Terkait Konversi BANK Nagari,yang diisukan ditolak fraksi.fraksi- fraksi di DPRD Sumatera Barat (Sumbar) yaitu fraksi Demokrat, Gerindra, Golkar, PAN, PDI Pejuangan dan PKB mengklarifikasi bahwa fraksi-fraksi tidak pernah menolak 

 koversi Bank Nagari dari Bank Konvensional menjadi Bank Syariah tersebut.

"Kami tidak menolak, kami hanya minta pembahasan Ranperda Konversi Bank Nagari ke Syariah itu ditunda karena ada beberapa persyaratan yang belum terpenuhi," kata ketua fraksi Demokrat Ali Tanjung saat jumpa pers, Selasa (10/10/2023) di DPRD Sumbar.

Ali Tanjung menjelaskan, sebelum Bank Nagari dikonversikan ke Bank Syariah haruslah memenuhi persyaratan perundang-undangan yaitu undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang otonomi daerah pasal 339 dan Peraturan Pemerintah (PP) 54 tahun 2017 pasal 139.

"Didalam kedua aturan itu mensyaratkan, pemegang saham Bank Nagari baik itu Pemprov maupun Kabupaten/kota harus sebesar 51 persen, sedangkan saat ini saham yang dimiliki Pemprov dan Kabupaten/kota hanya 32 persen, jadi jelas belum memenuhi syarat," tegas Ali Tanjung.

Senada dengan Ali Tanjung, ketua fraksi partai Gerindra Hidayat juga menyayangkan adanya berita bahwa, gagalnya konversi Bank Nagari ke Syariah disebabkan oleh fraksi-fraksi diluar pendukung gubernur menghambat rencana tersebut.

"Jadi kami tegaskan, kami tidak menolak, kami hanya minta penuhi dulu syaratnya. Sebab yang namanya perubahan Perda akan dievaluasi oleh Kemendagri. Kalau seandainya materi, subtansi dan azas legalitas formalnya tidak terpenuhi tentu tidak akan diloloskan oleh Kemendagri dan itu yang menjadi kecemasan kami," ujar Hidayat.

Kemudian lanjut Hidayat, berdasarkan laporan, kinerja Bank Nagari terus naik dan bertumbuh baik dari sisi aset, pembiayaan termasuk juga dari deviden.

"Kami heran, kenapa Bank Nagari yang kinerjanya baik, manajemennya bagus, tidak ada riak malah diacak-acak. Sementara BUMD yang sakit seperti Balairung, Grafika, ATS tidak diurus oleh Gubernur, ini maunya apa" kata Hidayat.

Hidayat juga berharap agar masyarakat berhenti menganggap bahwa fraksi-fraksi diluar gubernur di DPRD PPI menolak konversi Bank Nagari ke Syariah.

"Kami harap masyarakat dan teman-teman dilapangan berhenti mengatakan kami menolak syariah, tidak islami, tidak mendukung ABS SBK, itu sangat keliru," tegas Hidayat.(st)

Tradisi "badikia" dan "lamang gadang" menjadi prosesi wajib dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 H di Mushalla Nurul Huda Kaum Datuak Sampono Batuah di Lagan Gadang Mudiak,  Nagari Lagan Mudik Punggasan, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Pesisir Selatan, Minggu (8/10/2023).

"Badikia" adalah bersalawat kepada Rasulullah SAW, menyampaikan kisah Nabi Muhammad SAW dan seluruh sifat-sifat mulianya, yang dilantunkan secara berirama. "Badikia" dilakukan bergantian oleh tiga orang dari Sabtu malam hingga hari Minggu sorenya tanpa henti.

Masyarakat yang ingin mengetahui kisah-kisah Nabi Muhammad SAW bisa mengikuti acara "Badikia" ini. Karena faktanya banyak dari masyarakat, terutama yang berusia tua, yang tertarik mendengarkan acara "Badikia" ini, bahkan sampai terkantuk-kantuk.

Puncaknya adalah memanjatkan doa keselamatan dan kesehatan, makan bersama dengan duduak baselo dan kemudian membagikan "Lamang Gadang" kepada "Tukang Dikia" dan seluruh Ninik Mamak dan Urang Ampek Jinih yang hadir di Mushalla Nurul Huda. 

"Lamang Gadang" ini berupa bambu sepanjang dua meter yang dihias dengan kertas warna-warni sekeliling dan bagian atasnya. Kemudian pada "Lamang Gadang" ini diikatkan sebatang lamang sesungguhnya, juga sebungkus gulai dan sebuah kain sarung.

Tradisi peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan "Badikia" ini selalu dilaksanakan Kaum Datuak Sampono Batuah Suku Kampai di Lagan Gadang Mudiak setiap tahun, dihadiri oleh Kaum Kampai dari berbagai kampung di Nagari Lagan Mudik Punggasan. Selain ibadah, juga sekaligus ajang silaturrahmi anak kemenakan.

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun ini dihadiri Ketua LKAAM Pesisir Selatan yang juga Caleg DPRD Sumbar Partai Golkar Drs. H. Syafrizal Ucok, MM Datuak Nan Batuah, Anggota DPRD Pesisir Selatan Novermal, SH.MH., Caleg DPRD Pesisir Selatan Partai Golkar Syafrisal Dt. Tan Mangusi dan Pucuak Suku Kampai Karani Datuak Mangkuto.

Menurut Syafrizal Ucok Datuak Nan Batuah, peringatan Maulid Nabi Muhammad adalah momentum untuk meneladani nilai-nilai dan ajaran Rasulullah SAW baik dalam menjalani ibadah maupun dalam bermuamalah.

Kemudian bersyukur atas Maulid Nabi Muhammad SAW dengan banyak bershalawat dan berzikir serta meningkatkan nilai-nilai sosial berupa silaturrahmi dan memberikan jamuan kepada masyarakat dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. (*)

Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar sampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda)  tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan ranperda tentang Pengelolaan Sampah.

Pandangan umum fraksi-fraksi tersebut disampaikan pada rapat paripurna dewan,Selasa (10/10/2023) di ruangan sidang utama DPRD Sumbar dipimpin langsung ketua DPRD Sumbar Supardi didampingi wakil ketua Irsyad Safar dan Suwirpen Suib. Sementara dari pihak Pemprov Sumbar dihadiri wakil gubernur Audy Joinaldy.

Fraksi Gerindra melalui juru bicaranya Hidayat mengatakan, persoalan sampah sudah menjadi isu serius, yang tentunya juga harus mendapat perhatian serius pula dari semua pihak. Apalagi, banyak TPA sampah yang sudah penuh dan melimpah.

“Mohon penjelasan dari Saudara Gubernur, bagaimana kondisi TPA sampah di Sumatera Barat saat ini dan bagaimana langkah Kerjasama yang dilakukan Pemprov dalam hal pengelolaan sampah ini,"kata Hidayat.

Sementara Fraksi Partai PKS katakan, lingkungan yang bersih dan sehat bebas dari sampah merupakan hak dari masyarakat, hal ini termaktub dalam Pasal 28H ayat 1 UUD 1945.

“Tentu hal ini merupakan kewajiban pemerintah melakukan pelayanan publik untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat tersebut agar terpenuhinya hak-hak masyarakat,” kata jubir PKS.

Begitu juga dengan Fraksi Demokrat menyampaikan, Fraksi Partai Demokrat meminta kejelasan apa maksud Gubernur membentuk OPD Pertanahan, apa tidak sanggup bidang yang ada sekarang menanganinya.

“Menurut kami untuk memperkuat tugas pokok dan fungsinya saja lagi yang diperkuat dan diperjelas dalam PERGUB,” kata jubir fraksi Demokrat.

Senada dengan Fraksi-fraksi lainnya,Fraksi Partai Golkar menyampaikan, terhadap Ranperda Pengelolaan Sampah yang akan kita tetapkan nantinya menjadi Peraturan Daerah , pada kesempatan ini Kami dari Fraksi Partai Golkar ingin menanyakan bagaimana hubungan Perda Pengelolaan Sampah Provinsi Sumatera Barat dengan Perda Pengelolaan Sampah kabupaten/Kota, apakah hubungannya secara hirarkis atau setara .

“Kalau dia setara tentu akan sulit juga dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Perda Kabupaten/Kota terkait dengan sampah. Kami minta dijelaskan oleh pihak Pemerintah Daerah,” ujar jubir partai Golkar.

Fraksi PAN mengatakan, Perda nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah Regional pada beberapa Substansinya di sebut tidak sesuai dengan kewenangan provinsi, beberapa pasal yang mempunyai makna multi tafsir sehingga menimbulkan keragu raguan dan ketidakpastian dalam pelaksanaannya serta penyelarasan dengan regulasi yang lebih tinggi seperti peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2020 peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 perpres 83 2018 tentang penanganan sampah laut.

“Permen LHK 14 2018 danj 14 2021 perpres 97 2017 dan regelasi lainnya di kuatkan lagi dengan gran master pengelolaan Tahun 2060 yang di mulai tahun 2030,” ujar Jubir PAN.

Selanjutnya fraksi PPP dan Nasdem menyampaikan, sampah bukan hanya menjadi masalah nasional akan tetapi juga telah menjadi masalah daerah. Pengelolaan sampah yang tidak komprehensif dan tidak mempertimbangkan aspek masyarakat dan lingkungan seringkali memunculkan permasalahan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat.

“Sistem yang kurang tepat, metode dan teknik pengelolaan sampah yang belum berwawasan lingkungan, seringkali berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan,” kata jubir fraksi PPP dan Nasdem.

Kemudian pandang fraksi PDI Perjuangan dan PKB menyampaikan,mohon dijelaskan sistim pengelolaan sampah pada ranperda ini dan lembaga apa saja yang diikut sertakan agar permasalahan sampah yang selama ini terjadi terutama pada pusat-pusat kota yang kita lihat bahwa sampah rumah tangga/pemukiman serta sampah komersil semakin menumpuk.(st)

 Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang Mastilizal Aye menyerahkan bantuan bagi masyarakat pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM), Selasa (10/9).

Pada kesempatan itu, Mastilizal Aye mengatakan, sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Nanggalo, Padang Barat dan Padang Utara, dirinya bertanggungjawab untuk memperjuangkam aspirasi masyarakat.

"Ini merupakan adalah bentuk dari tanggungjawab saya sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan ini," cakapnya.

Dikatakannya, bantuan tersebut merupakan aspirasi masyarakat yang diterima saat reses di dapil.

"Banyak keluhan dari UMKM yang kesulitan dalam menjalankan usahanya, sehingga saya menyalurkan pokir untuk mempermudah pelaku usaha kecil dan menengah, menjalankan usahanya," tukuk pria berkacamata yang akrab disapa Aye ini.

“Semoga dibalik semua kesulitan, tetap ada satu senyuman yang penuh dengan semangat, agar kita tidak mudah menyerah untuk hidup lebih baik," katanya.

Aye mengaku, dirinya datang untuk memberikan solusi agar aspirasi masyarakat dapat dibantu, sehingga UMKM lebih maju kedepannya.

"Selain bantuan untuk UMKM, saya juga menyalurkan ratusan bantuan sosial dari dinas koperasi. Ini bentuk komitmen saya terhadap masyarakat sesuai instruksi ketua DPD partai Gerindra Sumatera Barat Pak Andre Rosiade. Sebagai kader Gerindra yang telah diberikan amanah oleh masyarakat saya harus mampu membawa solusi terhadap permasalahan masyarakat," cakap Sekretaris DPC Partai Gerindra kota Padang ini.

Sementara itu, Nurmi Desi, selah seorang perwakilan dari UMKM mengucapkan terimakasih kepada Mastilizal Aye.

"Sebagai anggota DPRD Kota Padang, Pak Aye selalu berkomitmen menyalurkan aspirasi masyarakat. Bantuan Pak Aye cukup banyak yang telah kami rasakan selama ini," akunya.

Dikatakannya, Aye selalu turun menampung aspirasi masyarakat, selain bantuan UMKM, ia juga melihat Aye sangat konsisten mengabdi kepada masyarakat.

"Seperti memberikan bansos, bantuan kelompok senam,  jalan dan masjid-musholla. Kami yakin pak Aye akan terpilih kembali, kerena dia terbukti berkerja untuk kesejahteraan masyarakat," terangnya. (*)

Bendahara Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kecamatan Nanggalo, Sonny Affandi, ST, mengapresiasi penyelenggaraan Musyawarah Cabang (Muscab) Terpadu ke 13 Muhammadiyah dan Aisyiah Kecamatan Nanggalo, Minggu (8/10/2023) di Gedung Pertemuan PORKAB Pagang, Nanggalo, Padang.

Muscab yang dilaksanakan tersebut menghasilkan ketua terpilih periode 2022-2027 Dr. Afrizal, MA, sebagai Ketua Pengurus Cabang (PC) Muhammadiyah dan Erlis, S.Pd, sebagai Ketua Aisyiah Kecamatan Nanggalo.

Sonny Affandi yang juga Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Kampung Lapai, menyampaikan ucapakan selamat atas terpilihnya, Dr. Afrizal, MA, sebagai Ketua Pengurus Cabang (PC) Muhammadiyah dan Erlis, S.Pd, sebagai Ketua Aisyiah Kecamatan Nanggalo periode 2022-2027.

"Kita berharap, Ketua Muhammadiyah dan Aisyiah terpilih dapat mengayomi dan memberdayakan umat, khususnya dalam pengembangan serta memajukan organisasi ke depan," harap Sonny.

Sejalan dengan sudah terpilihnya ketua yang baru dalam Muscah Terpadu yang berjalan lancar dan sukses, Sonny juga mengucapkan terima kasih kepada H. Darmadi, yang sebelumnya telah memimpin PC Muhammadiyah Nanggalo dengan baik, serta Yuliarnis, A.Pd, selaku ketua PC Aisyiah Nanggalo periode 2017-2022. 

Muscab berjalan aman dan lancar. Sejumlah agenda terlaksana dengan berkat kebersamaan anggota kedua organisasi. (rel)

Membahas Kerjasama Pemprov dengan PT Grahamas Citra Wisata

Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) menggelar rapat bersama mitra kerja terkait persoalan pemanfaatan aset Hotel Novotel Bukittinggi yang dikelola oleh PT Grahamas Citra Wisata, Senin (09/10/2023) diruang sidang utama DPRD Sumbar.

Ketua Pansus yang juga Ketua komisi III DPRD Sumbar  Ali Tanjung mengatakan, dari hasil pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD hingga kerjasama antara Pemprov Sumbar dengan PT Grahamas Citrawisata selaku pengelola Hotel Novotel Bukittinggi terdapat cukup banyak permasalahan.

“Banyak permasalahan yang kita temukan seperti adanya perbedaan penafsiran kapan berakhirnya waktu kerjasama, PT Grahamas Citrawisata gadaikan aset ke Bank, Laporan keuangan tidak sesuai dengan sebebarnya, dan banyak masalah lainnya. Untuk itu kami di DPRD memutuskan membentuk Pansus untuk menuntaskan masalah tersebut,” tutur Ali Tanjung.

Selain itu, lanjut Ali, pembentukan pansus ini juga bertujuan agar pemanfaatan aset Pemprov Sumbar yang akan bekerja sama dengan pihak manapun, kedepan akan lebih berhati-hati sehingga kenyamanan investasi dapat tercapai.

“Untuk itu, kami mohon kepada anggota Pansus untuk segera bersama-sama menyusun agenda untuk menyelesaikan permasalahan dengan PT Grahamas Citra Wisata ini,” katanya.

Ali Tanjung menambahkan, permasalahan kerjasama antara PT Grahamas Citra Wisata dengan Pemprov Sumbar berdampak buruk bagi investasi Sumbar, sehingga diharapkan dengan terbentuknya pansus ini permasalahan tersebut segera tuntas.

“Permasalahan ini akan memberikan dampak negatif terhadap investasi di Sumbar. Semoga dengan dibentuknya Pansus ini, semua masalah terkait pengelolaan Hotel Novotel Bukittinggi dapat dituntaskan secepatnya,” jelas Ali Tanjung.(*)

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) Supardi mengatakan.Percepatan digitalisasi pendidikan di Sumbar menjadi agenda penting Dinas Pendidikan dan DPRD Sumbar saat ini. 

Hal itu dikatakan Supardi saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Creative Learning Digital Age angkatan ke -16 bagi guru SMK se Kota Payakumbuh, Minggu (08/10/2023).

Dikatakan Supardi,sejak tahun lalu, DPRD Sumbar telah bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Sumbar  dan telah melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Creative Learning in Digital Age yang kini sudah memasuki tahap I6.

Ratusan guru SMA/SMK se-Kota Payakumbuh telah mengikuti sejumlah tahap bimtek sebelumnya, guna mewujudkan Payakumbuh sebagai kota pendidikan berbasis digital.Jelas Supardi.

Dikatakan Supardi, visi untuk menjadikan Payakumbuh sebagai Kota Pendidikan Berbasis Digital, sebagai bagian tak terpisahkan dari upaya membangun Payakumbuh sebagai Smart City.

“Payakumbuh adalah satu sentra ekonomi kreatif berbasis digital di Sumbar. Situasi positif ini mesti terus didorong dengan melahirkan lebih banyak lagi generasi muda yang kreatif lewat sistem pendidikan berbasis digital,” kata Supardi.

Menurut Supardi,dalam Bimtek ini,para guru SMA dan SMK se-Kota Payakumbuh difasilitasi agar mampu merancang bahan agar berbasis digital seperti bahan dalam bentuk audio-visual.

Supardi berharap, Payakumbuh bisa melahirkan generasi kreator dan inovator. “Mari kita dorong siswa agar menjadi pencipta, kreator, penghasil sesuatu yang baru, penemu mesin-mesin baru yang belum pernah terpikirkan sebelumnya,“ ujarnya.

Menurut Supardi,Bimtek ini bisa sebagai salah satu jalan, di mana para tenaga didik yang menguasai dunia digital dapat muncul.

“Saat ini Payakumbuh tengah menjadi pilot project Kota Pendidikan Berbasis Digital di Sumatera Barat. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat melihat Payakumbuh punya beragam prestasi di bidang pendidikan berbasis digital,” ujar Supardi.(**)

Arkeolog dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lutfi Yondri saat kunjuungannya ke Pabrik Indarung I dalam rangka Observasi Lapangan Penyusunan Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya, menilai secara arkeologi, Pabrik Indarung I PT Semen Padang memiliki potensi sangat luar biasa. Karena, sangat banyak pengetahuan yang bisa diambil di balik sisa-sisa bangunan lama tersebut.

"Namun, yang paling utama adalah tentang industri semen, terutama bagaimana semen diolah sejak 1913, kemudian berkembang sampai teknologi modern," kata Arkeolog itu pada saat Observasi Lapangan ke Pabrik Indarung I bersama tim Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), Senin (9/10/2023).

Di samping itu, katanya melanjutkan, jangan biarkan Pabrik Indarung I ini berdiri sendiri. Unsur penting lainnya yang ikut menunjang, seperti kelistrikan dan sumber bahan baku juga harus menjadi bagian dari pengelolaan Cagar Budaya Nasional. Apalagi, Pabrik Indarung I ini juga diusulkan menjadi warisan dunia. 

"Indarung I ini aset penting dan Semen Padang dalam pengelolaannya tidak bisa sendiri. Harus ada keterlibatan Pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi dan Nasional," ungkap alumni Magister Humaniora Arkeologi Universitas Indonesia (UI) asal Bukittinggi itu.

Menurut Lutfi, keterlibatan pemerintah daerah hingga pusat sangat dibutuhkan, karena butuh dana yang besar, terutama dalam hal revitalisasi dan merekontruksi pengetahuannya atau militerasi tentang sejarah dari Pabrik Indarung I yang nantinya bisa menjadi sumber pengetahuan. Karena, rekontruksi pengetahuan itu sejalan dengan bukti fisiknya.

"Memang revitalisasi ini butuh dana besar. Dan, walupun sulit Pabrik Indarung I ini dihidupkan kembali, minimal kita bisa membuat video atau film animasinya yang bisa menggambarkan pabrik ini beroperasi pada zamannya, sehingga mudah dicerna oleh generasi sekarang ini. Dan, dengan demikian keberadaan Pabrik Indarung I ini nantinya tidak hanya cerita," ujar Lutfi.

Hal yang sama juga disampaikan Pamong Budaya Ahli Utama Bidang Pemusiuman Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kemendikbudristek Siswanto. Kata dia, secara pribadi dia menilai potensi Pabrik Indarung I sangat luar biasa untuk dimanfaatkan, terutama sebagai museum situs ataupun museum industri. 

Untuk itu, siapa pun pengelolanya nanti, dia berharap keberadaan Pabrik Indarung I ini bisa menjadi tempat edukasi ilmu pengetahuan, sehingga generasi sekarang ini mengetahui bagiamana sejarah dari berdirinya Pabrik Indarung I tersebut.

"Indarung I ini pabrik semen pertama di Asia Tenggara dan sangat potensial dikembangkan sebagai museum industri atau museum situs, sehingga orang yang datang berkunjung ke Pabrik Indarung I ini bisa berinteraksi langsung kepada bendanya, koleksinya, dan situsnya, sehingga edukasi ilmu pengetahuan ada di situ. Apalagi, di Indonesia kan belum ada museum situs," katanya.

Kemudian, terkait kunjungan lapangan ke Pabrik Indarung I, Siswanto menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk merancang rencana induk kelestarian cagar budaya nasional. Dan, dari kunjungan ini pihaknya akan mencari praktek baik dan praktek buruk, sekaligus bagaimana pengelolaan cagar budaya Nasional Pabrik Indarung I. 

"Kemarin, kami sudah mengimpun bagaimana pengelolaan-pengelolaannya, mulai dari regulasi, tata kelola, masyarakat, dan pemerintah daerahnya, termasuk Semen Padang, bagaimana pengelolaan rencananya dan sebagainya. karena yang kami susun nanti adalah, bagaimana dalam pelestarian cagar budaya nasional itu memperhatikan rekomendasi-rekomendasi dari TACBN. Namun, yang penting adalah kelestarian dari cagar budaya itu sendiri," katanya.

Selain itu, katanya melanjutkan, yang lebih penting lagi bagaimana dampak pelestarian dan pemanfaatan cagar budaya tersebut, dan dampaknya terhadap masyarakat seperti apa, serta dampak terhadap cagar budaya itu sendiri juga seperti apa. "Tapi yang jelas, bagaimana Semen Padang dan pemerintah daerah memperhatikan rekomendasi dari TACBN. Karena, kami sepakat ini untuk diperhatikan," ujarnya.

Kepala Unit Humas & Kesekretariatan PT Semen Padang Nur Anita Rahmawati menyampaikan bahwa Pabrik Indarung I telah ditetapkan sebagai kawasan Cagar Budaya Nasional pada Februari 2023. Dan, di dalam kawasan Cagar Budaya Nasional ini, juga terdapat PLTA Rasak Bungo yang didirikan 1908. Pada era Pemerintahan Hindia Belanda, pabrik semen ini bernama NV Nederlandsch Indische Portland Cement Maatschappij (NIPCM). 

Anita menyebut Pabrik Indarung I memulai sejarahnya pada tahun 1906, saat seorang perwira Belanda berkebangsaan Jerman bernama Carl Christophus Lau, mengajukan permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk dapat mendirikan pabrik semen di Indarung, Padang. Begitu dibangun pada 18 Maret 1910, Pabrik Indarung I mulai beroperasi di tahun 1913 dengan kapasitas produksi sebesar 22,9 ribu ton semen per tahun. 

Pabrik semen ini memiliki 5 Kiln. Untuk Klin pertama yang selesai dibangun pada 1911, kapasitas produksi sebesar 76,5 ton semen per hari, sama dengan Klin kedua yang dibangun pada 1912. Pada tahun 1939, Pabrik Indarung I meningkatkan kapasitas produksinya menjadi 170 ribu ton semen per tahun. Peningkatan produksi semen ini pun dilakukan dengan menambah jumlah Kiln dari 2 menjadi 5.

Menurut Anita, Pabrik Indarung I ini merupakan satu kesatuan dengan Tambang Batubara di Sawahlunto dan Emma Haven atau Pelabuhan Teluk Bayur Padang. "Kenapa kami sebut sebagai satu kesatuan? Karena, Batubara untuk memproduksi semen berasal dari Tambang Batubara Sawahlunto dan untuk pendistribusian semennya ke berbagai negara di dunia, melalui Pelabuhan Emma Haven," kata Anita.

Observasi Lapangan ke Pabrik Indarung I itu turut dihadiri Pamong Budaya Ahli Madya dari Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek, Vera Imelda, beserta Analis Budaya Muhammad Ikli, dan juga Anggota Tim Kerja Warisan Budaya yang Dilindungi. Kemudian, juga hadir Tim Ahli Cagar Budaya Nasional (TACBN) R. Widiati, Dosen Arkeologi Universitas Indonesia Ghilman Assilmi, dan Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kota Padang Syamdani.(*)

Lintasmedia news.com,DHARMASRAYA – Bupati Dharmasraya kembali memimpin Apel Gabungan Bulan Oktober, yang dilaksanakan di halaman Kantor Bupati Dharmasraya, Senin, (09/10/23). Apel gabungan inidiikuti oleh Sekda Dharmasraya, Adlisman, Kepala OPD se-Dharmasraya, Camat, dan seluruh ASN di lingkungan Pemkab Dharmasraya. 

Dalam sambutan Bupati, bahwa saat ini sudah Bulan Oktober 2023, dimana saat ini kita sedang menunggu proses evaluasi Gubernur atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Dharmasraya tahun 2023. Diperkirakan akan selesai evaluasi Gubernur tanggal 16 Oktober 2023. 

“Untuk itu, setelah selesai evaluasi Gubernur nantinya marilah kita segera tindak-lanjuti hasil evaluasi tersebut. Sehingga APBDP Kabupaten Dharmasraya 2023 dapat kita tetapkan peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan dapat segera kita manfaatkan penggunaannya yang dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat Kabupaten Dharmasraya,” kata Bupati.

Proses penyusunan APBD Tahun 2024 juga sudah harus dimulai, diharapkan kepada seluruh OPD untuk segera menyusun anggaran ini sesuai dengan skala prioritas yang mengacu kepada RKPD dan RPJM yang sudah kita tetapkan. Dan untuk kegiatan HUT Kabupaten yang ke-20 agar dimasukkan perencanaan dan penganggarannya dengan seluruh itemnya. Karena HUT kabupaten ke-20 ini harus berbeda nuansanya dari tahun tahun sebelumnya. 

“Begitu juga dengan kecamatan agar membuat even atau kegiatan di tingkat kecamatan, jadi gezah ulang tahun itu sampai ke pelosok nagari. Mulai sekarang camat sudah memikirkan pendanaan kegiatanya yang mungkin bisa didukung melalui anggaran kecamatan dan sumbangan dari pihak lain,” kata Bupati lagi.

Dalam apel gabungan tersebut, Bupati juga mengatakan bahwa sejak hari Rabu minggu lalu tim BPK RI perwakilan Sumbar sedang melakukan pemeriksaan pendahuluan kegiatan tahun 2023. Saya ingatkan kepada seluruh OPD, camat dan Pimpinan BLUD se-Kabupaten Dharmasraya agar dapat membantu dengan memberikan data yang dibutuhkan oleh tim pemeriksa, dan juga memberikan informasi yang akurat. Serta selalu bersikap kooperatif dan proaktif sehingga pemeriksaan ini dapat berjalan dengan baik.

Selain juga, Bupati mengatakan bahwa proses seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sudah dimulai. Formasi untuk Kabupaten Dharmasraya terdiri dari guru sebanyak 331, kesehatan 255 dan tenaga teknis 39. Jumlah seluruh formasi 625. 

“Untuk itu, mari kita manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Dengan harapan semoga formasi yang tersedia dapat kita isi seluruhnya. Sehingga secara bertahap dapat terpenuhi kebutuhan organisasi, meningkatkan kinerja organisasi serta meningkatkan kesejahteraan kita semua,” harap Bupati.(elda)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menerima kunjungan studi komparatif Pansus III DPRD Provinsi Sumatera Selatan di ruang khusus I,DPRD Sumbar. Senin (9/10/2023).

Rombongan DPRD Sumsel tersebut diterima di ruangan khusus I DPRD Sumbar oleh Wakil Ketua komisi IV Buchari dan anggota komisi IV H.M.Nurnas,Sekwan DPRD Sumbar Raflis, Dinas Perkimtan Sumbar, Bappeda, Biro Hukum dan HAM setda Provinsi Sumatera Barat.

Ketua rombongan Erizal Kenedi mengataka.Kedatangan rombongannya ke DPRD Sumbar dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman provinsi Sumatera Selatan.

Erizal menjelaskan,DPRD Sumatera Selatan sengaja melakukan studi komparatif ke  DPRD Sumbar karena,DPRD Sumbarlah satu-satunya yang telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang pembangunan pemukiman.

"Kita semua sengaja belajar ke Sumatera Barat, karena sudah lama dikenal memiliki sumber daya manusia yang baik untuk diambil pembelajaran disini," ujarnya Erizal.

Kepada rombongan,Anggota Komisi IV DPRD Sumbar HM Nurnas menjelskan,ditetapkannya Ranperda tentang rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman ini oleh DPRD bersama Pemprov Sumbar menjadi

Peraturan Daerah denga tujuan sebagai payung hukum dalam menyelenggarakan kegiatan di bidang PKP.

"Kita juga sengaja untuk mewujudkan keterpaduan prasarana dan sarana dalam rangka mendukung kebijakan pengembangan PKP," ujar HM Nurnas Politisi Demokrat ini.

Menurut HM Nurnas, sebagai pedoman bagi kabupaten/kota dalam penyusunan RP3KP kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

"Kita juga merencakan Perda ini untuk direvisi sesuai kebutuhan dan dinamika saat ini," ujar HM Nurnas.(St).

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menerima dua unit motor roda tiga pengangkut sampah dari program Corporate Social Responsibility (CSR) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP).

Penyerahan itu diterima langsung Pelaksana tugas (Plt) Bupati Kepulauan Meranti H. Asmar, Senin (9/10/2023) di Kantor Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup (Perkimtan-LH), Selatpanjang.

"Terima kasih, bantuan ini akan difungsikan sebagaimana mestinya," kata Asmar.

Dia menyebutkan, pengelolaan sampah saat ini telah menjadi urusan penting bagi pemerintah. Dikarenakan berkaitan dengan masalah kesehatan, tambah Asmar, penanganan sampah harus dilakukan secara komprehensif dan bersama-sama. 

"Alhamdulillah tahun 2023 ini Pemda Kepulauan Meranti menerima bantuan bajaj, mudah-mudahan tahun depan kita bisa menerima mobil dari PT RAPP," ujarnya.

Asmar juga menyampaikan, belum lama ini telah mengunjungi Kantor Tanoto Foundation di Jakarta. "Dari pertemuan itu telah disepakati mereka akan turun bersama pihak RAPP, untuk menjajaki kerja sama yang bisa dilakukan," sebut Asmar.

Sebelumnya, Stakeholder Relation Manager PT RAPP wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti Susilo Sudarman, menjelaskan bantuan tersebut untuk menyukseskan Program Kampung Iklim (ProKlim) sebagai bentuk komitmen APRIL 2030 terhadap Iklim Positif. 

"Kami bersama Dinas Perkimtan-LH akan menginisiasi ProKlim sebagai aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang terpadu," jelasnya. (Nina/rls).

Lebih 100 Kepala Sekolah dan guru-guru Taman Kanak-kanak (TK) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) se Kecamatan Nanggalo, mengikuti Pelatihan Public Speaking yang digelar Pertemuan Kegiatan Guru (PKG) Cempaka Kecamatan Nanggalo. 

Sekitar 100 kepala sekolah dan guru TK dan PAUD se Kecamatan Nanggalo mengikuti kegiatan yang menghadirkan narasumber, Andi Amir, SH, (Kabid Dalduk DP3A2PKB) Kota Padang dan Sonny Affandi, ST, selaku Pemerhati PAUD Kota Padang, Senin (9/10/2023) di Padang Youth Center. 

Ketua PKG Cempaka Kecamatan, Sri Dian Ekawati, S.Pd, dalam laporannya menyampaikan bahwa ada 92 lembaga dengan 109 guru-guru TK dan PAUD di Kecamatan Nanggalo. 

"Gagasan kegiatan ini berangkat dari acara merdeka belajar beberapa waktu lalu. Kemudian, dengan difasilitasi oleh Bapak Sonny Affandi yang selama ini juga konsen dan punya perhatian khusus pada perkembangan TK dan PAUD. Alhamdulillah, kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik," ucap Sri Dian Ekawati. 

Sri Dian berharap, para kepala sekolah dan guru TK serta PAUD dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik, dalam upaya menambah ilmu dan peningkatan kapasitas sehingga proses belajar mengajar di sekolah masing-masing dapat berjalan dengan baik.

"Semoga kegiatan ini sangat bermanfaat dalam meningkatkan kapasitas bagi guru-guru TK dan PAUD khususnya di Kecamatan Nanggalo," harap Sri Dian.

Sementara itu pemerhati TK dan PAUD Kota Padang, Sonny Affandi menyampaikan bahwa tantangan guru-guru TK dan PAUD sangat besar dalam mendidik anak-anak usia dini, namun kesejahteraannya masih jauh dari harapan. 

"Karena itu saya siap berjuang dan memfasilitasi berbagai kegiatan untuk peningkatan kapasitas dan kesejahteraan Guru-guru TK dan PAUD di Kecamatan Nanggalo khususnya. Saat ini kita tengah berupaya mencarikan jalan keluar, bagaimana guru-guru PAUD khususnya di kecamatan Nanggalo bisa lebih sejahtera," ucap Sonny yang juga Pembina PAUD di Kelurahan Kampung Lapai.

Salah satu program yang saat ini tengah diupayakan, lanjut Sonny, yaitu dengan menggandeng Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin Indonesia) Provinsi Sumatera Barat. Karena di Kadin Sumbar ada bidang pendidikan dan Peningkatan SDM.

"Nantinya, kita harapkan bidang pendidikan Kadin Sumbar akan menjadikan Kecamatan Nanggalo sebagai Percontohan Program Peningkatan Kapasitas dan Kesejahteraan Guru-guru TK dan PAUD tingkat Sumbar. Ini yang sedang kita upayakan," ungkap Sonny. 

Dikatakan Sonny, saat ini pemerintah telah memberikan perhatian khusus pada TK dan PAUD. Karena itu, sejumlah istri-istri kepala daerah dinobatkan sebagai Bunda PAUD, termasuk istri dari Gubernur Sumbar, Umi Harneli Mahyeldi yang juga telah dinobatkan sebagai Bunda PAUD Provinsi Sumatera Barat.

"Karena itu, Saya berharap perhatian pada guru-guru TK dan PAUD ini terus meningkat, termasuk peningkatan kesejahteraannya," ucap Sonny pada acara yang dibuka oleh Dirna Yanti, penilik PAUD Kecamatan Nanggalo.

Narasumber Andi Amir dalam paparannya menjelaskan bahwa Public Speaking tidak saja diperlukan oleh pejabat atau pimpinan lembaga, tapi juga bagi guru-guru PAUD. karena, kemampuan berkomunikasi dengan publik atau masyarakat atau bagi guru-guru, bagaimana dapat berkomunikasi dengan baik dengan anak didiknya, sehingga transfer ilmu bisa berjalan dengan baik. 

"Ilmu Public Speaking ini sangat bermanfaat bagi siapa saja, karena kemampuan ini untuk bisa berkomunikasi yang baik dengan banyak orang. Apalagi dalam kehidupan  sosial bermasyarakat, dimana kita harus berkomunikasi dengan lingkungan sosial kita. Komunikasi yang baik akan menghasilkan pemahaman yang baik," terang Andi Amir.  (rel)