Peristiwa memalukan kembali terjadi, merobek ranah Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK), yaitu ayah perkosa anak kandung dan anak tiri. Memiris lagi, satu tempat persitiwanya di toilet sebuah masjid. 

Kasus bapak bejat itu, kini sudah ditangani pihak berwajib, selain heboh dan viral atas kelakuan bapak rutiang itu, banyak pihak menyayangkan diumbarnya foto anak korban kekerasan seksual oleh sang ayah ke media sosial 

Ketua Jaringan Pemred Sumbar (JPS), Adrian Tuswandi mendesak pihak yang menyebar dan menshare foto si anak untuk menghentikan dan segera menghapus dari laman media sosial mereka. 

"Tolong dihapus segera, ini pertimbangan masa depan si anak tersebut, juga tidak hanya foto, inisial atau nama lengkap plus alamat si korban juga tidak boleh diumbar ke mana pun, mohon ya netizen negeri," ujar Toaik biasa Adrian Tuswandi disapa banyak kalangan di Sumbar,Selasa 14/2-2023.

Bahkan Adrian menegaskan mengumbar foto anak korban kekerasan seksual juga melanggar kode etik jurnalis. 

"Bagi kawan pers yang mengumbar dalam pemberitaannya foto anak korban perkosaan, mohon juga distop, karena bertentangan dengan kode etik jurnalistik," ujar Toaik. 

Anggota DPRD Sumbar HM Nurnas berharap peristiwa memalukan di bumi ABS SBK ini, publik harus pro kepada korbannya. 

"Iko malu nagari nan indak bisa disuraakan lai (malu nan tidak bisa dosembunyikan lagi do negeri ini), saya berharap ada gerakan untuk membantu anak korban perkosaan untuk kuat dan tegar melangkah ke masa depannya, bantu si anak mengikis trauma yang dia alami," ujar politisi senior Partai Demokrat Sumbar tersebut. 

Selain itu atas kejadian berulang kali di ranah minang tentang kekerasan seksual kepada anak, pihak pro perlindungan anak seperti tokoh pers Sunbar Novrianto mendesak Pemprov Sumbar untuk segera melahirkan lembaga Komisi Perlindungan Anak Indonesia Provinsi Sumatera Barat. 

"Jangan biarkan kejadian mencoreng negeri ini dan melumpuhkan masa depan anak korban perkosaan menjadi hal biasa di tanah ABS-SBK ini, saatnya Pemprov dan DPRD membentuk KPAI Sumbar, ini juga sudah perintah  UU  Perlindungan Anak," ujar Novrianto. (rls-jps)

Bupati Kepulauan Meranti H. Muhammad Adil, SH, MM bersilaturahmi dengan jajaran civitas akademika Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Aula Rektorat IPDN, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Jumat (10/2/2023).

Rombongan bupati disambut langsung Wakil Rektor Bidang Kerja Sama Dr. Deti Mulyati, SH, MH, CN beserta jajaran.

Ada beberapa hal yang disampaikan dalam diskusi santai tersebut. Diantaranya, permintaan kuota bagi anak-anak Kepulauan Meranti agar bisa masuk perguruan tinggi di bawah Kementerian Dalam Negeri itu.

Menurutnya, sejauh ini kuota yang dibagi untuk provinsi cukup berat bisa direbut oleh anak-anak daerah. Biasanya akan kalah seleksi dengan calon praja dari ibukota seperti Pekanbaru untuk Provinsi Riau.

"Kami minta kabupaten juga dikasi kuota. Jadi anak daerah akan bersaing dalam seleksi sesama anak daerah," ujarnya.

Hal itu juga, kata Bupati, akan berpengaruh pada tingkat kesiapan praja IPDN dalam bertugas di Kepulauan Meranti. Dia mencontohkan, jika ada lulusan IPDN yang berasal dari luar daerah maka biasanya tidak bertahan lama dan akan mengurus pindah tugas ke kota asal.

"Tapi beda cerita kalau asli anak daerah. Biasanya akan bertahan dan memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap kemajuan daerahnya," ungkap Bupati Adil.

Lebih jauh dikatakannya, dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia para aparatur sipil negara di jajarannya, dia menginginkan IPDN ikut membantu mendidik khususnya nilai kepamongprajaan. Nantinya mulai dari camat hingga kepala desa, tambahnya, harus mengikuti diklat tersebut.

"Setelah ini saya minta BPSDM Meranti tindaklanjuti untuk dijadikan MoU. Termasuk nantinya kerja sama penelitian dan pengembangan pemerintahan," sebutnya.

Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Kerja Sama IPDN Dr. Deti Mulyati, SH, MH, CN menyambut baik upaya Pemkab Meranti yang dinakhodai Bupati H. M Adil itu. Dia menjelaskan terkait kuota bagi kabupaten, wewenangnya berada di Kemendagri, Kemenpan dan BKN.

"Kita sedang menuju ke sana, Permendagri-nya sedang digodok. Kami mohon dukungan juga dari kepala daerah," ungkapnya.

Jika usulan itu disetujui, tambah Dr. Deti, maka masing-masing kabupaten akan turut mendapatkan kuota sehingga proses seleksi dengan mekanisme sesama anak di kabupaten tersebut. Adapun pengangkatannya sebagai ASN akan disesuaikan dengan tingkat seleksinya, kabupaten oleh bupati, provinsi oleh gubernur dan nasional oleh menteri.

"Nanti pendidikannya tetap akan disatukan semuanya di Jatinangor. Jadi  setelah lulus akan kembali ke daerah masing-masing sesuai kuota penerimaannya," jelas Dr. Deti.

Terkait usulan pelatihan kepamongprajaan dan penelitian pengembangan pemerintahan, Wakil Rektor IPDN itu menyambut baik dan siap membantu. "Kita memang ada program itu. Nantinya bisa bersurat untuk menindaklanjutinya," sebut Deti.

Ikut mendampingi Bupati, Asisten I, sejumlah Kepala OPD dan Kepala Bagian di lingkungan Pemkab Meranti.

Sedangkan dari IPDN, turut hadir 

Kepala Biro, Kepala Bagian dan Wakil Dekan serta jajaran civitas akademika. (Nina/rls).

Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Andi Yul LTG SH SIK MH mengajak semua pihak terkait untuk bersama-sama bersinergi menyukseskan penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) serentak pada tahun 2024 mendatang.

Ajakan itu disampaikan Kapolres saat menghadiri sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif serta kesiapsiagaan pengawasan pemilu menyongsong satu tahun penyelenggaraan pemilu tahun 2024 sekaligus deklarasi damai pemilu tahun 2024 di Ballroom Hotel Grand Meranti, Selasa (14/2/2023).

Dikatakan Andi Yul, dalam hal Pemilu serentak tugas yang diemban Polri cukup berat. Selain Harkamtibmas, sesuai UU No. 2 Tahun 2002 tentang tugas pokok kepolisian juga melakukan pengamanan setiap tahapan pemilu dengan dibentuknya Gakkumdu untuk melakukan penyidikan yang dilaporkan kepada Polri melalui Bawaslu, Panwascam, dan PKD sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Juga memberikan pelayanan, penerimaan, pemberitahuan kegiatan kampanye, dan atau pemberian izin kepada peserta Pemilu. 

"Untuk itu, kami mengharapkan kerjasama dan sinegritas di setiap elemen, baik perangkat penyelenggara dan pengawas agar menjaga sikap netral serta kami dari pihak Kepolisian akan tetap menjaga komitmen netralitas sebagai aparat pengaman guna menyukseskan Pemilu 2024 yang kondusif," kata Andi Yul. 

Kapolres juga menegaskan kepada peserta pemilu agar menjaga harmonisasi walaupun beda pandangan partai dan pilihan, sehingga tidak terjadinya perpecahan maupun permusuhan agar terciptanya Pemilu sukses aman dan damai.

"Polres Kepulauan Meranti siap mengamankan jalannya Pemilu serentak tahun 2024 akan datang," ungkapnya. 

Sementara Ketua Bawaslu Kepulauan Meranti, Syamsurizal juga mengharapkan peserta pemilu termasuk seluruh komponen di masyarakat agar bersama-sama mengawasi pelaksanaan pemilu tahun 2024. 

"Kami dari Bawaslu mengharapkan agar bisa dapat memberikan masukan terhadap tugas Bawaslu kedepannya sehingga pelaksanaan pengawasan pemilu dapat berjalan dengan baik dan dapat sukses," kata Syamsurizal. 

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Provinsi Riau, Amiruddin Sijaya menjelaskan, pengawasan Pemilu partisipatif bertujuan agar masyarakat dapat melakukan pengawasan selama tahapan Pemilu ke depan.

"Hal ini karena setiap masyarakat hanya memiliki satu hak pilih dan bebas untuk memilih pemimpin yang diinginkan. Bawaslu bertugas sebagai pengawas dan mewujudkan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil," jelas Amiruddin. 

Bupati Kepulauan Meranti yang diwakili oleh Asisten III, Sudandri menyampaikan, pelaksanaan sosialisasi pengawasan pemilu parsitipatif serta kesiapsiagaan pengawasan pemilu menyongsong satu tahun penyelanggaraan pemilu tahun 2024 sekaligus deklarasi damai pemilu tahun 2024 ini menjadi titik awai untuk diiaksanakannyatahapan demi tahapan dalam Pemilu 2024.

"Maka saya minta kepada saudara-saudari semua untuk menyiapkan kesehatan fisik maupun mental, mengingat pelaksanaan tahapan demi tahapan akan sangat menguras tenaga, baik fisik maupun mental," ujarnya. 

Kegiatan juga diisi dengan pembacaan deklarasi Pemilu damai dan berintegritas tahun 2024, dilanjutkan dengan penandatanganan deklarasi bersama pada papan deklarasi. 

Tampak hadir, Ketua KPUD Meranti Abu Hamid, Kajari Meranti diwakili oleh Kasi Pidum Okky Fathoni, Danramil Tebingtinggi yang diwakili oleh Lettu (Inf) Ucok, Ketua PCNU Meranti Ramlan Abdullah, Ketua GP Ansor Meranti Shodiq, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat serta Pimpinan Partai Politik. (Nina/rls ).

Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat H. Mockhlasin, S.Si didampingi Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Ismelda Jenreini, S.STP, M.M, menerima kunjungan tamu Badan Anggaran DPRD Kabupaten Limapuluh Kota yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Syamsul Mikar dan Sekretaris DPRD Drs. Dedy Permana, M.M.

Adapun tujuan rombongan DPRD Lima Puluh Kota berkunjung ke DPRD Sumbar dalam rangka Konsultasi Mekanisme Pergeseran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), diruang pertemuan lembaga tersebut, Senin (13/2/2023).

Pada kesempatan tersebut Mochlasin menerangkan semua mekanisme yang dilalui, sesuai dengan aturan berlaku, baik undang-undang maupun peraturan pemerintah, sehingga tidak bermasalah dikemudian hari.

Mochklasin juga mengatakan, mekanisme penggusuran APBD, harus mengacu pada aturan terbaru, dengan demikian aturan lama tidak lagi menjadi acuan, karena sudah ada aturan pengganti.

“Semua penyusunan anggaran tetap pada azas yang terbaru, baik undang-undang maupun peraturan pemerintahnya, sehingga tidak akan terjadi pelanggaran dan kendala dikemudian hari,” terang Mochklasin.

Ditambahkannya, semua aturan wajib dilaksanakan, karena acuan dalam penggeseran anggaran, agar semua tepat sasaran, sesuai kebutuhan daerah.

Keterangan Mochklasin dipertegas Ismelda, dimana dalam menyusun penganggaran, DPRD Sumbar juga melakukan berbagai kordinasi pada kementrian, baik secara langsung maupun melalui telepon, sehingga semua tidak melenceng.

“Kita dalam penyusunan anggaran atas saran pimpinan agar terus melakukan kordinasi, baik di internal maupun pada lembaga lainnya yang berkompeten, sehingga tidak terjadi kesalahan yang akan menyebabkan terjadinya pelanggaran,” tutur Ismelda.

Menyikapi layanan dan penerimaan DPRD Sumbar terhadap DPRD Lima Puluh Kota, wakil ketua Syamsul Mikar mengatakan, amat senang dengan pelayanan optimal, serta bisa mendapatkan penjelasan, sesuai maksud kunjungan.

‘Kami merasa senang diterima dan dilayani dengan baik, dan mendapatkan semua keterangan yang kita butuhkan,” terang Syamsul Mikar.

Pernyataan Syamsul Mikar diperjelas sekwan DPRD Lima Puluh Kota Dedy Permana, dimana pelayanan dan respon DPRD Sumbar sangat menyenangkan, bahkan dari awal sampai meninggalkan lokasi mendapat perhatian baik.

“Ini sangat luar biasa, dari awal sampai pulang, kami mendapatkan pelayanan terbaik, dan bisa membawa bahan yang kami butuhkan dalam penyusunan penganggaran,” terang Dedy.

Pertemuan berlangsung harmonis, meskipun serius tetap diselingi dengan candaan, sehingga waktu berlalu tanpa terasa.(St)

Selasa, 14 Februari 2023 tepat setahun jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU)  meluncurkan aksi Kirab Pemilu 2024 melalui  7 titik di Indonesia yakni Aceh, Batam , Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, NTT, Maluku. dan Papua.

Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat  Yanuk Sri Mulyani mengajak  stake holder dan media bersama  menyaksikan live streaming Kirab Pemilu 2024 melalui chanel youtube resmi KPU RI di Hotel Pangeran Beach, Padang. 

Dalam sambutannya sesaat sebelum dimulai acara puncak Kirab, Yanuk mengucapkan terima kasih dan apresiasi nya atas dukungan dan support semua pihak untuk mensukseskan pemilu 2024. 

" Kirab Pemilu Tahun 2024 akan  dimulai hari ini tepat setahun jelang perhelatan akbar Pemilu (14/2/23) dan berakhir bulan November 2023. Adapun tujuan Kirab ini adalah untuk  mengingatkan hari penting pemilu serta sosialiasi ke masyarakat baik terkait dengan peserta pemilu yakni partai pemilu maupun segala sesuatu yang terkait dengan pemilu agar partisipasi masyarakat meningkat di pesta demokrasi kita nanti. " Jelas Yanuk.

Menurut Yanuk meski Sumbar tidak  menjadi titik kirab namun daerah kita juga tetap melaksanakan kirab juga dibeberapa daerah di Sumatera Barat yang nantinya bagi peserta pemilu membawa bendera masing masing partai politiknya,  hingga masyarakat bisa mengenal secara jelas partai politik apa saja yg ikut pemilu nanti.

Peluncuran Kirab Pemilu 2024 di setiap titik  menampilkan seni budaya lokal, sambutan ketua KPU serta deklarasi “Pemilu Sebagai Sarana Integrasi Bangsa.".

Rangkaian dimulai dengan  pelepasan tim kirab yang mengawal 18 bendera partai politik peserta Pemilu 2024 secara bersamaan di tujuh titik oleh anggota KPU menuju titik estafet berikutnya. (rel)

Solok. Lintasmedianews.com-Askor Bidang Administrasi Umum (Asisten III) Editiawarman terima Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang diserahkan oleh Disdukcapil dan DPMPTSP Naker yang bertempat di Ruang Kerja Asisten III, Selasa (14/02/2023).

Sebelumnya telah dilaksanakan penilaian pada tanggal 22 Agustus melalui Zoom Meeting bersama dengan pihak Kementerian PanRB pada dua Dinas yakni Disdukcapil dan DPMPTSP Naker.

Pada saat itu telah dilakukan penilaian di beberapa aspek kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik , Konsultasi dan Pengaduan, serta dari segi Inovasi. Pada penilaian itu telah di dapatkan nilai 3,83 (B) untuk DPMPTSP Naker dengan predikat Baik dan nilai 4,41 (A-) untuk Disdukcapil dengan predikat Sangat Baik, hal ini merupakan suatu peningkatan pada kedua Dinas tersebut yang pada tahun sebelumnya mendapatkan nilai 3,42 (B-) untuk DPMPTSP Naker dan 3,96 (B) untuk Disdukcapil.

Hasil ini sesuai dengan capaian target yang sudah ditetapkan sebelumnya dalam hal peningkatan pelayanan Publik di Kabupaten Solok sehingga memberikan dampak positif bagi Masyarakat. (karta)

Solok.Lintasmedianews.com.-Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Medison, S.Sos, M.Si membuka secara resmi kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Solok tentang Siaga Pengawasan “Satu Tahun Menuju Pemilu 2024″ yang dilaksanakan di D’Relazion Cafe Lukah Pandan Kota Solok, Selasa (14 /2/ 2023).

Acara tersebut diikuti oleh unsur dari Kodim 0309 Solok, Kejari Solok, Polres Solok Kota, Polres Solok Arosuka, Pengadilan Negeri Koto baru Kabupaten Solok, Pengadilan Negeri Kota Solok, Dinas Kominfo Kabupaten Solok, Kesbangpol Kabupaten Solok, KPU Kabupaten Solok, Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok, Ketua Forum Wali Nagari Kabupaten Solok, Kementerian Agama Kabupaten Solok, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Cabang Wilayah III dan Ketua PWI Kabupaten Solok.

Dalam sambutannya, Medison, S.Sos, M.Si menyatakan,” bahwa sesuai dengan tema kegiatan dimana menjelang satu tahun kegiatan Pemilu tahun 2024 Bawaslu semakin mematangkan langkah-langkah dalam mengoptimalkan Pengawasan Pemilu dari berbagai Aspek.

Untuk aspek Pengawasan, pengalaman sudah membuktikan bahwa Pemilu yang lalu di Kabupaten Solok ada 2 (dua) sanksi yang kita terima terhadap ASN,”ucapnya.

Pertama pada Tahap kampanye Awal dan yang Kedua pada Tahap Kampanye sedang berlangsung, informasi itu berasal dari laporan yang kita terima dari Bawaslu yang kemudian kita proses sesuai dengan Peraturan PerUndang-undangan yang berlaku, yakni berupa Peringatan Tertulis dan Hukuman Disiplin. Terhadap hal demikian Pemkab Solok siap bekerja sama dengan Bawaslu untuk bagaimana menciptakan suasana yang kondusif, menjaga Netralitas dan Integritas, sehingga pengalaman yang kurang baik dimasa lalu tidak akan terulang lagi.

Kegiatan yang dilaksanakan hari ini selain dalam bentuk Sosialisasi kita juga melakukan Edukasi kepada seluruh elemen dan Stakeholder yang ada, kemudian secara bersama-sama juga melakukan Edukasi dilingkungan masing-masing sehingga didapatkan hasil yang lebih baik dan optimal, kegiatan itu lebih baik dilakukan dari pada kegiatan yang bersifat Tindakan.

Diakhir sambutannya, Medison menghimbau kepada seluruh Stakeholder dan elemen untuk mari kita secara bersama-sama memberikan Dukungan kepada Bawaslu dalam pelaksanaan tugasnya, sehingga Pemilu nanti dapat berjalan dengan Aman dan Lancar sesuai dengan Tahapan-tahapan yang sudah ditetapkan dan menghasilkan Pemilu yang Berkualitas.

Acara dilanjutkan dengan Penandatangan Ikrar bersama Deklarasi Kampanye Damai menyongsong Pemilu Tahun 2024.(Karta)

Padang,Lintas Media News

Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menyatakan siap menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Wartawan Nasional Porwanas 2025. Selain rekomendasi Gubernur, pernyataan siap menjamu atlet PWI se Indonesia, juga diiringi oleh rekomendasi Ketua DPRD Propinsi setempat. Keinginan Sumbar juga dibarengi tiga daerah lainnya yakni, Kota Solo, Aceh serta Kalimantan Timur, malah Kota Solo memvonis siap menjadi tuan rumah tahun 2024 mendatang.

Usulan yang mencuat dalam  Rakernas Seksi Wartawan Olahraga (Siwo) PWI (7-9/2/2023) di Hotel Santika Kota Medan, akan diputuskan dalam Rakernaslub tahun ini juga. “Keputusan calon tuan rumah atau tuan rumah Porwanas, akan diputuskan pada Rakernaslub tahun ini juga, waktu dan tempat pelaksanaan Rakernaslub, akan ditentukan dari empat calon yang menyatakan siap menjadi tuan rumah Porwanas,” kata Ketua Siwo Pusat AA Gungde Ariwangsa. 

Saat Rakernas, AA Gungde Ariwangsa dalam arahannya menyebutkan bahwa calon tuan rumah Porwanas harus mengajukan surat permohonan dari PWI daerah masing-masing ditandatangani Ketua PWI dan Ketua SIWO, diajukan ke PWI Pusat serta SIWO Pusat. Selain itu ada uang jaminan atau pendaftaran minimal Rp 10 juta sebagai kesiapan menjadi tuan rumah, serta melampirkan surat rekomendasi dukungan dari Gubernur dan DPRD setempat.

Setelah seluruh dokumen yang menjadi persyaratan lengkap, akan dilanjutkan dengan peninjauan dari tim, yaitu SIWO Pusat serta  mengundang SIWO se-Indonessia. Tujuannya adalah terang Ariwangsa, agar pelaksanaan Porwanas betul betul disiapkan dengan matang. " Semuanya harus transparan dan untuk Porwanas ke depan akan digelar dalam tiga tahun sekali,” tegasnya.

Sementara itu Ketua SIWO PWI Sumbar, Syaiful Husein bersama Sekretaris Andri Besaman, didampingi Ketua PWI Dr. Ir. H. Basril Basyar, menyatakan siap menjamu kontingen PWI se Indonesia untuk berlaga di Padang. Apalagi dukungan itu juga mengalir dari berbagai daerah  " Kita siap melayani kawan kawan dari seluruh Indonesia untuk berkompetisi di Sumbar dan rendang siap menanti untuk santapan, " ujar Basril Basyar,(rel)

 Sebagaimana Juknis Musrenbang, anggota DPRD menjadi peserta musrenbang di kecamatan. Saat ini  hadir 3 anggota DPRD Tanah Datar untuk menunjukan tanggung jawab sebagai anggota DPRD. Kami dari DPRD terus berpihak dan melayani masyarakat.”

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Tanah Datar H. Anton Yondra, SE., MM pada kegiatan Musrenbang Kecamatan Sungayang, Senin 13 Februari 2023.

Anton juga mengatakan “Selain Pokok Pikiran DPRD dan Kebijakan Pemda, hasil Musrenbang ini juga menjadi Sumber RKPD Kabupaten Tanah Datar. Kita berharap biaya pileg dan pilpres 2024 tidak dibebankan di APBD, agar hasil Musrenbang ini dapat terlaksanakan dengan baik.”

“Kami juga menyampaikan penghargaan kepada Pemkab Tanah Datar atas kinerja pengelolaan keuangan, sehingga PAD Tanah Datar masuk 2 besar di Sumatera Barat sesudah Kota Padang dan merupakan PAD terbesar untuk kategori Kabupaten. Mari kita dukung Pemda Tanah Datar agar progul dan pembangunan di Tanah Datar dapat sukses terlaksana.”

Sebelumnya Camat Sungayang, Narti S.STP menyampaikan ekspos dan rencana pembangunan di kecamatan Sungayang.

” Ada empat usulan kecamatan Sungayang pada tahun 2024 yaitu Pembangunan Peningkatan Fasilitas Kantor Camat Sungayang, Pembangunan Gedung Kantor Balai Penyuluh Pertaniaan, Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua, Pengadaan Jaringan Telekomunikasi Nagari Sungai Patai dan insentif Kader Tim Pendamping.”

“Untuk dana desa mengalami kenaikan dan penurunan di beberapa nagari di Kecamatan sungayang. Dan dana desa hanya bisa digunakan apabila masuk dalam musrenbang nagari.” tutup Camat.

Hadir dalam kegiatan tersebut anggota DPRD Tanah Datar Nurhamdi Zahri dan Azwar Rabain, Anggota DPRD Provinsi Arkadius Dt. Intan Bano, Ketua Tim dari Kabupaten Alfian Jamrah, Forkopimca, Wali Nagari dan Undangan lainnya.. ( YEN )

Jaringan Pemred Sumbar (JPS) sebagai komunitas yang tidak mengintervensi redaksi media, menjalin koordinasi dengan Subdit I  Dirintelkam Polda Sumbar, Senin 13/2-2023 

"JPS dibentuk sebagai ajang sharing antar Pemred dan Owners media baik cetak, elektronik dan online, keberadaannya tidak untuk mengintervensi  dapur redaksi media yang tergabung di JPS," ujar Ketua JPS Adrian Tuswandi. dihadapan jajaran Subdit I Dititlekam Polda Sunbar, di Sekretariat JPS lantai 2 Mabes Online Veteran 50.

Sedangkan penasehat JPS Novrianto menegaskan fungsi media adalah memberitakan, mengungkap peristiwa yang tetap berprinsip keberimbangan, tidak media penebar hoaks maupun fitnah serta mengumbar SARA. 

"JPS selama ini lebih menekankan kepada pemberitaan positif Sumtera Barat, termasuk kerja positif lembaga pemerintahan dan negara di Sumbar," ujar Novrianto. 

Almudazir yang termasuk elite JPS didampingi Pemred seputarsumbar. com Robby Cahyadi, Gusdi Riko (Pemred kliksiar com) dan Mona Sisca (Redepel tribunsumbar.com) mengatakan keberadaan JPS sejak 2019, eksis pada sektor sosial dan ekonomi.

"Bahkan lahirnya JPS tak lepas dari semangat bagaimana pertumbuahan ekonomi Sumbar di atas rara-rata nasional. Selain itu aktif menggelar diskusi 13-an, setiap tanggal 13 di setiap bulanya dengan mengupas tema hits dan viral di Sumbar. maupun nasional. Juga JPS  aktif melakukan Bhakti Untuk Negeri berkolaborasi dan bersinergi dengan banyak stakholder di Sumbar,"ujar Almudazir. 

Jajaran Subdit I Ditintelkam Polda Sumbar melakukan roadshow kordinasi dan menjalin kemitraan dengan berbagai lembaga di Sumbar. 

"JPS kami sebut penting, karena dengan menjalin koordinasi dan bermitra harmonis keinginan kita bersama Sumbar kondusif bisa terujud apaalgi jelang tahun politik 2024," ujar AKP Andri Widyawati,SH. (rls/jps)

 

Lubuklinggau, Lintas Media News - Dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI) PC Lubuklinggau - Musi Rawas Ke-77 Tahun, menggelar kegiatan Donor darah.

Dalam rangkaian Kegiatan HUT PAFI kali ini mengusung tema," Pafi Meningkatkan Pelayanan Dan Peran Tenaga Tekniks Kefarmasian Guna Mendukung Indonesia Sehat 2025," dilaksanakan di Taman Olahraga Silampari (Tos) Kota Lubuklinggau, sekitar Pukul 07.00 WIB, Minggu (12/2/2023)

Ketua Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI) M Iqbal Mayel saat di jumpai meyampaikan, hari ini sengaja kita adakan kegiatan Donor Darah bertepatan dengan hari ulang tahun Persatuan Ahli Farmasi Indonesia Ke- 77 Tahun, adapun pesertanya diikuti oleh tenaga ahli farmasi, anggota pafi, keluarga dan umum. 

M Iqbal Mayel juga mengharapkan, di HUT PAFI Ke-77 Tahun ini bahwa Organisasi propesi bukan untuk propesi saja tapi juga ada impact kepada masyarakat, salah satunya dengan pengabdian kita adakan donor darah. 

Kedepannya kita akan kunjungi panti asuhan yatim piatu yang bersipat bakti sosial juga nantinya, ungkap Iqbal. 

Sementara itu Rizki, salah satu pendonor darah ia sangat semangat mendonorkan darahnya. adanya kegiatan dari PAFI ini, selain bisa mempererat tali persaudaraan juga bisa membantu masyarakat. 

Turut hadir, pengurus dan anggota PAFI Lubuklinggau dan Kab Musi Rawas, pendukung dari Dokter RS Sobirin, serta masyarakat umum.(Hari)

Terbentuknya Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK)  Komisi Daerah (Komda) Provinsi Sumbar masa bakti 2023-2027  menambah  deretan organisasi kemasyarakatan di ranah minang. Sebagai organisasi yang berada di Sumbar, LP-KPK juga telah mengantongi surat terdaftar di Kesbangpol Sumbar Nomor 220/09/kesbaormas-BKPol/2023 tertanggal 6 Februari 2023.

Kepengurusan Komda LP-KPK Sumbar diketuai oleh Ismail Novendra berdasarkan SK Nomor : 03/A2/30123-1/SK/LPKPK/I/2023 tanggal 30 Januari 2023 tentang Pengesahan dan Pengukuhan Struktur Pengurus LP-KPK Sumbar. Sedangkan sekretarisnya dipercayakan kepada Hermansyah.

Kepada media, Ismail yang akrab disapa Raja Tega itu mengungkapkan bahwa dirinya sangat bersyukur sekali karena telah dipercaya menjadi ketua Komda LP-KPK Sumbar. Sebagai ketua, tentu dirinya bersama-sama dengan pengurus lainnya akan menjalankan tupoksi sesuai dengan Visi dan misi LP-KPK.

" Agar visi dan misi LP KPK dapat dilaksanakan tentu perlu kerjasama dan peran serta dari seluruh lapisan masyarakat. Tanpa dukungan dari semua pihak, kami bukanlah siapa-siapa dan tak akan bisa berbuat apa-apa. Kami mengharapkan informasi dari seluruh masyarakat terkait kinerja pemerintah, TNI, Polri  yang menyimpang dari aturan dan peraturan yang ada", ujarnya.

Ditambahkan Ismail, selaku lembaga pengawas kebijakan pemerintah, LP-KPK akan selalu mengawasi setiap kebijakan pemerintah yang tak sesuai dengan aturan dan merugikan rakyat. LP-KPK tidak akan pernah berhenti untuk memantau dan mengawasi kinerja pemerintah terutama berkaitan dengan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Sementara itu, Hermansyah selaku Sekretaris mengungkapkan bahwa LP-KPK Sumbar akan melakukan kejutan-kejutan yang membuat pelaku KKN di Sumbar tidak dapat tidur nyenyak. Bahkan kami juga akan memantau seluruh praktek tambang illegal di Sumbar, ujarnya.

"Kami akan meminta aparat penegak hukum untuk turun kelokasi tambang-tambang illegal yang selama ini meresahkan masyarakat. Tak hanya itu, kami juga akan memantau terkait bahan bakar subsidi jenis solar yang saat ini marak diselundupkan", ungkapnya.

Itwantri selaku Wakil Ketua 2 turut menambahkan bahwa Komda LP-KPK Sumbar akan tampil beda dari yang lain. LP KPK akan membongkar dugaan kongkalingkong dalam pelaksanaan lelang pengadaan barang dan jasa. Baik itu yang menggunakan dana APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten Kota. 

" Kami akan buat kejutan dalam waktu dekat terkait proses lelang di BP2JK Sumbar. Kita akan mulai membongkar dugaan kongkalingkong proses lelang disana. Agar segala sesuatu permainan busuk dapat terkuak", pungkasnya. 

Adapun dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab, Ismail Novendra dibantu oleh beberapa pengurus inti yang meliputi Dewan Eksekutif dan Dewan Penasehat. Mereka adalah Wakil ketua 1 ( Hartomo, ST),

Wakil ketua 2 (Itwantri, ST), 

Sekretaris (Ir.Hermansyah), 

Wakil Sekretaris 1 ( Yolanda, S. Pd),  

Wakil Sekretaris 2 ( Afdalindo, ST),  

Bendahara (Rori Pasla, A.Md).

Dewan Penasehat adalah  

Mayor (Purn) Syamsir Burhan selaku Ketua Penasehat, 

Rosman Muchtar Wakil Ketua, Friencen

Sekretaris Dewan Penasehat dan  

Arman Hadi Serta Mutasri selaku anggota. (Y/H)