Deburan ombak Samudra Hindia malam itu menambah syahdu alunan salawat badar yang dikumandangkan . Rintik-rintik gerimis pun tak menghalangi kekhusyukan para pemuda yang tengah berbaris rapi.

Hembusan angin selatan tak memenga ruhi semangat kader yang siap dibaiat.

Tepat pukul 02.30 WIB, Minggu (12/3/2022), Inspektur Upacara Pembaiatan Diklat Dasar Terbadu (DTD) GP Ansor PAC Koto Tangah Agustian Bandaro Piliang memasuki lapangan upacara. 

Diikuti 29 orang peserta, 11 orang pelatih dan panitia, kemudian juga dihadiri KH Sirotol Mustaqim, yang juga Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Sumatra Barat (Sumbar).

Bertempat di Pantai Pasir Jambak, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatra Barat, semua sesi upacara dilaksanakan dengan khidmat hingga pembacaan ikrar sumpah sebagai kader GP Ansor.

Pembaiatan merupakan bukti bahwa peserta DTD sudah sah menjadi kader Ansor-Banser.

Agustian yang juga Pengurus Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Sumbar mengharapkan semua peserta yang dibaiat diharapkan bisa menjaga marwah GP Ansor dan terus menebarkan benih-benih kebaikan di tengah masyarakat.

"Kader Ansor adalah NU masa depan dan masa depan NU, kita harus bersama-sama menjaga nilai-nilai ahlussunnah waljamaah," ujar Guspil, sapaan akrab Agustian.

KH Sirotol Mustaqim dalam kesempatan tersebut juga mengharapkan seluruh peserta yang sudah menjadi kader GP Ansor untuk terus menjaga semangat dalam membesarkan organisasi.

Menurutnya dalam membesarkan organisasi sudah pasti ada halangan dan rintangannya, namun hal itu bisa diatasi dengan terus bersama dan tetap istiqomah.

"Mari kita besarkan Ansor-Banser, jangan saling salah menyalahkan, itu kincinya," ujar Pengasuh Pondok Pesantren Ihdinas Sirotol Mustaqim tersebut.

Sementara itu, Ketua Panitia DTD GP Ansor PAC Koto Tangah Alif Ahmad menyatakan pelaksanaan pengkaderan ini merupakan tekad bersama untuk membesarkan GP Ansor di Koto Tangah.

"Peserta yang mendaftar 38 orang, sementara yang berhasil hingga dibaiat sebanyak 29 orang," ujarnya.

Dikatakan DTD dibuka pada Jumat (10/3/2023) di Pondok Pesantren Ihdinas Sirotol Mustakim. Waktu pembukaan dihadiri PW GP Ansor Sumbar, Muspika, Tokoh Masyarakat Koto Tangah dan juga Anggota DPRD Provinsi Sumbar Hidayat.

Salah seorang peserta yang juga Ketua Forum Anak Nagari Koto Tangah Roni Chandra mengapresiasi adanya pengkaderan GP Ansor di Koto Tangah.

Roni mengharapkan agar pengkaderan ini dilaksanakan secara berkelanjutan.

"Ini merupakan sejarah, karena selama ini belum ada pengkaderan di Koto Tangah. Dengan adanya pengkaderan ini kita berharap semakin banyak orang bisa memahami apa itu GP Ansor," ujar mantan Anggota DPRD Padang itu.

Ketua PAC GP Ansor Koto Tangah Musri Hariansyah mengungkapkan bahwa pengkaderan ini dilakukan sebagai langkah awal mencetak pemimpin tangguh dalam wadah  Nahdlatul Ulama (NU).

Tak hanya itu, Musri juga menegaskan bahwa DTD pertama yang digelar di Koto Tangah ini bakal bisa menjadi penyemangat kader dalam membesarkan GP Ansor dan Nahdlatul Ulama di Kota Padang dan Koto Tangah khususnya.

"Kita ingin bersama-sama untuk memperbanyak kader dan menggerakkan GP Ansor untuk kemaslahatan, kita bersyukur DTD ini berjalan dengan lancar" tegas Musri.

Sebelumnya Ketua PW GP Ansor Sumbar Rahmat Tk Sulaiman mengapresiasi terbentuknya PAC Koto Tangah. Hal itu sebagai bukti bahwa organisasi di bawah naungan NU itu terus berkembang di Sumbar.

Menurutnya, Koto Tangah merupakan kecamatan yang ditargetkan untuk bisa melakukan kaderisasi secara rutin. 

Sebab boleh dikatakan kecamatan ini basisnya Ahlussunnah wa al-Jama'ah (Aswaja), ditambah lagi ada pesantren dan banyak masjid atau musala yang dikelola oleh tokoh agama yang ahlussunnah. 

Rahmat juga meyakini bahwa GP Ansor akan bisa semakin maju dan berkembang di Koto Tangah.

"Panitia juga agresif, ini sebagai pertanda bagus untuk gerakan organisasi. Organisasi itu butuh kader penggerak, yang menggerakkan organisasi, apalagi nama organisasi kita adalah Gerakan Pemuda Ansor," jelasnya.

Rahmat juga mengajak pemuda di Sumbar untuk ikut bergabung di GP Ansor.

"Jika pemuda sudah bergerak, insya allah aman republik ini. Untuk mengetahui lebih dalam tentang Ansor dan Banser, ayo ikut bergabung. Jangan hanya dengar dari omongan orang yang tidak tahu tentang Ansor Banser," ujarnya mengakhiri.(rel)

Gubernur Sumbar, Buya Mahyeldi memerintahkan Dinas PSDA Sumbar untuk menghentikan sementara pengerjaan saluran irigasi di  kawasan perumahan Komplek Indah Pratama I Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang.

Hal itu disampaikan langsung oleh Gubernur Mahyeldi kepada Kepala Dinas PSDA Sumbar saat menerima audiensi dan pengaduan warga komplek tersebut, Sabtu, (11/3/2023) di Istana Gubernur.

Kedatangan warga yang dipimpin Ketua RT 006/RW I Kelurahan Surau Gadang, selain untuk audiensi juga mengadukan pembangunan Saluran Buang irigasi oleh Dinas Pemberdayaan Sumber Daya Air (PSDA) Sumbar di kawasan perumahan tersebut. Pasalnya, irigasi yang dibangun, akan dimasukkan ke saluran drainase perumahan sehingga akan berdampak banjir bila hujan.

Dalam pertemuan yang dihadiri Kepala PSDA Sumbar beserta jajaran, Joni Irwandy menyampaikan beberapa hal terkait dengan pembangunan irigasi yang mengancam perumahan tersebut. Ada beberapa hal yang disampaikan diantaranya, Pertama, terkait diabaikannya kesepakatan yang dibuat saat rapat di kantor Camat Nanggalo pada Jumat 3 Maret 2023 lalu. Pasalnya, tanpa  koordinasi dan pemberitahuan kepada Ketua RT 006, pihak kontraktor langsung saja mendatangnya alat berat untuk menggali saluran irigasi, pada Kamis 9 Maret 2023 sekitar pukul 11:30 Wib.

"Kami tidak menolak pembangunan saluran irigasi, namun atasi juga sekaligus banjir yang ada di Komplek Indah Pratama. Karena jika saluran irigasi ini dikoneksikan dengan saluran drainase di Blok A.11 dan A.12 maka dampaknya sangat dikhawatirkan, karena selama ini kawasan tersebut rawan banjir," ungkap Joni yang diamini warga yang hadir.

Menjawab pengaduan warga, lanjut Joni, Gubernur Mahyeldi menyatakan bersedia memfasilitasi permasalahan warga dengan berkoordinasi dengan Pemko Padang. Bahkan saat itu juga gubernur langsung melakukan kontak telepon dengan Sekda Kota Padang untuk dapat melihat langsung lokasi dan melibatkan semua pihak yang terkait untuk mencarikan solusi permasalah tersebut.

"Untuk sementara waktu hingga ada kesepakatan, pengerjaan pembangunan irigasi dihentikan dulu," terang Gubernur Sumbar kepada Kepala PSDA Sumbar.

Joni Irwandy atas nama warga KIP /RT. 006 sangat berterima kepada Gubernur Sumbar yang mau memfasilitasi permasalahan warga Komplek Indah Pratama I ini dan akan berlaku bijaksana dan adil dalam mencari solusinya.

"Sewaktu menjabat Wakil Walikota Padang, Gubernur Mahyeldi pernah melihat dan langsung turun ke lapangan ketika banjir bandang melanda Komplek Indah Pratama pada tahun 2012 lalu. Kami merasa bangga dan terharu Gubernur mau menerima, mendampingi dan mencarikan solusi akan permasalahan kami ini, terimakasih Gubernur Sumbar Buya Mahyeldi Ansharullah," ucap Joni mewakili warga Komplek Indah Pratama I Surau Gadang. (rel)

5 (lima) perempuan perkasa pada Pemilu 2024 Dapil Sumbar 1 DPR RI, berpotensi lolos ke gedung di bilangan Senayan Jakarta tersebut. 

Lima itu dua incumbent, Athari dan Lisda, tiga lagi, Edriana, Haneli Bahar dan Inelda Sari, 5 perempuan itu tidak bisa dipandang enteng.

Dari maphing dilakukan Tim Media terdiri dari relasipublik.com, tribunsunbar. com, mimbarsunbar.id, kliksiar.com, fixsumbar.com dan 92News.id, sejak akhir Februari hingga 12 Maret 2023, resume Tim Media sebaiknya Caleg Laki-laki di Dapil Sumbar I terutama incumbent, kudu hati-hati. 

"5 perempuan Calon DPR RI  Pemilu 2024 tidak bisa dipandang sebelah mata, ke limanya punya potensi mengarungi suara pemilih," ujar Komentator Politik Sumbar yang juga owner relasipublik.com Novrianto SP, Minggu (13/3-2023).

Almudazir owner mimbarsumbar.id mengatakan dapatnya 5 perempuan perkasa setelah Tim Media melakukan penelusuran ke bayak pemilih, mulai di Padang, Solok, Tanah Datar, Padang Panjang dan Pesisir Selatan. 

"Lima nama ini dominan diketahui dan pemilih punya alasan terhadap masing-masingnya," ujar Almudazir. 

Berikut paparan Tim Media terhadap 5 perempuan perkasa di Dapil Sumbar I:

IMELDA SARI

Perempuan perkasa satu ini merupakan elite Partai Demokrat Pusat, jabatan saat ini Wasekjen DPP Partai Demokrat, Imelda satu-satunya perempuan minang yang dekat dengan keluarga Cikeas (SBY), baik saat SBY presiden maupun tidak. 

Imelda Sari punya peluang ke DPR RI, karena saingan satu partainya adalah seniornya sendiri yang punya pemilih tradisionil luar biasa yaitu Darizal Basir. 

"Tapi pilihan politik itu dinamis, Uni Imelda ini alumni UNAND, ketua umum Alumni Fakultas Ilmu Budaya, juga putri Luhak Nan Tuo, konstelasi politik di kampung halamannya sangat dinamis pula, apalagi kalau Bupati Eka Putra memback up Imelda Sari pada Pemilu 2024. Satu yang pasti jika Anies-AHY oke berpasangan di Pilpores, maka secara alami akan mengreat suara Imelda Sari, karena pemilu legislatif dan pilpres hari mencoblosnya sama 14 Februari 2024," ujar Ucok biasa komentator politik Sumbar ini di sapa.

HARNELI BAHAR

Calon DPR RI satu ini bila oke maju, pasti membuat terkejut Sumatera Barat. Harneli Bahar, istri dari Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansyarullah, maju dari PKS. 

Harneli Bahar tidak banyak rekam jejak di politik praktis, tapi like electionnya adalah sang suami yaitu Mahyeldi, terbukti, dari tracking Tim Media, Harnely Bahar mendominasi. 

"Umi Harneli biasa disapa pemilih di Sumbar cara berinteraksinya dengan masyarakat ternyata mengena dan membuat pemilih di Sumbar 1 jatuh hati ke Umi Harneli ini, dia humble, tidak mengesankan istri gubernur ynag dipagar ketat oleh protokoler saat berinteraksi dengan publik," ujar Almudazir lagi. 

Jadi, Calegnya Harneli Bahar justru akan mengganjal calon incumbent PKS Hermanto. maupun calon PKS lainnya, seperti Rahmat Saleh anggota DPRD yang sudah tebar baliho di seantaro Dapil Sumbar I. 

EDRIANA

Calon Legislatif (Caleg) perempuan Partai Gerindra ini,Pemilu 2024 adalah pertarungan perebutan suara kedua kali dilakukannya. 

Pemilu 2019 Edriana cukup menjanjikan melakukan penetrasi, dua kursi DPR RI Partai Gerindra Andre Rosiade dan Suir Syam tidak lepas dari support suara diraih Edriana. 

2024, Edriana Caleg lagi, tetap istiqomah yaitu dari Parti Gerindra, dari penelusuran Tim Media Edriana sejak 2022 mulai melakukan penetrasi ke Dapil.Sumbar I. 

"Tapi Uni Nana biasa pers Sumbar menyapanya memulai perjuangan dengan soft, Uni Nana lebih memperkuat basis seperti di kampung halamannya Tanah Datar," ujar Almudazir.

Uni Nana menurut Tim Media diyakini akan melakukan gerakan frontal dan masive untuk. mengumpulkan suara sebanyak-banyaknya. 

"Kompetitor Uni Nana di Dapil Sumbar I ini tidak dengan perempuan perkasa   dari Parpol beda, tapi dengan raja peraih suara di Dapil I, Andre Risiade dan Suir Syam incumbent DPR RI dua periode, kalau sama Andre kayaknya sulit Uni Nana bersaing suara, tapi kalau Gerindra kembali winning, dua kursi DPR RI, pemilih mempreidksi kursi kedua Pemilu 2024 Gerindra untuk Edriana," ujar Novrianto. 

ATHARI GAUTHI ARDI

Calon Incumbent DPR RI ini, sejak Pemilu 2019 telah mencengangkan banyak analisitor politik, pasalnya Athari dianggao tidak siapa-siapa dalam perebutan kursi DPR RI. 

Upss..semuanya berdecak kagum, Athari dari nothing menjadi somethink, hebat lagi perelohan suaranya melebih suara calon incumbent PAN waktu itu Asli Chaidir. 

Dan sukses Athari di Pemilu 2019 tak lepas dari peran orang tuanya yang merupakan begawan politik Sumbar, Epyardi Asda. 

"Ingat Pemilu 2019 Pak Epyardi Asda belum bupati, Pemilu 2024 Pak Epyardi masih Bupati Solok, Tim Media menemui fakta bahwa tak terbayangkan dahsyatnya suara Athari pada Pemilu 2024," ujar Novrianto. 

Athari selama jadi DPR RI punya pola fokus merengkuh rakyat, ini yang sulit bagi siapa Caleg DPR RI mengalahkannya. 

"Bu Athari ini mampu menjadi penyambung lidah rakyat Solok (Kota Solok, Kabupaten Solok dan Solok Selatan) apalagi bertugas di Komisi V DPR RI bidang infrastruktur, Athari bisa gelontorkan ratusan miliar rupiah untuk manjakan pemilihnya lewat infrastruktur jalan,"ujar Almudazir. 

LISDA HENDRAJONI

Bagi Caleg incumbent DPR RI satu ini, Pemilu 2024 adalah pertaruhan terhadap soliditas pemilihnya di 2019 lalu. 

Dulu ada sang suami yang menjadi Bupati Pesisir Selatan, pemilu 2024 tidak ada lagi sosok Hendrajoni. 

Tapi, Tim Media menemukan fakta, bahwa tiga tahun Lisda jadi anggota DPR RI ternyata dia mampu lepas dari bayang-bayangan top suami. 

"Ibu Lisda punya kiat tersendiri mmmbalas budi kepada pemilihnya di Pesisir Selatan. Bu Lisda masih punya jaringan beragam klaster ada milenial, ada penulis dan ada tokoh publik di Pesislt Selatan. Apalagi Lisda dari Partai Nasdem yang mengusung Anies Baswedan Capres, tentu efek ekor jas ini menguntukan Lisda Hendrajoni,*ujar Novrianto. 

Meski diyakini kembali raih kursi DPR RI pada 2024, tetap saja Lisda Hendrajoni lebih berjibaku, karena kata Almudazir, persaingan Lisda itu tidak dengan Caleg Partai lain namun Caleg DPR RI Partai Nasdem sendiri, ada nama besar yang siap fight di Pemilu 2024, sebut Shadiq Pasadique (Tokoh Tanah Datar), Fauzi Bahar (Tokih Kota Padang) dan ada kabarnya Abdul Rahman (Mantan Wabup Solsel). 

Itulah 5 perempuan perkasa yang akan maju Caleg DPR Dapil Sumbar I. 

Dapil Sumbar I ada delapan kursi DPR RI, Pemilu 2019  dua kursi untuk perempuan. Pemilu 2024 Tim Media memperkirakan empat kursi diperoleh perempuan, apalagi kampanye perempuan pilih perempuan mulai masive disuarakan para aktifis perempuan.

Hasil ini masih merujuk kepada sisitem Pemilu proporsional terbuka, dengan penentuan kutsi lewat suara terbanyak.(***)

Masharianto terpilih sebagai ketua PWI Kabupaten Sijunjung periode 2023-2026. Pemilihan dilangsungkan konferensi PWI Kabupaten Sijunjung, di Muaro Sijunjung, Sabtu (11/3).

Masharianto terpilih melalui voting. Dari 9 suara, Masharianto unggul dengan 7 suara. Sedangkan pesaingnya, Saptarius mengantongi 2 suara.

Konferensi yang dihadiri Ketua PWI Sumbar, Basril Basyar dan sejumlah pengurus lainnya berlangsung tertib, penuh demokrasi. 

Ketua PWI Sumbar, Basril Basyar berharap ketua PWI Sijunjung terpilih mampu membawa kemajuan pada dunia kewartawanan daerah itu. Untuk itu ketua bersama pengurus nantinya bisa satu langkah. "Jaga persatuan dan kekompakan," katanya.

Harapan yang sama disampaikan Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Sumbar, Sawir Pribadi. Salah satu tugas  pengurus PWI Sijunjung adalah meningkatkan SDM. "Kita memang perlu anggota yang banyak, tapi yang penting lagi adalah kualitasnya. "Banyak dan harus berkualitas," kata Sawir saat menutup konferensi tersebut. (*)

Tiga bakal calon (Balon) anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia  (DPD RI) daerah pemilihan (Dapil) Sumatera Barat (Sumbar) menyerahkan kelengkapan persyaratan perbaikan dukungan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar, Jumat (10/3/2023). 

Kasubag Teknis KPU Sumbar, Rahman Al Amin kepada mengatakan.Dari 8 balon yang harus menyerahkan perbaikan persyaratannya, baru 3 balon yang datang, sementara batas akhir penyerahan berkas perbaikan hari ini Sabtu, 11 Maret 2023, pukul 23.59. WIB. 

"Lima balon DPD RI lainnya, kita tunggu sampai pukul 23.59 WIB di Sekretariat KPU Sumbar. Selanjutnya, tim KPU Sumbar bersama KPU kabupaten kota akan melakukan verifikasi administrasi (vermin) dan verifikasi faktual (verfak) kedua, tanpa ada lagi perbaikan," ujar Rahman usai menerima berkas peryaratan dari Abdul Aziz yang menyerahkan sekitar pukul 15.20 WIB di aula KPU Sumbar kemaren.

Saat menerima berkas perbaikan ketiga balon DPD RI tersebut, turut hadir Roza Molina, S.STP, M.Si, Kabag Hukum, Humas, Data dan Informasi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumbar serta sejumlah tim Silon dan staf sekretariat KPU Sumbar. 

"Arif Yumardi menyerahkan 1.657 perbaikan dukungan, Yong Hendri 503 dan Abdul Aziz 1.452 perbaikan dukungan. Semoga Sabtu besok, kelima balon lagi datang lebih cepat sehingga kita di KPU juga bisa lebih cepat menyelesiakan penghitungan dan memverifikasinya," pungkas Rahman. (LM/st)

Wakil Walikota solok Ramadhani Kirana Putra membuka secara resmi acara tamek kaji dan pidato bertempat di SMP N 4 Kota Solok, Kamis (9/2(2023).

Turut hadir, Anggota DPRD Kota Solok, Ketua LKAAM dan Bundo Kanduang, Kepala OPD terkait, Majelis guru dan tamu undangan. 

Wakil Walikota Solok dalam sambutannya mengatakan bahwa para siswa-siswa hari ini akan menghadapi globalisasi demokrasi yang mana usia muda akan lebih banyak dari usia tua oleh karena itu dibutuhkan persiapan yang matang dengan rajin, disiplin, perdalam minat dan bakat untuk bisa bersaing di masa yang akan datang.

“Saya mengajak kepada seluruh siswa-siswa untuk selalu perkuat potensi diri untuk menambah wawasan serta untuk mengisi waktu muda ini dengan kegiatan-kegiatan yang positif, karena tantangan masa depan anak-anak sekalian sangatlah berat, saingan pun juga berat,” pesan Wakil Walikota.

"Wawako juga ucapkan terima kasih kepada kepala sekolah dan majelis guru yang telah membimbing generasi muda kita, ini merupakan tanggung jawab kita bersama dalam hal membentuk generasi muda yang tangguh dan tangkas untuk bersaing  dimasa depan," tutup Wakil Walikota.(T/K)

SOLOK KOTA Lintasmedianews.com.- Wakil Walikota Ramadhani Kirana Putra secara resmi mengambil sumpah dan penyerahan SK Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Solok, Kamis (09/03/2023 bertempat di lantai II Balaikota Solok.

Bertindak sebagai saksi Kepala BKPSDM Bitel,SH,MM Kepala Inspektorat Kota Solok Kenfilka,SH,MH

Turut hadir Kepala OPD Pemerintah Kota Solok dan tamu undangan.

Wakil Walikota mengawali sambutannya mengucapkan selamat kepada pegawai negeri sipil yang baru saja diambil sumpah, "semoga semua sumpah yang telah bapak/ibuk ucapkan tidak hanya sekedar di ucapkan namun betul-betul dilaksanakan dengan sebaik-baiknya karena semua yang kita kerjakan akan kita pertanggungjawabkan",ucap Wakil Walikota.

Selain itu, Wakil Walikota berharap kepada pegawai yang baru saja diambil sumpah, dapat menciptakan dinamika organisasi yang sehat serta komunikasi yang baik dilingkungan kerja dan senantiasa  mempelajari aturan-aturan terkait dan meningkatkan pemahaman terhadap tugas dan fungsi serta visi dan misi organisasi, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja organisasi kearah yang lebih baik untuk memujudkan visi dan misi Pemerintah saat ini.

"Mari  jalankan tugas ini sebagai  Pegawai Negeri Sipil dengan sebaik-baiknya, penuh dengan integritas, dengan dilantiknya Bapak/Ibu sekalian pada hari ini, merupakan tanggung jawab baru yang harus diemban, ada beban yang berat, terutama dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi guna mencapai tujuan di OPD”tutup Wakil Walikota.(T/K)

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kabupaten Solok Dengan Ombudsman RI Perwakilan Sumbar Dan Dengan Pengadilan Agama Koto BaruRabu /08 Maret 2023 di Gedung Solok Nan IndahPenandatanganan Perjanjian Kerja Sama dihadiri lansung Bupati Solok Capt. H. Epyardi Asda, Dt. Sutan Majo Lelo, M. Mar ,Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumbar Yefri Heriani, Ketua Pengadilan Agama Koto Baru, Martina Lofa,Asisten I Drs. Syahrial MM ,Asisten III Editiawarman , Kepala OPD,Camat se Kabupaten Solok, Walinagari se Kabupaten Solok,Laporan oleh Kepala Bagian Kerjasama Daerah Kabupaten Solok Dafrizon 

Tujuan diadakannya kerjasama ini sebagai dasar bagi para pihak untuk meningkatkan kualitas pelayan an publik di Kabupaten SolokKerjasama yang dilakukan pada hari ini diantaranya, Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kabupaten Solok dengan Ombudsman RI Perwakilan Sumbar dan Pemerintah Kabupaten Solok dengan Pengadilan Agama Koto Baru

Tujuan dilakukannya kerjasama dengan Ombudsman RI perwakilan Sumbar ialah untuk melaksanakan peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Solok dan terwujudnya kerjasama serta koordinasi yang baik dalam rangka memperlancar tugas, fungsi dan wewenang para pihak Jangka waktu pelaksanaan kerjasama ini selama 3 tahun

Sementara itu tujuan diadakannya kerjasama dengan Pengadilan Agama koto baru ialah untuk dapat memberikan landasan dan kerangka kerjasama mengenai fasilitasi dan pemberian batuan dalam penyelenggaraan program Pengadilan Agama Koto Baru yang berorientasi kepada pelayanan publik serta pedoman bagi segala pihak dalam pelaksaan kegiatan optimalisasi sinergi pelayanan publik bagi setiap masyarakat kabupaten solok jangka waktu kerjasama ini selama 5 tahun

Kegiatan dilanjutkan dengan Penanda tanganan Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kabupaten Solok dengan Ombudsman RI Perwakilan Sumbar dan Pemerintah Kabupaten Solok dengan Pengadilan Agama Koto Baru dan Penyerahan Piagam Penghargaan Predikat Kepatuhan Standar Kualitas Pe

nyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2022 Kepala Beberapa InstansiSambutan Ketua Pengadilan Agama Koto Baru Martina Lofa 

Saya atas nama pengadilan agama koto baru mengucapkan terimakasih atas kesempatan untuk ber sinergi dengan pemda kab solok khususnya dalam pelayanan kami bagi masyarakat pencari keadilan dikabupateb solokDalam upaya memaksimalkan dan mengoptimalkan kinerja Pengadilan Agama koto baru, maka kami melakukan kejasama dengan pemerintah kabupaten Solok

Untuk itu kami perlu berkoordinasi dengan berbagai instansi di pemerintah kabupaten solok ini guna mengoptimalkan kinerja kami untuk masyarakat pemcati keadilan di wilayah kabupaten Solok

Sambutan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumbar Yefri Heriani Alhamdulillah pada hari ini kita dapat melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Solok

Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan perbaikan dan perubahan pada pelaksanaan penyeleng garaan pelayanan publik kita terutama di Kabupaten SolokDapat kami laporkan bahwa kita di Ombudsman RI juga akan melakukan suatu aktivitas yaitu  Pelayanan dan Verifikasi Laporan On The Spot yaitu dengan turun langsung ke lapangan untuk memverifikasi laporan tersebut

Untuk itu kami harapkan kepada Bapak Bupati untuk datang langsung guna mendengarkan dan menerima segala masukan dari masyarakat.Kegiatan ini bertujuan guna menyemangati para pihak agar pelayanan publik dapat secara berkala kita perbaiki

Mudah mudahan perjanjian kerjasama ini dapat memperbaikin pelayanan publik sehingga rakyat dikabupaten solok menyatakan “ kami merasakan perubahan itu “Sambutan Bupati Solok  Capt. H. Epyardi Asda, Dt Sutan Majo Lelo, M. Mar Alhamdulillah pda hari ini kita telah melaksanan 2 kegiatan yaitu Perjanjian Kerjasama dengan Ombudsman RI Perwakilam Sumbar dan Perjanjian Kerjasama dengan Pengadilan Agama Koto Baru

Kami Pemerintah Kabupaten Solok akan bekerja sama dengan seluruh Instansi dengan tujuan melaku kan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten SolokDan Alhamdulillah berkat kerja keras kita semua ada beberapa yang sudah bisa di rasakan oleh masyarakat di Kabupaten Solok ini Pada kesempat an ini juga, saya meminta kepada Instansi terkait dan seluruh Walinagari dalam waktu 2 minggu ini untuk mendata seluruh masyarakat yang tidak mampu di kabupaten solok ini 

Saya ingin tau siapa saja keluarga yang tidak mampu di kabupaten solok ini, bila perlu saya akan datang langsung untuk berdialog dengan orang tersebut dan mencarikan solusi guna mengangkat harkat dan martabat mereka di kalangan masyarakatDan saya bertekad sebagai Solok Super Tim kita akan memberantas kemiskinan di Kabupaten Solok ini

Terget saya tahun 2023 Kabupaten Solok tidak menjadi Kabupaten yang masuk kategori miskin di Sumatera Barat iniUntuk itu kepada Solok Super Tim, mari di tahun 2023 ini kita sama sama bekerja dengan penuh semangat guna lebih meningkatkan Pelayanan Terbaik bagi Masyarakat di Kabupaten Solo (Karta)

Solok, Lintasmedianews.com- Kominfo. Akhir-akhir ini semakin maraknya modus penipuan yang  mengatasnamakan orang lain, menuntut setiap orang mesti berhati-hati, seperti halnya baru-baru ini dialami oleh Kepala Ombusdman RI  Perwakilan Sumatera Barat Yefri Heriani yang dihubungi Orang Tak Dikenal(OTK) dengan mengatasnamakan Kepala Daerah.

Sedikit berbeda dari kebanyakan kasus penipuan, kejadian yang menimpa Yefri Heriani terkesan lebih kearah politis untuk menjebaknya, serta diduga dengan sengaja untuk melemahkan kepemimpinan Bupati Solok, H. Epyardi Asda. Dalam keterangan yang disampaikan oleh Yefri Heriani bahwa Ombudsman Perwakilan Sumbar dihubungi oleh orang tidak dikenal yang mengaku sebagai ajudan Bupati Solok, bersama satu teman lainnya yang malah dengan berani juga mengaku dan berkomunikasi lewat telepon seluler sebagai Bupati Solok.

“Kami Ombudsman Perwakilan Sumbar dihubungi oleh orang tidak dikenal yang menyatakan bahwa dirinya adalah ajudan Bupati Solok, Kemudian orang ini selanjutnya meminta nomor kepala perwakilan karena bupati akan bicara terkait kegiatan Kemaren di Kab. Solok,” tutur Yefri.

Singkat cerita nomor diberikan dan orang yang mengaku ajudan itu selanjutnya menghubungi dan menyerahkan komunikasi kepada orang yang juga mengaku-ngaku Bupati Solok itu.

“Bupati ala-ala tersebut mengatakan, Ombudsman mau dibantu apa?. Dan  Saya balik tanya, apa maksud mau dibantu apa?, Kemudian sambungan telepon langsung diputus. Ini nomor yang menghubungi saya,  081329543972, dimana mengaku bernama Yudi,” Imbuh Yefri.

Terkait kejadian yang menimpanya itu, Kepala Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat menganggap orang yang mengaku Ajudan dan temannya itu belum cakap berperan sebagai Bupati. “ Orang yang mengaku-ngaku ini, menurut saya belum cakap berperan sebagai Bupati. Jaman sekarang bupati tidak menggunakan cara komunikasi seperti itu lagi,” ujarnya.

Sementara Bupati Solok, H. Epyardi Asda, M.Mar mananggapi kejadian yang menimpa Kepala  Ombusdman Sumbar itu, merasa sangat miris dan meminta setiap orang agar berhati-hati dengan orang yang tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan dirinya.

“Menurut pandangan saya, kejadian itu sedikit berbeda dengan modus penipuan yang sering terjadi karena ini lebih ke arah politis, mereka ingin menjebak Ombudsman Sumbar dan coba-coba ingin melakukan pemakzulan terhadap pemerintahan yang sekarang lagi saya jalankan,  Namun saya sudah tahu siapa yang melakukannya. Paling itu ke itu saja,” sebut Epyardi Asda.

Bupati Solok lebih lanjut mengatakan bahwa, hal ini menurutnya masih dilakukan oleh orang-orang yang dengan setia masih merawat hal yang kurang baik dalam hatinya, mereka yang tidak ingin Kab. Solok ini maju, mereka yang belum ingin menerima kenyataan bahwa Kab. Solok saat ini mulai bangkit, dimana kenyataan bahwa Kabupaten Solok jauh semakin membaik dengan kerja-kerja yang dilakukan oleh Bupati Solok bersama Solok Super Tim (SST).

“Tapi apapun itu, sesuai dengan niat awal saya menjadi bupati, ‘Maju untuk Pengabdian’ saya akan tetap fokus bekerja untuk masyarakat Kab. Solok dan mereka yang masih merawat rasa  ketidaksukaan semoga diberi hidayah dan dibukakan pintu hatinya kejalan yang benar. Kemudian bagi setiap orang, saya ingatkan agar selalu berhati-hati dengan segala komunikasi yang mengatasnamakan saya sebagai Bupati,” terangnya.

Terakhir, Bupati Solok H. Epyardi Asda berpesan  serta berharap kepada seluruh masyarakat Kab. Solok, kepada seluruh Instansi terkait baik  Instansi Pemerintahan, pihak swasta dan siapapun agar berhati-hati dengan seluruh informasi yang di dapat, jangan diterima begitu saja karena mendekati tahun politik 2024, akan semakin banyak orang-orang yang akan terus menyebarkan informasi yang tidak baik, bahkan tidak akan segan-segan menjatuhkankan orang dengan memakai namanya.

“Sebelum kejadian Ombusman Sumbar ini, saya juga pernah dihubungi oleh satu orang calon investor bernama Mr. Lim, dimana selang satu hari dia menemui saya ketika sudah sampai di hotel dia mengaku juga dihubungi orang yang mengaku orang dekat Bupati Solok dan coba meminta sesuatu dengan mengatasnamakan saya. Untung saja investor ini tidak termakan umpan dan segera menghubungi saya. Sehingga tidak sempat terjadi apapun,” Pungkas Epyardi Asda (Karta)

Warga Komplek Indah Pratama I, RT. 006/RW 001, Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, melayangkan surat pengaduan ke Gubernur Sumbar. Surat protes warga itu, terkait pembangunan saluran irigasi buang oleh Dinas PSDA Sumbar, yang dikoneksikan ke drainase perumahan, sehingga rumah warga terancam kebanjiran saat hujan.

“Selama ini tidak pernah ada pemberitahuan kepada kami warga Komplk Indah Pratama, khususnya kepada saya selaku Ketua RT 006/RW 001 terkait proyek irigasi ini. Tiba-tiba sudah masuk saja alat berat ke lokasi perumahan,” ucap Joni Irwandy, saat dikonfirmasi media ini, Jumat (10/3/2023) via ponselnya. 

Diakui Joni dalam suratnya ke Gubernur Sumbar, Nomor: 23/S-RT.006/2023, tanggal 9 Maret 2023, bahwa pada hari Kamis, 3 Maret 2023, dia bersama sejumlah perwakilan warga  diundang Camat Nanggalo terkait Pembangunan Proyek irigasi tersebut. Pertemuan itu melahirkan kesepakatan yang ikut ditandatangani, Camat, perwakilan Danramil 06, Perwakilan Kepolisian/Babinkamtibmas, LPM, Lurah Surau Gadang, Warga RT 07 dan RT 06, serta tokoh masyarakat, karena beberapa bagian irigasi itu berada di RT 007. Apalagi sodetan di kawasan RT 006, akan dibangun terkoneksi/menyatu dengan saluran drainase yang ada di samping Blok A 11 dan A 12 Komplek Indah Pratama I. dimana kawasan tersebut adalah area pertemuan air, setiap hujan lebat selalu mengalami kebanjiran. 

“Pertemuan itu juga melahirkan kesepakatan, akan dilakukan revisi dan pembahasan ulang terhadap jalur pembangunan drainase tersebut agar tidak menimbulkan dmapak banjir pada perumahan warga,” ungkap Joni.

Anehnya, lanjut Joni, pada Kamis, 9 Maret 2023, tanpa sepengetahuan warga, sudah dilaksanakan pembangunan irigasi tersebut. Selaku ketua RT, dirinya sudah bertanya untuk mendapat kejelasan terkait hal tersebut, namun tidak mendapakan respon. Bahkan dia  sudah menemui Camat Nanggalo, namun juga tidak mendapatkan jawaban yang pasti, khususnya terkait kesepakatan yang telah dibuat pada 3 Maret 2023 lalu di kantor camat.

“Camat terkesan lepas tangan. Dia menyampaikan permasalan ini sudah keputusan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintahan Kota Padang. Lalu kami kontak pihak perwakilan PSDA Sumbar yang ikut rapatdi kantor camat, ternyata dia juga juga tidak bias memberikan jawaban yang jelas. Karena itu, kami putuskan untuk mlaporkan persoalan ini ke Gubernur Sumbar,” tegas Joni, yang mengaku juga sudah melayangkan surat protes ke Kepala Dinas PSDA Sumbar.

Saat akan dimulainya pekerjaan pembangunan drainase tersebut, lanjut Joni, ibuk-ibuk komplek juga beramai-ramai ke lokasi melakukan protes dan minta pekerjaan dihentikan, karena tidak sesuai dengan kesepakatan yang difasilitai oleh Camat Nanggalo. 

“Karena itu, sebelumnya persoalan ini jadi ribut besar antara warga dengan pihak proyek, kami berharap Pak Gubernur Sumbar untuk memberikan solusi, karena menyangkut kenyamanan warga yang tinggal di komplek tersebut. Kami juga berharap Pak Gubernur memberikan rasa keadilan pada kami. Bukan kami tidak mendukung pembangunan, namun jika pembangunan itu berdampak buruk pada lingkungan dan mengganggu kenyamanan kami yang tinggal di komplek ini, jelas kami protes. Apa guna dibuat kesepakatan di hadapan camat, lurah dan jajaran kepolisian dan koramil, kalau akan dilanggar juga. Ini juga akan meruntuhkan kepercayaan warga pada pemerintah,” tegas Joni. (*)

Lintasmedia news.com,DHARMASRAYA – Pemkab Dharmasraya pada saat ini dihadapkan dengan permasalahan yang harus segera diselesaikan, dan bahkan menjadi isu nasional. Yaitu Kemiskinan Ekstrem dan stunting. Kemiskinan esktrem Kabupaten Dharmasraya sebanyak 4.053 KK. Jumlah yang cukup besar saat ini.

Pernyataan ini disampaikan oleh Sekda Dharmasraya, Adlisman saat membuka Musrembang RKPD Tahun 2024. Acara ini dilaksanakan di Auditorium Kantor Bupati, Jum’at, (10/03/23). Dihadiri oleh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Pimpinan DPRD Kabupaten Dharmasraya, Forkopimda, Kepala OPD, Kepala Bappeda Provinsi Sumbar dan perwakilan dari kabupaten tetangga serta undangan lainnya.

“Jumlah yang cukup besar ini, akan diverifikasi dan divalidasi. Dinas terkait sudah saya instruksikan untuk melakukan verifikasi untuk bahan laporan ke Pemerintah Pusat,” tegas Sekda.

Sementara itu, untuk permasalahan stunting dengan prosentase 19,5 persen pada tahun 2021. Dan sesuai hasil SSGI meningkat menjadi 24,6 persen, terdapat kenaikan sebesar 5,1 persen. Permasalahan ini juga cukup berat meningat target nasional pada tahun 2024 sebesar 14 persen.

“Semoga permasalahan ini dapat segera diatasi, dan dapat menekan kemiskinan ekstrem ini,” pungkas Sekda.(elda)

Lintasmedia news.com,DHARMASRAYA – Bupati Dharmasraya yang diwakili oleh Sekda Dharmasraya, Adlisman membuka acara Musrembang RKPD Tahun 2024. Acara ini dilaksanakan di Auditorium Kantor Bupati, Jum’at, (10/03/23). Dihadiri oleh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Pimpinan DPRD Kabupaten Dharmasraya, Forkopimda, Kepala OPD, Kepala Bappeda Provinsi Sumbar dan perwakilan dari kabupaten tetangga serta undangan lainnya.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan nasional, bahwa pemerintah daerah diharuskan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan dokumen tersebut dilaksanakan dengan beberapa tahapan yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

RKPD Kabupaten Dharmasraya tahun 2024 merupakan tahun keempat dari RPJMD tahun 2021-2026. Berdasarkan hasil evaluasi dari indicator makro tahun 2022 capaiannya cukup baik. Rata-rata sesuai dengan target yang sudah ditetapkan pada RPJMD, yaitu pertumbuhan ekonomi daritarget sebesar 4,15 persen di tahun 2022. Terealisasi sebesar 4,28 persen melebihi target yang ditetapkan yakni sebear 103 persen.

PDRB perkapita, ditargetkan sebesar Rp.47.500.000 terealisasi sebesar Rp.51.120970 atau capaiannya sebesar 109 persen. Tingkat kemiskinan di tahun 2022 ditargetkan sebesar 6,06 persen. Dan realisasinya sebesar 5,56 persen dengan capaiannya sebesar 108 persen. Selanjutnya GINI Rasio sebagai indicator pengukur kesenjangan pendapatan masyarakat. Dari target 2022 sebesar 0,260 terealisasi sebesar 0,287. 

Tingkat pengangguran terbuka ditargetkan sebesar 4,94 persen. Namun realisasinya sedikit diatas target yaitu sebesar 6,23 persen. Target Indeks Pembangunan Manusia sebagai indicator pembangunan yang dirasakan masyarakat menunjukan tren yang cukup baik. Dari target sebesar 71,82 terealisasi sebesar 72,3 atau 100,67 persen.

“Melihat capaian hasil pembangunan tersebut cukup memuaskan, namun disisi lain kemampuan kapasitas fiscal kita masih rendah. Sehingga sebagian besar pendanaan pembangunan masih berasl dari pusat. Oleh sebab itu, diharapkan usaha dari kita semua untuk selalu berusaha meningkatkan partisipasi dalam pembangunan. Serta meningkatkan kepatuhan dalam membayar kewajibab seperti dalam membayar pajak dan retribusi yang menjadi pendapatan daerah yang menjadi sumber pendanaan pembangunan daerah,” kata Sekda.

Sekda juga berharap dengan Musrembang ini diharapkan partisipasi kita semua untuk ikut terlibat dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan tahun 2024, yang masih dalam tahap penyusunan. Saran dan masukan akan sangat berarti untuk kesempurnaan dokumen RKPD yang sedang disusun.

Berkaitan dengan kegiatan yang berasal dari nagari, diusulkan dalam bentuk Daftar  Usulan Rencana Kerja Pemerintah Nagari dan Usulan Pokok-pokok Pikiran DPRD. Sebagai hasil reses akan diakomodir dan dikelola melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Semua usulan akan divalidasi dan diverifikasi, selanjutnya akan dipertimbangkan untuk menjadi bahan masukan dalam penyusunan RKPD tahun 2024. (elda)