Pembongkaran bangunan cagar budaya di Jalan Ahmad Yani, yang merupakan tempat tinggal sementara Presiden RI pertama, telah menjadi pembahasan nasional.

Menindaklanjuti pembongkaran bangunan cagar budaya itu, beberapa Fraksi di Kota Padang jmengajukan hak interpelasi kepada perintah Kota Padang.

Hak interpelasi tersebut disampaikan pada saat paripurna penyampaian Padang Fraksi tentang  LKPj APBD Kota Padang 2022, Rabu (5/4). 

Saat itu, Jumadi dari Fraksi Golkar PDI Perjuangan melakukan interupsi. Lalu, berkas pengajuan hak interpelasi tersebut diberikan oleh Wismar Panjaitan kepada pimpinan DPRD.

Wismar menyampaikan, lebih dari satu fraksi yang ikut mengajukan hak interpelasi tersebut, selain Fraksi Golkar PDI Perjuangan juga ada Gerindra dan Nasdem.

Dengan hak interpelasi tersebut, dewan ingin  meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakannya terkait pembongkaran salah satu cagar budaya di Kota Padang.

“ Persoalan ini sudah menjadi pembahasan nasional,  karena itu kita ingin meminta keterangan langsung dari Pemerintah Kota Padang,” ungkapnya.

Disampaikannya, Keluarnya Keterangan Rencana Kota (KRK yang menyatakan di lokasi Rumah Singgah Bung Karno bisa dijadikan restoran, diduga menjadi  pemicu terjadinya pembongkaran rumah yang merupakan salah satu Cagar Budaya tersebut.

“ Ini menjadi alasan bagi sejumlah Fraksi di Kota Padang untuk menyampaikan hak interpelasi. Sebab melakukan pembongkaran cagar budaya merupakan perbuatan melawan hukum. Sementara pemilik atau pihak yang menguasai bangunan cagar budaya  bertanggung jawab akan kelestariannya, ungkap Wismar.

Ia juga mengatakan,  perombakan  rumah singgah Soekarno ini bisa saja hanya gunung es. 

“ Mungkin puncaknya saja yang nampak, karena itu dewan ingin melihat lebih dalam lagi terkait pelestarian cagar budaya lainnya yang ada di Kota Padang,” beberanya.

Sebagai kader ideologis Bung Karno, Wismar meyakini mungkin saja cagar budaya yang berhubungan dengan Bung Karno masih banyak di Kota Padang, atau di Sumatera Barat, namun tidak terungkap semuanya. 

“ Kita memang tau bahwa di Sumbar, jejak sejarah Bung Karno kurang mendapat perhatian. Apalagi dengan ada perobohan ini. Kami merasa tergerak dan mengajukan interpelasi,” tegasnya.

Apalagi dengan adanya gabungan beberapa fraksi ini, tentu pembahasannya nanti akan lebih berkembang.

Mungkin masih banyak lagi cagar budaya lainnya yang belum mendapatkan perhatian dari pemerintah.  

Beberapa waktu lalu, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim, akan mengambil langkah atas terjadinya pembongkaran bangunan cagar budaya yang merupakan tempat tinggal sementara Bung Karno (Presiden Soekarno), di Padang, Sumatera Barat.

Kemendikbudristek telah dan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk mencari solusi terbaik.

Mendikbudristek mengatakan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya jelas mengamanatkan bahwa pemilik atau pihak yang menguasai sebuah bangunan cagar budaya bertanggungjawab akan kelestariannya.

Pernyataan Mendikbudristek bukan tanpa dasar. Tempat tinggal sementara Presiden Soekarno atau dikenal dengan Rumah Ema Idham ini, ditetapkan sebagai cagar budaya melalui Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Padang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Penetapan Bangunan Cagar Budaya dan Kawasan Bersejarah di Kotamadya Padang.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, bangunan cagar budaya tersebut merupakan tugas dan wewenang pemerintah kabupaten/kota.

Selain itu, tindakan membongkar rumah tersebut, menurut Undang-Undang (UU) adalah tindakan melawan hukum. 

Pasal 105 UU No. 11 Tahun 2010 mengatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja merusak cagar budaya dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 15 tahun. (*)

Saya terharu akan indah dan damainya kegiatan siar Islam di masjid Taqwa Parak Betung Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, kegiatan ramadhan yang syahdu, sholat berjemaah, kajian Islam, tadarus dan adanya santri dari berbagai daerah.

Hal ini disampaikan Ketua DPRD Sumbar yang juga Ketua Tim III Safari Ramadhan Supardi, SH ketika memberikan sambutan pada penyerahan bantuan hibah  Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) pembangunan Masjid Taqwa Teluk Betung Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, Kamis beberapa waktu lalu.

Ketua DPRD Sumbar katakan, dimasa-masa saya kecil dahulu masjid Taqwa ini adalah tempat bermain bersama-sama teman sebaya termasuk saat menikmati mandi-mandi di kolam yang menjadi sumber air dari masjid ini.

"Jika diingat saat itu ada banyak orang-orang yang baik di masjid Taqwa telah mendahului kita, semoga mendapatkan amalan surga di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'alla,"doa Supardi. 

Supardi ceritakan bagaimana ia dan teman-teman dimasanya dahulu telah mengagas keberadaan pemuda masjid dengan melakukan hal-hal kegiatan sosial keagamaan membersihkan dan meramaikan masjid Taqwa ini. 

"Saya mendukung dan mendorong aktifitas kelompok Fron Pencinta Masjid Taqwa yang berbuat meningkatkan keilmuan ibadah agar jemaah dapat meningkatkan nilai-nilai ketaqwaan. Membersihkan tempat ibadah merupakan bahagian dari kecintaan kepada masjid, sehingga kegiatan beribadah dapat berjalan dengan baik," ujarnya. 

Supardi juga mengatakan saat ini kita dihadapkan pada kenyataan realitas keberadaan generasi Z yang penuh dengan kemajuan kecangihan teknologi informasi yang tanpa batasnya. Dimana banyak filtur filtur kegiatan, apakah judi online dan kegiatan menyesatkan lainnya.

"Maukapan lagi jika tidak sekarang mengajak generasi z itu kemasjid, kita tentu akan meninggalkan generasi mengabaikan nilai-nilai agama dan kepribadian budaya kita sendiri. Dan jika kita meninggalkan generasi yang salah akan membawa kehancuran dan azab Allah itu nyata adanya," seru ajaknya.

Ketua masjid Taqwa Parak Betung Dr.Drg. Y. Rahman Mukhat M.Kes. dalam kesempatan itu menyampaikan, masjid Taqwa ini salah satu masjid tertua di Kota Payakumbuh yang berdiri sejak tahun 1933. Masjid ini juga merupakan hibah dari pedagang Sungai Pua yang menetap berusaha. 

"Sudah berkali-kali terjadi perobahan pembangunan masjid Taqwa ini dari masa ke masa. Dan saat ini kita sedang mengusahakan luasan tempat parkir seluas 300 meter persegi dengan nilai lebih kurang 900 juta/ 3 juta permeter. Dan saat ini baru terkumpul 157 juta," ujarnya. 

Rahman Mukhat juga mengatakan, ramadhan kali ini kita kedatangan Syehk Al Muqri Sa'ad Bin Yaslam Khanbari, Lc.M.A dengan program sholat Tarwih dan Tahjud masing-masing 1 jus, Insya Allah Khatam Qur'an 2 kali selama bulan ramadhan. Serta kegiatan lainnya soal kajian Al Qur'an, yang tak kalah hebatnya.(rel)

Komandan Lanud Sutan Sjahrir (Sut) Kolonel Nav Saeful Rakhmat diwakili Kadispers Lanud Sut Letkol Adm Aliyus, S.E., M.M., bersama pengurus PIA Ardhya Garini cab 14 /D.I Lanud Sut berikan Santunan Bagi Anak Yatim Piatu bertempat di Mushola Shirotol Mustaqim, Pasir Jambak, Padang, Sumatera Barat, Jum'at (7/4/2023).

Dalam rangka menyambut HUT TNI AU ke-77, Lanud Sut memberikan santunan kepada anak Yatim Piatu di sekitar wilayah Lanud Sutan Sjahrir.

 

Indahnya berbagi dan saling mengasihi menjadi pemicu personel Lanud Sut untuk memberikan bantuan dan santunan kepada anak Yatim Piatu. Pemberian santunan kepada anak Yatim Piatu tersebut sebagai bentuk rasa kepedulian terhadap generasi muda. 

Kadispers Lanud Sut Letkol Adm Aliyus, S.E., M.M., mengatakan, santunan yang diberikan kepada anak-anak Yatim Piatu ini diharapkan dapat sedikit meringankan beban anak-anak, terutama bagi mereka yang saat ini masih duduk di bangku sekolah dan semakin semangat untuk belajar karena kelak mereka akan menjadi penerus Bangsa ini.

Menjelang peringatan HUT KE-77 TNI AU yang Bertepatan pula dengan bulan suci Ramadhan ini, agar menjadikan prajurit TNI AU selalu dalam lindungan Tuhan disaat membela bangsa dan negara serta bisa menjadi motivasi untuk mereka generasi muda.(rel)

Solok. Lintasmedianews.com-Tidak adanya kontribusi pembayaran restribusi penggunaan sumber air bersih yang digunakan PDAM Kota Solok sesuai Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Pemerintahan Kabupaten Solok,  Bupati Solok, H.Epyardi Asda dengan tegas akan menutup sumber air dari Kabupaten Solok tersebut. 

Bupati menyebutkan bahwa banyaknya perjanjian-perjanjian lama yang dilanggar oleh PDAM Kota Solok, bahkan PKSnya sangat merugikan Kabupaten Solok.

Adapun beberapa point kerja sama yang disepakati dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS), banyak yang tidak ditepati pelaksanaannya oleh PDAM Kota Solok, salah satunya pembayaran restribusi ke Pemkab Solok. Parahnya lagi diduga Water Meter yang di pasang sudah tidak berfungsi sama sekali. Sehingga kontibusi yang diberikan untuk meningkatkan PAD Kabupaten Solok  retribusi atau pajak air tanah PDAM Kota Solok tanpa hitungan perkubik atau lebih tepatnya “Eteng Tongkong” saja.

Bahkan Water Meter yang dipasang di sumber mata air milik Kabupaten Solok itu dikuasai dan dikelola sendiri oleh PDAM Kota Solok.

Menurut Epyardi Asda, Pemkab Solok sudah berkali-kali berdialog dengan mereka persoalan perjanjian yang lama bermasalah, tetapi tetap saja mereka abaikan. “Nah bila perjanjian ini tidak sesuai dan tidak juga mereka gubris, maka, mohon maaf semua sumber air dari Kabupaten Solok yang dipakai PDAM Kota Solok itu akan kita tutup. Saya beri waktu satu minggu, mulai hari ini,” tegas H. Epyardi Asda, Kamis (7/4) kepada awak media.

Dipaparkan Epyardi, bukan hanya itu saja, dalam perjanjian lama itu, Bupati amat menyayangkan sekali bahwa dalam perjanjian itu banyak yang merugikan Kabupaten Solok. Salah satunya mereka hanya hanya membayar 910 rupiah perkubiknya kepada kita dan inipun sudah direvisi dimana sebelumnya mereka hanya membayar 300 rupiah perkubiknya.

“Sumber, kita yang punya, mereka jual air kita sampai 6000 rupiah perkubiknya kepada pelanggannya, ini jelas sangat-sangat merugikan kita,” jelas H.Epyardi Asda.

Yang lebih memiriskan lagi sebut Bupati, warga kita di Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, menjadi pelanggan mereka (PDAM) Kota Solok.

“Itu ribuan pelanggan bayar tagihan kepada mereka. Ini sungguh saya tidak mengerti dengan perjanjian lama itu,” ungkapnya.

Terkait persoalan ini, Bupati sebelumnya telah memerintahkan Sekretaris Daerah (Sekda), Dirut PDAM dan BKD untuk meninjau serta mengevaluasi kembali Perjanjian Kerjasama (PKS) yang dilakukan antara Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Solok dengan PDAM Kota Solok itu. Bahkan mereka sudah dua kali diundang untuk berdialog persoalan ini, mereka abaikan.

“Dua kali diundang tidak dihidahkan. Saya heran kenapa Pemko Solok ini begitu arogan sama kita dan menganggap enteng persolan ini. Dan sekali lagi kepada warga Kota Solok saya mohon maaf, bila kami Pemkab Solok harus memutus jaringan ini, jika Pemko Solok dalam hal ini PDAM mengabaikannya. Sekali lagi persoalan ini saya beri waktu satu minggu,” tegas Bupati lagi.

Menurut Bupati, Warga Kota Solok adalah warga saya juga. Sekali lagi saya mohon maaf bila kami harus bertindak tegas seperti itu nantinya, yang salah pemerintah mereka.

Bupati juga telah didesak oleh beberapa Wali Nagari, dimana mereka menyampaikan, bahwa masyarakat yang ada dinagari mengeluhkan susahnya untuk mendapatkan air bersih dari PDAM, sementara dijelaskan bahwa seluruh sumber air bersih berada di Kabupaten Solok dan dijual ke Kota Solok (karta)

Solok.Lintasmedianews.com - Bupati Solok Capt. H. Epyardi Asda, Dt. Sutan Majo Lelo, M. Mar Bersama Tim Safari Ramadhan Kunjungi Masjid Istiqamah Nagari Sungai Janiah, Kamis(06/04/ 2023) Kecamatan Gunung Talang.

Yang Menghadiri langsung Bupati Solok  Capt. H. Epyardi Asda, Dt. Sutan Majo Lelo, M. Mar, Sekda Kabupaten Solok  Medison S.Sos. M.Si, Ketua TPPKK Kab Solok Emiko Epyardi Asda, SP,  Asisten I Drs. Syahrial, MM, Asisten II Deni Prihatni, ST, MT, Asisten III Editiawarman, S. Sos, M. Si,  Kepala OPD, Kepala Kemenag Kabupaten Solok H. Zulkifli, Camat Gunung Talang Donly Wance Lubis, Forkopimcam, Walinagari Sungai Janiah Syafridolla, Walinagari se Kecamatan Gunung Talang, Ketua KAN, BPN, Niniak Mamak, Cadiak Pandai, Bundo Kanduang Nagari Sungai Janiah, Pengurus dan Jamaah Masjid Istiqaamah.

Wali Nagari Sungai Janiah Syafridolla

mengucapan terimakasih kepada pengurus Masjid Istiqamah, masyarakat dan perangkat Nagari Sungai Janiah karena telah membantu untuk mensukseskan kegiatan buka bersama dan kunjungan Tim Safari Ramadhan Kabupaten Solok ini.

 Kami juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak Bupati atas kunjungan dan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Solok seperti jalan usaha tani, jalan penghubung antar kecamatan dan pembuatan jembatan serta bantuan- bantuan lainnya yang di berikan kepada Nagari Sungai Janiah ini.

Sementara Bupati Solok Capt. H. Epyardi Asda, Dt Sutan Majo Lelo, M. Mar, Alhamdulillah pada malam ini kita dapat bertemu di Masjid Istiqamah dalam rangka Safari Ramadhan dan bersilaturahmi dengan Masyarakat Nagari Sungai Janiah ini.

''Kami mohon maaf kepada bapak dan ibuk karana datang terlambat, itu bukan karena di sengaja yakni di sebabkan oleh hal yang tidak bisa di undur demi kelancaran kita bersama'', pungkasnya.

Pemerintah memberi bantuan kepada nagari- nagari seperti perbaikan jalan yang baru dijelaskan oleh bapak wali tadi itu adalah sebagai bagian dari tujuan kami untuk memakmurkan masyarakat Kabupaten Solok, ungkapnya.

Kami menghimbau kepada Walinagari di Kecamatan Gunung Talang ini agar anggaran Nagari itu bisa di pergunakan untuk kesejahteraan masyarakat agar bisa menunjang turunnya tingkat kemiskinan di Kabupaten Solok. 

Kami mohon Doa restu seluruh masyarakat untuk ikut mendukung dalam rangka membangkitkan Kabupaten Solok ini menjadi terbaik di Sumatera Barat di bawah naungan Solok Super Tim dimana kinerja kami langsung bersentuhan dengan masyarakat karna kami menganut prinsip anggaran berbasis kebutuhan masyarakat, jelasnya.

Saya selaku Bupati Solok akan memperjuangkan Nagari sebanyak 74 Nagari ini  agar kita bisa bersama-sama keluar dari permasalahan perekonomian, dan juga permasalahan jalan atau transportasi dan lain sebagainya.

Kemudian untuk pemilu tahun 2024 saya mengajak masyakat agar tetap damai dan tenang dalam mengatasi situasi pemilu biar Nagari kita Aman dan nyaman, Untuk masjid Istiqamah ini kita dari Pemda Kabupaten Solok akan bantu sebesar Rp.10  jt.

Adapun usulan Masyarakat Nagari Paninjauan.

- Pembangunan Balai Balai Adat Nagari Sungai Janiah Rp.150.000.000

- Jika Berpotensi Meningkatkan PAD Nagari Akan Kita Bantu Membangun Kolam Renang Untuk Anak Nagari

- Jembantan Lurah Tabek Lacu Untuk Pembangunan tahun 2024

- Lanjutan Jalan Lingkungan Jalan Andaleh ke Jalan Baru

- Rehab Berat Gedung dan Perpustakaan 09 Sungai Janiah

- Pembangunan Batu Baronjong di Sungai Timbulun Sungai Janiah

- Rehab Puskesmas Pembantu Nagari Sungai Janiah.(karta)

Solok. Lintasmedia ews.com.-Bupati solok, H. Epyardi Asda, M. Mar, hari Kamis (6/4), mengunjungi korban Kebakaran di Nagari Muaro Pingai, Kec. Junjuang Siriah yang terjadi pada Minggu lalu.

Tampak hadir bersama Bupati Solok Capt. H. Epyardi Asda, M.Mar yakni Ketua TP. PKK. Kab Solok Ny. Emiko Epyardi Asda, S.P, Baznas Kab. Solok, para Kepala OPD lainnya.

Peristiwa kebakaran yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 2 April 2023, menghanguskan 2 Rumah Gadang dan kantor BUMNAg, 3 Rumah Permanen, 4 Kios permanen, 1 kios kayu, dan 1 rumah semi permanen.

Api baru bisa dipadamkan setelah 4 unit armada Damkar Kab. Solok di terjunkan ke lokasi kebakaran, di bantu oleh 2 unit armada Damkar Kota Solok, 1 unit armada Damkar Tanah Datar, dan 1 Unit armada Damkar Padang Panjang. Api baru bisa di padamkan setelah lebih kurang 3 jam pemadaman. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut..

Bupati Solok beserta jajaran yang mendapat laporan mengenai musibah tersebut, mendatangi lokasi kebakaran yang berada di Jorong Tanjuang Nagari Muaro Pingai Kec. Junjuang Siriah pada Kamis, 6 April 2023. Kedatangan Bupati Solok disambut hangat oleh warga sekitar.

“Nanti kita akan mengusahakan secepatnya mendapat bantuan dari pusat oleh Ibu Athari Gauti Ardi, saya akan hubungi secepatnya agar segera menperbaiki balai rumah ini dan di urus oleh Pemda dan oleh dinas terkait lainnya,” terang H. Epyardi Asda.

Menurutnya, Insya Allah kita akan maksimal membantu masyarakat. Epyardi Asda menyampaikan permohonan maaf karena baru bisa meninjau lokasi kebakaran dikarenakan Ia sedang berada di luar daerah.

 Sedangkan salah satu keluarga korban menyampaikan terimakasih atas perhatian dan bantuan yang diberikan pemerintah daerah serta berharap bantuan bisa segera datang terutama untuk membangun rumah kembali (karta)

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat ( Sumbar) Ali Tanjung dan Maigus Nasir didampingi Sekretaris Dewan (Sekwan) Raflis menerima aksi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), Kamis (6/4/2023) di halaman gedung DPRD Sumbar.

Kedatangan BEM SI Sumbar tersebut kembali ke DPRD adalah untuk melancarkan aksi penolakannya terhadap Undang-undang Cipta Kerja yang dinilai merugikan masyarakat khususnya para pekerja.

Menurut Rifal, salah seorang koordinator aksi menyampaikan, lahirnya Undang-undang Cipta Kerja bukannya membuat masyarakat semakin sejahtera, namun tambah sengsara dengan adanya Undang-undang tersebut.

“Kita meminta kepada bapak-bapak anggota Dewan agar menyampaikan aspirasi kami ini ke pusat. Karena keluhan yang kami bawa kesini bukan keluhan kami mahasiswa, tapi keluhan masyarakat,” ujar Rifal.

Rifal menyebutkan,ada sekitar Delapan Kampus di Sumbar yang ikut melakukan aksi unjuk rasa ini,mereka memakai almamater sambil membawa spanduk dan tulisan-tulisan yang isinya menolak Undang-undang Cipta Kerja.

Menanggapi hal tersebut,Ali Tanjung menyampaikan permintaan maaf ketua DPRD Sumbar Supardi karena tidak dapat hadir menemui para mahasiswa berhubungan ada kegiatan di Payakumbuh.

Dalam kesempatan itu Ali Tanjung mengatakan,DPRD Sumbar sepakat menolak Undang-undang Cipta Kerja.

“Jadi adik-adik mahasiswa tolong dicatat ya, kami di DPRD Sumbar sepakat dengan adik-adik bahwa kami juga menolak Undang-undang Cipta Kerja,” tegas Ali Tanjung.

Senada dengan Ali Tanjung, Wakil Ketua Komisi 1 Maigus Nasir menyampaikan apresiasi kepada mahasiswa yang dengan tertib menyampaikan aspirasinya.

“Terima kasih atas kedatangan adik-adik mahasiswa hari ini, apa saja yang menjadi keluhan pasti akan kami teruskan ke pusat, karena kami di DPRD Sumbar juga sepakat menolak Undang-undang Cipta Kerja,” kata Maigus.(St)

Lintasmedia news.com,DHARMASRAYA – Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan bersama dengan Kapolres Dharmasraya, Nurhadiansyah, Sik mendengarkan paparan Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Dalam rangka pengamanan operasi ketupat tahun 2023. Acara Rapat Koordinasi Lintas Sektor dalam rangka kesiapan menghadapi Idul Fitri ini dilaksanakan di Makopolres Kabupaten Dharmasraya, Kamis, (06/04/23).

Dalam arahan Kapolri bahwa target operasi ketupat tahun 2023 ini adalah, memberikan kenyamanan dalam perjalanan. Sehingga perjalanan waktu tempuh yang semakin baik.

Selain itu dapat terciptanya Kamseltibcarlantas pada jalur arteri, tol dan wisata. Memperlancar arus lalu lintas dan menurunkan jumlah fatalitas korban kecelakaan.

“Serta memastikan kelancarannya distribusi BBM dan logistik. Harapannya Polri tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus mengelola dengan baik manajemen kelancaran dan keamanan mudik 2023,” arahan Kapolri. 

Sedangkan harapan Bupati agar semua penguna lalu lintas, terutama di jalur lintas sumatera yang akan dilalui oleh pemudik dari luar daerah. Akan terjaga ketertiban lalu lintasnya, mereka yang menggunakan jalur lintas sumatera akan merasakan kenyamanan dalam perjalananya ke kampung halaman. (elda)

Lintasmedia news.com,DHARMASRAYA – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terus melakukan pembenahan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Dharmasraya. Hal ini sesuai amanat UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya bagi penyandang disabilitas. Oleh karena itu DLH membangun jalur khusus bagi disabilitas yang ingin memperoleh layanan dari DLH.

Selain itu, DLH yang kini dikomandoi oleh Budi Waluyo itu juga menyediakan MCK khusus bagi disabilitas.

“Sesuai amanat Bapak Bupati Sutan Riska, ada maupun tidak ada warga disabilitas yang meminta pelayanan ke Pemkab, kita wajib menyediakan fasilitas khusus bagi mereka yang menyandang disabilitas, supaya mereka punya peluang yang sama dengan masyarakat yang normal,” jelas Budi Waluyo.

Pelayanan jalur khusus disabilitas ini berupa jalur kursi roda lengkap dengan tiang penyangga. Gunanya untuk memudahkan penyandang disabilitas untuk keluar masuk kantor DLH secara mandiri.

Nantinya jalur ini akan dilengkapi kursi roda dan juga prosedur dan mekanisme pelayanan khusus bagi disabilitas. Saat ini kelengkapan tersebut masih dalam pengerjaan, termasuk penyediaan kursi roda dan penetapan mekanisme layanan bagi penyandang disabilitas.(elda)

Lintasmedia news.com,DHARMASRAYA – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Dharmasraya memiliki tujuh belas jenis pelayanan. Semua pelayanan yang ada di DLH, kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Budi Waluyo memiliki yang semuanya sangat dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Dharmasraya. Oleh karena itu, Budi Waluyo berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Dharmasraya.

Menurut Budi, pelayanan yang ada di DLH antara lain adalah pelayanan persampahan, pelayanan pengelolaan taman milik pemerintah, pelayanan persetujuan lingkungan, pelayanan rincian teknis pengelolaan limbah dan B3, pelayanan penyaluran bibit dan tanaman penghijauan dan pelayanan uji laboratorium kualitas air.

Pelayanan tersebut sudah memiliki standar pelayanan yang bisa diakses di laman dlh.dharmasrayakab.go.id yang dikelola langsung oleh petugas DLH.

“Semuanya sedang kita evaluasi dan terus kita lakukan perbaikan, supaya masyarakat yang membutuhkan layanan DLH dapat diberikan secara memuaskan,” terang mantan Kabag Humas.

Kecuali Pelayanan Persampahan dan Uji Kualitas Air, semua layanan DLH tidak dipungut biaya alias gratis. Sedangkan dua jenis layanan, persampahan dan uji kualitas air dikenakan retribusi untuk mengisi kas daerah berdasarkan Perda retribusi daerah.(elda)

Solok.Lintasmedianews.com.-Bupati Solok Capt. H. Epyardi Asda M.Mar hadiri penandatanganan Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kab. Solok Dengan Pemerintah Kota Sawahlunto, Rabu (5/4/2023), bertempat di Balairung Bupati Solok Arosuka.

Setda Kabupaten Solok Drs. Dafrizal M.M dalam pembacaan resume nota kesepakatan dan perjanjian kerjasama oleh Kepala Bagian Kerjasama Setda Kabupaten Solok mengatakan, kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum bagi para pihak dalam melaksanakan kerjasama guna meningkatkan segenap potensi dan sumber daya yang dimiliki para pihak. Selain itu kegiatan juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi para pihak sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, jangka waktu kesepakatan bersama ini adalah 5 tahun.

Kesepakatan bersama ini di tindaklanjuti melalui kegiatan diantaranya perjanjian kerjasama antara Dinas Kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kota Sawahlunto dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Solok tentang pelayanan Kesehatan di wilayah perbatasan

Acara dilanjutkan dengan Penandatanganan Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kab. Solok Dengan Pemerintah Kota Sawahlunto dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian kerjasama tentang pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan.

Wali Kota Sawahlunto Deri Asta dalam sambutan nya menyampaikan, kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini adalah kegiatan yang sangat penting, yaitu kerjasama dua daerah yang bertetangga dan bersaudara.

“Disamping kami secara pribadi, kita memang secara kedaerahan memang beririsan secara langsung,” ucapmya.

Ia mengatakan, daerah yang berbatasan itu ada beberapa, diantaranya Nagari Lumindai, Nagari Kajai, Nagari Talago Gunuang dan Nagari Sibarambang, ini terpisah secara administrasi Pemerintahan tetapi secara persaudaraan tidak ada sekat dan batasan.

“Artinya kita tidak ingin memutus hubungan silaturahmi ini karena adanya batas administrasi Pemerintahan,” ulas Deri Asta.

Dikatakan nya, batas administrasi Pemerintahan ini hanya merupakan syarat bagaimana kita melakukan program pelayanan dengan baik, tapi tidak membatasi bagaimana kita bisa melayani masyarakat secara keseluruhan, Maka MoU ini sangat dibutuhkan keberadaannya.

“Semoga kedepannya bagi kita yang bertetangga ini menjadi lebih baik lagi,” tutup Deri Asta

Sementata itu, Bupati Solok Epyardi Asda dalam kesempatan nya mengatakan, Pemerintah Kab. Solok dan Pemeritah Kota sawahlunto melakukan kerjasama dimana tujuannya adalah dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana yang diamanahkan oleh masyarakat, untuk berjuang sekuat tenaga bagaimana memaksimalkan segala sesuatunya agar bisa dirasakan oleh masyarakat.

“Adanya kerjasama ini tentu akan menjalin rasa silaturahim antara masyarakat Kab. Solok dengan masyarakat Kota Sawahlunto, khususnya dengan Daerah perbatasan,” kata bupati.

Bupati mengatakan, Ada program dari ibu Athari Gauti Ardi dan juga dari kementerian PUPR bahwa ada Program Inpress untuk jalan Daerah, dengan harapan kita bisa membangun jalan-jalan di daerah perbatasan agar nantinya memudahkan kita untuk kerjasama, baik Pemerintah ataupun masyarakatnya.

“Saya berharap, ini bukan hanya sampai di bidang Kesehatan saja, masih banyak yang masih bisa kita kerjasamakan dan kita kembangkan, kita bisa tingkatkan UKM kita di masing-masing Daerah, sehingga masyarakat kita bisa membaur, tentu saja ini harus sesuai dengan peraturan yang ada,” tutup bupati.

Hadir pada kesempatan tersebut Bupati Solok Capt. H. Epyardi Asda M.Mar, Wali Kota Sawahlunto Deri Asta, S.H beserta jajaran, Sekda Kab. Solok diwakili Asisten I Drs. Syahrial, M.M, Sekda Kota Sawahlunto Dr. dr. Ambun kadri, M.Km, Staf Ahli Bupati, Kepala OPD, Camat se- Kabupaten Solok, sertaTamu Undangan lainnya.(Karta)

Solok Lintasmedianews.com-Bupati Solok Capt. H. Epyardi Asda Dt Sutan Majo Lelo, M.Mar ikuti Zoom Meeting Roadshow Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat, Rabu (5/4/2023), di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Solok.

Kegiatan Roadshow Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat ini dilaksankan melalui Zoom Meeting oleh Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) bersama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.

Pada Laporan Kementerian PMK disampaikan bahwa Kabupaten Solok menjadi Kabupaten/Kota urutan pertama yang mengalami penurunan angka Stunting di Sumatera Barat, dimana sebelumnya pada tahun 2021 Prevalensi Stunting di Kabupaten Solok berada pada angka 40,1% hingga pada 2022 dapat turun menjadi 24,2% dengan pengurangan sebesar 15,9%.

Dalam hal Penurunan Kemiskinan, Melalui data Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Solok untuk persentase angka Kemiskinan juga mengalami penurunan, dimana pada tahun 2021 berada pada angka 8,01% dan pada tahun 2022 turun menjadi 7,12%.

Bupati Solok dalam sambutan serta laporan nya mengatakan, bagi kita di Kabupaten Solok untuk menekan angka Stunting dan Kemiskinan itu kuncinya ada pada bidang Ekonomi, maka dari itu melalui prinsip Anggaran Berbasis Kebutuhan Rakyat kita mengelola anggaran sesuai dengan usulan yang diberikan oleh masyarakat.

Selanjutnya Kepada seluruh Kepala Desa atau Walinagari kita mengintruksikan agar seluruh APBDesa untuk terfokus kepada pemberdayaan masyarakat, sedangkan untuk pembangunan fisik dan infrastruktur akan di serahkan kepada Pemerintah Daerah.

Dan Kepada seluruh Kepala Desa kita juga menugaskan untuk mendata masyarakat miskin di Kabupaten Solok secara langsung by name dan by address, hal ini guna dapat mengetahui secara langsung penyebab kemiskinan dan memberikan solusi langsung terhadap masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Solok.

Hadir pada kesempatan tersebut, Bupati Solok Capt. H. Epyardi Asda Dt. Sutan Majo Lelo, M.Mar, Asisten I Drs. Syahrial, MM, Asisten II Deni Prihatni, ST, MT, Kepala Dinas Kesehatan Zulhendri, SKM, M.Kes, Camat X Koto Singkarak Crismon Darma, serta Jajaran OPD Terkait(Karta)