Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sumbar mengawali tahun 2023 dengan menggelar Family Gathering yang diikuti Kadis, semua pejabat struktural, ASN dan Dharmawanita Persatuan di Komplek Tiger Camp, Lubuk Minturun, Kota Padang, Rabu (25/1/2023).

Family Gathering diawali dengan Senam Bersama, sebagaimana yang telah rutin dilaksanakan setiap hari Rabu pagi. Semua peserta Family Gathering yang berjumlah 90 orang tampak riang gembira dan bersemangat mengikuti gerakan senam.

"Ayo semangat.. Ayo senam yang gembira.. Mari kita senam sehat, agar tubuh segar bugar dan dapat menghasilkan kinerja yang bagus," kata Kadis PMD Sumbar Amasrul, SH., yang langsung mengomandoi acara Family Gathering 2023 ini.

Menurut Amasrul, dengan kegiatan bersama yang riang gembira ini akan tercipta kekompakan, saling bekerjasama, Ikhlas menolong, dan silaturahmi yang makin baik antar sesama ASN Dinas PMD, Itulah tujuan Family Gathering dilaksanakan.

"Dalam Family Gathering hari ini, mari hilangkan semua beban pikiran kerja, kita longgarkan urat syaraf dan mari segarkan pemikiran untuk bekerja mengabdi lebih baik kedepannya," kata Kadis PMD Amasrul, yang mantan Sekda Kota Padang ini.

Dalam Family Gathering Dinas PMD ini dilaksanakan berbagai lomba yang riang gembira, seperti Lomba Pesan Berantai, Lomba Injak Kardus, Lomba Kreatifitas, Lomba Lawan Kata, Lomba Kerjasama, Lomba Serasi dan aneka permainan yang meriah.

"Kita juga adakan lomba dan permainan antar bidang di Dinas PMD dalam Family Gathering ini, tujuannya untuk mengasah kekompakan, sinergi dan kebersamaan," kata Sekretaris Dinas PMD Sumbar Amriman, S.Pd.MM.

Dinas PMD Sumbar tidak lupa untuk memberikan apresiasi terhadap ASN yang memasuki masa pensiun. Kepada ASN yang purna tugas itu diberikan cinderamata sebagai kenang kenangan, yang diserahkan di sela-sela acara lomba oleh Kadis PMD Amasrul, SH.

Family Gathering Dinas PMD Sumbar ini akan berlangsung sehari penuh di Komplek Tiger Camp yang asri di kawasan Lubuk Minturun ini, yang diisi juga dengan Makan Balanjuang sebagai bentuk kebersamaan dari para peserta Family Gathering. (rel)

Padang,Lintas Media News.Sumatera Barat sebagai daerah yang memegang prinsip Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kittabullah ( ABS SBK) cenderung memegang teguh nilai nilai islami di segala aspek kehidupan, begitu juga aspek budaya dan pariwisata.

Hal tulah yang mendorong M.Zuhrizul penggiat wisata handal Sumatera Barat sekaligus Ketua TP2 Dewi (Tim Pengembangan dan Pendampingan Desa Wisata) Sumbar ini memenuhi undangan Pimpinan  Wilayah Muhamadyah (PWM) Sumbar terpilih yakni Ketua Dr. Bakhtiar, M. Ag dan Sekretaris Drs. H. Apris, M.M di Gedung Muhammdyah, Sawahan, Selasa (24/1/23).

Dalam pertemuan tersebut Dr. Bachtiar yang didampingi sekretarisnya memberi apresiasi  keberadaan TP2 Dewi Sumbar yang dikomandoi M.Zuhrizul dalam mengembangkan pariwisata khususnya desa wisata yang sinergi dengan program muhammadyah dibidang pariwisata halal yang berbasis desa dan nagari di Sumbar sekaligus meningkatkan perekonomian pasca pandemi.

"Adanya keprihatinannya dengan kondisi ekonomi umat pasca pandemi ini tentu kita sangat mengapresiasi keberadaan TP2 Dewi

karena Muhammadyah melihat Desa wisata menjadi salah satu altenatif dalam peningkatan ekonomi masyarakat 

dan semoga ke depan akan lahir pengusaha- pengusaha baru di bidang pariwisata halal dan pelaku UMKM " ucap Bachtiar.

Sekretaris Apris menambahkan, Muhammadyah dan TP2 Dewi Sumbar mempunyai kepentingan dan keinginan yang sama di bidang pariwisata Sumbar yakni mengembangkan pariwisata halal sesuai ABS SBK sehingga mengurangi stigma negatif tentang pariwisata itu sendiri.

"Perkembangan global tidak menjadi alasan untuk menghambat pengembangan pariwisata di sumbar tapi bagaimana kita membentengi pariwisata ini dengan nilai nilai kearifan lokal serta nilai nilai islami agar  stigma negatif masyarakat tentang pariwisata ini bisa berubah" tutur Apris.

Pada kesempatan itu  Zuhrizul menyampaikan bahwa selama ini TP2DEWI sumbar juga telah berkolaborasi dengan  Prodi Pariwisata Universitas Muhammadyah .

" Kita berharap  kedepan kita bisa bersiinergi  dengan PWM Sumbar akan lebih mewujudkan Pariwisata sumbar yang berbasis budaya dan kearifan lokal serta nilai-nilai yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam , bahwa Pariwisata itu memaksa umat untuk hidup bersih. Pariwisata memaksa umat untuk ramah dan Pariwisata memaksa kita untuk menjaga kelestarian Alam dan tidak merusak  , semua itu sesuai dengan tuntunan Alqur'an dan Sunnatullah" kata M.Zuhrizul.

Zuhrizul mengatakan inilah point penting dari diskusi produktif. Dan akan di lanjutkan secara berkala. Ia juga berharap pariwisata  akan menjadi bagian dari Dakwah islamiyah untuk wujudkan Masyarakat Sumbar Madani jauh dari kemiskinan , karena kemiskinan mendekatkan umat kepada ke kufuran.

"Pariwisata tidak hanya berdampak terhadap usaha  hotel dan objek wisata tapi juga  usaha pelaku UMKM seperti rumah makan, kuliner , pengrajjn oleh- oleh , homestay , perahu wisata, petik buah  dan sekarang yang trend glamcamp serta atraksi wisata minat khusus seperti tubbing dan fun rafting ,  semua itu menyerap tenaga kerja dan menghasilkan sehingga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat." tutur M.Zuhrizul.

Dalam pertemuan tersebut ikut hadir hadir juga Marhadi , M,Si dan Buya Zaitul. (rel)

PADANG,Lintas Media News-Network For Indonesia Democratic Society (Netfid) ikut terlibat mengawal proses pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024 di Sumatera Barat (Sumbar).

Pengawalan dilakukan dengan melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan Pemilu. Baik dalam bentuk pelanggaran, maupun potensi kecurangan.

"Kita sudah daftarkan sebagai salah satu lembaga pengawas pemilu ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumbar. Pengawasan yang kita lakukan mulai tahapan-tahapan pemilu. Pendanaan kampanye, pokoknya seluruh tahapan,"sebut Ketua Netfid Sumbar, Riska Adilla, Selasa (24/1) dihubungi dari Padang.

Dikatakannya, untuk menjalankan agenda pemantauan tersebut, pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan Polda Sumbar. Komunikasi tersebut diawali audiensi dengan Polda Sumbar yang dihadiri Subdit I Direktorat Intelkam Polda Sumbar, AKP Andri Widyawati dan IPDA Aldi Putra, SH, MH pada Selasa (24/1) di Kota Pariaman.

Dijelaskannya, Netfid bertekad menjadi salah satu organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang siap mengawasi dan mensukseskan Pemilu serentak 2024 di Sumbar. Agar terciptanya pemilu secara jujur, adil, netral dan independen.

"Kita ingin menjadi bagian dari komponen bangsa ikut serta menjaga Harkamtibmas dalam pelaksanaan pemilu mendatang,"ulasnya.

Meski begitu, dikauinya Netfid tetap berharap pelaksanaan pemilu di Sumbar berjalan lancar tanpa ada kecurangan dan pelanggaran. Baik secara pidana pemilu atau pelanggaran penyelenggaran pemilu.

"Tentu kita harapkan mudah-mudaha pemilu berjalan dengan lancar. Semoga tidak ada pelanggaran, atau kecurangan yang terorganisir,"tambahnya.

Disebutkannya, Netfid merupakan lembaga masyarakat yang terbentuk dari pusat hingga tingkat kabupaten dan kota. Di Sumbar Netfid baru terbentuk di tingkat provinsi. Saat ini memiliki 31 anggota yang tersebar pada sejumlah kabupaten dan kota di Sumbar.

Untuk itu, Netfid akan membentuk kepengurusan tingkat kabupaten dan kota mejelang berlangsungnya pemilu 2024. Sehingga pengawasan dan pemantauan dalam berjalan maksimal.

Selain itu, saat ini Netfid juga sudah bekerjasama dengan Organisasi Kepemudaan di Sumbar. Seperti Fatayat, Gerakan Pemuda (GP) Ansor dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).(rel)

Wakil Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar Hadiri Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Tebing tinggi, Tebingtinggi Barat, Rangsang Barat, Rangsang Pesisir Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Lapangan Afifa Futsal Selatpanjang. Selasa, (24/1/23). 

" Atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti selamat kepada seluruh anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang dilantik pada hari ini," ucap Wabup

Semoga amanah yang diemban dapat ditunaikan dengan sebaik-baiknya, sehingga pemilu 2024 mampu menghasilkan pemimpin terbaik untuk negeri ini, baik pemimpin di jajaran eksekutif maupun legislatif," Harap Wabup

Kami yakin, momentum ini merupakan bagian dari upaya kita bersama untuk semakin memperkokoh komitmen agar dalam pelaksanaan pemilu pada tahun 2024 di Kabupaten Kepulauan Meranti nantinya dapat terlaksana dengan baik tanpa pelanggaran sehingga pemilu yang aman, damai dan sejuk dapat tercipta," ujarnya

Anggota PPS selaku penyelenggara harus mengetahui dan memahami hal yang utama yakni norma dan regulasi. Dengan demikian tidak berimplikasi terhadap hasil yang cacat dari proses pelaksanaan pemilu sebagai akibat dari kurangnya pemahaman. 

"Kami berharap PPS yang dilantik kali ini bisa melaksanakan tugas dengan baik, bekerja secara professional, mempunyai integritas, jujur, adil, dan senantiasa menjaga netralitas, sehingga tercipta pemilu yang sukses, berkualitas dan menghasilkan  wakil rakyat maupun kepala daerah yang baik serta amanah," tutur wabup

Semoga apa yang dibebankan dipundak para anggota PPS ini dapat dijalankan dengan baik dan penuh tanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," pungkasnya. 

Turut Hadir Pimpinan Forkopimda, Pimpinan Instansi Vertikal, para Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti, Peserta PPS dan undangan. 

(Nina/rls).

Dewan Kehormatan Provinsi (DKP) PWI Sumatra Barat (Sumbar) segera membuka hotline pengaduan publik terhadap wartawan diduga langgar kode etik dan kode prilaku. 

Hotline pers menurut Ketua DKP PWI Sumbar Zul Efendi sangat penting karena publik bisa awasi langsung prilaku wartawan dan berita melanggar kode etik jurnalistik. 

"Wartawan itu profesi yang punya marwah dilndungn UU Pers, tapi kebebasan pers tidak diartikan wartawan 'semau gue', membuat berita jurbalistik. Jangan trial by pers karena efeknya sangat banyak yang tersakiti dan terhukum sebelum hukum dijatuhkan  hakim," ujar Zul Efendi saat PWI Sumbar periode 2022-2027 diketuai Basril Basyar audiensi dengan Ketua DPRD Sumbar Supardi, Selasa 24/1-2023 di ruang sidang pimpinan dewan, Gedung DPRD Sumbar.

Hotline pengaduan publik direspon langsung Supardi, karena Supardi merasakan bagaimana berita wartawan banyak melenceng dari kode etik jurnalistik dan dalam proses mencari berita banyak wartawan mengindahkan kode prilaku jurnalistik. 

"Saya tantang Ketua PWI dan Ketua DKP PWI Sumbar untuk menegakan marwah jurnalistik yang kuat dengan berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik," ujar Supardi. 

Menurut Supardi jangan karena ulah oknum profesi pers yang mulia ini terhinakan.

"Janganlah menjadi wartawan yang mengejar rupiah dengan mengorbankan kode etik jurnistik," ujar Supardi. 

 Zul Efendi merasa mendapatkan sutikan positif atas tantangan Ketua DPRD Sumbar tersebut. 

"Semangat Ketua DPRD sama dengan kami di Dewan Kehormatan Provinsi PWI Sumbar, yaitu tegakan marwah pers meski langit akan runtuh. Insya Allah DK Provinsi akan menghadirkan hotline pengaduan publik terhadap hasil jurnalistik melenceng dari kode etik dan melanggar kode prilaku wartawan," ujar Zul Efendi.

Bahkan Ketua DPRD Supardi siap memfasilitasi adanya hotline dan sosialisasinya kepada publik dan wartawan se Sumbar untuk membangun pemahaman bersama bahwa pers adalah profesi mulia. 

"Memang ada ketentuan hibah. Tapi untuk kegiatan bisa saja, PWI bisa berkolaborasi dengn Pemprov Sumbar atau DPRD Sumbar sekali pun, asal semangat kita sama  menjadikan wartawan berkode etik dan berkode prilaku.

" Insya Allah piranti hotline ini segera kita siapkan, dan kalau bisa hotline ini dilanuching Ketua DPRD Sumbar,"ujar Anggota Dewan Kehormatan Provinsi PWI Sumbar Adrian Tuswandi (***)

Solok. Lintasmedianews.com -kepala bagian kerjasama Kota Padang Drs. Erwin, M.Ma menyampaikan ucapan terimakasih kepada Pemerintah Kab. Solok atas kepercayaan mereplikasi aplikasi ayo ceting ( ayo cegah stunting ) dari Pemko Padang yang merupakan inovasi yang masuk top 99 di Indonesia.

 Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kesehatan Pemko Padang dengan Dinas Kesehatan Pemkab Solok tentang Replikasi Inovasi pelayanan publik “AYO CETING” ( Ayo Cegah Stunting) di hadiri oleh Sekretaris Daerah Medison, S.Sos.,M.Si ,di ruang rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Solok. Selasa (24/01)

"Kami menganggap ini sebagai bentuk dukungan kepada Pemko Padang ketika aplikasi ini di pakai oleh Pemkab Solok, di harapkan ada kalibrasi dari sistem itu sendiri, ada feedback yang baik dari Kab. Solok, dimana nanti ketika ada hal yang bisa nudi kembangkan, ada peningkatan untuk bisa di sampaikan kepada Dinas terkait Pemerintah Kota Padang agar semua bisa mendapatkan aplikasi yang sudah ter-update, sama-sama mendapat kemajuan dari aplikasi itu sendiri,"harapnya.

Lanjutnya Ia mengatakan bahwa ini Semacam integrasi, kolabolasi antar daerah yang perlu di kembangkan, terutama Kota Padang dan Kab. Solok yang bertetangga langsung, kami menerima dengan baik dan sangat mendukung bahkan nanti bukan hanya Dinas Kesehatan saja, di harapkan juga berkembang dengan OPD lain, karena MoU yang telah di tandatangani pada bulan November tahun lalu memang dibuka seluas-luasnya bagi sub-bidang sehingga nanti jika ada potensial yang bisa dikembangkan, kita tidak perlu sering-sering merevisi atau meng-adendum MoU kita, 

Oleh karena itu, di persilahkan kepada OPD lain untuk membidik apa-apa saja yang berpotensi untuk membentuk kerjasama antara Kota Padang dan kabupaten Solok.

Semoga kerjasama antara Dinas Kesehatan Kota Padang dengan Dinas Kesehatan Kab. Solok menjadi awal bagi harmonisasi hubungan yang makin erat dan dekat antara Kota Padang dan kabupaten Solok. 

Jika ada aplikasi dari kab Solok yang bagus dan bisa di aplikasikan oleh Pemerintah Kota Padang, kami siap untuk belajar ke kab Solok.

Menyambung hal tersebut, Sekda Kab. Solok Medison mengatakan, bahwa sebagai kabupaten dan Kota yang bertetangga, ternyata banyak sekali potensi dan hal-hal yang perlu di kerjasamakan karena saling berkaitan erat, karena itu lebih aplikatif dan lebih mudah.

Oleh karena itu, langkah baik ini di sampaikan bagaimana mereplikasi pencegahan stunting, mungkin berikutnya karena ini di hadiri oleh  seluruh SKPD terkait, mungkin banyak bidang-bidang lain  yang berpotensi untuk bisa di kerjasamakan dengan Pemko Padang.

Terkait masalah stunting, hal ini benar-benar menjadi perhatian bagi Pemerintah Kab. Solok, karena ini menyangkut generasi emas kedepannya, salah satu yang dilakukan Pemkab Solok adalah bagaimana mencari kab/Kota yang bisa ditiru inovasinya untuk menurunkan angka stunting. Salah satunya adalah Kota Padang yang pada tahun 2020 mendapat penghargaan dari kementerian dalam rangka menciptakan  inovasi seperti aplikasi AYO CETING (ayo cegah stunting) oleh kepala puskesmas andaleh, dan tentu Pemkab Solok dan Kadis Kesehatan mempelajari dan mereplikasi agar bisa dijalankan dan penyesuaian di kabupaten Solok.

Mudah-mudahan apa yang kita lakukan juga merupakan bagian yg tidak terpisahkan sebagai upaya secara bersama membangun SDM yang bagus untuk Sumatera Barat.

Dalam kesempatan itu juga tampak hadir Asisten Pemerintah dan Kesra Kota Padang, diwakili oleh kepala bagian kerjasama Kota Padang Drs. Erwin, M.Ma beserta rombongan

Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Dr. Srikurnia Yati,Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Zulhendri, S.KM, M.Kes

Kepala OPD,Tamu undangan lainnya

Acara di lanjutkan dengan penandatangan Perjanjian Kerjasama dan penyerahan Cendera Mata. (Karta)

Lintasmedia news.com,Polres Dharmasraya- melalui Kapolsek dan Unit reskrim Sitiung 1 koto agung  berhasil mengamankan satu tersangka saudara Limin (24) di Mapolsek Tugumulyo Polres Musirawas Polda Sumatera Selatan yang diduga melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Pencurian uang) di kantor JNT Sitiung, pada Senin (23/1/2023). 

Kapolres Dharmasraya AKBP Nurhadiansyah, S.I.K. melalui Kapolsek koto Agung Sitiung AKP Agus Salem, S.H,M.H dan Kasat Reskrim IPTU Dwi Angga Prasetyo, S.Tr.K, S.I.K. di dampingi kanit Reskrim Polsek koto Agung Sitiung IPDA Andria Eriza, S.H. serta Kasubsi Penmas IPDA Marbawi mengatakan, pelaku memuluskan aksi nya dengan cara mengelabui petugas dengan cara melakukan pembakaran, tanggal 7 Juni 2022.

Kasat Reskrim IPTU dwi Angga Prasetyo, membenarkan seorang pemuda telah diamankan di  Mapolsek Tugumulyo  Polres Musirawas Polda Sumsel Diduga melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Pencurian uang).

Kronologis penangkapan pemuda tersebut di awali dengan peristiwa terjadinya kebakaran di salah satu ruko kantor JNT di koto Agung tersebut kemudian tim unit reskrim Polsek koto Agung Sitiung melakukan penyidikan dan penyelidikan ternyata pelaku tersendiri yang berbuat, dalam perbuatannya pelaku beraksi seorang diri, dengan cara pelaku memasuki ruang atas ruko JNT dengan cara memanjat dari pintu belakang lantai dua kantor JNT, kemudian tujuan pertama pelaku turun kelantai satu, setelah itu pelaku mencari rekaman cctv dan mencabut rekaman cctv tersebut, selanjutnya pelaku langsung mengambil uang di laci meja kasir sejumlah Rp.385.000.000,(tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang terbungkus dan tersusun rapi dengan kantong Plastik warna putih kemudian pelaku menjatuhkan kantong yang berisikan uang dan rekorder Cctv tersebut ke rumput -rumput bagian belakang kantor JNT.

Untuk melancarkan aksinya tersebut,pelaku mengelabui petugas dengan cara membakar kertas kardus yang berada di lantai dua dengan tujuan pelaku untuk menghilangkan bukti-bukti atas perbuatan pencurian nya tersebut,supaya uang hasil curiannya tersebut ikut terbakar, setelah kantor JNT ruangan bagian atas terbakar setelah itu pelaku turun dengan cara melompat ke bawah dan meninggalkan kantor JNT. Ucap Kasat Reskrim Polres Dharmasraya.

Atas perbuatan pelaku, kantor JNT Sitiung mengalami kerugian sebesar Rp.385.000.000,(tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan pelaku di kenakan Pasal 363 ayat ke 3 K.U.H.Pidana dengan ancaman 7 tahun Penjara. lanjut Kasat Reskrim Polres Dharmasraya Iptu Dwi Angga Prasetyo.(elda)

Lintasmedia news.com,DHARMASRAYA – Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan yang diwakili oleh Sekda Dharmasraya, Adlisman menghadiri acara Milad Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Dharmasraya yang ke-22. Acara ini dilaksanakan di Kantor Baznas Kabupaten Dharmasraya, pada hari Selasa, (17/01/23). Acara ini dihadiri oleh Wakapolres, Ketua TP PKK Dharmasraya, Dewi Sutan Riska, Kepala OPD, Instansi Vertikal, Wali Nagari Sikabau dan undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan atas nama Pemkab Dharmasraya mengucapkan terima kasih kepada Baznas Kabupaten Dharmasraya yang telah menjalankan peran dan fungsinya. Sudah memberikan peran dan fungsinya dengan sangat baik. Telah membantu Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, dengan lima program utama yang dimiliki oleh Baznas Dharmasraya.

“Alhamdulillah, dengan adanya Baznas di Kabupaten Dharmasraya telah sangat membantu Pemkab Dharmasraya. Dan Baznas telah menjalankan seluruh peran dan fungsinya dengan sangat baik, dengan lima program utama yang dimilikinya,” kata Sekda Dharmasraya.

Kata Sekda lagi, potensi zakat di Kabupaten Dharmasraya sangatlah besar. Dan hasil zakat yang dihimpun oleh Baznas Kabupaten Dharmasraya sudah sangat membantu perekonomian masyarakat Kabupaten Dharmasraya.

Untuk itu, kita berharap para penyalur zakat yang ada di Kabupaten Dharmasraya kedepannya akan lebih banyak lagi nantinya. Sehingga zakat yang terhimpun oleh Baznas akan lebih banyak lagi. Sehingga dapat membantu masyarakat yang benar benar membutuhkan.

“Kita berharap dan akan mendukung bersama-sama untuk mengali potensi zakat di Kabupaten Dharmasraya lebih banyak lagi kedepannya. Sehingga dapat membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” harap Sekda.

Dalam rangka memeriahkan HUT Badan Amil Zakat Nasional Ke-22 tahun ini mengusung tema berkah berzakat terimakasih muzaki , terimakasih mustahik.

Sementara itu Ketua Baznas Dharmasraya, Z. Lubis menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang selama ini telah membantu mensukseskan berbagai program Baznas dalam rangka memberikan kesejahteraan dan kemaslahatan bagi umat.

"Semoga Baznas dapat menjadi lembaga pilihan utama bagi pembayar zakat, lembaga utama yang mensejahterakan umat. Terimakasih muzaki"  ujar Z Lubis Ketua BAZNAS

Katanya, sesuai arahan BAZNAS RI kita telah melaksanakan khatam Alquran tadi pagi bersama dengan seluruh staff BAZNAS Dharmasraya

Lanjutnya, dalam rangka kegiatan HUT BAZNAS Ke-22 juga menyalurkan zakat sebanyak 100 orang anak yatim dan dhuafa dan bantuan gerobak sebagai bantuan modal usaha yakni sebanyak 30 gerobak.

"Selain itu, BAZNAS juga sudah melakukan bedah rumah sebanyak 29 unit serta bantuan bibit sawit untuk 20 orang per orang nya 10 bibit sawit. Hendaknya bantuan ini dapat meringankan perekomian para mustahik" terang Lubis

Dalam acara Milad Baznas dilaksanakan juga penyerahan bantuan Program Dharmasraya  Makmur, gerobak modal usaha sebanyak 33 unit gerobak, bibit sawit 20 orang sebanyak 200 batang, kepada mustahik yang berhak menerima.(elda)

Solok Lintasmedianews.com.-Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang dilantik sebanyak 222 Orang, masing-masing Nagari sebanyak 3 orang

Tampak Hadir 

Bupati Solok Capt. H. Epyradi Asda Dt Sutan Majo Lelo, M.Mar

 Forkopimda,

Asisten I , Drs. Syahrial, MM

Ketua KPU Kabupaten Solok , Ir. Gadis M, M.Si

,Kepala Dinas Kominfo, Teta Midra, SSTP, M.Si,Kepala Badan Kesbangpol  Agus Rostamda ,Kepala BUMN dan BUMD di Kabupaten Solok,Camat Se-Kabupaten Solok, panitia Pemungutan Suara (PPS) Kabupaten Solok,  Selasa, 24 Januari 2023 di Gedung Solok Nan Indah Arosuka

 Ketua KPU Ir. Gadis M, M.Si, mengatakan ,Untuk pelaksanaan pemilu Tahun 2024 nantinya akan dilaksanakan di sejumlah 1361 Tempat Pemungutan Suara (TPS)

Kita juga mohon bantuan dan dukungan dari para aparat Kepolisian dan TNI dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama menjalankan pemilu

Kepada seluruh anggota PPS agar selalu siap dalam menjalankan tugas karena mulai pada hari ini akan banyak rangkaian kegiatan yang akan kita laksanakan menuju Pemilu Tahun 2024

Kepada rekan-rekan PPS agar selalu memastikan kesesuaian data para pemilih

Dalam arahan Bupati Solok Capt. H. Epyardi Asda Dt Sutan Majo Lelo, M.Mar , Tujuan dari pemilihan umum ini ialah dalam rangka mewujudkan bentuk Negara Demokrasi dengan memberikan hak kepada masyarakat untuk memilih Pemimpin di Negara Republik Indonesia.

Bapak Ibu yang baru dilantik merupakan orang-orang yang diamanatkan untuk mewujudkan azaz demokrasi tersebut, untuk itu saya meminta profesionalitas dan Integritas Bapak Ibu semua dalam menjalankan tugasnya. 

Saya yakin dan percaya Bapak Ibu dapat mengemban tugas dan amanah yang diberikan, untuk itu berbanggalah dengan tugas dan amanah tersebut.(Karta)

Solok. Lintasmedianews.com.-Keberhasilan BUMDESMA Sambilan nagari ini, tak lepas dari prestasi dan inovasi yang telah dilakukannya dan juga pembinaan yang telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari Kabupaten Solok.

Dalam rangka memperingati Hari BUMDES Nasional yang jatuh pada Tanggal 2 Februari, Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) SAMBILAN NAGARI Kecamatan X Koto Di Atas, Kabupaten Solok terpilih mewakili Provinsi Sumatera Barat pada ajang Pemilihan BUMDES Inspiratif Tingkat Nasional, yang akan diselenggarakan di Bintan pada tanggal 1-2 Februari 2023

Hal tersebut di sampaikan Direktur BUMDESMA Sambilan Nagari, Nofriman S.Ag saat di temui di kantornya ,Selasa (24/1) di katakan bahwa Bumdesma Sambilan Nagari yang berdiri pada tanggal 13 Maret 2022 dan telah memperoleh sertifikat Badan Hukum dari Kementrian Hukum dan HAM RI pada tanggal 14 Januari 2023.

Menurut Nofriman, saat ini Bumdesma sambilan Nagari telah melaksanakan tiga jenis usaha, seperti Usaha Simpan Pinjam Khusus Untuk Perempuan, Usaha Lapau Nagari dan Usaha Potocopy dan alat tulis.

Selain itu juga disampaikannya dengan adanya usaha yang dikelola BUMDESMA sembilan nagari dapat membantu masyarakat dalam peningkatan ekonomi dan lain sebagainya.

Terpilihnya BUMDESMA Sambilan Nagari mewakili Provinsi Sumatera Barat, mendapat apresiasi yang luar biasa dari Bupati Solok, Epyardi Asda dan Ketua TPPKK Kabupaten Solok, Ny. Hj. Emiko Epyardi Asda.

Bupati Solok, Epyardi Asda, mengatakan sangat senang dan bangga, dengan terpilihnya BUMDESMA Sambilan Nagari sebagai Duta Provinsi Sumatera Barat untuk mengikuti ajang di Tingkat nasional.

Epyardi Asda berharap, nagari-nagari lain di Kabupaten Solok, dapat mengikuti dan mengembangkan, bagaimana pengelolan BUMDES/BUMNAG seperti yang telah dilakukan oleh BUMDESMA Sambilan Nagari.Saya merasa senang sekali, BUMDESMA Sambilan Nagari Kecamatan X Koto Diatas, dapat prestasi yang gemilang, akan mewakili Sumatera Barat pada tingkat Nasional.” Pungkasnya.

Dengan terpilihnya Bumdesma Sambilan Nagari Ke Tingkat Nasional, Bupati Epyardi Asda berharap menjadi motivasi bagi nagari yang lain untuk mengembangkan UMKM dan Bumdes di Nagari masing – masing.

“Saya mendukung dan saya bangga, saya harapkan nagari lain, kecamatan lain, BUMDESMA maupun BUMDES Nagari, semua berlomba-lomba bagai mana meningkatkan ekonomi masyarakat.” Kata Bupati Epyardi Asda.

Sementara itu, Ketua TP PKK yang juga Ketua Dekranasda Kabupaten Solok, Ny. Emiko Epyardi Asda, juga sangat mengapresiasi atas apa yang telah dicapai oleh BUMDESMA Sambilan nagari Kecamatan X Koto Diatas tersebut.(Karta)

Ketua PWI Sumbar Basril Basyar dan Ketua Dewan Kehormatan Provinsi (DKP) Zul Efendi bersama jajaran pengurus diterima Ketua DPRD Sumbar Supardi, Selasa 24/1-2023 di ruang rapat pimpinan DPRD. 

"Audiensi ke Ketua DPRD Sumbar dalam rangka memperkenalkan kepengurusan PWI Sumvar 2022-2027. Ketua DPRD Sumbar selama ini sangat inten mendukung PWI Sumbar terutama memfasilitasi anggaran hibah ke PWI," ujar Basril Basyar. 

Zul Efendi mengatakan kepada Ketua DPRD Sumbar, agar tidak ada keraguan lagi terhadap legitimasi PWI Sumbar. 

"Hadir hari ini bentuk komitmen PWI Sumbar menjaga hubungan baik dengan stakholder, adanya dinamika sebelum ini, setelah dilantik tentu ketua tidak meragukan legitimasi PWI Sumbar, dan berharap pertemuan  ini menammbah referensi dari Ketua DPRD terhadap PWI Sumbar," ujar Zul Efendi. 

Ketua DPRD Sumbar Supardi mengatakan pers bagi DPRD adalah simbiosis mutualisme, produk DPRD tidak akan bermakna ke masyarakat. 

"Diracik wartawanlah maka produk DPRD bisa sampai dan dimaknai masyarakat," ujar Supardi. 

Bahkan Supardi memastikan kepengurusan PWI Sumbar yang diisi tokoh pers dan pekerja pers berpengalaman tentu makin memperkuat legitimasi. 

"Adanya tokoh pers dan pekerja pers berpengalaman tentu memperkuat legitimasi PWI Sumbar saat ini. Adanya dinamika di PWI, tentu terjawab dengan keberadaan tokoh pers dan  pekerja berpengalaman," ujar Supardi didampingi Kabag Keuangan Setean DPRD Sumbar dan Ketua Forum wartawan Parlemen Sumbar Novrianto. 

Audiensi PWI dengan Ketua DPRD dihadiri banyak pengurus di antaranya Sekretaris PWI Sumbar Firdaus Abie, Bendahara PWI Sumbar Jayusdi Efendi, Wakil Ketua PWI Sumbar M Kudri, Sawir Pribadi, Yosrizal, Wakil Sekretaris Aidil dan Seksi Hukum Guspa, dua anggota DKP  Emil Mahmudsyah dan  Adrian Tuswandi. 

PWI harus menjadikan wartawan sebagai profesi mulia. 

"Jangan jadikan profesi diakui UU ini sebagai batu loncatan, apalagi karena setengah hati jadi wartawan merusak mulianya profesi jurnalis yang diatur UU Pers, Kode Etik Jurnalistik," ujar Supardi. (***)

Kakanwil Kemenkumham Sumbar Haris Sukamto AKS, SH, MH tiba-tiba sidak ke Lapas Kelas II A Bukittinggi pada Sabtu (21/1) lalu. Beredar info, turunnya Kakanwil tersebut disebabkan adanya surat dari Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) Sumbar kepada Menteri Hukum dan HAM terkait kinerja Marten Bc. IP, SH selaku Kepala Lapas Kelas II A Bukittinggi.

Dalam suratnya tertanggal 20 Januari 2023 itu, LPRI Sumbar meminta  Menteri Hukum dan HAM untuk mengkaji ulang jabatan Marten selaku Kalapas Bukittinggi. LPRI Sumbar menduga adanya pembiaran dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Marten selaku kalapas.

Surat No : 057/LPRI-SB/I-2023 itu diantarkan langsung oleh IN Raja Tega sekretaris LPRI Sumbar ke Kantor Kementerian Hukum dan HAM di Kuningan Jakarta. Selain itu, tembusan surat juga diantarkan ke kantor Dirjen Pemasyarakatan yang terletak di Jalan Veteran Jakarta.

Menurut Mayor (Purn) Syamsir Burhan selaku Ketua LPRI Sumatera Barat, surat tersebut dikirimkan ke Menteri Hukum dan HAM karena LPRI Sumbar menduga telah terjadi pembiaran dan penyalahgunaan wewenang oleh Kalapas terkait penggunaan Handphone oleh warga binaan dan penggunaan narkoba dilapas tersebut. Tak hanya itu, banyaknya warga binaan yang terkait dengan penangkapan pelaku narkoba di luar lapas, membuktikan adanya kebebasan penggunaan handphone dilapas itu dan hidupnya jaringan narkoba disana.

Masih menurut Syamsir yang didampingi IN Raja Tega, Marten selaku Kalapas Bukittinggi, membenarkan apa yang terjadi dilapas yang dipimpinnya. Anehnya, Marten malah mengatakan tidak ada aturan yang melarang orang untuk memakai handphone. Jika seandainya ada orang yang menuntut terkait larangan pemakaian Handphone, pihak Lapas Bukittinggi akan susah juga untuk menjawabnya.

Bebasnya penggunaan Hp dilapas Bukittinggi untuk bertransaksi narkoba diluar lapas dibuktikan dengan banyaknya warga binaan yang terseret kasus penangkapan narkoba diluar lapas. Saat BNN Sumbar melakukan penangkapan terhadap beberapa orang pengedar Narkoba, BNN Sumbar melakukan pengembangan dan hasilnya menyeret beberapa nama warga binaan yang ada di Lapas Kelas II A Bukittinggi, ujar Syamsir.

Berdasarkan informasi sebelumnya, pada bulan September 2022, salah seorang warga binaan di Lapas Bukittinggi berinisial RN diduga terkait dengan seorang tersangka narkoba jenis ganja yang diamankan penegak hukum/BNN Sumbar.

Menurut Marten kepada LPRI,yang ditangkap terkait ganja itu adalah adik kandungnya RN. Inilah yang mengakibatkan RN sempat dimintai keterangan oleh penegak hukum.

Ditegaskan Samsyir Burhan dalam surat LPRI itu, pada bulan Oktober 2022 lagi-lagi penegak hukum yakni BNN Sumbar mengamankan kurir narkoba jenis sabu. Setelah melakukan pengembangan, BNN Sumbar meminjam ZH seorang warga binaan di Lapas Bukittinggi yang disinyalir terkait dengan kasus narkoba.

Setelah ZH dipinjam BNN Sumbar untuk dimintai keterangan selama dua hari,ZH-pun dipulangkan kembali ke Lapas Bukttinggi. Hal ini dibenarkan Marten selaku Kalapas.

Didalam surat LPRI itu juga diungkapkan bahwa Marten mengakui kalau ZH saat ini sedang mengurus kepindahannya ke Lapas Pekanbaru. Disaat pengurusan pindah itulah Marten baru mengenal ZH.

Tak hanya itu, Marten juga mengakui adanya narkoba yang masuk ke Lapas Bukittinggi melalui belakang dengan cara dilempar dari balik dinding bagian belakang Lapas. Naifnya, Marten malah mengatakan bahwa pihak lapas tak bisa untuk mengontrol sepenuhnya sebab pelemparan narkoba kedalam lapas dilakukan tengah malam. 

Terkait adanya dugaan pungli, Marten tak menampik hal itu terjadi di Lapas Bukittingi. Kendati demikian, Marten mengatakan  pada LPRI dirinya tak mengetahui persis tentang pungli yang dibebankan kepada para warga binaan karena itu merupakan urusan KPLP Lapas Kelas II A Bukittinggi.

LPRI Sumbar menilai telah terjadi pembiaran penggunaan handphone dan pemakaian narkoba di Lapas Bukittinggi oleh Marten Bc. I.P, SH selaku Kalapas. Selain itu juga diduga telah terjadi penyalahgunaan wewenang dan pungli yang dilegalkan dan dibiarkan oleh Marten selaku Kalapas.

"LPRI Sumbar berharap Menteri Hukum dan HAM RI serta jajaran terkait untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan yang terjadi di Lapas Kelas II A Bukittinggi. Serta memberikan sanksi kepada Marten selaku Kalapas dan oknum di Lapas Kelas II A Bukittinggi apabila terbukti adanya pembiaran, penyalahgunaan wewenang dan pungli dalam Lapas Kelas II A Bukittinggi tersebut", ujar Syamsir Burhan.  (Rel)