Lintasmedia news.com, Dharmasraya- Camat se Kabupaten Dharmasraya bersama Dinas sosial kembali mengadakan rapat di lantai dua kantor Bupati, Pulau Punjung dalam rangka persiapan H-12 peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) dan Tagana Selasa (16/05/2023).

Terkait persiapan acara peringatan Hari Lanjut Usia Nasional Ke 27 dan Tagana ke 19, sebelas camat dan Dinsos Dharmasraya di sibukkan dengan juknis acara yang digelar tanggal 29 Mei sampai 31 Mei 2023 nantinya.

Ditengah kesibukan, semua instansi pemerintahan kecamatan juga disibukan dengan persiapan di daerahnya masing-masing untuk peringatan Hari Lanjut Usia Nasional dan Tagana yang nantinya turut dimeriahkan oleh masyarakat setempat.

Sama halnya dengan pemerintahan di kecamatan Koto Salak, Erwenta selaku camat Koto Salak menggerakkan seluruh perangkat kecamatan bersama Sentra Terpadu Kartini Temanggung, Dit. Jamsos, Sentra Bahagia Medan, Sentra Budi Luhur Banjarbaru, Sentra Insyaf Medan, dan Pusdatin Kesos untuk memaksimalkan persiapan acara nantinya.

"Kami bersama Sentra dan Tagana juga tengah persiapan design pentas utama untuk Kecamatan Koto Salak serta pemasangan tenda Tagana pendamping Tenda Utama pada Kamis 18 Mei 2023 kemarin," Jelas Camat Koto Salak lagi

Adapun setelah itu, Arwenta bersama rombongan melakukan peninjauan lokasi Rumah Sejahtera Terpadu (RST) di Nagari Simalidu atas nama lansia Nenek Syamsima yang bertempat di Jorong Kampung Baru Dalam.

Arwenta juga mengatakan,akan ada nantinya penyerahan sejumlah bantuan dan pelayanan yang akan diterima oleh Lansia di Puncak acara HLUN

"Adapun bantuan dan pelayanan yang diterima Lansia Dharmasraya di Puncak Hari Lanjut Usia Nasional ke 27 dan Tagana ke 19 nanti dari Sentra-Sentra Kemensos adalah berupa Permakanan, Sembako, Sandang, Renovasi Rumah, Bantuan Kewirausahaan, Operasi Katarak, Obat-obatan, Kursi Roda, Alat Bantu Dengar, Tongkat, Rekam E KTP, Isbat Nikah, Kacamata Baca, Nutrisi, Sarana Kamar Lansia, Kebutuhan Kebersihan Diri Lansia," ucap camat Koto Salak.(elda)

Komandan Lanud Sutan Sjahrir Kolonel Nav Saeful Rakhmat didampingi Ketua PIA AG Cab.14/D.I Lanud Sutan Sjahrir Ny. Cicik Saeful Rakhmat menyambut hangat kedatangan Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, S.E., M.P.P., CSFA., dan Ketua Umum PIA AG Ny. Inong Fadjar Prasetyo beserta rombongan di Bandara Internasional Minangkabau, Padang, Jum'at (19/5/2023).

Kepala Staff Angkatan Udara, Marsekal TNI Fadjar Prasetyo beserta rombongan berkunjung ke Lanud Sutan Sjahrir dalam rangka peninjauan pembangunan masjid Baitul Muttaqin dan area yang akan dijadikan Pekan Nasional (Penas) Kelompok Tani Nelayan.

Dalam kukernya di Lanud SUT, Kasau dan rombongan mendapatkan penjelasan mengenai progres dari pembangunan masjid Baitul Muttaqin yang tepatnya berada di dalam Lanud Sutan Sjahrir. kemudian dilanjutkan peninjauan area Penastani yang rencananya akan digelar dalam waktu dekat ini.

Pada waktu yang bersamaan Ketua Umum PIA AG Ny. Inong Fadjar Prasetyo mengunjungi TK dan SD Angkasa Lanud Sutan Sjharir, dalam kunjungannya Ketum PIA AG meninjau perkembangan dari TK dan SD Angkasa serta memberikan bingkisan, tali asih dan menyerahkan playground kepada Kepala Sekolah, Guru, dan Karyawan TK Angkasa.

Komandan Lanud SUT Kolonel Nav Saeful Rakhmat mengucapkan banyak terimakasih atas kunjungan Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, S.E., M.P.P., CSFA., dan Ketua Umum PIA AG Ny. Inong Fadjar Prasetyo beserta rombongan yang telah berkenan menyempatkan waktunya untuk berkunjung ke Lanud SUT.

Setelah selesai melaksanakan Kunjungan Kerja, Kasau beserta rombongan melanjutkan kegiatan ke istana Gubernur Sumbar untuk menghadiri acara pembukaan Latsitardanus XLIII tahun 2023.(rel)

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengikuti acara pembukaan Latihan Integrasi Taruna Wreda (Latsitarda) Nusantara ke-43 tahun 2023 di Sumatera Barat, Jumat (19/5/2023), dengan tema 'Latsitarda Nusantara XLIII (43)/2023 Menuju Sumatera Barat Unggul'.

Kapolri menuturkan, Latsitarda Nusantara ini merupakan kegiatan latihan paripurna peserta yang terdiri dari matra TNI, Polri, IPDN, Politeknik Siber dan mahasiswa dan mahasiswi di wilayah Sumatera Barat.

"Kegiatan ini yang utama adalah bagaimana agar seluruh peserta latsitarda betul-betul bisa berintegrasi dan bersinergi melaksanakan berbagai macam kegiatan, yang tentunya telah disiapkan.  Kegiatan-kegiatan tersebut seluruhnya untuk masyarakat khususnya di wilayah Sumbar dalam bentuk kegiatan fisik dan non fisik," kata Sigit dalam sambutannya.

Mantan Kabareskrim Polri ini pun berharap pada saat dan setelah Latsitarda Nusantara ini dilakukan terjalin sinergisitas dan soliditas antara seluruh stakeholder, baik itu TNI, Polri, IPDN, lembaga Politeknik Siber, mahasiswa dan masyarakat.

"Para peserta diharapkan betul-betul bisa merasakan bagaimana semakin hari yang namanya soliditas dan sinergisitas itu sangat penting, apalagi menghadapi berbagai macam persoalan bangsa yang tentunya semakin berat ke depan," katanya.

Ia pun mencontohkan bagaimana sinergisitas dan soliditas yang kuat  antar stake holder saat menghadapi pandemi Covid-19. Dengan sinergisitas dan soliditas, kata Sigit, Indonesia berhasil melewati pandemi dengan baik.

Saat ini, mantan Kapolda Banten menuturkan, Indonesia menghadapi ketidakpastian ekonomi global dan tentunya dibutuhkan soliditas dan sinergisitas.

"Kita juga akan menghadapi tahapan tahun pemilu dan dibutuhkan persatuan, kesatuan, soliditas dan sinergisitas. Walaupun kita berbeda pendapat, kita akan memasuki tahapan untuk menentukan calon pemimpin nasional, namun yang namanya persatuan dan kesatuan tetap harus dijaga," katanya.

Oleh karena itu, ia menyebut Latsitarda sangat penting untuk meningkatkan rasa soliditas, sinergisitas, persatuan dan kesatuan, untuk menjaga bangsa dan negara.

"Karena mereka (peserta Latsitarda) adalah calon-calon pemimpin bangsa dan nasional di masa akan datang," katanya.(rel)

Tanya tanya itu akhirnya terjawab juga. Pembina Kelompok Basurah Adat (KBA) Kelurahan Kampung Lapai, Sonny Affandi, ST, secara resmu mengumumkan maju sebagai Calon Anggota DPRD Kota Padang dari Partai Demokrat untuk Daerah Pemilihan Padang 6 (Kecamatan Nanggalo, Padang Utara dan Padang Barat). 

"Malam ini saya nyatakan bahwa saya maju menjadi Caleg DPRD Kota Padang dari Partai Demokrat, Dapil 6. Saya dengar, selain saya, ada satu orang lagi anggota KBA yang ikut mencaleg pada Pemilu nanti. Karena itu saya berharap, kita di KBA tetap selalu menjaga silaturahmi. Soal pilihan, itu ada di hati masing-masing, yang penting kita tetap bersatu," ungkap Sonny dalam sambutannya saat acara Halal bi Halal (HbH) KBA, Kamis (18/5/2023) malam di sebuah rumah makan di kawasan Jalan Khatib Sulaiman Padang. 

Sebagai pembina KBA Kampung Lapai, Sonny memaklumi banyaknya pertanyaan soal apakah dia akan maju mencaleg atau tidak dan dari partai mana. Selama ini memang dia belum memberi jawaban dari pertanyaan itu, karena dia ingin memastikan lebih dulu apakah namanya sudah masuk dan didaftarkan ke KPU Kota Padang. 

"Saya akui dan sekaligus saya mengucapkan terima kasih kepada anggota KBA dan masyarakat Kampung Lapai khususnya, karena banyak yang menginginkan dan berharap saya maju sebagai caleg DPRD. Namun aebelum ini saya belum berani menjawab. Ketika Partai Demokrat sudah mendaftarkan saya ke KPU Padang, barulah secara resmi saya sampaikan kepada anggota KBA dan warga Nanggalo umumnya. Mohon doa dan dukungannya, semoga niat baik ini dijabah oleh Allah SWT," terang Sonny. 

Sementara itu Ketua KBA Kampung Lapai, Tonli Muchtar menyatakan bahwa anggota KBA dan banyak warga Kelurahan Kampung Lapai khususnya, sangat berharap pembina KBA Sonny Affandi menjadi calon anggota dewan. Karena harapannya, bila terpilih menjadi anggota DPRD kota Padang, tentu akan lebih banyak lagi berbuat untuk masyarakat, tidak saja masyarakat Kelurahan Kampung Lapai, tapi juga di Kecamatan Nanggako, Padang Utara dan Padang Barat.

"Selama ini memang jadi tanda tanya bagi kita dan anggota KBA, apakah pembina maju mencaleg dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.  Karena kami dengar, beberapa partai sudah menawarkan ke beliau, tapi kami selama ini belum dapat kata pasti. Malam inilah, kita dengar dari mulut beliau langsung. Ternyata pembina kita memilih Partai Demokrat untuk tempat menyalurkan aspirasi politiknya," ungkap Tonli Muchtar.

Anton sapaan akrab Tonli, berkeyakinan bahwa dengan telah resmi menyatakan maju sebagai caleg DPRD kota Padang, dukungan masyarakat akan terus mengalir untuk Sonny. Sebab, maayarakat Kampung Lapai khususnya dan Kecamatan Nanggalo umumnya, sudah banyak yang tahu, bagaimana perhatian Sonny pada masyarakat lingkungannya serta bagaimana perjuangannya untuk membangun daerah bersama pihak kelurahan dan kecamatan. 

"Meski Pak Sonny tidak menjadi anggota dewan, kita saksikan bagaimana perhatiannya untuk memajukan kelurahan ini, belum lagi dukungannya terhadap berbagai kegiatan mulai tingkat RT, RW hingga kelurahan, meskipun harus merogoh kantong sendiri. Mungkin karena itu pula, banyak warga menginginkan maju mencaleg dengan harapan dapat berbuat lebih banyak untuk masyarakat dan daerah," pungkas Anton yang diamini sejumlah anggota KBA. (rls)

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 pada rapat paripurna dewan di ruang sidang utama DPRD Sumbar, Jum'at (19/5/2023).

Dari hasil pemeriksaan BPK RI tersebut, Pemprov Sumbar kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke 11 kalinya secara berturut - turut. Laporan Hasil Pemeriksaan diserahkan langsung oleh anggota V BPK RI, Ir. H. Ahmadi Noor Supit, MM kepada Gubernur dan ketua DPRD Sumbar.

Rapat paripurna dipimpin  Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) Supardi didampingi wakil ketua, Irsyad Safar dan Indra Datuak Rajo Lelo, dihadiri langsung Gubernur Mahyeldi, anggota V BPK RI, Ahmadi Noor Supit, BPK Perwakilan Sumbar serta angggota DPRD yang hadir.

Ketua DPRD Sumbar, Supardi menyampaikan, guna mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah, maka keuangan daerah wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.

"Oleh karena itu, keuangan daerah perlu diperiksa secara berkala oleh aparat pemeriksa yang ditunjuk oleh negara yaitu BPK RI," kata Supardi.

Ketua DPRD Sumbar juga mengapresiasi Pemrov Sumbar atas keberhasilannya meraih opini WTP sebanyak 11 kali berturut-turut. Namun kata Supardi, WTP tersebut bukan jaminan tidak adanya masalah atau kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah.

"Untuk memastikan keuangan daerah dan program yang dilakukan Pemprov Sumbar betul-betul memberikan manfaat kepada masyarakat, DPRD Sumbar mendorong BPK, tidak hanya dilakukan pemeriksaan terhadap kepatutan penyajian laporan keuangan daerah saja, akan tetapi perlu juga dilakukan pemeriksaan terhadap kinerja dari pengelolaan keuangan, program dan kegiatan Pemerintah Daerah," jelas Supardi.

Selanjutnya anggota V BPK RI, Ahmadi Noor Supit dalam periksaannya menemukan beberapa permasalahan dalam LKPD Pemprov Sumbar Tahun 2022 antara lain, Realisasi belanja perjalanan dinas tidak sesuai kondisi senyatanya, Pelaksanaan pertanggungjawaban belanja sosialisasi pada sekretariat DPRD tidak sesuai ketentuan dan kondisi senyatanya, Pelaksanaan pengadaan peralatan praktek utama siswa SMK kompetensi keahlian nautika kapal penangkap ikan pada dinas pendidikan tidak sesuai ketentuan, Kerjasama pembangunan dan pengelolaan hotel N Bukittinggi melalui mekanisme BGS belum memberikan manfaat yang optimal, dan Pengelolaan penyertaan modal pada PT ARP tidak tertib.

"Meski demikian, permasalahan tersebut tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan," kata Ahmadi.

Gubernur Sumbar pada kesempatan itu menyampaiakan terimakasih kepada BPK RI atas pemeriksaam LHP LKPD Sumbar tahun 2022 yang telah dilakukan. Keberhasilan Pemprov Sumbar memperoleh opini WTP ini adalah berkat komitmen dan dukungan bersama antara Pemprov dan DPRD Sumbar, Forkopimda dan seluruh komponen masyarakat Sumbar.

"Alhamdulillah, sampai saat ini Provinsi Sumbar 11 kali berturut-turut mendapatkan opini WTP dari BPK RI. Dan segala kekurangan dan kelemahan akan menjadi perhatian utama Pemprov Sumbar untuk masa yang akan datang," jelas Gubernur.(**)

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Sumatera Barat menggelar Halal bi Halal pasca hari raya Idul Fitri 1444 H, Kamis, 18 Mei 2023.

Ketua PWI Sumbar DR. H. Basril Basyar mengatakan, kegiatan Halal bi Halal merupakan agenda rutin tahunan PWI Sumbar.

"Kami berterimakasih kepada semua jajaran PWI Sumatera Barat yang hadir hari ini. Ini adalah salah satu bentuk memperkuat silaturahmi," katanya.

Bertindak sebagai penceramah pada Halal bi Halal tersebut adalah Ustad Sofyan Diran. Dalam ceramahnya, Ustad menguraikan dalil Halal bi Halal.

"Halal bi Halal ini hanya ada di Indonesia. Di negara lain tidak ada. Tapi walau begitu, ini adalah kegiatan positif dalam mensyiarkan agama," katanya.

Dikatakan Ustad Sofyan Diran, dalil Halal bi Halal secara langsung memang tidak ada dalam Alquran. 

"Tapi, Halal bi Halal ini selalu dilaksanaka  di masjid dan mushalla, artinya ini mensyiarkan agama, dan mensyiarkan agama itu wajib," ujarnya.

Apatah lagi, katanya, Islam mewajibkan silaturahmi. Dengan silaturahmi, reski dibukakan Allah. Silaturahmi itu diwajibkan Allah.

"Halal bi Halal juga bertujuan untuk mempererat silaturahmi dan silaturahmi itu wajib," jelasnya.

Ia juga mengatakan, dalam Islam saling maaf memaafkan juga wajib. Semua kesalahan dan kekhilafan dimaafkan. Dan meminta maaf dan memaafkan itu wajib dalam Islam.

"Melalui Halal bi Halal ini kita juga saling maaf memaafkan. Jadi secara maqosid Syariah, dalil Halal bi Halal itu kuat pada dasarnya," tukuknya.

Sementara itu, Ketua LKAAM Sumbar Fauzi Bahar berharap, PWI sebagai wadah tempat berkumpulnya wartawan selalu menjadi yang terdepan di Sumatera Barat.

"PWI harus selalu yang terdepan dan terkompak. Kami berharap, PWI selalu mengawal pembangunan di daerah ini," cakapnya.

Kegiatan Halal bi Halal itu juga dihadiri Sekretaris PWI Sumbar, Firdaus Abie, Ketua IKWI Sumbar Dra Hj Iva Tureyza Idroes, Ketua DK Zul Effendi, dan jajaran pengurus PWI Sumbar lainnya. (*)

Fungsi Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) di tingkat kecamatan adalah mitra strategis pemerintahan kecamatan dalam bidang adat, membantu Camat dan Forkopimca menyelesaikan permasalahan adat yang kerap terjadi. 

"Jadi Ketua LKAAM bukan kompetitor Camat atau Forkopimca, tetapi keberadaannya justru untuk membantu pemerintahan kecamatan. Karena itu, kehadiran LKAAM mestinya diapresiasi oleh pemerintahan kecamatan," kata Ketua LKAAM Pesisir Selatan Drs. H. Syafrizal Ucok, MM Datuak Nan Batuah seusai melantik Pengurus LKAAM Kecamatan Linggo Sari Baganti, Rabu (17/5/2023).

Penegasan itu disampaikan oleh Ketua LKAAM Syafrizal Ucok Datuak Nan Batuah melihat fakta yang terjadi di Linggo Sari Baganti, dimana Camat dan perangkatnya tidak memfasilitasi acara pelantikan LKAAM Kecamatan di Aula Kantor Camat, dan juga tidak menghadiri undangan pelantikan. Acara pelantikan LKAAM Linggo Sari Baganti dilaksanakan di Rumah Gadang Rajo Itam di Air Haji. 

"Tidak hadirnya Camat atau utusannya justru merugikan pemerintahan kecamatan yang kehilangan rantai komunikasi dalam bidang adat. Syukurlah, Forkopimca yang lain seperti Kapolsek dan Danramil mengirimkan perwakilannya dalam pelantikan LKAAM ini," kata Syafrizal Ucok Datuak Nan Batuah, Wakil Bupati Pesisir Selatan periode 2005-2010.

Sebagai organisasi adat, yang isinya adalah Ninik Mamak dan orang Ampek Jinih, LKAAM sebagai organisasi tidak akan berpolitik praktis. Karena LKAAM akan berada di tengah untuk menyelesaikan permasalahan adat. Meski demikian, personal dari pengurus LKAAM bisa saja berpolitik karena itu merupakan hak pribadinya masing-masing.

"Personal Ninik Mamak atau Penghulu Adat boleh saja berpolitik misalnya mencalonkan diri sebagai Anggota DPRD. Malah kami anjurkan supaya didukung sehingga ada wakil rakyat dari Ninik Mamak yang akan memperjuangkan aspirasi masyarakat adat dan membantu lembaga adat," kata Ketum LKAAM Pessel Syafrizal Ucok Datuak Nan Batuah, yang didampingi Sekum Ir. Syafri Herfindo Dt. Gamuak.

Panitia Pelaksana pelantikan LKAAM Kecamatan Linggo Sari Baganti mengaku sudah meminta untuk difasilitasi oleh Camat yaitu meminjam Aula Kantor Camat, namun tidak dikabulkan. Undangan pelantikan pun sudah dikirimkan untuk Camat Linggo Sari Baganti, namun tidak ada utusan yang menghadiri.

LKAAM Kecamatan Linggo Sari Baganti periode 2023-2028 yang dilantik diketuai oleh Yandriadi, AMK Datuak Rangkayo Basa. Wakil Ketua adalah Siwal Muhamadi Dt. Rangkayo Basa, Kenut Dt. Rajo Kando dan Syafrizal Dt. Tumangusi. Sekretaris H. Jonaidi, SH Dt. Rajo Lenggang. Wakil Sekretaris Amirudin Dt. Mangkuto Basa. Bendahara Syamsir Dt. Rajo Tangke dan Wakil Bendahara Riduan, S.Pd Dt. Talanai Sati.

Untuk Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Waris adalah Alpandri Dt. Rajo Bagindo, Iskandar Satif Manti Rajo Mansyur Alamsyah, Markis Dt. Rajo Mangkuto dan Zainal Abidin Dt. Maharajo Gadang. 

Bidang Sengketa Adat, Sako jo Pusako adalah Syahdan Datuak Rajo Mansyur Alamsyah, Nurpin Dt. Rajo Bagindo, Ruslimal Dt. Rangkayo Sati dan Fachrudin Rangkayo Basa.

Bidang Pemuda, Seni dan Permainan Anak  Nagari adalah Ramadis Sampono Batuah, Samkami Dt. Rajo Lelo, Ajis Datuak Rajo Alam dan Yandrianto Dt. Tan Malenggang. (*)

Lintasmedianews.com - Keluarga terlapor dalam kasus dugaan penganiayaan yang diselidiki Polres Dharmasraya, Sumatera Barat (Sumbar), mengklaim perkara tersebut bukan kasus penganiayaan melainkan perkelahian yang dipicu perselisihan antara pelaku dan korban.

Perkelahian yang diduga karena cinta segitiga yang terjadi antara remaja F, DV (wanita) dan pria dewasa JA (27) turut melibatkan remaja KI, RS dan MF, ke empat remaja tersebut sudah mendekam di tahanan Polsek Pulau Punjun g.

Pihak keluarga para remaja mengklaim bahwa perkelahian tersebut hanya perkelahian biasa yang berawal dari adu mulut berujung adu jotos bukan pengeroyokan seperti rilis Polres Dharmasraya, ungkap orang tua pelaku.

Dari Kronologisnya, perkelahian yang terjadi di depan kantor Bupati, jorong Lambau, kenagarian Sungai Kambut, kecamatan Pulau Punjung, kabupaten Dharmasraya Senin, 27 Maret 2023 pukul 22.15 WIB. Awalnya perkelahian berlangsung tiga lawan 1 dan  dimenangkan oleh pelapor JA. Tidak terima atas kekalahan  F menelpon temannya MF untuk datang ke lokasi kejadian. Karena kewalahan JA kalah dan melaporkan ke pihak berwajib untuk kejadian itu.

Melihat kondisi terlapor yang juga dipenuhi lebam sama halnya dengan pelapor, keluarga dari terlapor memberikan keterangan ke awak media bahwa itu bukan penganiayaan melainkan perkelahian biasa.

"  Kami mohon untuk pertimbangannya dari pihak kepolisian, karena kami menilai bahwa kasus ini bukanlah penganiayaan karena pihak terlapor juga mengalami luka-luka" tutur Iwandi selaku keluarga dari salah satu terlapor Rabu(17/5/2023).

Kasus ini telah berlangsung hampir dua bulan ,karena kedua belah pihak belum memperoleh kesepakatan damai. Pihak keluarga terlapor tidak menyanggupi permintaan ganti rugi sebesar 130jt dari pihak pelapor. Keluarga terlapor merasa sedikit tidak adil karena induk bala dari kasus ini belum tertangkap, terutama pihak keluarga terlapor MF yang tidak tau asal usul perkelahian tersebut. Setelah melalui tawar menawar dikedua belah pihak, dengan ganti rugi sebesar 15jt, pihak pelapor masih saja enggan.

"Kami sangat menghormati kebijakan kepolisian, tapi kami berharap pihak kepolisian dapat mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya dan memberikan sedikit keringanan terhadap anak-anak kami"  ucap Iwandi  kepada awak media 

"Terlebih anak-anak kami masih pelajar yang harus mengikuti ujian kenaikan sekolah sebentar lagi " tutupnya. (elda)

Komandan Lanud Sutan Sjahrir Kolonel Nav Saeful Rakhmat turut menyambut kedatangan peserta Latihan Integritas Taruna Wreda Nusantara (Latsitardanus) ke-XLlll/2023 di Dermaga IV Peti Kemas Teluk Bayur Kota Padang, Rabu (17/5/2023).

Kedatangan peserta Latsitarda ini menggunakan kapal perang KRI Banda Aceh 593 yang dikomandani Letkol Laut (P) Edi Herdiana dan KRI Surabaya 591

Adapun dalam rangkaian kegiatan tersebut diantaranya penampilan tari pasambahan dan pengalungan syal yang diberikan langsung oleh Danjen Akademi TNI Letjen TNI Teguh Arief Indratmoko, S.E., M.M dan Wakil Gubernur Sumbar Dr. Ir. Audy Joinaldy, S.Pt., M.Sc., M.M., IPM, ASEAN.Eng., kepada  perwakilan dari setiap Akademi.

Peserta Latsitardanus XLIII/2023 ini berjumlah kurang lebih 1.600, yang terdiri dari Taruna Akademi Militer, Akademi Angkatan Laut, Akademi Angkatan Udara, Akademi Kepolisian, Politeknik Siber dan Sandi Negara dan Praja IPDN.

Latsitardanus akan dilaksanakan di lima kota Sumbar, diantaranya Kota Padang, Kota Solok, Kota Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kabupaten Pasaman.

Turut hadir dalam penyambutan peserta Latsitardanus XLIII 2023 antara lain Turut hadir dalam penyambutan, Danjen Akademi TNI, Letjen TNI Teguh Arief Indratmoko., S.E., M.M., Wakil Gubernur Prov. Sumbar Dr. Ir. Audy Joinaldy, S.Pt., M.Sc., M.M., IPM, ASEAN.Eng., Kapolda Sumbar, Irjen Pol Suharyono, S.I.K., S.H., Komandan Korem 032/Wbr, Brigjen TNI Rayen Obersyl.,Komandan Lantamal ll Padang, Laksamana Pertama TNI Benny Febri, M.M., M.Tr.Opsla., dan unsur Forkopimda Sumbar lainnya.(rel)

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Suwirpen Suib mengajak seluruh perantau khususnya perantau Batu Banyak untuk lebih berkontribusi membangun daerah asal.

Ajakan itu disampaikan Suwirpen saat menghadiri halal bi halal keluarga besar Batu Banyak Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok Rabu (17/5/2023) di Gedung Rohana Kudus Kota Padang.

Menurut Suwirpen,Nagari Batu Banyak merupakan daerah yang memiliki banyak potensi, baik secara Sumber Daya Alam (SDA) maupun Sumber Daya Manusia (SDM), kontribusi para perantau sangat penting agar kelebihan yang dimiliki bisa dimaksimalkan untuk pembangunan daerah.

"Saya yang juga Putra Batu Banyak tersebut, secara Sumber Daya Alam (SDA) Batu Banyak merupakan wilayah pertanian, mayoritas penduduk bekerja mengelola hasil alam untuk dijadikan sumber ekonomi", kata Suwirpen. 

Untuk itu,Suwirpen berharap,sentuhan para perantau akan sangat bermanfaat agar pertanian menjadi sumber kesejahteraan, sehingga berdampak terhadap lahirnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih berkualitas. 

Tidak kalah pentingnya, Batu Banyak harus memiliki perwakilan di parlemen baik di tingkat kabupaten, provinsi hingga pusat,agar bantuan-bantuan melalui anggaran pemerintah bisa direalisasikan untuk pembangunan Batu Banyak dari seluruh sektor.Kata Suwirpen.

Pada kesempatan itu Suwirpen 

berpesan,untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik, prioritaskan pendidikan anak meskipun dan ekonomi sulit, pendidikan sangat penting demi melahirkan SDM yang lebih berkualitas. 

Tidak dipungkiri,kata Suwirpen.Hingga kini, perantau Batu Banyak telah banyak berkiprah di berbagai bidang, ada yang menjadi dokter spesialis, pejabat pemerintah, personel TNI Polri, hingga anggota legislatif. 

Pada kesempatan tersebut, Suwirpen yang merupakan Wakil Ketua DPRD Sumbar mendapatkan penghargaan dari perwakilan kelompok tani nagari Batu Banyak atas dedikasi memberikan perhatian terhadap sektor pertanian, kedepan pihaknya akan  mengusahakan bantuan ternak sapi untuk satu per satu kelompok tani.

Halal bi halal keluarga besar Batu Banyak tersebut juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy, yang mengatakan, untuk lebih merasakan pembangunan yang berkualitas Wali Nagari Batu Banyak jangan segan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, Kabupaten Solok merupakan bagian dari Sumbar dan harus merasakan sentuhan pembangunan pemerintah provinsi, baik itu infrastruktur pengembangan potensi alam dan yang lainnya. 

"Jika tidak ada koordinasi yang baik, biar pemerintah provinsi saja yang jemput bola datang ke Kabupaten Solok untuk memberikan hal yang bermasalah untuk masyarakat," katanya

Audy juga mengatakan, pemerintah provinsi siap untuk berkolaborasi untuk membangun nagari Batu Banyak, mulai dari gubernur wakil gubernur hingga wakil ketua dprd, apapun yang bisa dioptimalkan meliputi kebutuhan masyarakat akan diupayakan. 

Dan putra Batu Banyak  Suwirpen Suib agar bisa melanjutkan perjuangan untuk masyarakat Batu Banyak ke tingkat yang lebih tinggi, Suwirpen baginya adalah sosok wakil Ketua DPRD Sumbar yang mudah senyum dan memperjuangkan daerahnya dengan bersahaja.Ucap Audy.

Sementara itu Ketua Pelaksana Irawan Darwis mengatakan, masyarakat Batu Banyak, sesuai namanya banyak tersebar di berbagai daerah, halal bi halal di Kota Padang saja yang datang lebih dari kapasitas.  

Terakhir halal bi halal keluarga besar Batu Banyak dilaksanakan pada 2002 namun sekarang baru bisa terjadi lagi. Undangan yang disebar sebanyak 350 orang, namun yang datang mencapai 500 orang lebih.Tutupnya.(St/rel)

 

Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku 2022 Koperasi Cipta Mandiri Indrapura, Kecamatan Pancung Soal (Pessel) yang berlangsung hangat dan dinamis, pada akhirnya menyepakati rencana penjualan kebun sawit sebagai salah satu opsi pelunasan hutang kepada Bank Nagari. 

"Kami sepakat jika pengurus koperasi mencari pihak ketiga yang bisa membeli kebun sawit ini, sehingga hutang macet kami di Bank Nagari bisa dilunasi," kata Adta Putra, Anggota Koperasi Cipta Mandiri dalam RAT di Kafe Alibis, Nagari Kudo Kudo Indrapura, Selasa (16/5/2023). Usulan Adta Putra ini diamini secara aklamasi oleh hampir 60 orang anggota koperasi yang hadir.

Rencana penjualan kebun sawit KSU Cipta Mandiri seluas 350 hektar di Batang Panambam ini, karena pengelolaannya mengalami berbagai kendala. Antara lain sebabnya karena PT Incasi Raya tak kunjung mau membeli hasil panen sawit sesuai perjanjian, lalu pencurian buah sawit yang makin marak, perawatan areal kebun yang terkendala keuangan dan kerapnya terjadi banjir di Batang Panamban. 

"Kita memerlukan modal lancar sekitar Rp7,5 miliar lagi untuk membenahi kebun dan biaya penyisipan pohon sawit. Dana koperasi tidak ada, maka anggota menyepakati opsi dijual saja kebun tersebut dan dilunasi hutang pada Bank Nagari," kata Ketua Koperasi Cipta Mandiri Drs. H. Syafrizal Ucok, MM Datuak Nan Batuah. 

Rencana menjual kebun adalah salah satu opsi yang disetujui oleh mayoritas anggota koperasi Cipta Mandiri peserta RAT. Opsi lain yang muncul adalah upaya kerjasama pengelolaan kebun sawit dengan pihak ketiga dan pengelolaan kebun diserahkan sepenuhnya kepada pihak ketiga tersebut. Ada juga yang mengusulkan pengelolaan kebun dengan menunjuk manajer yang profesional.

"Memang muncul beberapa opsi dari RAT, tetapi yang mayoritas adalah mengusulkan untuk menjual kebun sawit koperasi Cipta Mandiri ini. Kita akan membentuk tim bersama dengan Badan Pengawas untuk melakukan verifikasi laporan dan memutuskan rencana kebun sawit KSU Cipta Mandiri kedepan," ujar Syafrizal Ucok Datuak Nan Batuah, yang didampingi Ketua Badan Pengawas KSU Cipta Mandiri Ir. Indra Syarif. 

RAT KSU Cipta Mandiri tahun buku 2022 ini dihadiri oleh Kadis Koperasi UKM Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan yang diwakili Kasi Pembinaan UKM Nova Nasti, Penyuluh Koperasi Ardi, Camat Pancung Soal diwakili Danil, Kapolsek Pancung Soal, Danramil Pancung Soal, Ketua KAN Indrapura Chairul Saleh Rangkayo Rajo Gerang dan Ketua Badan Pengawas KSU Cipta Mandiri Ir. Indra Syarif.

Kadis Koperasi UKM Pessel yang diwakili Nova Nasti memberikan apresiasi terhadap KSU Cipta Mandiri Indrapura yang selalu mengadakan RAT tepat waktu setiap tahunnya. Ini adalah ciri-ciri koperasi yang sehat secara kepengurusan dan terbuka dalam pengelolaan koperasi. 

"Terlepas dari untung atau ruginya usaha koperasi, yang jelas RAT ini adalah tempat pengurus melaporkan kepada anggota kinerjanya satu tahun. RAT adalah forum tertinggi dalam koperasi, karena itu manfaatkan forum ini untuk menentukan jalannya koperasi setahun kedepan," kata Nova Nasti lagi.

Dalam RAT KSU Cipta Mandiri ini dilaporkan oleh pengurus bahwa pendapatan koperasi mencapai Rp1,5 miliar. Namun karena berbagai kendala kebun, termasuk harga buah sawit yang dibawah harga ketetapan pemerintah, maka terjadi kerugian koperasi tahun 2022 hingga Rp91 juta. (rel)

Lintasmedia news.com, Dharmasraya -Setelah melalui beberapa tahapan rapat dalam membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Pendapat Belanja Daerah (APBD) tahun 2022. Melalui Rapat Paripurna Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan sampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD. Penyampaian jawaban tersebut disampaikan dihadapan forum rapat di Ruang Rapat Utama DPRD Kabupaten Dharmasraya.

Sebelumnya, Rapat Paripurna ini di pimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya Pariyanto,S.H serta didampingi oleh Wakil Ketua Ade Sudarman,S.Pd. Dalam penyampaian jawaban bupati, Sutan Riska Tuanku Kerajaan mengatakan bahwa pendapat, saran dan pertanyaan yang disampaikan oleh fraksi DPRD akan menjadi bahan evaluasi untuk kedepannya. 

Berikut beberapa point jawaban bupati terkait pandangan umum fraksi DPRD diantaranya perihal tata kelola keuangan daerah yang perlu dilakukan secara maksimal, inovatif dan kreatif untuk memgembangkan potensi daerah serta meningkatkan kemandirian keuangan sehingga pembangunan yang direncanakan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Dalam hal ini Sutan Riska Tuanku Kerajaan menjelaskan bahwa dalam penyusunan anggaran telah ditetapkan rencana strategis daerah yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya. Dalam menyusun perencanaan tersebut dilengkapi dengan indikator program kegiatan baik pendanaan, hasil, manfaat, tempat pelaksanaan serta waktu pelaksanaan pekerjaan.

Selanjutnya pendapat Bupati terkait pendapat hibah dari sekian banyak perusahaan perkebunan yang belum merealisasikan hibahnya pada tahun 2022. Dalam hal ini dijelaskan pemerintah daerah telah melakukan sosialisasi dan pendekatan terkait hibah kepada perusahaan yang ada di Dharmasraya. Dari kegiatan tersebut telah dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan beberapa perusahaan namun terdapat sebagian perusahaan yang belum bersedia menandatangani NPHD karena anggaran hibah tidak dianggarkan oleh perusahaan sebab bersifat sukarela dan pemerintah daerah tidak ada kekuatan hukum untuk menagih dan memaksa perusahaan untuk melaksanakan penyetoran ke kas daerah.

Berikutnya terkait infrastruktur jalan yang rusak, Bupati Dharmasraya menjelaskan bahwa pemerintah daerah melalui dinas terkait telah berkoordinasi untuk usulan rencana pembangunan, pemeliharaan baik jalan nasional maupun jalan provinsi. Sedangkan jalan kabupaten, pemerintahan daerah tetap berupaya memperbaiki dan melakukan pemeliharaan jalan dan jembatan berdasarkan skala prioritas.(elda)