Padang, Lintas Media News
Terbentuknya Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK) Komisi Daerah (Komda) Provinsi Sumbar masa bakti 2023-2027 menambah deretan organisasi kemasyarakatan di ranah minang. Sebagai organisasi yang berada di Sumbar, LP-KPK juga telah mengantongi surat terdaftar di Kesbangpol Sumbar Nomor 220/09/kesbaormas-BKPol/2023 tertanggal 6 Februari 2023.
Kepengurusan Komda LP-KPK Sumbar diketuai oleh Ismail Novendra berdasarkan SK Nomor : 03/A2/30123-1/SK/LPKPK/I/2023 tanggal 30 Januari 2023 tentang Pengesahan dan Pengukuhan Struktur Pengurus LP-KPK Sumbar. Sedangkan sekretarisnya dipercayakan kepada Hermansyah.
Kepada media, Ismail yang akrab disapa Raja Tega itu mengungkapkan bahwa dirinya sangat bersyukur sekali karena telah dipercaya menjadi ketua Komda LP-KPK Sumbar. Sebagai ketua, tentu dirinya bersama-sama dengan pengurus lainnya akan menjalankan tupoksi sesuai dengan Visi dan misi LP-KPK.
" Agar visi dan misi LP KPK dapat dilaksanakan tentu perlu kerjasama dan peran serta dari seluruh lapisan masyarakat. Tanpa dukungan dari semua pihak, kami bukanlah siapa-siapa dan tak akan bisa berbuat apa-apa. Kami mengharapkan informasi dari seluruh masyarakat terkait kinerja pemerintah, TNI, Polri yang menyimpang dari aturan dan peraturan yang ada", ujarnya.
Ditambahkan Ismail, selaku lembaga pengawas kebijakan pemerintah, LP-KPK akan selalu mengawasi setiap kebijakan pemerintah yang tak sesuai dengan aturan dan merugikan rakyat. LP-KPK tidak akan pernah berhenti untuk memantau dan mengawasi kinerja pemerintah terutama berkaitan dengan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
Sementara itu, Hermansyah selaku Sekretaris mengungkapkan bahwa LP-KPK Sumbar akan melakukan kejutan-kejutan yang membuat pelaku KKN di Sumbar tidak dapat tidur nyenyak. Bahkan kami juga akan memantau seluruh praktek tambang illegal di Sumbar, ujarnya.
"Kami akan meminta aparat penegak hukum untuk turun kelokasi tambang-tambang illegal yang selama ini meresahkan masyarakat. Tak hanya itu, kami juga akan memantau terkait bahan bakar subsidi jenis solar yang saat ini marak diselundupkan", ungkapnya.
Itwantri selaku Wakil Ketua 2 turut menambahkan bahwa Komda LP-KPK Sumbar akan tampil beda dari yang lain. LP KPK akan membongkar dugaan kongkalingkong dalam pelaksanaan lelang pengadaan barang dan jasa. Baik itu yang menggunakan dana APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten Kota.
" Kami akan buat kejutan dalam waktu dekat terkait proses lelang di BP2JK Sumbar. Kita akan mulai membongkar dugaan kongkalingkong proses lelang disana. Agar segala sesuatu permainan busuk dapat terkuak", pungkasnya.
Adapun dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab, Ismail Novendra dibantu oleh beberapa pengurus inti yang meliputi Dewan Eksekutif dan Dewan Penasehat. Mereka adalah Wakil ketua 1 ( Hartomo, ST),
Wakil ketua 2 (Itwantri, ST),
Sekretaris (Ir.Hermansyah),
Wakil Sekretaris 1 ( Yolanda, S. Pd),
Wakil Sekretaris 2 ( Afdalindo, ST),
Bendahara (Rori Pasla, A.Md).
Dewan Penasehat adalah
Mayor (Purn) Syamsir Burhan selaku Ketua Penasehat,
Rosman Muchtar Wakil Ketua, Friencen
Sekretaris Dewan Penasehat dan
Arman Hadi Serta Mutasri selaku anggota. (Y/H)