Lintasmedianews .com,DHARMASRAYA – Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, tegur pejabat daerah yang masih kurang produktif dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Teguran tersebut diutarakan Sutan Riska saat menjadi pembina Apel Pagi gabungan di lingkungan Pemkab Dharmasraya, Senin, (13/06/22).

Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) itu menilai, sampai hari ini masih banyak Kepala OPD yang belum melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal. Buktinya, hingga pertengahan tahun ini masih banyak target kinerja yang belum dapat direalisasikan.

“Jika bapak ibu memang tidak dapat bekerjasama, silakan mundur dari jabatan yang saat ini bapak dan ibu pegang. Masih banyak orang yang antri untuk berada di posisi itu”, lanjut Sutan Riska

Bupati juga menekankan agar Kepala OPD dapat menerjemahkan visi dan misinya selaku kepala daerah ke dalam program dan kegiatan.

“Saya akan cek ke masing-masing OPD program apa saja yang sudah berjalan dan belum dikerjakan. Selain itu saya minta kinerja yang saya targetkan sebelum bapak ibu menjabat agar dapat direalisasikan,” katanya lagi.

Bupati menerangkan, empat bulan lalu mewajibkan setiap OPD untuk membina minimal empat UMKM, namun hingga saat ini belum menerima laporan sejauhmana progresnya.

"Apakah sudah ditindaklanjuti atau didiamkan begitu saja?”, tanya bupati.

Sutan Riska menguraikan,  saat ini Ia butuh ASN yang dapat bekerjasama, baik dengan dirinya selaku Kepala Daerah, maupun dengan seluruh Kepala OPD dan ASN lainnya.

Oleh karena itu, Sutan Riska mengajak ASN untuk saling membangun komunikasi yang baik, agar ada hasil yang maksimal nantinya. 

Selain itu, bupati dua periode itu meminta ASN bekerja dengan memperhatikan norma kepatutan dan tata krama selaku abdi negara.

“Harus ada tanggung jawab dari bapak ibu sebagai ASN. Jangan bersifat apatis atau tidak mau tahu dengan daerah ini”, tegasnya

Bupati mengingatkan, kedepan dirinya terus memantau kinerja para ASN dalam rangka evaluasi, sejauhmana para ASN tersebut mampu bekerja sama dengan dirinya dalam memajukan Dharmasraya.(elda)

Walikota Pariaman, Genius Umar pimpin rapat coffe morning membahas masalah percepatan anggaran tahun 2022 dan perencanaan tahun 2023 serta persiapan HUT Kota Pariaman yang ke-20, bertempat di ruang rapat Wako Pariaman Senen ( 13/6/2022 ).

Dalam rapat tersebut, masing-masing OPD menyampaikan laporan realisasi capaian kinerja fisik maupun keuangan masing-masing kegiatan per bidang yang didanai melalui DAK Tahun 2022 tersebut.

Wako Genius meminta agar masing-masing dinas segera merealisasikan kegiatan tahun 2022 dan merencanakan untuk kegiatan tahun 2023.

“Saya berharap DAK ini bisa digunakan secara tepat sasaran, sehingga bisa mendorong perekonomian daerah ,” ujar Genius.

Lebih lanjut  Wali Kota ini menyampaikan : “OPD harus bergerak cepat melaksanakan program yang sudah tertuang di lingkungan kerja masing-masing, ini bertujuan untuk memperlancar kegiatan berikutnya. Buat rapat khusus terkait teknis kinerja yang ingin kita capai, selesaikan secara bersama karena kita bekerja untuk pemerintah daerah".

Gwnius juga berharap adanya capaian dan usaha untuk menggaet dana dari pusat dengan berbagai lintas sektor.

Masing-masing dinas terkait harus mensinkronkan programnya dengan pemerintah pusat.

Rapat dilanjutkan dengan persiapan HUT Kota Pariaman ke-20 yang jatuh pada tanggal 2 Juli 2022, yang menurut rencana akan dihadiri oleh Ustadz Abdul Somad (UAS) untuk mengisi tausiyah acara Tabligh Akbar di hari jadi Kota Pariaman ke-20 tahun tersebut. (ND)

 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat resmi menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Mars Sumatera Barat menjadi Peraturan Daerah (Perda)  dalam rapat paripurna dewan, Senin (13/6/2022) diruang sidang utama kantor DPRD Sumbar.

Ketua DPRD Sumbar, Supardi saat memimpin rapat paripurna mengataka.Dengan telah ditetapkannya Perda tentang Mars Sumatera Barat, maka lagu Mars Sumatera Barat merupakan lagu wajib setelah lagu Indonesia Raya dan sudah dapat dinyanyikan pada setiap event-event yang berhubungan dengan Sumatera Barat.

"Alhamdulillah hari ini kita sudah menetapkan Perda tentang Mars Sumatera Barat, semoga dengan hadirnya lagu tersebut bisa lebih meyakinkan kita terhadap kecintaan kita terhadap Ranah Minang," ujar Supardi.

Mengenai Sosialisasi, Supardi meminta Gubernur Sumbar sesegera mungkin membuat Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengikat agar lagu Mars Sumatera Barat dapat berkumandang tidak hanya di Pemerintah Provinsi, namun juga di Kabupaten/Kota di Sumbar akan terikat dengan lagu tersebut.

"Kita minta Gubernur Sumbar segera keluarkan Pergub tentang lagu Mars Sumatera Barat supaya lagu tersebut berkumandang disetiap acara-acara resmi, acara-acara negara dan sebagainya itu wajib kita kumandangkan. Kapan perlu nanti ditempat-tempat sarana hiburan seperti, hotel, restoran dan tempat pariwisata, lagu ini juga kita kumandangkan sehingga lagu ini tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang, namun juga dinikmati oleh seluruh masyarakat Sumbar," tutur Supardi.

Sementara, Wakil Gubernur Sumatera Barat, Audy Joinaldi mengapresiasi semua pihak yang terlibat atas lahirnya Perda tentang lagu Mars Sumatera Barat. Dengan hadirnya lagu Mars Sumatera Barat menurut Audy, akan menumbuhkan semangat gotong-royong dan menambah kecintaan masyarakat terhadap Sumatera Barat.

"Alhamdulillah Mars Sumatera Barat sudah ditetapkan dan tugas kedepannya adalah bagaimana mensosialisasikan agar lagu ini dapat berkumandang diseluruh pelosok Sumatera Barat. Nantinya kita akan pelan-pelan sosialisasikan mulai dari sekolah- sekolah sampai ke tingat tertinggi," pungkas Audy.(st)

Bupati Kepulauan Meranti H. Muhammad Adil, Minggu (12/6/2022) pagi melakukan sarapan bersama Effendi Sianipar, Anggota DPR RI di salah satu kedai kopi kawasan Pasar Sandangpangan, Selatpanjang.

Banyak hal yang menjadi tema perbincangan santai pagi itu. Diantaranya pengalaman, program kerja dan banyak lagi.

H. Muhammad Adil berharap silaturahmi tersebut dapat terus terjaga sehingga berdampak positif bagi masyarakat di Kepulauan Meranti.

"Tentunya beliau sangat memahami apa yang menjadi masalah di kabupaten ini. Besar harapan kita, Pak Effendi Sianipar bisa memperjuangkannya di tingkat nasional sehingga menjadi perhatian pemerintah pusat," sebut Adil.

Sebelumnya, Anggota Komisi V DPR RI, Ir. Effendi Sianipar mengaku sebagai orang Kepulauan Meranti dan siap untuk memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat kabupaten terbungsu di Riau itu.

"Saya ini orang Meranti, anggaplah saya wakil saudara semua," sebutnya.

Kader PDI Perjuangan itu juga sempat menyampaikan kekaguman beliau akan kemampuan fisik H. Muhammad Adil yang dinilainya memiliki jadwal cukup padat sebagai seorang kepala daerah.

 "Memang Bupati Meranti ini masih muda dan masih panjang jalan hidupnya. Banyak harapan yang tergantung di pundaknya. Mari kita doakan agar tetap sehat dan tenang," ajaknya.

Turut hadir dalam bincang santai itu, Plt. Sekretaris DPRD Meranti, Hambali dan sejumlah pejabat lainnya. (Rls/Nina).

Sutan Riska Bupati Dharmasraya yang juga sebagai ketua Umum APKASI Periode tahun 2021 – 2022 menghadiri acara HUT Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Ke – 50 tahun 2022 yang di gelar selama 3 hari dari tanggal 10- 12 Juni 2022 di JCC Jakarta yang diikuti lebih kurang 3500 orang Pengusaha Muda Seluruh Indonesia

Sutan Riska menyampaikan pada hari ini Saya

Mengikuti rangkaian kegiatan ulang tahun HIPMI yang ke 50 di JCC, Jakarta. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Presiden Jokowi didampingi oleh menteri BKPM Bahlillahadalia. Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian serta sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju

“Selamat kepada Ketum HIPMI Mardani_Maming yang telah sukses menggelar kegiatan ulang tahun yang meriah. Dan terimakasih telah mengajak APKASI kolaborasi dalam event tersebut. Semoga ke depan HIPMI dan APKASI bisa saling bergandeng tangan membangun Negeri untuk Indonesia Maju” tutup Bupati muda enerjik ini sambil tersenyum Optimis mengakhiri keterangan.(elda)

Lintasmedianews.com,DHARMASRAYA -Pemerintah Kabupaten Dharmasraya kembali melanjutkan kegiatan revitalisasi rumah gadang pada tahun 2022. 

Kegiatan revitalisasi rumah gadang yang sudah dimulai sejak 2019 itu bertujuan untuk melestarikan adat dan budaya. Revitalisasi menjadi program prioritas Bupati Sutan Riska Tuanku Kerajaan sebagi bentuk peduli bupati terhadap kebudayaan di Minangkabau. 

"Program Revitalisasi rumah gadang  sekaligus penjabaran dari visi dan misi Bupati untuk Dharmasraya maju, mandiri, dan berbudaya," kata Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga, Sutan Taufik didampingi Kabid Budaya Yusradi, Jumat (10/6/2022).

Dijelaskanya pada 2022 Pemkab Dharmasraya akan merevitalisasi 30 rumah gadang yang tersebar di daerah itu. Dengan tambahan tersebut Pemkab Dharmasraya sudah merevitalisasi 178 rumah gadang hingga tahun ini. 

 

Pihaknya berharap mulalui program revitalisasi rumah gadang dapat meningkatkan semangat masyarakat  untuk menjaga, merawat, dan melestarikan rumah gadang di tengah kehidupan sosial masyarakat. 

"Sekaligus mengembalikan fungsi rumah gadang demi keberlasungan kehidupan sosial dan budaya," lanjutnya. 

Dalam melaksanakan program tersebut Pemkab Dharmasraya sudah menganggarkan Rp50-75 juta untuk satu rumah gadang. Jumlah tersebut menyesuaikan dengan kondisi perbaikan rumah gadang itu sendiri. 

Komitmen Bupati Sutan Riska dalam melestarikan serta penguatan adat di tidak hanya sampai disana. Selain revitalisasi rumah gadang, Pemkab Dharmasraya juga melaksanakan pembangunan "Balerong Adat" pada tahun 2022 ini. 

"Pembangunan balerong adat ini sudah memasuki tahap lelang. Dilaksanakan di dua tempat, yakni Nagari Sungai Rumbai Timur, Kecamatan Sungai Rumbai dan Nagari Koto Ranah, Kecamatan Koto Besar" beber kadis. 

Menurutnya balerong adat merupakan salah satu simbol orang minangkabau yang selalu ada untuk pertemuan dan bermusyawarah. Selain tempat musyawarah adat, balerong juga dapat dimanfaatkan masyarakat untuk kegiatan pelatihan adat, pengajian adat, hingga penampilan kesenian adat. 

Bupati Sutan Riska Tuanku Kerajaan berpendapat penguatan dan pelestarian perlu dilakukan agar budaya tidak tergerus akibat adanya perkembangan zaman atau adanya infiltrasi budaya asing karena arus globalisasi.

Sejalan dengan itu, diakui persentuhan era globalisasi ditandai perkembangan teknologi dan informasi dengan budaya telah menyebabkan melemahnya nilai-nilai budaya. 

Dengan terjadinya globalisasi dengan perkembangan teknologi dan informasi serta komunikasi maka terjadi pula persentuhan antara budaya lokal dengan budaya Barat telah menyebabkan melemahnya budaya salah satu etnis besar di Indonesia ini, katanya.

"Oleh sebab itu, melalui beberapa kegiatan yang kami lakukan adalah bentuk komitmen pemerintah Dharmasraya agar budaya lokal kita tetap eksis di tengah masyarakat, saya berharap seluruh kelompok kepentingan menjalankan perannya masing-masing dalam merawat budaya dilingkungannya," tukasnya. (elda)

Pengurus Keluarga Besar Suku Guci (KBSG) Jakarta Raya resmi dikukuhkan, dimana acara pengukuhan tersebut dilaksanakan di Aula Bataliyon Armed 7 Bekasi, Sabtu (11/6/2022).

Pengurus KBSG Jakarta Raya yang dikukuhkan untuk periode 2022 - 2025 dengan Ketua Umum Afriwandi, SH, MKn, dan dalam kesempatan tersebut juga diperkenalkan seksi-seksi organisasi serta bundo kanduang.

Pengukuhan secara resmi dilakukan oleh Yonofiar SH, yang merupakan seorang tokoh suku Guci di Jabodetabek, dan juga merupakan Ketua Ikatan Keluarga Minang (IKM) Kota Tangerang Selatan.

Acara diawali dengan laporan Ketua Pelaksana Syawal Guci, dan dilanjutkan perkenalan struktur kepengurusan serta penyerahan pataka, atau bendera panji KBSG oleh Yonofiar kepada pengurus.

Dalam sambutannya Ketua Umum KBSG Jakarta Raya Afriwandi mengatakan bahwa organisasi yang dipimpinnya murni bersifat sosial dan akan segera didaftarkan badan hukum-nya ke Kemenkumham RI.

"Saya berharap semoga dunsanak yang telah tergabung dalam keluarga besar ini memiliki rasa senasib sepenanggungan, dan ke depannya kita akan menjalankan program yang bermanfaat bagi masyarakat banyak" ujarnya.

Lebih lanjut Afriwandi mengatakan, semoga organisasi KBSG semakin berkembang. "Di samping kegiatan sosial secara rutin setiap bulan kita juga akan menyelenggarakan  kegiatan keagamaan secara bersama-sama, serta kemudian ada istilah pepatah Minangkabau, dimana kaba baiak baimbauan kaba buruak bahambauan," pungkasnya.

(Rel/kbsg)

Ketua DPD LPM Kota Padang Irwan Basir, Dt. Rajo Alam, SH.MM, meninjau rumah warga yang ditimpa musibah kebakaran pada hari, Jumat (10/06/2022) kemaren di Parupuk Tabing Koto Tangah Kota Padang.

Kedatangan ketua DPD LPM Kota Padang ini lansung disambut oleh Camat Koto Tangah yang diwakili Kasi Trantib kecamatan Koto Tangah, Ketua DPC LPM Kecamatan Koto Tangah Abdul Fandi, Lurah Parupuk Tabing Buderi Himra, Ketua LPM Kelurahan Masrizal Mamak dan langsung menemui korban kebakaran.

Kepada Irwan Basir, korban kebakaran Ibuk Yetmawati melaporkan bahwa akibat kebakaran ini keluarganya telah kehilangan tempat tinggal dan menderita kerugian materi lebih kurang Rp.500 juta rupiah  

Irwan Basir merasa sangat prihatin dengan musibah yang beruntun terjadi. Baru sepuluh hari yang lalu musibah yang sama terjadi di kelurahan Batang Kabung, sekarang menimpa pula warga Perupuk ini. 

"Atas nama pengurus LPM Kota Padang, kami merasa sangat prihatin dengan musibah ini. Baru seminggu yang lalu kami dari pengurus meninjau kebakaran di Kelurahan Batang Kabung",katanya.

Sekarang musibah yang sama juga meninpa warga di Perupuk ini. Ini betul-betul membuat kita prihatin," ucap Ketua DPD LPM Kota Padang kepada Radar Bhayangkara Indonesia melalui via telepon seluler pada hari, Sabtu (11/06/2022) Siang.

Lebih lanjut, Irwan Basir mengatakan musibah kebakaran adalah salah satu bentuk bencana sosial yang menimpa masyarakat. Dan ini bisa saja menimpa kepada siapa saja.

Yang namanya bencana sosial seperti kebakaran ini, memang anggarannya tidak ada di pemerintah. Kecuali bencana alam, itu memang dianggarkan.

Makanya, kebakaran ini yang bisa membantu korban adalah dari kita-kita yang peduli dan punya rezki lebih atau dari organisasi masyarakat dan Badan Amil Zakat atau Baznas. Untuk itu saya mengajak mari bersama-sama kita meringankan saudara kita yang ditimpa musibah seperti ini, ungkap Irwan Basir lagi.

Di samping itu Irwan Basir juga kembali mengingatkan kepada seluruh warga masyarakat agar selalu berhati-hati dalam penggunaan alat listrik dirumahnya termasuk alat memasak seperti kompos gas. Karena banyak penyebab kebakaran ini oleh faktor yang dua tersebut.

Pada kunjungan tersebut,  ketua DPD LPM Kota Padang ini juga menyerahkan bantuan kepada korban untuk meringankan beban dari keluarga korban. Bantuan tersebut berupa uang tunai, bahan sembako seperti beras, mie instan dan air mineral. Bantuan tersebut diterima langsung oleh ibuk Yetmawati selaku korban dari kebakaran tersebut.

Turut mendampingi Irwan Basir di Lapangan Wakil Ketua DPD LPM Afma Sasma Tampan, Wakil Sekretaris Martias Sarjanny, SE dan pengurus lainnya. (rls)

Lampung Timur – Lintas Media News. Bupati Lampung Timur M Dawam Rahardjo memberi sambutan dan dilanjutkan melepas Pemberangkatan Calon Jamaah Haji Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022 Aula Islamic Center Kabupaten Lampung Timur, Jum’at (10 juni 2022).

Hadir dalam acara tersebut Wakil Bupati Lampung Timur, Azwar Hadi, Forkopimda Lampung Timur, Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur, Moch Jusuf, Ketua TP PKK, Yus Bariyah Dawam Rahardjo, Para Staf Ahli, Asisten, Kepala Inspektorat Lampung Timur, Achmad Zainuddin, Sekretaris DPRD, M Noer Alsyarif, Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah Serta Kepala Bagian.

Dalam acara yang mengusung Tema “Luruskan Niat Untuk Meraih Haji Yang Mabrur”, Bupati Dawam mengucapkan selamat datang kepada para calon jamaah. Ia juga menyampaikan rasa syukurnya karena setelah pandemi akhirnya dapat terlaksana kegiatan tersebut.

“Atas nama Pemerintah Daerah maupun selaku Bupati Lampung Timur, saya ucapkan selamat datang kepada para Calon Jama’ah Haji Kabupaten Lampung Timur, serta para sanak saudara dan keluarga yang mengantarkan Calon Jama’ah Haji di Islamic Center ini,” ucapnya.

“Syukur Alhamdulillah tahun 1443 H / 2022 M ini, Pemerintah dapat memberangkatkan Calon Jama’ah Haji ke Tanah Suci, setelah 2 tahun sebelumnya tidak dapat terlaksana karena pandemi Covid-19. Pada pemberangkatan Calon Jama’ah Haji Kabupaten Lampung Timur gelombang 1 kali ini, tergabung dalam Kloter 13, yang memperoleh Kuota haji sebanyak 297 orang, yang terdiri dari 130 orang Laki-laki dan 167 orang perempuan,” tambahnya.

Selanjutnya, Kang Dawam juga menghimbau kepada para calon jama’ah untuk menjaga kesehatan karena perbedaan cuaca antara Indonesia dan Arab Saudi yang cukup signifikan.

“Saya sampaikan kepada seluruh Calon Jama’ah Haji Lampung Timur, agar selalu disiplin, sebab kemampuan fisik yang kuat, tanpa disiplin tidak ada artinya, begitupun sebaliknya, patuhi petunjuk dan arahan yang telah disampaikan, baik itu oleh ketua kloter, ketua rombongan atau ketua regu, maupun pembimbing yang ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya untuk selalu menjaga kesehatan dengan sebaik-baiknya agar tetap bugar, karena cuaca di Arab Saudi sangat berbeda dengan di Indonesia,yang sewaktu-waktu bisa berubah dengan drastis, sehingga dapat melaksanakan seluruh rangkaian ibadah Haji sesuai ketentuan yang telah ditetapkan,” paparnya. ( Yudi )

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) menggelar sosialisasi Pertashop di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Jumat, (10/6/2022).

Dalam sosialisasi ini Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemdes Kemendagri Yusharto Huntoyungo menekankan pentingnya dukungan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam program Pertashop. 

 

"Pemerintah Daerah agar mempedomani ketentuan dalam PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dalam menerapkan kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah," ungkap Yusharto. 

 

Yusharto menambahkan ditingkat provinsi, peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), melalui bidang yang menangani kerjasama desa, dapat melakukan fasilitasi kepada DPMD Kabupaten dalam memperoleh informasi program Pertashop.

"Melakukan fasilitasi pembinaan kerjasama Desa kepada DPMD Kabupaten dan membantu memberikan kemudahan pelayanan teknis dalam program Pertashop," tambahnya. 

Sementara ditingkat Kabupaten, DPMD dapat melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan kerja sama desa dalam Program Pertashop diantaranya dengan mengoptimalkan kemitraan antar pihak yang terlibat di daerah dalam pengembangan program Pertashop.

DPMD juga berperan memberikan dukungan pendataan kerjasama desa dalam program Pertashop serta memberikan konsultasi terkait kerjasama Desa dalam Program Pertashop kepada Pemerintah Desa.

Sementara untuk tugas Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten dapat memberikan pelayanan administrasi, fasilitasi hingga menerbitkan Persetujuan Bangunan Gedung (PBB).

"Menerbitkan PBG setelah calon mitra pertashop membayar retribusi daerah (sesuai Peraturan Daerah masing-masing). Dalam hal pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku," kata Yusharto. 

Yusharto  mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) melalui Gubernur Sumatera Barat dan jajarannya yang mendukung penuh program Pertashop. 

Yusharto mengatakan program Pertashop merupakan salah satu program penting untuk mendukung perkembangan ekonomi dan kemandirian desa dalam mempercepat pemulihan ekonomi. 

Yusharto sangat mendukung para pengusaha yang telah membuka usaha Pertashop secara mandiri dengan harapan tidak hanya memberi manfaat bagi masyarakat umum, tapi juga memberikan keuntungan usaha bagi desa.

 

Menurut Yusharto, program Pertashop merupakan suatu objek bisnis yang dapat memberikan keuntungan bagi desa, yang mana Pertashop merupakan outlet penjualan Pertamina berskala tertentu yang dipersiapkan untuk melayani pelayanan konsumen BBM nonsubsidi, LPG nonsubsidi, dan produk ritel Pertamina lainnya dengan mengutamakan lokasi pelayanannya di desa atau di kota yang membutuhkan pelayanan produk ritel Pertamina.

"Perkembangan sebaran Pertashop sampai dengan tanggal 21 Mei 2022 sejumlah 5.194 outlet. Sepanjang tahun 2022 sudah beroperasi sebanyak 1.126 outlet di mana terdapat perkembangan sekitar 11,2 % dari Tahun 2021," ungkap Yusharto. 

Sementara untuk jumlah Pertashop di Sumatera Barat terdapat 329 outlet, di mana 34 outlet dalam proses pendirian, dan 12 outlet akan beroperasi di bulan Juni.

Sekaitan dengan hal tersebut, Region Manager Retail Sales Sumbagut Aribawa, mengapresiasi animo masyarakat Sumatera Barat, dengan berupaya mendekatkan energi ke masyarakat, melalui program Perta shop.

"Untuk Region Sumbagut sangat nampak tingginya animo masyarakat Sumatera Barat dalam mendekatkan energi, terbukti dengan berdirinya 329 Perta shop, dengan total 773 di regional Sumbagut, berkisar 42,5%, artinya hampir 50% berada di Sumatera Barat," tutur  Aribawa.

Ditambahkannya, diharapkan di daerah lain masyarakatnya juga bisa mencontoh antusias masyarkat Sumatera Barat, dengan niat bisa mendapatkan energi dengan harga sesuai ketentuan pemerintah.

"Kita juga berharap, masyarakat diluar Sumbar bisa mengikuti langkah ini, khususnya masyarakat wilayah region Sumbagut, sehingga dapat merasakan harga yang ditetapkan pemerintah," ujarnya mengakhiri.(***)

Dalam rangka menampung aspirasi masyarakat secara langsung, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti,  Basiran SE MM kembali menggelar Reses dan silaturrahmi masa sidang ketiga tahun sidang ke tiga.

Kegiatan yang tetap menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes) Covid-19 kali ini mengambil tempat di Kidul lingkungan RT 03 / RW 01 Desa Bagan Melibur, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti pada Jum'at (10/6/2022) sore. 

Target atau sasaran pelaksanaan reses anggota Komisi III DPRD Meranti tersebut selain dilaksanakan di Desa Bagan Melibur, juga nantinya secara bertahap dilakukan di Desa Ketapang Permai, Desa Padang Kamal, serta Desa Teluk Ketapang Kecamatan Pulau Merbau, kemudian juga di Desa Kudap dan Desa Putri Puyu, Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti. 

Terlihat hadir dalam reses itu, selain Basiran SE MM juga turut didampingi Sekretaris PAC Partai Gerindra Kecamatan Merbau, Yanto, Kades Bagan Melibur, Isnadi Esman SPd, sejumlah tokoh masyarakat, alim ulama, tokoh pemuda, kaum wanita, dan komponen lainnya.

Basiran SE MM yang juga selaku Ketua Bapemperda DPRD Meranti dalam sambutannya mengatakan, bahwa reses ini wajib dilakukan oleh setiap anggota DPRD guna menjemput dan menyerap secara langsung aspirasi masyarakat, karena apapun aspirasi masyarakat dari hasil Reses yang dilaksanakan akan di bawa ke sidang DPRD. Untuk itu setiap anggota DPRD wajib melaksanakan Reses.

Dalam kesempatan itu, Politisi Partai Gerindra tersebut menghimbau kepada pihak PLN sekiranya dapat bekerja sesuai harapan masyarakat serta profesional. Diakuinya, saya melihat kondisi PLN khususnya di " Meranti" tergolong sering bermasalah, tiang banyak condong, kabel yang dipakai kabel bekas, ini kan sangat perlu peran media jika perlu beritakan dimedia massa agar publik mengetahui hal pastinya, tegas Basiran. 

Lebih lanjut menurutnya lagi, kabel yang dipakai di wilayah Kidul tergolong tidak layak, ini tidak standar pengguna, kita tidak ingin ada persoalan pada konsumen kedepan dan bahkan jangan sampai bermasalah nantinya. Karena masalah PLN merupakan persoalan serius, pihak PLN harus ingat ini bukan persoalan sepele, kita melihat secara nyata dilapangan, bebernya lagi. 

Basiran menambahkan, mohon doa restu kedepan insyaallah semua usulan yang saya ajukan untuk kepentingan masyarakat banyak di wilayah Desa Bagan Melibur ini dapat berjalan baik, meskipun ada yayasan dan sebagainya itu semata-mata bukanlah untuk kepentingan pribadi saya dan bukan kepentingan politik, ini merupakan kepentingan pendidikan di daerah kita.

"Saya sengaja membangun kampus di kampung kita sendiri, karena ini semata mengingat kemampuan dan ekonomi masyarakat kita, dengan harapan agar anak kita yang belum mampu kuliah diluar daerah bisa tetap berkesempatan kuliah di kampung sendiri", beber Anggota DPRD Meranti tiga periode tersebut seraya menjelaskan bahwa Kampus STKIP Meranti sudah terakreditasi B. 

Terkait dirinya membangun sekolah SMK Swasta, Basiran menjelaskan bahwa hal itu juga bukan untuk kepentingan pribadi, itu semata-mata untuk kepentingan peningkatan kualitas pendidikan generasi kita kedepan dikampung sendiri. Sehingga kita sengaja memilih jurusan manajemen Logistik dengan harapan agar anak kita mudah mendapat pekerjaan disetiap perusahaan dikemudian hari, ungkapnya menjelaskan agar masyarakat tidak salah menilai.

Menyikapi saran dari Anggota Komisi III DPRD Meranti tersebut yang berharap agar pihak PLN dapat bekerja sesuai keinginan masyarakat dan secara profesional, salah seorang perwakilan pihak PLN ranting Teluk Belitung, Muhammad berjanji akan tetap bekerja sesuai SOP dan petunjuk dari atasan. 

"InsyaAllah pak, akan terus kami lakukan kontrol dan apa yang menjadi keluhan konsumen akan kita sampaikan kepada atasan kami, dan upaya kami bekerja semaksimal mungkin sebagaimana harapan kita bersama tetap selalu kita laksanakan dengan baik," pungkas Muhammad.(Ali Sanip/Nina)

Sehubungan dengan dilaksanakan

tahapan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)

Pertanggungjawaban Pelaksannan APBD Tahun 2021,Badan

Ànggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu melakukan Kunjungan Kerja ke DPRD Provinsi Sumatera Barat (Pemrov-Sumbar).Jum'at (10/6/2022).

Kunjungan Badan anggaran DPRD Provinsi Bengkulu tersebut diterima oleh Komisi III DPRD Sumbar, di ruang rapat khusus I DPRD Sumbar. 

Banggar DPRD Provinsi Bengkulu melakukan kunjungan kerja ke DPRD Sumatera Barat dalam rangka kordinasi dan studi banding, dalam rangka mencari referensi serta masukan mengenai pajak progresif bagi anggota dewan, juga pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2021.

Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi III Ali Tanjung yang didampingi Yusuf Abid, mengatakan siap untuk memberikan masukan serta bahan yang dibutuhkan mitra mereka dari provinsi Bengkulu, guna shearing masalah pajak progresif dan lainnya.

Ali Tanjung mengatakan, provinsi Sumatera Barat sudah melaksanakan pembayaran pajak progresif tersebut, karena itu anggota DPRD Bengkulu ingin melihat perbandingannya, guna dibawa ke daerah mereka sebagai bahan masukan dalam pembuatan peraturan daerah nantinya.

“Kita sudah melaksanakan pembayaran pajak progresif, sehingga untuk itu sudah dibuat aturannya, sehingga besarannya jelas dan tidak memberatkan,” papar Ali Tanjung.

Ketika Ali Tanjung memamparkan semua yang ditanyakan, anggota DPRD Bengkulu yang terdiri dari Erna Sari Dewi, Faizal Mardianto, Renjes Zhaitheddy, Sujono, Ginadi Yunir, Zulaami Octarina, Yurman Hamedi, Tantawi Dali, dan Sri Rezeki, serta beberapa staf tekun mendengarkan.

Pada kesempatan tersebut Pimpinan Rombongan DPRD provinsi Bengkulu Erna Sari Dewi

juga sempat tercenung, karena di daerah mereka pajak progresif begitu besar, jika dibandingkan dengan Sumatera Barat.

“Masukan ini akan kami bawa ke Bengkulu, karena setelah mendengarkan masukan dari DPRD Sumbar, kami merasa perlu ada kajian kembali untuk pajak progresif di daerah kami,” tutur Anggota DPRD Bengkulu.

Selain itu, rombongan DPRD Bengkulu juga mengucapkan salam hormat pada DPRD Sumbar, meskipun dalam keadaan kesibukan melakukan paripurna tetap memberikan dan sambutan pada rombongan yang datang.

“Kami menaruh rasa hormat dan bangga pada DPRD Sumbar, karena dalam kesibukan melakukan sidang paripurna masih sempat menerima dan melayani kami, dengan sebaik-baiknya,” tambahnya lagi.

Pertemuan dalam kunjungan kordinasi tersebut berlangsung dengan serius, namun tidak tegang bahkan cendrung santai dan rileks, sambil diselingi candaan, membuat suasana semakin akrab.

Turut hadir dalam pertemuan dengan Tanu dari DPRD Bengkulu tersebut Kanwil Pajak Sumbar dan Inspektorat Pemprov Sumbar. (Sri)