Latest Post

50Kota Aceh Advertorial DPRD Kab. Banyuasin Advertorial DPRD Lahat Advertorial HUT ke-153 Kabupaten Lahat Advertorial Meranti Advertorial Pemkab Lahat Advertorial Pemkab Musi Rawas Advertorial Pemko Lubuklinggau Advertorial Pemko Pagar Alam Agam Alahan panjang AROSUKA Bali Balikpapan Bank Nagari Bantaeng Batam Batang anai Bateang Batu bara Batusangkar BAWASLU SUMBAR Bekasi Bengkalis BENGKULU BI Sumbar Bogor Bukit pamewa Bukittinggi Cilegon Deli serdang Depok Dewan Pers Dharmasraya DPR RI DPRD Bengkalis DPRD Dharmasraya DPRD Kepulauan Meranti DPRD Kota Padang DPRD OKI DPRD Padang DPRD Padang Panjang DPRD Pessel DPRD RI DPRD Solok DPRD SUMBAR Dumai Enam lingkung FJPI Sumbar Hanura Sumbar HPN 2022 Jabar Jakarta Jambi Jawa Barat Jeneponto Kab.Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Lahat Kabupaten Solok KADIN SUMBAR kambang Karimun Kayu Agung Kayu tanam Kepulauan Meranti Kepulaun Mentawai Kota Padaang Kota Padang Kota Pagar Alam Kota Pariaman Kota Solok Kotapariaman KPU KPU Sumbar Kuala lumpur Labuhanbatu Lahat Lampung Lampung Timur lanud Sut Lanud Sud Lanud Sultan Sahrir Lanud Sultan Syahrir Lanud Sultan Syahrir Padang Lanud Sultan Syarir Lanud Sur lanud Sut Limapuluh Kota Liputan Lubuk alung Lubuk basuk Lubuk Linggau Magelang Malalak Medan Mentawai Meranti Merbau Minahasa utara Miranti Muara enim Muba Banyuasin Muratara Musi Rawas Nagari Lurah Ampalu Nasdem Sumbar Nasional Ogan Ilir Ogan Komering Ilir (OKI) OKI Ombilin Opini Padang Padang Panjang Padang Pariaman Padangpanjang Pagaralam Pagaruyung Painan Palangkaraya Palembang Pariaman Parik malintang Parit malintang PARIWARA Pariwara DPRD Padang Panjang Pariwara Pemkab Solok PARIWARA PT Semen Padang Pasaman Pasaman - Pasaman Barat Pasaman Barat Pasbar Pauh kamba Payakumbuh PDAM Padang Panjang Pekanbaru Pemkab Bengkalis Pemkab Lahat Pemkab Solok Pemko Padang Pemko Sawahlunto Pemko Solok Pemprov Sumbar Pemrov Sumbar Penas XVI KTNA Pertamina Pesisir Pesisir Selatan Pessel PJKIP Kota Padang PLN PMI Sumbar Polda Bali Polda Sumbar Polri Provinsi Bengkulu PT.ITA PT.Semen Padang Purwokerto PWI PWI Sumbar Rangsang Redaksi Redaksi 2 Riau samarinda Samosir Sawahlunto Selat panjang Semarang Semen Padang Semen Padang.. Serang Sicincin Sijunjung Sikucua Silungkang Simpang empat SMSI Solok Solok kota Solok Selatan Sulawesi selatan Sumatera Barat Sumbar Sumsel Sumut sungai sarik Surabaya TANAH DATAR Tanahdatar Tangerang TSR III Pemkab Dharmasraya Tua Pejat Tulisan walikota solok


Oleh: Kadis Kominfo Padang Pariaman Zahirman,S.Sos.MM

Di era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, transformasi digital telah menjadi kunci utama dalam mendorong kemajuan desa di Indonesia. Dengan memanfaatkan potensi teknologi digital, desa-desa di seluruh negeri dapat mengoptimalkan sumber daya di berbagai bidang.

Untuk meningkatkan akses terhadap layanan publik, serta memperluas peluang ekonomi bagi masyarakat pedesaan. Salah satu aspek utama dari transformasi digital di desa-desa Indonesia, ialah penerapan teknologi pertanian cerdas yang berbasis digitalisasi mampu menembus disegala lini.

Melalui penggunaan sensor IoT, drone, dan analisis data, petani dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam bertani. Hal ini tidak hanya mendukung ketahanan pangan, tetapi juga membantu mengurangi kesenjangan ekonomi antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

Selain itu, sektor kesehatan juga turut merasakan manfaat dari transformasi digital. layanan telemedicine, sistem pemantauan pasien jarak jauh, dan klinik kesehatan bergerak telah memungkinkan akses terhadap pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat pedesaan, yang sebelumnya sulit dijangkau.

Pendidikan juga menjadi fokus utama dalam upaya transformasi digital di desa-desa. Dengan adanya platform pembelajaran online, perpustakaan digital, dan alat interaktif, akses terhadap pendidikan berkualitas dapat diperluas ke wilayah pedesaan, membantu mengurangi kesenjangan pendidikan antara perkotaan dan pedesaan.

Selain sektor pertanian, kesehatan, dan pendidikan, penerapan e-Governance juga menjadi kunci dalam memperkuat pemerintahan di tingkat desa. Penggunaan teknologi digital dalam proses administrasi publik, layanan warga online, dan partisipasi dalam penganggaran publik dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi pemerintahan desa.

Tak kalah pentingnya adalah pemberdayaan kewirausahaan di desa melalui pemanfaatan platform e-commerce dan akses keuangan digital. Hal ini dapat membantu memperluas pasar bagi para pelaku usaha lokal serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah pedesaan.

Namun, untuk mewujudkan transformasi digital menuju desa maju, infrastruktur konektivitas juga menjadi hal yang sangat penting. Peningkatan akses internet broadband dan jaringan telekomunikasi di pedesaan akan membuka pintu bagi penerapan berbagai inisiatif transformasi digital.

Selain itu, upaya peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan dan pendidikan digital juga perlu diperhatikan. Dengan memberdayakan masyarakat desa dengan keterampilan dan pengetahuan digital, mereka dapat aktif berpartisipasi dalam proses transformasi digital yang sedang berlangsung.

Dengan adanya upaya transformasi digital menuju desa maju di Indonesia, diharapkan bahwa kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan dapat tereduksi, serta masyarakat desa dapat merasakan manfaat nyata dari kemajuan teknologi. Melalui kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, Indonesia dapat mempercepat proses transformasi digital demi mewujudkan desa-desa yang lebih maju, inklusif, dan berkelanjutan.

Saat ini, digitalisasi desa di Indonesia sedang mengalami perkembangan yang signifikan. Pemerintah Indonesia telah menginisiasi berbagai program untuk mendorong digitalisasi desa, termasuk penyediaan akses internet di desa, pelatihan teknologi bagi masyarakat desa, serta pengembangan aplikasi pelayanan publik untuk memudahkan akses masyarakat desa terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan administrasi pemerintahan.

Selain itu, sektor swasta juga turut berperan dalam mendukung digitalisasi desa dengan memberikan investasi dan teknologi yang diperlukan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, memperluas akses terhadap informasi dan layanan, serta memajukan perekonomian lokal.

Kemudian, perkembangan e-commerce dan layanan digital juga telah mulai merambah ke desa-desa di Indonesia, membuka peluang baru bagi pemberdayaan ekonomi lokal. Meskipun masih banyak tantangan yang perlu diatasi, seperti ketersediaan akses internet dan literasi digital, namun langkah-langkah menuju desa digital di Indonesia terus berkembang.

Namun, tantangan seperti ketersediaan infrastruktur dan literasi digital masih perlu diatasi agar digitalisasi desa dapat mencapai potensinya secara maksimal. Diharapkan bahwa dengan terus berkembangnya teknologi dan kesadaran akan pentingnya inklusi digital, digitalisasi desa di Indonesia dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat desa dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Dasar hukum digitalisasi desa dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang undangan di Indonesia. salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan dasar hukum bagi pemberdayaan desa melalui berbagai program, termasuk digitalisasi.

selain itu, terdapat juga peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri ) Nomor 20 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Desa, yang memberikan arahan terkait implementasi program digitalisasi desa. Selain itu, regulasi terkait perlindungan data pribadi, keamanan informasi, dan teknologi informasi juga relevan dalam konteks digitalisasi desa.

Untuk membangun digitalisasi desa di Indonesia, beberapa konsep yang harus menjadi perhatian dan perlu diwujudkan, adalah meliputi :

Infrastruktur Teknologi
Membangun infrastruktur teknologi yang memadai, termasuk akses internet yang cepat dan terjangkau, serta penyediaan sarana teknologi informasi di desa-desa. Beberapa kebutuhan infrastruktur teknologi informasi yang perlu dipertimbangkan meliputi :

Akses Internet: Penyediaan akses internet yang cepat, handal, dan terjangkau di seluruh desa merupakan hal yang sangat penting. Infrastruktur jaringan internet yang memadai akan memungkinkan masyarakat desa untuk terhubung dengan dunia digital.
Pusat Layanan Teknologi: Desa perlu dilengkapi dengan pusat layanan teknologi informasi yang dapat menjadi pusat pelatihan, akses internet, dan dukungan teknis bagi masyarakat desa dalam memanfaatkan teknologi.
Perangkat Keras: penyediaan perangkat keras seperti komputer, laptop, dan perangkat mobile yang dapat digunakan oleh masyarakat desa untuk mengakses informasi dan layanan digital.
Sistem Informasi Desa: Pengembangan sistem informasi desa yang terintegrasi untuk mendukung administrasi pemerintahan, data penduduk, dan layanan publik di tingkat desa.
Keamanan Jaringan: Perlindungan terhadap keamanan jaringan dan data menjadi sangat penting dalam membangun Infrastruktur teknologi informasi di desa agar informasi pribadi dan sensitif tetap aman.
6.Pelatihan dan pendampingan: pelatihan dan pendampingan bagi masyarakat desa dalam penggunaan teknologi Informasi serta pemanfaatan aplikasi dan layanan digital yang tersedia.

Dengan memenuhi kebutuhan infrastruktur teknologi informasi tersebut, diharapkan desa-desa di Indonesia dapat terhubung ke dunia digital dengan baik, meningkatkan akses terhadap layanan publik dan peluang ekonomi, serta mendukung pertumbuhan dan pembangunan yang inklusif.

Literasi Digital
Melakukan program pelatihan dan pendidikan tentang teknologi informasi bagi masyarakat desa agar mereka dapat memahami dan memanfaatkan teknologi secara efektif. Literasi yang dibutuhkan untuk desa digital meliputi:

Pengetahuan Dasar Teknologi: memahami konsep dasar teknologi Informasi, seperti penggunaan perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan komputer.
Keamanan digital: memahami pentingnya keamanan digital, termasuk cara menggunakan kata sandi yang kuat, mengenali ancaman keamanan, dan menjaga privasi dalam beraktivitas online.
Pemanfaatan Internet: mampu menggunakan internet secara efektif untuk mencari informasi, berkomunikasi, dan memanfaatkan sumber daya online untuk pendidikan, kesehatan, dan perekonomian.
Literasi Media Sosial: Memahami cara menggunakan media sosial dengan bijak, mengenali informasi palsu (hoaks), dan memahami dampak dari konten yang di posting di media sosial.
Keterampilan Digital: mampu menggunakan berbagai aplikasi dan perangkat lunak yang mendukung kegiatan sehari-hari, seperti aplikasi produktivitas, e-commerce, dan layanan online.
Literasi Data: Memahami pentingnya data dan informasi, serta cara memahami dan menganalisis data untuk pengambilan keputusan yang lebih baik.
Literasi Keamanan Data: Memahami pentingnya melindungi data pribadi dan sensitif, serta cara mengelola data secara aman dalam lingkungan digital.
Peningkatan literasi digital di desa-desa akan membantu masyarakat untuk lebih siap menghadapi perubahan digital dan memanfaatkan potensi teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengembangkan peluang ekonomi di desa.

Aplikasi Pelayanan Publik
Mengembangkan aplikasi dan platform digital untuk memudahkan akses masyarakat desa terhadap layanan publik, seperti kesehatan, pendidikan, dan administrasi pemerintahan.

Dasar hukum untuk pengembangan aplikasi pelayanan publik di Indonesia termasuk Undang undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yang mengatur tentang penyediaan pelayanan publik yang baik dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. selain itu, berbagai peraturan terkait perlindungan data pribadi, keamanan informasi, dan regulasi terkait teknologi Informasi juga menjadi dasar hukum dalam pengembangan aplikasi pelayanan publik.

Beberapa contoh aplikasi pelayanan publik yang dibutuhkan dalam desa digital meliputi:

Aplikasi Informasi Kesehatan: Aplikasi yang memberikan informasi kesehatan, jadwal pemeriksaan, dan konsultasi medis online untuk memudahkan akses masyarakat desa terhadap layanan kesehatan.
Aplikasi Pendidikan: Aplikasi yang menyediakan materi pembelajaran, ujian online, dan informasi terkait pendidikan untuk mendukung pendidikan di desa
Aplikasi Administrasi Desa: Aplikasi yang memudahkan masyarakat desa dalam mengakses informasi administrasi desa, seperti pendaftaran kependudukan, pembayaran pajak, dan pengurusan administrasi lainnya.
Aplikasi Pertanian: Aplikasi yang memberikan informasi terkait pertanian, cuaca, harga komoditas, dan teknik pertanian modern untuk mendukung petani di desa.
Aplikasi Keamanan dan Pelayanan Darurat: Aplikasi yang memungkinkan masyarakat desa untuk mengakses layanan keamanan dan pelayanan darurat secara cepat dan efisien.
Pengembangan Usaha Digital
Mendorong pengembangan usaha digital di desa, seperti e-commerce lokal, pertanian digital, atau kerajinan digital, untuk meningkatkan perekonomian desa. Pengembangan usaha digital di desa dapat menjadi langkah penting dalam memajukan perekonomian dan menciptakan peluang kerja di wilayah pedesaan.

Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengembangkan usaha digital di desa meliputi:

Pelatihan dan Pendidikan: Memberikan pelatihan dan pendidikan mengenai keterampilan digital kepada masyarakat desa agar mereka dapat memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan usaha.
Pemasaran Online: Mendorong para pelaku usaha di desa untuk memanfaatkan platform ecommerce dan media sosial untuk memasarkan produk-produk lokal secara lebih luas.
Pemanfaatan Teknologi Pertanian: Menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dalam sektor pertanian, seperti penggunaan aplikasi untuk pemantauan pertanian, pemasaran hasil, dan manajemen usaha tani.
Koperasi Digital: Mendorong pembentukan koperasi digital di desa untuk memfasilitasi kolaborasi antar petani, pemasaran bersama, dan akses terhadap sumber daya secara kolektif.
Pusat Layanan Bisnis Digital: Mendirikan pusat layanan bisnis digital di desa untuk memberikan dukungan teknis, pelatihan, dan akses ke sumber daya bagi para pelaku usaha lokal.
Penyediaan Infrastruktur: Memastikan ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai, seperti akses internet yang cepat dan perangkat keras yang diperlukan untuk mendukung usaha digital.
Dalam konteks hukum, pengembangan usaha digital di desa akan didukung oleh regulasi terkait usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perlindungan konsumen, dan regulasi terkait dengan bisnis online. Hal ini juga dapat melibatkan dukungan dari pemerintah dalam penyediaan insentif dan fasilitas bagi pelaku usaha digital di desa.

Kemitraan dengan Swasta
Menggandeng perusahaan teknologi dan lembaga keuangan untuk mendukung pengembangan digitalisasi desa melalui program kemitraan dan investasi merupakan langkah yang sangat penting. Dengan adanya kemitraan ini, desa-desa dapat memperoleh akses terhadap teknologi terkini dan sumber daya keuangan yang dibutuhkan untuk mewujudkan digitalisasi.

Beberapa bentuk kemitraan dengan swasta yang dapat dilakukan meliputi: 1. Penyediaan Infrastruktur: Perusahaan teknologi dapat membantu dalam penyediaan infrastruktur teknologi informasi di desa, seperti jaringan internet dan akses ke layanan teknologi terkini.

Pelatihan dan Pendidikan: Kemitraan dengan perusahaan teknologi dapat mendukung program pelatihan dan pendidikan mengenai teknologi informasi bagi masyarakat desa.
Pembiayaan dan Investasi: Lembaga keuangan dapat memberikan pembiayaan dan investasi untuk proyek-proyek digitalisasi desa, termasuk pendanaan untuk pengembangan aplikasi dan infrastruktur teknologi.
Pengembangan Usaha Digital: Perusahaan swasta dapat memberikan dukungan dalam pengembangan usaha digital di desa, seperti e-commerce lokal dan aplikasi berbasis pertanian.
Dalam hal ini, dasar hukum dan regulasi terkait investasi, kemitraan, dan perlindungan keuangan akan menjadi faktor penting dalam menentukan kerangka kerja kemitraan ini. Diperlukan kerjasama antara pemerintah, perusahaan teknologi, dan lembaga keuangan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan digitalisasi desa melalui kemitraan yang berkelanjutan.

Partisipasi Masyarakat
Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi digital di desa, serta memperhatikan kebutuhan dan aspirasi lokal, merupakan langkah penting dalam memastikan keberhasilan digitalisasi desa. Beberapa cara untuk mencapai hal ini meliputi:

Konsultasi dan Dialog: Melakukan konsultasi dan dialog dengan masyarakat desa untuk memahami kebutuhan, tantangan, dan aspirasi lokal terkait pengembangan teknologi digital.
Pelibatan Komunitas: Melibatkan komunitas lokal dalam proses perencanaan dan implementasi proyek digitalisasi desa, sehingga solusi yang dihasilkan dapat sesuai dengan kebutuhan mereka.
Pendidikan dan Pelatihan: Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat desa mengenai manfaat dan cara menggunakan teknologi digital untuk memenuhi kebutuhan lokal.
Pengembangan Berbasis Lokal: Mengembangkan solusi teknologi yang berbasis lokal untuk menjawab kebutuhan khusus desa, seperti aplikasi pertanian lokal atau platform pemasaran produk lokal.
Penghargaan Terhadap Kreativitas Lokal: Memberikan apresiasi terhadap inovasi dan kreativitas lokal dalam pemanfaatan teknologi digital untuk memecahkan masalah di tingkat desa.
Memperhatikan kebutuhan dan aspirasi lokal serta melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses digitalisasi desa, diharapkan teknologi digital dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat desa dan membantu meningkatkan kesejahteraan mereka.

Keamanan Data
Memastikan perlindungan data pribadi dan keamanan informasi dalam implementasi digitalisasi desa sangat penting agar masyarakat merasa aman dalam menggunakan teknologi.

Beberapa langkah yang dapat diambil untuk memastikan hal ini meliputi:

Kebijakan Perlindungan Data: Menetapkan kebijakan perlindungan data pribadi yang jelas dan transparan untuk melindungi informasi pribadi masyarakat desa yang dikumpulkan dan diproses dalam konteks digitalisasi.
Kesadaran akan Keamanan: Mengedukasi masyarakat desa mengenai pentingnya keamanan informasi, termasuk cara mengamankan kata sandi, mengenali ancaman keamanan, dan melindungi data pribadi mereka.
Infrastruktur Keamanan: Memastikan bahwa infrastruktur teknologi informasi yang digunakan dalam digitalisasi desa dilengkapi dengan sistem keamanan yang memadai, seperti enkripsi data dan perlindungan terhadap akses yang tidak sah.
Kepatuhan Hukum: Memastikan bahwa implementasi digitalisasi desa mematuhi peraturan dan regulasi terkait perlindungan data pribadi dan keamanan informasi yang berlaku.
Manajemen Risiko: Melakukan evaluasi risiko keamanan informasi secara berkala dan mengimplementasikan langkah-langkah untuk mengurangi risiko kebocoran data atau serangan cyber.
Dengan perlindungan data pribadi dan keamanan informasi, diharapkan masyarakat desa dapat merasa aman dalam menggunakan teknologi digital dan memperoleh manfaatnya tanpa khawatir akan potensi risiko keamanan.

Perlindungan data pribadi dan keamanan informasi dalam implementasi digitalisasi desa sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat merasa aman dalam menggunakan teknologi. Untuk itu Pemerintah melahirkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang kemudian dirobah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Undang-undang ini mengatur mengenai perlindungan data pribadi, hak privasi, serta kewajiban penyelenggara sistem elektronik dalam melindungi data pribadi.

Kemudian, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Peraturan ini mengatur lebih lanjut mengenai perlindungan data pribadi, keamanan informasi, dan tata cara pengelolaan informasi elektronik.

Dengan dasar hukum ini, diharapkan implementasi digitalisasi desa dapat memperhatikan perlindungan data pribadi dan keamanan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga masyarakat dapat merasa aman dalam menggunakan teknologi digital. 





Payakumbuh,Lintas Media News
Untuk melaksanakan tugas pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang masuk dalam wilayah kerja UPTD 
Ketenagakerjaan Wilayah II,Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) melakukan kunjungan kerja ke UPTD BLK dan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Provinsi Sumbar di Payakumbuh, Rabu (6/3/2024). 

Ketua Komisi II DPRD Sumbar Mochklasin usai kunjungannya menjelaskan. UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II merupakan ujung tombak pemerintah provinsi dalam melakukan pengawasan ketenakerjaan sesuai Undang-undang yang berlaku. Kita melakukan kunjungan kerja ke sini untuk melihat ketersediaan sarana prasarana dan juga peforma dari UPDT ini.

Dari kunjungan tersebut,menurut Mochklasin,UPTD Pengawasan Ketenakerjaan Wilayah II masih butuh banyak perhatian dikarenakan masih banyaknya kekurangan yang dialami dari sisi sarana prasarana. 

UPTD ini belum memiliki kantor yang memadai, tidak memiliki sarana mobilitas, dimana sejauh ini masih menggunakan mobil pribadi untuk melakukan pengawasan, dan juga banyak kekurangan dari segi peralatan kantor sementara,
jumlah perusahaan untuk wilayah II yang mesti diawasi terbilang banyak, ada 2.300 perusahaan lebih. Mulai dari perusahaan skala kecil, menengah hingga skala besar. Jelas Mochklasin

Dengan kondisi serba kekurangan tersebut, UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II tetap terus berupaya memaksimalkan tupoksi. Namun demikian, kondisi yang ada tentu mempengaruhi kinerja pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah terhadap ribuan perusahaan yang ada.Ujar Mochklasin.

Menurut Mochklasin,untuk
mengatasi permasalahan ini,ke depan Komisi II bersama pemerintah Provinsi Sumbar akan mengupayakan untuk memenuhi kelengkapan sarana prasarana yang kurang tersebut. 

“Persoalan ini akan menjadi konsen kita untuk bisa dicarikan solusinya dengan segera, karena yang namanya pengawasan tentu harus ditopang dengan sarana prasarana penunjang yang memadai,” ucap Mochklasin.

Tentang kekurangan sarana prasarana di UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II  Sumbar,Mochklasin mengatakan,akan menjadi  fokus perhatian  Komisi II untuk bisa disegerakan solusinya. Sebab hal ini berkaitan erat dengan pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan. Yakninya terhadap perusahaan-perusahan yang ada, apakah telah menjalankan aturan-aturan yang ditetapkan pemerintah atau belum.

“Banyak yang harus diawasi seperti perlindungan keselamatan kerja, masalah UMR, standar keselamatan kerja, dan lain sebagainya, itu semua kan harus diawasi.  Kalau yang mengawasi tidak ditopang dengan sarana penunjang yang memadai, bisa-bisa tidak terawasi sekian banyak perusahaan yang ada di Sumatera Barat ini,” tutupnya. (*)


JAKARTA,Lintas Media News
 Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H Asmar, memenuhi undangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada Rapat Koordinasi Persiapan Pengadaan ASN Tahun 2024 yang digelar di Birawa Assembly Hall, Bidakara Hotel Jakarta Selatan, Kamis (14/3/2024). 

Rakor tersebut dibuka Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas, diikuti Menteri ATR-BPN Agus Harimurti Yudhoyono, dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim. 

Dalam rakor itu, Plt Bupati Kepulauan Meranti di dampingi oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pelatihan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kepulauan Meranti, Drs. Bakharuddin MPd beserta Kepala Bidang Pengadaan, Mutasi dan Informasi Kepegawaian BKPSDM, Siti Rodhiyah SH, MH. 

Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menyebut, saat ini Kementerian PANRB telah menerima usulan kebutuhan ASN dari berbagai instansi pusat dan daerah sebesar 1,38 juta, dan sudah ditetapkan formasinya sebanyak 1,28 juta untuk memenuhi kebutuhan ASN secara nasional sebesar 2,3 juta secara bertahap. ASN yang dimaksud terdiri atas dua kategori, yaitu CPNS yang bisa dilamar oleh fresh graduate, serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diperuntukkan bagi tenaga non-ASN dan eks THK-2 yang telah masuk basis data Badan Kepegawaian Negara (BKN). 

“Pada tahun ini pemerintah membuka ruang untuk fresh graduate yang lebih besar dibanding tahun sebelumnya, karena tahun ini jumlah rekrutmen CPNS-nya relatif lebih besar dibanding sebelumnya. Tentu pemerintah juga tetap berkomitmen menuntaskan penataan teman-teman honorer,” ujar Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas. 

Dalam kesempatan yang sama, Pemkab Kepulauan Meranti menerima Surat Persetujuan Prinsip Kebutuhan Pegawai ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah dari Kementerian PANRB. 

Dalam surat tersebut, jumlah formasi bagi Pemkab Kepulauan Meranti yang di setujui Kementerian PANRB sebanyak 600 CASN, meliputi 225 formasi CPNS, dan 375 formasi PPPK. 

"Alhamdulillah usulan kita sebanyak 600 formasi disetujui Menteri PANRB, mudah-mudahan kesempatan ini dapat dipenuhi dengan maksimal," ucap Plt Bupati Asmar. 

Kepala BKPSDM Kabupaten Kepulauan Meranti, Drs Bakharuddin MPd menjelaskan bahwa 225 formasi CPNS tersebut terdiri dari 150 formasi CPNS Tenaga Teknis, dan 75 formasi CPNS Tenaga Kesehatan. 

Lebih lanjut dijelaskannya, formasi PPPK yang di setujui sebanyak 375, terdiri dari 200 formasi PPPK tenaga teknis, 125 formasi PPPK Tenaga Pendidikan, dan 50 formasi PPPK Tenaga Kesehatan. 

"Sebagai tindak lanjut, dalam hal ini kami terus melakukan pendampingan bersama BKN, serta menunggu tahapan resmi yang dikeluarkan dari Kementerian PANRB, mudah-mudahan dapat terlaksana dengan baik dan lancar," ujar Bakhar. 

Turut hadir, Kabag Umum Tarmizi, Kabid Komunikasi dan Informasi Publik Dody Hamdani, Pranata Humas Saputra Warisa, dan Analis Organisasi, Randi. (Nina/rls).


PADANG,Lintas Media News
 Direktur Utama PT Semen Padang periode 1990-1995 Ir. Erfaim Hauzan Nizar Datuk Kayo meninggal Kamis (14/03/2024) dalam usia 86 tahun. Ia tutup usia di RSUP Dr. M Djamil Padang sekitar pukul 13.15 WIB.

Direktur Utama PT Semen Padang Indrieffouny Indra menyampaikan sangat berduka dan kehilangan atas kepergian almarhum E.H. Nizar Dt Kayo.

"Beliau peletak dasar pengembangan PT Semen Padang dan PT Semen Tonasa. Beliau adalah teknorat industri semen yang sangat visioner. PT Semen Padang sangat berduka dan kehilangan dengan kepergian beliau," kata Indrieffouny.

Almarhum E.H. Nizar Datuk Kayo meninggalkan satu orang istri, tiga orang anak dan 9 cucu. Jenazah almarhum akan dimandikan dan dikafani di rumah duka Perumahan Palimo Indah, Jumat pagi (15/3/2024). Almarhum rencananya dibawa ke Kampung Koto Gadang untuk dimakamkan di sana pada Jumat pagi.
 
Ia merupakan alumni ITB yang berasal dari Koto Gadang, Agam, Sumatera Barat. 

Setelah purna tugas, almarhum masih aktif membagikan ilmu dan keahliannya dengan menjadi pimpinan di Yayasan Pengembangan Persemenan Indonesia. Kepiawaiannya dalam industri semen sungguh merupakan panutan bagi generasi penerus. (*)


Jakarta Lintasmedianews.com - Wali Kota Solok, Zul Elfian Umar menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Ibu Kota Nusantara (IKN) di Grand Ballroom Hotel Kempinski, West Mall Lantai 11, Grand Indonesia, Jl.MH.Thamrin No.1, Jakarta, Kamis (14/03/24).

Dalam rangka mewujudkan Visi Ibu Kota Nusantara sebagai Kota Dunia Untuk Semua sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.

Rakornas tersebut diikuti sebanyak 514 Bupati dan Walikota serta 38 Gubernur se-Indonesia dengan mengangkat tema "Kolaborasi Pemerintah Daerah dan Ibu Kota Nusantara Untuk Mewujudkan Kota Dunia Untuk Semua,".

Adapun agenda kegiatan tersebut yakni pengenalan IKN sebagai 'Loncatan Peradaban Indonesia' dan potensi Kerjasama Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dengan Pemerintah Daerah. Pembicara dalam kegiatan itu yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri ATR/Kepala BPN RI, Menteri PPN/Kepala Bappenas RI, beserta Kurator IKN, Ridwan Kamil.

Wali Kota Solok, Zul Elfian Umar saat sesi tanya jawab mengatakan, tentunya para peserta Rakornas akan dapat memahami dan menjiwai langsung apabila bisa hadir langsung ke Ibu Kota Nusantara (IKN) tersebut.

" Tadi kita telah melihat bagaimana animasi dan tayangan IKN dan itu bagus. Oleh karena itu pada kesempatan ini, kami mengusulkan kepada pihak yang bertanggung jawab tentang IKN agar kita bersama hadir kesana," ujar wako disambut tepuk tangan kepala daerah lain yang menghadiri rakor itu.(T/K)


Solok Kota Lintasmedianews.com - Dalam rangka mengendalikan Inflasi pada harga pangan yang bertepatan dengan bulan suci ramadhan, Pemerintah Kota Solok melalui Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM (DPKUKM) mengadakan Rapat persiapan kegiatan Operasi Pasar Murah yang direncanakan akan dilaksanakan di Taman Istiqlal Lapangan Merdeka selama dua hari (27 s/d 28 Maret 2024). Rapat yang berlangsung di Aula DPKUKM pada Kamis (7/3/24) ini, dibuka oleh Sekretaris DPKUKM Budi Kurniawan didampingi oleh Kabid Perdagangan Hasrul Hendri dan dihadiri oleh instansi terkait Dinas Pangan, Dinas Sosial, Satpol PP, Bisnis Bulog dan aparatur seluruh Kelurahan di Kota Solok.

Dalam rapat Budi Kurniawan menyampaikan bahwa operasi pasar sudah menjadi kegiatan rutin setiap tahunnya dan diharapkan yang menerima manfaat dari kegiatan ini adalah yang benar-benar membutuhkan.

 “Operasi pasar ini adalah kegiatan rutin yang selalu dilaksanakan tiap tahunnya di Kota Solok  dan alhamdulillah juga bertepatan dengan bulan suci Ramadhan, untuk mekanisme pelaksanaan operasi pasar nantinya disesuaikan dengan paket yang tersedia dan apa saja kebutuhan di tengah masyarakat, kemudian diharapkan yang menerima manfaat dari operasi pasar murah adalah yang benar-benar membutuhkan,” jelas Budi.

Dalam kesempatan ini Kabid Perdagangan menjelaskan bahwa data sembako yang dibutuhkan oleh masyarakat sudah didata oleh masing-masing kelurahan, dan akan mendiskusikan lebih lanjut dengan Bulog.

“Tahun ini harus lebih baik dari tahun sebelumnya, teman-teman di kelurahan sudah menyampaikan beberapa contoh pangan yang sangat di butuhkan oleh masyarakat kita saat ini, seperti beras, sarden, gula dan minyak goreng.  Dalam hal tersebut kami akan mendiskusikan lagi bersama Bulog  dan atasan terkait dengan stok sembako yang di rencanakan pengsubsidian oleh pemerintah daerah sebanyak 3000 paket, tergantung persediaan dari bulog, saya berharap setelah hasil rapat ini kita sampaikan kepada atasan , semoga adanya penambahan paket untuk masyarakat kota solok,” pungkas Hasrul. (T/K)



Solok Kota Lintasmedianews.com 

Rektor Universitas Andalas, Dr. Efa Yonnedi, SE. MPPM, Akt, CA, CRGP memimpin rombongan Tim Safari Ramadan (TSR) Pemprov Sumatera Barat ke Kota Solok, Kamis (14/3).

Rombongan TSR Pemprov tiba di Kota Solok pada sore hari dan disambut langsung Wakil Walikota Solok, Dr. H. Ramadhani Kirana Putra kemudian langsung memulai kegiatan dengan Buka Puasa bersama di kediaman rumah dinas Wawako.

Wawako menyampaikan ucapan terimakasih kepada rombongan TSR Provinsi yang telah menjadikan Kota Solok sebagai salah satu daerah yang dikunjungi oleh TSR Provinsi pada kegiatan tahun 1445 H ini.

Sementara itu di lokasi mewakili Walikota Solok, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Solok, H. Mustafa menyambut Tim Safari Ramadhan di Masjid Irsyadunnas, Air Mati Kelurahan PPA Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok.

Adapun rombongan yang ikut serta dalam TSR ini antara lain Kadis Kebudayaan Syaifullah, S.Pd, MM, Dekan Fakultas Dakwah UIN IB, Dr. Wakidul Qohar, Wakil Kepala BPKP Ali Ikhsan serta Sekretaris Rektor Unand Dr. Aidinil Zetra dan Biro Adpim Dr. Ria Wijayanti yang tergabung sebagai Tim 4 TSR Propinsi.

Kemudian tampak hadir dari Kota Solok, Sekretaris Daerah, KAN, Staf Ahli dan Kepala OPD terkait serta pengurus Masjid Irsyadunnas termasuk para jamaah warga Air Mati.

Kegiatan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan jailnan silaturrahmi antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan seluruh lapisan masyarakat melalui masjid, kegiatan yang dilaksanakan, selain ceramah Agama juga melaksanakan kegiatan tatap muka dengan masyarakat melalui masjid.

Kegiatan Safari Ramadhan merupakan agenda rutin setiap tahunnya oleh pemprov Sumbar ke 19 Kabupaten/ Kota di Sumbar. Selain suatu program kerohanian kegiatan tersbut juga bertujuan untuk menghimpun berbagai aspirasi dari masayarakat.

“ Kami ucapan selamat datang di Kota Solok, dan terima kasih atas kehadiran tim safari Ramadhan di Kota Solok dan mohon maaf jika dalam penyambutan ada sesuatu yang tidak berkenan,” ungkap H. Mustafa.

Pada kesempatan ini Rektor Unand dalam sambutannya menyampaikan secara ringkas profil Universitas Andalas serta siap menerima putra putri terbaik dari Kota Solok.

“ Unand sebagai asset Sumatera Barat dan Nasional siap berkontribusi dalam hal memajukan daerah melalui peningkatan SDM unggul serta Madani,” ujar Rektor.

Sebelum melanjutkan agenda dengan Taraweh bersama kegiatan diisi dengan siraman rohani yang disampaikan oleh Dr. Wakidul Qohar. Pada kesempatan ini ikut diserahkan bantuan hibah safari ramadan senilai 50 juta beserta 20 buah Al – Qur’an. (T/K)



Solok Kota Lintasmedianews.com 

Wakil Wailota Solok, Ramadhani Kirana Putra didampingi para pejabat dan pimpinan perangkat daerah sambut kedatangan Tim Safari Ramadan (TSR) Pemprov Sumbar di Kota Solok, Kamis (14/3).

Rombongan TSR Pemprov terdiri dari Tim IV yang dipimpin Rektor Unand, Efa Yonnedi dan Tim V yang dipimpin oleh Rektor UIN Imam Bonjol Padang tiba di Kota Solok pada sore hari menjelang waktu berbuka dan lansung disambut Wawako Solok dalam jamuan Buka Puasa.

Ramadhani menyampaikan ucapan terimakasih kepada rombongan TSR provinsi yang telah menjadikan Kota Solok sebagai salah satu daerah yang dikunjungi oleh TSR provinsi.

“Ini merupakan bentuk perhatian pemerintah provinsi terhadap Kota Solok,” sebut Wawako kepada tamu undangan dan sejumlah awak media yang mengikuti acara buka bersama.

Pada kesempatan itu, Wawako juga menyampaikan ucapan selamat datang di Kota Beras Serambi Madinah kepada TSR Pemprov Sumbar serta mendoakan rangakaian kegiatan untuk bersilaturahmi dengan masyarakat di Kota Solok berjalan lancar.

Rektor UIN IB mengatakan bahwa Safari Ramadhan merupakan agenda rutin setiap tahunnya oleh Pemprov Sumbar ke 19 kabupaten dan kota di Sumbar. Selain merupakan suatu program kerohanian, kegiatan tersebut juga bertujuan untuk bersilaturahmi bersama masyarakat.

“Hari ini, kita sengaja datang membawa beberapa Kepala OPD Pemprov Sumbar. Agar setiap usulan masyarakat nantinya dapat langsung bisa disinergikan,” tuturnya.

Tidak hanya itu, Hj. Martin menyampaikan bahwa kedatangan TSR Pemprov Sumbar kali ini juga untuk meyerahkan bantuan pembangunan untuk masjid berupa uang tunai sejumlah Rp50 juta serta 20 buah Al Quran.

“Mudah-mudahan dengan kedatangan tim safari Ramadan Pemprov Sumbar memberikan semangat baru bagi jemaah untuk terus melanjutkan pembangunan dan memakmurkan Masjid Al-Muhajirin,” harapnya.

Setelah berbuka puasa, Rektor Universitas Andalas, Dr. Efa Yonnedi, bersama Sekdako Solok dan Kakan Kemenag Kota Solok dan rombongan Tim IV bergerak menuju Masjid Irsyadunnas di Air Mati, Kelurahan PPA. Sedangkan Rektor UIN IB Padang, Prof. Dr. Hj. Martin Kustini bersama Tim V menyambangi jemaah Masjid Al Muhajirin di Kelurahan VI Suku didampingi oleh Wawako Solok.

Kadis Kebudayaan Sumbar, Syaifullah, S.Pd, MM, Dekan Fakultas Dakwah UIN IB, Dr. Wakidul Qohar, Wakil Kepala BPKP Ali Ikhsan serta Sekretaris Rektor Unand Dr. Aidinil Zetra dan Biro Adpim Dr. Ria Wijayanti tergabung sebagai anggota Tim IV TSR Propinsi.

Kemudian bersama Tim V, mendampingi Rektor UIN, turut serta Ketua LLDIKTI Wilayah X, Kepala Dinas Pangan, dan Kepala Biro Perekonomian Pemprov Sumbar. (T/K)

PADANG,Lintas Media News
PT Semen Padang bersama Anak Perusahaan Lembaga Penunjang (APLP) kembali memberi perhatian terhadap bencana banjir yang terjadi di Pesisir Selatan. 

Pada Rabu (13/3/2024), Semen Padang Group itu mengirim bantuan ke Pesisir Selatan berupa 3 unit Genset masing-masing 3000 watt beserta 70 liter BBM, lilin besar sebanyak 1000 pcs, dan kompor komplit slang beserta tabung gas 50 pcs, serta  sembako berupa beras 10 kg sebanyak 100 karung, 100 tray telur, minyak goreng 2L sebanyak 100 pcs, dan sarden sebanyak 100 kaleng, serta pakaian bekas layak pakai.

"Bantuan yang dikirim ini merupakan gelombang keempat yang kami kirim ke lokasi bencana di Pessel. Untuk yang keempat ini, bantuan tersebut akan didistribusikan ke masyarakat terdampak banjir di Batu Bala dan Langgai, Nagari Ganting Mudik Utara Surantih, Kecamatan Surantih," kata Direktur Keuangan & Umum PT Semen Padang, Oktoweri, usai melepas rombongan Semen Padang Group dalam misi kemanusiaan di Pessel.

Acara pelepasan bantuan itu turut dihadiri  Direktur Utama PT Pasoka Sumber Karya, R. Trisandi Hendrawan, serta sejumlah staf pimpinan PT Semen Padang yang terdiri dari Kepala Unit Humas & Kesekretarian, Nur Anita Rahmawati, dan Kepala Unit Hukum, Niko Yudha. Kemudian, juga hadir pada acara pelepasan bantuan tersebut Asdatun Kejati Sumbar, Khaidir SH, MH.
Oktoweri menyebut pada bantuan kali ini, PT Semen Padang tidak sendirian, tapi juga melibatkan Anak Perusahaan Lembaga Penunjang (APLP) yang terdiri dari UPZ Baznas Semen Padang, PT Pasoka Sumber Karya, PT Igasar, SISI, Yayasan Igasar Semen Padang, Dana Pensiun Semen Padang, PT Yasiga Sarana Utama, dan Semen Padang Hospital.

Kemudian, PT Sinergi Informatika Semen Indonesia (SISI), PT Sepatim Batamtama, PT Bima Sepaja Abadi, Classy Corp, PT Kabau Sirah, PT Pola Sepa Utama, Koperasi Karyawan Semen Padang, dan Forum Komunikasi Istri Karyawan Semen Padang FKIKSP. "Jadi, bantuan kali ini adalah sebagai bentuk dari kolaborasi Semen Padang dengan APLP," ujarnya.

Bantuan yang dikirim ke lokasi bencana ini, kata Oktoweri melanjutkan, merupakan sebagai bentuk kepedulian bahwa PT Semen Padang selalu ada dimana-mana saat terjadinya bencana, khususnya di Sumbar. Dan, PT Semen Padang sendiri sadar bahwa penyaluran bantuan ini untuk meringankan beban masyarakat terdampak bencana banjir.

"Kami berharap berbagai bantuan yang telah kami kirim ke lokasi bencana di Pessel itu bisa membuat kondisi masyarakat terdampak segera pulih, segera hidup normal, dan segera beraktivitas seperti sedia kalanya. Maka dari itulah, kami pun mengajak siapapun untuk bisa membantu para korban terdampak bencana, termasuk APLP," tutur Oktoweri. 

Kepada masyarakat atau korban bencana banjir, Oktoweri berpesan agar tetap sabar dan jadikan bencana ini sebagai ujian dari Yang Maha Kuasa. "Apalagi sekarang ini bulan puasa Ramadan, dan kondisi ekonomi pasca covid-19 masih belum seutuhnya pulih. Untuk itu, masyarakat terdampak harus sabar dan maknai ini ujian dari Allah SWT. Kami yakin para korban bisa lebih baik ke depannya," kata Oktoweri.

Kepala Unit Humas & Kesekretariatan PT Semen Padang, Nur Anita Rahmawati menambahkan bahwa bantuan kali ini disalurkan untuk dua kampung di Nagari Ganting Mudik Utara Surantih, Kecamatan Sutera, yaitu Kampung Batu Bala dan Kampung Langgai.

Menurutnya, bantuan yang disalurkan ini merupakan bantuan yang sangat mendesak, dan itu berdasarkan assessment dari relawan Tim reaksi Cepat (TRC) PT Semen Padang yang telah dikirim pada Senin (12/3/2024) kemarin untuk menjalankan misi kemanusian di Kecamatan Sutera.

"Dari assessment tersebut, diketahui ada dua kampung di Nagari Ganting Mudik Utara Surantih memerlukan kebutuhan mendesak. Mereka membutuhkan sembako serta peralatan memasak. Karena, di sana ada sekitar 100 KK yang peralatan masaknya hanyut terbawa banjir," katanya. 

Selain sembako, masyarakat di sana juga membutuhkan peralatan penerangan. Sebab, dampak banjir menyebabkan jaringan listrik terputus dan mereka pun sudah seminggu ditemani gelap gulita. "Maka dari itulah, juga kami kirim genset serta lilin, sehingga mereka tidak lagi gelap gulita sambil menunggu perbaikan jaringan listrik pasca-banjir," ujar Anita.

Sementara itu, Asdatun Kejati Sumbar, Khaidir SH, MH yang turut hadir pada pelepasan bantuan Semen Padang Group ke lokasi bencana banjir di Pessel itu mengaku salut atas kepedulian yang ditunjukkan oleh Semen Padang Group. Apalagi, bantuan kemanusiaan ini merupakan bantuan yang keempat yang dikirim oleh Semen Padang Group. 

"Kami salut dan apresiasi kepada manajemen Semen Padang. Bantuan ini tentunya akan dapat menginspirasi kalangan donatur lainnya. Karena jika terjadinya bencana, biasanya bantuan yang dikirim oleh para donatur itu berupa sembako dan pakaian bekas layak pakai," katanya. 

"Nah, Semen Padang ini selain sembako yang dikirim, juga ada kompor gas beserta tabung gasnya, dan juga alat masak, termasuk genset dan lain sebagainya. Bantuan seperti ini tentunya sangat dibutuhkan oleh penyintas atau korban bencana. Semoga ini menjadi contoh bagi donatur lainnya," tambah Khaidir.(*)



Solok Kota Lintasmedianews.com 

Tim V Safari Ramadhan (TSR) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) yang diketuai Rektor UIN Imam Bonjol,

Prof.Dr.Hj.Martin Kustati, M.Pd kunjungi Masjid Al-Muhajirin kelurahan VI Suku dalam rangkaian kegiatan TSR Pemprov Sumbar Tahun 2024, Kamis (04/03/2024).

Rombongan TSR  Pemprov tiba di Kota Solok pada sore hari,Lansung disambut Wakil Walikota Solok, Dr.H.Ramadhani Kirana Putra kemudian langsung memulai kegiatan dengan Buka Puasa Bersama dirumah dinas wawako.

Wawako menyampaikan ucapan terimakasih kepada rombongan TSR provinsi yang telah menjadikan Kota Solok sebagai salah satu daerah yang dikunjungi oleh TSR provinsi.

"Ini merupakan bentuk perhatian pemerintah provinsi terhadap kota solok".Sebut wawako

Pada kesempatan itu, Wawako juga menyampaikan program–program strategis pemerintah Kota Solok. 

Martin Kustati, Ketua TSR Mengatakan bahwa Safari Ramadhan merupakan agenda rutin setiap tahunnya oleh Pemprov Sumbar ke 19 kabupaten dan kota di Sumbar. Selain merupakan suatu program kerohanian, kegiatan tersebut juga bertujuan untuk bersilaturahmi bersama masyarakat.

“Hari ini, kita sengaja datang membawa beberapa Kepala OPD Pemprov Sumbar. Agar setiap usulan masyarakat nantinya dapat langsung bisa disinergikan,”tuturnya

Selanjutnya beliau menyampaikan, kedatangannya bersama Tim ke Kota Solok merupakan kunjungan yang pertama untuk rangkaian kegiatan TSR Provinsi Sumbar Tahun 2024

Disamping itu,ketua TSR menyampaikan bahwa kedatangannya bersama rombongan ke Masjid Al Muhajirin Kelurahan VI Suku, juga untuk meyerahkan bantuan pembangunan Masjid berupa uang tunai sejumlah 50 juta rupiah serta 20 buah Al Quran. 

“Mudah-mudahan dengan kedatangan tim safari Ramadan Pemprov Sumbar  memberikan semangat baru bagi jemaah untuk terus melanjutkan pembangunan dan memakmurkan Masjid Al-Muhajirin,”tutupnya(T/K)



Solok Lintasmedianews.com. 

Bupati Solok diwakili Sekretaris Daerah, Medison, S.Sos, M.Si melantik dan pengambilan sumpah Pejabat Struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok, Kamis, (14/3/2024), bertempat di Gedung Solok Nan Indah.

Tampak hadir pada kesempatan tersebut, Bupati Solok diwakili Sekretaris Daerah, Medison, S.Sos, M.Si, Staf Ahli Bid. Pemerintahan, Hukum dan Politik Safrudin, S.Sos, M.Si, Staf Ahli Bid. Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Eva Nasri, SH, MM, Asisten II Deni Prihatni, ST, MT, Asisten III Editiawarman, S.Sos, M.Si, Kepala OPD, serta Camat se-Kabupaten Solok.

Adapun Pejabat Struktural yang dilantik sebanyak 21 orang dengan rincian sebagai berikut :

dr. Salimah Dani sebagai Direktur RSUD Arosuka

Elvian hart, ST, MT sebagai Kabag Kerjasama Setda Kab. Solok

Safriwal, S.Si, M.Cio sebagai Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Solok

Rafki, SE sebagai Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Solok

Iis Yuni Eti, ST sebagai Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Solok

Herman Hakim, S.Si, M.Si sebagai Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok

Yendri Agusta, ST sebagai Sekretaris DPRKPP Kabupaten Solok

Nasril Asrari, SE, MM sebagai Sekretaris Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok

Miharta Maria, S.Pt sebagai Kabag SDA Setda Kab. Solok

Imran Syahrial, SP sebagai Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Solok

Nofembra, SE sebagai Kepala Bidang Tata Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok

Dafitrach Yusrizal, S.Kom, M.Si sebagai Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Solok

Ir. Ezi Suryatri sebagai Kepala Bidang Pangan pada Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solok

Ners. Indrawadi, S.Kep sebagai Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Arosuka

Ria Denareka, SH, M.Cio sebagai Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok

Ners. Hetty Fitriah, S.Kep sebagai Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan, dan Kesejahteraan Keluarga pada DPPKBP3A Kabupaten Solok

Rinarti, S.Sos sebagai Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluh dan Data Informasi pada DPPKBP3A Kabupaten Solok

Safneliwati, SE sebagai Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada BPBD Kabupaten Solok

Lili Guswanti, SH sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada DPPKBP3A Kabupaten Solok

Helvi Yuliati, SH sebagai Kepala Bidang Usaha Kecil Menengah pada DKUKMPP Kabupaten Solok

AD Pahda Debby Lareta, S.Sos, M.I.Kom sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik pada Diskominfo Kabupaten Solok

Sekretaris Daerah Kabupaten Solok, Medison dalam sambutannya berharapk kegiatan hari ini menjadi salah satu langkah terbaik Pemerintah Kabupaten Solok untuk mewujudkan Visi Misi Mambangkik Batang Tarandam Menjadikan Kabupaten Solok terbaik di Sumatera Barat.

“Mewakili unsur Pimpinan, kita mengucapkan Selamat atas amanah yang diberikan kepada bapak/Ibu bahwa Rotasi atau Mutasi jabatan adalah keniscayaan yang terus terjadi di Pemerintahan Daerah karena kita merupakan organisasi yang Dinamis, tentu keputusan ini telah menjadi pertimbangan oleh unsur Pimpinan di Kabupaten Solok yang dinilai berdasarkan beberapa kriteria yakni Kompetensi, Kemampuan, kecakapan, Keterampilan dan pertimbangan lainnya,” ucapnya.

Medison mengatakan, sebagaimana yang sering disampaikan oleh Bupati Solok bagaimana dengan dengan tekad yang kuat dibawah naungan Solok Super Team kita terus menuju bagaimana Kabupaten Solok menjadi yang terbaik di seluruh lini dan berbagai aspek, dan hal ini telah mampu kita buktikan melalui berbagai pencapaian dan penghargaan yang kita raih meskipun masih ada beberapa hal yang perlu kita benahi.

“Selamat bagi saudara-saudara yang baru saja dilantik, kita berpesan apa yang selama ini telah dilakukan dengan baik oleh pejabat sebelumnya agar dapat dilanjutkan dan apa saja kekurangan agar dapat dibenahi,” tutup Medison.(karta)



Solok Lintasmedianews.com 

TP PKK Kabupaten Solok gelar Rakor persiapan penilaian Gerakan PKK Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, Kamis (14/3/2024), bertempat di Sekretariat TP-PKK Kabupaten Solok.

Hadir pada kesempatan tersebut, Bupati Solok diwakili oleh Asisten I Drs. Syahrial, MM, Ketua TP PKK Kab. Solok Ny. Hj. Emiko Epyardi Asda, SP, Sekretaris TP PKK Kab.Solok Retni Humaira, ST, Kepala OPD Terkait atau yang mewakili, Jajaran Sekretariat TP PKK Kabupaten Solok, Camat Gunung Talang Jhoni S.Sos, Walinagari Koto Gaek Guguak Mardi Handerson, Ketua TP PKK Kecamatan Gunung Talang, serta Ketua TP PKK Nagari Koto Gaek Guguak.

Ketua TP PKK Kabupaten Solok, Ny. Hj. Emiko Epyardi Asda, SP dalam sambutannya memyampaikan bahwa kehadiran bapak/Ibu Kepala OPD menambah semangat kami Tim Penggerak PKK Kabupaten Solok dalam membantu program Pemerintah Kabupaten Solok terutama dalam hal pemberdayaan masyarakat

Lebih lanjut dikatakan Ketua TP PKK Kab. Solom, pelaksanaan kegiatan ini mempunyai arti penting dan strategis dalam meningkatkan kualitas 10 program pokok PKK, serta program-program yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan lebih efektif dan tepat sasaran

Kami berharap Rapat Koordinasi ini menjadi komitmen bersama seluruh Pengurus Tim Penggerak PKK Kabupaten, Kecamatan dan Nagari beserta seluruh OPD yang ada di Pemerintahan Kabupaten Solok dalam mewujudkan pelaksanaan program-program PKK dengan perencanaan yang baik, agar hasilnya dapat berdaya guna, berkelanjutan, tepat sasaran dan tentunya bermanfaat bagi masyarakat, serta dapat mendukung pelaksanaan program-program strategis pemerintah, khususnya dalam hal pemberdayaan masyarakat.

“Untuk tahun ini Lomba Gerakan PKK Tingkat Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Solok akan diwakili oleh Nagari Koto Gaek Guguak Kecamatan Gunung Talang. Penilaian oleh Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Barat akan dilaksanakan satu minggu setelah lebaran sampai dengan akhir bulan mei 2024. Dengan demikian kita memiliki waktu kurang dari satu bulan lagi untuk mempersiapkannya,” ungkap Emyko.

Sementara itu, Sambutan Bupati Solok yang diwakili oleh Asisten I, Drs. Syahrial, MM pada kesempatan tersebut mengucapkan terimakasih kepada seluruh OPD terkait yang masih menyempatkan hadir pada siang hari ini dalam keadaan berpuasa guna mempersiapkan yang terbaik untuk penilaian lomba gerakan PKK tingkat Provinsi tahun 2024.

“Kami berpesan kepada Wali Nagari Koto Gaek dan Ketua PKK Nagari agar bisa melibatkan seluruh pihak-pihak atau dinas terkait dalam mempersiapkan segala sesuatu yang akan dinilai nantinya,” ucapnya.

Ia berharap kepada seluruh SKPD terkait agar bisa langsung berkoordinasi dengan Sekretariat PKK untuk melakukan pembinaan sesuai dengan tupoksi masing-masing. Kami juga sangat berharap kepada Bapak Camat Gunung Talang dan Ketua TP PKK kecamatan agar juga bisa turut mempersiapkan yang terbaik walaubagaimanapun keg ini jg di bawah tangung jawab kecamatan

“Kita jadikan kegiatan penilaian lomba gerakan PKK tingkat Provinsi Sumatera Barat ini sebagai tolak ukur bagaimana kita melaksanakan kegiatan dengan baik dan maksimal,” tutupnya. .

Kegiatan dilanjutkan dengan Diskusi Persiapan Penilaian Gerakan PKK Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.(karta)

Author Name

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.