Dharmasraya,Lintasmedia news.com Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2022 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Barat, Padang, Rabu (22/2/2023).

 

Laporan diterima Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Barat, Arif Agus, turut disaksikan Asisten Administrasi Umum, H. Khairuddin, Inspektur Kabupaten Dharmasraya, Andi Sumanto, Kepala Badan Keuangan Daerah, Asril, Kepala Dinas Kominfo, Rovanly Abdams, dan Kepala Dinas PMPTSP, Naldi.

Dalam pidato pengantarnya, Sutan Riska, menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BPK RI atas kerja sama penyelenggaraan pemerintahan, baik dalam rangka pencapaian kinerja, pembangunan dan kemasyarakatan maupun dalam konteks pengelolaan keuangan.

Sutan Riska berharap, laporan keuangan yang disampaikan telah memenuhi ketentuan-ketentuan perundangan dan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 7 tahun berturut-turut dapat dipertahankan.

“Sudah menjadi berkomitmen kami untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, dan harapan kita semoga tahun ini kembali meraih WTP untuk yang ke delapan kali secara berturut-turut,” ungkap Ketua Umum APKASI itu.

Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Sumbar, Arif Agus, mengapresiasi langkah transparansi yang dilakukan Pemkab Dharmasraya dengan menyerahkan laporan keuangan unaudited tersebut dalam waktu kurang dari 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

“Pemerintah Daerah diberi kesempatan untuk menyelesaikan laporan dalam waktu 3 bulan, tapi Alhamdulillah Dharmasraya mampu menyelesaikan lebih cepat, ini merupakan prestasi yang patut untuk kita apresiasi dan dipertahankan.” ucap Arif.

Menurut keterangan Arif, Kabupaten Dharmasaya menjadi entitas kedua yang menyerahkan LKPD Tahun 2022, dari 19 kabupaten/kota dan 1 pemerintah provinsi, setelah Kabupaten Tanah Datar.

Arif mengungkapkan LKPD yang diserahkan Pemkab Dharmasraya menjadi dasar BPK untuk memulai proses pengawasan audit yang lebih mendalam untuk menjamin pengelolaan keuangan Kabupaten Dharmasraya yang transparan dan akuntabel.

“Insyaallah kita akan memulai audit di Pemkab Dharmasraya sesegera mungkin. Kalau bisa selesai sebelum lebaran tahun ini,” tukasnya.(elda)

Danrem 032/Wirabraja Brigjen TNI Rayen Obersyl bersama para Kasi Kasrem 032/Wbr melaksanakan Kunjungan Silaturrahmi di Kelurahan Padang Sarai Kecamatan Koto Tengah Padang. Kamis (23/02/2023)

Dalam keterangan tertulis Penerangan Korem 032/Wbr, pada kesempatan tersebut, menyampaikan bahwa kunjungan kerja Danrem 032/Wbr ini adalah kunjungan perdana sejak dilantik menjadi bintang satu ke Sat Brimob Polda Sumbar.

Kedatangan orang nomor satu di jajaran Korem 032/Wbr  beserta Staf  tersebut disambut dengan hangat penuh suasana keakraban oleh pimpinan Komandan Satuan Brimob Polda Sumbar Kombes Pol Joni Afrizal Syarifuddin  yang didampingi Komandan Detasemen Gegana dan  Komandan Batalyon A Pelopor.

Danrem mengucapkan terimakasih atas sambutan Dansat Brimob beserta jajaranya dengan suasana keakraban, disamping itu juga Danrem mengatakan bahwa Kunjungan ini murni Silaturrahmi dan memperkenalkan diri, untuk mempererat sinergitas, soliditas TNI-Polri.

“Korem 032/Wbr terus menciptakan kekeluargaan dengan bersilaturrahmi rutin, dengan harapan agar terciptanya soliditas dan meningkatkan sinergitas TNI Polri  sesuai dengan arahan Bapak Panglima TNI dan Kapolri. Ini sebagai wujud implementasi dari 

Komando atas baik Pimpinan TNI maupun Polri”. Ungkap Brigjen TNI Rayen Obersyl

Dalam kegiatan silaturahmi tersebut Danrem juga menyampaikan kepada seluruh anggota Brimob Polda Sumbar, pesan pimpinan Panglima TNI dan Kapolri tentang yel yel TN-Polri yang sudah disepakati saat Rapim di Jakarta beberapa. Minggu lalu yaitu  teriak TNI Polri dijawab " Patriot NKRI ",  teriakan NKRI dijawab  " Harga Mati "

Hal ini harus kita teruskan sampai tingkat bawah sehingga setiap TNI Polri kumpul sudah mengetahui yel yel tesrtsebut.

Dikesempatan yang sama Dansat Brimob Polda Sumbar Kombes Pol Joni Afrizal Syarifuddin, senada menyampaikan bahwa selama tiga tahun menjabat Dansat Brimob baru pertama kali dikunjungi Danrem, lebih lanjut ia menyampaikan selama ini TNI-Polri sudah terjalin hubungan yang solid

“Hubungan TNI Polri di Wilayah Sumbar sudah tercipta cukup baik dan dengan hadirnya Danrem 032/Wbr disatuan kami  diharapkan menambah semangat bagi anggota Satuan Brimob”.

Kunjungan ini   juga  merupakan wujud dari perhatian dan kepedulian Pimpinan TNI Polri  kepada anggotanya dengan harapan kedepan tetap terjaga hubungan  baik yang sudah tercipta.(rel)

Lampung Timur - Lintas Media News. Wakil Bupati Lampung Timur Azwar Hadi Menghadiri Penyerahan Bantuan Terdampak Bencana Alam Angin Puting Beliung di Desa Braja Yekti Kecamatan Braja Selebah, Rabu (22 Februari 2023).

 Hadir mendampingi Azwar Hadi, Asisten 3, Para Kepala Dinas, Kepala Markas PMI Lampung Timur, Sugito serta Forkopimcam Kecamatan Braja Selebah.

Dalam acara tersebut Azwar Hadi menyampaikan ucapan turut berduka cita kepada masyarakat Beraja Yekti yang terdampak bencana alam. "Saya atas nama Pemerintah Daerah maupun Ketua PMI Lampung Timur mengucapkan belasungkawa atas terjadinya musibah ini, mudah-mudahan masyarakat yang ada di Beraja Yekti selalu diberi kesabaran".

"Selanjutnya saya menghimbau kepada Forkopimcam yang ada di Kecamatan Braja Selabah untuk dapat turut andil bergotong royong untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena dampak bencana alam guna meringankan masyarakat yang terkena musibah".

Untuk diketahui hujan deras di sertai angin puting beliung yang melanda Desa Braja Yekti Kecamatan Braja Selebah pada hari Senin sore yang mengakibatkan 22 rumah di 2 Dusun rusak terkena dampak bencana alam puting beliung tersebut Ketua PMI Lampung Timur memberikan bantuan di berupa genteng dan asbes pada Desa Braja Selebah serta dilanjutkan dengan memberikan bantuan kepada Desa Raja Basa Lama Kecamatan Labuhan Ratu dan Dusun Karang Anyar, Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana. ( Yudi )

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) yang dipimpin

Sekretaris Dewan (Sekwan) H. Raflis, SH, MM, terpilih mewakili Sumbar untuk penilaian Komisi Informasi (KI) Pusat,setelah berulang-ulang dinobatkan sebagai badan publik informatif dan peringkat 1 pada anugrah keterbukaan Informasi Sumbar.

Permintaan Sekretariat DPRD Sumbar untuk mewakili Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan surat KI Sumbar nomor 08/KI-PSB/II/2023, tertanggal 16 Februari 2023.

Surat KI Sumbar tersebut menindak lanjuti surat KI Pusat dengan nomor 116/KIP/II/2023, tertanggal 13 Februari 2023, perihal Anugerah Tinarbuka, dalam rangka hari keterbukaan informasi nasional (HAKIN), serta menjalankan rekomendasi rapat koordinasi nasional tahun 2022 untuk mengadakan kompetisi hasil monev Provinsi, kabupaten dan kota, yang akan diselenggarakan pada 4 Mei 2023 mendatang.

Adapun sarat yang harus dipenuhi merupakan peringkat terbaik dan informatif, maka KI Sumbar mengutus DPRD Provinsi berdasarkan penilaian selama lebih dari 2 tahun terakhir.

Bersedia mengikuti tahapan monitoring oleh Komisi Informasi Pusat sebagai rangkaian kegiatan Anugerah Tinarbuka yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat dalam rangka rangkaian peringatan Hari Keterbukaan Informasi Nasional 2023.

Untuk mengikuti penilaian tingkat nasional, Sekwan Sumbar Raflis didampingi Kabag Persidangan, hukum dan perundangan-undangan Zardi Syahri dan kasubag humas Dahrul Idris, sudah mempersiapkan makalah singkat berisi upaya-upaya dalam menumbuh kembangkan keterbukaan informasi, juga profil lembaga dan video berisi inovasi-inovasi pelayanan publik serta inovasi lainnya.

Sekaitan dengan Anugerah Tinarbuka yang akan diadakan di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Sekwan DPRD Sumbar Raflis mengatakan, sudah mempersiapkan semuanya, karena persyaratan tersebut bukan hal baru, melainkan sudah merupakan hal lama atau kerjaan sehari-hari, dan sudah ada di DPRD Sumbar.

Menurut Raflis, semua program di DPRD Sumbar harus mudah diakses siapa saja, sehingga tidak ada yang perlu ditutupi sesuai undang-undang keterbukaan informasi.

Motto yang dipakai sekretariat DPRD Sumbar amat simple namun penuh makna, yakni “cepat diterima mudah dicerna” artinya semua program harus bisa diterima masyarakat secara cepat dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan polemik dalam pengertiannya.

“Kami siap mengikuti monev KI Pusat, karena apa yang dinilai sudah kita lakukan dalam sehari-hari, maka tidak ada lagi yang baru. Terbukti kita sudah mendapatkan kategori informatif lebih dari dua kali, dan tahun kemarin kita mendapatkan peringkat 1,” tutur Sekwan Raflis, didampingi Zardi Syahrir dan Darul Idris, di ruang kerjanya, Rabu (22/2/2023).

Ditambahkan Raflis, selain mendapatkan predikat informatif dan terbaik, Sekretaris DPRD Sumbar Raflis, secara perorangan juga mendapatkan Achievement Motivation Person (AMP).

“Kami setiap tahunnya secara perorangan menerima AMP, dan secara kelembagaan menerima anugrah informatif, tahun lalu kita mendapat nilai 99% lebih, menunjukan kalau di lembaga ini keterbukaan merupakan hal utama,” tambah Raflis.

Keterangan Sekwan Sumbar Raflis juga ditambahkan kabag hukum Zardi Syahrir, dimana saat ini sedang membuat Pustaka digital, yang bisa diakses seluruh dunia, dengan menyediakan ribuan bahan bacaan atau literasi, sehingga mudah didapatkan.

“Saat ini kita sudah punya pojok baca digital atau pokcadi, dimana semua orang bisa membaca atau mengetahui berbagai hal, dan kita sediakan komputer untuk bisa mengakses berbagai hal,” tutur Zardi yang merupakan PPID DPRD Sumbar.

Sebagai pelaksana PPID kasubag Humas Dahrul Idris juga siap memberikan berbagai keterangan yang dibutuhkan masyarakat, sehingga tidak ada hal yang ditutupi, terutama dalam keterbukaan penggunaan anggaran negara dan daerah.

“Sesuai saran dan arahan pak sekwan serta kabag, kami di humas siap memberikan keterangan jika diminta masyarakat, namun melalui pokcadi sebenarnya sudah bisa diketahui, tapi jika kurang bisa kita tambahkan,” tutur Idris.

Saat ini Sekwan Sumbar tengah melengkapi administrasi penilaian dari KI Pusat, dan optimis akan mendapatkan nilai maksimal, sama dengan penilaian KI Sumbar dan Sekwan Raflis Siap Berikan yang Terbaik untuk Sumbar.(St)

Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem), Surya Paloh, bersilaturahmi ke kantor DPP Partai Demokrat, Rabu (22/2). Kedatangan Surya Paloh di tengah guyuran hujan disambut hangat, dan dipayungi langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Dalam konferensi pers bersama seusai makan siang, AHY memaparkan kesamaan pandangan Demokrat dan NasDem dalam menyikapi berbagai isu nasional, salah satunya terkait wacana sistem pemilu proporsional tertutup. Demokrat dan Nasdem sepakat menolak upaya mengembalikan demokrasi yang sentralistik.

“Sejatinya, kita yang terus mengalami perubahan-perubahan sepanjang zaman telah meyakini bahwa sistem pemilu proporsional terbuka adalah yang terbaik, yang relevan, yang dibutuhkan dalam demokrasi semajemuk dan sedinamis Indonesia ini. Kalau kita kembali lagi ke sistem proporsional tertutup, artinya kita set back, mundur sekian belas tahun ke belakang,” jelas AHY.(rel)

Solok.Lintasmedianews.com - Bupati Solok Capt. H. Epyardi Asda, Dt. Sutan Majo Lelo, M. Mar kembali lakukan pertemua dengan 96 orang Pekerja PT. Tirta Investama yang terkena PHK pada Rabu, (22/02/2023). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari hasil pertemuan Bupati dengan Manajemen PT. Tirta Investama Aqua Group yang dilaksanan pada Selasa (21/02/2023) kemarin.

Bupati Solok Capt. H. Epyardi Asda, Dt. Sutan Majo Lelo, M. Mar mengatakan setelah melalui beberapa tahapan yang berjalan dengan alot, maka Alhamdulillah pihak dari Manajemen PT. Tirta Investama Aqua Group mengatakan berdasarkan surat keputusan dari Kementerian Tenaga Kerja, semua pekerja dianggap mengundurkan diri tetapi semua hak karyawan akan dibayarkan.

 

“Semua karyawan yang terkena PHK ini harus mendaftar baru dan harus diterima oleh perusahaan serta semuanya menjadi karyawan tetap, akan tetapi ada beberapa orang yang menjadi catatan dan nantinya akan dibina serta diberi arahan oleh tim dari Pemkab,” katanya.

Bupati berharap semuanya berjalan damai dan dapat bekerja dengan sebaik baiknya. Jika ada aturan khusus yang diberikan oleh manajemen segera beritahu dan tim dari Pemkab akan segara menulusuri itu.

“Proses pendaftaran dimulai pada hari senin dan Pemkab melalui DPMPTSP & NAKER akan memfasilitasi rekan rekan karyawan yang akan mendaftar baru. Insya Allah saya akan ada untuk rakyat saya, pesan saya tolong jangan dengarkan apapun orang yang berbicara diluar dan tetap lakukan sesuatu sesuai dengan aturan yang ada,” ujarnya.

Pertemuan kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi bersama para karyawan PT. Tirta Investama Aqua Group yang terkena PHK, dalam diskusi tersebut salah satu perwakilan karyawan PT. Tirta Investama yang terkena PHK, Julian mengucapkan terimakasih kepada Bapak Bupati karena telah membantu dan menyelesaikan persoalan ini,

Selanjutnya ia mengatakan bahwasanya mereka semua menyetujui dan menerima keputusan yang telah dibuat oleh Bapak Bupati bersama dengan Manajemen PT. Tirta Investama.(karta)

 Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Padang, Surya Jufri Bitel mendesak Walikota Padang Hendri Septa untuk segera mengirimkan nama-nama calon Wakil Walikota Padang ke DPRD Kota Padang.

"Kami terus mendorong agar kekosongan jabatan Wakil Walikota Padang segera terisi. Untuk itu, kami mendesak Walikota Padang segera mengirimkan nama calon Wakil Walikota Padang," cakap Surya Jufri Bitel, Sabtu, 18 Februari 2023.

Dikatakan Om Bit, demikian putra Lubuk Kilangan ini akrab disapa, banyak persoalan di Kota Padang yang harus segera diatasi, sehingga dengan adanya Wawako, fungsi pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan maksimal.

"Misalnya persoalan pencapaian program unggulan, pengentasan pengangguran, perekonomian kota, kesejahteraan rakyat, pendidikan dan lain sebagainya," kata Om Bit.

Ia mendesak partai pengusung, yaitu PAN dan PKS agar segera mendesak Walikota Padang Hendri Septa untuk segera mengirimkan mana calon Wawako ke DPRD Kota Padang.

"Ketua DPRD Kota Padang memang sudah menerima surat tembusan calon Wawako, tapi yang dibutuhkan itu surat dari Walikota Padang terkait nama calon Wawako. Ingat ya, surat dari Walikota Padang," tegas Om Bit.

Apalagi, kata Om Bit, Gubernur Provinsi Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah telah pula mengirim surat kepada Walikota Padang terkait hal ini.

"Apalagi alasan Walikota Padang Hendri Septa menunda pengiriman nama calon Wawako itu. Mestinya partai pengusung juga mendesak Walikota. Apalagi waktu terus berjalan," pungkasnya.

Dikutip dari pemberitaan Singgalang, sebelumnya, Ketua DPRD Padang Syahrial Kani menegaskan hingga saat ini belum surat resmi dari Walikota Padang untuk pengajuan nama-nama calon untuk mengisi kekosongan bangku Wakil Walikota Padang.

"Kita belum menerima surat resmi dari Walikota Padang untuk mengisi kekosongan wakil walikota Padang," ucapnya, Selasa (7/2).

Syahrial Kani mengatakan DPRD hanya menerima surat tembusan yang dikirimkan partai politik pengusung pasangan Mahyeldi dan Hendri Septa saat menjabat Walikota dan Wakil Walikota Padang.

"Kita hanya menerima surat tembusan yang dikirimkan oleh kedua partai pengusung. Sedangkan untuk melakukan pemilihan wakil walikota, dibutuhkan surat dari walikota Padang ke DPRD Kota Padang," jelasnya.

Hal itu, katanya tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten, dan Kota, yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 12 April 2018, juga mengatur tentang tata cara pengisian kekosongan jabatan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.

Menurut PP ini, salah satu tugas dan wewenang DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota adalah memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan untuk sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan.

Dijelaskan, untuk dapat melakukan pemilihan Pengganti Antar Waktu Wakil Walikota tentu haus ada permintaan dari Walikota setelah diusulkan partai pengusung. 

“Walikota mengirim surat berisi nama dua calon untuk selanjutnya DPRD melakukan pemilihan sesuai dengan mekanisme yang ada,” katanya.

Menurut Syafrial Kani pihaknya mendorong Walikota Padang Hendri Septa untuk segera mengajukan surat resmi ke DPRD, sebab surat dari partai pengusung nyatanya sudah dilayangkan ke walikota.

“Untuk kepentingan masyarakat, kita tentu ingin posisi wakil walikota ini bisa segera diisi. Kita dorong walikota untuk segera memasukkan surat ke DPRD,” pungkasnya. (*)

 

Penyempurnaan  pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Tanah Ulayat,komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar),lakukan Rapat pembahasan  bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat dan LKAAM Kabupaten/kota 

serta mitra kerja terkait,di ruangan khusus I DPRD Sumbar .Rabu (22/2/2023).

Ketua Tim Pembahasan Ranperda Tanah Ulayat, Desrio Putra selaku pimpinan rapat mengatakan, untuk pembahasan ranperda Tanah Ulayat ini memang rentan sekali dan harus teliti karena menyangkut tentang keberlansungan masyarakat adat Minangkabau.

"Maka dari itu pembahasan ranperda ini sering kita undur guna menerima masukan dari seluruh komponen masyarakat, ujar Desrio diruang khusus 1 kantor DPRD Sumbar.

Desrio Putra juga sampaikan, masukan yang diterima dari MUI dan LKAAM Sumbar saat ini akan menjadi referensi bagi tim untuk melahirkan Perda yang mampu mengakomodir persoalan tanah ulayat, tentunya berkaitan dengan keberadaan masyarakat adat Sumatera Barat.

"Jika Ranperda Tanah Ulayat ini nantinya sudah sah jadi Perda, tentu saja dapat mengwujudkan tertib administrasi tanah ulayat, sehingga sengketa mengenai tanah ulayat di Sumbar akan berkurang," tutur Desrio optimis.

Sementara Ketua MUI Sumbar, Dr. Gusrizal Dt. Palimo Basa mengatakan, Perda ini harus memiliki semangat kepastian pembelaan kepentingan masyarakat Minangkabau. Oleh karena itu memang harus mendengarkan masukan dari berbagai pihak terutama pihak yang ahli dalam hal adat Minangkabau dan ABS - SBK.

Menurut Buya Gusrizal, MUI menyorot hilangnya perpektif syara’ yang mestinya jadi pondasi dalam mendudukkan keberadaan tanah ulayat karena ketentuan yang dibangun tanah ulayat tidak bisa menghindar dari ABS-SBK, hal itu yang perlu ditekankan kepada penyusun ranperda tersebut.

Sementara itu, utusan LKAAM Sumbar Syafrizal Ucok mengatakan, Raperda Tanah ulayat ini sebagai dasar bagi pemda untuk memfasilitasi dan menata tanah ulayat di nagari-nagari masing-masing daerah di Sumatera Barat.

"Kami dari LKAAM Sumatera Barat akan terus memberikan masukan, agar perda nantinya bisa dijadikan pegangan bagi pemerintah daerah dalam menata tanah ulayat di nagari-nagari yang ada di Sumatera Barat, sehingga ada kejelasan dan tidak membuat masalah di kemudian hari," terang Syafrizal Ucok yang juga mantan tenaga Ahli penyelesaian ganti rugi jalan Tol. 

Dalam hearing tersebut, intinya LKAAM Sumbar sangat mendukung peraturan daerah tanah ulayat yang diusulkan DPRD Sumbar sebagai ranperda inisiatif anggota komisi I  untuk kepentingan masa depan anak-kemenakan.(St)

Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah membuka secara resmi lomba Cerdas Cermat Qur’an Tingkat SD, SMP dan sederajat se Sumbar yang diselenggarakan oleh Padang TV, Rabu (22/2/2023) di Aula Kantor Gubernur. 

Gubernur Mahyeldi menilai kegiatan Lomba Cerdas Quran, sangat positif dalam rangka membumikan Al-Quran di Sumbar. Sekaligus untuk menguatkan Undang Undang no 17 tahun 2022 tentang Sumatera Barat yang memiliki nilai falsafah, adat basandi syara', syara' basandi kitabullah sesuai dengan aturan adat salingka nagari. 

"Saya berharap melalui Kegiatan Lomba Cerdas Quran ini ke depannya akan terlahir generasi-generasi pembaca, pecinta, penghafal dan pengamal Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari dan menjadikan generasi yang akan memimpin peradaban Islam berdasarkan nilai-nilai Al-Quran," sambut Gubernur Mahyeldi. 

Pada hakikatnya lomba cerdas cermat Qur'an mencerdaskan kehidupan bangsa, karena semua peserta memiliki talenta dan mental juara. Pendidikan bukan saja tentang ilmu agama, akhlak dan moral atau ilmu pengetahuan lain, namun juga dilatih mental dan kepribadian yang berkarakter. 

"Kegiatan ini harus terus kita budayakan, selain memotivasi anak anak didik untuk semakin giat mempelajari Al Quran, juga akan membawa berkah bagi daerah," ujarnya. 

Gubernur Mahyeldi sangat mengapresiasi kegiatan Lomba Cerdas Qur’an Tingkat SD, SMP dan sederajat se Sumbar yang dilaksanakan oleh Padang TV yang bekerjasama dengan Dinas Pendidikan. 

"Inilah tugas kita mempersiapkan generasi- generasi yang Qur'ani bisa menghadapi tantang-tantangan kedepan, dan ini butuh keseriusan dari setiap lembaga pendidikan yang ada di Sumbar.  

Gubernur Mahyeldi berharap generasi muda bisa kemajuan zaman dan teknologi digitalisasi semakin cepat dan tepat dalam membangun berbagai sektor untuk kesejateraan masyarakat yang berpedoman Al-Qur'an.  

Sementara itu Manager Padangtv Defri Mulyadi mengatakan, bahwa Cerdas Qur'an Tingkat SD dan SMP sederajat se Sumbar tersebut merupakan puncak dari iven Cerdas Qur'an yang di gelar di seluruh Kabupaten/kota di Sumbar. 

"Peserta Cerdas Qur'an tingkat SD dan SMP se Sumatera Barat adalah Finalis terbaik Kabupaten Kota. Mereka tersaring dari ratusan Tim yang berlaga pada setiap daerah masing-masing," terang Defri. 

Lebih jauh Pria yang biasa di panggil imung memaparkan, dukungan luarbiasa kepala daerah kabupaten Kota dalam menggaungkan Al-Quran di daerahnya. 

Malahan Cerdas Qur'an yang di gelar Padangtv sebagai wadah bagi anak-anak para Hafiz di daerah untuk menampilkan kemampuannya dalam penguasaan Al-Quran dan ilmu Agama islam. 

"Kita tentunya sangat berterimakasih pada semua pihak yang ikut membantu iven-iven keagamaan seperti Cerdas Qur'an yang digelar padangtv. Tantantangan pak gubernur pada kami padangtv untuk kedepan menggelar Cerdas Qur'an dan Cerdas adat dan Budaya Tingkat Pelajar SMA sederajat se sumatera barat, insyaallah akan kami jawab," tegas pria yang juga Ketua IJTI sumbar ini. 

Turut hadir dalam pembukaan tersebut Kepala Dinas Pendidikan Sumbar, Kacabdin se Sumbar serta para guru dari SD dan SMP se Sumbar, Ketua Baznas dan Bank Nagari serta para undangan lainnya.(rel)

 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) bersama The United Nation Office on Drugs and Crime On Cooperation (UNODC) beri penguatan dan sosialisasi terhadap prioritas penyelenggaran layanan kesehatan Pemasyarakatan kepada Petugas Pemasyarakatan, khususnya bagi 33 Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) se-Indonesia dan 40 UPT Pemasyarakatan Percontohan, di Bali, (21/02).

Kegiatan tersebut diikuti oleh 48 orang dari 3 lembaga yakni Kemenkumham, Ditjenpas, dan UNODC adalah dalam rangka menyamakan persepsi di jajaran Ditjenpas dan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Selain itu, kerjasama antara Ditjenpas dan UNODC, adalah untuk merumuskan rencana tindak lanjut pertemuan sosialisasi dan penguatan komitmen prioritas penyelenggaraan layanan Kesehatan di Kanwil Kumham Tahun 2023.

Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi, Elly Yuzar, dalam membuka acara secara langsung, menyampaikan kajian teknis terkait layanan Kesehatan sesuai dengan Permenkumham Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Kemenkumham Tahun 2022-2024 melalui Keputusan Ditjenpas Nomor PAS-PR.01-10 Tahun 2021.

“Mohon Legalitas ini menjadi perhatian kita bersama, mohon dukungan Kantor Wilayah berkomunikasi dan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi, Dinas Kesehatan Provinsi untuk mendukung, memudahkan, proses pengurusan ijin klinik oleh UPT Pemasyarakatan,” harap Elly.

Lebih lanjut, Elly juga menyampaikan bahwa telah ditetapkannya 40 Rutan, Lapas dan LPKA Percontohan Penyelenggaraan Layanan Kesehatan Pemasyarakatan pada 33 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM melalui SK Dirjenpas Nomor PAS-36.OT.01.03 Tanggal 21 Desember 2021.

“40 UPT ini yang akan menjadi tolak ukur awal penyelenggaraan Layanan Kesehatan Pemasyarakatan sesuai standar. Dengan dukungan penguatan sumber daya manusia penanggung jawab dan pelaksana layanan Kesehatan, pemenuhan kebutuhan sarana prasarana Kesehatan, satu unit Laptop, materi informasi COVID-19, dan pemenuhan kebutuhan mobil, Ambulance,” tegas Elly.

Ia juga mengingatkan kembali pesan Bapak Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk terus menjalankan 3+1 yaitu 3 kunci Pemasyarakatan Maju dan penerapan Back to Basics.

“Laksanakanlah deteksi dini disegala lini termasuk dalam penanggulangan bencana alam dan non-alam, siapkan rencana kontijensinya, dan Kepala UPT Pemasyarakatan lakukanlah simulasi dalam penanganannya, sehingga kita dapat mereduksi dampak negatif terjadinya potensi gangguan keamanan tersebut,” tutup Elly.

Sementara itu, Coodinator DDR Programme and HIV from UNODC, Ade Aulia, memastikan pihaknya memberi dukungan penuh terhadap pelayanan kesehatan di seluruh Kanwil Kumham Indonesia khususnya terhadap 40 UPT Pemasyarakatan Percontohan layanan Kesehatan di Indonesia.

“Kami upayakan bahwa dalam kegiatan sosialisasi dan penguatan layanan Kesehatan ini, kami terus memberikan dukungan terhadap pembinaan, pengawasan dan kerjasama sehingga diharapkan hal ini, dapat memastikan layanan Kesehatan di UPT Pas sesuai dengan standar Kesehatan,” ucap Aulia.

Selain itu menurutnya, petugas layanan kesehatan juga memiliki peran yang sangat strategis bagi penyelenggaran kesehatan yang sesuai standar 

“Bagaimana hal tersebut dapat diperjuangkan dan memastikan pemenuhan hak bagi warga binaan di UPT Pas,” harapnya. 

Sejalan dengan hal tersebut, Koordinator Perawatan Kesehatan Khusus dan Rehabilitasi, Dr. Hetty Widyastuti, juga memastikan bahwa pemenuhan sarana dan prasarana, penguatan kapasitas sumber daya manusia serta pendampingan teknis dalam penyelenggaraan layanan Kesehatan kepada warga binaan terus dilaksanakan demi penyelenggaraan layanan kesehatan di seluruh UPT Pemasyarakatan.

“Di tahun 2023 juga, Ditjenpas sedang mengupayakan untuk membuat standar layanan HIV AIDS dan TBC di UPT Pemasyarakatan. Hal ini menjadi sebuah acuan demi tindak lanjut penyelenggaraan layanan Kesehatan kedepannya,” ucap Hetty.

Turut hadir, Kepala Kanwil Kemenkumham Bali, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kumham seluruh Indonesia, Kepala UPT Pemasyarakatan Percontohan Layanan Kesehatan secara virtual, Perwakilan UNODC, Para Koordinator, Kepala Bagian, Sub Koordinator, dan Pelaksana pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (Rel/Nov)

Sekretaris Dewan (Sekwan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) Raflis menerima kunjungan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Jambi di ruangan khusus I DPRD Sumbar.Rabu (22/2/2023).

“Kita siap memfasilitasi badan anggaran DPRD Provinsi Jambi beserta rombongan, karena sebagai unsur penyelenggara pemerintah kita harus saling melengkapi,” kata  Raflis

Menurut Raflis, pihaknya mendorong Sistem administrasi harus berjalan baik dan terlibat didalamnya harus melaksanakan secara profesional, dengan mengacu pada etika.

“Semoga penjelasan diberikan dapat bermanfaat bagi badan anggaran DPRD Provinsi Jambi sehingga diterapkan di daerahnya, sekaligus kita berikan semua berkas dibutuhkan, agar dibawa ke daerah masing-masing, sesuai dengan apa diharapkan,” ujar Raflis sembari mengucapkan doa, agar anggota yang maju di DPR RI dapat terpilih.

Sementara,anggota badan anggaran DPRD Provinsi Jambi Wartono Triyan Kusumo mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi Sekretaris DPRD  Sumbar Raflis, karena telah memfasilitasi dan sharing informasi bermanfaat.

“Kita bertujuan meningkatan kapasitas building, kenapa kita pilih provinsi Sumatera Barat, karena memang SDM luar biasa ada disini,” ujar Wartono Triyan Kusomo .

Dari anggota banggar DPRD Jambi hadir Wartono Triyan Kusomo, Harmain, Bustami Yahya, Hakiman, Juwinda, Rusli Kamal Siregar, Ahmad Fauzi, Samsul Riduan, Fadli Sudria, tenaga ahli, Sekretariat DPRD Jambi dan staf Sekretariat DPRD Sumbar. (St)

Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani mengunjungi Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Danlantamal) II Laksamana Pertama TNI Benny Febri, MM., MTr Opsla, Selasa, 21 Februari 2023.

Pada kesempatan itu, Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani didampingi Kasubag Humas Sekretariat DPRD Kota Padang Suzi Helda.

Sementara itu, Danlantamal didampingi Asrena Kolonel Laut (P) Winardi. S.H dan Kadiskum Letkol Laut (H) Asril. S.H.

"Kami siap untuk bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk kemajuan kota Padang dan Lantamal II," ungkap Danlantamal II Laksamana Pertama TNI Benny Febri.

Kerjasama itu, katanya lagi, terutama dalam pemanfaatan lahan tanah untuk perkembangan organisasi TNI AL di Kota Padang.

"Baik dalam berbagai hal juga dalam bidang pariwisata," tukuknya.

Dengan adanya kerjasama ini, jelas dia, diharapkan Lantamal II berobah gred ke bintang II Kodamar III Imam Bonjol.

"Disini dari DPRD pasti ikut serta dalam perencanaan Lantamal ke depannya," cakapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani menyambut baik rencana tersebut.

Ia mengatakan, kunjungan silahturahmi tersebut untuk meningkatkan kerjasama yang solid dan lancar demi kemajuan perairan, pariwisata dan pengamanan di laut dapat tercapai. (*)