Lebih 10 hari tim Field Indonesia mengunjungi petani penggiat basawah pokok murah di Sungai Pagu Solok Selatan Selasa 31 Oktober 2023.

Dikoordinir oleh project officer Field Indonesia Sumatra Barat Suhatril Isra bersama enam jurnalis merancah sawah yang memakai pola tanam Mulsa Tanpa Olah Tanah.

"Mengaktualisasikan pola tanam padi dengan mulsa tanpa olah tanah, bagian program Udara Bersih Indonesia yang digagas Field Indonesia, satu cara menekan polusi udara itu adalah tidak membakar jerami,"ujar Suhatril Isra dalam perjalanan ke Sungai Pagu dari Padang.

3-4 jam perjalan dari Padang tidak terasa, para jurnalis mengatakan apaan Mulsa Tanpa Olah Tanah ini, lalu apa hebatnya Tidka membakar jerami terhadap tanah awah sendiri???

Akhirnya di hamparan sawah terjawab sudah Mulsa Tanpa Olah Tanah ternyata banyak untungnya dan hasilnya pun sedikit lebih unggul dari menanam sawah secara konvensial dilakuka. Pak dan ibu tani selama ini.

Seperti mulai membajak, menyemai, menanam, merawat dengan pupuk dan mengawasi serangan hama binatang dan banyak lagi, petani habis karena rutinitas itu, hasil pun tak seberapa dari modal yang dikeluarkan pak ibu tani.

Tapi dengan metode Mulsa Tanpa Olah Tanah uihh tanah sawah makin kokohz padi juga tahan hama, tidak perlu mesin bajak, tak perlu pestisida, panennya pun melimpah cuan nya bisa buat petani kaya.

Bahkan di Sungai Pagu dua piring hamparan sawah dikunjungi Tim Field Indonesia terbelalak. Ibu Fenti tamatan SMP yang mengelola dua Pring sawah itu, jujur Ibu Fenti mengaku tidak ada uang sepeser pun 

"Sawah ini sampai sebulan sebelum panen, Hany modal tenaga saja, tak ada uang sepeserpun karena memang saya tidak punya uang,"ujar Ibu Fenti yang sekarang sendiri menghidupi keluarganya.

Bahkan ibu Fenti bikin PPL di daerah itu tidak percaya, padi ditanam ibu Fenti bisa begini.

"Awal saya ragu dan tidak percaya ibu Fenti tanpa modal menanam padi yang sekarang potensi panennya luar biasa,"ujar Yoviandri tamatan UNAND tahun 1989.

Tapi setelah memantau, PPL ini pun yakin Ibu Fenti menerpaakn Mulsa Tanpa Olah Tanah tok, tanpa mencampur dengan pupuk kimia.

"Ya murni Mulsa Tanpa Olah Tanah, Bu Fenti hanya menambah Bio Saka yang diracik tangan sendiri oleh ibu Fenti, mungkin ini inovasi alamiah dari Basawah Pokok Murah, Ibu Fenti menjadikan Basawah Tanpa Pokok,"ujar Yoviandri.

Menurut PPL dan Ibu Fenti, sawah dengan pola tanam Mulsa Tanpa Olah Tanah Insya Allah panen satu bulan kurang lagi 

"Insya Allah sawah yang diolah ibu Fenti ini panen sebulan lagi diprediksi hasilkan bisa 10-12 karung padi, uang Rp 3-5 juta sudah mendekat ke Ibu Fenti,"ujar Yoviandri.

"Semoga ya Allah dan Allhamdulillah bisa juga memutar roda kehidupan,"ujar Ibu Fenti.

Menurut Suhatril Isra bio saka Tidka pupuk tapi pupuk di sawah Ibu Fenti itu aktualnya dari jerami yang otomatis pupuk organik.

"Ibu Fenti tanpa modal bersawah ini surprise bagi kami, Field selama ini kampanye Tidka bakar jerami dengan Basawah Pokok Murah lewat Mulsa Tanpa Olah Tanah, sama ibu Fenti dia tak keluarkan uang sepersen punz mengolah tanah murni meangdalkan tenaganya saja,"ujar Isra.

Ibu Fenti tidak alumni sekolah lapangan Field Indonesia, ibu Fenti mendengar sosialisasi dari pioner alumni Field Indonesia Solok Selatan Yurnita. Tapi mampu berinovasi dan menerpakan sendiri di sawah yang diolahnya. 

Kini sawah siap panen itu serabutnya banyak bulir padinya banyak dan tahan hama penyakit pula.

Ketua Jaringan Pemred Sumbar Adrian Tuswandi salut kepada Ibu Fenti yang mampu berinovasi di ssegala keterbatasannya.

"Sawah itu ladang rezeki, ada banyak kehidupan yang bermula dari sawah itu. Ibu Fenti mampu membaca dan menerapkannya, basawah indak paralu modal lai doh, pak tani dan ibu tani Sumbar bisa menerapkan di sawah nya, Bangga Jadi Petani,"ujar Adrian Tuswandi.

Potensi bersawah dengan model Mulsa Tanpa Olah Tanah, menurut Adrian belum didukung pemerintah.

"Saya heran dan bertanya kok dinas pertanian gak respek dengan Mulsa Tanpa Olah Tanah ini ya?. Sehingga saya curiga, jangan-jangan (semoga tidak) karena bersawah konvensional selama ini menguntungkan oknum di Dinas Pertanian dari banyak vendor yang mendrop kebutuhan sawah konvensional selama ini,"ujar Adrian. (***)

Harneli Mahyeldi sebagai

Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Provinsi sumatera barat menghadiri acara Puncak Kegiatan Apresiasi Bunda PAUD Tingkat Nasional Tahun 2023 di Krakatau Ballroom Hotel Mercure Ancol Jakarta Utara, Rabu (8/11/2023).

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia yang berkerja sama dengan Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE Kabinet Maju), yang dilaksanakan selama dua hari yang terhitung dari 7 November sampai 8 November 2023.

" Kita sebagai Bunda PAUD sangat antusias dalam kegiatan ini karena bisa memberikan bekal dan menjadi motivasi bagi para Bunda PAUD untuk terus menjadikan para peserta didik PAUD di Indonesia lebih berkualitas kedepannya nanti." Ucap Harneli Mahyeldi.

 Harneli menyebut ini suatu bentuk pemberian penghargaan kepada Bunda-Bunda PAUD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah menjalankan peran dan tugasnya secara optimal dalam mendukung Gerakan Transisi PAUD Ke Sekolah Dasar (SD) yang menyenangkan menuju PAUD yang berkualitas.

Dalam sambutannya, Bunda PAUD Nasional Hj. Iriana Joko Widodo  menyampaikan ucapan terima kasih pada para bunda-bunda PAUD yang ada di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah mendukung Gerakan Transisi PAUD Ke Sekolah Dasar (SD) yang menyenangkan menuju PAUD yang berkualitas.

"Perlu diketahui bersama seluruh Bunda PAUD yang telah mendukung gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan ini mendapatkan Plakat Partisipasi dan Sertifikat Penghargaan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia." Tutur Ibu Iriana

Tampak hadir pada kegiatan ini Ibu Negara Hj. Iriana Joko Widodo, Ibu Hj.Wury Estu Handayani Ma'ruf Amin, Menteri Kemendikbudristek RI Nadiem Anwar Makarim, Para Istri Menteri Kabinet Indonesia Maju, dan Para Bunda PAUD Provinsi, Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia. (rel)

Ketua Umum PB Lemkari H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, S.IP., MH mengunjungi Dojo Palapa, Senin 6 November 2023. Kedatangan Karateka DAN VIII di saat para kohai (murid) sedang giatnya berlatih, sontak membuat latihan terhenti dan mereka langsung serentak memberi penghormatan kepada Shihan mereka, Osu.

Mereka terlihat gembira dengan kunjungan itu. Dengan takzim mereka mengikut motivasi yang diberikan Ketum Leonardy.

“Ada Bintang juga ya latihan bersama adik-adik di sini. Memang harus giat berlatih Bintang, sekalian memotivasi adik-adik di Dojo Palapa untuk giat berlatih dan berprestasi,” ujar Leonardy mengawali sapaannya kepada para kohai di dojo tersebut. 

Kepada Bintang yang bertemu Leonardy saat berkunjung ke SMA 1 Batang Anai, ditanya tentang pengalaman dan capaiannya di ajang O2SN beberapa waktu lalu. Ditanya juga tentang langkah-langkah yang akan dilakukan Bintang ke depannya.

Menanggapi penuturan Bintang, Leonardy mengingatkan para karateka harus disiplin dan tekun berlatih. Atlet yang berprestasi di ajang nasional (PON), meraih juara 1 di PON bisa diangkat menjadi ASN tanpa tes.

"Bintang, jika belum bisa ikut di PON di Aceh dan Sumut pada tahun 2024, bertekadlah untuk bisa ikut PON berikutnya dan ukirlah prestasi terbaik," ungkap Ketua Badan Kehormatan DPD RI lima kali berturut-turut itu (2019-2024).

Leonardy juga minta mereka menyebutkan siapa saja senior mereka yang berprestasi nasional baik dari Dojo Palapa maupun Dojo lain di Sumbar. Ditegaskan Leonardy, senior yang sukses mengukir prestasi karena berlatih dari kecil dan terus giat berlatih. Setelah berprestasi pun mereka berlatih dan melatih.

Lalu satu per satu para kohai yang di Dojo tersebut diperkenalkan oleh Sensei Danil Khamaco, pelatih di Dojo Palapa. Danil pun dengan bangga menyebutkan prestasi yang diraih oleh para muridnya.

Danil menyatakan kegembiraannya atas kunjungan Ketua Umum ke dojo yang dia pimpin. Dia katakan kunjungan ini akan menjadi motivasi tersendiri baginya dan para kohai di sana untuk makin giat berlatih dan menorehkan prestasi yang akan mengharumkan nama daerah dan perguruan Lemkari.

"Anak-anak sekalian berbahagialah dan berbanggalah dari ribuan dojo di perguruan Lemkari, Dojo Palapa yang dikunjungi Ketua Umum PB Lemkari, Shihan Leonardy. Mungkin yang pertama setelah Rakernas PB Lemkari pekan lalu," ujar Danil. (*)

Diharapkan Kementerian Agraria Tata Ruang (ATR) Badan Pertanahan Nasionap (BPN) dapat mengsupport daerah sedangkan kondisi saat ini DPRD seluruh Indonesia sedang disibukan dengan pembahasan APBD Tahun 2024. Kemungkinan DPRD Sumatera Barat akan mampu membahas dalam jangka waktu 2 bulan Desember sampai Januari tahun 2024. 

Hal ini disampaikan Ketua DPRD Sumbar Supardi,SH dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penyelesaian Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi Wilayah I Sumatera, Jawa dan Bali di Hotel Sutasoma Jakarta, Senin (6/11/2023).

Ketua DPRD Sumbar ungkapkan, Sumbar belum mempunyai peta rawan bencana, dapat kami informasikan Pulau Sumatera mempunyai patahan semangko di solok, jika patahan itu bergerak akan terjadi bencana yang sangat luar biasa serta akan banyak korban yang berjatuhan.

"Ada beberapa isu central dalam pembahasan RTRW ini yang isu kerusakan wilayah pesisir dan laut dan kedua peningkatan alih fungsi lahan dan ketiga adalah potensi bencana," ujar Supardi. 

Supardi juga sampaikan, Ada 2 kelengkapan yang wajib diikut sertakan pertama KLHS dan kedua rekomendasi Peta Dasar.

"Apakah KLHS dan Peta dasar tadi apa sudah menjadi kesepakatan bersama dimanak etika pembahasn RTRW tidak ada lagi pembahasan KLHS dan Peta Dasar ?," tanyanya.

Supardi juga sampaikan, kasus seperti Teluk Tapang yang merupakan  Proyek Strategi Nasional (PSN) yang akan dijadikan pusat ekonomi di Air Bangis yang menjadi masalah saat ini, dan secara data bencana daerah tersebut merupakan daerah rawan bencana tsunami. 

" Apakah ini sudah menjadi kajian," yang konferhensif ?", serunya. 

Kemudian Supardi juga sampaikan Surat GubernurTerkait Ranperda RTRW ini baru disampaikan kepada DPRD pada akhir Bulan Agustus yang lalu dimana disaat yang bersamaan DPRD Sumbar sedang membahas APBD Perubahan tahun2023. 

Dengan demikian DPRD Sumatera Barat baru bisa mengbahas tentang Perda RTRW pada awal Bulan September 2023.

"Tahapan pembahasan RTRW ini belum bisa didudukan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD, benar Bapemperda telah melakukan Konsultasi kekementerian ATR BPN dimana hasil konsultasi ini, DPRD dapat memahami tahapan-tahapan ranperda tentang RTRW ini", jelasnya. 

Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah  Wilayah I Kementerian ATR/BPN Drs. Pelopor, M. Eng, menyampaikan, dalam penerbitan peraturan menteri pada rancangan Perda RTRW yang mana urusan/ prosesnya sudah selesai (muatannya, peta ,batang tubuh, dan pengaturan zonasi). Pemerintah daerah melalui gubernur meminta kepada Kementerian ATR BPN untuk meminta mengeluarkan persetujuan subtansi terhadap Ranperda RTRW.

"Bagi ranperda yang sudah mendapatkan persetujuan subtansi ada 3 bulan prosesnya legislasi di daerah, proses yang tiga bulan ini kemendagri berharap dalam tempo  2 bulan persetujuaan dari DPRD sudah dilakukan," ujarnya.

Pelopor katakan, di Sumatera Barat belum bisa diterbitkan permen karena ada beberapa subtansi yang akan dibicarakan dan ini tidak mungkin ATR BPN menerbitkan Permennya. Untuk proses penganggaran perlu menjadi perhatian perlu adanya sinkronisasi dengan Dinas Lingkungan Hidup terkait (KLHS), Biro hukum perlu koordinasi dengan DPRD (Bapemperda) terkait perencanaan perda ini hingga pembahasan di legislatif.

"Untuk konsultasi public ATR BPN secara informal perlu juga membahasan perda ini di proses legislative. Penyusunan RTRW paling tidak ada 56 data set yang harus dikaji kementerian ATR BPN. Muatan ranperda RTRW harus memenuhi secara teknokratik sudah dianalisa dengan benar , secara afirmatif sudah dibicarakan dengan para pemangku kepentingan, dan secara politis sudah dibicarakaan dengan pihak legisltif untuk memenuhi syarat-syarat untuk ditetapkan," jelasnya.

Peloporkan ungkapkan, secara keseluruhan ATR BPN sudah melihat kedua belah pihak sudah komitmen untuk melakukan percepatan terhadap Perda RTRW ini.

"Cepat bukan berarti ugal-ugalan. Jangan sampai dokumen revisi RTRW akan mencelakakan dan berdampak buruk kepada kehidupan masyarakat, lingkungan, dan eksekutif dan legislatif," tegasnya. 

(Humas DPRD Sumbar)

Seruan berupa yel-yel ‘Kami Bangga Jadi Anak Indonesia’ bergemuruh dari anak-anak dalam tiga ruangan kelas yang dijadikan satu  di SDN  31 Pasir Kandang, Rabu pagi  (8/11/2023) ketika pendongeng dari Yogyakarta, Ariyo tampil di hadapan mereka.

Pagi Rabu itu BNPT dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) memang sengaja mengajak Ariyo Zidni datang ke SD itu dalam rangka sosialisasi pencegahan radikalisme dan terorisme untuk untuk usia dini. “Ini adalah bagian dari kegiatan Bidang Perempuan dan Anak FKPT Sumbar yang dikoordinasikan oleh ibu Ruri Juswira. Ini merupakan kegiatan terakhir tahun 2023 FKPT Sumbar yang dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan survey Indeks Resiko Terorisme (IRT) dan Indeks Potensi Radinalisme (IPR) secara serentak di seluruh Indonesia,” kata Ketua FKPT Sumbar, Adil Mubarak ketika membuka acara tersebut.

Adil mengatakan bahwa pada tahun-tahun sebelumnya, fokus kegiatan masih ditujukan untuk remaja dan orang dewasa. Tetapi tahun ini melalui Bidang Perempuan dan Anak, FKPT mulai menyentuh anak-anak. “Pengenalan akan bahaya radikalisme yang mencari biang dari terorisme itu perlu diberikan lebih dini kepada generasi Indonesia. Agar sejak dini mereka mengenal dan memahami betapa radikalisme tidak memberikan kebaikan, tetapi hanya memberikan malapetaka,” ujar Adil.

Kasubkoordinator Partisipasi Masyarakat BNPT, Maira Humadhani dalam pengarahannya mengatakan bahwa selama ini anak-anak belum disentuh untuk diberikan pemahaman tentang bahaya radikalisme. “Padahal itu sangat penting, karena kita (FKPT-red) berada di wilayah pencegahan, maka tidak ada yang lebih baik selain mencegah secara lebih dini. Pada usia anak-anak itulah melalui berbagai berbagai media pihak-pihak penganjur paham radikalisme menyebarkan pahamnya. Anak-anak akan mudah terpapar. Karena itu perlu dicegah lebih dini," kata Maira.

Pendongeng kondang, Ariyo Faridh Zidni menyebutkan bahwa materi tentang keberagaman, cinta tanah air dan nilai-nilai Pancasila bagi anak-anak lebih mudah disampaikan dalam bentuk cerita atau dongeng. “Anak-anak pun terlihat senang dan gampang memahami,” kata pria yang akrab disapa Kak Ariyo itu.

Ariyo sangat piawai berinteraksi dengan anak-anak, sehingga mereka terlihat senang. Sesekali Kak Ariyo melakukan tanya jawab, kuis dan mengajak dialog. Anak-anak terlihat semangat. Lebih-lebih Kak Ariyo banyak memberikan hadiah, akrab dan seolah tak ada jarak. 

Anak-anak SDN 31 itu terus antusias mengikuti kegiatan hingga berakhir setelah shalat Dzuhur. Menurut Kabid Media FKPT Sumbar, Heranof Firdaus, kegiatan Bidang Perempuan dan Anak ini akan berlanjut lagi tahun depan di daerah atau kota yang lain pula. Ia mengatakan bahwa sepanjang tahun 2023 ini FKPT Sumbar sudah menggelar enam kali kegiatan sosialisasi, antara lain Bidang Pemuda, Bidang Agama, Bidang Media, Bidang Perempuan dan Anak (dengan dua kegiatan) dan Bidang Penelitian. “Khusus penelitian ini dilakukan serentak di seluruh Indonesia dalam bentuk survey Indeks Potensi Radikalisme (IPR) dan Indeks Resiko Terorismes (IRT) dan hasilnya akan diumumkan pada akhir 2023 atau pada awal 2024 oleh Kepala BNPT,’ ujar Hernaof. 

Acara itu juga dihadiri oleh Pengawas Gugus Lima Kecamatan Koto Tangah, Vera Silenty, S.Pd. dan Ketua Komite Sekolah,  Drs. Fadlun Nafi.(rel)

Memastikan fungsi perlindungan anak berjalan hingga tingkat nagari, Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota membentuk Komisi Perlindungan Anak Nagari (KPAN) di nagari. Menyikapi kebijakan tersebut, mendapat dukungan penuh dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Bukittinggi (Bapas Bukittinggi) sebagai mitra strategis dalam program perlindungan anak.

Kepala Bapas Bukittinggi Novri Abbas (Novri) tidak menampik bahwa tugas pokok dan fungsi Bapas dalam perlindungan anak lebih mengarusutama pada anak yang berkonflik dengan hukum (ABH), khususnya anak sebagai pelaku. Novri yang belum sebulan menggawangi Bapas Bukittinggi terus mendorong jajarannya untuk menjalin kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah, terutama pada 8 kabupaten dan kota wilayah kerja Bapas Bukittinggi. "Banyak anak yang menjadi pelaku tindak pidana, banyak yang menjadi objek pengabaian perlindungan anak, untuk menekan kondisi tersebut, kami dari Bapas Bukittinggi sangat mengapresiasi apa yang telah digagas oleh Pemkab Limapuluh Kota dengan membentuk KPAN di setiap nagari yang ada di Kabupaten Limapuluh Kota," ujarnya dalam briefing sebelum mengutus Kasubsi BKA dan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) menghadiri sosialisasi KPAN di Nagari Tarantang, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, Senin (7/11).

KPAN sendiri menurut Kasubsi BKA Bapas Bukittinggi Aditya Maisa merupakan implementasi Peraturan Bupati Limapuluh Kota Nomor 50 tahun 2019. Tujuan nya adalah memastikan fungsi perlindungan anak yang menjadi salah satu tanggung jawab nagari terpenuhi. "Dalam kesempatan sosialisasi tersebut, Bapas Bukittingi hadir bersama yayasan Safe the Chidren dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Limapuluh Kota menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut," ujar Adit usai memberikan materi sosialisasi bersama PK Ahli Muda Indra.

Adapun materi yang disampaikan dalam kesempatan tersebut adalah peran Bapas dalam melindungi hak-hak anak dalam proses hukum, pemenuhan hak pendidikan anak, dan penanganan anak dalam keluarga. Pada acara yang dihadiri perangkat nagari, pemuka masyarakat, tungku tigo sajarangan nagari Tarantang, Bundo Kanduang berjalan hangat. "Kita menyambut baik respon masyarakat akan peran dan fungsi Bapas. Selama ini kita seolah berjalan sendiri karena tidak tersosialisasikannya tupoksi Bapas di tengah masyarakat," ujar Novri Abbas menyambut undangan dari Nagari Tarantang.

Hadirnya program dari Pemkab Limapuluh Kota ini menurut Novri Abbas akan semakin sinkron dengan tugas dan fungsi Bapas. Salah satu dari dasar hukum Perbup ini adalah Kepres Nomor 36 tahun 1990 tengan Pengesahan Convention On Right of The Child (Konvensi tentang Hak Anak). Tentunya ini sejalan dengan UU Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjadi dasar hukum tugas pokok dan fungsi Bapas dalam pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum. "Dan salah satu fungsi dari KPAN tersebut adalah pendampingan anak yang berhadap dengan hukum. Fungsi ini tentunya sangat sinergis dengan Bapas yang wilayah kerjanya meliputi kabupaten Limapuluh Kota. Terima kasih kepada Pak Bupati serta jajaran yang telah menggagas hal ini," ujar Aditya Maisa mewakili Kabapas Bukittinggi dalam sambutannya. (Rel)

Ketum DPP  Partai Ummat Dr. Ing. H. Ridho Rahmadi, S.Kom., M.Sc buka kartu kenapa menjadi Calon Legislatif (menCaleg) DPR RI di Dapil Sumatra Barat (Sumbar) I, Selasa (7/11-2023).

Ridho Rahmadi buka kartu itu saat silaturahmi dengan pemimpin media cetak dan online se Sumbar di ruang Resto Suaso.

"Jadi Caleg DPR RI adalah putusan last minute saya, dan bismillah saya pilih Sumbar, karena dari analisis dan faktanya Sumbar itu merupakan Serambi Medinahnya Partai Ummat,"ujar Ridho Rahmadi.

Jadi Caleg DPR RI berdasarkan DCT ditetapkan KPU RI, Ridho Rahmadi menjadi Ketua Umum Parpol satu-satunya yang menjadikan Sumbar sebagai daerah pemilihannya.

"Selain Sumbar jadi Serambi Medinahnya Partai Ummat, dari sejarah elektoral ternyata Sumatra Barat menjadi penyumbang suara terbesar saat Bapak Mertua Pak Amien Rais sebagai Capres pada 1999 dulu, selain Aceh dan Jogja,"ujar Ridho Rahmadi.

Ridho Rahmadi yakin Partai Ummat dilahirkan oleh tokoh reformasi bangsa Amien Rais dan menjadi Parpol pendukung Anies Baswedan jadi Calon Presiden 2024, bisa menjadi pilihan alternatif utama bagi masyarakat Sumbar pada Pemilu 2024.

Elite media cetak dan elektronik yang hadir berdecak kagum atas pilihan dan faktor mendasari Ridho Rahmadi menjatuhkan Dapil nya ke Sumbar I.

"Dari tracking dan analisa DPP Partai Ummat ternyata Dapil Sumbar I pertumbuhan elektabilitas dan  jumlah kader nya nomor dua tertinggi setelah Dapil Jabar I,"ujar Ridho didampingi Ketua DPW Partai Ummat Sumbar Taslim Chaniago bersama Caleg DPRD Provinsi Sumbar Partai Ummat, Firman Wanipin (Sumbar I) Adrian Tuswandi (Sumbar II), Citra Kardinal (Sumber IV) dan Zulirma (Sumabar VIII).

Ridho orang tua dari Sumatra Selatan dan besar di Yogyakarta selain politisi juga merupakan akademisi dengan baik keilmuan teknologi informasi.

"Bagi Partai Ummat Sumbar, maju Caleg Ketum di sini adalah kebanggaan sekaligus Medan pertarungan Partai Ummat di Dapil Sumbar I, Insya Allah target kami DNA seluruh kader serta simpatisan Partai Ummat menjadikan Ridho ke DPR RI adalah harga diri,"ujar Taslim. (***)

Presiden Joko Widodo menerima Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 7 November 2023. Dalam pertemuan tersebut, PWI melaporkan kepada Presiden Jokowi atas terpilihnya Ketua Umum PWI Pusat serta upaya PWI dalam peningkatan kompetensi wartawan. 

"Kami melaporkan bahwa telah terpilih ketua umum baru (dalam) Kongres PWI di Bandung pada 25-26 September yang lalu. Yang kedua, kami melaporkan bahwa kami ingin fokus kembali pada masalah pendidikan, peningkatan kompetensi wartawan, dan wawasan kebangsaan wartawan," ucap Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, selepas diterima Presiden Jokowi.

Selanjutnya, Hendry mengatakan, PWI menyampaikan terkait dukungan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam penyelenggaraan sekolah jurnalisme Indonesia dan uji kompetensi wartawan. Hendry menyebut, mendengar hal tersebut Presiden pun langsung menindaklanjutinya.

"Tadi Bapak Presiden langsung menelepon Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk membantu kembali PWI agar apa yang telah dilaksanakan dulu dapat berjalan kembali," ucapnya.

Hendry menuturkan bahwa PWI membahas terkait sosialisasi pers kebangsaan sekaligus peluncuran Graha Pers Pancasila yang akan digelar di Yogyakarta pada November 2023 mendatang. 

Selain itu, PWI pun menyampaikan terkait acara Hari Pers Nasional yang direncanakan akan digelar di Ancol, Jakarta.

"Bapak Presiden mengatakan seandainya nanti memang ada kekurangan dari pemerintah Provinsi Yogyakarta, pemerintah pusat akan membantu," tutur Hendry. 

Di samping itu, Hendry menyebut bahwa dalam pertemuan tersebut juga turut membahas terkait bagaimana pers menyikapi pemilihan umum (pemilu) mendatang. Hendry mengatakan, Presiden mengimbau seluruh masyarakat untuk menjaga pemilu tetap damai.

"Disampaikan bahwa sebetulnya sekarang ini tidak ada persoalan, biasa-biasa saja, sejuk-sejuk saja, diimbau agar kita semua masyarakat ikut menjaga pemilu yang damai, yang menjaga keutuhan bangsa dan negara, tidak memecah belah," ujar Hendry.

“Saya kira kami menerima itu dengan sama fikiran kami juga sebetulnya pers itu bukan pihak yang mengompor-ngomporin, membuat suasana jadi tegang, suasana jadi seolah-olah ini _event_ permusuhan,” lanjutnya.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan Pengurus PWI Pusat yakni Menteri Sekretaris Negara Pratikno.( **)

Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD ) Sumatera Barat (Sumbar) Zulkenedi Said memimpin rapat bersama mitra kerja komisi II dalam pembahasan Rancangan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2024 di Ruang khusus II DPRD Sumbar .Jum’at (03/11/2023).

Ketua Komisi IV DPRD Zulkeneddi Said didampingi seluruh anggota komisi II menyampaikan bahwa, rapat yang dilakukan ini untuk membahas program-program yang akan dilaksanakan ditahun 2024.

“Bahasan dalam rapat ini terkait sejauh mana progres dan bagaimana rencana dan realisasi program Tahun 2024 beserta hambatan dan kendalanya,” tuturnya.

Ia menambahkan bahwa segala bentuk program dari mitra kerja tersebut merupakan upaya pemerintah untuk memajukan Provinsi Sumbar.

“Adapun program-program yang kami evaluasi ini adalah program-program dalam rangka upaya pemerintah untuk memajukan Provinsi Sumbar berlandaskan iman dan takwa,” ujarnya.

Pada rapat ini masing-masing kepala dinas memaparkan hasil, kendala, dan hambatan dari realisasi program Tahun 2024.

Kemudian setiap anggota Komisi IV juga turut memberikan kritik dan sarannya agar program berjalan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Menanggapi hasil rapat tersebut, Zulkenedi Said berharap ke depannya realisasi program Tahun 2024 dapat berjalan lebih baik.

“Mudah-mudahan program yang pemerintah upayakan untuk masyarakat Sumbar dapat terealisasi lebih baik lagi ke depannya,” harapnya.(**)

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat ( Sumbar ) bersatu dalam rapat kerja Intensif bersama OPD untuk membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Sumbar Tahun 2024, Jum’at (03/11/2023).

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh ketua komisi II DPRD Sumbar Mochklasin,dihadiri seluruh anggota komisi II dan sejumlah OPD yang menjadi mitra Komisi II.

Ketua Komisi II DPRD Sumbar Mochklasin menyampaikan bahwa, rapat yang dilakukan ini untuk membahas program-program yang akan dilaksanakan ditahun 2024.

“Bahasan dalam rapat ini terkait sejauh mana progres dan bagaimana rencana dan realisasi program Tahun 2024 beserta hambatan dan kendalanya,” tuturnya.

Ia menambahkan bahwa segala bentuk program dari mitra kerja tersebut merupakan upaya pemerintah untuk memajukan Provinsi Sumbar.

“Adapun program-program yang kami evaluasi ini adalah program-program dalam rangka upaya pemerintah untuk memajukan Provinsi Sumbar berlandaskan iman dan takwa,” ujarnya.

Pada rapat ini masing-masing kepala dinas memaparkan hasil, kendala, dan hambatan dari realisasi program Tahun 2024.

Kemudian setiap anggota Komisi II juga turut memberikan kritik dan sarannya agar program berjalan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Dari hasil rapat bersama mitra tersebut, Ketua Komisi II Mochklasin berharap ke depannya realisasi program Tahun 2024 dapat berjalan lebih baik.

“Mudah-mudahan program yang pemerintah upayakan untuk masyarakat Sumbar dapat terealisasi lebih baik lagi ke depannya,” harapnya.(**)

Guna membahas lebih dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2024,komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat ( Sumbar ) menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama mitra terkait.  Jum’at (03/11/2023) di Ruang khusus II  DPRD Sumbar.

Rapat tersebut langsung dipimpin Ketua komisi V DPRD Sumbar Daswanto, dihadiri seluruh anggota komisi V dan sejumlah OPD yang menjadi mitra Komisi V.

Ketua Komisi V DPRD Daswanto menyampaikan bahwa rapat yang dilakukan ini untuk membahas program-program yang akan dilaksanakan di tahun 2024.

“Bahasan dalam rapat ini terkait sejauh mana progres dan bagaimana rencana dan realisasi program Tahun 2023 beserta hambatan dan kendalanya,” tuturnya.

Ia menambahkan, bahwa segala bentuk program dari mitra kerja tersebut merupakan upaya pemerintah untuk memajukan Provinsi Sumbar.

“Adapun program-program yang kami evaluasi ini adalah program-program dalam rangka upaya pemerintah untuk memajukan Provinsi Sumbar berlandaskan iman dan takwa,” ujarnya.

Pada rapat ini masing-masing kepala dinas memaparkan hasil, kendala, dan hambatan dari realisasi program Tahun 2024.Kata Daswanto.

Pada kesempatan itu,anggota Komisi V juga ikut memberikan kritik dan sarannya agar program berjalan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Menanggapi hasil rapat tersebut, Daswanto berharap ke depannya realisasi program Tahun 2024 dapat berjalan lebih baik.

“Mudah-mudahan program yang pemerintah upayakan untuk masyarakat Sumbar dapat terealisasi lebih baik lagi ke depannya,” harapnya.(*/st)

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) Afrizal didampingi Anggota DPRD Kota Padang Zulhardi Z Latif meninjau cor beton jalan perumahan Taman Asri Kelurahan Sungai Sapih, Senin (6/11/2023).

Afrizal mengatakan,pengecoran dengan beton cor ready mix mutu K 225 ini dibiayai oleh dana Pokok-pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD Sumbar. 

"Alhamdulillah pokir yang saya perjuangkan bermanfaat untuk banyak orang, semoga doa dan dukungan masyarakat akan terus menyertai perjuangan saya di DPRD Sumbar,” Kata Afrizal.

Melihat kegembiraan masyarakat yang tinggal di komplek perumahan Taman Asri ini, Anggota DPRD Sumbar Afrizal mengatakan, juga ikut senang karena apa yang ia lakukan bermanfaat untuk orang banyak.

Sementara,Ketua RW 06  Kelurahan Sungai Sapih Mulyadi mengatakan,

warga Perumahan Taman Asri, Kelurahan Sungai Sapih sangat senang karena jalannya jadi lebih mulus dan aman setelah dilakukan pengecoran dengan beton cor ready mix mutu K 225 oleh Anggota DPRD Sumbar dari Fraksi Partai Golkar Afrizal melalui Pokok-pokok pikirannya.

“Alhamdulilah kami warga Perumahan Taman Asri sangat senang, karena jalan sudah diperbaiki hingga mulus, ini sangat memudahkan warga untuk melakukan kegiatan atau aktifitas lainnya,” ucap Mulyadi 

Untuk itu, sebagai Ketua RW Mulyadi mewakili warga di RW 06 mengucapkan terimakasih banyak atas bantuan pengecoran jalan yang sudah diberikan oleh Anggota DPRD Sumbar Afrizal.

Pada kesempatan itu,Mulyadi juga berharap kepada Afrizal agar dapat nantinya melakukan kembali pengecoran jalan di beberapa ruas di Perumahan Taman Asri. Seperti jalan gerbang masuk komplek dan gang rumah warga yang masih rusak.

Terakhir Mulyadi mendoakan agar Afrizal bisa kembali duduk menjadi anggota DPRD Sumbar pada pemilu 2024-2029. Karena beliau adalah sosok anggota dewan yang merakyat dan aktif mendengarkan aspirasi, masalah, dan kebutuhan masyarakat yang di wakilinya.(*/St)