Latest Post

50Kota Aceh Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam Alahan panjang AROSUKA Bali Balikpapan Bank Nagari Bantaeng Batam Batang anai Bateang Batu bara Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bekasi Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukit pamewa Bukittinggi Cilegon Deli serdang Depok Dewan Pers Dharmasraya DPR RI DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai Enam lingkung FJPI Sumbar Hanura Sumbar HPN 2022 Jabar Jakarta Jambi Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Karimun Kayu Agung Kayu tanam Kepulauan Meranti Kepulaun Mentawai Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Kuala lumpur Labuhanbatu Lahat Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Liputan Lubuk alung Lubuk basuk Lubuk Linggau Magelang Malalak Medan Mentawai Meranti Merbau Minahasa utara Miranti Muara enim Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Ombilin Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Pagaralam Pagaruyung Painan Palangkaraya Palembang Pariaman Parik malintang Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Pesisir Selatan Pessel PJKIP Kota Padang PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang Pulau punjung Purwokerto PWI PWI Sumbar Rangsang Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Samosir Sawahlunto Selat panjang Semarang Semen Padang Semen Padang.. Serang Sicincin Sijunjung Sikucua Silungkang Simpang empat SMSI Solok Solok kota Solok Selatan Sulawesi selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel Sumut sungai sarik Surabaya TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok

Jakarta, Lintas Media News
 Menanggapi pengumuman resmi Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengenai penghentian impor jagung dan rencana ekspor perdana komoditas tersebut, Irwasum POLRI Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.M. selaku Ketua Gugus Tugas Ketahanan Pangan POLRI menegaskan bahwa keberhasilan ini merupakan buah kolaborasi holistik lintas sektor.  

“Kebijakan pemerintah untuk menghentikan impor jagung dan beralih menjadi eksportir, seperti disampaikan Wamentan, adalah bukti nyata efektivitas sinergi Kementerian Pertanian, TNI, POLRI, Pemda, petani, dan swasta,” tegas Komjen Pol. Dedi Prasetyo. Ia menambahkan, “POLRI terlibat aktif dalam seluruh rantai produksi—mulai pendataan, penanaman, panen, hingga distribusi—guna memastikan target swasembada tercapai. Ini adalah implementasi *human security*: kesejahteraan petani sebagai fondasi stabilitas nasional.”

Dukungan Data dan Capaian Nyata Wamentan Sudaryono dalam *Public Hiring* (28/5/2025) mengungkap:  
 *“Produksi jagung naik **39%** sehingga pemerintah tak hanya stop impor, tapi akan ekspor jagung, terutama dari sentra seperti Gorontalo.”*  

Capaian Gugus Tugas POLRI (20 November 2024 – 20 Mei 2025):  
- **Total Lahan Terkelola**: 445.600,49 Hektar  
  *(Program 1: 17.331,25 Ha; Program 2: 428.269,24 Ha)*  
- **Pendataan Komprehensif**:  
  Meliputi petani, Poktan, alat pertanian, benih, pupuk, *dryer*, hingga distribusi.  

Ketahanan Pangan sebagai Pilar Asta Cita Keberhasilan ini selaras dengan **Program Asta Cita** Pemerintah. **“Dukungan POLRI dalam manajemen rantai pasok jagung adalah bagian integral dari pemeliharaan Kamtibmas. Swasembada pangan adalah kedaulatan negara,”** tegas Komjen Pol. Dedi.  

Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri Berdiri sejak 2024, Gugus Tugas Ketahanan Pangan POLRI fokus pada:  
- Pendampingan petani dan pengawasan distribusi pupuk/benih bersubsidi.  
- Pencegahan penimbunan dan efisiensi rantai pasok dari hulu ke hilir.(*)

Dharmasraya,Lintas Media News
Satreskrim Polres Dharmasraya, Polda Sumatera Barat, berhasil mengamankan lima orang pelaku pungutan liar (pungli) yang beraksi di Perumahan Lawai, Nagari Gunung Medan, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya. Para pelaku diamankan dalam kegiatan Operasi Pekat Singgalang 2025 pada Kamis, 29 Mei 2025, sekira pukul 11.00 WIB.

Para pelaku melakukan aksi pungli dengan modus melakukan fogging (pengasapan nyamuk) tanpa izin, kemudian meminta bayaran  kepada warga setempat. hingga akhirnya dilaporkan kepada pihak kepolisian.

Kasatreskrim Polres Dharmasraya, Iptu Evi Hendri Susanto, S.H., M.H., yang memimpin langsung operasi ini, menyampaikan bahwa penangkapan bermula dari laporan warga yang merasa dirugikan atas aksi para pelaku.

“Setelah mendapat laporan pada pukul 10.00 WIB, tim piket Satreskrim langsung bergerak ke lokasi dan berhasil mengamankan lima orang pelaku berikut barang bukti berupa uang sebesar Rp516.000,” ujar Iptu Evi Hendri Susanto melalui Kasi Humas Polres Dharmasraya, Iptu Marbawi, S.H, jumat pagi 30 Mei 2025, pukul 08.00 WIB. 

Kelima pelaku yang berhasil diamankan masing-masing berinisial AR (35), seorang wiraswasta yang berdomisili di Perumahan Inara Residence, Desa Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.
Selanjutnya, AMS (41), wiraswasta, warga Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau. Pelaku RR (34), juga wiraswasta, merupakan warga Jalan Garuda Ujung Tepi Parit, Marpoyan Damai, Pekanbaru.
Kemudian, G (28), seorang mahasiswa yang tinggal di Jalan Bawal, Kelurahan Wonorejo, Marpoyan Damai, Pekanbaru. Terakhir, DR (29), wiraswasta, yang beralamat di Jalan Katitiran Gang Satu, Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau.

Kelima pelaku langsung dibawa ke Polres Dharmasraya untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Selain mengamankan uang hasil pungutan liar, petugas juga menyita alat fogging yang digunakan dalam perbuatan ini.

Kapolres Dharmasraya, AKBP Purwanto Hari Subekti, S.Sos., melalui Kasatreskrim Iptu Evi Hendri Susanto, menegaskan bahwa pihaknya akan terus menindak tegas segala bentuk aksi premanisme dan pungutan liar yang merugikan masyarakat.

“Tindakan ini merupakan bagian dari komitmen kami dalam menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif dan memberi rasa aman kepada masyarakat,” tegasnya.

Para pelaku telah membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya, serta dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apa pun di lingkungan masyarakat.

Polres Dharmasraya mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan segala bentuk tindakan mencurigakan atau meresahkan kepada pihak berwajib.(*)

 

Plt Dirut PT Semen Padang Pri Gustari Akbar menyerahkan cinderamata kepada pemilik Basko City Mall usai acara Soft Opening Basko City Mall, Kamis (29/5/2025). Basko City Mall merupakan pusat pembelajaan modern di Kota Padang yang bangunannya 100 persen dibangun menggunakan semen dari PT semen Padang.


PADANG, LINTASMEDIANEWS.COM

 Basko City Mall, pusat perbelanjaan modern berkonsep arsitektur semi outdoor yang menghadirkan puluhan tenant nasional yang berdiri megah di Jalan By Pass, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat, menggelar soft opening, Kamis (29/5). 

Didirikan oleh putra daerah, mal ini bukan hanya menjadi ikon baru geliat ekonomi Sumatera Barat, tetapi juga merupakan bangunan monumental yang dibangun dengan produk PT Semen Padang, perusahaan semen pertama dan kebanggaan masyarakat Minang.

Pemilik Basko City Mall, Basrizal Koto atau yang akrab disapa Basko dalam sambutan soft opening menyampaikan bahwa bahwa sejak awal pembangunan, pihaknya mempercayakan sepenuhnya penggunaan material konstruksi kepada PT Semen Padang. "(Bangunan) ini Semen Padang semua, tidak ada yang lain," kata Basko.

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mengapresiasi Basko yang telah menggunakan produk PT Semen Padang dalam membangun Basko City Mall. "100 persen menggunakan Semen Padang. PT Semen Padang Insya Allah luar biasa," kata Mahyeldi dalam sambutannya.

Secara terpisah, Direktur Utama Basko City Mall, Bernando Putra Basko menambahkan bahwa pihaknya memilih PT Semen Padang bukan hanya karena merupakan produk lokal yang telah teruji, tetapi juga karena ketahanannya. 

"Kota Padang berada di wilayah rawan bencana, terutama gempa bumi. Oleh karena itu, kami membutuhkan produk konstruksi yang tangguh dan terpercaya—dan itu adalah Semen Padang,” ujar Bernando.

Ia menambahkan, pembangunan mal ini merupakan bentuk nyata kecintaan terhadap kampung halaman dan diharapkan menjadi kebanggaan masyarakat Sumatera Barat serta penggerak ekonomi daerah.

Plt Direktur Utama PT Semen Padang, Pri Gustari Akbar yang hadir saat soft opening menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan manajemen Basko City Mall.

“Sejak tahap groundbreaking, Basko City Mall telah memesan sekitar 7.455 ton semen, terdiri dari 6.000 ton semen curah dan 1.455 ton semen kemasan. Pengiriman dilakukan secara bertahap sesuai dengan progres pembangunan. Ini merupakan bentuk kepercayaan besar yang sangat kami hargai,” kata Pri.

Ia juga berharap kolaborasi ini menjadi contoh bagi proyek-proyek konstruksi lainnya di Sumatera Barat dan berbagai daerah di Indonesia.

“Kami mengimbau seluruh pemangku kepentingan—baik pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat—untuk terus menggunakan produk-produk PT Semen Padang. Sebagai produk asli Indonesia yang telah terbukti selama lebih dari 115 tahun, Semen Padang telah menjadi bagian penting dari pembangunan berbagai infrastruktur dan landmark nasional,” tambahnya.

Sejumlah proyek monumental yang dibangun menggunakan Semen Padang antara lain Monumen Nasional (Monas), Gedung Bursa Efek Indonesia, kawasan perkantoran dan hotel di SCBD Jakarta, Monumen Tsunami Aceh, Tol Trans Sumatera ruas Pekanbaru–Dumai, Jembatan Kelok 9, hingga Masjid Raya Sumatera Barat dengan desain arsitektur Minangkabau modern.

Pri menegaskan bahwa kualitas dan ketahanan adalah alasan utama mengapa produk Semen Padang terus dipercaya dalam berbagai proyek strategis nasional.

Basko City Mall sendiri diklaim sebagai mall modern terbesar di Sumatera Barat, berdiri di atas lahan seluas enam hektare di kawasan By Pass, Padang. Dengan nilai investasi mencapai Rp700 miliar, pembangunan dimulai sejak akhir 2023. (*)

 

Pekanbaru, Lintasmedianews.com

Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar, Senin (26/5/2025) menghadiri penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Provinsi Riau Tahun 2024. Laporan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK Riau, Binsar Karyanto P, di Kantor BPK Perwakilan Riau, Pekanbaru. 

Ada dua daerah yang menerima laporan itu, yakni Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kota Pekanbaru, dengan opini yang diberikan Wajar Dengan Pengecualian (WDP). 

"Alhamdulillah, walaupun kita belum berhasil mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk tahun 2024, tapi ini sudah cukup menunjukkan ada perbaikan terhadap laporan kita yang sebelumnya disclaimer," ujar Asmar. 

Sesuai pasal 20 Undang-undang nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Asmar mengatakan pihaknya akan segera menindaklanjuti rekomendasi BPK tersebut selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima. 

"Kita akan segera memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK. Yang jelas kita akan terus berupaya berbenah dan memperbaiki tata kelola serta pelaporan keuangan daerah," ungkapnya. 

Opini wajar dengan pengecualian diberikan oleh auditor jika mereka yakin bahwa laporan keuangan secara keseluruhan menyajikan secara wajar, tetapi terdapat beberapa pengecualian atau catatan yang perlu diperhatikan. Pengecualian ini tidak berdampak secara material (memperluas) terhadap seluruh laporan keuangan, tetapi cukup signifikan untuk perlu dicantumkan dalam laporan audit.

Opini wajar dengan pengecualian menunjukkan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan masih dapat dipercaya, tetapi terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan. 

Ikut mendampingi Bupati Asmar, Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti, Bambang Suprianto, Kepala Inspektorat Kepulauan Meranti, Rawelly Anelia, dan Kepala BPKAD Kepulauan Meranti, Irmansyah. 

Hadir juga dalam penyerahan LHP itu, Ketua DPRD Kepulauan Meranti, Khalid Ali."(Nina/rls)

 

Padang, Lintasmedianews.com

28 Mei 2025 | Perkumpulan Persatuan Guru Agama Islam (PGAI) menyuarakan kekecewaan mendalam terhadap lambannya penanganan kasus dugaan penggelapan dana wakaf yang terjadi sejak tahun 2023.

Dalam konferensi pers yang digelar di kantor pusat PGAI Padang, jajaran pengurus menyampaikan sikap resmi mereka kepada media dan publik, menekankan pentingnya supremasi hukum dalam menyelesaikan persoalan yang telah mencoreng amanah wakaf umat, Padang, Rabu, 28 Mei 2025. 

Hadir dalam konferensi pers ini Ketua Umum Perkumpulan PGAI Drs. H. Denny Agusta, Sekretaris Umum Syafrinal, S.Pd, Direktur Asset H. Mawardi, S.H., M.H., serta pengurus Panti Asuhan PGAI, H. Johardi Dt. Bandaro Putih, M.Kum. Acara juga dihadiri oleh perwakilan DPW Media Online Indonesia (MOI) Sumatera Barat sebanyak 14 Orang Pemred Media dan turut memantau Tokoh Masyarakat yang Juga Ketum PB. PGAI Padang, H. Fauzi Bahar yang turut memberikan pernyataan.

Aset Wakaf: Milik Allah, Bukan Organisasi atau Pribadi

Ketua Umum  Perkumpulan PGAI, H. Denny Agusta menegaskan bahwa seluruh aset PGAI berupa tanah, bangunan, dan amal usaha seperti sekolah, masjid, dan panti asuhan telah secara resmi diwakafkan oleh PB PGAI sejak tahun 1963. Ikrar wakaf ini diperbaharui tahun 2004 di KUA Padang Timur, dan sesuai dengan UU Wakaf, seluruh harta wakaf tidak boleh dialihkan menjadi milik pribadi ataupun organisasi non-wakaf.

“Ini bukan sekadar aset biasa. Ini milik Allah yang diamanahkan untuk dimanfaatkan bagi kemaslahatan umat. Oleh karena itu, tidak boleh ada satu pun pihak yang berani mempergunakannya untuk kepentingan pribadi,” tegas Denny.

PGAI: Menjaga Amanah Wakaf di Tengah Praktik Penggelapan

Dalam pernyataannya, Sekretaris Umum Syafrinal menyampaikan bahwa sejak tahun 2023, pihak yang tidak memiliki kewenangan secara sah—mengatasnamakan Yayasan Dr. H. Abdullah Ahmad—telah melakukan penggelapan dana hasil sewa gedung wakaf milik PGAI. Akibatnya, aset tersebut tidak dapat lagi dikelola dengan baik dan sesuai peruntukan wakaf.

“Kami tidak mempersoalkan legalitas yayasan atau organisasi tertentu. Fokus kami adalah satu: penegakan hukum atas dugaan penggelapan dana wakaf yang sudah kami laporkan ke penegak hukum sejak 16 Oktober 2023,” ujarnya.

Laporan telah diajukan ke pihak kepolisian dan kejaksaan, namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut hukum yang jelas, menyebabkan keresahan di internal pengurus dan masyarakat luas yang peduli terhadap keberlangsungan lembaga keagamaan dan sosial ini.

Perjalanan Pengelolaan Aset Wakaf PGAI

Dalam forum tersebut, Direktur Asset H. Mawardi, S.H., M.H. menjelaskan bahwa perjalanan panjang pengelolaan aset wakaf PGAI telah melewati beberapa tahap penting:

1920–1978: dikelola langsung oleh PB PGAI

1978–2004: dikelola oleh Yayasan Dr. H. Abdullah Ahmad

2004–2017: dikelola oleh Mayjen (Purn) Syamsu Djalal dkk.

2017–2023: kembali ke Yayasan Dr. H. Abdullah Ahmad

2023–sekarang: resmi dikelola oleh Perkumpulan PGAI, berdasarkan legitimasi dari Badan Wakaf Indonesia (BWI), Kementerian Agama, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN)

“Kami adalah pengelola sah yang diakui oleh BWI, Kemenag, dan BPN. Dan kami menjalankan amanah wakaf sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Mawardi.

Desakan terhadap Penegakan Hukum Tanpa Tebang Pilih

Dalam pernyataan sikap resminya, Perkumpulan PGAI menekankan bahwa kasus ini murni hukum, dan harus diselesaikan di ranah hukum—yakni kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

“Kami tidak sedang memperdebatkan legalitas organisasi manapun. Kami hanya menuntut satu hal: agar laporan dugaan penggelapan dana wakaf kami ditindaklanjuti oleh penegak hukum secara adil dan tanpa tebang pilih,” ujar Denny Agusta.

Mereka juga menyatakan keyakinan penuh bahwa Indonesia sebagai negara hukum akan memberikan kepastian dan keadilan jika aparat penegak hukum menjalankan tugasnya secara profesional.

“Kami menghormati semua proses hukum. Tapi kami juga tidak bisa diam jika hukum tidak ditegakkan. Wakaf adalah amanah langit, dan amanah langit tidak bisa diselewengkan tanpa konsekuensi,” tambah Syafrinal.

Dukungan Ketum Pengurus Besar PGAI Padang: H. Fauzi Bahar Angkat Bicara

Mantan Wali Kota Padang yang kini menjadi Ketua Umum PB PGAI, H. Fauzi Bahar, menyuarakan dukungan kuat terhadap langkah-langkah hukum yang dilakukan oleh Perkumpulan PGAI. Ia menekankan bahwa praktik penggelapan dana wakaf adalah kejahatan besar yang harus dihentikan.

“Saya percaya, penegak hukum di Sumatera Barat akan mendukung kebijakan Presiden Prabowo dalam menegakkan hukum yang adil dan bermartabat. Tidak boleh ada yang kebal hukum. Apalagi jika sudah menyangkut amanah umat,” tegasnya.

Seruan kepada Penegak Hukum dan Presiden Prabowo

Dalam penutup konferensi pers, pengurus PGAI menyampaikan seruan kepada penegak hukum untuk mematuhi hukum positif dan menjalankan penegakan hukum secara adil tanpa intervensi pihak manapun. Mereka juga menaruh harapan besar kepada Presiden Prabowo yang secara tegas telah menginstruksikan pengawalan institusi hukum oleh TNI dari segala bentuk intimidasi, tekanan politik, dan upaya jahat lainnya.

“Kami tidak menutup mata terhadap kemungkinan adanya oknum yang bermain di balik lambannya penanganan hukum. Tapi kami tetap percaya, hukum akan menang jika semua pihak menjalankan tugasnya dengan benar,” pungkas H. Mawardi.

Penutup: Hukum adalah Panglima

PGAI menegaskan kembali komitmennya untuk mematuhi seluruh produk hukum yang ditetapkan oleh pengadilan. Mereka juga menyerukan kepada seluruh pihak untuk tidak menjadikan kasus ini sebagai polemik organisasi, melainkan fokus pada substansi: penegakan hukum atas dugaan penggelapan dana wakaf.

Rel DPW MOI Sumbar


Kalsel,Lintas Media News
Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan Kombes Pol Adam Erwindi, S.I.K., M.H. telah mengonfirmasi kepada Kapolres Hulu Sungai Tengah (HST) bahwa enam anggota Polres HST yang terlibat pelanggaran hukum terkait penyalahgunaan narkoba telah diproses hukum. Hal itu disampaikan Kabid Humas pada Rabu (28/5/2025) di Banjarbaru.

Selain itu, sebagai bentuk pendisiplinan, anggota tersebut juga diberikan hukuman tambahan berupa pembinaan spiritual, termasuk pelaksanaan shalat 5 waktu yang merupakan terobosan dari Kapolres HST.

Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, S.I.K., S.H., M.H. menegaskan bahwa tidak ada toleransi bagi anggota yang melanggar hukum, terlebih jika terkait penyalahgunaan narkoba. "Ini menjadi peringatan keras bagi seluruh personel agar selalu menjaga integritas dan ketaatan terhadap hukum," tegas Kapolda.

"Dengan penindakan tegas kepada anggota yang melakukan pelanggaran membuktikan bahwa Polri Polda Kalsel pada umumnya tidak pandang bulu dalam proses hukum, karena masih banyak anggota yang berprestasi dan melakukan kebaikan bagi masyarakat," tambahnya.

Pernyataan ini disampaikan untuk mencegah kesalahpahaman masyarakat terkait beredarnya informasi adanya 6 anggota Polres HST melakukan pelanggaran penyalahgunaan narkoba yang dihukum shalat saja. Kabid Humas juga memastikan bahwa proses hukum berjalan transparan dan sesuai aturan.

"Masyarakat diharapkan tidak salah tanggap. Setiap pelanggaran akan ditindak tegas tanpa pandang bulu, termasuk bagi oknum kepolisian," pungkasnya.  

Langkah ini diambil sebagai upaya memulihkan kepercayaan publik serta menjaga citra institusi Polri yang profesional dan berintegritas.(*)

Sumbar,Lintas Media News
Komisi III DPR RI melaksanakan kunjungan kerja reses ke Provinsi Sumatera Barat dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja aparat penegak hukum di wilayah tersebut. Kegiatan ini berlangsung di Ruangan Hoegeng, Lantai IV Mapolda Sumbar pada Rabu (28/5/2025). 

Kegiatan ini juga diikuti oleh Kejaksaan Negeri Sumbar dan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumbar.

Kunjungan ini dipimpin oleh Ketua Tim Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni. Dalam kesempatan tersebut, Sahroni menekankan pentingnya perhatian khusus terhadap kasus-kasus kejahatan seksual.

“Saya meminta agar pelaku-pelaku kejahatan seksual segera ditangkap dan diproses hukum. Ini harus menjadi perhatian serius, karena menyangkut perlindungan masyarakat, khususnya perempuan dan anak,” ujar Sahroni.

Selain itu, Sahroni juga mengapresiasi berbagai program yang dijalankan oleh Kapolda Sumbar, salah satunya Gerakan Subuh Berjemaah. Menurutnya, kegiatan ini bukan hanya bentuk pendekatan humanis Polri kepada masyarakat, tetapi juga wujud nyata kepolisian sebagai bagian penting dalam menjaga keamanan dan kenyamanan kehidupan bermasyarakat.

“Gerakan Subuh Berjemaah adalah langkah positif yang mempererat hubungan Polri dengan masyarakat, itu menjadi bagian hal bermasyarakat karena Polri adalah bagian dari keamanan dan kenyamanan,” ungkapnya.

Kapolda Sumbar menyambut baik masukan dan dukungan dari Komisi III DPR RI, serta menegaskan komitmen Polda Sumbar untuk terus meningkatkan kinerja, baik dalam penegakan hukum maupun pelayanan kepada masyarakat.(*)




Padang,Lintas Media News
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) menerima tanggapan Gubernur atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang merupakan usul prakarsa DPRD yang telah tertuang dalam Propemperda Tahun 2025 yaitu Ranperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam rapat paripurna dewan di ruangan rapat utama DPRD Sumbar.Rabu (28/5/2025).

Saat memimpin rapat paripurna,Wakil Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman didampingi dua wakil ketua, M. Iqra Chissa Putra dan Nanda Putra mengatakan.Pada Rapat Paripurna Dewan kemaren, tanggal 27 Mei 2025, Komisi V DPRD Sumatera Barat telah menyampaikan secara resmi Nota Penjelasan Ranperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.

Menurut Evi Yandi,dalam pengantar yang disampaikan oleh Ketua Komisi V tersebut, Sistem Pendidikan Nasional telah memberikan landasan hukum yang mengakui keberadaan dan peran pendidikan nonformal, termasuk pesantren. Hal itu kemudian diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007, yang secara tegas menempatkan pesantren sebagai bagian dari pendidikan keagamaan Islam.

Pengakuan tersebut diperkuat lebih lanjut dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren. Ini semua merupakan bentuk nyata pengakuan negara terhadap eksistensi pesantren, yang selama berabad-abad telah menjadi pusat pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat, termasuk di Provinsi Sumatera Barat.Sebut Evi Yandri.
Namun demikian,tambah Evi, penyelenggaraan pesantren di Sumatera Barat masih menghadapi tantangan, baik dari aspek geografis, demografis, maupun sosial-ekonomi masyarakat. Oleh sebab itulah, DPRD Sumbar mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Fasilitasi dan Penyelenggaraan Pesantren sebagai usul prakarsa DPRD.

Sesuai dengan tahapan pembahasan Peraturan Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 dan Tata Tertib DPRD, setelah pengusul menyampaikan Nota Penjelasan Ranperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren maka Gubernur memberikan tanggapan terhadap Ranperda tersebut.

Evi Yandri menjelaskan. Dalam Tanggapan yang telah disampaikan wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy,cukup banyak pertanyaan, masukan, pandangan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah yang perlu dijelaskan atau ditanggapi oleh DPRD.

Sesuai dengan tahapan pembahasan, jawaban dan/atau tanggapan DPRD terhadap Tanggapan Gubernur tersebut, akan disampaikan pada Rapat Paripurna Senin tanggal 2 Juni 2025 dan kepada Komisi V untuk dapat pula menyiapkan jawaban dan/atau tanggapan yang komprehensif dan menyeluruh terkait dengan pertanyaan, tanggapan dan permintaan penjelasan yang disampaikan Gubenur  tersebut.Kata Evi Yandri.(St)


 

PADANG, LINTASMEDIANEWS.COM

PT Semen Padang sebagai anak usaha dari SIG menggelar kegiatan Temu Tukang bertajuk “Bangga Pakai Semen Padang” sebagai bentuk apresiasi dan penguatan kemitraan dengan para tukang bangunan. Kegiatan ini berlangsung di Club House Lapangan Golf PT Semen Padang dan diikuti oleh 104 tukang dari berbagai kawasan di Kota Padang.

Dalam acara yang digelar Selasa (27/5) tersebut, para peserta tidak hanya bersilaturahmi, tetapi juga mengikuti pelatihan teknis dan melakukan kunjungan langsung ke pabrik PT Semen Padang—perusahaan semen pertama di Asia Tenggara yang berdiri bahkan sebelum kemerdekaan Indonesia.

Direktur Keuangan & Umum PT Semen Padang, Oktoweri, menyampaikan apresiasi atas peran penting tukang bangunan dalam menyampaikan kualitas produk Semen Padang kepada masyarakat.

“Tukang bukan hanya pelaksana teknis, mereka adalah mitra utama kami yang membawa semangat Bangga Pakai Semen Padang ke setiap sudut pembangunan, dari rumah sederhana hingga proyek besar,” ujar Oktoweri saat membuka acara.

Ia menambahkan bahwa kunjungan ke pabrik bertujuan memberikan edukasi langsung agar para tukang memahami proses produksi semen yang dijalankan dengan standar tinggi, sehingga menumbuhkan rasa percaya diri dan kebanggaan dalam menggunakan serta merekomendasikan produk Semen Padang.

Acara ini juga dihadiri sejumlah pimpinan PT Semen Padang dan perwakilan SIG, di antaranya Kepala Unit Komunikasi & Kesekretariatan PT Semen Padang Nur Anita Rahmawati, Senior Manager of Retail Sales Wilayah Sumbar dan Riau Nanda Kurniawan, serta Dian Widyatmoko Wahyuwibowo dari SIG.

Nanda Kurniawan menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar ajang temu, tetapi juga wadah peningkatan kapasitas. Dalam acara ini diselenggarakan pelatihan teknik pengacian dan plesteran, lomba keterampilan, serta games menarik.

“Melalui pelatihan dan kunjungan ke pabrik, kami ingin para tukang semakin memahami karakteristik produk kami, sehingga lebih percaya diri dan bangga menggunakan Semen Padang,” kata Nanda.

Kegiatan ini disambut antusias oleh para tukang bangunan. Mereka merasa memperoleh pengalaman dan wawasan baru yang bermanfaat dalam pekerjaan sehari-hari.

“Saya pribadi sangat bangga bisa ikut acara ini. Kegiatannya lengkap, mulai dari pelatihan, hiburan, sampai kunjungan ke pabrik. Ternyata, proses pembuatan semen jauh lebih kompleks dari yang saya bayangkan,” ujar Roli Sandra, tukang asal Air Tawar, Kecamatan Padang Utara.

Hal senada disampaikan Imet, tukang dari Kelurahan Koto Lalang, Kecamatan Lubuk Kilangan. Ia mengaku mendapat banyak pengetahuan baru dari kegiatan ini.

“Ternyata banyak sekali bahan yang digunakan dalam pembuatan semen. Ilmu seperti ini jarang kami dapatkan,” katanya.

 


Komisi II atau Pansus II rapat pembahasannya langsung dihadiri Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, bersitungkin benar dengan OPD soal potensi pendapatan yang belum tergarap maksimal sebagaimana dilaporkan BPK RI.

PARIWARA
PADANG, LINTASMEDIANEWS.COM 
Pasca Walikota Padang Fadly Amran menyampaikan nota pengantar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024, Senin, 26 Mei 2025, DPRD Kota Padang gerak cepat melakukan pembahasan dengan mitra kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Padang.

Pembahasan dilakukan secara meraton selama dua hari, Selasa dan Rabu, 27-28 Mei 2025. Untuk pembahasan tersebut, DPRD Kota Padang membentuk pansus sebanyak komisi yang ada di DPRD Kota Padang, yaitu Komisi I, II, II dan IV.

Ketua DPRD Padang, Muharlion mengatakan, usai penyampaian secara resmi oleh Walikota Padang tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024, DPRD Kota Padang melakukan pembahasan dengan membentuk panitia khsus (Pansus).

"Kita akan bahas Ranperda ini bersama OPD terkait, semoga dapat ditetapkan menjadi Perda sesuai jadwal yang ditetapkan," ujarnya.

Ketua Pansus II Rachmad Wijaya memimpin rapat pembahasan.

Pantauan awak media pada Selasa hingga Rabu, pembahasan masing-masing Pansus dengan OPD berlangsung alot, terutama terkait dengan temuan BPK RI terhadap LKPD Tahun Anggaran 2024.

Masing-masing Pansus menyigi betul satu persatu temuan yang ada untuk dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan kedepannya dengan solusi bersama.
Seperti Komisi II atau Pansus II yang rapat pembahasannya langsung dihadiri Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, bersitungkin benar dengan OPD soal potensi pendapatan yang belum tergarap maksimal sebagaimana dilaporkan BPK RI.

"DPRD Kota Padang menginginkan, semua potensi pendapatan harus dimaksimalkan," tegas Muharlion ketika diwawancarai BentengSumbar.com, Rabu, 28 Mei 2025.
Menurut Muharlion, ada tiga potensi pendapatan yang belum tergarap maksimal berdasarkan laporan BPK RI.

Pertama, pajak sarang walet. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK RI, potensi pajak sarang burung walet ini Rp6 miliar.

"BPK RI kan mengambil datanya dari Karangtina hewan. Ini harus dikejar, apa Wajjb Pajak (WP)-nya sudah terdata atau belum. Kalau belum, harus dikejar," kata Muharlion.

Selain itu juga, jelas Muharlion, yang kedua, potensi pendapatan pada Pajak Penerangan Jalan (PPJ).
Ketua DPRD Kota Padang Muharlion saat pembahasan di Pansus II.
"BPK RI juga mencatat potensi pendapatan pada PPJ. Ini harus dikejar. Termasuk yang mengelola sendiri melalui penerangan diesel, tetap harus membayar PPJ ke Pemko Padang, seperti Semen Padang," kata Muharlion.

PT Semen Padang sendiri, jelas Muharlion, potensi PPJ-nya mencapai Rp600 juta. "Kemaren pihak PT Semen Padang sudah dipanggil untuk membicarakan ini," ungkapnya.

Sedangkan yang ketiga, urai Muharlion, potensi pendapatan dari penyedia catering di instansi pemerintah. 

"BPK RI juga mencatat hal ini dalam laporannya dan ini harus kita kejar," cakap dia.

OPD dicercar soal potensi pendapatan saat rapat dengan Pansus II.
Bahkan Muharlion menegaskan, bagi staf penagihan pajak di Bapenda yang kedapatan bermain-main atau nakal, harus diambil tindakan tegas.

"Seluruhnya kalau bisa ditingkatan potensi pendapatan yang ada. Staf yang bermain atau nakal, wajjb ditindak," pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Padang, Miswar Djambak, menambahkan bahwa penguatan ekonomi lokal harus sejalan dengan optimalisasi penerimaan daerah.
DPRD Kota Padang Bahas LKPD TA 2024 Bersama Pemko, Muharlion: Semua Potensi Pendapatan Harus Dimaksimalkan
Pembahasan di Pansus II.
“Kalau bisa, PAD kita di atas satu triliun. Saya sudah koordinasi soal parkir di kafe dan resto. Kenyamanan wisatawan juga harus kita jaga, ini bagian dari pelayanan publik,” ucapnya. (*/Adv)


 

Pasbar, Lintasmedianews.com

6  Orang PJ. Walinagari di Lingkungan Kecamatan Gunung Tuleh ,Kabupaten Pasaman Barat akhirnya diserah terimakan dari penjabat lama kepada yang baru,yakni: Dari Abna Mufid ,S.Sos kepada Farhud,S.Pd sebagai Walinagari Rabi Jonggor, dari Dedi Pramasta,S.Pd kepada Ardedi untuk Walinagari Bahoras, Soffan S.Pd kepada Gafarli,SH menjadi Wali Nagari Serasah Kenaikan, dari Nelfayanti,SE kepada Sahdan,SH untuk Wali Nagari Ranah Sungai Magelang ,dari Siswanto kepada Mizanil Adly SH Wali Nagari Muaro Kiawai,dari Nuraini kepada Hendra Mulyakna untuk Wali Nagari Muaro Kiawai Barat,demikian pantauan Media ini di Gedung Pertemuan setempat Selasa 27/5.2025.

Halomuan S.Sos Camat Gunung Tuleh tampak didampingi : Aiptu Jhoni Hendra Kapolsek,N.Tanjung mewakili Danramil serta Antony KUA menuturkan sekaitan dengan kegiatan Sertijab ini merupakan kegiatan yang bersifat seremonial namun pada hakikinya harus dilaksanakan lagi supaya lebih tepat dan cepat untuk bekerja. PJ.Walinagari yang ada di Gunung Tuleh resmi diserahkan dari PJ yang lama kepada yang baru masing-masing masingnya ada yang tinggal di luar ,untuk itu Halomuan berharap dapat membagi waktunya  sesuai dengan tugas dan fungsinya, bisa melanjutkan tugas -tugas sebelumnya dapatx berkordinasi dengan semua fihak ,bisa kordinasi dengan Bamus , dapat mengambil kebijakan, mempersiapkan Pilwana dapat bergotong Royong. Perlunya dukungan atas  program Pemerintah ,Bupati dan Wakil Bupati baik Didikan Subuh,program Jumpa Nagari , UPZ atau pun yang lainnya.

Ardedi Wali Nagari Bahoras saat Diminta konfirmasinya sekaitan dengan pelantikan mereka menambahkan ,agar dapat melaksanakan amanah tersebut dengan baik sesuai dengan program Bupati dan Wakil Bupati Pasbar ,apalagi yang menyangkut dengan Pelayanan masyarakat tentunya sangat diharapkan lebih prima timpalnya.(Ran)

 

Staf TJSL Unit CSR PT Semen Padang, Nurwan, foto bersama dengan perwakilan Lantamal II Padang usai penyerahan bantuan 250 zak semen untuk mendukung program Karya Bhakti TNI AL.


PADANG, LINTASMEDIANEWS.COM

 PT Semen Padang menyalurkan bantuan 250 zak semen untuk mendukung kegiatan Karya Bhakti TNI Angkatan Laut (TNI AL) Lantamal II Padang dalam upaya pemulihan irigasi di Nagari Sako Selatan, Jorong Baru, Kecamatan Sungai Talu, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat.

Bantuan yang disalurkan pada 19 Mei 2025 tersebut digunakan untuk memperbaiki saluran irigasi sepanjang 25 meter yang rusak akibat banjir bandang. Kerusakan ini berdampak pada 35 hektare lahan pertanian yang menjadi sumber penghidupan lebih dari 60 kepala keluarga.

Kepala Departemen Komunikasi & Hukum Perusahaan PT Semen Padang, Iskandar Z Lubis, menyampaikan bahwa bantuan tersebut merupakan bagian dari komitmen sosial perusahaan terhadap masyarakat terdampak bencana.

“Bantuan ini bukan sekadar material, melainkan wujud nyata kehadiran kami saat masyarakat menghadapi masa-masa sulit,” ujar Iskandar, Senin (26/5/2025).

Ia menambahkan, sinergi dengan Lantamal II Padang merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan, yang mendukung keberlanjutan sektor pertanian dan pemulihan ekonomi masyarakat.

“Kami berharap sistem irigasi segera berfungsi optimal agar warga bisa kembali bertani dan roda ekonomi lokal kembali bergerak,” tambahnya.

Menurut Iskandar, keterlibatan PT Semen Padang dalam program ini juga selaras dengan visi pembangunan nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto, khususnya pada aspek swasembada pangan, energi, dan infrastruktur.

“Dukungan ini juga mendukung program Sumbar Sejahtera Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang menargetkan daerah ini sebagai lumbung padi, jagung, dan komoditas ternak,” tuturnya.

Sementara itu, Komandan Satgas Karya Bhakti, Letkol Laut (PM) Endriko Sandro, S.E., M.Tr.Opsla, mengatakan bahwa perbaikan dilakukan secara gotong royong melibatkan 24 personel dari Lantamal II dan Yonmarhanlan II Padang.

“Karya Bhakti ini merupakan wujud kemanunggalan TNI dan rakyat. Kami hadir tak hanya sebagai kekuatan pertahanan, tetapi juga bagian dari masyarakat yang peduli pada pembangunan,” katanya.

Kegiatan dilaksanakan sejak 19 hingga 26 Mei 2025, meliputi pembersihan, penggalian ulang, dan perbaikan dinding irigasi yang rusak akibat banjir.

Letkol Endriko menambahkan, revitalisasi saluran irigasi ini merupakan bagian dari program Staf Potensi Maritim (Spotmar) Lantamal II, yang tak hanya berfokus pada aspek kemaritiman, tetapi juga pemberdayaan masyarakat. (*)

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.