Dalam rangka mendorong konektivitas ekosistem yang baik serta meningkatkan kompetensi penyelarasan arus lalu lintas kapal dan barang di Pelabuhan Teluk Bayur, terkait dengan Penguatan dan Penerapan Kebijakan Standar Pelayanan Pelabuhan, Ketua DPW APBMI Sumbar HN. Taihid diminta menjadi Narasumber pada acara FGD dengan Tema "Sinergitas dan Optimalisasi Kinerja Operasional Pelabuhan Teluk Bayur Tahun 2023" 

Acara FGD diadakan di sebuah hotel kota Padang Rabu (12/7/2023),Dirjen Perhubungan laut melalui Kesyahbandaran kelas II Teluk Bayur meminta HM. Tauhid, untuk menerangkan semua kronologis APBMI serta perkembangannya.

Sebagai narasumber Tauhid mengatakan, daalam rangka mendorong konektivitas ekosistem yang baik serta meningkatkan kompetensi penyelarasan arus lalu lintas kapal dan barang di Pelabuhan Teluk Bayur, terkait dengan Penguatan dan Penerapan Kebijakan Standar Pelayanan Pelabuhan, Ketua DPW APBMI Sumbar HN. Taihid diminta menjadi Narasumber pada acara FGD dengan Tema "Sinergitas dan Optimalisasi Kinerja Operasional Pelabuhan Teluk Bayur Tahun 2023" 

Acara FGD diadakan di sebuah hotel kota Padang Rabu (12/7/2023),Dirjen Perhubungan laut melalui Kesyahbandaran kelas II Teluk Bayur meminta HM. Tauhid, untuk menerangkan semua kronologis APBMI serta perkembangannya.

Pada kesempatan yang dihadiri berbagai stakehokder, termasuk Dinas Koperasi, Kepolisian dan TNI AL, HM. Tauhid membeberkan berbagai aturan, serta menegaskan jangan samaku ada lagi nepotisme dan kincoisme, sehingga menjadi penguasa mutlak yang menghilangkan hak masyarakat dalam melakukan aktifitas di pelabuhan, dimana akan merugikan kehidupan banyak orang. 

Ada beberapa dasar yang melarang pihak pelabuhan untuk otoriter diantaranya, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang angkutan di Perairan

Selain itu, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja & Peraturan Pemerintah 

"Selain aturan yang saya sebut tadi, pada pembahasan pasal 13 PM NO. 59 Thn 2021 Tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan dan dalam Pasal 13 ayat 1 dinyatakan, Gubernur dan Penyelenggara Pelabuhan untuk melakukan evaluasi terhadap jumlah perusahaan Bongkar Muat dengan pengguna jasa berdasarkan laporan realisasi kegiatan,"tegas Tauhid. 

Ditambahkannya, Gubemur dapat memberikan Rekomendasi kepada Lembaga Online Single Submission untuk tidak menerbitkan perizinan berusaha baru, untuk menghentikan sementarabpenerbitan perizinan berusaha Perusahaan Bongkar Muat.

"Bunyi pasal 11 mengatakan Perusahaan Bongkar Muat barang harus melaporkan kegiatan usaha bongkar muat dan dan ke kapal kepada Gubernur, dan penyelenggara Pelabuhan setempat. Selain itu Pelaporan kegiatan sebagaimana dimaksud dapat disampaikan melalui aplikasi dalam jaringan yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,"tambahnya lagi. 

Dia juga membahas PM NO. 59 THN. 2021 Tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan. 

Dikatakannya,kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang di lakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan yang telah mendapatkan Konsesi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf c, pada PM tersebut. 

Adapun Kegiatan sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh Badan usaha Pelabuhan pada terminal: peti kemas, yakni Curah cair yang dibongkar atau dimuat melalui pipanisasi; Curah kering yang dibongkar atau dimuat melalui conveyor atau sejenisnya, dan Kendaraan yang mengangkut kendaraan melalui kapal ro-ro

"kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan diterminal multipurpose dan konvensional dapat dilaksanakan oleh badan usaha yang didirikan khusus untuk untuk bongkar muat barang di Pelabuhan melalui Kerjasama dengan Badan Usaha Pelabuhan yang mendapatkan Konsesi.

(4) Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang melakukan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang pada terminal multipurpose dan konvensional melakukan kemitraan dengan badan usaha yang didirikan khusus untuk bongkar muat barang di Pelabuhan dalam rangka pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan memperhatikan prinsip kesetaraan dan keadilan dalam berusaha,"tegasnya lagi. 

Dia juga menegaskan, pembahahasan mengenai SKB 2 Dirjen dan1 Deputi, sudah bertentangan dengan UU No. 5/1999 tentang larangan praktik monopoli serta persaingan tidak sehat, juga rekomendasi dari Starnas PK untuk dilakukan hold terhadap pengurusan TKBM. 

'Karena SKB sudah bertentangan dengan undang-undang, maka wajib untuk dibatalkan, dan semua usaha mengacu pada aturan lebih tinggi, jika masih dilaksanakan maka merupakan pelanggaran dan bisa dilaporkan dengan penyalahgunaan jabatan,"tutup Tauhid.(****)

Memasuki tahun ajaran baru 2023/2024, Yayasan Ardhya Garini (Yasarini) Lanud Sutan Sjahrir mengundang orang tua peserta didik dalam acara Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang digelar di SD Angkasa dan diikuti para peserta didik baru SMP Angkasa, SD Angkasa I, SD Angkasa 2 dan TK Angkasa Lanud Sutan Sjahrir Padang. Kamis, (13/7/2023).

Komandan Lanud Sutan Sjahrir Kolonel Nav Saeful Rakhmat didampingi Ketua Cabang Yasarini Lanud Sut Ny. Cicik Saeful Rakhmat, dalam sambutannya mengatakan, Pelajar pancasila merupakan pelajar yang memiliki karakter berlandaskan falsafah pancasila atau memiliki nilai sila-sila pancasila secara utuh dan komprehensif. Nilai karakter yang ada pada tiap sila pancasila sendiri terdiri dari nilai karakter religius, peduli sosial, kemandirian, patriotisme atau rela berkorban untuk negara, kebersamaan, serta keadilan.

"Hal ini dilakukan karena kita menyadari bahwa dengan peningkatan mutu pendidikan sekolah angkasa, akan sangat berperan dalam mencapai pengembangan sumber daya manusia yang berkompeten. Oleh sebab itu, saya yakin kita semua siap, dan harus siap untuk melaksanakan pembelajaran 2023/2024 yang sesuai dengan tema MPLS pada tahun ini yaitu, wujudkan profil pelajar pancasila dalam membentuk peserta didik yang berakhlak mulia dan berdedikasi tinggi dengan satukan visi, lakukan misi dan gali potensi diri." Ujar 

Dalam kesempatan tersebut Ketua cabang Yaswrini Ny. Cicik Saeful Rakhmat mengatakan, intinya kita juga ingin mengenalkan TNI AU khususnya Lanud Sutan Sjahrir ke masyarakat Padang agar minat anak-anak masuk ke TNI sejak dini sudah terpupuk.

"kalau untuk wawasannya sendiri program angkasa unggulan itu selain memperkenalkan tentang kedirgantaraan ada juga English Day. Setiap hari rabu, kita di lingkungan sekolah komunikasi wajib dengan bahasa Inggris." Ungkapnya.

Kegiatan MPLS ini sendiri sudah kebijakan masing-masing cabang untuk melaksanakan MPLS. "kami berharap untuk masyarakat kota Padang khususnya, berkenan untuk menyekolahkan anak-anaknya di sekolah kami karena kami pun mempunyai sekolah yang bagus dan sekolah yang tidak kalah saing dengan sekolah lainnya, disini ada jenjang TK, SD dan SMP. Untuk jumlah siswa yang diterima baru-baru ini Alhamdulillah, di SD kami mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu 20%." Ujarnya.

Lebih lanjut dalam kesempatannya  Ketua Cabang Yasarini Lanud Sut Ny. Cicik Saeful Rakhmat, menyampaikan juga bahwa para guru sudah melaksanakan pelatihan sesuai dengan kurikulum pelajaran yang ada di Kota Padang dan Yasarini Pusat. " Untuk itu para guru sekolah Angkasa siap melaksanakan kurikulum pendidikan.

Acara pun diakhiri dengan pelepasan balon ke udara tanda Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah Angkasa Lanud Sutan Sjahrir padang dibuka.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Para kepala Dinas, Perwira lanud Sutan Sjahrir, Para Guru sekolah Angkasa dan para orangtua atau wali murid.(rel)

Pelaksana tugas (Plt) Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar menghadiri pembukaan pengobatan gratis di Kapal Rumah Sakit Apung (RSA) Laksamana Malahayati di Pelabuhan Pol Air Selatpanjang, Rabu (12/7/2023).

Kegiatan yang digelar oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu dibuka langsung oleh Ketua DPD PDIP Provinsi Riau, Zukri Mirsan.

Dia menyebutkan, Laksamana Malahayati merupakan kapal yang dirancang sebagai Rumah Sakit Terapung yang digunakan untuk melaksanakan tugas kemanusiaan dalam bidang kesehatan. Diresmikan oleh Ketum PDI Perjuangan Megawati Sukarno Putri.

"Hari ini PDI Perjuangan melaksanakan bakti sosial yakni berobat gratis sekaligus memberikan sembako kepada masyarakat Kepulauan Meranti," ungkap Zukri yang juga Bupati Pelalawan itu.

Plt Bupati Kepulauan Meranti H. Asmar mengucapakan terima kasih kepada DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kepulauan Meranti, yang sudah memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan turun langsung secara gratis. 

"Kegiatan ini tentunya sangat mendukung komitmen pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat," ujar Asmar.

Ia berharap kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar dan membawa banyak manfaat bagi penerima pengobatan, serta diberikan kesembuhan.

Selanjutnya kegiatan pembukaan tersebut dilanjut dengan peninjauan fasilitas kesehatan yang ada di Kapal RSA Laksamana Malahayati.

Turut hadir dalam pembukaan tersebut, Wakil Ketua I DPRD Provinsi Riau H. Syafaruddin Poti, Ketua DPC PDI Perjuangan Kepulauan Meranti Jagdev Singh, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti H. Khalid Ali, Danramil 02 Tebingtinggi Kapten Arh Isnanu, perwakilan Polres Meranti, serta penerima bakti sosial dan undangan lainnya. (Nina/rls).

 Solok Lintasmedianews.com – Bupati Solok  Epyardi Asda membuka secara resmi kegiatan bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Nagari yang diikuti oleh Walinagari dan BPN Se-Kabupaten,Senen(10/7/23). 

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala BKD Indra Gusnaldi, Kepala DPMN Romi, Hendrawan, Sekretaris DPRD :Zaitul Ikhlas, Inspektur Daerah diwakili, Sekretaris Dery Akmal, Kepala OPD, Camat Se-Kabupaten Solok, dan Walinagari Se-Kabupaten Solok

Kepala DPMN Romi Hendrawan dalam laporannya menjelaskan,”Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan bimbingan teknis pengelolaan keuangan Daerah dan Nagari tahun 2023 bagi Walinagari dan Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) Se-Kabupaten Solok sehingga pengelolaan keuangan dapat lebih tertib dan disiplin anggaran,”ujarnya.

Peserta yang ditargetkan untuk melaksanakan Bimbingan Teknis ini ialah sebanyak 148 Orang yakni 74 Orang Walinagari dan 74 Orang Perwakilan Badan Permusyawaratan Nagari.

Kegiatan ini akan dilaksanakan selama 5 hari yakni dari Tanggal 10 s.d 12 Juli 2023 untuk Walinagari dan 12 s.d 14 Juli Untuk BPN,

Output dari kegiatan adalah tata kelola keuangan Nagari mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pengawasan

Bupati Solok Capt. H. Epyardi Asda Dt Sutan Majo Lelo, M.Mar yang membuka secara resmi Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah dan Nagari dalam sambutannya mengatakan ,”Kegiatan ini diadakan agar kedepannya pengelolaan keuangan kita di masing-masing Nagari itu dapat sesuai dengan aturan yang ada.

Kegiatan ini kita laksanakan karena semakin meningkatnya Dana Desa yang di anggarkan di setiap Nagari dan tentu ini akan terus bertambah seiring peranan para Walinagari dalam hal kemasyarakatan yang semakin Kompleks, maka dari itu terkait pemahaman pengelolaan anggaran dan aturan harus dipelajari dengan seksama sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam mengelola keuangan di masa yang akan datang,”ujarnya.

Dan berdasarkan Laporan yang diberikan Inspektorat Daerah kita juga menemukan masih ada beberapa Nagari yang masih keliru dan belum sesuai dengan aturan dalam mengelola anggaran.

Untuk itu melalui Bimbingan Teknis ini Mari kita bekerja dengan Ikhlas dan Penuh Semangat serta menjalankan roda pemerintahahan sesuai dengan aturan dan undang-undang yang ada.(Karta)

Solok Lintasmedianews.com - DPRD Kabupaten Solok gelar rapat paripurna pelantikan penggantian antar waktu (PAW) pimpinan dan anggota DPRD sisa masa jabatan 2019-2024, Selasa  11 Juli 2023 di ruang sidang utama DPRD Kabupaten Solok.

Dalam pelantikan tersebut, Mulyadi resmi menjabat sebagai wakil ketua II DPRD. Sementara itu, Dedi Fajar Ramli sebagai anggota DPRD Kabupaten Solok. Keduanya menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat oleh Lucki Efendi.

Sidang dipimpin ketua DPRD, Dodi Hendra dan dihadiri wakil ketua I, Ivoni Munir. Hadir langsung Bupati Solok, H. Epyardi Asda, Wakil Bupati Jon Firman Pandu, Sekda Medison, serta segenap anggota DPRD dan pimpinan OPD.

Bupati Solok, H. Epyardi Asda mengharapakan, dengan lengkapnya kembali unsur pimpinan dan anggota di tubuh DPRD Kabupaten Solok, semakin memperkuat peran dan fungsi lembaga dewan ke depannya.

“Ini juga momentum dalam menambah spirit serta kebersamaan antara DPRD dan Pemkab dalam menyukseskan program pembangunan daerah. Sebab, DPRD dan pemkab merupakan mitra strategis dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat,” bebernya.

Epyardi mengungkapkan, pelaksanaan PAW kali ini menjadi momen bahagia sekaligus sedih. Perasaan bahagia dengan bergabungnya pimpinan dan anggota DPRD yang baru, serta rasa sedih atas kejadian yang menimpa Lucki Efendi sehingga tidak lagi menjadi bagian dari DPRD.

Walau sisa masa jabatan cukup pendek, bupati berpesan terhadap pimpinan dan anggota DPRD pengganti antar waktu agar bisa menjalankan tugas dan fungsi dengan baik. Banyak kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang mesti diperjuangkan.

Dedi Fajar Ramli bukan wajah baru di DPRD Kabupaten Solok. Pada periode 2014-2019, ia juga sempat menjadi legislator usai menggantikan Agus Syahdeman yang mundur saat mencalon jadi Bupati Solok. Pada pemilihan legislatif 2019-2024, Dedi Fajar Ramli kembali meraih suara terbanyak ke dua di daerah pemilihan 1 (Gunung Talang, Kubung dan Sungai Lasi) setelah Lucki Efendi.

“Tentunya, kami akan berusaha maksimal dalam menunaikan amanah dari masyarakat dengan baik. Terimakasih atas dukungan dari lembaga DPRD, Pemkab Solok, Partai demokrat dan masyarakat serta berbagai pihak lainnya,” tutupnya."(Karta)

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD ) Sumatera Barat (Sumbar) Suwirpen Suib, berkomitmen untuk meningkatkan potensi diri perempuan dalam menunjang perekonomian keluarga.

Komitmen tersebut, dibuktikan Suwirpen dengan diadakannya Bimbingan Teknis Pengelolaan Kuliner Angkatan I yang terselenggara atas realisasi dana pokok-pokok pikiran (Pokir) nya melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumbar.

Bimbingan teknis itu diselenggarakan selama empat hari (12-15/7) di Hotel Kawana Padang dengan jumlah peserta sebanyak 52 orang yang terdiri dari pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) dan wirausaha baru yang konsen terhadap usaha kuliner di kota Padang

 “ Kita berharap peserta bisa bersungguh-sungguh mengikuti pelatihan untuk meningkatkan potensi diri, sehingga produktif dalam menunjang perekonomian keluarga. Kedepan peserta tidak hanya sebagai penunjang perekonomian, namun juga bisa menjadi pengusaha sukses di masa depan,” kata Suwirpen saat memberikan sambutan.

Dia mengatakan orang-orang sukses memiliki kepribadian yang optimis, sehingga pandangannya jauh kedepan. Usaha kuliner memiliki prospek yang bagus untuk dikembangkan, diharapkan para peserta tidak menanamkan sifat pesimis karena akan menghambat untuk menuju sukses.

“ Orang yang pesimis selalu memikirkan masalah dahulu sebelum usaha, jadi mereka tidak berani untuk mengambil kesempatan yang datang,” katanya.  

 Menurut pengalaman yang ditemui, ada seseorang pengusaha kuliner di Ibu Kota Jakarta sukses setelah masa sulit yang menerpa, yaitu pandemic Covid-19. 

Pada kondisi itu dia terus berusaha walaupun modal komposisi makanan nya naik, namun dia masih tetap sukses karena konsistensi, bahkan sekarang dia berhenti dari pekerjaannya dan focus untyk lebih mengmbangkan usahanya.

 " Kita minta para peserta untuk tekun terhadap usaha masing-masing, jika ada masalah jangan menyerah tetaplah berusaha," katanya 

Dia tidak memungkiri, peserta pelatihan angkatan pertama ini ada  yang memiliki usaha  maju, namun hal itu harus ditingkatkan lagi. 

Secara keseluruhan bimbingan teknis pengelolaan kuliner bertujuan untuk meningkatkan kreativitas pelaku IKM untuk mengolah makanan dan minuman yang bermutu hingga memiliki gizi yang tinggi.

" Jadi peserta juga bisa memenuhi permintaan pasar terkait  makanan kotak ringan dan berdampak positif terhadap perekonomian peserta," katanya.

 Dia mengatakan narasumber dalam kegiatan tersebut adalah Hendra Ilham Chaniago seorang akademisi yang akan berbicara tentang digital marketing hingga Harisman yang merupakan direktur Royal Asia College yang akan menjabarkan prospek bisnis kuliner di masa depan.  

Sementara itu Kepala Dinas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumbar Novrial yang diwakili oleh sekretaris dinas mengatakan, penyelenggara pemerintah provinsi terus berupaya untuk meningkatkan daya saing berbagai jenis produk IKM, termasuk pada bidang kuliner.

Jadi diharapkan peserta bisa berkembang menghasilkan berbagai olahan kuliner yang bervariasi dan sesuai dengan perkembangan global.

“Diaharapkan setelah ini, pelaku IKM bisa memproduksi makanan yang menarik, bernilai jual tinggi dan bergizi,” katanya.

Bimbingan teknis ini terselenggara oleh kolaborasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumbar dengan wakil Ketua DPRD Suwirpen Suib. (rel)

Pengurus LKAAM Sumbar dan Ketua LKAAM Kabupaten/Kota dengan fasilitasi Dinas Kebudayaan Sumbar mengadakan studi tiru ke Desa Adat di Provinsi Bali, 9-12 Juli 2023. Studi tiru ini merupakan kelanjutan dari Bimtek yang dilaksanakan di Bukittinggi akhir Juni lalu.

Tim studi tiru yang dipimpin oleh Ketum LKAAM Sumbar Dr Fauzi Bahar, M.Si Datuak Nan Sati ini diterima oleh Sekretaris Dinas Pemajuan Masyarakat Adat (PMA) Provinsi Bali di Kantor Majelis Desa Adat (MDA) Jalan Cok Agung Tresna, Denpasar, Senin (10/7/2023).

Ikut mendampingi Ketum LKAAM Fauzi Bahar Dt Nan Sati adalah Sekretaris Dinas Kebudayaan Sumbar Yayat Wahyudi A, S.T., M.Si., Ketua Harian LKAAM Sumbar Dr Amril Amir Dt. Lelo Basa, Anggota DPRD Sumbar Daswippetra Dt. Manjinjiang Alam dan Sub Kordinator Adat Dinas Kebudayaan Ridho Arifandi, S.STP.

Dalam rombongan studi tiru LKAAM Sumbar yang  berjumlah 70 orang ini adalah para Wakil Ketua Umum LKAAM Sumbar yaitu Syafrizal Ucok, MM Datuak Nan Batuah, Epi Radisman, SH Dt Paduko Alam dan Reflidon Datuak Kayo, Sekretaris Umum LKAAM Sumbar Jasman Rizal Dt. Bandaro Bendang, para Ketua, Wakil Sekretaris dan Ketua Bidang. Dari LKAAM Kabupaten/Kota yang ikut dalam studi tiru ini adalah Ketua dan Sekretaris.

Menurut Sekretaris PMA Provinsi Bali IG.AA. Ekaputri Kusumayoni, SH., M.Si., bahwa Pemprov Bali memberikan kewenangan dan perhatian yang tinggi terhadap Desa Adat yang jumlahnya 1.493 desa. Ini kemudian diatur dalam Perda No.4/2019 tentang Desa Adat Bali.

"Selain memberikan kewenangan dan kekhususan kepada Desa Adat, Pemprov Bali memberikan bantuan Rp300 juta setiap tahun kepada masing-masing Desa Adat. Pemda Kabupaten/Kota di daerah masing-masing juga membantu Desa Adat sesuai kemampuan daerah," kata Sekdis Ekaputri Kusumayoni. 

Desa Adat di Bali adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki wilayah, hak-hak tradisional, kekayaan, tradisi  dan tata krama.  Desa Adat di Bali memiliki kekhususan, tugas dan wewenang serta hak mengurus rumah tangganya sendiri dengan perangkat Desa Adat yang disebut Bendesa. 

"Hak asal usul berupa Awit Awit (kearifan lokal) yang kemudian diimplementasikan kedalam Perda. Inilah dasar dari kewenangan, pungutan atau retribusi dari tempat wisata yang menjadi pemasukan dan kekayaan Desa Adat," ujar Ekaputri Kusumayoni menambahkan.

Selain Desa Adat, di Bali ada Desa Dinas sebanyak 636 dan Kelurahan 80. Desa Dinas dan Kelurahan inilah yang mengurus administrasi masyarakat dan pemerintahan. "Jadi Desa Adat dan Desa Dinas adalah dua hal yang berbeda peran dan fungsinya," jelas Ekaputri Kusumayoni yang akrab disapa Buk Gung.

Ketum LKAAM Sumbar Dr Fauzi Bahar Dt Nan Sati dalam sambutannya mengatakan bahwa kekayaan adat Minangkabau luar biasa hebat dan tidak kalah hebatnya dengan adat yang ada di Bali. Begitu juga SDM dari adat Minangkabau sangat komplit yang tidak lain adalah Ninik Mamak dengan segala perangkat penghulu seperti Manti, Imam, Khatib, Dubalang, Bundo Kanduang dan Parik Paga.

Namun adat Minangkabau, kata Dr Fauzi Bahar, sejauh ini baru diterapkan dalam acara tertentu dan prosesi adat ditampilkan dalam seremonial. Adat Minangkabau yang sarat dengan pernak-perniknya belum lagi memberikan manfaat nyata kepada masyarakat secara ekonomi, dan belum terlihat dalam sistem pemerintahan serta belum berdampak kepada pengelolaan tanah ulayat nagari dan pemasukan nagari.

Oleh karena itulah, ujar Fauzi Bahar Dt Nan Sati, studi tiru ke Provinsi Bali ini sebagai bagian dari upaya belajar bagaimana adat dan budaya dapat memberikan kesejahteraan masyarakat secara ekonomi, ikut dalam mengatur sistem pemerintahan dan memberikan kemajuan dari desa atau nagari.

Studi tiru LKAAM Sumbar ini dilanjutkan dengan kunjungan lapangan kedua tempat yaitu ke Desa Adat Sanur Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan Desa Adat Penglipuran, Kec. Bangli, Kabupaten Bangli. Dikedua desa ini rombongan studi tiru banyak bertanya dan mendapatkan informasi tentang Desa Adat. Rombongan studi tiru juga dijamu makan siang oleh Kapolda Bali melalui Kabid Humas Kombes Pol Satake Bayu Setianto. (*)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) mengelar rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daera (Ranperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan  APBD tahun 2022 oleh pemerintah daerah.

Rapat paripurna tersebut di pimipin Ketua DPRD Sumbar Supardi didampingi dua orang wakilnya Irsyad Safar dan Indra Dt.Rajo Lelo,serta dihadiri wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy,di ruangan sidang utama DPRD Sumbar .Rabu (12/7/2023).

Ketua DPRD Sumbar Supardi mengatakan, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PPA) merupakan siklus akhir dari pengelolaan keuangan daerah. Sebagai akhir dari agenda pengelolaan keuangan, maka PPA tidak hanya sebagai sarana untuk melaporkan penggunaan anggaran, akan tetapi merupakan sarana untuk mengevaluasi APBD secara keseluruhan, baik terhadap perencanaan anggaran, pelaksanaan, pengawasan serta hasil yang dicapai dari pelaksanaan anggaran tersebut.

"Oleh sebab itu, sasaran dari pembahasan Ranperda PPA tidak hanya menyepakati realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, akan tetapi juga memastikan apakah program dan kegiatan tersebut sudah digunakan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan perundang-undangan," kata Supardi.

Menurut Supardi, dari aspek realisasi pendapatan dan belanja, kinerja pengelolaan APBD 2022 telah cukup baik, dimana realisasi pendapatan sudah mencapai 99,26 persen dan realisasi belanja mencapai 94, 96 persen. Namun dari aspek kinerja, penggunaan APBD 2022 belum maksimal.

"Meskipun target kinerja program yang terdapat dalam RKPD 2022 dan target kinerja makro daerah yang ditetapkan dalam RPJMD telah terwujud, tetapi perlu kita ketahui bahwa target-target tersebut merupakan target pesimistis yang ditetapkan pada masa pandemi covid -19 yang kondisinya tidak sesuai lagi pasca berakhirnya pandemi. Oleh sebab itu, kinerja pembanguanan dalam RPJMD tersebut perlu dilakukan Midterm Review kembali," ujar Supardi.

Supardi menyebutkan, masih banyak potensi pendapatan daerah yang belum tergarap. Dari objek pajak kendaraan bermotor, rasio kepatuhan wajib pajak di Sumbar baru sebesar 61, 93 persen.

"Apabila rasio kepatuhan wajib pajak dapat dinaikkan menjadi 75 persen dan asset dapat dioptimalkan pemanfaatannya, maka pendapatan daerah akan bertambah cukup besar," pungkas Supardi lagi.

Sementara itu wakil gubernur Sumbar, Audy Joinaldy menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Sumbar yang telah sungguh-sungguh membahas hingga menyepakati Ranperda PPA Tahun 2022.

"Kami yakin bahwa dari hasil pembahasan dan evaluasi yang telah dilaksanakan oleh DPRD Sumbar, terdapat saran, kritikan dan masukan yang membangun terhadap kinerja Pemerintah Daerah. Hal ini tentunya akan kami jadikan pedoman untuk perbaikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dimasa mendatang," ujar Audy.

Selanjutnya kata Audy, dengan telah disetujuinya Ranperda PPA Tahun 2022 menjadi Perda, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka tahap berikutnya Pemprov Sumbar akan segera menyampaikan kepada Mendagri untuk dievaluasi.

"Mudah-mudahan dalam tahap terakhir ini, Ranperda PPA Tahun 2022 tidak mengalami kendala yang berarti, sehingga kitapun dapat melaksanakan tugas lain yaitu membahas RAPBD Tahun 2024 dan Perubahan APBD Tahun 2023," harap Audy.(st)

Ketua Dewan Pertimbangan KADIN Sumbar S Budi Syukur saat terlihat simringah melihat meriahnya Pengukuhan KADIN Sumbar periode 2022-2027 di Hotel Santika A Yani Padang.

Pengukuhan dilakukan Ketum KADIN Arsjad Rasjid dihadiri Gubernur Sumbar dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang bersentuhan kewenangannya dengan pengusaha dan ekonomi. 

S Budi Syukur mengatakan ada harapan besar pasca pengukuhan KADIN Sumbar hari ini oleh Ketum Arsjad. 

"Ini momentum  untuk mencanangkan kebangkitan dunia usaha dan kemitraan stratgis pengusaha dengan pemerintahan Sumbar," ujar S Budi Syukur, Rabu 12/7-2023.

Pelantikan KADIN Sumbar sebagai momentum kebangkitan pengusaha ranah minang.

"Ini saatnya pengusaha Minang Sumatra Barat, menjadi tuan di negeri sendiri," ujar S Budi Syukur.

KADIN Sumbar kata Budi di bawah Ketum Buchari Bachter siap berkolaborasi dengan semua pihak. 

"KADIN Sumbar siap membuka pintu kolaborasi dan sinergisitas selebar-lebarnya, baik pada swasta  maupun pemerintah. KADIN Sumbar siap menjadi elemen penting meningkat perekonomian Sumbar," ujar S Budi Syukur.

KADIN sebagai wadah berhimpun pengusaha kata S Budi Syukur dengan semua pengusaha adalah elemen yang punya peran penting di sektor ekonomi Sumbar.

"Semoga dengan pelantikan ini pengusaha Sumbar lebih percaya diri menghadapi kondisi global. KADIN Sumbar periode ini memfokusutamakan kemajuan UMKM dan ini bukti KADIN Sumbar siap mendukung pertumbuhan ekonomi baik lokal dan nasional," ujar Budi Syukur. 

Direktur Keuangan Bank Nagaria Sania Putra berharap era KADIN dipimpin Ketua Umum Buchari Bachter dan Ketua Dewan Pertimbangan KADIN Sumbar S Budi Syukur  lebih lebih kuat kemitraan dengan dunia perbankan. 

"Selama ini KADIN dan Bank Nagari hubungan sangat baik, tentu kami harap kedepan lebih dikuatkan lagi, baik kemitraan sektor perbankan maupun berkolaborasi memajukan ekonomi Sumbar dan nasional," ujar Sania. 

Ini jajaran inti KADIN Sumbar dikukuhkan Arsjad Rasjid:

Ketua Dewan Penasehat: Leonardy Harmainy, Wakil Ketua:  Irwan Prayitno, Andre Rosiade dan Desri Ayunda. 

Ketua Dewan Pertimbangan: S Budi Syukur, Wakil Ketua Darmizon, Yogan Askan,  Alkudri, Erwin Bustamam. 

Ketua Umum KADIN Sumbar:  Buchari Bachter dengan 44  Wakil Ketua Umum dan 11 Badan. (***)

Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan menganggarkan Rp3 Miliar untuk bantuan seragam sekolah murid TK, SD, hingga SMP Negeri.

Bantuan tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan TK, SD, SMP Negeri untuk siswa dan siswi peserta didik tahun ajaran 2023.

Hal disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Bobby Perdana Riza kepada Lintasmedia di ruang kerjanya, Selasa (11/07/2023).

Bupati Sutan Riska Tuanku Kerajaan sudah menganggarkan 3 Miliar dari APBD untuk seragam sekolah bagi peserta didik tahun ajaran 2023.

“Anak-anak peserta didik tahun ajaran 2023 TK, SD, SMP Negeri akan mendapatkan seragam gratis dari sekolah masing-masing. Di perkirakan bulan Agustus nanti akan di serahkan secara simbolis oleh Bupati sendiri nantinya,”ucap Bobby.

Dirinya menambahkan,” Dimana ada 16 TK, 160 SD, 140 SMP Negeri yang akan membagikan seragam tersebut kepada peserta didik barunya. Adapun jumlahnya untuk TK ada 1.150 seragam, SD Negeri 9.524 (Merah Putih dan Pramuka) dan SMP Negeri 5.904 (Biru Putih dan Pramuka).(elda)

Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Kick Off Pelaksanaan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Tahun 2023, bersama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dan Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono , di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, (11/07/2023).

Mendagri Tito Karnavian dalam kesempatan itu menegaskan komitmennya dalam memperkuat pemerintahan desa. Penguatan itu dinilai penting untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa. 

Apalagi desa memiliki peran yang penting dalam mewujudkan salah satu Nawacita Presiden Joko Widodo yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

“Filosofi kenapa acara ini diselenggarakan, kita tahu bahwa salah satu visi bapak presiden yang menjabat tahun 2014, periode pertama itu adalah membangun dari pinggiran. Pinggiran ini adalah satu di pedesaan, yang kedua di perbatasan,” terang Mendagri.

Mendagri menjelaskan Presiden Jokowi pada periode pertamanya telah berkomitmen untuk memperkuat desa dengan menerbitkan Undang-Undang Tentang Desa dan sejumlah regulasi turunan. 

“Pak Presiden juga membentuk menteri yang khusus menangani desa, yang mana pada kabinet-kabinet sebelumnya belum ada. Dan yang amat berarti dialokasikannya dana desa hampir 70 T pertahuan. Desa mendapatkan anggaran Rp. 800 juta sampai Rp. 3 Miliar,” urainya.

Lahirnya berbagai kebijakan Presiden Jokowi mengenai desa tersebut, kata Tito, terjadi perubahan paradigma yang luar biasa, desa yang tadinya hanya komunitas masyarakat menjadi bagian dari system pemerintahan terkecil.

Untuk itu, Tito menegaskan penguatan pemerintahan desa perlu dilakukan untuk meminimalisasi terjadinya urbanisasi yang masif. Selain itu, langkah tersebut juga diperlukan untuk mendorong lahirnya sentra perekonomian baru di desa.

Mendagri juga berharap kepada seluruh jajaran pemerintah provinsi, daerah maupun desa agar dapat mendukung program ini.

Sementara itu, Bupati Dharmasraya, Sutan Riska, menyampaikan, sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat, dari awal dia bertugas sejak Tahun 2016, dirinya telah konsen untuk membangun desa melalui program dan kegiatan yang berpihak kepada pembangunan desa.

Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) itu menjelaskan, selain memperoleh dukungan Dana Desa (DN) dari Pemerintah Pusat, desa atau nagari di Kabupaten Dharmasraya juga memperoleh dukungan dari APBD setempat. 

Sutan Riska menjelaskan mengingat seluruh wilayah Kabupaten Dharmasraya merupakan wilayah pemerintahan nagari (desa), maka alokasi dana pembangunan yang bersumber APBD Dharmasraya, baik fisik maupun non fisik sesungguhnya juga dilaksanakan di wilayah nagari dan kepada warga nagari.

“Pemkab juga mendorong kemandirian desa dengan pembinaan-pembinaan, serta membantu desa dalam rangka penggalian sumber-sumber pendapatan desa,” ujarnya.

Buah dari keberhasilan pembinaan desa di Kabupaten Dharmasraya kata Sutan Riska, tercermin dari bergeraknya status Indeks Desa Membangun (IDM) dari Desa Berkembang menjadi Desa Maju sejak tahun 2021 dan terus mengupayakan agar menjadi Desa Mandiri pada tahun-tahun selanjutnya(elda)

Aspers Kas Koopsud I kolonel Pnb M.R.Y. Fahlefie, S.Sos., Psc., Beserta rombongan mengunjungi Lanud Sutan Sjahrir dalam rangka Ceramah Pembinaan Personel Dan Psikologi yang diikuti oleh seluruh personel Lanud Sutan Sjahrir di Crew room, Lanud Sutan Sjahrir Padang, Selasa, (11/7/2023).

Komandan Lanud Sutan Sjahrir Kolonel Nav Saeful Rakhmat diwakili Kepala Dinas Personel (Kadispers) Lanud SUT Letkol Adm Aliyus, S.E., M.M.,  menyampaikan permohonan maaf Danlanud tidak bisa hadir pada kesempatan yang penuh manfaat ini dikarenakan beliau sedang melaksanakan tugas. Kemudian disampaikan dalam sambutannya, terselenggaranya pembinaan karir yang memenuhi norma-norma atau kriteria pada tiap kepangkatan, tingkat pendidikan, dan keterampilannya, maka pengawakan jabatan pada organisasi yang digunakan dalam pembinaan personel yang terarah dan berkelanjutan akan memberikan kesejahteraan serta motivasi tinggi.

" Untuk itu kepada seluruh peserta, agar memanfaatkan kesempatan yang berharga ini, perhatikan dengan sebaik baiknya materi yang disampaikan, sehingga para peserta dapat mengerti dan memahami tentang pembinaan Personel dan Psikologi," ujar Kadispers membacakan sambutan Danlanud SUT.

Dilanjutkan kata sambutan oleh Aspers Kas Koopsud I kolonel Pnb M.R.Y. Fahlefie, S.Sos., Psc., sebelum membacakan sambutannya, terlebih dahulu beliau melontarkan sebuah pantun, yang berbunyi,

"Pagi hari makan kelapa, rasanya enak ingin tertawa, Dari sini telah berjumpa untuk acara yang istimewa".

Dalam sambutannya Aspers Kaskoopsud I menyampaikan, Sampaikan salam hormat saya kepada Komandan Lanud Sutan Sjahrir, terima kasih atas penerimaannya terhadap tim, semoga apa yang kita lakukan bisa memberikan manfaat untuk jajaran khususnya. Banyak hal yang terkait pembinaan personel banyak jajaran yang tidak paham tetapi hanya ketinggalan berita. 

"Saya pikir perlu ada kegiatan pembinaan personel nanti disampaikan oleh Letkol Ridwan baik itu siklus kesehatan maupun siklus pembinaan personel," ujarnya.

Lebih lanjut, Aspers juga berharap, "Saya juga berharap apa yang kita laksanakan di sini bisa memberikan manfaat kepada seluruh anggota, maka dari itu jangan ragu-ragu untuk bertanya". Ungkapnya.

Adapun materi yang disampaikan oleh Pabandya Binpers Spers Kaskoopsud I Letkol Adm Ridwan Syaparudhin, S.E. yaitu tentang fungsi (5 daur) pembinaan personel, diantaranya prajurit sebagai Penyediaan, pendidikan, penggunaan, perawatan, dan pemisahan. 

Binpres adalah pembinaan terhadap personel secara individu dengan tujuan untuk menyiapkan personel yang sanggup dan mampu secara optimal mengemban setiap tugas yang dihadapi, penyelenggaraannya dimulai sejak diterima sebagai prajurit sampai dengan berakhirnya masa dinas yang bersangkutan dalam organisasi.

Dilanjutkan dengan materi psikologi yang disampaikan oleh Pabanda Psi Bandyabinpers Spers Kaskoopsud I

Mayor Kes Herfiana Damayanti, S.Psi.

Materi tersebut diantaranya tentang, pengertian perilaku menyimpang, jenis perilaku menyimpang, contoh perilakunya, faktor penyebabnya, dampak yang ditimbulkan, dan cara pencegahan yang dapat dilakukan.

Perilaku menyimpang itu sendiri adalah perilaku yang tidak sesuai dengan norma sosial di masyarakat. Apabila itu terjadi dapat menimbulkan sebuah kerugian bagi individu maupun orang banyak diantaranya seperti, pelanggaran disiplin, kestabilan emosi terganggu, dan timbul permasalahan hukum.

Mayor Kes Herfiana Damayanti, S.Psi. menyimpulkan bahwa Perilaku menyimpang dapat dikenali dan disadari, pilihan dalam hidup dapat ditentukan dan perbaiki diri sendiri, berikan kesempatan kedua dan introspeksi diri, kemudian pahami dan hargai diri sendiri serta bicarakan pada orang yang dipercaya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Aspers Kas Koopsud I kolonel Pnb M.R.Y. Fahlefie, S.Sos., Psc., Beserta rombongan, para Kepala Dinas, seluruh Personel Perwira, Bintara, Tamtama, dan PNS Lanud Sutan Sjahrir.(rel)