Lintasmedianews.com, Dharmasraya– Pondok Pesantren Salafiyah Al-Madinatun Munawwarah terus mengejar pembangunan enam asrama dan sarana pendukung lainnya untuk santri baru di tahun ajaran 2022/2023.

Hal ini dilontarkan langsung oleh Ketua Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah al-Madinatul Munawwaroh Ustadz Tarmizi S.Pd,i  disela pengerjaan pembangunan asrama santri di Jorong Lawai kenagarian Sitiung Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat, Minggu (22/05/2022).

Dari pendataannya,peserta didik tahun ajaran 2022/2023 ini ± 165 orang calon santri yang sudah mendaftar ,ditakarkan butuh enam asrama tahun ini, empat untuk putra dan dua nya lagi untuk putri.

Saat ini, pendaftaran gelombang kedua sudah tutup karena keterbatasan sarana dan prasarana yang ada di Pondok Pesantren Salafiyah al-Madinatul Munawwaroh belum bisa menampung kuota terlalu banyak.

“Alhamdulillah, persiapan saat ini di Pondok Pesantren Salafiyah al-Madinatul Munawwaroh untuk pembangunan asrama sudah 50 persen. Kami telah mempersiapkan enam asrama yang mana untuk putra empat asrama dan putri dua asrama. Sampai hari ini baru dua asrama yang sudah berdiri sekaligus bak mandinya. InsyaAllah jelang santri baru masuk tanggal 14 Juli nanti, enam asrama ini akan diusahakan selesai pembangunannya,” ucap Ustadz Tarmizi.

" mengingat kepercayaan masyarakat pada Pondok Pesantren Salafiyah Al-Madinatun Munawwarah sangat besar, pihak yayasan terus melakukan pembangunan dan melengkapi sarana dan prasarana" lanjutnya

“Semua dikebut untuk melaksanakan proses belajar mengajar walaupun dalam serba kekurangan sarana dan prasarana kami mengharapkan kepada pemerintah daerah dan masyarakat sekitar maupun luar Kabupaten Dharmasraya dapat membantu proses pembangunan demi kenyamanan santri-santri kita datang nanti. Kami dari yayasan tetap memaksimalkan sesuai dengan kesanggupan yang bisa kami lakukan, tapi kami bertekad Pondok Pesantren siap digunakan sebelum santri baru datang,” tambahnya.

Dirinya juga menyinggung mengenai kondisi jalan ke Pondok Pesantren, terutama kondisi jembatan sebagai satu-satunya akses penghubung jalan ke pondok yang sudah sangat memprihatikan. Kondisi jembatan tidak bisa digunakan untuk jangka waktu yang panjang dan berisiko rusak atau runtuh oleh air.

“Maka dari itu jugalah kami mengharapkan kepada pemerintah melalui dana-dana bantuannya agar bisa membantu pembangunan jembatan tersebut,” tutupnya (elda)

Lintasmedianews.com, Dharmasraya - Kadisdik Dharmasraya Marius S Pd membuka peluang dan meresmikan Workshop Kurikulum Merdeka belajar Paud, kegiatan tersebut ditangani langsung oleh Zulfahmi, S. Pd Kabid Paud-Pnf,  Kamis (19/05/2022) bertempat di Auditorium Bupati Dharmasraya.

Dalam hal ini  Zulfahmi,S PD sampaikan selama dua hari ini, mulai pada tanggal 19 sampai 20 mei 2022.  Dan jumlah peserta 157 orang yang berasal dari perwakilan TK Negeri dan TK swasta. TK Negeri berjumlah 135 lembaga, TK Swasta berjumlah 116, alhamdulilah semua peserta antusias mengikuti.

“Mudah- mudahan workshop ini dapat menambah ilmu tentang bagaimana pengetahuan satuan pendidikan lembaga masing masing, semoga narasumber dapat memberikan pencerahan bagaimana platform merdeka belajar, sekolah penggerak dan guru penggerak yang saat ini gencar disampaikan, disosialisasikan dan diimplementasikan,” ucapnya lagi.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya Marius, S Pd MM yang diwakili oleh kabid PTK Riwahono, S Pd dalam sambutannya menyampaikan permintaan maaf dari kepala Dinas tidak bisa hadir bersama sama kita saat ini karena ada kegiatan lain.

“Implementasi kurikulum merdeka belajar yang sebentar lagi akan di bedah habis habisan oleh ibu narasumber kita dari provinsi ibu Irma Candra, S. Pd dan ibu Imla Wifra, S. Ag dari IGTKI provinsi Sumatera Barat. Moga moga saja nanti kita bisa menerapkan meski itu belum diwajibkan bagi beberapa lembaga, namun setidaknya inti dari kurikulum itu sudah kita wujudkan,” tutupnya.

Dalam kegiatan itu turut hadir ketua IGTKI PGRI kabupaten Dharmasraya Wiwik Cahyani, S Pd, Kasi bidang Paud, Nani Rahayu, S Pd. Mahdalena, SPd dan Penilik se Kabupaten Dharmasraya. (elda)

Ketua DPD LPM Kota Padang Irwan Basir Dt  Rajo Alam, SH.MM, tinjau langsung musibah kebakaran yang terjadi pada Minggu siang,( 22/05/2022) sekitar pukul 11.30 Wib  di Sungai Sapih Kota Padang setelah tiga jam berselang dimana  api sudah dapat dipadamkan oleh petugas dinas kebakaran.

Irwan Basir yang didampingi oleh Wakil Sekretaris DPD LPM Kota Padang Martias Sarjanny, SE, disambut oleh Camat Kuranji beserta jajaran, Lurah Sungai Sapih serta ketua RW setempat dan langsung melihat lokasi rumah yang terbakar.

Berdasarkan laporan ketua RW Bapak Erizal bahwa kebakaran ini terjadi menjelang pukul 12.00 siang dan menghanguskan 3 unit rumah dengan 4 KK yang mana salah satu unit rumah tersebut ludes dilahap sijago merah. Dari musibah kebakaran ini tidak terdapat korban jiwa dan hanya kerugian harta benda.

Ketua DPD LPM Kota Padang Irwan Basir Dt. Rajo Alam mengatakan kalau kebakaran ini adalah suatu musibah yang bisa saja terjadi kepada siapa saja. Kondisi cuaca Kota Padang yang belakangan ini dengan panas yang cukup intens hendaknya menambah kewaspadaan kita dan juga kehati-hatian kita dalam penggunaan alat memasak atau pemakaian listrik.

" Saya sangat prihatin dengan musibah kebakaran ini. Atas nama pengurus DPD LPM Kota Padang, saya menyampaikan turut berduka dengan musibah yang menimpa saudara kita di sini. Musibah ini hendaknya kita jadikan untuk lebih meningkatkan kewaspdaan kita terhadap penggunaan alat memasak seperti kompor dan juga pemakaian alat-alat listrik. Apalagi saat ini Kota Padang dengan cuaca panas yang cukup tinggi yang dapat dengan mudah memicu api dan menimbulkan kebakaran ", ungkap Tokoh Masyarakat Kota Padang ini.

Lebih lanjut Irwan Basir menyampaikan, untuk meminimalisir atau menghindari agar tidak terjadi kebakaran, ketua DPD LPM Kota Padang ini menghimbau agar masyarakat dalam meninggalkan rumah dan berpergian terlebih dahulu memastikan apakah kompor betul-betul sudah dimatikan dan alat-alat listrik sudah dicabut dari kontaknya. Umumnya kebakaran ini terjadi adalah akibat kelalaian kita yang saat berpergian terkadang kita lupa mematikan kompor atau mencabut alat-alat listrik dari kontaknya. 

" Saya menghimbau, saat kita mau keluar rumah atau berpergian pastikan dulu rumah dalam keadaan aman dari faktor-faktor yang akan menimbulkan terjadinya kebakaran. Periksa dulu semuanya dan pastikan kalau semuanya sudah dimatikan. Hanya dengan meningkatkan kewaspadaan inilah musibah kebakaran ini bisa kita hindari ", tambah pria yang juga Kabid Linjamsos Dinas Sosial Propinsi Sumtera Barat ini.

Pada kesempatan itu, atas nama Pengurus DPD LPM Kota Padang Irwan Basir  juga menyerahkan bantuan uang tunai untuk membantu korban kebakaran yang diterima langsung oleh Camat Kuranji Yandra yang baru saja bertugas di Kecamatan Kuranji. Bantuan uang tunai juga diberikan oleh Eka Putra Buhari yang juga hadir mendampingi Irwan Basir. Eka  yang baru saja melakukan serah terima jabatan selaku camat Kuranji kepada Yandra sebagai camat yang baru.

Salah seorang korban kebakaran adalah Bapak Deni (Baba) yang juga mantan kepala seksi Trantib Kecamatan Kuranji yang sekarang bertugas di Satpol PP Padang.

Dari tinjauan di lapangan, dinas sosial Kota Padang juga sudah mendatangkan bantuan dengan mendirikan 2 tenda darurat dan juga bantuan sandang untuk korban kebakaran 

Hadir pada kesempatan itu Camat Kuranji didampingi Sekcam Kuranji dan Staf, Lurah Sungai Sapih beserta staf , ketua RT dan Rw serta tokoh masyarakat lainnya. (**)

Untuk  meningkatkan usaha pedagang kaki lima (PKL) dan usaha kecil mikro (UKM) di Sumatera Barat, Panitia Munas ke VII Gebu Minang, berencana akan menyerahkan bantuan gerobak, yang jumlahnya belum ditetapkan.

"Kita akan memberikan bantuan gerobak untuk pedagang kaki lima dan pelaku UKM. Bantuan diberikan dalam rangka Munas VII Gebu Minang. Ini pertanda ada sentuhan dari Munas VII Gebu Minang ini terhadap masyarakat," kata Fadly Amran Ketua Panitia Munas VII Gebu Minang yang juga Ketua Gebu Minang Sumatera Barat periode 2021-2026, Senin, (23/5).

Fadly mengatakan itu di sela kesibukannya sebagai Walikota Padang Panjang di Padang Panjang, didampingi Pengurus Gebu Minang Sumatera Barat Bidang Media, Ampera Salim. Bantuan gerobak diberikan kepada PKL dan UKM nanti ketika Munas berlangsung antara 25 s/d 27 Mei 2022 di Padang.

Mantan Ketua KNPI Sumatera Barat itu, mengharapkan, bantuan tersebut dapat meningkatkan pendapatan pelaku UKM serta pedagang kaki lima di tempat masing masing.

Mungkin ada, sebagian pedagang kecil dan UKM dalam menjalankan usahanya, mereka menyewa gerobak untuk berdagang.

“Mudah mudahan, dengan bantuan gerobak yang kita berikan nantinya,  mereka dapat meningkatkan usahanya dan menambah penghasilan. Karena gerobak yang dipakai untuk berjualan tidak menyewa lagi kepada piahk lain," katanya.(rls)

Puluhan pekerja yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sumatera Barat mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar, Senin (23/5).

Kedatangan para pekerja di Sumbar tersebut menyampaikan aspirasi terkait Undang - undang Omnibus Law yang disahkan pada 2020 lalu. Mereka menilai Undang-undang Cipta Kerja tersebut bukannya meningkatkan kesejahteraan para pekerja malah membuat sengsara pekerja.

"Kami berharap pemerintah pusat mencabut kembali undang-undang Omnibus Law. Karena tanpa disadari undang-undang tersebut menurunkan kesejahteraan yang sudah diterima para pekerja sebelumnya," kata ketua DPD KSPSI Sumbar, Art Sukma Edi diruang khusus 1 kantor DPRD Sumbar.

Sukma Edi melanjutkan, seharusnya undang-undang yang dimunculkan membuat lebih baik dari sebelumnya. Jadi ada peningkatan kesejahteraan bagi para pekerja, sementara kondisi perekonomian semakin sulit.

"Jadi kami berharap kepada bapak-bapak perwakilan kita di DPRD Sumbar agar sesegera mungkin menyampaikan aspirasi kami ini supaya adanya perhatian pemerintah pusat kepada para pekerja.

Sementara ketua komisi II DPRD Sumbar, Mokhlasin yang menerima kedatangan para pekerja tersebut didampingi anggota komisi II lainnya Arkadius Dt.Intan Bano, sangat mengapresiasi aksi yang digelar oleh KSPSI Sumbar untuk melakukan Yudisial Review terhadap Undang-undang Cipta Kerja. Dimana Undang-undang itu diputuskan tidak memenuhi azas-azas pembentukan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang no 11 tahun 2011.

"Aspirasi ini sangat bagus, jadi kita sepakat untuk mendorong dan mengawal supaya Undang-undang Cipta Kerja ini dilakukan perbaikan-perbaikan," ujar Mokhlasin.

Terkait adanya perusahaan - perusahaan yang melanggar peraturan terhadap pekerja, Mokhlasin mengatakan akan meningkatkan pengawasan terhadap institusi yang berwenang.

"Jadi kami dari DPRD, wakil dari masyarakat Sumbar akan lebih meningkatkan pengawasan terhadap Dinas Tenaga Kerja. Saya yakin Dinas Tenaga Kerja mampu menangani masalah tersebut," katanya.(Sri)

Terkait dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) tahun 2021,Panitia Khusus (Pansus) LHP BPK DPRD Solok Selatan kunjungi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar.Senin (23/5/2022).

Rombongan yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Solok Selatan Zigo Rolanda, SE, MM didampingi Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Solok Selatan Delvi,S.Sos diterima Wakil Ketua  Komisi I  DPRD Sumbar  Maigus Nasir didampingi anggota Komisi lainnya Bakri Bakar di ruangan khusus II DPRD Sumbar.

Usai  pertemuan,Maigus Nasir pada  wartawan mengatakan.  Kedatangan rombongan dari DPRD Solok Selatan tersebut tidak lain  terkait  LHP BPK  tahun 2021 terhadap  pemerintah  Kabupaten  Solok Selatan, dalam  pelaksanaan tugas pansus mendalami apa yang  menjadi temuan di LHP BPK  di Kabupaten  Solok Selatan.

Maigus menjelaskan,  tindak lanjut dari LHP BPK yang di serahkan kepada   DPRD kabupaten Solok Selatan dari segi aspek teknis.(Sri)

 

                                                                   

Raih Penghargaan Peringkat 2 terbaik Nasional dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2021 yang diumumkan saat acara sosialisasi Permendagri No. 59/2021 di Bali Dinasty Resort, Kuta Bali pada tanggal 18 Mei 2022 oleh Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri di apresiasi berbagai pihak.

Banyak kalangan menilai bahwa ini adalah sebuah lompatan prestasi luar biasa untuk ukuran sebuah Kabupaten yang terbilang muda.

Apresiasi atas kesuksesan dalam memberikan pelayanan dasar bagi publik, hingga mengantarkan Dharmasraya menjadi yang terbaik juga disampaikan oleh ketua DPRD setempat Pariyanto, SH.

Wakil Ketua Asosiasi Dewan se Indonesia itu menyebutkan, ini adalah sebuah prestasi yang sangat membanggakan bagi masyarakat yang telah ditorehkan oleh seorang Kepala Daerah. Sangat luar biasa, dan terus berkarya untuk rakyat.

“Sangat luar biasa, terus berkarya, untuk Indonesia, khususnya  prestasi,” Dharmasraya. Bupati telah tunjukkan bukti torehannya,puji Pariyanto kepada lintasmedianews.com Sabtu (21/05

Lanjut beliau, keberhasilan ini juga merupakan keberhasilan Aparatur Sipil Daerah dalam memberikan pelayanan akan kebutuhan dasar masyarakat. Terus ditingkatkan dan dipertahankan yang sudah ada.

Sebagaimana diberitakan berbagai Media, Kabupaten hasil pemekaran itu baru saja memperoleh prestasi terbaik 2 Nasional, selisih 2 poin di bawah Kabupaten Wonosobo propinsi Jawa Tengah dalam penilaian SPM tahun 2021

SPM merupakan Standar Pelayanan Minimal yang mengatur ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan urusan wajib pemerintahan yang berhak didapatkan setiap warna negara.

Pelayanan ini didasarkan pada bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang.

Kemudian juga pada bidang perumahan dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan sosial. (elda)

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) Supardi dengan tegas meminta gubernur memecat kepala sekolah yang tidak memperbolehkan siswa/siswi mengikuti ujian hanya karena belum melunasi pembayaran iuran komite.

Menurutnya, kewajiban orang tua dengan urusan pembayaran dan hak anak untuk mengikuti ujian, tidak boleh dihubung-hubungkan.

" Kita minta gubernur melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Sumbar, mengintruksikan Disdik Kabupaten/Kota untuk tidak menyamakan kewajiban orang tua dengan hak anak. Tujuan pendidikan dalam konstitusi, adalah mencerdaskan anak bangsa," kata Supardi saat ditemui di rumah dinasnya, Sabtu (21/5).

Dia meminta Disdik  mencarikan jalan tengah untuk tidak membebani wali murid yang belum mampu membayar uang komite, terlebih pasca Covid-19 ekonomi masyarakat belum stabil, bahkan kebanyakan cenderung terpuruk. Hanya masyarakat golongan  tertentu saja yang bisa ekonominya kembali seperti semula.

" Iuran komite tidak diwajibkan, jangan sampai siswa juga ikut memikirkan hal tersebut, sehingga konsentrasi untuk mengikuti ujian terganggu, bahkan para guru terus mengingatkan seolah-olah yang lebih wajib itu membayar komite, tidak dengan ujian," katanya.

Secara tidak langsung, kata Supardi, perangkat sekolah telah membodohi siswa, kepala daerah harus mengatisipasi hal ini, Jika praktik tidak membolehkan siswa mengikuti ujian karena tidak membayar komite ditemukan,

kita minta gubernur atau walikota bupati meberhentikan kepala sekolah itu, kapan perlu copot kepala dinasnya.

" Tindakan tegas harus diambil karena sangat penting untuk masa depan pendidikan Sumbar, aduan kasus seperti ini telah banyak masuk ke DPRD Sumbar," katanya. 

Dia mengatakan pemerintah daerah, tengah berkonsentrasi membangun sektor ekonomi, pariwisata ataupun hal lainya, namun jangan sampai gagal mencetak anak-anak cedas, jika pembangunan tidak dikelola oleh  SDM yang memadai, upaya upaya itu percuma. 

Terkait ini, tidak cukup dengan Surat Edaran (SE) saja, namun harus diiringi dengan pengawasan yang optimal. SE tidak akan efektif, jika punishment yang akan diterima tidak sampai ke telinga  para kepada sekolah. 

" Khususnya kepada gubernur yang SMA/SMK berada pada wilayah kewenangannya," katanya.

Meski iuran komite merupakan kesepakatan antara wali murid dan pihak sekolah, tidak ada kewajiban untuk harus membayar jika tidak mampu. Apalagi menakut nakuti murid tidak bisa ujian.

" Saat akan ujian pikiran siswa mesti fokus, jangan diberikan beban yang tidak seharusnya mereka pikirkan. Apa yang harus dipersiapan, percaya diri merekapu  hilang," katanya.

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Sumbar Barlius saat dikomfirmasi mengatakan akan melakukan pendataan tentang hal ini.

“Dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, telah jelas melarang dengan tegas Komite Sekolah melakukan pungutan baik kepada orang tua ataupun murid,” ungkapnya.

Namun  , Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) melalui Permendikbud yang diterbitkan, masih memberikan ketentuan bagi Komite Sekolah untuk berperan aktif mendukung kemajuan pendidikan.

Salah satu ketentuan itu adalah Komite Sekolah diperkenankan melakukan penggalangan dana berupa sumbangan dan bantuan. 

“Tapi tetap ada rambu-rambu ataupun batasan-batasan apabila Komite Sekolah ingin melakukan penggalangan dana tersebut,” bebernya.(***)

Lintasmedianews.com, Dharmasraya- Ketua DPRD Pariyanto,S.H di dampingi Wakil Ketua DPRD Ir. H. Adi Gunawan,MM dan Ade Sudarman,S.Pd. memimpin rapat paripurna DPRD dalam rangka penyampainan rekomendasi DPRD Kabupaten Dharmasraya atas laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Dharmasraya tahun 2021 ,Rabu 20/04/2022 

Rapat paripurna DPRD ini juga turut menghadirkan Bupati Dharmasraya yang di Wakili Sekretaris Daerah H. Adlisman,S.Sos.,M.Si. beserta, Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala Perangkat Daerah, serta Wali Nagari di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

Saat Penyampaian Rogi Aliyas Can menjelaskan "Laporan Keterangan Pertanggungjawaban merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dalam Pasal 71 ayat (2) yang menjelaskan bahwa “Kepala Daerah Menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) Tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir”. Jelas Rogi

Pada tanggal 29 Maret 2022 Bupati Dharmasraya telah menyampaikan Nota Penjelasan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Dharmasraya Tahun 2021 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Dharmasraya. 

Penyampaian LKPJ ini adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

 

Karena itu, LKPJ Bupati Dharmasraya Tahun 2021 telah dibahas secara internal oleh DPRD melalui komisi, Pembahasan yang dilakukan oleh DPRD bertujuan untuk melihat capaian pelaksanaan program dan kegiatan, kebijakan strategis yang ditetapkan dan tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun anggaran sebelumnya serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan. Kata Rogi

Lanjutnya, Setelah DPRD mengamati, menganalisa, dan mengevaluasi perjalanan Pemerintahan Daerah selama tahun 2021 yang secara objektif kami menilai hal-hal positif yang telah dicapai Pemerintah Daerah agar dapat dipertahankan. 

Selanjutnya mewakili Bupati Dharmasraya Sekretaris Daerah juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada Pimpinan dan Anggota DPRD telah memberikan kesempatan dalam menyampaikan sambutannya di sidang paripurna DPRD.

Dikatakan Sekda, Rekomendasi yang disampaikan Dewan yth. Pada dasarnya meliputi catatan-catatan penting yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan oleh pemerintah Daerah selama tahun 2021 yang lalu, yang harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah untuk kesempurnaan penyelenggaraan pemerintahan daerah di tahun-tahun yang akan datang, dengan demikian seluruh materi yang dijadikan rekomendasi DPRD akan kami pelajari dan kami tindak lanjuti bersama perangkat Daerah. Ungkap Sekda

Dilanjutkannya, Kami yakin dan percaya bahwa semua bahwa rekomendasi yang disampaikan DPRD sangatlah bermakna untuk penyempurnaan penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah sekaligus akan mengoptimalkan tugas dan fungsi dari Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat."Tutup Sekda( elda)

Lintasmedianews.com, Dharmasraya - Selama dua tahun terakhir pembatasan kegiatan diberlakukan pemerintah akibat pandemi Covid-19. Tentu imbas kebijakan tersebut banyak sektor yang terdampak, mulai dari sosial, ekomini, hingga kegiatan pariwisata seperti jalan ditempat. 

Namun kondisi tersebut berbalik pada musim libur lebaran Idul Fitri 2022, dimana pemerintah mombolehkan kembali kegiatan mudik serta mempersilakan untuk membuka obyek wisat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, kondisi ini tentu membawa angin segar bagi dunia pariwisata.

Berdasarkan data Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Olahraga Kabupaten Dharmasraya saat lebaran 2022 lalu di sejumlah obyek wisata di daerah ranah cati nan tigo ramai dikunjungi wisatawan lokal maupun luar daerah. 

"Alhamdulillah masyarakat sangat antusias untuk mengisi liburan lebaran tahun ini setelah sempat ditutup selama dua tahun ini, dan kabar baiknya juga sejumlah obyek wisata di daerah kita kian diminati warga," sebut kepala Dinas kebudayaan, pariwisata, dan olahraga Sutan Taufi didampingi Kabid Pariwisata Benny Mandala Putra, Minggu (15/5/2022).

Dijelaskankan, klaim tersebut berdasarkan data kunjungan wisatawan ke sejumlah obyek wisata baik yang dikelola swasta maupun wisata alam dan budaya, dimana jumlahnya cukup signifikan mencapai total 30.905 kunjungan. 

Dijelaskannya, dari 16 obyek wisata yang di data terdapat beberapa obyek wisata yang ramai dikunjungi, seperti  Alinia Parm di kunjungan 8.154 wisatawan, wahana pemandian Ajo Manenggang 5.000an, Korean Waterpark 1.567, dan Wahanan Air Telaga Rindu di Nagari Sungai Rumbai mencapai 8.809 kunjungan. 

Begitu juga wisata alam dan budaya seperti Bukit Tambun dan Kawasan Candi Padang Roco dan Pulau Sawah juga menjadi sasaran warga dalam mengisi libur lebaran mereka berapa waktu lalu. 

"Dan yang lebih menariknya disini, obyek Telaga Rindu ini kebanyakan wisatawan dari luar Dharmasraya, seperti Kabupaten Tebo dan Kabupaten Muaro Bungo, Jambi, kondisi ini semakin manandakan Dharmasraya sudah dilirik untuk mengisi waktu liburan masyarakat," ungkapnya. 

Menurunya kehadiran sejumlah obyek wisata yang ada dapat menjadi alternatif bagi masyarakat untuk tetap berwisata di Kabupaten Dharmasraya, sehingga yang selama ini setiap libur lebaran berbondong-bondong ke Bukit Tinggi, Pesisir Selatan dan , Payakumbuh hal itu tidak terjadi lagi. 

"Dan kabarnya baiknya lagi, saat kami bertanya ke pengunjung kenapa memilih berlibur di Dharmasraya, jawabnya obyek-obyek wisata kita sudah cukup baik bahkan sudah sejajar dengan kabupaten kota lainnya," bebernya. 

Ke depan, sesuai arahan Bupati Sutan Riska Tuankku Kerajaan, Dinas Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga  bersama OPD dan pihak terkait lainnya berkomitmen untuk terus meningkatkan dan menggali potensi pariwisata yang ada di daerah itu, salah satunya wisata budaya. 

"Dharmasraya sebagai kabupaten baru akan terus berupaya menunjang sarana dan prasarana di sejumlah kawasan wisata, tentunya dengan dukungan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Selama ini kita terus berupaya bagiamana potensi pariwisata di daerah kita tergarap secara maksimal, tentu ingin harus dilakukan bersama serta dukungan masyarakat untuk Dharmasraya lebih baik lagi ke depannya," bebernya.(elda)

Kaba baik bahimbauan kaba buruak bahambauan, Innalillahi Wainna Illahi Rojiun Prof DR Fahmi. Idris, Minggu 22 Mei 2022 meninggal dunia.

Informasi duka dan lagi Indoensia kehilangan putra terbaiknya menjalar cepat di seantaro. dunia maya di Sumbar bahkan di media sosial. orang minang se dunia.

Almarhum disemayamkan di Rumah Duka, Mampang Prapatan IV Nomor 20, Jakarta Selatan.

"Mohon dimaafkan Ayah Fahmi Idris jika selama hidup memiliki salah dan khilaf. Almarhum akan dikuburkan di Tanah Kusir," ujar putri almarhum, Hj. Fahira Idris,SE.,MH.

Berpulang ke-rahmatullah-nya tokoh besar, tokoh motivator Indonesia dan tokoh minang di pentas nasional serta tokoh panutan anak bangsa. Rektor UNAND Prof Yuliandri menyampaikan. duka cita mendalam. atas berpulang kepangkuan illahi DR Fahmi Idris.

"Rektor dan Civitas Akademika UNAND ikut berduka cita mendalam, Almarhum jasanya ke Unand tak terbilang dan tak terhingga, termasuk. mensupport Unand menjadi PTNBH," ujar Prof Yuliandri, Minggu 22 Mei 2022 sesaat setelah mendengar kabar duka.

Tak hanya itu kata Prof Yuliandri, DR Fahmi Idris pernah menjadi Ketua Dewan Penyantun UNAND

"Almahum Bang Fahmi Idris sangat berjasa dalam Pengembagan UNAND hingga menjadi seperti sekaramg, bahkan beliau terus mendorong Unand lebih maju lagi kedepannya," ujar Prof Yuliandri.

Selaku Ketua Dewan Penyantun UNAND, Prof DR Fahmi Idris menjadi penggagas Pembekalan Kuliah Kewirausahaan di UNAND.

"Almarhum juga menggagas UNAND Award. Siapa saja berjasa pada pengembangan akademik dan non akademik UNAND atau punya prestasi dan inovasi akademik dan non akademik dalam berbagai bidang, Bang Fahmi Idris minta Unand memberikan UNAND Award," ujar Prof Yuliandri.

Pada 11 September 2017 saat Dies Natalis ke 51 UNAND, Fahmi Idris ketika itu menjadi Menteri Perindustrian RI sekaligus Ketua Dewan Penyantun UNAND, menyampaikan, UNAND memiliki kesempatan untuk menjadi universitas berkelas dunia.

"Hal ini dapat diwujudkan jika semangat dan kerja keras itu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Untuk kedepan UNAND sudah sepantasnya memiliki berbagai fasilitas yang lengkap dan semestinya segera diwujudkan. Misalnya, perlu adanya pembangunan rumah sakit rujukan dalam memajukan perkembangan kualitas mahasiswa fakultas kedokteran UNAND, "ujar Fahmi Idris waktu itu disearchimg dari mesin pencari google.

Selain itu kata Fahmi Idiris waktu itu, UNAND juga diharapkan tidak melupakan tujuan yang paling hakiki melahirkan sarjana-sarjana berakhlak mulia.

"Allhamdulillah, Bang Fahmii Idris sudah melihat RS UNAND dan Pengembangan Fakultas Kedokteran UNAND, yang saat beliau jadi Menteri dan Ketua Dewan Penyantun sarankan itu. Selamat jalan bang, kami yang tinggal akan selalu menggelorakan semangat dan cita-cita Abang," ujar Rektor Unand Prof Yuliandri.(rls)

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumbar, Hamdanus mengatakan salah satu elemen Wushu adalah Air yang menghidupkan dengan kelembutan, selain unsur Api yang keras. Karena itu, Wushu Indonesia diharapkan dapat membawa nama baik Sumbar di Aceh-Sumut mendatang. 

"Saya berkeyakinan, dengan perpaduan kelembutan dan kekerasan (yin dan yang) yang dimilikinya, Pemprov Wushu Indonesia Sumbar akan mampu membawa nama baik Provinsi Sumbar di PON Aceh-Sumut. Apalagi bila Rakerprov ini berjalan lancar dan sukses," ungkap Hamdanus, dalam sambutannya saat membuka Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov), Minggu (22/5/2022). 

Dijelaskan Hamdanus yang disebut jadi calon kuat Ketua Umum KONI Sumbar di Musprovlub KONI mendatang, bahwa saat ini KONI Sumbar lebih memfokuskan pada pembinaan Cabang Olahraga (Cabor) dan tentunya untuk peningkatan prestasi atlet. 

"Dari Rp.43 miliar anggaran KONI Sumbar yang kita ajukan, maka sebagian besar digunakan untuk pembinaan dan peningkatan prestasi atlet," ucap Hamdanus dalam rakerprov yang dihadiri pengkab dan Pengko Wushu Indonesia se Sumbar.

Sementara itu Ketua Umun Pengurus Provinsi (Pengprov) Wushu Indonesia (WI) Sumbar, Yanisman menyampaikan bahwa Rakerprov merupakan agenda tahunan dalam upaya menibgkatkan prestasi atlet Wushu Indonesia, khususnya di Sumbar.

"Untuk itu, Pemprov Wushu Indonesia Sumbar terus mendorong peningkatan pelatih dan wasit dengan menggelar berbagai pelatihan," ujar Yanisman dalam sambutannya dalam Rakerprov mengangkat tema "Soliditas Pengurus Beserta Jajaran Wushu Indonesia Sumbar Dalam Peningkatan Prestasi Atlet.

Yanisman berharap pengurus Wushu Indonesia di seluruh kabupaten dan Kota untuk terus bekerja keras dalam meningkatkan prestasi atlet dan tetap menjaga soliditas dalam mencapai prestasi atlet dan mengembangkan organisasi.

Acara yang dipandu oleh Novrianto Ucok,

ditutup dengan penyerahan buku Ketua Umum Wushu Indonesia, Airlangga Hartarto oleh Ketua Umum Wushu Indonesia Sumbar, Yanisman kepada Plt Ketum KONI Sumbar, Hamdanus dan foto bersama dengan pengurus Wushu kabupaten dan kota. (rls/hms wi)