“Kami yakin target kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Sumbar akan tercapai", hal tersebut disampaikan Sekretaris DPW PKB Sumbar Rico Alviano, ST, saat mendaftarkan bakal calon legislatif (Bacaleg) 2024 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar, Sabtu (13/5/2023).

Dikatakannya, PKB optimis meriah suara penuh dan bertekad meraih kemenangan di Pemilu 2024. " Alhamdulillah, komposisi kita di PKB dengan 100 persen Bacaleg yang didaftarkan di KPU Sumbar hari ini terisi di seluruh dapil Sumbar,” katanya.

Rico mengungkapkan, bahwa target PKB Sumbar yaitu bagaimana menjadi pimpinan di DPRD Sumbar. Menurutnya, target minimal yaitu memiliki satu kursi disatu dapil, dengan komposisi yang disiapkan dan antusias tokoh hebat dan kuat yang ada di Sumbat banyak bergabung di PKB.

PKB Sumbar, katanya, sangat yakin minimal mendapatkan 1 kursi per dapil di Sumbar dan di kabupaten kota. "Seluruh DPC pada hari ini secara serentak mendaftarkan Bacaleg dengan komposisi semuanya 100 persen. Mudah-mudahan untuk PKB Sumbar kami yakin dengan komposisi yang 100 persen, kami akan meraih 100 kursi di Sumbar baik provinsi dan kabupaten kota,” ujarnya.

Rico menambahkan, PKB punya caleg tokoh potensial disemua daerah pemilihan, baik untuk tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Ia yakin menang dan peraih suara maksimal dalam Pemilu 2024 ini.

“PKB memohon doa dan dukungan masyarakat Sumbar dalam rangka mengikuti pemilu 2024. Untuk itu, ia berharap caleg yang diusung nanti untuk menang,” ujarnya.

Ditempat yang sama, hal senada disampaikan Firdaus Wakil Ketua DPW PKB Sumbar, bahwa proses pendaftaran Bacaleg PKB sudah clear dan diantar ke KPU Sumbar dengan komposisi 30% perempuan. KPU menyatakan lengkap dan diterima. Selanjutnya akan diverifikasi oleh KPU dari tanggal 15 Mai -23 Juni 2023 nanti .

" Alhamdulillah, hampir tidak ada kendala pendaftaran, semua berjalan lancar. Insya Allah ini pertanda baik. Mudah-mudahan dari awal sampai hari penghitungan suara nanti dilancarkan olah Allah SWT, dan PKB berhasil meraih suara maksimal ,” ujarnya.

Turur hadir saat pendaftaran bacaleg Ketua Dewan Syuro KH. Idarul Salam serta seluruh bacaleg PKB untuk DPRD Provinsi Sumbar. 

Ditempat terpisah, Ismail Novendra salah seorang Bacaleg dari PKB untuk DPRD Sumbar dari Dapil 1 kepada wartawan mengungkapkan bahwa dirinya memutuskan untuk maju di DPRD Sumbar dari PKB. Pasalnya, menurut Ismail, diantara beberapa partai yang menawarkan kepadanya untuk menjadi  caleg, PKB merupakan salah satu partai yang dianggap Ismail merupakan partai yang bersih. Selain itu, dipilihnya PKB oleh Ismail karena menurutnya PKB diisi oleh caleg-caleg pilihan yang nantinya dapat menyalurkan aspirasi masyarakat bila duduk di DPRD Sumbar. 

" Keputusan saya sudah bulat dan memilih PKB sebagai partai pilihan untuk maju di DPRD Sumbar. Saya berharap do'a restu dan dukungan dari seluruh masyarakat Sumbar terutama yang memiliki hak suara di Kota Padang, pungkasnya. (Yola)

 Setelah mengikuti pendaftaran Partai Golongan Karya (Golkar) provinsi Sumatera Barat melakukan pendaftaran ke KPU Sumbar, Sabtu (13/5/2023),ketua DPD Partai Golkar Kota Padang Muhammad Iqra Chissa Putra dan sekretaris Zulhardi Z, di dampingi beberapa fungsionaris Partai Golkar diantaranya Ii Apriyatna menunjukkan keseriusannya dalam mendaftarkan calon legislatif (Caleg) potensial dalam melakukan pendaftaran di KPU Kota Padang, Minggu (14/5/2023) 

Memasuki halaman KPU Sumbar pukul 15.00 WIB, Ketua DPD didampingi Pengurus dan beberapa anggota DPRD Padang, membawa caleg potensial peraih kursi legislatif nantinya pada pemilu February 2024 mendatang.

Di antara caleg potensial nampak II Apriyatna merupakan sosok  dan Firdaus Ilyas mantan birokrat serta aktifis olahraga dan organisasi kota Padang. 

Ii Apriyatna akan maju menjadi legislatif melalui daerah pemilihan Lubuk Begalung-Bungus, pernah memimpin salah satu partai, dan melakukan pengunduran diri karena menilai partai berlambang beringin ini memang ada untuk masyarakat. 

"Saya mencaleg melalui partai Golkar karena selama ini melihat, Golkar selalu berbuat untuk masyarakat, dan saya yakin Golkar akan meraih kemenangan mutlak sama seperti beberapa pemilu sebelumnya," ulas Ii Apriyatna ketika ditanya mengapa beralih ke Partai Golkar. 

Sekaitan dengan pendaftaran,Ketua DPD Partai Golkar Nuhammad Iqra Chissa mengucapkan rasa syukur karena pendaftaran caleg semua dapil diterima KPU, dan berharap sampai penetapan tidak ada kendala.

Pada kesempatan tersebut ia mengatakan, akan meraih kembali kemenangan masa lalu dengan target minuman 2 kursi perdapil. 

“Target kami akan meraih kembali kemenangan masa lalu,karena kami memiliki caleg yang pitensial, termasuk caleg wanita 30% juga potensi,” terangnya.

Ditambahkannya, usai mendaftar langsung melakukan konsolidasi internal dalam meraih sura penuh, termasuk juga dalam pemenangan calon presiden.

“Usai ini kami akan melakukan konsolidasi internal dalam meraih kemenangan, meskipun semua partai mau jadi pemenang, tapi kami yakin bisa menjadi pemenang,” tegasnya. 

Sebelum melakukan pendaftaran, kader partai Golkar sudah terlebih dahulu memenuhi halaman  KPU Kota Padang, datang dengan mempergunakan konvoi kenderaan bertaburkan atribut Golkar. 

Usai melakukan pendaftaran semua pengurus dan caleg berjalan kembali menuju kantor Golkar Kota Padang, di jalan Kampung Nias.(*)

Padang. Lintasmedianews.com. -Pemerintah Kabupaten Solok kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Solok Tahun 2022.

Penyerahan LHP tersebut dilakukan langsung oleh Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Barat, Arif Agus kepada Bupati Solok, Epyardi Asda dan Ketua DPRD Kabupaten Solok, Dodi Hendra di Kantor BPK Provinsi Sumatera Barat, Jum’at (12/5/2023).

Turut hadir, Sekda Kabupaten Solok, Medison, Kepala OPD Kabupaten Solok serta pejabat struktural BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

Bupati Solok, Epyardi Asda mengucapkan terimakasih kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat atas pembinaan dan kerjasamanya dalam melakukan pemeriksaan LKPD di Kabupaten Solok.

Seterusnya, ucapan bangga dan terimakasih juga kepada OPD dan DPRD di Kabupaten Solok atas kerja samanya selama ini sehingga Kabupaten Solok dapat meraih Opini WTP selama 6 tahun berturut-turut.

“Kepada ASN kita haruskan untuk selalu mematuhi aturan mengenai keuangan sehingga tidak ada lagi keraguan dalam melaksanakan tugasnya. Persoalan yang sering terjadi adalah mengenai aset daerah untuk itu mengoptimalkan aset daerah bisa menjadi kunci LKPD,” sebut Epyardi Asda.

Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, Arif Agus mengatakan, acara ini merupakan penyerahan laporan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah.

Setelah melaksanakan pemeriksaan, BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap hasil LKPD kepada Kabupaten Solok, Kota Sawah Lunto, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Solok, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kabupaten Agam.

Namun masih ada beberapa kelemahan dalam sistem pemerintahan yang masih perlu diperbaiki oleh Pemerintah Daerah. Untuk itu, kepada pemerintah daerah diharapkan untuk segera menindaklanjuti rekomendasi hasil laporan sesuai dengan Pasal 20 UU No.15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Keuangan Negara.

Pihaknya juga mohon dukungan agar tugas kami sebagai pemeriksa dapat terlaksana dengan baik. Selanjutnya ucapan terimakasih kepada walikota dan bupati yang telah bekerjasama dalam melaksanakan pemeriksaan laporan keuangan.

“Kita berharap untuk selanjutnya bisa dapat meningkatkan hasil Pemeriksaan menjadi lebih baik,” tutup Arif.(Karta)

Padang. Lintasmedianews.com-Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPNAKER) Kab. Solok dipimpin oleh Kepala Dinas Drs. Aliber Mulyadi dan didampingi Sekretaris Hendrianto, SST,MPSSp beserta jajaran melakukan Koordinasi dan Konsultasi Teknis ke Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat, Jumat 12 Mei 2023. Koordinasi ini merupakan follow up dari kunjungan Tim Pemerintah Kabupaten Solok minggu lalu yang dipimpin Sekretaris Daerah Medison, S.Sos,

M.Si

Tim DPMPTSPNAKER diterima langsung oleh Ketua Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat Yefri Heriani, S.Sos M.Si dan Kepala.Keasistenan Pemeriksaan Meilisa Fitri Harahap. Yefri Heriani dalam sambutannya mengapresiasi kunjungan tim DPMPTSPNAKER  yang langsung action melakukan koordinasi dan konsultasi. Hal ini yang menunjukkan keseriusan DPMPTSPNAKER untuk mempersiapkan diri menuju penilaian.kepatuhan tahun 2023.

Kepala.DPMPTSPNAKER Drs. Aliber Mulyadi menyatakan bahwa DPMPTSPNAKER siap untuk mengikuti Penilaian Kepatuhan Ombudsman RI dan memenuhi target Bapak Bupati.menduduki peringkat 10 Besar Tingkat Nasional.

Namun tidak.hanya sampai disitu, DPMPTSPNAKER bertekad untuk membenahi pelayanan sehingga ke depan pelayanan publik yang diselenggarakan di DPMPTSPNAKER sesuai dengan standar baik dari sisi kapasitas dan kompetensi SDM.maupun sarana prasarana dan dan bisa memberikan kepuasan kepada masyarakat dan menjadi yang terbaik.

Untuk itu pada kesempatan ini, Drs. Aliber Mulyadi dan jajaran meminta arahan dari Ombudsman aspek-aspek apa saja yang menjadi kekurangan DPMPTSPNAKER pada penilaian tahun lalu yang perlu dilakukan perbaikan dan peningkatan oleh DPMPTSPNAKER dalam waktu dekat(Karta)

Padang Lintasmedianews.com - Kota Solok berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ketujuh kali secara berturut-turut. Hal itu diketahui saat Wali Kota Solok, Zul Elfian Umar bersama Ketua DPRD Kota Solok, Hj.Nurnisma menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Solok Tahun 2022 dari Kepala Badan Pemerika Kuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Barat, Arif Agus Di Aula BPK RI Perwakilan Sumatera Barat, Jum'at (12/5/23).

Penyerahan LHP atas LKPD tersebut dilakukan bersamaan dengan Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Sawahlunto, Kabupaten Kepulauan Mentawai, serta Kabupaten Agam.

Turut hadir, Sekretaris Daerah Kota Solok, Syaiful A, Sekretaris Dewan DPRD Kota Solok, Zulfahmi, Inspektur Kota Solok, Kenfilka, Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok, Novirna Hendayani, Kakan Kesbangpol Kota Solok, Eni Suryani.

Kepala Badan Pemerika Kuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Barat, Arif Agus mengucapkan selamat kepada ketujuh daerah yang menerima LHP pada hari ini serta bersama mendapat Opini WTP.

Dengan penyerahan LHP ini maka selesai juga tugas institusi kami dalam tahun ini terhadap 7 daerah tersebut.

Arif mengingatkan, yang paling penting dari opini WTP ini adalah tindak lanjut hasil pemeriksaan karena itu merupakan tolak ukur. " Sebagus apapun LHP harus dibarengi dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 20," jelasnya.

Ia juga mengucapkan terimakasih atas kerjasama dari Pemerintah Daerah dan DPRD di tujuh daerah kali ini, sehingga tugas dapat kita jalankan dengan baik. Semoga kedepan pengelolaan keuangan akan menjadi semakin baik.

Ketua DPRD Kota Solok, Hj.Nurnisma yang mewakili ketua DPRD dalam sambutannya mengucapkan terimakasih atas arahan, bimbingan serta bantuan dari BPK RI Perwakilan Sumatera Barat sehingga ketujuh daerah yang menerima LHP atas LKPD hari ini berhasil meraih opini WTP. 

Tanpa adanya arahan, bimbingan serta bantuan dari BPK rasanya mustahil pengelolaan keuangan di setiap daerah akan berjalan baik dan maksimal. " Untuk itu kami sepakat akan memperbaiki apa saja temuan tahun lalu, dan Insya Allah tidak akan ditemui lagi pada LKPD Tahun 2023," pesan3 Hj.Nurnisma

Wali Kota Solok, Zul Elfian Umar usai menerima LHP tersebut memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh jajaran aparatur di lingkungan Pemko Solok yang telah bekerja keras guna mewujudkan pemerintahan yang bersih.

Tanpa adanya sinergitas dan kerjasama yang tercipta dengan baik antar seluruh aparatur pemerintahan yang ada di lingkungan Pemko Solok, keberhasilan Pemko Solok dalam meraih WTP jelas sulit akan terwujud. 

Komitmen dan kerja keras seluruh jajaran Pemko Solok dalam memastikan pelaksanaan APBD benar-benar sesuai perundang- undangan dan akuntabel, bisa jadi menjadi pendorong hasil yang diraih. Memang tidak mudah, karena standard akuntansi yang harus dan menjadi pedoman semakin berat.(T/K)

Tepat Pukul 14.00 WIB, Minggu, 14 Mei 2023, rombongan DPW Partai Demokrat Sumbar yang bernomor urut 14 sebagai kontestan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, tiba di kantor Komisi  Pemilihan Umum (KPU) Sumbar, Jalan Pramuka Padang. 

Rombongan yang dipimpin Ketua DPW Partai Demokrat Sumbar, H. Mulyadi bersama Sekjen Doni Harsiva Yandra serta sejumlah pengurus dan anggota DPRD Sumbar, HM Nurnas, Irzal Ilyas Dt. Lawik, Arkadius Dt. Intan Bano, dan lainnya, datang ke KPU Sumbar diarak musik gendang tasa, untuk mendaftarkan Bacaleg DPRD Sumbar untuk Pemilu 2024.

"Alhamdulillah, Partai Demokrat sudah selesai mendaftarkan 65 Bacaleg di 8 Dapil Sumbar dan dinyatakan lengkap dan sah," ujar Mulyadi, dalam konferensi pers usai menerima berita acara pendaftaran dari Ketua KPU Sumbar, Yanuk Sri Mulyani didampingi komisioner Amnasmen, Izwaryani dan Gebril Daulat, disaksikan Ketua Bawaslu Sumbar Alni dan Nurhaisa Yetti.

Mulyadi menegaskan bahwa mengingat banyaknya tokoh tokoh dan masyarakat yang berminat mencaleg dari Partai Demokrat, maka sesuai aturan partai,  telah ditentukan tolok ukur yang berpeluang masuk daftar caleg dan penentuan nomor urutnya. Diantaranya, loyalitas ke partai, integritas kader, juga potensi untuk menang. Potensi untuk menang Ini banyak barometernya, ada ketokohan, logistik dan lainnya.

"Tentunya  kita di demokrat, tidak ada kesewenang-wenangan dalam menentukan caleg. Pola kita untuk menambah kursi, bukan menggeser sosok yang ada, apalagi di Demokrat ada banyak kader yang telah duduk DPRD. Karena itu, saya sebagai Ketua Partai, menargetkan penambahan minimal 1 kursi per dapil. Jika tidak tercapai, dianggap gagal," ucap Mulyadi.

Karena itu, Mulyadi berpesan kepada caleg incumbent untuk menjaga track record, jangan banyak janji-jani yang muluk-muluk, serta membuktikan janji yang telah disampaikan ke masyarakat dan konstituen. 

"Jadi, janjikan sesuai yang bisa dilaksanakaan. 

Lakukan yang sederhana saja, kita tetap lakukan keseimbangan antara keterpilihan dan sosoknnya. Jadi, bukan faktor logistik yang diutamakan meski logistik itu juga penting dalam melakukan sosialisasi ke masyarakat," ungkap Mulyadi. 

Terkait belum adanya keputusan Mahkamah Konstitusi soal sistem Pemilu 2024, apakah menganut sistem proporsional tertuka atau tertutup, Mulyadi menerangkan bahwa aejauh ini belum ada keputuhan dan arahan dari DPP. 

"Biasanya, bila ada keputusan baru yang fundamental terhadap pencalegan dan sistem pemilu, maka DPP Partai Demokrat tentu akan melahirkan kebijakan yang fundamental pula. Namun yang pasti, bacaleg yang didaftarkan aekarang, baru daftar sementara. Masih ada waktu untuk melakukan perubahan, jika memang hal itu nantinya diperlukan," pungkas Mulyadi. (**)

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mendaftarkan Bakal Caleg-nya ke KPU Sumatera Barat di hari terakhiir masa pendaftaran, Minggu (14/5/2023). 

Ketua Bappilu DPD Gerindra Sumbar, Hidayat yang memegang kuasa Ketua DPD untuk pendaftaran Bacaleg nenyebut, target utama di Pemilu 2024 adalah memenuhi syarat untuk mengusung sendiri kandidat Gubernur.

“Khusus di Sumatera Barat, target kita tentu saja adalah menang. Bukan hanya menang, tapi bisa mengusung sendiri calon gubernur,” kata Hidayat.

Ia mengatakan, problem Sumatera Barat hari ini adalah kepemimpinan. Lemahnya koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat, membuat pembangunanan di daerah ini tak bergerak.

“Kita tak bisa menutup mata, karena sampai hari ini tidak ada pergerakan berarti dalam pembangunan Sumatera Barat. Memilih dan memenangkan Gerindra adalah solusi agar terjadi perubahan besar,” katanya.

Sejalan dengan target lokal, kata Hidayat, target yang lebih besar adalah memastikan seluruh kader dan komponen Partai Gerindra se-Sumatera Barat selalu berikhtiar penuh untuk meyakinkan pemilih tetap setia bersama Partai Gerindra dan Prabowo Subianto.

“Kita yakin bahwa masyarakat Sumatera Barat akan tetap bersama Partai Gerindra dan setia memilih Bapak Prabowo Subianto,” katanya.

Menurut Hidayat, pilihan memenangkan Gerindra adalah langkah tepat dan lebih strategis, karena dengan begitu pembangunan Sumatera Barat bisa jauh lebih maju dibanding saat ini.

“Insya Allah Pak Prabowo (Subianto) terpilih jadi Presiden 2024. Kalau kemudian Gerindra juga menang disini, maka Sumatera Barat akan diguyur anggaran pembangunan Triliunan rupiah setiap tahunnya dari APBN. Tentu, perhatian lebih akan diberikan kepada Sumatera Barat. Ketua DPD kami Bapak Andre Rosiade berulang ulang menyampaikannya, karena itu adalah komitmen langsung dari Bapak Prabowo kepada Sumatera Barat,” katanya.

Fokus Perhatian 

Hidayat yang sehari-hari menjabat sebagai Ketua Fraksi Gerindra di DPRD Provinsi Sumatera barat itu menyatakan, perjuangan partai diprioritaskan pada sektor-sektor yang berkenaan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, infrastruktur publik dan kebijakan kebijakan yang pro kepentingan masyarakat luas. 

Antara lain Sektor Pendidikan, Infrastruktur Publik, Kesehatan, Sektor Pelaku Usaha, Pertanian, Keagamaan, Pariwisata, Pemuda Olahraga dan Seni Budaya Daerah. 

Di bidang Pendidikan,  fokus perhatian adalah peningkatan sarana prasarana pendidikan dan kesejahteraan guru, tertutama guru honor.

Di sektor infrastruktur publik, perhatian diarahkan kepada peningkatan kualitas jalan, dan mendorong secara penuh penuntasan pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru, termasuk pembangunan fly over ruas Sitinjau Lawik. Serta peningkatan ruas ruas jalan provinsi yang selama ini masih terabaikan.

“Pada sektor pelaku usaha, terutama pelaku usaha supermikro dan UMKM, kita terus fokus terhadap peningkatan kapasitas berusaha dengan bantuan modal usaha dari APBD seperti Tabungan Usman yang telah dilaksanakan Wali Kota Bukittinggi yang juga kader Gerindra,” katanya.

 

“Selanjutnya sektor Kesehatan target kami tidak boleh ada lagi warga masyarakat yang tidak terlayani kesehatan karena tidak memiliki BPJS. Begitu juga fokus perhatian Gerindra kepada pembangunan sektor Pertanian, Keagamaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga serta Seni Budaya Daerah,” tambah Hidayat.

Caleg Muda 

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris DPD Gerindra Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman menyehut, 

selain memajukan seluruh incumben dan keterwakilan perempuan lebih dari 30%, Bakal Caleg dari Gerindra 

juga didominasi dari kalangan anak muda milenial di berbagai dapil kabupaten kota dan provinsi yang jumlhnya mencapai 25 persen.

Misalnya, untuk Caleg DPRD Dapil Sumbar 1, seperti Sdr Rudi Syafriadi, Ketua Satuan Relawan Indonesia Raya (Satria Sumbar) dan Sdr Meggi Fernando merupakan Ketua Tunas Muda Indonesia Raya (Tidar Sumbar)

“Mari kita berjuang bersama Partai Gerindra dan Prabowo Subianto untuk mewujudkan kehormatan dan kebanggaan serta harga diri Sumatera Barat yang lebih baik lagi, melalui kemajuan pembangunan di berbagai sektor kehidupan,” ajak Evi Yandri.

Di Sumatera Barat, Gerindra adalah pemenang pada Pemilu 2019 lalu.

Gerindra meraup 17,48 persen atau 476.987 suara, dari total suara sah 2.728.323 suara pemilih. Angka ini jauh  mengungguli PKS (14,28 persen), Partai Demokrat (13,07 persen) dan PAN (12,69 pereen) yang masing-masing berada di peringkat kedua, 3 dan 4

Dari 65 kursi DPRD Sumbar, 14 dikuasai Gerindra. Sedangkan PKS, PAN dan Demokrat masing-masing 10 kursi.

Selain menang Pileg, pasangan Calon Presiden yang diusung Gerindra, yakni Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno juga menang besar di Sumatera Barat.  

Prabowo-Sandi memperoleh 2.488.733 suara atau 85,92 persen. Sedangkan pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin hanya mendapat 407.761 suara atau 14,08 persen.

Iringan Rebana dan Doa

Rombongan Gerindra yang terdiri dari Bakal Caleg, organisasi sayap partai seperti Tidar dan Satria, dipimpin Ketua Bappilu DPD Gerindra Sumbar, Hidayat bersama Sekretaris DPD Gerindra Sumbar, Evi Yandri Budiman. Mereka datang ke kantor KPU sekitar pulul 11.00 WIB.

Iring-iringan bergerak dari titik kumpul di dekat Gedung Pramuka. Rombongan berjalan kaki dengan diiringi suara tim rebana. Pekikan “Prabowo Presiden, Andre Gubernur” bergema menjelang sampai ke kantor KPU.

Sampai di Kantor KPU dan sebelum masuk ke ruang pendaftaran, rombongan melakukan doa bersama.

“Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Aamiin..,” kata kader yang memimpin doa.

Setelahnya, pendaftaran dan penyerahan berkas dimulai. 

Pendaftaran diterima oleh Ketua KPU Sumbar, Yanuk Sri Mulyani bersama 2 komisioner lainnya, Gebril Daulai dan Izwaryani, Sekretaris KPU Firman, serta Kabag Teknis Soetrisno. Dari Bawaslu hadir Ketua Bawaslu Sumbar, Alni dan anggota Bawaslu, Benny Aziz.

Setelah proses verifikasi, berkas Partai Gerindra dinyatakan lengkap.(**)

Ketua Tunas Indonesia Raya (Tidar) Sumbar Megri Fernando, yakin dan sangat optimis partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) akan menang mutlak di semua daerah Sumatera Barat. 

Ketika ditemui sebelum partai Gerindra mendaftarkan caleg-nya KPU Sumbar, Megri dengan semangat mengatakan optimis partai berlambang kepala Garuda akan tetap bertahan sebagai pemenang pada pemilu 2024 mendatang. 

Megri yang merupakan caleg DPRD Sumbar dapil 1, merupakan mantan ketua KNPI kota Padang dan yang ia kalahkan saat itu anak penguasa kota Padang. 

"Saya dan kami semua baik kader maupun pengurus dan anggota Tidar, sangat optimis kita akan tetap peraih kemenangan dalam pemilu legislatif dan pemilihan Presiden dalam pemilu 2024 mendatang, karena kami solid tidak akan terpecah dengan apapun, dalam meraih kemenangan," tegas Megri Fernando, Minggu (14/5/2023). 

Ditambahkannya, mereka juga punya target yang harus dicapai, Presiden RI Prabowo dan gubernur Sumatera Barat Andre Rosiade. 

"Perjuangan kami tidak akan pernah kendor untuk memenangkan partai di legislatif dan menjadikan pak Prabowo Presiden serta pak Andre Rosiade Gubernur Sumbar, apapun rintangan dan tantangannya, kami Tidar Sumatera Barat akan siap menghadang," tegasnya berapi-api. 

Pernyataan Megri mendapat dukungan dari semua pengurus dan anggota Tidar, sambil meneriakkan yel-yel perjuangan untuk kemenangan. 

Megri merupakan sosok pengusaha muda dan tergabung dalam HIPMI Sumbar, berlabuh di Gerindra karena menilai partai ini memang selalu berjuang untuk rakyat, khususnya masyarakat Ranah Minang. 

"Gerindra setiap saat berjuang untuk rakyat, boleh dilihat bagaimana ketia DPD kami pak Andre yang mau menghempaskan meja ketika memperjuangkan rakyat, dan tidak pernah berhenti mengunjungi masyarakat Ranah Minang dalam berbagai kegiatan, khususnya mengangkat perekonomian masyarakat, maka sudah sepatutnya pak Prabowo memimpin negri ini dan pak Andre sebagai Gubernur Sumbar, mari kita dukung bersama,"tutup Megri.(***)

Anggota Komite IV DPD RI H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, S.IP., MH melakukan pertemuan dan berdiskusi dengan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumatera Barat pada Rabu (10/5) di Kantor Bappeda Sumbar. 

H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, S.IP., MH menyampaikan, kunjungannya adalah dalam rangka pengawasan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang APBN 2023. Khususnya dana yang ditransfer ke daerah, yaitu DAU, DAK, dan Dana Desa. Dalam kunjungannya ke Bappeda Sumbar, Leonardy ingin mengetahui perkembangan perekonomian dan pembangunan di Sumatera Barat.

Kata Leonardy, beberapa tahun terakhir Sumatera Barat memang menghadapi masalah ekonomi dan sosial yang cukup pelik. Mulai dari tingkat inflasi yang tinggi, hingga  permasalahan stunting.

“Bahkan di tahun 2022, masih ingat kita bahwa inflasi Sumatera Barat termasuk yang tertinggi sebesar 7,43%,” kata Leonardy.

Namun, seiring berjalannya waktu dan berbagai usaha pemerintah daerah, perlahan perekonomian mulai bangkit dan meningkat ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu diperlukan informasi dari Bappeda Sumbar berkaitan hal tersebut secara rinci agar dapat diketahui indeks pembangunan dan pertumbuhan ekonomi saat ini. 

Dalam pertemuan ini, Kepala Bappeda Sumbar, H. Medi Iswandi, ST MM menyampaikan bahwa pada tahun 2023 ada beberapa indikator terhadap perbaikan kondisi Sumatera Barat secara keseluruhan. Secara umum, angka kemiskinan di Sumbar menurun dan saat ini berada pada posisi ke enam terendah di Indonesia. Selain itu, keseimbangan pendapatan atau Gini ratio Sumbar berada pada posisi ke empat terendah di Indonesia, yang artinya kesenjangan ekonomi yang rendah atau tidak ada yang terlalu kaya dan terlalu miskin.

“Jadi, pemerataan ekonomi di Sumatera Barat secara umum cenderung lebih baik jika dibandingkan daerah lainnya,” ungkapnya.

Namun, menurut Medi implikasinya adalah pertumbuhan ekonomi Sumbar memang tidak terlalu tinggi. Saat ini menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) saat ini juga sudah membaik pada posisi 10 besar tertinggi secara nasional. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumbar saat ini juga meningkat saat ini mencapai Rp3.030.460.024.217. Di Sumbar sendiri, Meidi mengatakan PAD tertinggi berasal dari pajak. Dari data PAD yang meningkat, dapat disimpulkan masyarakat sangat patuh pajak karena perekonomian yang membaik sehingga mampu membayar pajak tepat waktu.

Total APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 adalah sebesar Rp6,781 triliun lebih. Terdiri dari Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp6.459.260.685.217 dan Belanja Daerah dialokasikan sebesar Rp6.789.260.685.217.

Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sebesar Rp3.030.460.024.217 dan pendapatan transfer saat ini sebesar Rp3.412.828.601.000 yang naik sebesar 5,57% dari tahun 2022. Namun, Dana Transfer ini penggunaannya sudah diatur oleh pemerintah pusat sehingga penggunaannya terbatas.

Medi selanjutnya menyampaikan juga berkaitan jalan Sitinjau Laut yang dinilai sangat ekstrim. Jalur ini sangat berbahaya, banyak terjadi kecelakaan. Dari tahun 2016–2020, terjadi 50 kecelakaan, meninggal 19 orang, 9 orang luka berat, dan 111 luka ringan. Hal ini disebabkan jalur ekstrim itu terdiri dari tanjakan dan turunan yang terlalu curam, radius tikungan yang terlalu sempit, hingga menyebabkan kendaraan bermotor lepas kendali terutama angkutan truk.

Banyaknya faktor yang mempengaruhi membuat jalan Sitinjau Laut berbahaya dilalui apalagi dengan volume kendaraan yang melintas cukup tinggi. KNKT beberapa tahun lalu telah mengusulkan pembangunan jalan baru. Bappeda Sumbar juga sudah mengusulkan pembangunan Fly Over Sitinjau Laut. Namun, karena keterbatasan anggaran usulan ini masih belum terlaksana. 

“Kita sudah membahas opsi berkaitan jalan ini dengan Kementerian PUPR dan Hutama Karya dengan berbagai detail dan alternatif,” jelasnya.

Ia mengharapkan dorongan dari DPD RI agar beberapa alternatif yang diusulkan, minimal salah satunya dapat diterima. Sehingga, ini akan membuka ekonomi Sumatera Barat melalui jalan darat.

Kepada Leonardy, Medi juga menyampaikan perihal perubahan kebijakan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Untuk dana alokasi umum yang ditransfer ke daerah adalah gaji pegawai sebesar Rp1,489 T. Sementara sisanya Rp463,734 miliar ditransfer setelah daerah mengusulkan kegiatan dan kegiatan itu harus dilaksanakan dalam waktu yang ditetapkan pemerintah pusat. Artinya dana ini ditentukan penggunaannya, waktu pelaksanaan ditentukan  pusat, jika tidak dananya tidak ditransfer. 

"Ini DAU rasa DAK. DAU yang diperuntukkan ini menyulitkan daerah yang pendapatan daerah mereka di bawah 10 persen APBD-nya. Belum lagi pemerintah daerah harus menurunkan beban belanja pegawai sebesar 30 persen dari total APBD. Sumbar saat ini 32,84 persen," ujarnya sambil berharap agar DPD RI bisa menyampaikan hal ini dalam rapat kerja dengan pemerintah pusat. 

Berkaitan Stunting yang sekarang dikoordinatori BKKBN, Medi mengatakan di Sumbar permasalahannya bukan di penanganan program. Masalah yang dihadapi adalah penentuan survei dan penetapan angka stunting. Melalui Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dengan sampel yang kurang dari 2% total populasi lahir, serta tidak sesuainya jumlah kelahiran tiap penduduk, angka stunting di Sumbar rata-rata mencapai 25,1.

Berdasarkan Elektronik Pelaporan Pencatatan Gizi berbasis Masyarakat (EPPGM), angka stunting Sumbar sebesar 9,9. Hal ini menimbulkan kebingungan angka mana yang dipakai, karena dua data ini sama-sama didapat dari Pusdatin Kementerian Kesehatan.

Medi berharap, melalui pertemuan dengan H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, S.IP., MH ini, dapat disampaikan ke pemerintah untuk memperbaiki masalah tersebut. Karena berkaitan pendataan ini sangat krusial dalam perencanaan dan pembangunan daerah.

Berikan Dukungan

Leonardy mengatakan bahwa saat ini secara nasional dana transfer ke daerah memang naik. Jadi, kenaikan dana transfer ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat.

“Semoga, meski dengan kenaikan yang kata Kepala Bappeda Sumbar hanya 5,57 persen dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi provinsi,” ungkap Leonardy.

Ditegaskan Leonardy, kenaikan ini buah dari usulan Kepala Bappeda saat berkunjung tahun lalu dan membahas tentang APBD Sumbar tahun 2022. "Hasil pertemuan ini pun kita sampaikan juga ke pemerintah. Termasuk DAU yang berasa DAK ini," ucapnya. 

Ketua Badan Kehormatan DPD RI juga mengatakan bahwa salah satu indikator yang menandakan pertumbuhan ekonomi mulai membaik adalah menggeliatnya usaha ekonomi masyarakat pasca pandemi. 

Leonardy yang juga Ketua Dewan Pembina PERTI Sumatera Barat ini mengatakan berkaitan pembangunan jalan alternatif Sitinjau Laut memang harus terus didorong. DPD RI akan terus mendorong pemerintah agar pembangunan jalan ini dipercepat. Apalagi jalan Sitinjau Laut merupakan salah satu jalur ekonomi yang krusial di Sumatera Barat. 

Dikatakan Leonardy, jalan alternatif berupa dibangunnya fly over Sitinjau Laut akan berdampak bagi pengembangan Teluk Bayur. Jalur distribusi barang akan lebih banyak memanfaatkan pelabuhan di sebelah barat Indonesia itu. Sehingga hubungan dagang dengan negara di Asia dan Afrika akan meningkat dengan jalur dagang yang lebih dekat.

Selain itu, pembangunan daerah juga akan lebih berkembang. Hal ini disebabkan nilai pembangunan Fly Over ini juga akan meningkatkan daya tarik investasi. Bahkan tak hanya meningkatkan perekonomian daerah, perekonomian nasional juga akan terbantu sesuai status jalan Sitinjau Laut sebagai jalan nasional. Tentunya masyarakat juga akan merasa lebih aman saat menggunakan jalan tersebut yang merupakan salah satu faktor terpenting juga.

Leonardy pun berharap agar pembangunan perekonomian di Sumbar terus meningkat. Ia juga akan terus mendukung program perencanaan dan pembangunan untuk perubahan Sumatera Barat ke arah yang lebih baik.

Leonardy juga menyampaikan bahwa permasalahan stunting ini merupakan program dengan skala yang besar. Sehingga, anggaran yang dibutuhkan memang sangat besar. Tahun 2023 ada anggaran penanggulangan stunting yang cukup besar di APBN yang disalurkan lewat BKKBN. 

“Kalau dulu saya mengusulkan ke nagari untuk menggerakkan swadaya masyarakat berbentuk Masyarakat Peduli Stunting. Saat ini sudah ada juga program Orang Tua Asuh Stunting yang kurang lebih sama konsepnya,” kata Leonardy.

Dengan adanya anggaran khusus untuk stunting, harapannya penanggulangan stunting ini menjadi lebih baik lagi. Tentu saja hal ini harus dibarengi dengan usaha yang lebih baik dari BKKBN sebagai lembaga penanggungjawab, maupun dari pemerintah di berbagai lapisan. (*)

Dharmasraya | Lintasmedia news.com– Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) sebagai wujud kepedulian dan penghargaan terhadap orang lanjut usia di Indonesia yang akan digelar di Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 29 s.d 31 Mai 2023 dengan tamu undangan kabupaten/kota seluruh Indonesia.

Tidak hanya itu, Menteri Sosial Tri Rismaharini pun akan datang ke Ranah Cari Nan Tigo untuk memperingati HLUN serta hari Taruna Siaga Bencana (Tagana). Menurut informasi, orang nomor wahid di Indonesia pun bakal datang memeriahkan acara HLUN dan Tagana tersebut

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Dharmasraya saat acara rapat dengan seluruh rekan-rekan media yang bertugas menjelaskan, tahap demi tahap persiapan HLUN dan Tagana diupayakan semaksimal mungkin oleh Pemkab Dharmasraya.

Kepala Dinas Kominfo Rovanly Abdams juga menjelaskan Roundom acara serta petunjuk pelaksanaan dan teknis kepada awak media ketika liputan acara HLUN dan Tagana pada tanggal 29 sampai 31 Mai mendatang.

“Untuk acara tersebut rekan-rekan wartawan kami fasilitasi untuk peliputan, dimana tahun ini peringatan Hari Lansia Nasional dan Tagana dipercayakan pemerintah pusat di Dharmasraya. Sebanyak kurang lebih 35 Miliar dianggarkan Kementerian Sosial bagi Lansia Dharmasraya di hari HLUN dan Tagana tersebut,” ungkap Rovanly Abdams, Jumat (12/05/2023).

Dirinya juga menambahkan, saat ini sudah ada 200 orang lebih dari Dinas Sosial kabupaten/kota seluruh Indonesia yang tersebar di 11 Kecamatan untuk pendataan Lansia serta persiapan HLUN dan Tagana.

Dinas Kominfo juga mengimbau kepada masyarakat supaya bisa menyambut para tamu yang datang ke Kabupaten Dharmasraya dengan pelayanan yang baik, jaga kebersihan, keamanan, dan berikan kenyamanan kepada para tamu undangan.(elda)

Berbagai upaya terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya melalui Dinas Kesehatan dalam penanganan kasus stunting. Tercatat jumlah balita yang stunting sebanyak 1.329 orang.

Hal itu diungkapkan Plt Kadis Kesehatan Yefrinaldi melalui Kabid Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Radianti. Diantara upaya yang dilakukan untuk penanganan stunting tersebut mendistribusikan tablet tambah darah (TTD) kepada remaja putri dengan aksi bergizi di sekolah, berupa sarapan pagi bersama di sekolah serta pendistribusian TTD ibu hamil.

Di samping itu juga pendistribusian pemberian makanan tambahan (PMT) kepada balita gizi kurang, balita gizi buruk, balita stunting dan ibu hamil. Di samping itu juga dilakukan pemeriksaan lingkar lengan atas (LILA) dan indek masa tumbuh (IMT) pada ibu hamil.

Penyuluhan dan sosialisasi stunting kepada masyarakat, ASI ekslusif dan pemberian MP ASI. Dimana pelaksanaan aksi bergizi di masing-masing Posyandu dengan isi piringku, protein hewani cegah stunting. Penimbangan massal dan pendistribusian vitamin A setiap bulan Februari dan Agustus.

“Validasi data penimbangan dan intervensi balita dengan permasalahan status gizi dan pengentrian penimbangan rutin setiap bulan melalui aplikasi Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM),” ucapnya.

Hal senada diungkapkan Kepala Dinas Sosial P3APPKB Martin Effendi. Menurutnya, di Dinsos, salah satu upaya yang dilakukan adalah mencarikan bapak atau ibu asuh bagi penderita stunting.

Setidaknya saat ini susah ada sekitar 247 bapak atau ibu asuh anak stunting, terdiri dari Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan, Kapolres Dharmasraya AKBP Nurhadiansyah serta unsur Forkopimda lainnya. Ada juga pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kepala SD dan SMP.

“Setiap hari kita mengupayakan angka dari bapak dan ibu asuh anak stunting tersebut harus bertambah. Sehingga makin banyak anak-anak stunting yang punya bapak dan ibu asuh,” jelasnya.

Bapak dan ibu asuh stunting tersebut setiap bulan akan memberikan bantuan asupan gizi atau makanan tambahan bagi penderita stunting. Sehingga diharapkan dengan adanya asupan gizi tersebut, berat badan penderita stunting akan bertambah.

“Jika berat badan sudah bertambah dan normal, maka tentu saja anak-anak stunting tersebut akan lepas dari kasus stunting. Dengan demikian kasus stunting tentu akan menurun,” bebernya.

Dikatakan Martin, saat ini pihaknya juga sudah menyurati pihak swasta seperti pihak perbankan dan pihak perusahaan lainnya termasuk anggota DPRD Dharmasraya untuk jadi bapak dan ibu asuh anak stunting.

“Bapak dan ibu asuh stunting tersebut sangat membantu dalam dalam perbaikan asuoan gizi penderita stunting. Dan anak-anak yang kita prioritaskan atau kita fokus mencarikan bapak atau ibu asuh bagi penderita stunting adalah bawah tiga tahun (Batita). Karena pada seribu hari kehidupan tersebut akan sangat menentukan sehat atau tidaknya anak-anak tersebut untuk ke depannya,” ucapnya. (elda)

Lintasmedia news.com, Dharmasraya- Dalam rangka upaya persiapan penyambutan peringatan Hari Lansia Nasional ke-27 di kabupaten Dharmasraya yang dihadiri langsung oleh Menteri Sosial RI Dr.Ir.Hj.Tri Rismaharini,M.T. mewakili bapak presiden Indonesia bersama seluruh OPD Bidang Sosial seluruh Indonesia, yang diadakan tanggal 29 Mei 2023 nantinya.

Sutan Riska bupati Dharmasraya sekaligus Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Jumat 12 Mei 2023 bergerak langsung untuk memimpin rapat evaluasi persiapan acara HLUN yang meriah nantinya.

Ruang rapat yang ditempatkan di Auditorium Kantor Bupati Dharmasraya itu turut hadir Kejari, Kapolres, Sekda, Staf Ahli Bupati, Asisten Setda, Ketua LKKAM, Ketua MUI, Kepala OPD, Kabag Di Lingkup Setda, Direktur RSUD Sungai Dareh dan Sungai Rumbai, Camat Se Kabupaten Dharmasraya, Kepala Puskesmas,Wali Nagari Se Kabupaten Dharmasraya yang mendukung penuh untuk kesuksesan acara nantinya.

Dikesempatan itu, Bupati menekankan agar teliti dan bersungguh-sungguh dalam menangani acara yang akan digelar.

Kepala Dinas Sosial P3APPKB Kabupaten Dharmasraya, Martin Efendi, S.Hut, M.M Melaporkan hasil Progres yang sudah di laksanakan yaitu : *Hasil Verifikasi dan Validasi Data Lansia Kab. Dharmasraya Prelist Data Lansia berjumlah 11.451 Lansia (Di 11 Kecamatan)

*Verifikasi dan Validasi dilakukan selama 2 Hari (2 s/d 4 Mei 2023)

*Hasil yang telah di verifikasi sebanyak 6.059

*Hasil Verval Jenis Bantuan Operasi Katarak 319 Lansia di 14 Wilayah Puskesmas

*Rumah Sejahtera Terpadu (RST) Lansia yang terdaftar 55 Lansia di 11 Kecamatan

*Pemberian Bantuan Permakanan Bagi Lansia, Jumlah data Penerima 156 Orang yang tersebar di 11 Kecamatan. Syarat Penerima Program antaralain : Masuk DTKS, Usia diatas 75 Th dan tinggal sendirian/KK sendiri.

*Calon Lansia yang menerima Penghargaan Lansia Produktif dan Inspiratif 8 Orang, Tokoh Peduli/Penggiat Lansia 3 Orang, Lembaga Penggiat Lansia 4 Lembaga.(elda)