Lintasmedianews.com

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (“SIG/Perseroan”) menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2025 (Rapat) di Jakarta, Jumat (23/5/2025). Rapat menyetujui penetapan penggunaan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun buku 2024 sebesar Rp719.763.332.429 sebagai berikut:

A. Sebesar-besarnya 90,13% atau sebesar-besarnya Rp648,75 miliar ditetapkan sebagai dividen tunai.

B. Sekurang-kurangnya 9,87% atau sekurang-kurangnya Rp71,02 miliar ditetapkan sebagai cadangan lainnya.

Corporate Secretary SIG, Vita Mahreyni mengatakan, SIG berhasil melalui tahun 2024 dengan mempertahankan kinerja di tengah situasi industri semen domestik yang menantang akibat kondisi kelebihan pasokan, serta ketatnya persaingan yang diiringi dengan melemahnya daya beli masyarakat dan melambatnya proyek infrastruktur. Dengan strategi pendekatan micro-market untuk mempertahankan dominasi di pasar retail dan kepemimpinan di proyek infrastruktur, serta diperkuat dengan program efisiensi dan peningkatan aspek keberlanjutan, SIG mampu menjaga profitabilitas dan mempertahankan posisi sebagai industri semen terbesar di tanah air dengan pangsa pasar 48,2% pada akhir 2024.

“SIG berkomitmen untuk mengoptimalkan nilai bagi para pemegang saham melalui pembagian dividen secara rutin. Pembagian dividen atas laba tahun buku 2024 dilakukan melalui kebijakan yang terukur dengan tidak mengabaikan kondisi keuangan Perseroan dan kondisi ekonomi serta industri ke depannya. Penetapan sebagian laba bersih tahun 2024 sebagai cadangan lainnya akan memperkuat struktur permodalan SIG untuk memastikan operasional dapat berjalan dengan baik di tengah risiko yang membayangi sepanjang tahun ini,” kata Vita Mahreyni.

Lebih lanjut, Vita Mahreyni menambahkan, Rapat juga menyetujui Perseroan untuk menjalankan kegiatan usaha baru yang telah tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan, dalam rangka optimalisasi komersialisasi solusi bata interlock presisi, yang merupakan produk turunan semen hijau SIG untuk solusi pembangunan rumah yang efisien, lebih cepat dibangun, tahan gempa dan lebih rendah karbon. Bata interlock presisi juga ditawarkan sebagai solusi dalam program 3 juta rumah yang diharapkan juga akan menjadi stimulan pemulihan kinerja industri bahan bangunan.

“Kegiatan usaha baru ini telah dinyatakan Layak melalui studi kelayakan bisnis yang diterbitkan oleh penilai independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan. SIG menyakini, pelaksanaan kegiatan usaha baru ini akan meningkatkan daya saing usaha dan kinerja Perseroan sehingga memperkuat posisi Perseroan dalam jangka panjang untuk dapat terus memberikan nilai tambah bagi Perseroan dan para pemegang saham,” ujar Vita Mahreyni.

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Rapat memberhentikan dengan hormat Bapak Budi Waseso sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Independen; Bapak Sony Subrata sebagai Komisaris; Bapak Yustinus Prastowo sebagai Komisaris; Bapak Donny Arsal sebagai Direktur Utama; Bapak Yosviandri sebagai Direktur Supply Chain; Bapak Agung Wiharto sebagai Direktur SDM dan Umum; dan Bapak Subhan sebagai Direktur Bisnis dan Pemasaran.

Rapat juga mengubah nomenklatur jabatan Direksi Perseroan yaitu semula Direktur Supply Chain menjadi Direktur Sales dan Marketing; Direktur Bisnis dan Pemasaran menjadi Direktur Pengembangan Bisnis dan Strategy; Direktur Keuangan dan Manajemen Portofolio menjadi Direktur Keuangan dan Risk Management.

Rapat juga menambah nomenklatur jabatan Direksi Perseroan yaitu Wakil Direktur Utama dan mengalihkan Bapak Andriano Hosny Panangian dari Direktur Keuangan dan Manajemen Portofolio menjadi Wakil Direktur Utama.

Selanjutnya, Rapat mengangkat Bapak Sigit Widyawan sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen; Ibu Christina Aryani sebagai Komisaris; Bapak Satya Bhakti Parikesit sebagai Komisaris; Bapak Agung Budi Mulyanto sebagai Komisaris Independen; Bapak Indrieffouny Indra sebagai Direktur Utama; Bapak Dicky Saelan sebagai Direktur Sales dan Marketing; Bapak Dennis Pratistha sebagai Direktur Pengembangan Bisnis dan Strategy; Bapak Sigit Prastowo sebagai Direktur Keuangan dan Risk Management; dan Bapak Hadi Setiadi sebagai Direktur Human Capital.

Keputusan Rapat Lainnya:

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2024 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2024, pengesahan Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2024, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024.

Menyetujui Laporan Realisasi Penggunaan Dana (RPD) hasil Penawaran Umum Terbatas melalui Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (PMHMETD I) dan Perubahan atas Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas melalui PMHMETD I.

Rapat juga menyetujui rencana pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh Perseroan (buyback) dan pengalihan saham hasil buyback berdasarkan Peraturan OJK Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.

(*)

MUSI RAWAS, LINTASMEDIANEWS.COM

Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Penetapan Keputusan DPRD Kabupaten Mura tentang Rancangan Program Pembentukan Raperda Pemkab Mura Tahun Anggaran 2025, berlangsung dalam rapat paripurna DPRD Mura. 

Pelaksanaan rapat paripurna berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Mura, Jumat ( 02/05/2025). Rapat ini dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Mura, Firdaus Cik Olah dan dihadiri 21 orang dari 40 anggota DPRD Kabupaten Mura. 

Turut hadir dalam paripurna DPRD tersebut Wakil Bupati Mura H Suprayitno, para Asisten, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan jajaran lingkup Pemkab Mura 

Ketua DPRD Kabupaten Mura, Firdaus Cik Olah dalam paripurna menyampaikan, dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi telah ditentukan dalam rapat sebanyak tujuh usulan eksekutif dan enam usulan inisiatif dari DPRD Kabupaten Mura. 

“Dengan telah dilaksanakan rapat paripurna ini, maka kami selaku pimpinan rapat dan juga Pimpinan DPRD yang disaksikan anggota DPRD Kabupaten Mura menyetujui serta mengesankan tujuh usulan Raperda Pemkab Mura tahun anggaran 2025,” ujarnya 

Sementara itu, nota kesepahaman MoU ditandatangani langsung oleh Bupati yang diwakili Wakil Bupati Mura, H Suprayitno bersama Ketua DPRD Kabupaten Mura, Firdaus Cik Olah

Adapun tujuh Raperda usulan Pemkab Mura yakni, 1 Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi Rawas. 2 Raperda tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Musi Rawas Nomor 6 Tahun 2019 tentang pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. 3 Raperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. 4 Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. 5 Raperda tentang Perlindungan Khusus Anak. 6 Raperda Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). 7 Raperda Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas. 

Kemudian, enam Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Mura yakni, 1 Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Musi Rawas Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan. 2 Raperda tentang Rencana Umum Penanaman Modal. 3 Raperda tentang Pemberdayaan dan Perlindungan UMKM. 4 Raperda tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. 5 Raperda tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah. 6 Raperda tentang Fasilitasi-fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba. (hms.adv)

MUSI RAWAS, LINTASMEDIANEWS.COM

 Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Musi Rawas dalam Rangka Mendengarkan Jawaban Eksekutif atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Terhadap Raperda Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025. 

Rapat paripurna berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Jumat (05/05/2025), rapat ini dipimipin langsung Ketua DPRD Kabupaten Mura, Firdaus Cik Olah dan dihadiri anggota DPRD. Juga hadir unsur Forkopimda Kabupaten Mura, para Kepala OPD dan jajaran lingkup Pemkab Mura. 

Dalam rapat tersebut Wakil Bupati (Wabup) Musi Rawas (Mura), H Suprayitno mewakili bupati sampaikan empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mura. 

Empat Raperda Pemkab Mura tersebut, disampaikan 

Wabup H Suprayitno, bahwa pentingnya pembaruan dan penyesuaian regulasi untuk mendukung visi pembangunan daerah 

Setiap Raperda ini menjadi landasan penting dalam mendorong tata kelola pemerintahan, penataan ruang, serta pembangunan kawasan permukiman dan reformasi birokrasi. Ujarnya 

H Suprayitno juga menyampaikan akan ada tiga Raperda lanjutan yang akan dibahas usai pengesahan perubahan APBD 2025, yakni terkait barang milik daerah, perlindungan anak, dan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. 

Kami harap DPRD dapat segera membahas dan menyepakati Raperda yang kami sampaikan untuk kemajuan Musi Rawas. Harapnya 

Sementara itu, adapun keempat Raperda yang diajukan dan disampaikan Wabup dalam rapat paripurna yakni, 1 Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025-2045;. 2 Raperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. 3 Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. 4 Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. (hms.Adv)

BOGOR- LINTASMEDIANEWS.COM

 Kabupaten Kepulauan Meranti tengah membidik berbagai peluang kerja sama untuk pengembangan berbagai komoditas perkebunan yang ada di daerah, diantaranya pengembangan hilirisasi kelapa.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar bersama Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Ifwandi, melakukan pertemuan dengan perwakilan Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Roemah Kelapa Indonesia (RoeKI), Kamis (23/5/2025) di Kampus IPB, Jawa Barat.

Bupati Asmar mengatakan, pemerintah kabupaten sedang berupaya membangun dan memperkuat peran dalam pengembangan sistem pangan yang berkelanjutan. 

"Kita menjalin kerja sama yang difokuskan untuk pengembangan pangan berbasis potensi lokal (ecoregion) dan keragaman pangan (agrobiodiversity) di Kabupaten Kepulauan Meranti," ujar Asmar. 

Hal itu sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal. 

Melalui RoeKI dan Cooperation Internationale en Recherche Agronomique pour le Development (Cirad), Pemkab Meranti berharap dapat menarik investasi guna pengembangan hilirisasi kelapa yang menjadi salah satu potensi perkebunan di daerah.

"Tentunya jika ini berhasil, akan dapat meningkatkan kesejahteraan para petani kelapa kita dan bermuara pada pendapatan asli daerah (PAD) yang sangat kita butuhkan dan membantu menurunkan kemiskinan ekstrem di Meranti," katanya. 

Asmar juga meminta kepada petani kelapa yang ada di Meranti untuk mempertahankan perkebunan kelapa yang ada dan terus meningkatkan kualitas serta hasilnya. 

"Ke depan tidak tertutup kemungkinan harga kelapa terus meningkat, mengingat pemerintah sangat komit terhadap hilirisasi kelapa, hingga berbagai macam turunannya," sebut Asmar. 

Ditambahkan oleh Kepala DKPP Kepulauan Meranti, Ifwandi, pihak RoeKI sudah pernah turun langsung melihat potensi kelapa yang ada di Kepulauan Meranti. 

"Mereka sangat tertarik dengan kondisi geografis dan potensi kelapa kita, dan siap bekerja sama untuk hilirisasi dan juga peremajaan kelapa yang sudah ada," jelasnya. 

Lebih jauh diungkapkan Ifwandi, RoeKI sebagai pihak yang mempertemukan petani dan industri, telah menyampaikan adanya ketertarikan investor dari berbagai negara untuk peremajaan dan hilirisasi kelapa di Meranti. Mulai dari daging kelapa, air, tempurung dan juga sabut kelapa. 

"Yang sudah menyatakan minat itu ada investor dari Belanda dan Timur Tengah, ini akan dilakukan penandatanganan kerja sama. Tapi sebelumnya kita akan membahas dulu dengan berbagai OPD terkait," sebutnya. 

"Setelah itu selesai, maka dilakukan penandatanganan dan segera action di Bulan Juni ini. Akan dibuatkan pabrik nantinya, tergantung dari para investor yang akan menanamkan modalnya," tambah Ifwandi. 

Tidak hanya kelapa, rencananya juga akan dikembangkan sistem tumpang sari dengan tanaman nenas dan jagung yang diperkirakan memiliki lahan sekitar 8.000 hektar untuk replanting kelapa. Dengan komposisi 4.000 hektar nenas dan sisanya jagung.

Ikut dalam pertemuan yang berlangsung di Pusat Studi Pembangunan Pertanian IPB itu, Ketua PSP3 IPB Prof. Jaenal Effendi beserta jajarannya, Prof. Muladno, Prof. Lala Kolopaking dan Prof Sugeng Hari Wisudo. Ada juga Roemah Kelapa Indonesia dan Regional Director  Agricultural Research for Development (Cirad), Roda  Jean Mar".(Nina/rls).

Pelaksanaan uu

Padang Pariaman, Lintasmedianews.com

Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dalam rangka diskusi dan konsultasi publik terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Rombongan dipimpin oleh Sdr. Deniko dan disambut langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Rudy Repenaldi Rilis, di Guest Lounge Lantai II Kantor Bupati Padang Pariaman, Parit Malintang, Kamis, 22/5/25

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Rudi Rahmad, Kepala Badan Kesbangpol Jon Eka Putra, Ketua Forun Kerukunan Umat Beragana Padang Pariaman, serta Camat Batang Anai dan Camat Lubuk Alung.

Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Rudy Repenaldi Roesma menyampaikan bahwa Padang Pariaman merupakan salah satu kabupaten tertua di Sumatera Barat yang telah mengalami pemekaran wilayah. Meskipun secara umum masyarakatnya bersifat homogen, beberapa kecamatan seperti Batang Anai dan Lubuk Alung memiliki karakteristik yang lebih heterogen.

“Kami menjunjung tinggi falsafah adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah. Setiap persoalan pasti ada jalan penyelesaiannya. Nilai-nilai budaya dan kearifan lokal tetap tumbuh dan berkembang dengan baik di tengah masyarakat,” ujar Rudy.

Ia menegaskan bahwa Padang Pariaman adalah wilayah yang terbuka terhadap berbagai etnis, ras, dan agama. Bahkan, keberagaman tersebut tercermin dalam komposisi anggota DPRD daerah yang berasal dari berbagai latar belakang. 

“Selama ini, kehidupan pemerintahan dan sosial kemasyarakatan berjalan harmonis tanpa gesekan yang berarti,” tambahnya.

Badan Keahlian DPR RI dalam forum diskusi menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan mengevaluasi sejauh mana UU No. 40 Tahun 2008 telah diimplementasikan. 

Ditekankan pula bahwa hingga kini masih terdapat beberapa regulasi yang berpotensi mengandung unsur diskriminatif terhadap kelompok etnis atau budaya tertentu. 

"Oleh karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap relevansi undang-undang ini dalam konteks sosial yang terus berkembang, termasuk kemungkinan pembaharuan regulasi." Sebut Deniko

Tampak peserta terlibat diskusi hangat terkait dengan penerapan UU tersebut, intinya diskusi tersebut menyimpulkan bahwa masyarakat Sumatera Barat, khususnya di Padang Pariaman, memiliki tingkat kepatuhan tinggi terhadap nilai-nilai budaya lokal yang hidup dan berkembang, meskipun tidak tertulis secara formal.

"Kegiatan ini diharapkan menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang inklusif, adil, dan bebas dari diskriminasi dalam bentuk apa pun" Tutup Deniko (Rls/Len)

Padang Pariaman Lintasmedianews, com.

 Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-12 kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Barat, Sudarminto Eka Putra, kepada Wakil Bupati Padang Pariaman, Rahmat Hidayat, di Gedung BPK Perwakilan Sumbar, Padang, Kamis (22/5).

Wakil Bupati Rahmat Hidayat, didampingi oleh Ketua DPRD Padang Pariaman, Afrinaldi, menyampaikan bahwa capaian opini WTP ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam mengelola keuangan daerah secara akuntabel dan transparan.

“Alhamdulillah, opini WTP ke-12 ini merupakan hasil kerja keras seluruh pihak. Pengelolaan keuangan daerah berjalan akuntabel dan transparan,” ujar Rahmat.

Ia juga mengimbau agar tata kelola keuangan daerah ke depannya semakin baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Atas nama Bupati dan Wakil Bupati, kami ucapkan terima kasih atas kerja keras seluruh stakeholder. Tugas kita bersama untuk mempertahankan opini WTP ini,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK Sumbar, Sudarminto Eka Putra, menjelaskan bahwa opini yang diberikan merupakan pernyataan profesional terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Ia juga menekankan pentingnya tindak lanjut atas temuan LHP dalam waktu 60 hari.

“Rencana aksi atas LHP ini harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam waktu 60 hari, termasuk penyampaian surat pernyataan, penyetoran pengembalian ke kas daerah, dan pelaksanaan rekomendasi lainnya,” tegas Sudarminto.

Di sisi lain, Inspektur Kabupaten Padang Pariaman, Hendra Aswara, menyebutkan bahwa LKPD Tahun Anggaran 2024 mencakup beberapa laporan penting seperti Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, hingga Catatan atas Laporan Keuangan.

“Alhamdulillah, sesuai arahan Bupati dan Wakil Bupati, kita berkomitmen untuk terus mempertahankan opini WTP. Terima kasih atas dukungan seluruh pihak serta doa masyarakat ranah dan rantau,” ujar Hendra.(Kominfo Len)

*BATU BARA* LINTASMEDIANEWS.COM

Bupati Batu Bara Bapak H. Baharuddin Siagian, SH, M.Si bersama Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Batu Bara Ny. Henny Heridawaty Baharuddin menyambut hangat Kunjungan Tim Supervisi TP PKK Provsu terhadap Desa Percontohan Batu Bara Tahun 2025.

Kegiatan berlangsung di Aula Rumah Dinas Bupati Batu Bara, Kecamatan Sei Suka, Kamis (22/05/2025).

Mengawali sambutannya Bupati Batu Bara selaku Dewan Pembina TP PKK Kabupaten Batu Bara mengucapkan selamat datang kepada Ketua Tim Supervisi TP PKK Sumatera Utara yang diwakili oleh Sekretaris 2 PKK yaitu Ibu Siti Baninah beserta rombongan pada desa percontohan pelaksanaan Tertib Administrasi PKK, Pola Asuh Anak Remaja (PAAR), UP2K PKK, Aku Hatinya PKK dan IVA Test Tahun 2025.

Sementara itu untuk program menyejahterakan pendapatan keluarga Bupati Batu Bara menyarankan kepada ibu-ibu rumah tangga untuk menanam pohon aren di pekarangannya, agar hasil dari pohon aren itu dijadikan gula merah dan dapat dijual.

Kegiatan ini dilakukan di 4 desa yaitu Desa Pematang Panjang Kecamatan Lima Puluh Pesisir sebagai desa percontohan Tertib Administrasi PKK, Desa Sumber Padi Kecamatan Lima Puluh sebagai desa percontohan Pola Asuh Anak Remaja (PAAR), Desa Mekar Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar sebagai desa percontohan UP2K PKK, Desa Mekar Mulio Kecamatan Sei Balai sebagai desa percontohan Aku Hatinya PKK dan UPT Puskesmas Laut Tador sebagai puskesmas percontohan IVA Test.

Gerakan PKK ini bertujuan mewujudkan masyarakat yang sejahtera berimplikasi pada terwujudnya masyarakat yang lebih baik. Program ini adalah salah satu motivasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan di desa.

Hadir dalam kegiatan ini Ketua Tim Supervisi TP PKK Sumatera Utara yang diwakili oleh Sekretaris 2 PKK Ibu Siti Baninah, Wakil Bupati Batu Bara Bapak Syafrizal, Asisten 1 Setdakab Batu Bara Bapak Edwin Aldrin Sitorus, para OPD, Ketua TP PKK Kecamatan, para camat dan para kepala desa se-Kabupaten Batu Bara.

Padang, Lintasmedianews.com

Pelantikan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Ikatan Alumni (Iluni) Pascasarjana Universitas Negeri Padang (UNP) periode 2025–2030 yang berlangsung di UNP Hotel and Convention, Kamis (22/5), menjadi momentum strategis penguatan sinergi alumni dengan almamater. Kegiatan ini dirangkaikan dengan seminar nasional bertema “Kepemimpinan Perempuan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Bangsa”, menghadirkan Wakil Ketua MPR RI, Dr. Lestari Moerdijat, M.M., sebagai narasumber utama.

Dalam sambutannya, Rektor UNP Krismaindata, Ph.D., menyampaikan bahwa keberadaan dan kiprah alumni merupakan bagian penting dari pencapaian institusi pendidikan tinggi. Ia menyoroti pentingnya reputasi alumni dalam menunjang peringkat perguruan tinggi, terutama dalam aspek employing reputation dan community impact.

“Di tengah persaingan global, kekuatan alumni menjadi salah satu indikator utama kemajuan perguruan tinggi. Kampus besar tidak hanya menghasilkan lulusan, tetapi juga tokoh-tokoh perubahan,” ungkapnya.

Ketua DPP Iluni Pascasarjana, Dr. Lisda Hendrajoni, S.E., M.M., Tr., menyampaikan bahwa organisasi alumni memiliki peran vital dalam menjembatani kepentingan akademik dan masyarakat luas. Ia menekankan pentingnya sinergi kolektif lintas bidang untuk menghadirkan kontribusi nyata.

“Kita memiliki alumni dari berbagai latar belakang yang kompeten. Potensi ini harus dirajut dalam kerja-kerja kolaboratif untuk mendukung kampus, komunitas, dan kebijakan publik,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Iluni UNP, Drs. Nadirman, M.M., berharap agar Iluni Pascasarjana menjadi poros yang memperkuat keterlibatan alumni dalam program pembangunan nasional.

“Jangan hanya menjadi penonton. Iluni harus hadir sebagai pelaku perubahan, baik di dunia pendidikan, ekonomi, maupun kebudayaan,” ujarnya.

Acara ini juga menjadi panggung inspirasi melalui seminar nasional yang menghadirkan Dr. Lestari Moerdijat, M.M., dengan tema kepemimpinan perempuan. Dalam paparannya, Lestari menekankan bahwa perempuan memiliki peran besar dalam menggerakkan kesejahteraan bangsa.

“Kita perlu memberi ruang bagi perempuan untuk memimpin, tidak hanya di sektor politik, tetapi juga ekonomi, pendidikan, dan sosial. Ini bukan soal kuota, tapi kualitas dan visi kebangsaan,” ujarnya.

Seminar yang dimoderatori Dr. Nofrion, M.Pd., berlangsung interaktif dan menjadi penutup rangkaian pelantikan DPP Iluni Pascasarjana UNP yang sarat makna dan semangat kontribusi.

*BATU BARA* LINTASMEDIANEWS.COM

Bupati Batu Bara Bapak H. Baharuddin Siagian, SH, M.Si mengatakan untuk menyambut Indonesia Emas maka diperlukan sumber daya manusia yang cerdas dan inovatif, maka dari itu pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan, pelatihan dan pengembangan kemampuan yang efektif.

Hal tersebut disampaikannya pada saat menghadiri kegiatan Rangking 1 SMP se-Kabupaten Batu Bara yang diselenggarakan di Aula Kantor Bupati Batu Bara, Kecamatan Lima Puluh, Rabu (21/05/2025).

Hadir dalam kegiatan ini General Manager Consumer Business Region Sumbagut Bapak Agung Erwan Setyobudi, Ketua MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah) Bapak Dedy Syahputra, Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Sekretaris Dinas Pendidikan, para camat, para kepala sekolah dan para siswa-siswi se-Kabupaten Batu Bara.

Dalam sambutannya Bupati Batu Bara sangat senang dan memberikan apresiasi dengan diadakannya kegiatan ini.

"Karena untuk menyambut Indonesia Emas maka diperlukan sumber daya manusia yang cerdas, inovatif dengan mempunyai keahlian unggul, kemampuan teknologi yang mumpuni untuk menghadapi tantangan era digital, maka dari itu pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan, pelatihan dan pengembangan kemampuan yang efektif," ujarnya.

Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi strategis antara MKKS SMP Batu Bara, Telkomsel dan Pemerintah Kabupaten Batu Bara yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa secara kompetitif dan menyenangkan. 

Selain itu juga membangun semangat kolaborasi dan sportivitas antar siswa SMP se-Kabupaten Batu Bara serta untuk menemukan bibit unggul dalam bidang akademik, mendorong penguatan literasi dan numerik sebagian dari penguatan profil Pelajar Pancasila dengan peserta 180 siswa dan siswi.

Kegiatan diakhiri dengan penyerahan piala dan santunan oleh Bupati Batu Bara kepada siswa-siswi yang berprestasi dan juga pemberian cenderamata kepada PT. Telkomsel Cabang Siantar sebagai penyelenggara.

PADANG, LINTASMEDIANEWS.COM

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) menjajaki kerja sama dengan PT Semen Padang terkait pengelolaan sampah dan rehabilitasi infrastruktur pascabencana. Rencana ini mengemuka saat Bupati Pessel, Hendrajoni, melakukan kunjungan kerja ke pabrik semen pertama di Asia Tenggara tersebut, Kamis (22/5).

Bupati didampingi Sekretaris Daerah Mawardi Roska, sejumlah kepala dinas, para camat, dan staf. Rombongan disambut Direktur Keuangan & Umum PT Semen Padang Oktoweri, bersama jajaran manajemen, antara lain Kepala Departemen Komunikasi & Hukum Perusahaan Iskandar Z. Lubis, Kepala Departemen Perencanaan & Pengendalian Produksi Hendrio Harmel, Kepala Unit Komunikasi & Kesekretariatan Nur Anita Rahmawati, serta perwakilan SIG dan AFR.

Dalam kunjungan itu, rombongan mendapat paparan mengenai sejumlah inovasi berkelanjutan perusahaan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah SEPABLOCK (Bata Interlock Presisi/BIP), produk konstruksi tahan gempa yang dinilai cocok untuk percepatan pemulihan infrastruktur di Pessel pascabanjir besar pada Maret 2024.

“Sebagai anak usaha dari SIG, PT Semen Padang siap berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Kami tidak hanya hadir melalui produk semen berkualitas dan harga kompetitif, tetapi juga melalui inovasi produk turunan, seperti SEPABLOCK atau Bata Interlock Presisi (BIP),” kata Oktoweri.

Ia menjelaskan, SEPABLOCK unggul dalam efisiensi pemasangan, ketahanan terhadap gempa, serta ramah lingkungan. Produk ini telah teruji dan siap dimanfaatkan untuk program rehabilitasi rumah warga terdampak bencana.

Selain sektor konstruksi, Pemkab Pessel juga menunjukkan minat terhadap program pengelolaan sampah digital Nabuang Sarok. Inisiatif ini mendorong partisipasi masyarakat dalam memilah dan menyetorkan sampah rumah tangga melalui aplikasi digital, yang kemudian diolah menjadi bahan bakar alternatif untuk proses produksi semen.

Program ini telah diterapkan di Kota Padang, Kabupaten Solok, dan Kabupaten Agam, serta mendapat dukungan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam penanganan sampah laut.

“Kami melihat ini sebagai solusi konkret, terutama untuk kawasan wisata. Sampah bisa menjadi sumber ekonomi bila dikelola dengan teknologi,” ujar Hendrajoni.

Ia juga menyinggung arahan Presiden Prabowo yang menekankan pentingnya pengelolaan sampah modern dan bernilai ekonomi. “Tidak boleh ada lagi daerah yang tertinggal dalam urusan sampah. Kami siap menindaklanjuti kerja sama ini,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, PT Semen Padang juga memperkenalkan Program Kaliandra, inisiatif energi terbarukan berbasis biomassa. Tanaman Kaliandra ditanam di lahan kritis dan digunakan sebagai bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan. PT Semen Padang nantinya sebagai off taker (pembeli produk) dan dipakai untuk subsitusi bahan bakar batu bara.

Kegiatan ditutup dengan dialog terbuka antara jajaran Pemkab Pessel dan manajemen PT Semen Padang. Kedua belah pihak sepakat melanjutkan pembicaraan teknis dalam bentuk nota kesepahaman (MoU).

Sebagai penutup kunjungan, rombongan meninjau rumah contoh SEPABLOCK di area emplasemen PT Semen Padang untuk melihat langsung struktur dan sistem pemasangan produk tersebut. “Kami berharap sinergi ini menghasilkan program konkret yang bermanfaat bagi masyarakat. PT Semen Padang selalu terbuka untuk kolaborasi lintas sektor, terutama yang berdampak pada lingkungan dan pemberdayaan,” tutup Oktoweri.