SOLOK, LINTASMEDIANEWS.COM

Sebanyak 13 anak di bawah lima tahun (Balita) yang mengalami stunting di Nagari Labuah Panjang, Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok, diwisuda melalui Program Anak Stunting Semen Padang (PASS). 

Wisuda ini berlangsung dalam Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (Rakor TPPS) dengan Mitra Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) dan Faskes Dalam Perluasan Jangkauan Pelayanan KB Tahun 2024 di Gedung Perpustakaan Daerah Kabupaten Solok pada Kamis, 10 Oktober 2024.

Hadir dalam kesempatan itu, Pjs Bupati Solok Ali Akbar, Direktur Bina Akses Pelayanan KB BKKBN Zamhir Setiawan, Kepala Unit CSR PT Semen Padang Ilham Akbar, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKBP3A) Kabupaten Solok Maryeti Marwazi, 13 balita yang diwisuda stunting beserta orang tua dan para hadirin lainnya.

Secara terpisah, Kepala Departemen Komunikasi & Hukum Perusahaan PT Semen Padang Iskandar Z Lubis mengatakan, PT Semen Padang sebagai bagian dari SIG memiliki komitmen yang kuat dalam mendukung program penurunan stunting di Sumatera Barat, termasuk melalui Program Anak Stunting Semen Padang (PASS) yang dilaksanakan di Nagari Labuah Panjang. "Program ini sejalan dengan prinsip kami untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan lingkungan, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan," katanya.

Dia mengatakan, keberhasilan wisuda 13 balita yang terlepas dari stunting ini adalah bukti nyata dari dampak positif yang dapat dicapai melalui kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat setempat. 

Kepala Unit CSR PT Semen Padang Ilham Akbar menambahkan, keberhasilan ini sebagai pencapaian luar biasa, di mana dari 14 anak yang ditangani oleh PASS, 13 di antaranya berhasil terlepas dari stunting. 

"Pendampingan intensif melalui pemberian makanan tambahan sangat berperan dalam keberhasilan ini," ujarnya.

PT Semen Padang, kata Ilham, memilih Nagari Labuah Panjang sebagai lokasi PASS berdasarkan pemetaan sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Solok. Program ini merupakan bagian dari upaya perusahaan dalam mendukung penurunan stunting, sesuai dengan prinsip Triple Bottom Line dan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Pjs Bupati Solok, Ali Akbar, mengapresiasi PT Semen Padang sebagai mitra dalam menangani stunting. Ia menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak dalam memastikan generasi yang sehat dan berkualitas. "Penanganan stunting adalah tanggung jawab bersama," tegasnya.

Maryeti Marwazi, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKBP3A) Kabupaten Solok, menambahkan bahwa berbagai langkah telah diambil untuk mencegah stunting, termasuk peningkatan ekonomi masyarakat dan penyediaan makanan bergizi.

Wali Nagari Labuah Panjang, Marlison, juga menyampaikan terima kasih kepada PT Semen Padang atas kontribusinya dalam penurunan stunting di nagari mereka.

Usai acara, Ilham Akbar mengisi sesi Talk Show yang membahas keterlibatan PT Semen Padang sebagai mitra dalam program ini.

Solok, Lintasmedianews.com

Pemkab Solok Laksanakan Sosialisasi Database Pemanfaatan Sumber Daya Air, Rabu (9/10/2024), bertempat di Ruang Rapat Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Solok, Bagian Sumber Daya Alam (SDA) Sekretariat Daerah Kabupaten Solok.

Adapun peserta sosialisasi diantara nya, Camat Gunung Talang Riswandi Bahaudin, Wali Nagari se-Kecamatan Gunung Talang, Staf Bagian SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Solok. Sosialisasi dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Solok yang diwakili oleh Kepala Bagian SDA Setda Kabupaten Solok, Anthony Saliza S.E., M.Ec.Dev.

Kabag Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Solok, Anthony Saliza dalam kesempatan nya menjelaskan bahwa agenda kegiatan ini adalah sosialisasi terkait inovasi yang diinisiasi oleh Kabag SDA. Inovasi tersebut dinamakan Database Pemanfaatan Sumber Daya Alam, atau disingkat SEMALAM.

Pembuatan inovasi database SEMALAM ini dilakukan dengan berkoordinasi dan berkomunikasi dengan berbagai stakeholders seperti dengan Dinas DLH Kabupaten Solok, Dinas PTSP Naker Kabupaten Solok, Dinas PU, Dinas Pertanian, dan stakeholders lainnya.

Lebih lanjut Anthony menjelaskan, untuk pelaksanaan inovasi SEMALAM ini secara perdana, telah dipilih wilayah Kecamatan Gunung Talang sebagai pilot project. Ia menambahkan bahwa database SEMALAM untuk wilayah Kecamatan Gunung Talang telah disusun.

Pada sosialisasi tersebut, Anthony juga memaparkan bahwa terdapat berbagai data yang dapat diakses pada database SEMALAM tersebut, diantaranya adalah data rekapitulasi pemanfaatan sumber daya alam per wilayah, dan juga per sektor.

Dikatakan Anthony, pada Database tersebut juga dapat dilihat peta sebaran titik-titik pemanfaatan sumber daya alam baik per wilayah maupun per sektor, dan berbagai data lainnya. Diharapkan kedepannya, database ini dapat membantu meningkatkan kinerja Bagian Sumber Daya Alam dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Terakhir, Anthony juga menyampaikan bahwa untuk kedepannya, penyusunan database SEMALAM ini masih akan berlanjut dimana akan disusun juga untuk 13 kecamatan lainnya, dan database SEMALAM ini juga akan dilakukan update secara berkala dengan berbagai stakeholders terkait ( karta)

Solok. Lintasmedianews.com

Pemkab Solok gelar Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) bersama Mitra Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS), Kamis (10/10/2024), di Ruang Rapat Perpusda Kab. Solok. Dan Faskes ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan pelayanan KB untuk percepatan penurunan Stunting di Kabupaten Solok.

Hadir pada kesempatan tersebut, PJS. Bupati Solok Dr. Drs. Akbar Ali, AP, M.Si, Direktur Bina Akses Pelayanan KB BKKBN dr. H. Zamhir Setiawan, M.Epid, Direktur PT. Semen Padang diwakili Kepala Unit CSR Ilham, Para Staf Ahli Bupati, Para Asisten, Kepala DPPKBP3A dr. Maryeti Marwazi, MARS, Kepala OPD, Mitra BAAS yang bekerjasama dengan Pemkab. Solok, Kepala BUMN dan BUMD di Kabupaten Solok, Ketua Organisasi Profesi, Ormas dan Lembaga Kemasyarakatan di Kabupaten Solok,bCamat se-Kabupaten Solok, Kepala Puskesmas se-Kabupaten Solok, Pengelola Pelayanan KB se-Kabupaten Solok

Ketua Pelaksana oleh Kepala DPPKBP3A, dr. Maryeti Marwazi, MARS dalam laporan nya menyampaikan, salah satu kegiatan dalam percepatan penurunan stunting ini adalah “melaksanakan Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang kali ini diadakan bersama Mitra BAAS dan Faskes dalam Perluasan Jangkauan Pelayanan KB untuk Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Solok

Mitra BAAS yang saat ini menjalin kerjasama dengan Kabupaten Solok yakni Baznas Kab. Solok melalui bantuan PMT khusus mulai tahun 2022 sampai sekarang, IIP dan FIIK BUMN Sumatera Barat, PT. Semen Padang bantuan PMT khusus untuk balita stunting yang ada di Nagari Labuah Panjang X koto diatas pada tahun 2023 serta CSR PT. Semen Padang bantuan pengadaan sumber air bersih untuk seluruh penduduk Nagari Labuah Panjang X Koto Diatas pada tahun 2023, PT. PLN Persero UP3 Solok dan KPPN Solok melalui bantuan PMT Khusus pada tahun 2022.

Dikatakan nya, pada tahun ini Kabupaten Solok melalui DPPKBP3A mendapat bantuan alat laparaskopi dari Anggaran DAK Fisik, yang sangat membantu dalam pelayanan KB khususnya untuk meningkatkan pelayanan KB MKJP yaitu teknik bedah untuk MOW (Metode Operasi Wanita).

Dilihat dari trend hasil survei nasional terkait stunting, prevalensi stunting di Kabupaten Solok mengalami penurunan dari 40,1% pada tahun 2021 turun menjadi 24,2 % pada tahun 2022 dan 25,4 % tahun 2023. Keberhasilan ini berkat peran semua OPD terkait yang tergabung dalam TPPS mulai dari tingkat kabupaten sampai ke tingkat nagari, serta peran TIM PAKAR ( dr SpA, SpOG, Ahli Gizi, Psikolog) pada AKS (audit kasus stunting) dan tak kalah penting peran MITRA sebagai BAAS

“Peserta kegiatan ini berjumlah ± 190 orang yang berasal dari perwakilan komponen: TPPS Kab Solok, OPD/Kepala Badan di lingkup Pemerintah Kab. Solok, Camat se-Kabupaten Solok, Tim Pakar AKS, Pengelola Faskes se-Kabupaten Solok, Kepala Puskesmas se-Kabupaten Solok, serta mitra kerja Lainnya,” ungkapnya.

Sementara itu, Pjs Bupati Solok, Akbar Ali dalam kesempatan nya menyampaikan ucapan terimakasih dan apresiasi kepada TPPS Kab. Solok, Mitra serta seluruh pihak terkait yang telah berpartisipasi dan berkolaborasi dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Solok.

Kerja kolaborasi merupakan kunci utama, karena intervensi percepatan penurunan stunting merupakan program/kegiatan di Kabupaten Solok dan sesuai dengan tupoksinya masing-masing bahkan hingga di tingkat nagari, dengan demikian Intervensi yang sifatnya multi govemment level tidak mungkin terlaksana dengan baik tanpa adanya kolaborasi.

Jika Pemerintah bisa menyediakan progam, data dan akses serta masyarakatnya memiliki kesadaran untuk mendukung seluruh program yang dijalankan ditambah dengan sumber daya yang dimiliki oleh Badan Usaha dan Korporasi yang ada, maka yakinlah penanganan Stunting di Kabupaten Solok bukanlah hal yang sulit, dan bahkan hal ini juga bisa kita terapkan untuk penanganan permasalah lainnya yang ada di Kabupaten Solok.

“Saya meminta agar Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat kabupaten, kecamatan sampai tingkat nagari, agar dapat memetakan kembali semua program, kegiatan dan anggaran yang terkait percepatan penurunan stunting,” ucapnya.

Pemetaan ini penting untuk mengetahui program apa saja yang masih berjalan, program apa saja yang cakupannya belum merata, dan program apa saja yang sudah terhenti.

Berbagai program yang terkait dengan penurunan stunting selama ini sudah dijalankan pemerintah daerah sesuai tugas dan kewenangannya. Akan tetapi, yang menjadi tantangan adalah bagaimana memastikan bahwa seluruh program dan alokasi anggarannya dapat secara konvergen sampai dan diterima oleh keluarga sasaran.

Dalam ajaran Agama Islam, kita diamanatkan untuk tidak mewariskan generasi yang lemah atau dzurriyatan dhia’fan. Generasi yang lemah ini bukan hanya lemah dari sisi pemahaman agama, tetapi juga dari sisi kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Dengan demikian masalah penanggulangan stunting adalah tuntunan agama yang sesuai dengan Syariah dalam rangka pencegahan terjadinya generasi yang lemah.

“Oleh karena itu, saya menekankan kembali bahwa stunting ini harus kita cegah secara bersama-sama,” tutup Akbar Ali.

Selanjutnya dilakukan wisuda sekaligus penyerahan sertifikat bebas stunting (14 anak stunting Nagari Labuah Panjang Kec. X Koto di Atas) yang mendapatkan program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) dari PT. Semen Padang.

Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi Teknis serta pemaparan dari Mitra BAAS Kabupaten Solok (karta)

Pasbar Lintasmedianews.com

Puskesmas Paraman Ampalu, Kecamatan Gunung Tuleh terapkan Integrasi Layanan Primer (ILP) kepada para Pasien yang hendak berobat  ,dimana selama ini pelayanannya masih biasa atau bersifat manual,tapi dengan adanya kemajuan dan perkembanganTeknologi tentunya kita akan berusaha lebih maksimal dalam rangka memudahkan kerja dan deteksi penyakit yang diderita para pasien oleh petugas kesehatan dan dokter .Peningkatan  tranpormasi layanan ke arah yang lebih baik ini tentunya akan menguntungkan dari segi pelayanan ,karena semua poli yang ada , baik Poli Umum, Poli Gigi,Poli Gizi,Poli Kebidanan ,Poli Anak serta Poli Paru sudah tertata rapi ungkap Hayatul Humaini S.Kep selaku Kapus kepada Media ini ,Kamis 10/10 di ruang kerjanya Jln Berok ,Jorong Paraman Selatan.

Ia lebih jauh mengatakan dengan adanya penggunaan bebera peralatan Komputer yang dibuat akan lebih sempurna ,cukup membawa persyaratan KTP dan KK ,karena selama ini pelayanan hanya tertumpu pada satu bagian ,tapi dengan adanya perubahan ini jelas akan mudah, apalagi sudah ada pembagiannya atau kelaster misalnya bagi Pasien yang berumur dari 0-15 tahun  masuk pada kelaster 2,sedangkan bagi pasien yang berusia 15- lansia termasuk pada kelaster  ke 3.

Hayatul jugamengatakan yang tak kalah pentingnya dengan keadaan Puskesmas yang dipimpinnya ini dengan harapan adanya penambahan  tenaga dokter yang dikeluhkan para pasien dan masyarakat menimal ada 3 orang untuk Puskesmas Rawatan tipe seperti ini, ternyata hanya ada1 orang tenaga ,seharusnya  merata, sementara Puskesmas yang tidak memiliki Perawatan ternyata lebih ,tentunya para petugas merasa kewalahan yang kadang kurang memahami dan pengalaman ,sebentar saja sudah dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah dan Yarsi Simpang Empat,apalagi dengan banyaknya jumlah pasien yang datang setiap harinya ,bahkan  hampir 12 ribu pemakai BPJS di Empat Nagari bagian Utara paling ujung ini ,dimana setiap harinya harus dilayani mulai dari jam 7.30-14.00 ungkap mantan Pegawai Puskesmas Muara Kiawai dan Pj.Wali Nagari Air Haji Ini dengan nada seraya berharap kepada pihak yang berkompeten dapat mengabulkannya. .(parsela)

Bukittinggi, Lintasmedianews.com

Untuk memastikan seluruh petugas di disdukcapil melayani masyarakat dengan mudah, cepat dan gratis, Pjs Wali Kota Bukittinggi  meninjau langsung pelayanan di Kantor Disdukcapil Rabu ( 9/10). 

Kunjungan tersebut, sekaligus memantau perkembangan program rekam KTP-el bagi pemula dan penambahan hari layanan Dukcapil. Diketahui sejak awal menjabat sebagai Pjs Wali Kota, Hani Syopiar Rustam meminta layanan dukcapil dibuka hingga hari Sabtu dan menargetkan penuntasan rekam KTP-el bagi pemula untuk mendukung Pemilukada 2024. 

Program layanan hari Sabtu ternyata mendapat respon positif yang ditunjukkan dari masyarakat yang datang ke Disdukcapil pada hari Sabtu terus meningkat. Upaya Pemko Bukittinggi untuk meningkatkan layanan pada masyarakat itu mulai menampakkan hasil. 

Data 10 hari terakhir, terdapat 308 warga melakukan rekam data KTP -el pemula. Sebanyak 294 warga merupakan pelajar yang sekolah di Bukittinggi dan 14 warga, pelajar dari sekolah luar Bukittinggi. 

"Alhamdulillah Ini sudah berjalan baik. Program pelayanan dukcapil maksimal 1 jam juga sudah berjalan dengan baik. Layanan yang dilakukan dengan maksimal pasti akan membahagiakan masyarakat. Namun demikian ada beberapa sarpras penunjang pelayanan, seperti UPS, perlu segera diperbaharui agar tidak mengganggu kinerja layanan Disdukcapil,” ujar Hani.  

Pada kesempatan tersebut Pjs. Wali Kota juga mengingatkan para petugas agar mengarahkan setiap warga yang berurusan ke Disdukcapil untuk juga melakukan Aktivasi IKD (Indentitas Kependudukan Digital) atau KTP Digital. Menurutnya, ke depan semua layanan publik di Indonesia akan dapat diakses secara digital. (Sandra)

Padang pariaman, Lintasmedianews.com

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) adalah salah satu pilar penting dalam demokrasi. Proses ini memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih pemimpin daerah yang akan mengarahkan kebijakan pembangunan dan pelayanan publik. 

Namun, belakangan ini, Pilkada sering diwarnai oleh berbagai bentuk kampanye negatif (negative campaign) yang dapat merusak esensi demokrasi itu sendiri. Pilkada santun tanpa negative campaign perlu diperjuangkan untuk membangun demokrasi yang sehat, bermartabat, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Pilkada serentak pada tanggal 27 November 2024 akan digelar di 545 daerah di Indonesia, yang meliputi 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Di dalam pemilihan ini, terdapat 1.467 pasangan calon yang mencakup tingkat Gubernur, Bupati, dan Wali kota. Dari jumlah tersebut, 100 pasangan calon berkompetisi untuk jabatan Gubernur, 1.095 untuk Bupati, dan 272 untuk Wali kota. Selain itu, ada juga 48 calon tunggal serta 51 pasangan calon yang maju melalui jalur independen.

Apa Itu Negative Campaign?

Negative campaign adalah strategi kampanye yang bertujuan untuk menjatuhkan lawan politik melalui serangan personal, penyebaran informasi yang menyesatkan, dan bahkan fitnah. Serangan ini biasanya berfokus pada kelemahan atau kesalahan masa lalu kandidat lawan daripada mempromosikan ide atau program kerja yang dimiliki kandidat yang berkampanye.

Meskipun negative campaign sering dianggap efektif dalam merusak citra lawan, dampaknya sangat destruktif terhadap demokrasi dan moralitas politik. Pilkada seharusnya menjadi ajang bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang visi, misi, dan program kerja dari para calon pemimpin, bukan sekadar ajang untuk menciptakan permusuhan dan memecah belah masyarakat.

Berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, terutama dalam Undang-Undang Pemilu dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang kampanye negatif dalam Pilkada. Beberapa aturan dan pasal terkait antara lain:

Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada : Pasal 69 huruf b dan c:

Pasal ini melarang pasangan calon atau tim kampanye untuk menghina seseorang, agama, suku, ras, atau golongan tertentu. Kampanye yang berisi fitnah dan menyebarkan kebencian dilarang karena dapat memicu konflik dan merusak persatuan.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu : Pasal 280 ayat (1):

Kampanye dilarang berisi penghinaan, fitnah, dan menyebarkan informasi palsu atau yang menyesatkan. Pelanggaran aturan ini bisa berakibat pada diskualifikasi kandidat atau sanksi lainnya.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Umum : Pasal 57 ayat (1) :

Dalam kampenye dilarang : 

b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota, calon wakil walikota, dan/atau partai politik; 

c. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

Bawaslu memiliki kewenangan untuk menindak segala bentuk kampanye yang mengandung unsur negatif, seperti fitnah, ujaran kebencian, dan kampanye hitam yang melanggar norma hukum dan etika.

Jika ditemukan pelanggaran atas aturan ini, Bawaslu dan KPU dapat menjatuhkan sanksi, termasuk peringatan, pembatalan calon, atau proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. 

Mengapa Pilkada Santun Tanpa Negative Campaign Penting?

Membangun Demokrasi yang Sehat

Demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang memberikan ruang bagi setiap kandidat untuk menyampaikan gagasan, visi, dan misi yang membangun. Negative campaign merusak suasana demokratis dengan menutupi gagasan-gagasan positif yang seharusnya menjadi pusat perhatian pemilih. Dengan mengedepankan kampanye positif, masyarakat dapat memilih berdasarkan kualitas kandidat, bukan hanya dari persepsi negatif yang diciptakan oleh kampanye hitam.

Menghindari Politisasi SARA

Negative campaign sering kali berbahaya karena bisa memanfaatkan isu-isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) untuk memprovokasi masyarakat. Kampanye semacam ini tidak hanya menodai proses demokrasi, tetapi juga merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Pilkada santun menghindari penggunaan isu-isu yang bisa memecah belah dan berfokus pada agenda-agenda nyata yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Menciptakan Pemimpin Berkualitas Pilkada yang penuh dengan kampanye negatif sering kali lebih mengutamakan popularitas instan daripada kualitas calon. Dalam proses yang bersih dan santun, kandidat dipaksa untuk mengandalkan program kerja yang konkret dan inovatif sebagai alat utama untuk menarik simpati masyarakat. 

Hal ini akan mendorong lahirnya pemimpin yang berkualitas dan benar-benar siap bekerja untuk kepentingan rakyat.

Mengedukasi Pemilih

Pilkada adalah kesempatan untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Dengan kampanye yang santun dan penuh gagasan, pemilih dapat belajar untuk mengenali kandidat yang memiliki visi dan program terbaik untuk mereka. Sebaliknya, kampanye negatif hanya memberikan pendidikan politik yang salah, di mana masyarakat diajarkan untuk lebih memprioritaskan citra buruk lawan daripada ide-ide konstruktif.

Membentuk Iklim Politik yang Damai

Pilkada yang penuh dengan serangan negatif dan fitnah sering kali memanaskan suasana politik. Hal ini bisa berdampak pada ketegangan di masyarakat, terutama di antara pendukung masing-masing calon. Dengan mengedepankan Pilkada santun, setiap kandidat dan pendukungnya akan belajar untuk berkompetisi secara sehat, tanpa harus saling menjatuhkan.

Langkah-Langkah Menuju Pilkada Santun

Komitmen Kandidat untuk Kampanye Positif

Para kandidat harus menegaskan komitmennya untuk menjalankan kampanye yang fokus pada visi, misi, dan program kerja, serta menghindari segala bentuk serangan personal atau kampanye hitam.

Peran Media dalam Menjaga Etika Kampanye

Media massa dan media sosial harus berperan aktif dalam menyaring informasi yang disebarkan kepada publik. Penyebaran berita bohong (hoax) atau konten yang berisi fitnah harus dihindari. Media juga dapat mendorong perdebatan dan diskusi yang berfokus pada isu-isu kebijakan daripada sensasi politik.

Pengawasan oleh Lembaga Penyelenggara Pemilu

KPU dan Bawaslu harus berperan tegas dalam menindak kampanye negatif dan memberikan sanksi yang berat kepada pihak yang melanggar. Selain itu, mereka juga harus mendorong debat publik yang konstruktif di mana kandidat bisa memaparkan ide-ide mereka secara jelas.

Partisipasi Masyarakat dalam Mengawal Pilkada

Masyarakat perlu proaktif dalam menolak kampanye negatif dan fitnah. Pemilih yang cerdas akan memilih kandidat berdasarkan kualitas dan program kerja, bukan berdasarkan isu-isu yang memecah belah. Gerakan masyarakat untuk Pilkada damai dan santun perlu diperkuat melalui berbagai kanal, baik di dunia nyata maupun di media sosial. 

Pilkada santun tanpa negative campaign adalah cermin dari masyarakat yang dewasa dalam berdemokrasi. Dengan menghindari serangan negatif, fitnah, dan politisasi isu-isu sensitif, kita dapat menciptakan proses pemilihan yang sehat, damai, dan berfokus pada kualitas kandidat. Pada akhirnya, Pilkada yang bersih dan bermartabat akan melahirkan pemimpin yang benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat serta menjaga persatuan bangsa. hms/Ln

Solok. Lintasmedianews.com

Puskesmas Jua Gaek mengikuti zoom meeting penilaian Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi bersama Evaluator dari Kementerian PANRB Republik Indonesia, Rabu 09/10/2024 di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kab Solok.

Terlihat hadir Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Adriani Djaafar, Inspektur Pembantu Urusan Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Investigasi Hafizol Gafur, SE.CRMO,  Kepala Puskesmas Jua Gaek Silvia Febrina SKM beserta jajaran staf Puskesmas Jua Gaek.

Tim Evaluator dari Kementrian yakni bpk. Adi dan ibu chafidloh mufidah

Pada awal wawancara dilaksanakan pemaparan materi oleh Kepala Puskesmas terkait indikator indikator penilaian Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dihadapan evaluator Kemenpan-RB. Setelah pemaparan dilakukan diskusi dan tanya jawab oleh evaluator kepada Kepala Puskesmas beserta jajaran.

Di akhir kegiatan, Kepala puskesmas Jua Gaek berharap Puskesmas Jua Gaek menjadi unit kerja (Puskesmas) pertama di Sumatera Barat, yang memperoleh predikat ZI WBK/ WBBM atau instansi yang memiliki Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.(karta)

Pekanbaru, Lintasmedianews.com

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dan BPJS Ketenagakerjaan wilayah Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau menandatangani nota kesepakatan terkait sinergi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Kegiatan berlangsung 7 hingga 8 Oktober 2024 di Hotel The Premiere, Pekanbaru.

Penandatanganan nota kesepakatan dilakukan oleh Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sumbar, Riau, dan Kepri, Eko Yulianda, dan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pasaman Barat, Risnawanto, didampingi Sekretaris Daerah Pasbar Hendra Putra, Asisten 1 Setia Bakti, Asisten 3 Raf'an, Staf Ahli Armi Ningdel, para kepala OPD, dan stakeholder terkait.

Nota kesepakatan ini bertujuan sebagai pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan serta memberikan perlindungan dasar bagi seluruh tenaga kerja di Pasaman Barat, baik penerima upah, bukan penerima upah, pekerja jasa konstruksi, maupun pekerja migran Indonesia.

Kesepakatan ini mencakup penyusunan regulasi, peningkatan dan perluasan kepesertaan, serta peningkatan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi bersama perangkat daerah terkait. Kesepakatan ini berlaku selama lima tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua pihak. Pelaksanaan teknis operasional dari kesepakatan ini akan dituangkan dalam rencana kerja yang dapat ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama lebih lanjut.

Plt. Bupati Pasaman Barat, Risnawanto, menegaskan bahwa Pemerintah Daerah Pasaman Barat siap bersinergi untuk mendukung kampanye pentingnya BPJS Ketenagakerjaan di Pasaman Barat.

“Insya Allah, Pemda Pasaman Barat siap mendukung. Kami berharap tidak hanya dana dari APBD yang digunakan, tetapi juga dana nagari. Dengan 90 nagari, 320 jorong, dan 450 Badan Musyawarah Nagari (BAMUS), kami berharap mereka dapat ikut serta dalam program Jamsostek,” ujar Risnawanto dalam sambutannya.

Risnawanto juga menyampaikan bahwa sektor pertanian yang memiliki 1.830 kelompok tani, di mana 75% di antaranya merupakan kelompok tani aktif, diharapkan dapat menjadi peserta Jamsostek. Demikian pula dengan sektor perkebunan, perdagangan, dan usaha-usaha pribadi lainnya seperti swalayan dan kedai-kedai yang ada di Pasaman Barat.

Selain itu, Risnawanto juga mengajak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk menjadi agen dalam mengampanyekan pentingnya BPJS Ketenagakerjaan agar para pekerja terlindungi selama bekerja hingga kembali ke rumah.

“Dengan kerja sama yang baik, Insya Allah target peningkatan kepesertaan BPJS akan tercapai,” tambahnya.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sumbar, Riau, dan Kepri, Eko Yulianda, menekankan pentingnya perlindungan bagi tenaga kerja melalui program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

“Dengan mengikuti Jamsostek, pekerja akan merasa aman dan terlindungi dari risiko kecelakaan kerja. Iuran yang dibayarkan pun sangat terjangkau, hanya Rp16.800 per bulan. Kami juga mengajak masyarakat yang mampu untuk memberikan sedekah amal dalam bentuk melindungi pekerja informal seperti asisten rumah tangga, marbot, atau pekerja kebun,” jelas Eko.

Saat ini, baru 24% pekerja di Pasaman Barat yang terlindungi oleh Jamsostek, sementara 76% lainnya masih belum terlindungi. Eko berharap pemerintah daerah turut mendukung kampanye ini agar lebih banyak pekerja yang terlindungi.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Pasaman Barat, Ana Rizqi Toyyibah, juga menegaskan perbedaan layanan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

“Jika pekerja mengalami kecelakaan kerja dan hanya menggunakan BPJS Kesehatan, mereka hanya bisa mendapatkan perawatan. Namun, dengan BPJS Ketenagakerjaan, selain perawatan, pekerja juga akan mendapatkan santunan selama tidak bisa bekerja akibat kecelakaan kerja,” ungkap Ana.

Di akhir kegiatan, dilakukan penyerahan penghargaan dari BPJS Ketenagakerjaan Sumbar, Riau, dan Kepri kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat atas dukungan dan kontribusi dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan untuk pencapaian Universal Labour Coverage.

Turut hadir Kepala Dinas Kesehatan Hajran Huda, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Agusli, Kepala Dinas Perikanan Zulfi Agus, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Dodi San Ismail, Kepala Dinas Kominfo Armen, Kepala BKAD Maiboni, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMN) Defi Irawan, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Azhar, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Winardi, dan stakeholder terkait lainnya.

PADANG, LINTASMEDIANEWS.COM

PT Semen Padang menunjukkan komitmennya terhadap keselamatan pekerja dengan meluncurkan Emergency Response Team (ERT) PT Semen Padang di Kawasan Pabrik Indarung VI pada Selasa, 8 Oktober 2024. 

Hadir dalam kesempatan itu, Direktur Operasi PT Semen Padang Pri Gustari Akbar, Kepala Unit Safety, Health, and Environment (SHE) PT Semen Padang Asrining Sari, Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 1 Sumbar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumbar, Mistar, Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang Robert Chandra, Kasi Sumber Daya Kantor SAR Padang Riza Fahlevi, Kasi Damkar Kota Padang Roni Putra dan Staf Pimpinan PT Semen Padang

Sebelum diluncurkan, ERT PT Semen Padang melakukan simulasi penyelamatan dalam kondisi darurat akibat bencama gempa di pabrik, yang mencakup skenario penanganan kebakaran dan evakuasi korban cedera akibat gempa. 

Direktur Operasi PT Semen Padang Pri Gustari Akbar mengatakan, PT Semen Padang telah berkomitmen untuk menjaga dan meningkatkan kualitas Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk seluruh orang yang berada di lingkungan PT Semen Padang.

Sebagai wujud dari komitmen itu, PT Semen Padang meluncurkan ERT PT Semen Padang yang berada di bawah pengelolaan Unit SHE PT Semen Padang.

“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan Emergency Response Team PT Semen Padang resmi dibentuk,” kata Pri, yang disambut tepuk tangan hadirin.

Pri berharap ERT dapat memberikan respon cepat dan tepat saat terjadi kecelakaan atau bencana, serta mencegah kerugian lebih besar.

Kepala Unit SHE PT Semen Padang Asrining Sari menjelaskan, bahwa ERT PT Semen Padang dibentuk untuk kesiapan menghadapi kondisi darurat, di luar petugas tanggap darurat yang sudah ada. 

"Sehingga apabila terjadi kondisi darurat yang tentu saja tidak diharapkan itu akan terjadi, kita harus siap untuk menangani kondisi darurat tersebut agar penanganan itu menjadi lebih tepat dan cepat baik untuk korban maupun aset-aset yang ada di PT Semen Padang," ujarnya.

Asrining Sari melanjutkan, sebelum diresmikan hari ini, ERT PT Semen Padang telah melakukan persiapan sejak Agustus 2024. Seluruh anggota ERT PT Semen Padang telah melalui seleksi dan dibekali dengan berbagai pelatihan, seperti structural fire fighting, high angle rescue dan medical first responder.

"Kami berharap kegiatan ini bisa terus meningkatkan implementasi keselamatan dan kesehatan kerja di PT Semen Padang. Dan, perbaikan terus menerus sehingga siapapun yang berada di PT Semen Padang ini akan aman sehat dan selamat," kata dia.

Asrining Sari menyebutkan, tadi telah disaksikan secara bersama-sama, kegiatan Simulasi Tanggap Darurat oleh ERT PT Semen Padang yang juga melibatkan Tim Pemadam Kebakaran serat Tim Pengamanan PT Semen Padang.

Menurutnya, kegiatan simulasi ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan, yang bertujuan untuk menjadi bagian agar melatih kesiapan tim dalam menghadapi kondisi darurat akibat bencana sebagaimana lokasi kita ini adalah lokasi yang rawan gempa.

"Kemudian juga menghadapi kejadian darurat akibat resiko kerja, karena resiko kerja di PT Semen Padang ini sangat bervariasi tingkatnya," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Sumbar yang diwakili oleh Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 1 Sumbar, Dinas Ketenenagakerjaan dan Transmigrasi Sumbar Mistar mengatakan, peluncuran ERT PT Semen Padang ini sesuai Undang-undang nomor 1 tahun 1970 dalam hal keselamatan kerja.

“Kami sangat bangga sekali dengan adanya tim ini, semoga dengan pembentukan tim ini, bisa meminimalisir kecelakaan kerja di PT Semen Padang,” ujarnya.

Senada dengan Mistar, Kepala Kantor SAR Padang yang diwakili oleh Kasi Sumber Daya Kantor SAR Padang Riza Fahlevi juga menyambut baik atas peluncuran ERT PT Semen Padang ini.

Ia juga menyampaikan, bahwa perkembang ERT PT Semen Padang di Sumbar saat ini secara kompetensi sudah jauh meningkat dari sebelum-sebelumnya.

“Harapan dari kami ERT PT Semen Padang kedepannya bisa meningkatkan keselamatan kepada karyawan-karyawan di internal. Dan, di eksternal bisa memberikan keselamatan kepada masyarakat,” katanya.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang yang  diwakili oleh Kasi Damkar Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang Roni Saputra mengatakan, pihaknya juga menyambut baik atas diluncurkannya ERT PT Semen Padang.

“Tadi kita lihat ada juga simulasi pemadam kebakaran, diharapkan Damkar PT Semen Padang menjadi yang bisa melaksanakan pemadaman secara mandiri. Dalam simulasi ini kami lihat respon tim sangat bagus dan cepat, ke depan agar lebih ditingkatkan kemampuannya,” kata dia.

Padang Pariaman Kayu Tanam, Lintasmedianews.com

Di Nagari Guguak Kayu Tanam, Tali Polysiline warna kuning milik Kepolisian terbentang sepanjang jalan Nagari Guguak tempat Rekontruksi akan dilaksanakan reka ulang pembunuhan Nia Komala Sari berlangsung, 

Nasib tragis bagi Nia menghembuskan nafasnya di tangan Indra Septiarman (is) yang dibunuh sangat kejam oleh Is. 

Rekontruksi pembunuh terhadap NKS dilaksanakan pada Senin (07/10) dengan titik kumpul di halam kantor camat Kayu Tanam. Dalam hal ini polisi menurunkan 700 lebih personilnya, 

Selanjutnya si jelaskan oleh Polres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisol Amir, bahwa untuk rekontruksi ini ada 8 titik yang akan dijadikan panduan rekontruksi yang akan di peragkan, dan perkiraan akan berlansung 3-4 jam, dan menurunkan 700 lebih personil guna pengaman lebih lanjut jelasnya. 

Di jelaskan oleh Kasi Humas Polres Padang Pariaman, AKP Desril Koto dilapangan saat itu, menyampaikan personel yang diturunkan terdiri dari kepolisian, TNI, Kejaksaan, dan Sat Pol PP, dengan rekontruksi ini akan diketahui peran dan cara pelaku melakukan pembunuhan tersebut. 

Saat rekontruksi dilapangan dihadiri oleh Dirreskrimmum Polda Sumbar Kombes Polisi Andry Kurniawan, Polres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisol Amir, Kajari Pariaman Bagus Priyogo beserta tim penuntut umum, dan dari Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman oleh Sekda Rudi Repenalsi Rilis. 

Dalam hal ini Kapolres AKBP Ahmad Faisol Amir menyampaikan, rekontruksi ini digelar untuk reka ulang pembunuhan yang dilakukan, mulai dari awal tersangka membuntuti  korban, kami reka ulang kejadian, mulai dari awal tersangka membeli goreng, melakukan pemerkosaan, membunuh sampai menguburkan ujar Kapolres di lokasi. 

Selanjutnya nya memperagakan bagaimana tersangka membuntuti, menyeret NKS dalam adegan rekontruksi, tersangka membekap mulut korban dari belakang, tersangka menyeret korban kedalam semak, lalu mengikat dengan tali rafia, yang mana tali rafia disiapkan tersangka untuk mengikat pergelangan tangan korban.

Selain mengikat tangan korban, tersangka juga mencekik leher korban dan melilitkan tali keleher korban dan mengencangkannya, lebih kurang selama 15 menit, dengan menggunakan tali yang sama, sehingga korban tidak sadarkan diri, tersangka mulai menyeret korban meniti tanjakan menuju hutan, dan melaksanakan aksi bejat nya. 

Di lokasi rekontruksi semula ada 66 adegan yang menjadi 79 adegan, hal ini terjadi ada beberapa perlakuan tersangka yang harus diulang secara mendetail. Adegan tersebut dilakukan di 8 titik lokasi pada saat rekontruksi tersebut. 

Dari hasil rekontruksi tersebut, Kapolres mengungkapkan bahwa terlihat perbuatan apa yang dilakukan tersangka sejauh ini, dan menetapkan pasal yang disangkakan kepada IS, adalah pasal 338/351 ayat (3) dan pasal 285 KUHP pidana, maksimal15 tahun penjara ujar Kapolres. 

Begitu juga anggota DPR RI H Arizal Azis menaruh perhatian yang sama, supaya pelaku dihukum dengan hukuman yang berat dan setimpal, agar keluarga korban mendapatkan keadilan, dan saya sudah sampaikan ini kepada Kapolres sertabtim penyidik agar pekaku dihukum seberat-beratnya. 

Selama proses rekontruksi berlangsung, emosi masyarakat banyak pun bisa terkendali, serta ikut menyaksikan proses tersebut dengan aman dan lancar. 

Dan tersangka tersebut adalah residivis yang telah berulang kali keluar masuk penjara. Rekontruksi kasus pembunuhan NKS berakhir mehelang jam 02 wib. (Len)