Padang.Lintas Media News.
Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menggelar video conference (vidcon) persiapan masuk sekolah dalam tatanan normal baru produktif aman covid-19, di ruang kerja, Rabu (10/6/2020).

Gubernur Sumatera Barat mengatakan bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Surat Keterangan (SK) Menkes ada 6 (enam) hal yang dibatasi termasuk sekolah, tempat ibadah, pasar, tempat kerja transportasi umum dan tempat wisata.

"Ketika keluar dari PSBB masuk ke new Normal atau tatanan normal baru produktif aman covid pembatasan ini dibuka, termasuk tempat wisata, restauran, mall, tempat kerjapun, sudah dibuka secara bertahap, namun harus tetap mengikuti protokol covid" ucap Irwan.

"Nah yang belum dibuka adalah pendidikan, kenapa belum, karena memang belum waktunya, dan akan dibuka pada pertengahan Juli nanti, diperkirakan pada tanggal 13 Juli baru akan dibuka" sambung Irwan.

Lebih lanjut Irwan menyebutkan perlu persiapan matang untuk pendidikan seperti, Paud, TK, SD SMP itukan masih kategori anak-anak dan SMA sudah remaja, untuk itu perlu pendampingan agar kita tetap produktif aman covid dengan cara mengikuti protokol kesehatan penanganan covid, baik di rumah maupun saat keluar rumah.

"Untuk keputusan yang lebih lanjut dibukanya sekolah pada hari Senin (15/6) besok dirapatkan lagi dengan kabupaten dan kota akan memutuskan bagaimana tindak lanjutnya terkait dibukanya sekolah" kata Irwan.

Selain itu, dengan dibukanya sekolah nantik tetap mengikuti protokol covid, mulai anak berangkat ke sekolah, sampai di sekolah bertemu guru dan semua tenaga tata usaha semuanya dinyatakan bebas dari covid.

Selanjutnya sarana dan prasarana  disiapkan semua, kemudian dievaluasi perbulannya, sekiranya dalam 1(satu) bulan terjadi masalah langsung dibuat tindakan mitigasi dan proteksi atau ditutup kembali, lalu diswab, setelah itu akan dikembalikan lagi mereka ke sistem pembelajaran daring.

"Untuk dua opsi tergantung hijaunya semua daerah itu akan diputuskan menjelang ajaran baru, apakah daerahnya hijau atau tidak, kalau hijau berarti mereka bisa tatap muka, dengan persyaratan yang ketat, kalau belum hijau maka belum bisa tatap muka" tegas Irwan.

Lebih lanjut Irwan mengatakan untuk SD SMP itu kewenangan Walikota tentu kami minta pertimbangan dari Walikota, kemudian kalau SMA merupakan kewenangan provinsi namun tetap diminta kepada semua Kadis Pendidikan di Sumatera Barat agar menyamakan persepsi.

"Kalau sudah dinyatakan daerahnya zona hijau, keadaan kelas tetap dibatasi isinya mungkin setengah, lalu ada wastafel untuk cuci tangan, setiap masuk kelas pakai masker waktu belajarnya dipersingkat mulai 3 hingga 4 jam dengan dibuat sistem shift. Untuk prosesnya, datang ke sekolah hanya untuk belajar saja, selesai langsung pulang, tidak ada istilah keluar main, termasuk praktek tambahan," ungkap Irwan.

Semuanya nanti akan diperketat sehingga mengurangi paparan yang terjadi diantara siswa, walaupun telah sudah zona hijau namun protokol kesehatan penanganan covid-19 tetap kita ikuti.(rel/st)

Jakarta.Lintas Media News.
Rencana Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) untuk menyatukan banyak perusahaan media online yang berbeda-beda akan mengadapi kesulitan dalam hal perspektif pemberitaan.

 “Masalahnya setiap perusahaan media, setiap wartawan dalam menulis berita punya perspektif masing-masing, punya sudut pandang yang berbeda-beda. Bagaimana ini menyatukannya. Ini sulit, harus ada langkah konsolidasi organisasi,” kata Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia  (DPR RI), Aziz Syamsuddin ketika menerima kunjungan audiensi pengurus SMSI yang dipimpin oleh Ketua Umum SMSI Firdaus, Selasa sore, (9/6-2020) di Gedung DPR RI, Jakarta.

Pada acara audiensi tersebut, Firdaus didampingi H.M.Nasir, Junaidi, Andre Sumanegara, Teguh Idham Akbar.

Audiensi diterima Aziz Syamsudin, didampingi Boby Rizaldi, Dipo Nusantara dan M. Yasin.

Sebagai organisasi perusahaan media siber terbesar di Indonesia dengan jumlah anggota lebih dari 1000 perusahaan pers di seluruh provinsi di Tanah Air.

Aziz mengatakan, kalau tidak bisa menyamakan perspektif, paling tidak tone pemberitaan yang mestinya bisa disamakan. “Itu pun tone pemberitaan, akan mengalami gradasi yang berbeda-beda,” tutur  Aziz.

Dalam penyatuan media-media online yang berbeda-beda, kata Aziz, harus ada kepentingan yang saling memberi manfaat positif. “Saling memberi manfaat ini penting, sebab kalau tidak ada, mereka akan mengembangkan kepentingan perusahaan masing-masing,” kata Aziz.

*SMSI Optimis*
Firdaus menjelaskan, 1000 perusahaan online yang menjadi anggota SMSI akan disatukan dalam newsroom bersama.  Mereka saling memanfaatkan berita-berita yang ada dalam newsroom. Tetapi mereka juga punya kewajiban untuk mengirim berita ke newsroom bersama.

Ini kepentingan yang menguntungkan buat perusahaan-perusahaan media yang bergabung dengan newsroom bersama. Jadi yang disatukan bukan sudut pandangnya, bukan perspektifnya. Pasti sulit. “Memang diharapkan setiap perusahaan media dan wartawannya mempunyai perspektif dan tone yang baik dalam pemberitaan, kalaupun memberi kritik, tentu kritik yang membangun, kritik yang mengingatkan,”  kata Firdaus. (**)

 SOLOK.Lintas Media News.
Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Nasrul Abit kunjungi keluarga korban bencana longsor yang terjadi pada Jumat (5/6/2020)  lalu di Jorong Sarik Ateh, Nagari Sarik Alahan Tigo, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok, Sumbar, Rabu (10/6/2020).

Wakil Gubernur Nasrul Abit yang didampingi Wakil Bupati Solok Yulfadri Nurdin dan OPD terkait terharu dan prihatin melihat korban bencana tanah longsor tersebut menangis  saat dikunjungi pejabat nomor dua Sumbar disaat  suasana duka masih menyelimuti keluarga pasangan Suami Istri Tarmizi (46) dan Yenni (44)

Selain menyerahkan bantuan untuk meringankan kesulitan hidup yang dialami para korban, Wagub Nasrul Abit juga ingin membicarakan rencana merelokasi korban ke tempat lebih aman.

"Pemerintah Provinsi Sumbar ikut  berduka atas kejadian dukaini, terutama keluarga Tarmizi dan Yenni yang kehilangan kedua anaknya yang tercinta. InsyaAllah mereka masuk surga, dan bagi keluarga yang ditinggalkan dapat tabah dan sabar menghadapi cobaa ini," ucap Nasrul Abit.

Dalam pertemuannya dengan keluarga korban dan masyarakat sekitar, Nasrul Abit menghimbau warga setempat untuk tetap berhati-hati pada saat hujan deras turun, karena wilayah Nagari Sarik Alahan Tigo ini berada pada lembah dan perbukitan rawan terjadi longsor.

"Ini musibah, Allah yang berkehendak. Untuk itu marilah kita jadikan ini sebagai intropeksi  dan hikmah dari Allah, untuk lebih berhati-hati dan waspada lagi pada saat musim hujan, yang jelas kita amat prihatin atas musibah ini," ungkapnya .

Saat mengunjungi rumah duka terlihat Yenni tanpa henti menangis sembari memanggil-manggil nama anaknya. Tanpa disadari Nasrul Abit pun ikut terharu sambil mengusap matanya. "Ikhlaskan mereka buk. Biar mereka berdua tenang di alam sana," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Jumat (5/6) sekitar pukul 02.00 WIB. Kakak beradik ini diketahui bernama Melsa Gustia Putri (20) dan Rafky Aulia Zikra (13). Mereka tertimpa material bangunan kediamannya yang dihantamkan material longsor. Terjadi ketika kedua korban tidur.

Yenni yang merupakan ibunda dari kedua korban menceritakan pada Wagub Sumbar bagaimana awal kejadian bencana longsor tersebut sambil terbata-bata.

"Malam itu hujan sangat lebat, tiba-tiba terdengar gemuruh. Longsor datang persis mengahantam rumah kami. Kami idak sempat lari keluar. Dinding belakang rumah kami roboh menimpa kedua anak kami, pak Wagub," ceritanya.

Lanjut ia menjelaskan kejadian ini pertama sekali diketahui oleh suaminya ketika terbangun karena mendengar dentuman akibat hantaman longsor. Kedua anaknya ikut tertimpa material bangunan.

"Saya selamat, hanya luka dibagian kaki sebelah kiri. Anak-anak saya sudah tidak ada lagi pak Wagub," kata Yenni yang terus menanggis.

Menanggapi rencana relokasi tersebut, salah seorang warga, Wardi (53), mengaku bersyukur jika pemerintah bersedia menyiapkan lahan sebagai tempat permukiman baru.

"Yang penting warga disini aman dan tidak jauh dari lahan pertanian. Atau kalau memang pemerintah mau menyiapkan lahan baru, saya pikir kita siap untuk direlokasi," kata Wardi.

"Jadi selama ini memang kita hidup dalam kecemasan, apalagi saat cuaca buruk terjadi, kita takut akan terjadi longsor yang bisa menimpa rumah dan merenggut korban jiwa," tambahnya.(rel/st)

 Padang.Lintas Media News. Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menerima bantuan wastafel dari Tim Satuan Tugas (Satgas) bencana Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di kantor BPBD Provinsi Sumbar, Rabu, (10/6/2020).

Gubernur Sumbar mengatakan.Tim Satgas BUMN Provinsi Sumatera Barat memberi bantuan sebanyak 200 wastafel, pada hari ini diserahkan sebanyak 165 unit westafel, dan 35 unit lagi telah lebih dulu disalurkan, hal tersebut adalah sebagai bentuk kepedulian dan peran serta dalam pencegahan COVID-19 di Sumatera Barat.

"Penyerahan wastafel cuci tangan tersebut telah diserahkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat, wastafel ini akan disebarkan ke daerah-daerah atau untuk kepentingan umum nantiknya, bisa kemesjid, kantor, pasar, dan termasuk ke selolah-sekolah juga", Ucap Irwan.

Gubernur Irwan mengucapkan terima kasih kepada Tim satgas BUMN telah peduli kepada kita di Sumbar, hal ini sangat bagus sekali dan mudah-mudahan wastefel ini sangat bermanfaat untuk masyarakat saat hadapi pandemi covid dan mudah-mudahan covid cepat berlalu. Kepada masyarakat agar wasfel ini juga dapat dipelihara dan dimanfaatkan dengan baik sehingga dipergunakan untuk jangka panjang", sambung Irwan.

Selain itu Wakil Satgas BUMN Pelindo Iskandar mengatakan, yang berperan aktif dalam pembuatan wastafel ini adalah dari Mahasiswa Politeknik Negeri Padang, karena tidak bisa magang karena covid 19, mereka ditarik kekampus, lalu berdayakan berupa westafel untuk cuci tangan.

"Untuk harga Wastafel diperkirakan 1,7 Juta perunit, harganya cukup murah, tetapi kualitasnya bagus" katanya.

Selain wastafel ini, mahasiswa Politeknik Negeri Padang juga berperan aktif juga dalam pembuatan APD, sembako, dan ventilator termasuk juga seluruh kebutuhan Swab BNI sebanyak 2000 orang. jadi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Sumatera barat dalam suasana covid 19 ini BUMN melalui satgasnya akan hadir dan ikut berperan dalam penanganan bencana.

"Apapun bencana yang terjadi di sumbar kami akan hadir, karena ini adalah salah satu amanat negara bagaimana kita dapat memberikan suport kepada masyarakat," ujarnya.

Lebih lanjut Iskandar mengatakan akan ada penambahan westafel lagi kalau Gubernur menyurati, kita akan coba tambah sesuai dengan kebutuhan, sambungnya.

Westafel ini sudah kami salurkan ke Kota Padang beberapa daerah juga sudah kita salurkan, dan selebihnya akan disalurkan oleh BPBD, karena mereka yang lebih tau kemana tempat yang membutuhkan penyaluran westafel tersebut.(rel/st)

PADANG.Lintas Media News.
Masalah penanggulangan bencana bukanlah masalah sektoral, tetapi masalah multi sektor dan tanggungjawab bersama, agar daerah yang benar-benar aman dari bencana.

Adanya sekolah sungai ini merupakan perwujudan kepedulian terhadap sungai-sungai yanga ada dilingkungan sekitar masyarakat. Bencana banjir dampak terbesar yang kini dirasakan masyarakat di perkotaan dan di perdesaan.

Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit bersama Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah dan forkopimda mengikuti kegiatan Sekolah Sungai, Susur Sungai tebar bibit ikan dan tanam pohon di Delta Malvinas, Siteba, Kota Padang, Selasa (9/6/2020).

"Karena sungai sudah berubah fungsi akibat keteledoran kita sendiri. Banyak sampah yang menjadikan aliran sungai tertutup, tersumbat dan bahkan menjadikan sungai kotor, berbau dan beracun. Ekosistim sungai pun punah," kata Nasrul Abit memberikan sambutan.

Melalui Sekolah Sungai, Nasrul Abit berharap agar masyarakat menyadari berbagai potensi bahaya dari sungai sehingga warga bisa melakukan berbagai antisipasi untuk pengurangan risiko bencana.

"Sungai jangan lagi dilihat sebagai tempat pembuangan sampah, namun sebagai sumber kehidupan yang harus terjaga," ucapnya.

Wagub Sumbar inginkan,  kegiatan ini menjadi motivasi semua pihak dengan melakukan aksi dan berbuat nyata. Dengan itu sungai-sungai yang ada di Sumbar bisa menjadi sehat dan tidak lagi menjadi tempat banjir di musim penghujan.

Menurutnya, keberadaan sungai juga bisa dimanfaatkan sebagai tempat edukasi masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup. Dengan demikian, diharapkan pengelolaan sungai tidak lagi hanya dibebankan pada pemerintah, namun semua masyarakat.

"Jadi, Sekolah Sungai ini kita tujukan bagaimana merubah budaya agar masyarakat menghargai sungai, menghargai air dan kita hidup karena air," jelasnya.

Pada kesempatan itu, Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah memberikan apresiasi kegiatan yang telah diinisiasi oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera V (BWSSV) ini mengingat manfaat kedepannya yang akan kita rasakan bersama-sama.

Keberadaan sungai juga bisa dimanfaatkan sebagai tempat edukasi masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup. Dengan demikian, diharapkan pengelolaan sungai tidak lagi hanya dibebankan pada pemerintah, namun semua masyarakat. Sebab, jika dibebankan pemerintah maka hasilnya seperti yang terjadi saat ini, begitu pemerintah pergi maka sungai kembali kotor dan penuh sampah lagi. 

"Bagi umat Islam, menjaga kelestarian sungai ada di Alquran dan hadits, pun konsep rahmatan lil alamin yang mewajibkan kita membangun silaturahim dengan alam, jadi tidak ada alasan kita tak melakukan tindakan," ungkap buya Mahyeldi.

Selain itu, Kepala BWSSV Maryadi Utama mengatakan, dalam kegiatan ini bertema "Lestarikan Sungai Selamatkan Air" dengan menggelar aksi susur sungai dan tanam pohon.

"Sebanyak 10 ribu bibit ikan ikan papuyu dan nila akan tebar di lokasi sungai Batang Kuranji untuk pelestarian ikan sumber daya perikanan," ujar Maryadi.

Dimulai dengan Wagub Sumbar dan langsung diikuti Walikota Padang serta pada Forkopimda dan pada OPD lainnya melepas bibit ikan dalam 12 kantong plastik beroksigen dilepaskan. Dengan kriteria tempat pelepasan ditepi sungai dan dekat tumbuhan air agar memiliki harapan hidup yang tinggi.

"Semoga kegiatan ini mampu memggugah kepedulian masyarakat terhadap sungai dan mempelopori pelestarian sungai," harapnya.(rel/st)

Padang,Lintas Media News. Pemberhetian Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahap II oleh Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dinilai Sekretaris Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar HM Nurnas kurang bijak.

“Gubernur kurang bijak karena menghentikan BLT ditengah kondisi masyarakat terhimpit ekonomi akibat pandemi Covid19 dan kehilangan mata pencarian” ujar HM Nurnas.

Dengan dicairkan BLT masyarakat bisa dapat uang ekonomi pun langsung bisa bergerak karena  masyarakat Terdampak masih ketar Ketir untuk memenuhi kebutuhan harian.

Ditambahkan HM Nurnas, Bicara anggaran tidak ada, itu bukan sebuah alasan, apalagi penerapan New Normal baru berjalan di 16 kabupaten kota di Sumatera Barat kecuali Kota Padang dan Kabupaten Kepulauan Mentawai yang masih menjalankan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

“Melihat kondisi masuk tahap New Normal seharusnya BLT jangan di stop dulu, Kita minta pada gubernur untuk pikir ulang penghentian BLT setelah BLT bulan Juni dikucurkan” ujar Cak Nurnas sapaan akrab para Wartawan,kemaren

Salah satu warga Kelurahan Koto Panjang Ikur Koto (KPIK) Kota Padang Firdaus 53 tahun mengatakan, “Pak Gubenur tolong jan dihantian BLT labiah kurang ampek bulan kami ndak bakarajo (tolong jangan hentikan BLT lebih kurang empat bulan kami tidak ada pekerjaan).

“Selama Covid19 kami tidak bisa berbuat apa-apa hanya BLT yang bisa menyambung kebutuhan hidup kami sehari-hari” ujar Firdaus.(rel/st)

Padang.Lintas Media News.
Pemerintah provinsi Sumatera Barat membuka diri terhadap kunjungan orang berwisata dan akan mempromosikan wisata bebas covid. Bagi Sumbar kegiatan pariwisata merupakan potensi multi efek dalam membangkitkan ekonomi masyarakat dan pengembangan ekonomi daerah.

Hal ini disampaikan dalam kegiatan video confrence (vidcon) dengan kepala dinas periwisata Kab/ko se Sumatera Barat, diruang kerja gubernur, Selasa (9/6/2020).

Gubernur Sumbar mengatakan, saat ini orang-orang ekonomi menengah keatas berwisata merupakan sebuah kebutuhan hidup dan termasuk juga masyarakat yang selama ini telah merasa jenuh di rumah saja.

" Kita membuka diri orang datang ke Sumbar dengan melakukan swab gratis bagi pengunjung lewat penerbangan Bandara Internasional Minangkabau (BIM) dan melakukan rapit test di 9 pintu masuk Sumbar lewat jalur darat. Hal ini tentu kita menciptakan wisata Sumbar bebas covid,"  kata Irwan Prayitno.

Irwan Prayitno juga mengatakan dalam menyiapkan wisata Sumbar bebas covid pemprov Sumbar juga akan melakukan swab gratis bagi setiap pengelola travel, pelaku wisata dan hotel-hotel lainnya.

"Kita tahu saat ini destinasi belum dibuka, namun Sumbar membuka sektor wisata dan akan menyiapkan promosi paket wisata bebas covid, dilihat dari kesiapan hotel, destinasi dan daerah yang mampu menyiapkan diri. Kita ingin tahu daerah mana yang telah menyiapkan diri dalam menerima kunjungan kegiatan pariwisata Sumbar," ujarnya.

Gubernur juga sampaikan dalam penerapan Tatanan Normal Baru, Produktif dan Aman Covid (TNB-PQC) mendukung pelaksanaan kepawisataan dan meminta Bupati dan Walikota membuat perbup dan perwako yang dapat mengacu pada pergub Sumbar dan aturan kementerian yang ada.

"Tentunya dalam pelaksanaan pariwisata ada juga hendaknya memperhatikan kaedah-kaedah norma budaya masing-masing daerah dalam kegiatan promosi Wisata Sumbar Bebas Covid (WSBC). Pelaksanaan wisata Sumbar bebas covid lebih menekankan pada prosedur tetap wisatawan yang datang itu sehat dan pengelola wisata sehat serta negatif covid," himbaunya.

Dari laporan Kepala Dinas Pariwisata pemkab / ko, dalam vicon ini menyatakan, beberapa destinasi wisata di kab/ko telah dibuka dengan tetap menjalankan protokol covid 19. Pengawasan juga dilakukan dalam penarapan protokol covid 19, pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan  dan dilokasi membuat himbauan masif protokol covid dan lain-lain. (rel/st)

Padang.Lintas Media News.
Dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD ) Sumatera Barat (Sumbar).Selasa (9/6) di ruangan sidang utama DPRD sumbar, disepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Ranperda Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pariwisata Halal ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Ketua DPRD Sumbar Supardi saat memimpin rapat paripurna tersebut mengatakan.Penyelenggaraan wisata halal,jangan sampai menjadi wisata yang ekslusif yang hanya dinikmati oleh masyarakat muslim saja.Untuk itu,perlu disosialisasikan secara luas,bahwa halal tourism adalah penerapan nilai-nilai Islam dalam penyelenggaraan wisata,kebersihan dan penyelenggaraan traveler dengan tetap memperhatikan nilai-nilai Islam."Dengan demikian,wisata halal juga bisa dinikmati oleh wisatawan non muslim",jelas Supardi.

Disebutkan Supardi.Pesatnya perkembangan wisata halal ini,merupakan peluang yang sangat besar bagi Provinsi Sumbar karena,konsep wisata halal tersebut sesuai dengan kultur dan filosofi masyarakat Sumbar yaitu,ABS-SBK.

Supardi menyebutkan.Dari data jumlah wisata manca Negara yang berkunjung ke Sumbar ,wisatawan dari Negara-Negara Islam Khususnya dari kawasan timur tengah masih sangat sedikit.Padahal potensinya sangat besar untuk dapat diraih oleh Sumbar melalui wisata halal ini.

Sejalan dengan itu,menurut Supardi, wisata halal ini telah diakomodir penyelenggaraannya dalam perubahan RIPDA Provinsi.Akan tetapi,sampai saat ini pemerintah belum menyusun road mapnya.

"Mudah-mudahan,dengan ditetapkannya Ranperda penyelenggaraan pariwisata halal ini,road map nya pun dapat segerah disusun dan ditetapkan",harap Supardi.

Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Sumbar Supardi didampingi wakilnya Irsyad Syafar,Suwirpen Suib,Indra Dt.Rajo Lelo dan dihadiri oleh Gubernur Sumbar Irwan Prayitno,Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit dan undangan lainnya.(Sri)

Jakarta.Lintas Media News.
Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari menyambut baik  dukungan sejumlah kepala daerah yang telah memperhatikan kelangsungan hidup media di daerah akibat pandemi Covid-19 seperti yang telah ditunjukan Gubernur Kalimantan Tengah dan Gubernur Jawa Timur.

"Berbagai langkah insentif kepada industri media harus dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah agar dapat menyelamatkan hidup pers nasional di tengah ancaman pemutusan hubungan kerja karyawan perusahaan media seiring dengan penurunan performa bisnis industri media nasional secara drastis akibat imbas Covid-19," ujar Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari, Minggu, (7/6).

Pernyataan Ketua Umum PWI Pusat itu berdasarkan informasi yang dia terima dalam pertemuan webinar antara pengurus pusat PWI dengan para ketua PWI se Indonesia baru-baru ini.

Dalam pertemuan tersebut PWI berharap agar kerjasama iklan dan advetorial dengan Pemda tetap terjalin karena hal itu sangat membantu kelangsungan hidup media. Dan berharap jangan sampai anggaran dikurangi karena alasan pandemi.

Menurut Ketua PWI Kalteng Haris Sadikin, Gubernur Kalteng Sugianto Sabran telah menyetujui penambahan belanja publikasi melalui media sebesar Rp10 miliar periode Juli hingga Desember 2020 dalam rapat koordinasi dengan organisasi pers (PWI) dan pimpinan media, pada Rabu, 3 Juni 2020.

"Belanja publikasi diantaranya untuk kontrak pemberitaan, iklan, dan advertorial. Belanja publikasi dialokasikan untuk media berbadan hukum yang terdampak covid-19, dan media yang masuk dalam kategori UMKM," jelas Ketua PWI Kalteng Haris Sadikin.

Haris juga memohon doa dan dukungan dari para pengurus PWI agar DPA belanja media dapat selesai disusun dan disahkan paling lambat pertengahan Juni 2020.

Sementara itu dari Jawa Timur dikabarkan bahwa Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak membuka kerjasama dengan media di tengah keterbatasan situasi saat ini. Emil Dardak menyampaikan bahwa media juga tetap punya fungsi advokasi untuk mengingatkan apa yang luput dilihat pemerintah. Di sisi lain, dia meminta media juga dapat menjadi penyampai info yang clear, dan mengingatkan soal judul-judul berita yang kadang bombastis. Pemprov sendiri menegaskan tidak akan memotong anggaran pers dan sosialisasi melalui media.

Mendengar kesulitan yang dialami berbagai media di sejumlah daerah, Sekretaris Jenderal PWI Pusat Mirza Zulhadi berharap agar para kepala daerah di Indonesia dapat terus mendukung kelangsungan hidup media di daerahnya, karena bagaimanapun juga pers adalah salah satu dari pilar demokrasi dan pers punya peran strategis di masa pandemi ini.

"Dari Sumatera Utara juga mengabarkan bahwa gubernur dan jajarannya berinisiatif melakukan pertemuan dengan jajaran pers setempat dan membentuk tim bersama untuk mencari solusi di tengah pandemi," ujar Mirza Zulhadi.(rel)

 PADANG.Lintas Media News.
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Sumatera Barat (Sumbar) telah berakhir pada 7 Juni kemaren, sekarang Sumbar masuk dalam penerapan tatanan normal baru produktif dan aman Covid-19.

Gubernur Irwan Prayitno bersama Kapolda Sumbar, Wakil Walikota Padang, Kadis Perhubungan, Ka Satpol PP Sumbar, Kadis Perindag Sumbar dan   beberapa OPD Pemko Padang melakukan  mengunjungi Pasar Raya Padang yang menjadi kawasan percontohan tertib menghadapi kehidupan baru (New Normal), Senin pagi (8/6/2020).

“Hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada Pemko Padang yang telah memprakarsai untuk membuka Pasar Raya yang sesuai konsep protokol Covid-19," kata Gubernur Irwan Prayitno.

Setiap pedagang di Pasar Raya di atur jarak satu dengan yang lainnya. Di pintu masuk pasar telah disediakan petugas yang bertugas mengecek suhu tubuh pengunjung. Pembeli diwajibkan untuk memakai masker dan mencuci tangan.

Gubernur Sumbar sangat peduli dengan nasib para para pedagang. Ia akan terus akan memperhatikannya, asalkan pedagang dan pembeli menaati protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah.

"Kami telah melihat dengan Kapolda, TNI dan Wakil Walikota Padang. Saat ini Kota Padang memasuki namanya pra Pola Hidup Baru (PHB) masuk dalam masa transisi dengan dilakukan secara bertahap untuk menuju kehidupan tatanan baru yang produktif dan aman Covid-19," sebutnya.

Gubernur menjelaskan, untuk 17 kabupaten kota lainnya sudah langsung memulai kehidupan normal baru, hanya Padang dan Kabupaten Kepulauan Mentawai yang masih dalam masa transisi hadapi pola hidup baru.

Selanjutnya Gubernur Irwan menyampaikan terima kasih pada jajaran Kepolisian, TNI dan Satpol PP yang telah melakukan sangat ketat, penegasan terhadap disiplin protokol kesehatan yang ada tempat-tempat terbuka seperti Pasar Raya ini.

"Dan ini merupakan dukungan yang luar biasa penuh sehingga masyarakat disiplin. Kata kunci kita tetap produktif dan aman terhadap covid dengan disiplin mengikuti protokol kesehatan, dengan pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan dan seterusnya," ucap Irwan.

Olah karena itu menegakkan disiplin ini harus ada dukungan Polri dan TNI dan juga Satpol PP semua jajaran, sehingga masyarakat terbiasa berbudaya dengan perilaku-perilaku yang sehat sesuai dengan protokol kesehatan, sehingga warga bisa pendampingan dengan covid tetap produktif.

"Alhamdulillah, Pasar Raya sebagai contoh dari yang berjalan normal, kita keluar rumah bisa beribadah di masjid dan beraktivitas seperti biasa, tetapi ikuti protokol Covid-19," tukasnya.

Senada dengan gubernur Sumbar, Kapolda Sumbar Irjen Pol Toni Hermanto menyebutkan kunjungan tersebut melihat kesiapan Pasar Raya menuju New Normal dengan mengikuti protokol kesehatan.

"Kami melakukan pengecekan kesiapan Pasar Raya Padang sebagai pilot project, penegakkan disiplin protokol covid-19 menuju new normal," katanya.

Jenderal bintang dua itu mengatakan dari kepolisian dan TNI yang berjalan dari bawah ini yang disampaikan dalam penegakan kedisiplinan yang sudah disampaikan oleh bapak presiden negara itu sudah kita lakukan di beberapa tempat publik yang memang harus dijaga sesuai aturan Covid jangan sampai ada masalah.

“Untuk itulah arahan Presiden agar TNI Polri membantu optimalisasi pengawasan yang lebih disiplin. Pengawasan yang selama ini di perbatasan diperluas sampai ke pasar-pasar, mall, hingga kawasan wisata. Harapannya warga displin dengan protokol kesehatan, lalu penularan corona bisa terkendali," ujar Toni.

Kapolda Sumbar Toni Hermanto masih berharap agar masyarakat benar-benar disiplin mematuhi segala aturan dan ketentuan protokol kesehatan maupun PSBB agar kondisi segera membaik, sehingga bisa melangkah menuju new normal.

Dengan mengikuti aturan dan protokol tersebut, diharapkan dapat memutus rantai penyebaran virus Covid-19. "Sehingga masyarakat nantinya dapat beraktivitas seperti biasanya kembali," imbuhnya.(rel)

Agam.Lintas Media News.
Gula Saka Lawang sudah lama terkenal, bahkan sampai ke negeri jiran Malaysia. Rasa manis dan aroma gula tebu dari dataran tinggi Matur ini, sangat khas dan banyak digunakan sebagai pemanis alami dalam kuliner di Ranah Minang.

Kini, areal kebun tebu masih luas. Semuanya milik masyarakat di Nagari Lawang, Nagari Tigo Balai, Palembayan, dan nagari sekitarnya hingga ke lereng bukit di sekitar Danau Maninjau. Hasil dari perasan air tebu ini tidak hanya gula saka, tetapi juga dalam bentuk serbuk yang bernama gula semut.

"Rencana kedepan melalui Badan Usaha Milik Nagari yang bernama Pamako, kami merencanakan memproduksi Natadetebu, yaitu minuman jelly khas air tebu. Tapi kami masih terkendala untuk pembelian mesin teknologi pengolahan Natadetebu," kata Wali Nagari Lawang, Kec. Matur, Kab. Agam, Jamal Muchtar Datuk Lelo Ameh kepada Rombongan Komisi I DPRD Sumbar yang berkunjung ke Lawang, Sabtu (6/6) siang.

Komisi I DPRD Sumbar yang dipimpin Ketua Syamsul Bahri (PDIP) ini melakukan Kunjungan Kerja mengawasi Dana Desa, penyaluran BLT, Padat Karya Tunai Desa, dan aktifitas Badan Usaha Milik Nagari (Bumnag). Dalam rombongan ini Wakil Ketua Komisi Evi Yandri Rajo Budiman (Gerindra), Sekretaris Komisi HM Nurnas, Drs. Bakri Bakar (Nasdem), Muzli M.  Nur (PAN), Jempol (Gerindra) dan Muhammad Ridwan (PKS).

Dari Pemprov Sumbar mendampingi wakil rakyat ini adalah Kepala Dinas PMD Sumbar Drs. H. Syafrizal Ucok, MM., Sekretaris PMD Drs. Armen, Korprov Pendamping Profesional Dana Desa Ir. Feri Irawan, M.Si dan Khairul Anwar, S.Ag.,MH alias Tan Rajo.

Menurut Wali Nagari Lawang Jamal Muchtar, Bumnag Pamako (Palembayan, Matur Ampek Koto) adalah Bumnag Bersama yang didirikan oleh 7 nagari yaitu Nagari Lawang, Tigo Balai, Koto Hilir, Baringin, Sipinang, Sungai Landia dan Nagari Balingka. Masing-masing nagari diproyeksikan untuk setor modal sebesar Rp15 juta sebagai modal awal Bumnag.

Bumnag Pamako direncanakan mendapatkan bantuan Kemendesa PDTT sebesar Rp300 juta untuk bangunan dan modal kerja. Sayang, karena Covid-19, bantuan itu sampai kini belum terealisasi. "Kami sangat mengharapkan hibah dari Pemprov untuk membeli alat pembuat Natadetebu. Mohon kami Pak Dewan," kata Jamal Muchtar yang didampingi Ketua KAN Lawang D. Datuak Rajo Endah.

Dalam sesi dialog, Anggota Komisi I DPRD Sumbar sangat antusias terhadap Bumnag Pamako. Sebab, pasca PSBB, Bumnag diharapkan menggairahkan kegiatan perekonomian masyarakat melalui UMKM yang ada. "Bumnag bisa berperan membangkitkan perekonomian di nagari sesuai potensi yang ada, seperti di Lawang ini kerajinan, pertanian dan gula saka," kata Anggota DPRD Bakri Bakar, mantan pejabat di Pesisir Selatan.

Apresiasi yang positif terhadap pendirian Bumnag Bersama Pamako ini juga disampaikan Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar HM. Nurnas dan Ketua Komisi I DPRD Syamsul Bahri. "Kami jadikan catatan khusus dari hasil Kunjungan Kerja ke Lawang ini, yaitu bantuan hibah untuk Bumnag Pamako pada APBD tahun 2021 mendatang," kata Syamsul Bahri, yang juga putra Pasaman Barat ini.

Kadis PMD Sumbar Syafrizal Ucok menyambut gembira dengan dukungan yang diberikan DPRD Sumbar kepada Bumnag, khususnya Bumnag Pamako di Lawang, Kec. Matur, Kab. Agam ini. Kedepan Dinas PMD akan terus bersama-sama dengan DPRD Sumbar dalam menggairahkan Bumnag dan Bumdes di provinsi ini.

"Bumnag di Sumbar sudah banyak yang beraktifitas yaitu memanfaatkan potensi nagari. Bumnag harus kita dorong untuk berkembang, karena bisa menambah pendapatan asli nagari," kata Kadis PMD Syafrizal Ucok. (rel/st)

 PADANG.Lintas Media News.
Masjid Al-Hakim yang terletak di Pantai Padang sebentar lagi akan menjadi ikon wisata halal Kota Padang,dikunjungi Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit bersama Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah.Sabtu (6/6/2020).

Nasrul Abit dan Mahyeldi menyempatkan diri meninjau  proses pembangunan masjid Al-Hakim, yang sempat  terkendala akibat terjadinya abrasi pantai, saat ini dalam tahap penyelesaian.

"Alhamdulillah, pembangunan masjid yang terletak di jalan Sumudera ujung pantai Padang ini,
berjalan lancar sesuai dengan harapan kita. Dan sebentar lagi masyarakat kota Padang dan para pengunjung wisata pantai Padang bisa beribadah disini," kata Nasrul Abit.

Wagub Sumbar menyebutkan, saat ini sedang finishing, dalam waktu dekat ini sudah bisa digunakan. Rencananya pembangunan Masjid Al-Hakim akan dijadikan ikon kota Padang yang sangat dekat dengan pantai Padang, merupakan salah satu tempat pariwisata pantai.

Diperkirakan pembangunan masjid sudah rampung hingga 90 % dan bisa dipakai sepenuhnya. Hanya perlu ditindaklanjuti dengan tindakan finishing atau pelengkap lainnya, seperti instalasi listrik, tempat parkir, area kuliner, taman dan lainnya.


Selanjutnya Nasrul Abit berkeliling masjid sembari menyapa para pekerja. Antusias dan bersemangat, para pekerja menyambut hangat kehadiran Wakil Gubernur Sumbar tersebut.

Nasrul Abit memperhatikan setiap bagian dari keindahan masjid yang dibangun. Sesekali memberi masukan secara detail dan seksama. Beberapa diantaranya terkait material yang digunakan hingga nilai-nilai estetika yang harus diperhatikan dalam proses pembangunan.

"Kerjakan dengan baik dan benar, mudah-mudahan pembangunan akan terus lancar sesuai dengan harapan kita semua," ucapnya

Sementara itu Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah mengatakan Masjid Al-Hakim selain jadi sarana ibadah di tempat wisata, juga bakal jadi ikon di Pantai Padang karena arsitekturnya yang indah, sempat terkena abrasi pantai.

"Untuk mengatasi itu sudah dibuat batu grip pemecah ombak di sepanjang areal masjid yang menghadap ke laut," kata Mahyeldi.

Seperti diketahui, pembangunan Masjid Al Hakim didanai oleh seorang perantau Minang yang terbilang sukses di perantauan. Keberadaan masjid ini semakin memperkuat Kota Padang sebagai destinasi wisata halal.(rel/st)