Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) Irsyad Safar  mengatakan, seluruh aspek yuridis secara lengkap, telah dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah (ranperda).  Dari aspek yuridis tersebut ranperda  tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dapat dilaksanakan apabila nanti telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (perda).

Hal itu disampaikan Irsyad Safar saat memimpin rapat paripurna penyampaian tanggapan gubernur terkait ranperda pelestarian dan pemajuan kebudayaan daerah.Selasa (7/2/2023) di ruangan rapat utama DPRD Sumbar .

Irsyad menilai,masih banyak kekurang-kekurangan yang perlu disempurnakan bersama-sama antara DPRD dan Pemprov agar ranperda tentang Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah dapat lebih akomodatif dan lebih sempurna. 

"Oleh karena itu, perlu masukan-masukan dari pemprov dan semua pihak yang terkait dengan substansi yang terkandung dalam ranperda tentang pelestarian dan pemajuan kebudayaan daerah ini," ujar Irsyad.

Sementara,Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldi pada kesempatan itu,mendukung penyusunan rancangan peraturan daerah (ranperda) pelestarian dan pemajuan kebudayaan daerah. Namun Audy menyarankan sejumlah perubahan dan penyempurnaannya. 

"Kami mendukung ranperda yang merupakan usul prakarsa DPRD ini. Penyusunannya tentu harus sesuai dengan  kewenangan dan mesru mengakomodir kearifan lokal sesuai aturan perundang-undangan. Namun kami juga menyarankan sejumlah perubahan," ujar Audy.

Dalam tanggapan tersebut, Audy memaparkan beberapa poin penting, salah satunya saran yakni mengubah nama ranperda menjadi 'ranperda pemajuan kebudayaan'.

Selain itu, lanjut Audy,  juga disarankan utuk menghapus  substansi/materi muatan mengenai 'Dewan Kebudayaan Daerah'. Hal ini dikarenakan tidak ada kewenangan dan amanat dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 

Menurut Audy,sistematika ranperda disarankan untuk disempurnakan  menjadi tugas dan wewenang, pokok pikiran kebudayaan daerah, pengembangan, pemanfaatan, peran serta masyarakat, pembinaan, pengawasan dan pelaporan. 

Berkaitan dengan teknis penyusunan dan substansi atau materi muatan Ranperda perlu dilakukan pengkajian secara lebih mendalam sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, UU  Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Tutup Audy.(Sri)

 

Lintasmedia news.com,DHARMASRAYA – Seluruh Kepala OPD di lingkungan Pemkab Dharmasraya dilarang untuk melakukan dinas ke luar daerah. Terkecuali atas izin dari pimpinan. Hal ini terkait karena adanya pemeriksaan interim atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang dilakukan oleh BPK-RI perwakilan Sumatera Barat.

Larangan keluar daerah ini, dinyatakan dengan tegas oleh Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan saat memimpin apel gabungan bulan Februari 2023. Apel gabungan ini dilaksanakan di halaman kantor Bupati Dharmasraya, yang dihadiri oleh seluruh ASN di lingkungan Pemkab Dharmasraya, Selasa, (07/02/23).

Pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tahun anggaran 2022 ini dilaksanakan selama 24 hari kerja. Dimulai dari tanggal 30 Januari sampai 22 Februari 2023 yang akan datang. Dan akan menyerahkan LKPD ke BPK-RI pada tanggal 22 Februari 2023. 

“Saya selaku Bupati Dharmasraya menginstruksikan kepada seluruh OPD, camat dan Pimpilan BLUD se-Kabupaten Dharmasraya agar dapat membantu dengan memberikan data yang dibutuhkan oleh tim pemeriksa. Dan juga memberikan informasi yang akurat agar pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar, serta selalu bersikap kooperatif dan proaktif. Sehingga pemeriksaan ini dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya saya juga menginstruksikan kepada seluruh Kepala OPD untuk tidak keluar daerah, kecuali untuk hal yang sangat mendesak dan harus mendapat izin dari pimpinan,” tegas Bupati lagi.(elda)

Diera tekhnologi sekarang ini banyak hal yang bisa kita akses melalui online, booking tempat, pesan barang dan termasuk memesan nomor antrian untuk berobat dirumah sakit.

Seperti yang dialami oleh Ali Nurdin Rabu ( 8/2/2023 ) mau kontrol ulang di Rumah Sakit Siti Rahmah Padang dan sudah ambil nomor antrian lewat website dan dapat antrian no 2 yang buka jam 9.00 wib pagi, namun sampai jam 10.00 pagi belum juga ada panggilan.

Tak lama setelah datang seseorang perempuan berpakaian rapi dengan stelan perawat menghampiri dan bertanya, apakah bapak berobat ke THT dengan dokter Seres ? Ya buk oh ya pak dokter datangnya jam 10.30 ya pak, jelas perawat ini kepada saya. Jelas Ali.

Hal yang sama juga dialami minggu lalu ketika berobat pertama dan jadwal dokternya jam 9.00 pagi tapi ternyata datangnya juga jam 11.00 siang. Ditengah duduk dibangku antrian depan klinik tempat pemerikasaan dokter THT ini terkadang terpikir begitu malangnya nasib pasien dengan jadwal yang tidak jelas dan tegas ini. Lanjut Ali.

Bukan hanya itu dalam proses pengambilan resep obat di apotiknya antriannya juga cukup lama terlihat panggila  antrian 30 menit/pasien.

Malah petugas diruang apotik itu menyarankan agar obatnya diambil sore jika pasien pagi, dan besok jika pasien berobat sore. Aku Ali

Kita berharap Rumah Sakit Siti Rahmah yang sudah besar dan telah memiliki nama baik ditengah masyarakat ini dapat memberikan kepastian kepada seluruh pasiennya. (ND ).

Lintasmedia news.com,DHARMASRAYA – Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan yang diwakili oleh Sekda Dharmasraya, Adlisman menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Bulanan ke-1 Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian se-Sumatera Barat tahun 2023. Acara ini dilaksanakan di Auditorium Kantor Bupati Dharmasraya, Selasa, (07/02/23).

Acara ini dihadiri oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, Kepala Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian se-Provinsi Sumatera Barat. Kepala OPD dan Kepala Bagian di Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya, Kepala BPJS Kantor Wialayah Sumbar-Riau, Pimpinan Bank Nagari, Camat, dan undangan lainnya. 

Dalam sambutannya Sekda mengatakan bahwa atas nama Pemerintah Daerah mengucapkan selamat datang kepada Bapak-Ibu peserta di Kabupaten Dharmasraya dalam rangka mengikuti kegiatan rapat koordinasi bulanan ke I. 

Saat ini Kabupaten Dharmasraya sedang fokus dalam pembangunan SDM Ketenagakerjaan, guna menghadapi bonus demografi yang puncaknya dipresiksi terjadi pada tahun 2030. Hal ini juga dalam rangka mengantisipasi bertambahnya angka pengangguran terbuka. Karena berdasarkan data BPS Sumatera Barat per akhir tahun 2022 tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Dharmasraya berada di angka 6,23 persen atau naik 1,23 persen dari sebelumnya.

“Kabupaten Dharmasraya memilki proyeksi perluasan kesempatan kerja yang sangat luas. Terutama di sektor pertanian dan perkebunan, sector perbankan dan pembiayaan. Serta sektor UMKM yang juga telah banyak mendukung roda perekonomian Kabupaten Dharmasraya selama beberapa tahun terakhir,” kata Sekda.

Pemkab Dharmasraya juga berkomitmen untuk mendukung penuh program-program bidang ketransmigrasian. Oleh karena itu, Dharmasraya berharap dengan adanya rapat koordinasi ini kedepan dapat membuka khazanah dan wacana kebijakan yang nyata, dan dapat dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Dharmasraya khususnya.

Rapat koordinasi ini merupakan energi positif baru, sehingga kita dapat mewujudkan singkronisasi penyelenggaraan program ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang kolaboratif antara pemerintah Kabupaten atau kota dengan Pemerintah Provinsi.

Sebagai bentuk dukungan terhadap visi Indonesia emas tahun 2045, Kami selalu Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mengajak seluruh pemangku kebijakan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian se-Sumatera Baray untuk memperkuat empat pilar visi Indonesia diantaranya, Pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan dan Pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. 

Pasca pandemi covid-19, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah melakukan berbagai upaya dalam rangka membangun sektor ketenagakerjaan. Diantaranya dengan memberikan pelatihan kerja berbasis kompetensi, mendorong penciptaan wirausaha baru tenaga kerja mandiri (TKM). Dan kegiatan pada karya infrastruktur, naik melalui dukungan dana APBD maupun APBN. 

Sebagai bentuk dukungan terhadap upaya Bapak Presiden Joko Widodo dalam menekan angka stunting hingga 14 persen di tahun 2024. Serta mempersiapkan generasi emas tahun 2025. Maka Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tengah mempercepat upaya penurunan angka stunting, pengentasan kemiskinan ekstrim, penanggulangan inflasi daerah pasca pandemi covid-19. Dan kegiatan kegiatan lain yang erat kaitannya dengan peningkatan ekonomi.

“Kami berharap dengan adanya rapat koordinasi di bidang ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian ini akan membantu memberikan solusi terutama yang berkaitan dengan pembukaan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya. Dan meminimalisir fenomena pemutusan hubungan kerja. Kami juga mengharapkan ada upaya-upaya yang signifikan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja. Baik di daerah, nasional dan bagi pekerja migran Indonesia,” terang Sekda lagi.(elda)

Lintasmedia news com,DHARMASRAYA – Kabar gembira bagi masyarakat Kabupaten Dharmasraya khususnya dan masyarakat yang ada di Provinsi Sumatera Barat umumnya. Karena, dalam waktu dekat Pemerintah Kabupaten Dharmasraya akan menghelat pameran bursa kerja (Job Fair) secara hybrid pertama di Provinsi Sumatera Barat, yang penyelenggaraannya memadukan kegiatan tatap muka dan virtual. 

Kegiatan ini akan diikuti oleh lebih kurang 50 perusahaan di level local, nasional, maupun internasional. Kegiatan ini sesuai dengan kesepakatan bersama dengan pusat pasar kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. 

Kabar gembira ini disampaikan oleh Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan melalui Sekda Dharmasraya, Adlisman saat Rapat Koordinasi (Rakor) Bulanan ke-1 Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian se-Sumatera Barat tahun 2023. Acara ini dilaksanakan di Auditorium Kantor Bupati Dharmasraya, Selasa, (07/02/23).

Kata Sekda, pasar kerja yang semakin dinamis perlu diiringi dengan kesiapan pemerintah daerah melalui kebijakan kebijakan di sektor Ketenagakerjaan. Terutama yang berkaitan dengan link and match ketenagakerjaan, pengembangan talenta muda, perluasan pasar kerja luar negeri dan visi baru hubungan industrial.

“Pemerintah Kabupaten Dharmasraya berkomitmen mempercepat upaya-upaya penyiapan angkatan kerja kompeten, pemenuhan akses informasi pasar kerja bagi seluruh angkatan kerja produktif. Peningkatan layanan pelatihan dan penempatan bagi penyandang disabilitas, penyiapan angkatan kerja ke luar negeri, serta perlindungan tenaga kerja dan pemenuhan jambinan sosial ketenagakerjaan,” kata Sekda lagi.(elda)

Lintasmedia news.com,DHARMASRAYA – Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan yang diwakili oleh Sekda Dharmasraya, Adlisman menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Bulanan ke-1 Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian se-Sumatera Barat tahun 2023. Acara ini dilaksanakan di Auditorium Kantor Bupati Dharmasraya, Selasa, (07/02/23).

Acara ini dihadiri oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, Kepala Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian se-Provinsi Sumatera Barat. Kepala OPD dan Kepala Bagian di Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya, Kepala BPJS Kantor Wialayah Sumbar-Riau, Pimpinan Bank Nagari, Camat, dan undangan lainnya. 

Dalam sambutannya Sekda mengatakan bahwa atas nama Pemerintah Daerah mengucapkan selamat datang kepada Bapak-Ibu peserta di Kabupaten Dharmasraya dalam rangka mengikuti kegiatan rapat koordinasi bulanan ke I. 

Saat ini Kabupaten Dharmasraya sedang fokus dalam pembangunan SDM Ketenagakerjaan, guna menghadapi bonus demografi yang puncaknya dipresiksi terjadi pada tahun 2030. Hal ini juga dalam rangka mengantisipasi bertambahnya angka pengangguran terbuka. Karena berdasarkan data BPS Sumatera Barat per akhir tahun 2022 tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Dharmasraya berada di angka 6,23 persen atau naik 1,23 persen dari sebelumnya.

“Kabupaten Dharmasraya memilki proyeksi perluasan kesempatan kerja yang sangat luas. Terutama di sektor pertanian dan perkebunan, sector perbankan dan pembiayaan. Serta sektor UMKM yang juga telah banyak mendukung roda perekonomian Kabupaten Dharmasraya selama beberapa tahun terakhir,” kata Sekda.

Pemkab Dharmasraya juga berkomitmen untuk mendukung penuh program-program bidang ketransmigrasian. Oleh karena itu, Dharmasraya berharap dengan adanya rapat koordinasi ini kedepan dapat membuka khazanah dan wacana kebijakan yang nyata, dan dapat dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Dharmasraya khususnya.

Rapat koordinasi ini merupakan energi positif baru, sehingga kita dapat mewujudkan singkronisasi penyelenggaraan program ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang kolaboratif antara pemerintah Kabupaten atau kota dengan Pemerintah Provinsi.

Sebagai bentuk dukungan terhadap visi Indonesia emas tahun 2045, Kami selalu Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mengajak seluruh pemangku kebijakan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian se-Sumatera Baray untuk memperkuat empat pilar visi Indonesia diantaranya, Pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan dan Pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. 

Pasca pandemi covid-19, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah melakukan berbagai upaya dalam rangka membangun sektor ketenagakerjaan. Diantaranya dengan memberikan pelatihan kerja berbasis kompetensi, mendorong penciptaan wirausaha baru tenaga kerja mandiri (TKM). Dan kegiatan pada karya infrastruktur, naik melalui dukungan dana APBD maupun APBN. 

Sebagai bentuk dukungan terhadap upaya Bapak Presiden Joko Widodo dalam menekan angka stunting hingga 14 persen di tahun 2024. Serta mempersiapkan generasi emas tahun 2025. Maka Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tengah mempercepat upaya penurunan angka stunting, pengentasan kemiskinan ekstrim, penanggulangan inflasi daerah pasca pandemi covid-19. Dan kegiatan kegiatan lain yang erat kaitannya dengan peningkatan ekonomi.

“Kami berharap dengan adanya rapat koordinasi di bidang ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian ini akan membantu memberikan solusi terutama yang berkaitan dengan pembukaan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya. Dan meminimalisir fenomena pemutusan hubungan kerja. Kami juga mengharapkan ada upaya-upaya yang signifikan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja. Baik di daerah, nasional dan bagi pekerja migran Indonesia,” terang Sekda lagi.(elda)

Lintasmedia news com,DHARMASRAYA – Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan menyerahkan tropi penghargaan kepada para pemenang peserta lomba Pawai dan Karnaval pada rangkaian kegiatan, dalam rangka memeriahkan HUT Kabupaten Dharmasraya ke-19. Penyerahan hadiah ini dilaksanakan usai Apel Gabungan Bulan Februari 2023, Selasa, (07/02/23) di Halaman Kantor Bupati Dharmasraya.

“Semoga dengan mendapatkan juara pada kegiatan ini, kita semua bisa terus semangat dalam melakukan aktivitas dan menjadi lebih baik lagi kedepannya,” kata Bupati.

Kategori kreasi unik tingkat TK dimenangkan juara I, TK Nagari Koto Agung, Juara II TK Kecamatan Sungai Rumbai dan Juara III TK Kecamatan Koto Besar. Tingkat SD, Juara I SD Kecamatan Koto Baru, Juara II SD Kecamatan Koto Salak dan juara III SD 19 Kecamatan Pulau Punjung. Tingkat SMP dan SMA, juara I SMPN 2 Koto Baru, Juara II SMPN 3 Pulau Punjung, Juara III SMA 2 Pulau Punjung, Harapan I, SMA IX Koto, Juara Harapan II SMP IT Albina dan Harapan III SMA I Koto Salak.

Pawai dan karnaval kategori budaya kearifan lokal, untuk tingkat nagari, Juara I Nagari Koto Baru, Juara II Nagari Sungai Langkok, Juara III Nagari IV Koto Pulau Punjung, Harapan I Nagari Sitiung, Harapan II Nagari Muaro Sopan dan Harapan III Nagari Tabiang Tinggi.

Pawai dan Karnaval kategori Minangkabau Kreasi tingkat OPD. Juaea I Dinas Pertanian, Juara II secretariat Daerah, Juara III Dinas Perkimtan, Harapan I Dinas Kominfo, Harapan II Dinas Kumperdag, dan Harapan III Inspektorat. 

Selain itu juga, untuk meningkatkan kreativitas dan semangat peserta pemecahan rekor Muri sajian masakan terbanyak berbahan telor pada tanggal 5 Januari 2023 lalu. Telah diselenggarakan lomba sajian masakan terbaik untuk kategori peserta OPD dan kecamatan, nagari dan sekolah. 

Pemenang tingkat OPD dan kecamatan, Terbaik I Dinas Kesehatan, terbaik 2 Kumperdag, Terbaik 3 Kecamatan Padang Laweh, Harapan I Kecamatan Sungai Rumbai dan Harapan 2 Sekretarian Daerah.

Untuk tingkat Nagari, Terbaik I Nagari Silago, Terbaik 2 Nagari Gunung Medan, Terbaik 3 Nagari Sungai Rumbai, Harapan I Nagari Koto Ranah dan Harapan 2 Nagari Sungai Langkok. 

Tingkat sekolah, Terbaik I SDN 11 Pulau Punjung, Terbaik 2 SMPN 1 Asam Jujuhan, Terbaik 3 SLBN 1 Pulau Punjung, Harapan I SMAN 1 Sitiung, dan Harapan 2 SDN 07 Pulau Punjung. (elda)

Lintasmedia news.com,Sidoarjo - Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya, Pariyanto SH hadir dalam acara resepsi puncak satu abad NU yang dipusatkan di GOR Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (7/3) yang dibuka langsung oleh Presiden RI Joko Widodo.Turut hadir antara lain Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf, Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri hingga Menteri BUMN yang juga sebagai Ketua Panitia Peringatan 1 Abad NU.

Pada kesempatan itu, Pariyanto yang merupakan politisi PDI Perjuangan ini, berbaur dengan jutaan warga nahdiyin dari berbagai daerah di Indonesia. "Ini jadi sejarah bagi NU, jutaan warga dari seluruh pelosok tanah air berkumpul disatu titik untuk memperingati satu abad NU, " ungkap Pariyanto.

Dikatakan, Waketum ADKASI ini, momentum satu abad ini mengambil tema Mendigdayakan Nahdlatul Ulama Menjemput Abad kedua Menuju Kebangkitan Baru. "Saya bersyukur bisa ambil bagian dari sejarah ini, semoga diusianya yang ke-100 tahun, NU sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia dapat terus menyebarkan Syiar Islam dan memberikan banyak manfaat kepada masyarakat,"bebernya.

Pariyanto juga mengatakan satu abad NU bukan sekadar catatan usia organisasi. Lebih dari itu, NU telah berkiprah dalam banyak hal. "Salah satu yang paling bisa kita rasakan sekarang adalah bagaimana NU melestarikan tradisi bangsa yang baik, dan menjaga nilai-nilai kebangsaan kita," ucapnya.

Ditambahkan Pariyanto NU punya andil besar menjaga keutuhan bangsa, selama ini banyak pihak yang bersikeras menggeser Pancasila sebagai ideologi bangsa.

"NU berdiri tegak, menyelami makna Pancasila, dan tetap meyakini betapa ideologi yang digagas pendiri bangsa ini mengakomodir semuanya, dan penghayatan ini tertanam di dalam seluruh organisasi badan otonom NU," jelasnya.

Nilai-nilai kebangsaan ini menurut Pariyanto diinternalisasikan oleh seluruh kader NU, dari atas sampai bawah. Di mana, kata Pariyanto nilai-nilai kebangsaan yang dianut menjadi pedoman Nahdliyyin dan NU berada di garda depan menjaga keutuhan negeri.

"Sebab itulah saya sebut, bahwa satu abad NU bukan sekadar catatan umur organisasi, tapi catatan sejarah, NU berkontribusi besar untuk kesatuan negara kita Indonesia," tandasnya.

Dari pantau dilapangan, Pariyanto kelokasi acara bersama PWNU Provinsi Riau T Rusli Ahmad dan stafsus Wapres, Kyai Arip Marbun.(elda)

Dr Amiruddin SH, MH, Wakil Ketua Bidang Pembelaan Wartawan PWI Sumbar

 Insan Pers berkumpul di Grand Mercure  Hotel Medan, dalam rangka bincang-bincang santai dengan narasumber pakar hukum, Dr. H. Amiruddin, SH, MH, wakil ketua bidang pembelaan wartawan PWI Sumbar.

Sebelum bincang pers itu, dimulai dengan makan malam, dihadiri Ketua Umum PWI Pusat, Atal S Depari, bersama pengurus lainnya, ketua PWI Sumut, Farianda, bersama pengurus, Ketua PWI Sumbar, Basril Basyar bersama pengurus.

Selain Dr Amiruddin, juga ada narasumber lainnya, yakni Dr Amir, pakar hukum dari Sulawesi Selatan.

Menurut Amiruddin, pertemuan insan pers dalam rangka HPN ini untuk saling tukar pikiran, untuk kemajuan insan pers, sehingga tidak ada lagi persoalan yang terjadi di tubuh PWI.

Wartawan senior Harian Singgalang dan pengacara kondang itu juga menjelaskan sedikit persoalan yang terjadi di PWI Sumbar usai konferprov pada pada 23 Juli 2022.

Dalam peraturan dasar dan rumah tangga PWI tidak ada aturan yang dilanggar Basril Basyar disaat maju jadi ketua PWI Sumbar. 

Begitu juga disaat konferprov berlangsung sedikit pun tidak ada protes dari peserta konferprov yang saat itu dihadari Ketua PWI Pusat, Atal S Depari.

Namun, beberapa hari setelah konferprov ada berita-berita miring tentang terpilihnya Basril Basyar sebagai ketua PWI Sumbar, yang dianggap melanggar peraturan, karena berstatus ASN.

Dr. Amir, dari Sulawesi Selatan juga sepakat dengan Amiruddin. Malahan pakar hukum di Sulawesi Selatan ini lebih keras dan menyatakan persoalan PWI Sumbar itu bisa dibawakan ke ranah hukum.

"Laporkan oknum wartawan itu, karena sudah mengacau marwah PWI," ujar Amir. (*)

Kota Solok. Lintasmedianews.com -Wako Solok mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada semua undangan dan peserta Konsultasi Publik RKPD Kota Solok Tahun 2024

 Wali Kota Solok, Zul Elfian Umar membuka kegiatan konsultasi publik Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, Di Akmal Room Bappeda Kota Solok, Senin (6/2/23).

Turut hadir, Asisten III Sekda Kota Solok, Marwis, Staf ahli wako, LKAAM, KAN, Bundo Kanduang, seluruh kepala OPD lingkup Pemerintah Kota Solok, serta undangan lainnya.

Seperti diketahui bersama, Rancangan Awal RKPD dibahas bersama dengan Kepala Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam Forum Konsultasi Publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan. RKPD Kota Solok Tahun 2024 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kota Solok Tahun 2021-2026.

Dalam upaya pencapaian visi pembangunan jangka menengah Kota Solok yaitu "Terwujudnya Kota Solok yang diberkahi, Maju dan Sejahtera melalui Pengembangan Sektor Perdagangan dan Jasa yang Modern", tema RKPD Kota Solok Tahun 2024 ini adalah "Pemantapan Kualitas Pelayanan Dasar, Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Peningkatan Infrastruktur Kota". 

Sejalan dengan sasaran pokok RPJPD dan isu strategis dalam RPJMD, prioritas pembangunan Kota Solok tahun 2024 adalah:

1. Optimalisasi peran dan fungsi rumah ibadah untuk pemberdayaan umat beragama.

2. Optimalisasi revitalisasi dan penataan kawasan pasar.

3. Peningkatan daya saing produk usaha mikro.

4. Pengembangan usaha ekonomi kreatif.

5. Peningkatan pemerataan pendidikan dan pelayanan kesehatan serta pelayanan dasar lainnya.

6. Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan.

7. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan efisiensi kerja birokrasi. 

" Dengan terbatasnya kapasitas keuangan kita, Kami tegaskan kepada Kepala Perangkat Daerah dalam penyusunan program dan kegiatan tahun 2024 agar memperhatikan dan menyelaraskan dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan, sehingga terbangun sinergitas program pembangunan daerah," jelas wako.

Di tengah isu resesi global yang harus diantisipasi, permasalahan pembangunan saat ini juga semakin rumit. Di samping memenuhi kebutuhan pembangunan dari aspirasi lokal di daerah, kita juga dihadapkan dengan prioritas pencapaian SPM, pemenuhan mandatory, peningkatan pendapatan daerah serta efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. 

" Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Kota Solok untuk harus berinovasi dan menyusun skala prioritas dalam upaya meningkatkan kinerja pembangunan di Kota Solok yang kita cintai ini," ujar wako.

Beberapa strategi yang perlu kita cermati dalam rangka mendongkrak pembangunan daerah adalah melalui pengembangan perekonomian daerah, membangun sektor-sektor unggul, serta mengoptimalkan sumber daya lokal. Untuk itu diperlukan pemikiran dan pemahaman yang positif dalam membangun konsep dan strategi pembangunan secara lebih terarah, terpadu, serta bersinergi antar sektor.

Melalui forum konsultasi publik ini dapat

diinventarisir dan dirumuskan permasalahan- permasalahan pembangunan, sekaligus alternatif- alternatif pemecahan masalah berupa program atau kegiatan yang mampu mengoptimalkan pemanfaatan potensi dan menjawab permasalahan mendesak di tahun 2024. 

" Kita harapkan program atau kegiatan tersebut dapat mengurangi kemiskinan, stunting, membuka kesempatan kerja dan meningkatkan perekonomian masyarakat Pembangunan Sumber Daya Manusia juga perl mendapat prioritas dengan tetap mengedepanka pemerataan dan pertumbuhan yang berkualitas dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Solok," jelas wako.

Pemerintah Kota Solok optimis bahwa tahun ini merupakan tahun yang akan memberikan kontribusi positif baik dari segi pembangunan ataupun perekonomian.

Kepada seluruh peserta untuk serius dan fokus selama pelaksanaan forum konsultasi publik ini, agar dapat menghasilkan rumusan RKPD Kota Solok Tahun 2024 yang sesuai dengan harapan. Kontribusi pemikiran semua pihak, kami harapkan guna memperkuat proses perencanaan Kota Solok yang lebih baik, relevan dibutuhkan oleh masyarakat kita. dan Kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah agar memberikan dukungan dengan menaati jadwal yang telah disusun. (Karta)

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, berjanji memperjuangkan nasib para petani, usai menerima keluhan mereka di daerah wisata petik apel di Desa Wisata Tulungrejo, Batu, Jawa Timur, Senin (6/2).

“Permasalahan yang dihadapi seperti jatuhnya harga apel, serta langka dan mahalnya pupuk untuk menunjang produktivitas pertanian apel, harus kita perjuangkan. Jangan sampai petani kita rugi, karena harga jual yang rendah,” tegas AHY di depan para petani.

AHY menemui mereka setelah melewati jalanan yang terjal, dengan mengemudikan sendiri kendaraan jip kecil menuju perkebunan apel milik warga setempat.

“Belum lagi jika bicara bagaimana masyarakat di desa ini harus terus berdaya, kemudian juga memperjelas status tanahnya. Apalagi di sini ada Pura Luhur Giri Arjuna, yang juga menjadi destinasi spiritual serta ibadah umat Hindu,” imbuh penggemar jelajah alam Indonesia ini.

“Pura ini juga menjadi ciri khas desa ini. Mudah-mudahan dengan penguatan, termasuk infrastruktur yang diperbaiki, juga diberikan dukungan yang relevan untuk memajukan pariwisata, semoga masyarakat desa ini menjadi semakin sejahtera. Itulah harapan dan yang akan kami perjuangkan, insya Allah,” lanjutnya.

Sebelumnya, Kepala Desa Tulungrejo Suliono menyampaikan aspirasi para petani apel. 

“Para petani mengeluhkan jatuhnya harga apel yang jatuh, harga pupuk yang mahal karena subsidinya hilang ditambah dengan kelangkaan pupuk itu sendiri, dan status tanah para petani yang sampai saat ini belum jelas,” kata Suliono.

Suliono membandingkan, pada masa pemerintahan Presiden SBY, petani tidak pernah kesulitan mendapatkan pupuk dan juga menikmati subsidi pupuk, sehingga bisa sejahtera.

Pada saat ini, para petani sudah mengirimkan surat mohon perhatian pemerintah, tapi sampai saat ini belum ada respon.

AHY dan rombongan juga meninjau perkebunan apel seluas 300 hektar tersebut dan  memetik apel. Ini merupakan perkebunan apel terluas di Asia Tenggara. 

Desa Tulungrejo ini juga menjadi perlintasan jalur favorit pendakian ke Gunung Arjuno, karena pemandangannya yang indah, dan banyak tempat bersejarah. Namun, tidak adanya pos registrasi menyulitkan para calon pendaki.

AHY juga membeli dan mencicipi produk-produk olahan UMKM dari warga setempat, seperti susu, es krim, hingga jajanan makanan ringan siomay. 

“Tadi saya minum susu rasa strawberry, es krim rasa vanila, dan sekarang saya mau coba siomay beserta tahu, telur puyuh, dan kol. Enak betul,” puji AHY sambil tersenyum.

AHY menemui para petani didampingi oleh Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya, Bendum Renville Antonio, dan Wasekjen Agust Jovan Latuconsina. Sedangkan saat dialog dan diskusi dengan puluhan petani apel, hadir juga Pemangku Pura Giri Arjuna Basuki. (rel)

Lintasmedia news.com,DHARMASRAYA – Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan sampaikan sejumlah amanat penting di hadapan peserta apel gabungan, di halaman kantor bupati setempat, Pulau Punjung, Selasa, (07/02/23).

Bupati mengungkapkan, pada hari Rabu, 1 Februari lalu, dirinya menerima penghargaan dari Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat di Padang. Penghargaan ini diberikan kepada Pemkab Dharmasraya atas prestasi kepatuhan terhadap standar pelayanan public 2022 dengan nilai 88,67. 

Nilai ini berada di zona hijau atau opini kualitas tinggi. Nilai yang diperoleh Kabupaten Dharmasraya ini  merupakan kedua tertinggi di Provinsi Sumatera Barat, untuk kategori kabupaten setelah Kabupaten Solok yang berhasil mengumpulkan nilai 88,73 tipis diatas Dharmasraya. Oleh sebab itu, selaku pimpinan daerah, Sutan Riska memberikan penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada OPD terkait yang telah berhasil mendapatkan nilai yang baik. Setelah dilakukan penilaian oleh Ombudsman RI pada tahun 2022 yang lalu. 

“Penghargaan yang diraih ini merupakan hasil kerja seluruh komponen Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam memberikan pelayanan berkualitas kepada masyarakat. Dengan penghargaan ini saya berharap standar pelayanan publik dijajaran  Pemerintah Kabupaten Dharmasraya agar lebih baik lagi dimasa yang akan datang. Seperti pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur,” ungkap Bupati.

Selain itu, Sutan Riska juga mengingatkan agar OPD dan Pemerintah Nagari menindaklanjuti hasil dan rekomendasi narasumber Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah se-Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 1 sampai dengan 4 Februari yang lalu di Kota Padang. 

"Hal-hal yang disampaikan oleh narasumber pada kegiatan Rakor dengan Kapolda, Kajati, Dirjen Bina Keuangan Daerah dan Dirjen Administrasi Wilayah Kemendagri serta Kepala LKPP untuk segera ditinjaklanjuti," ujar Ketua Umum Apkasi itu. 

Bupati juga menekankan agar pada bulan Februari ini seluruh laporan menjadi tugas dan tanggung jawab seluruh Kepala OPD dan harus segera diselesaikan. Jangan menunggu batas waktu terakhir laporan diberikan. 

Dimana saat ini ada laporan yang harus segera disampaikan dan telah melewati batas waktu yaitu, laporan LPPD dan laporan LKPJ. LPPD harus segera disampaian paling lambat minggu ini. Karena laporan tersebut akan direview oleh Inspektorat. Target kita pertengahan Maret laporan ini telah dicetak dan disampaikan ke Gubernur dan Menteri Dalam Negeri. Sementara untuk LKPJ, target kita pertengahan Februari sudah selesai. Dan Minggu ketiga Februari sudah disampaikan ke DPRD. 

“Oleh sebab itu, saya menghimbau kepada seluruh Kepala OPD agar segera mempercepat laporan dimaksud. Serta memperhatikan capaian kinerjanya. Kalau bisa progresnya naik setiap tahun. Karena laporan ini akan dinilai dan dirangking baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat nasional,” himbau Bupati dengan tegas.

Selain itu, saat ini BPK-RI perwakilan Sumatera Barat sedang melaksanakan pemeriksaan interim atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tahun anggaran 2022 selama 24 hari kerja. Yang akan dimulai dari tanggal 30 Januari sampai 22 Februari 2023 yang akan datang. Kita akan menyerahkan LKPD ke BPK-RI pada tanggal 22 Februari 2023. 

“Saya selaku Bupati Dharmasraya menginstruksikan kepada seluruh OPD, camat dan Pimpilan BLUD se-Kabupaten Dharmasraya agar dapat membantu dengan memberikan data yang dibutuhkan oleh tim pemeriksa. Dan juga memberikan informasi yang akurat agar pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar, serta selalu bersikap kooperatif dan proaktif. Sehingga pemeriksaan ini dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya saya juga menginstruksikan kepada seluruh Kepala OPD untuk tidak keluar daerah, kecuali untuk hal yang sangat mendesak dan harus mendapat izin dari pimpinan,” tegas Bupati lagi.(elda)