanggapi hal tersebut, Evi Yandri mengatakan,semua aspirasi yang disampaikan masyarakat saat ini,akan ditindak lanjuti lebih lanjut sesuai dengan regulasi yang ada.

Tentang masalah pelebaran jalan dari Bypass ke Durian Tarung,Evi Yandri mengakui,masalah itu menarik sekali karena masalah tersebut sudah masuk ketahap sangat memprihatinkan.Untuk itu, akan diprioritaskan penyelesaiannya.

"Kami akan segera berkoordinasi dengan pemerintah Kota Padang",kata Evi Yandri.

Sementara,untuk masalah pengamanan tebing sungai,menurut Evi Yandri pihaknya akan berkoordinasi dengan balai sungai.

"In sya Allah kami akan melakukan pertemuan dengan kepala balai sungai pada Selasa depan",jelas Evi Yandri.

Terkait untuk pembangunan masjid,Evi Yandri minta pengurus segera memasukan proposalnya,agar bisa terealisasi.

"Hubungi tim saya untuk melengkapi proposal dan syarat-syarat yang diminta,dan sebagai bentuk dukungan sementara,saya bantu 3 juta rupiah",kata Evi Yandri.

Diakhir pertemuannya dengan masyarakat,Evi Yandri mengatakan.
Aspirasi yang disampaikan masyarakat ada yang bisa langsung ditindaklanjuti dengan cepat dan ada yang menjadi catatan penting untuk diperjuangkan realisasinya dengan masuk sebagai program pada APBD provinsi.

Evi Yandri mengakui, tidak semua aspirasi masyarakat merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Namun demikian,bukan berarti aspriasi tersebut tidak akan diperjuangkan.

Evi Yandri berjanji tetap akan memperjuangkan aspirasi yang telah disampaikan masyarakat dapilnya karena, bisa dikoordinasikan pada pemerintah kota Padang bahkan ke pemerintah pusat melalui kader di DPR RI.

Hadir dalam pertemuan tersebut,camat kecamatan Kuranji,RT,RW sekelurahan Pasar Ambacang dan masyarakat se-Durian Tarung.(St)



Padang,Lintas Media News
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD ) Sumatera Barat (Sumbar) menggelar rapat paripurna Pengambilan Keputusan
Terhadap Perubahan KUA Dan Perubahan PPAS Tahun 2025 di ruangan rapat utama DPRD Sumbar.Kamis (24/7/225).

Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sumbar Muhidi didampingi ketiga wakilnya,Evi Yandri Rajo Budiman,
M. Iqra Chissa Putra dan Nanda Satria serta dihadiri oleh Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah.

Dalam sambutannya,Muhidi menyikapi berbagai dinamika yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemerintahan daerah pasca pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih pada Pilkada Tahun 2024 serta penyesuaian terhadap arah kebijakan pembangunan daerah dengan Asta Cita Pemerintah Presiden Prabowo.

Muhidi menyebutkan,pada rapat paripurna tanggal 14 Juli 2025 yang lalu, Gubernur Sumatera Barat telah menyampaikan ke DPRD Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun 2025.Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dalam rangka konsisten perencanaan dan penganggaran, Perubahan KUA-PPAS Tahun 2025.

Hal itu menurut Muhidi akan menjadi acuan dalam penyusunan Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun 2025. Kebijakan anggaran, program dan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Perubahan KUA-PPAS tersebut, tidak bisa lagi diganti dalam penyusunan Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun 2025.

Sesuai dengan tahapan dan jadwal pembahasan yang ditetapkan dalam Rapat Badan Musyawarah, DPRD bersama Pemerintah Daerah  telah melakukan pembahasan, mulai dari pembahasan pendahuluan oleh Komisi-Komisi bersama OPD mitra kerja dan dilanjutkan dengan pembahasan serta finalisasi oleh Badan Anggaran bersama TAPD.Ujar Muhidi.

Mengacu kepada materi muatan Perubahan KUA-PPAS sebagaimana yang ditetapkan dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 serta memperhatikan permasalahan yang terjadi dalam APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, dimana terdapat hutang daerah dan defisit yang cukup besar, maka fokus pembahasan diarahkan pada upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah terutama yang bersumber dari PAD.Sebut Muhidi.

"Namun permasalahannya, kita dihadapkan pada situasi yang sulit yang menyebabkan sulitnya untuk meningkatkan pendapatan daerah, seperti perkembangan perekonomian nasional dan daerah yang semakin melambat, adanya SE Mendagri Nomor 900.1.13/67/64/SJ yang memberikan penekanan kepada daerah untuk memberikan keringanan dan pemotongan PKB, BBNKB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB",kata Muhidi.

Pada kesempatan itu,Muhidi juga menyebutkan,
target pendapatan daerah yang akan ditampung dalam Perubahan KUA-PPAS Tahun 2025 adalah sebesar               Rp. 6.046.525.490.392,-, berkurang dari target yang ditetapkan pada APBD Tahun 2025.

Pengurangan target pendapatan tersebut menurut Muhidi disebabkan adanya Inpres Nomor 1 Tahun 2025, PMK Nomor 29 Tahun 2025, SE Mendagri Nomor 900.1.13/6764/SJ serta perkembangan ekonomi yang semakin menurun.

Penurunan target pendapatan daerah, secara langsung berdampak terhadap turunnya alokasi belanja daerah yang akan ditetapkan dalam Perubahan KUA-PPAS Tahun 2025 yaitu sebesar Rp. 6.164.260.444.387,43,- Kondisi ini tentu akan berdampak terhadap berkurangnya program dan kegiatan serta alokasi anggara yang dilaksanakan pada Tahun 2025.Kata Muhidi.(St)



PADANG,Lintas Media News
Kasus dugaan korupsi yang melibatkan PT Benal Ichsan Persada (PT BIP) kembali menjadi sorotan. Masyarakat mempertanyakan komitmen Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang yang hingga kini belum menunjukkan perkembangan hukum berarti.

Kasus ini bermula dari dugaan penyelewengan kredit modal kerja yang dikucurkan salah satu bank BUMN kepada PT BIP. Perusahaan ini beralamat di kawasan By Pass Padang dan dipimpin oleh BSN, yang saat ini menjabat sebagai anggota DPRD Sumatera Barat.

Sejak 27 Juni 2024, kejaksaan telah menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan. Langkah tersebut tertuang dalam surat resmi SPRINT-01/L.3.10/Fd.1/06/2024.

Lambannya proses hukum memicu kritik dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang. Alfi Syukri, M.H., dari LBH Padang, menilai jaksa tidak tegas menyelesaikan perkara ini.

“Sudah lama kasus ini diekspos, tapi belum ada kepastian hukum. Kok bisa begini?” ujar Alfi kepada wartawan pada Rabu, (23/7/2025) di Padang.
Alfi menyebut bahwa pemberantasan korupsi merupakan perintah langsung Presiden Prabowo dan Kejaksaan Agung. Menurutnya, kejaksaan daerah wajib menjalankan instruksi tersebut dengan sungguh-sungguh.

“Jika kejaksaan membiarkan kasus ini mangkrak, maka kepercayaan publik akan semakin terkikis,” lanjutnya.

Publik juga menyoroti dugaan keterlibatan oknum anggota DPRD Sumbar. Meskipun jaksa telah memeriksa mereka berkali-kali, belum satu pun yang ditetapkan sebagai tersangka. Ini membuat masyarakat ragu seolah ada upaya tidak menjadikan BSN sebagai pelaku, menggantikan dengan yang lain, maka sudah 1 tahun terkesan ditutup. 

“Jika sudah hadirkan puluhan saksi, kerugian negara jelas, dan alat bukti lengkap, tunggu apa lagi? Tetapkan tersangka, dan jangan sampai masuk angin, juga terkesan ditutupi. Selesaikan cepat sebelum publik kehilangan kepercayaan,” tegas Alfi.

Ia juga mendesak kejaksaan untuk memberikan ekspos berkala agar publik bisa mengawasi jalannya proses hukum, sehingga tidak ada peluang untuk bermain dan diintervensi pihak manapun. 

Data dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyebutkan, negara mengalami kerugian sebesar Rp48 miliar akibat kasus ini. Angka ini dinilai fantastis dan seharusnya menjadi perhatian utama penegak hukum.

Pemerhati hukum mendesak Kejari Padang agar menuntaskan kasus ini secara transparan. Mereka juga meminta Kejati Sumbar mengawasi langsung kinerja kejaksaan tingkat kota. Penanganan kasus ini akan menjadi tolak ukur integritas lembaga penegak hukum di Sumbar. (***)




Padang Pariaman,Lintas Media News
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) Muhidi mengungkapkan, menjaga ketahanan pangan nasional tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Diperlukan kolaborasi nyata antara petani, pemerintah, swasta, hingga institusi penegak hukum.

Hal itu disampaikan Muhidi saat peluncuran program strategis “Ba Jaguang: Dari Ranah Minang untuk Ketahanan Pangan Indonesia”, Kamis (24/7/2025) di Warehouse Paten Mekar Tani, Ulakan Tapakis, Padang Pariaman.

Program kolaborasi antara Paten Mekar Tani, Polda Sumbar, dan Pemprov Sumbar ini bertujuan membangun ekosistem jagung terintegrasi dan berkelanjutan melalui penyediaan sarana produksi, pendampingan teknis, dan jaminan penyerapan hasil panen.

“Kalau rantai suplai jagung ini kuat dan berkelanjutan, maka ketahanan pangan nasional bisa kita jaga. Tapi ini butuh kerja sama semua pihak—pemerintah, DPRD, swasta, dan tentu petani lokal,” ujar Muhidi .

Ia menyebut DPRD siap mendukung lewat fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran yang berpihak kepada petani. Menurutnya, jagung adalah komoditas strategis yang berpengaruh terhadap harga, pakan, dan kesejahteraan petani. Diharapkan nantinya bisa menyuplai kebutuhan pasar dan daerah.

“Petani butuh modal, pendampingan, dan kepastian pasar. Program seperti ini memberi arah dan harapan. Kita harus hentikan praktik petani dibiarkan bertarung sendiri di pasar,” tegasnya.

Muhidi juga mengapresiasi pendekatan kemitraan profesional yang dibangun Paten Mekar Tani karena memberikan kepastian sejak penanaman hingga pembelian hasil panen. Diharapkan bisa terus konsisten dan bermuara pada kesejahteraan petani.

Acara peluncuran ditandai penanaman jagung simbolis, penandatanganan prasasti kolaborasi, dan pemberian penghargaan “Tokoh Penggerak Potensi Sumbar”.

Hadir anggota Komisi IV DPR RI Rahman Saleh, Kapolda Sumbar Irjen Pol Gatot Tri Suryanta, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, Bupati Padang Pariaman Jhon Kennedy Azis, investor, dan ratusan petani mitra.

Muhidi berharap program seperti “Ba Jaguang” mengoptimalkan sektor pangan, membuka lapangan kerja, dan memacu pertumbuhan ekonomi lokal. Pertanian adalah masa depan Sumbar. Kolaborasi antara kearifan lokal, teknologi, dan kemauan politik adalah kunci.

Direktur Utama Paten Mekar Tani, Ari Irpendi Putra, menyampaikan bahwa program ini merupakan wujud nyata sinergi lintas sektor dalam menjawab tantangan ketahanan pangan. Ia menekankan bahwa ketahanan pangan bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan membutuhkan kolaborasi semua pihak, mulai dari sektor swasta, aparat penegak hukum, hingga petani lokal sebagai aktor utama di lapangan.

Dalam kesempatan yang sama, CEO MEKAR, Pandu Aditya Kristy, menegaskan bahwa kolaborasi ini merupakan bukti konkret peran fintech lending dalam mendukung sektor pertanian.

“Pendanaan terbaik adalah yang berdampak. Kolaborasi MEKAR dengan Paten Mekar Tani adalah kontribusi nyata fintech dalam mendorong pertanian produktif dan memperkuat ketahanan pangan nasional,” ujarnya.(*/st)




Padang,Lintas Media News
Ketua Fraksi Partai Gerindra, Khairuddin Simanjuntak menyampaikan, saat ini Dana Rajawali sekitar Rp 97 Miliar lebih mengendap dalam bentuk deposito.

Hal itu disampaikan Khairuddin dalam rapat akhir pembahasan dalam rangka penyampaian pendapat akhir fraksi fraksi terhadap pembahasan perubahan Kebijakan Umum Anggaran atau KUA dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau PPAS APBD Tahun 2025, Kamis (24/7/2025) di ruang sidang utama DPRD Sumbar.

Dalam kondisi sulit saat ini, lanjut Khairuddin, uang tersebut dialokasikan untuk investasi. Dana Rajawali tersebut lebih baik di investasikan sebagai tambahan penyertaan modal di Bank Nagari.

Dengan penambahan penyertaan modal tersebut menurut khairunas akan bisa meningkatkan profit antara 15 hingga 20 persen dari yang biasanya, sehingga nantinya bisa menambah PAD.

“Diharapkan dengan deviden tersebut direalisasikan untuk beasiswa berprestasi dan kurang mampu mendapatkan beasiswa,”  sebutnnya 

Untuk itu,Fraksi Partai Gerindra DPRD Sumatera Barat (Sumbar) mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk menginvestasikan puluhan miliar Dana Rajawali sehingga bisa menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Disamping itu, Gerindra juga mendorong zakat yang berasal dari ASN diperuntukkan untuk beasiswa berprestasi dan kurang mampu.

Fraksi partai Gerindra dalam kesempatan tersebut juga menyoroti pentingnya memaksimalkan pendapatan asli daerah.

Banyak celah dan potensi untuk peningkatan pendapatan terutama dari BUMD yang operasional dan merupakan asset daerah,” tambahnya.

“Fraksi Partai Gerindra mendorong Pemerintah Provinsi Sumbar melakukan Audit investigasi independen tahunan di setiap BUMD,” harap Khairuddi

Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumbar, Muhammad Iqra Chissa Putra dan dihadiri Sekretaris Daerah  Sumbar, Arry Yuswandi serta pelaksana tugas sekretaris DPRD Sumbar, Maifrizon.
(*/st)

Padang,Lintas Media News
Wakil Ketua Bapemperda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) Zulkenedi Said menerima kunjungan Pimpinan dan anggota Bapemperda DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota di ruang khusus II DPRD Sumbar, Rabu, (23/7/2025).

Dalam kunjungan tersebut,
Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota mempertanyakan masalah efesiensi anggaran dan rangkaian alur pembuatan Perda sesuai aturan dan peraturan yang berlaku.

Menanggapi hal tersebut,Zulkenedi Said menjelaskan,berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 dikeluarkan 22 Januari 2025 cukup mempengaruhi dalam pembahasan di Bapemperda baik datang dari eksekutif dan legislatif.

“Kita tetap jalan pembahasan di Bapemperda, walaupun efesiensi kita masih bisa lakukan sesuai agenda ditetapkan, cuma dilakukan pengurangan saja, misal direncanakan empat kita eksekusi dua pembahasan,” ujar Zulkenedi Said

Ketua DPRD Lima Puluh Kota Doni Ihklas mengatakan, pihaknya cukup tergoyang dengan adanya efesiensi anggaran, termasuk dalam pembahasan di Bapemperda pada pembahasan diajukan DPRD Kabupaten 50 Kota.

“Kita minta petunjuk kepada Bapemperda DPRD Sumbar, bagaimana efesiensi anggaran dapat diatasi, karena saking banyaknya rencana pembahasan di Bapemperda tidak dapat dilakukan, karena anggaran tidak ada lagi,”ujar Doni Ihklas

Menurut Doni Ihklas, pihaknya terus melakukan upaya- upaya strategis, agar efesiensi anggaran dapat dilakukan dengan cara normal atau tidak normal.

“Apakah dapat pembahasan dilakukan secara zoom dengan ikuti pembahasan pada saat covid 19,” ujarnya

Tampak acara dihadiri Ketua DPRD Lima Puluh Kota Doni Ihklas, Fadhul Abrar wakil ketua DPRD Lima Puluh Kota, Penyul Hasni Bapemperda DPRD Lima Puluh Kota dan anggota Bapemperda DPRD Lima Puluh Kota.(st)

 

Solok Kota Lintasmedianews.com. 

Menanggapi sejumlah pemberitaan yang menyebutkan adanya dugaan kelalaian dan pembiaran dalam pelaksanaan proyek pembangunan Masjid Sahara, Pemerintah Kota Solok melalui Plt. Inspektur Kota Solok, Zulfadrim, memberikan klarifikasi resmi bahwa tidak ada unsur kelalaian atau lemahnya pengawasan dari Dinas PUPR maupun tim teknis dalam proyek tersebut.

Proyek pembangunan Masjid Sahara yang dilaksanakan oleh CV. Mitra Karya berdasarkan kontrak tertanggal 31 Mei 2024, dengan nilai kontrak sebesar Rp3,99 miliar dan masa pelaksanaan 180 hari kalender, telah diputus kontraknya secara resmi pada 10 Desember 2024 oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Pemutusan dilakukan karena penyedia tidak mampu memenuhi kewajiban kontraktual, termasuk kegagalan memperpanjang jaminan pelaksanaan sebagaimana dipersyaratkan.

“Pemutusan kontrak dilakukan saat bobot pekerjaan tercatat baru mencapai 35,41% dengan nilai progres sebesar Rp1.416.353.729,25. Ini membuktikan bahwa pengawasan dilakukan sejak awal dan Pemko tidak membiarkan proyek berjalan tanpa kendali,” jelas Zulfadrim.

Ia berharap masyarakat memahami bahwa pembangunan fasilitas publik, termasuk rumah ibadah, tidak lepas dari tantangan teknis dan administrasi, namun komitmen untuk menindak setiap ketidaksesuaian tetap menjadi prinsip utama.

Dinas PUPR Kota Solok, lanjut Zulfadrim, telah melaksanakan pengawasan dan pengendalian secara ketat dari aspek teknis dan administrasi kontrak. PPK dan PPTK juga telah melakukan pengawasan secara optimal sejak awal pelaksanaan pekerjaan.

“Langkah pemutusan kontrak justru merupakan bukti ketegasan Pemko dalam menjaga integritas proyek pemerintah, terutama yang menggunakan dana publik. Tidak benar jika dikatakan ada pembiaran,” tambahnya.

Pemerintah Kota Solok juga menegaskan bahwa jika terdapat indikasi kerugian negara atau dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh penyedia jasa, maka hal tersebut diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pemko Solok tetap berkomitmen untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan pembangunan yang dibiayai oleh APBD berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar teknis maupun aturan hukum yang berlaku.

Menanggapi munculnya opini publik yang berkembang tanpa klarifikasi utuh, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Solok, Heppy Dharmawan, mengimbau media agar mengedepankan prinsip jurnalistik yang berimbang.

“Kami menghormati kebebasan pers, namun kami juga mengajak seluruh insan media untuk mengonfirmasi terlebih dahulu sebelum mempublikasikan berita, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Ini penting untuk menjaga kualitas informasi dan mencegah kegaduhan yang tidak perlu,” ujarnya.( T/K)

 


Padang, Lintasmedianews.com

Indun Nur' Aini  Lurah Bungo Pasang,Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang mengatakan, pada era digitalisasi saat ini semua warga yang berurusan harus dilayani dengan baik dan menyenangkan.

Maka untuk memudahkan  warga yang  berurusan, kelurahan Bungo Pasang  menghadirkan Inovasi Sistem Informasi Aplikasi Pelayanan Bungo Pasang, (SIAP BUPAS). " Dari rumah para warga bisa melihat melalui Aplikasi ini syarat surat yang akan diurusnya, termasuk belangko surat yang dibutuhkannya. Jadi tidak  perlu warga  datang ke kantor lurah untuk bertanya lagi,# ucap Lurah Indun Nur Aini, Jumat (18/7/2025)

Banyaknya jenis surat yang  diurus warga ke kantor lurah juga memerlukan persyaratan. Kini semua itu telah dimudahkan  melalui  inovasi SIAP BUPAS untuk  warga dalam memperoleh surat yang dibutuhkannya. 

Dengan memanfaatkan aplikasi Whats App, kelurahan memberikan layanan memudahkan warga melihat persyaratan dan mendownload formulir pernyataan yang dibutuhkannya. 

Pada awalnya, sebut Lurah Indun Nur Aini  warga harus datang ke kantor lurah untuk bertanya syarat  surat yang akan diurusnya dan minta blanko. Sekarang sudah disediakan pada Aplikasi  SIAP BUPAS. Setelah itu bisa membawa langsung ke kantor lurah tanpa harus bolak balik lagi. 

Lurah Indun Nur Aini juga mencontohkan dalam pembuatan NA 1 atau pengantar nikah, cetak dokumen melalui link yang disediakan pada SIAP BUPAS, tanda tangani ke Ketua RT dan Ketua RW,.lalu diantar ke kantor lurah, akan langsung diproses pegawai kelurahan. " Aplikasi ini kita  hadirkan  untuk memudahkan pelayanan  cepat, efektif dan efisien bagi warga Bungo Pasang," ucapnya.(Irwan Rais)

 


PADANG, LIBTASMEDIANEWS.COM

PT Semen Padang bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat meresmikan Taman Digital Ecobrick di kompleks Museum Adityawarman, Senin (21/7/2025). Taman ini dibangun menggunakan Semen Padang Interlockbrick (Sepablock), sebagai wujud nyata sinergi antara inovasi teknologi, pelestarian lingkungan, dan peningkatan literasi digital masyarakat.

Peresmian taman dilakukan bersamaan dengan pembukaan Pameran Khazanah Iluminasi Manuskrip Sumatera oleh Sekretaris Daerah Sumbar Arry Yuswandi, yang hadir mewakili Gubernur Mahyeldi Ansharullah. Turut hadir Kepala Dinas Kominfotik Sumbar Siti Aisyah, sejumlah kepala OPD, serta jajaran manajemen PT Semen Padang, termasuk Direktur Keuangan & Umum Oktoweri, Kepala Unit Komunikasi & Kesekretariatan Ilham Akbar, dan Kepala Unit Sarana Umum Deni Zein.

Direktur Keuangan & Umum PT Semen Padang Oktoweri menyampaikan bahwa pembangunan Taman Digital Ecobrick merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya pada aspek pendidikan, infrastruktur inklusif, dan lingkungan.

“Taman merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Kami ingin menciptakan ruang publik yang tak hanya hijau dan nyaman, tapi juga edukatif dan mendorong transformasi digital,” ujarnya.

Taman yang mulai dibangun pada 8 Mei dan rampung pada 31 Juni 2025 ini seluruhnya menggunakan Sepablock, inovasi material interlock ramah lingkungan yang dikembangkan Semen Padang. Sepablock dinilai efisien karena menghemat penggunaan air dan semen, tahan gempa, serta mudah dipasang, menjadikannya solusi ideal untuk pembangunan ruang publik.

“Sepablock ini diharapkan menjadi etalase produk non-semen PT Semen Padang yang bisa dimanfaatkan untuk trotoar, taman edukasi, area publik sekolah, kawasan UMKM, hingga perumahan. Produk ini bukan hanya kuat secara struktural, tapi juga menjawab tantangan sosial dan lingkungan,” jelas Oktoweri.

Ia menambahkan, taman ini juga menyediakan fasilitas pojok internet dan media interaktif yang mendukung perluasan akses digital masyarakat. Selain itu, taman juga diharapkan dapat menjadi sarana edukasi pengelolaan sampah berbasis ecobrick dan ruang belajar terbuka yang inklusif.

Pembangunan Taman Digital Ecobrick ini juga sejalan dengan Program Unggulan (Progul) Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Gubernur Vasco Ruseimy, khususnya pada agenda Sumbar Cerdas, Sumbar Madani, dan Sumbar Tangguh Ekonomi. Program ini dirancang tidak hanya untuk memperluas akses masyarakat terhadap literasi digital melalui fasilitas pojok internet, tetapi juga sebagai sarana edukasi publik dalam pelestarian lingkungan dan pemanfaatan teknologi konstruksi ramah lingkungan.


“Kami percaya bahwa inisiatif ini sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Melalui pemanfaatan produk lokal inovatif seperti Sepablock dan pembangunan ruang publik berbasis literasi, kami mendukung terwujudnya masyarakat yang cerdas, inklusif, dan tangguh secara ekonomi,” ujar Direktur Keuangan dan Umum PT Semen Padang, Oktoweri.

Sinergi antara program daerah dan nasional ini sekaligus memperkuat kontribusi nyata PT Semen Padang dalam mendukung Asta Cita Pemerintah Pusat, khususnya pada aspek digitalisasi, hilirisasi pengelolaan sampah, dan pengembangan kawasan cerdas yang berkelanjutan.

“Pembangunan taman ini kami posisikan sebagai kontribusi terhadap Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Taman ini mendukung agenda digitalisasi, hilirisasi pengelolaan sampah, serta pembangunan kawasan cerdas dan berkelanjutan,” tambahnya.

Oktoweri juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus mendukung inovasi yang dilakukan PT Semen Padang, sebagai bagian dari identitas Ranah Minang yang harus dijaga keberlanjutannya.

Sementara itu, Sekda Provinsi Sumbar Arry Yuswandi mengapresiasi kontribusi PT Semen Padang yang turut mendukung inisiatif pemerintah melalui pembangunan taman dan pojok digital. Ia juga menilai Sepablock sebagai inovasi yang potensial untuk mendukung berbagai proyek konstruksi di Sumbar.

“Sepablock ini inovatif dan aplikatif. Selain cocok untuk pembangunan lokal, material ini juga bisa digunakan untuk mendukung program nasional pembangunan tiga juta rumah. Pemprov Sumbar siap memanfaatkannya untuk mendukung program tersebut,” kata Arry.

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.