KIPRAH SEMEN PADANG dalam memajukan perekonomian daerah telah dirasakan masyarakat. Gambar di atas, kegiatan proyek normalisasi intake Baringin untuk kebutuhan pengairan 120 Hektare sawah masyarakat di Kelurahan Baringin, Kecamatan Lubuk Kilangan Padang, awal Juli 2020 lalu. (foto:hms)

Padang, Lintas Media News

Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah mengapresiasi PT Semen Padang telah menunjukkan kotmitmennya  memajukan ekonomi masyarakat Sumbar, khususnya Padang. Bahkan menurutnya, perputaran roda ekonomi Padang saat ini, salah satunya juga dari peranan PT Semen Padang.

"Tidak hanya melalui penyerapan tenaga kerja, perputaran roda ekonomi di daerah juga tidak terlepas dari dukungan alokasi dana CSR PT Semen Padang melalui berbagai program," kata Mahyeldi Ansharullah, Senin (10/7/2020)

Mahyeldi menyebut, kontribusi PT Semen Padang dalam mendukung pelaku UMKM tidak hanya melalui pinjaman bergulir yang direalisasikan melalui Program Kemitraan, tapi pembinaan yang diberikan telah membuat banyak pelaku UMKM sukses, mandiri, dan secara tidak langsung juga menyerap banyak tenaga kerja.

Kemudian program lainnya, berupa bantuan fisik untuk berbagai insfrastruktur, juga mampu menopang pembangunan , khususnya Kota Padang. "Terakhir, Semen Padang telah membantu menormalisasikan intake Baringin dengan anggaran lebih dari Rp1 miliar," ujar Mahyeldi.

Selain itu, program lainnya berupa pemberdayaan masyarakat melalui program Basinergi Mambangun Nagari (BMN) oleh CSR Semen Padang melalui Forum Nagari di lingkungan perusahaan, juga dinilai dapat meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar perusahaan.

Tentunya, sebut Mahyeldi, berbagai program tersebut kini bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Sumateta Barat, tidak terlepas dari perkembangan PT Semen Padang yang bangkit kembali sejak Gubernur Sumbar dijabat oleh Harun Zein. 

"Semen Padang dulu nyaris jadi besi tua. Tapi berkat dukungan Pak Harun Zein ketika itu, Semen Padang bangkit dan berkembang menjadi industri kebanggaan masyarakat Sumbar. Ini perlu dipertahankan oleh Semen Padang ke depan. Kami di Pemko Padang juga mendukung kinerja Semen Padang untuk lebih baik lagi, karena keberadaan Semen Padang juga betdampak kepada peningkatan pendapatan asli daerah," ujarnya.

Kepada manajemen perusahaan itu, termasuk kepada masyarakat Sumbar, khususnya Kota Padang, Mahyeldi  berpesan untuk tetap menjaga eksistensi PT Semen Padang yang merupakan perusahaan kebanggaan masyarakat Ranah Minang.

"Di Semen Padang ini banyak terdapat putra-putri terbaik Sumbar dan mereka lulusan Perguruan Tinggi terbaik di Indonesia. Sebagai Walikota Padang, tentunya saya bangga dengan Semen Padang. Semoga di tangan-tangan orang hebat itu, Semen Padang semakin maju dan berkembang," bebernya.

"Jika Semen Padang maju dan semakin berkembang, tentu kontribusinya dalam memajukan ekonomi masyarakat juga semakin besar pula. Begitu juga sebaliknya. Jadi, mari bersama-sama kita jaga keberadaan Semen Padang ini," imbuhnya. 

Hal yang sama juga disampaikan pakar ekonomi dari Unand Prof. Dr.Edy R Rasyid, Ak. Guru besar Unand itu menilai di tahun 2020 ini, PT Semen Padang genap berusia 110 tahun. Di usia lebih dari satu abad ini, perusahaan semen kebangaan masyarakat Sumbar itu semakin matang.

"Kita semua tahu bahwa Semen Padang merupakan satu-satunya Industri yang dimiliki masyarakat Ranah Minang. Keberadaan Semen Padang itu telah memicu roda perekonomian di Sumbar. Dan itu dapat dilihat dari penyerapan tenaga kerja oleh PT Semen Padang," katanya. 

Selain dapat menyerap tenaga kerja, Edy juga mengapresiasi Corporare Social Responsibility (CSR) PT Semen Padang. Kata Edy, CSR perusahaan semen di Kota Padang itu sejauh ini selalu konsisten dalam memberdayakan masyarakat lingkungan Sumbar melalui berbagai program.

Seperti Program Kemitraan yang dinilai memberikan multiplier effect terhadap pertumbuhan ekonomi. "Bahkan, banyak pelaku UMKM sukses dan mandiri berkat Program Kemitraan dari CSR Semen Padang tersebut," ujar Edy R Rasyid. 

Tokoh masyarakat Lubuk Kilangan Darmansyah Siroen juga menuturkan bahwa keberadaan Semen Padang di Kecamatan Lubuk Kilangan, diakui sangat dirasakan manfaatnya dalam memajukan ekonomi, khususnya di Lubuk Kilangan. Bahkan bisa dikatakan roda ekonomi di Lubuk Kilangan terus berputar, itu karena PT Semen Padang.

"Sebagian besar karyawan Semen Padang itu tinggal di Lubuk Kilangan. Dan tentunya, putaran uang di Lubuk Kilangan ini berasal dari PT Semen Padang.  Yang jelas keberadaan Semen Padang di Lubuk Kilangan sangat dirasakan manfaatnya," kata Darmansyah Siroen. 

Geliat roda ekonomi Lubuk Kilangan ini juga tidak terlepas dari kerjasama PT Semen Padang dengan vendor lokal yang merupakan putra-putri Lubuk Kilangan. "Keberadaan vendor ini, juga menyerap banyak tenaga kerja. Bahkan mencapai ribuan orang," tukasnya.

Selain itu juga melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat dari CSR Semen Padang yang direalisasikan melalui Forum Nagari. Bahkan dalam setahun, alokasi dana untuk Forum Nagari di Lubuk Kilangan mencapai Rp2,1 miliar.

"Ada 7 Forum Nagari di Lubuk Kilangan dan itu tersebar di masing-masing kelurahan di Lubuk Kilangan. Alokasi anggaran yang diterima oleh masing-masing Forum Nagari di kelurahan itu rata-rata sebesar Rp300 juta pertahun. Ini baru Lubuk Kilangan, belum lagi Kecamatan Pauh dan Kelurahan Pampangan Nan XX," ujarnya.

Melalui Forum Nagari tersebut, tambahnya, tentu berbagai program pemberdayaan masyarakat dapat digerakkan dengan maksimal. Seperti tahun 2019 kemarin misalnya. Melalui bantuan dari CSR Semen Padang, Forum Nagari Indarung bisa menggelar kegiatan pelatihan buat cake. 

"Pelatihan ini bernilai ekonomis bagi peserta pelatihan, karena mereka bisa membuat cake untuk dijual. Program-program pelatihan seperti ini ke depan akan terus kami kembangkan," bebernya.

Di tengah pandemi Covid-19 ini, sebut Darmansyah, Semen Padang bekerjasama dengan Forum Nagari, juga hadir membantu ekonomi masyarakat melalui bantuan sembako untuk masyarakat terdampak Covid-19. "Bantuan sembako itu disalurkan dua tahap, yaitu periode Mei dan Juli kemarin," ujarnya. (b/hms)

"Hasil Audit Investigasi BPKP Terhadap Proyek Relokasi RSUD M Zein Painan,banyak penyimpangan, dan merugikan keuangan negara Rp.32,135 Miliar",kata Bupati Pesisir Selatan (Pessel),Hendrajoni (HJ),saat menyampaikan hasil audit investigasi BPKP Perwakilan Sumbar terhadap Proyek Relokasi RSUD M Zein Painan di Bukit Kabun Taranak pada acara rapat paripurna dewan,dalam rangka penyampaian
kesepakatan Nota KUA dan PPAS RAPBD Tahun Anggaran 2021. Senin (10/8-2020),

Hendrajoni menjelaskan.Adapun hasil audit BPKP Perwakikan Sumbar nomor: LAINV-316/PW03/5/2019 tanggal 3 September 2019 tersebut adalah:1. Pembangunan relokasi RSUD M Zein Painan tidak memenuhi persyaratan lokasi sesuai Permenkes nomor: 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, dan pembangunannya tidak didukung dengan dokumen Amdal.

2. Pemilihan jenis pondasi berdasarkan rekomendasi PT Pandu Persada selaku konsultan perencana kurang memperhitungkan kesesuaian kondisi tanah, dan pematangan lahan tidak dilakukan sesuai prosedur dalam laporan studi kelayakan dan dokumen UKL UPL.

Hasil pemeriksaan ahli dari Universitas Narotama Surabaya yang diketuai Dr. Ir. Koespiadi, MT tanggal 29 Agustus 2018, menyimpulkan bahwa pelaksanaan pembangunan gedung relokasi RSUD M Zein Painan tidak sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang berlaku, yaitu SNI 8470 (2017), ICE MoGE Vol. 2 (2012), ACI 318-14, SNI 2847-2013, yaitu serviceability pondasi bangunan sudah tidak terpenuhi.

Mengingat pondasi konstruksi sarang laba-laba (KSLL) tidak mampu memikul beban bangunan, ahli tidak merekomendasikan untuk dilakukan perbaikan terhadap bangunan gedung. Dan, bangunan gedung menyimpan tegangan potensial akibat terjadinya penurunan fondasi secara terus menerus. Lagi pula, penggunaan konstruksi fondasi KSLL sudah dibekukan oleh Kemenkum-HAM, karena ada sengketa.

3. Proses pelaksanaan pengadaan (lelang) tidak sesuai Perpres Nomor: 54 Tahun 2010 yang sudah diubah dengan Perpres Nomor: 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Yaitu, dokumen yang diunggah PT Waskita Karya (Persero) pada http://lpse.pesisirselatankan.go.id, ditemukan dokumen yang menggunakan materai asli dengan nomor berbeda dengan nomor yang di-upload, dan terdapat perubahan materai pada jaminan Fire Supression.

Selanjutnya, berdasarkan pemeriksaan terhadap proses lelang yang dilaksanakan melalui proses e-procurement oleh ULP Kabupaten Pessel, terindikasi ada persekongkolan di antara peserta lelang yang memasukan penawaran, dengan temuan sebagai berikutTerdapat kesamaan dokumen dukungan,seluruh penawaran mendekati HPS,pengunaan IP Address (identitas setiap perangkat komputasi) yang sama pada seluruh penawar.

Sebelumnya, Bupati HJ juga menyampaikan, bahwa hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Sumbar terhadap LKPD Tahun Anggaran 2016 Nomor: 35.C/LHP/XVIII.PDG/05/2017 tanggal 29 Mei 2017, mengeluarkan rekomendasi kepada Bupati (Bupati HJ) agar meminta pertanggungjawaban Bupati Periode 2010-2015 (Nasrul Abit), karena pelaksanaan proyek relokasi RSUD M Zein Painan tersebut melanggar Pasal 54A Ayat (6) Permendagri Nomor: 21 Tahun 2011 yang berbunyi, "jangka waktu penganggaran kegiatan tahun jamak, tidak melampaui akhir masa jabatan kepala daerah", karena masa kontrak proyek tersebut berakhir pada bulan Juni 2016, sementara masa jabatan Bupati periode 2010-2015 berakhir pada bulan Oktorber 2015, sesuai dengan Surat Mendagri Nomor: 131.13-5680 Tahun 2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Bupati Pesisir Selatan, yang pada saat ditetapkan sebagai Calon Wakil Gubernur Sumbar.

Selain itu, juga ditemukan kejanggalan, bahwa pekerjaan dimulai tanggal 18 Mei 2015, bersamaan dengan keluarnya IMB, dan IMB yang dikeluarkan ada dua buah dengan nomor dan tanggal yang sama, tapi luasnya berbeda, yang satu luasnya 9.998 meter persegi, dan satu lagi 11.919 meter persegi.

Proyek relokasi RSUD M Zein Painan ini dibangun menggunakan dana pinjaman dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP) yang kini berubah nama jadi PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) berdasar Perda Nomor: 3 Tahun 2014 tanggal 21 Agustus 2014 tentang Pinjaman Pemkab Pessel kepada PIP. Besar pinjaman Rp99 miliar, dengan rincian Rp96 miliar untuk konstruksi dan Rp3 miliar untuk Alkes, dan jangka waktu pinjaman selama lima tahun.

Di kesempatan itu, Bupati HJ juga menyampaikan, bahwa persoalan proyek tersebut sudah diusut Polda Sumbar, dan beberapa pejabat terkait sudah diperiksa. Dan sebelumnya, dalam keterangan LKPD Tahun Anggaran 2019 yang sudah diaudit BPK, disebutkan, bahwa hasil audit investigasi BPKP tersebut sudah diserahkan Bupati HJ kepada KPK pada tanggal 2 Juni 2020, dengan surat nomor 700/1581/Insp-PS/VI/2020.(St)