Padang,Lintas Media.
Ada tiga esensi dalam penetapan Hari Jadi Sumatera Barat (Sumbar). Yakni harus mengandung nilai historis, administrasi, dan heroism (perjuangan).Ketiga esensi ini menjadi dasar penilaian dalam penetapan tanggal untuk ditetapkan sebagai Hari Jadi Sumbar.

“Esensi itu harus ada karena bisa memberi rasa bangga dan kecintaan warga Sumbar pada daerahnya sendiri,” kata anggota Panitia Khusus (Pansus) pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Hari Jadi Provinsi Sumbar Syukriadi Syukur yang juga anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar, saat rapat dengan mitra kerja, Selasa (2/4).

Syukriadi Syukur menjelaskan kan.Dalam pembahasan Ranperda ini, Pansus memiliki dua pilihan tanggal yang akan ditetapkan sebagai hari jadi Sumbar.  Dua tanggal tersebut yakni 9 Agustus 1957 dan 1 Oktober 1945.  Meskipun begitu, pansus akan kembali melakukan konsultasi pementapan ke Kemendagri, dan Arsip Nasional.

Menurut Syukriadi,dua tanggal itu didapatkan setelah melalui pembahasan yang panjang. Baik melalui diskusi dengan tokoh sejarah Sumbar, akademisi, dan lainnya. Termasuk mengadakan seminar terbuka dan konsultasi ke Kemendagri, arsip nasional, dan Sekretariat Negara (Seknag).

Pansus juga melakukan kunjungan ke sejumlah daerah yang memiliki kaitan soal isi dari Ranperda Hari Jadi Sumbar ini. Seperti ke Riau, Jambi, Sumsel, dan Jawa barat. Dari masukan berbagai pihak itu, muncullah dua tanggal tesebut. Lebih lanjut, Syukriadi menjabarkan untuk 9 Agustus 1957, dimana saat itu dibentuk daerah Swatentra Sumbar, Riau, dan Jambi. Ini berdasarkan UU Darurat Nomor 19 tahun 1957. UU ini tertanggal 9 Agustus 1957.

Sedangkan untuk 1 Oktober 1945, dimana pada waktu itu, dibentuk keresidenan Sumbar. Yang dilakukan bersamaan dengan pengambil alihan pemerintahan dari tangan penjajah Jepang. Saat itu, dimotori oleh M Syafei, Dr M Djamil, dan Rasuna Said. Mereka bertiga merupakan anggota dewan perwakilan rakyat Sumbar pada masa itu.

Setelah ada dua alternatif, maka pansus akan memilih salah satu dari dua. Berdasarkan kerangaka acuan, yang berkaitan dgn nilai historis, administrasi, heroisme, Pansus lebih condong pada penetapan 1 Oktober 1945. “Karena punya tiga nilai tadi. Sedangkan 9 Agustus 1957, hanya memikiki nilai historis dan administrasi saja. Bahkan bila dijadikan itu sebagai Hari Jadi, sama saja dengan warga Sumbar memperigati hari perpisahannya,” katanya.

Meskpun begitu, pansus akan kembali melakukan konsultasi pemantapan ke arsip nasional, dan Kemendagri. Untuk target, disampaikanya akan ditetapkan jelang Pemilu April mendatang.Tutupnya (Sri)

Padang,Lintas Media.
Sopir Angkutan Kota (angkot) yang suka ugal-ugalan agar ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku oleh pihak kepolisian,untuk memberi efek kerah pada sopir-sopir angkot yang tidak tahu aturan.

Langkah pertama yang mesti diambil terhadap sopir angkot yang ugal-ugalan tersebut adalah, memberikan mereka pembinaan. Pembinaan bisa mengarah pada, memberi tahu sopir angkot tentang bahaya yang akan ditimbulkan akibat ulah mereka.Kata Ketua Komisi I DPRD Sumbar Afrizal pada wartawan diruangannya kemaren.

"Jika setelah diberi pembinaan tak ada perubahan. Ambil tindakan tegas  Amankan angkotnya, cabut SIM yang bersangkutan, kalau tidak kasihan kita dengan ibu-ibu, dan anak sekolah yang sering menggunakan transportasi ini, keselamatan mereka terancam,"jelas Afrizal.

Untuk angkot di Kota Padang, politisi Partai Golkar ini menuturkan, banyak hal yang harus dibenahi. Selain sopir yang ugal-ugalan, angkot yang dimodifikasi ceper dan musik yang terlalu keras juga harus ditertibkan. Menurut dia, jika tak ditertibkan beberapa hal tadi akan membuat ketidaknyamanan bagi pengendara lain serta penumpang angkot itu sendiri."Jalan Kota raya ini  bukan mereka yang punya. Jadi tak bisa seenaknya saja dalam pemakaiannya," katanya.

Kepada pemilik usaha angkot,Afrizal selaku Ketua Komisi yang membidangi Hukum dan Pemerintahan mengimbau, agar pengusaha angkutan terutama angkot mengingatkan sopir mereka untuk taat dengan aturan.

"Angkot itu jangan hanya diserahkan pada sopirnya saja, sementara sang pemilik menerima setoran pulangnya. Perangai sopir itu juga jadi tanggung jawab pemilik untuk mengawasinya," pinta Afrizal. (Sri)

Padang,Lintas Media.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar menerima nota penjelasan Ranperda tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, pada rapat paripurna DPRD Sumbar yang  dimpim oleh Wakil Ketua DPRD Sumbar, H Guspardi Gaus diruangan sidang utama DPRD Sumbar baru-baru ini.

Menurut Guspardi, pada tgl 8 Maret 2019 lalu melalui surat nomor 188/544/Huk-2019, Gubernur Sumbar telah menyampaikan usulan  pembahasan Ranperda tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah nomor 1 Tahun 2011 tentang Retrebusi Jasa Umum.

Sebagaimana diketahui, dengan terjajdinya peralihan kewenangan pengelolalan rumah potong Hewan Moderen di Kota Payakumbuh, maka objek retribusi yang melekat pada retribusi pelayanan laboratorium kesehatan dan klinik hewan, sebagaimana diatur dalam perda nomor 1 Tahun 2016 tentang retribusi jasa  usaha tidak dapat dipungut.

Sesuai dengan  Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka pelayanan laboratorium kesehatan dan klinik hewan termasuk dalam retribusi pelayanan kesehatan yang merupakan jenis retribusi Jasa Umum. Salah satu upaya mendasar yang harus dilakukan adalah dengan melakukan perubahan peraturan daerah tentang perubahan kedua atas Perda Nomor tahun 2011 tentang retrebusi jasa umum.

“Dengan telah disampaikanya nota penjelesan terhadap Ranperda tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum oleh Gubernur, maka sesuai dengan tahapan pembahasan Ranperda yang diatur dalam peraturan DPRD tentang tata tertib, pembahasannya dilanjutkan dengan penyampaian pandangan umum Fraksi Fraksi,“ ujar Guspardi Gaus.

Rapat paripurna ini dihadiri oleh waki Gubnernur Sumbar Nasrul Abit, pimpinan OPD di jajaran Pemprov Sumbar, Forkopimda dan undangan lainnya. (Sri)

Padang,Lintas Media News.
 Program magang di Jepang adalah kesempatan emas, dan waktu yang sangat baik, maka harus ditangani dengan serius, jangan ada yang main-main dalam pemilihan calon peserta magang ke Jepang. Apalagi ada calon yang kecanduan dengan narkoba dan penyimpangan sexual seperti LGBT, harus diberhentikan saat ini.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit pada saat pembukaan acara Calon peserta seleksi magang ke Jepang di Aula Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi provinsi Sumbar, Senin (1/4/2019).

Hadir pada acara tersebut Direktur Bina Pemagangan Kemnaker RI, Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi provinsi Sumbar, kepala BP3TKI Sumbar, kepala BLK Padang dan forum kerjasama pelatihan dan pemagangan Sumbar serta Alumni magang Jepang.

"Dalam hal ini tentu menjadi perhatian bagi tim Kemnaker, apabila ada diantara calon peserta yang kedapatan pecandu narkoba dan LGBT, harus segera kita keluarkan, karena ini menyangkut nama baik Indonesia dan nama Sumbar," jelas Wagub Sumbar.

Dalam kesempatan itu, Wagub Nasrul Abit juga mengungkapkan hasil kunjungan kerjanya ke Jepang beberapa waktu lalu. Ketika berkunjung ke Jepang, ia melihat tempat pemagangan dan tempat pelatihan bagi calon tenaga kerja.

"Itu sangat luar biasa, masyarakat Jepan yang penuh dengan kedisiplinan, saya sangat excited dan tertarik, dengan kemampuan yang bekerja di sana, mereka mengalami perubahan hidup, ini saya buktikan ketika bertemu dengan alumni pada saat waktu pulang ke Indonesia," kata Nasrul Abit.

Lanjut Wagub Sumbar menyampaikan, bahwa program pemagangan ke Jepang telah menjadi solusi dalam memberikan kesempatan kepada pencari kerja untuk meningkatkan keterampilan sehingga dapat bersaing memasuki pasar kerja.

"Dengan kerjasamanya pihak Internasional Man Power Jepang (IM), mereka menyampaikan kalau pihaknya tidak ada batas untuk orang Indonesia mengikuti program magang di negaranya, asalkan melalui mekanisme yang telah diatur negaranya," jelas Nasrul Abit.

"Kita sambut baik rencana ini, dengan menyalurkan pencari kerja bagi anak muda ini, kalau tidak disalurkan secara positif, bisa negatif," ucapnya.

Sebelumnya pada kesepatan tersebut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumbar, Nazrizal, S.Sos, M.Si melaporkan, bahwa pelaksanaan seleksi calon peserta magang ke Jepang bertujuan untuk menyaring dan mempersiapkan bagi calon peserta untuk siap secara fisik dan mental selama tiga tahun, yang dilaksanakan selama lima hari dari tanggal 1 - 5 April 2019 di Aula Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi provinsi Sumbar.

"Untuk sementara kita sudah tercatat menerima calon peserta ada 200 orang, dengan harapan para calon peserta dapat menguasai materi-materi yang diberikan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan IM Jepang," kata Nazrizal.

Nazrizal juga menyampaikan, bahwa kesempatan kerja sambil berlatih melalui program magang, sangat potensial dan menjanjikan bagi pencari kerja kita, bila dibandingkan dengan kesempatan kerja di negara kita atau negara tentangga.

"Namun kondisi yang kita hadapi sekarang,  masih kurangnya peminat dan kemampuan peserta untuk menembus proses yang ditetapkan oleh tim pusat," ucapnya

Permasalahan yang ditemui adalah masih banyak peserta yang belum menyiapkan diri untuk menguasai materi-materi pada tahapan proses seleksi.

"Untuk itu kami melaksanakan pelatihan pra-seleksi di daerah dalam rangka menyiapkan kemampuan calon peserta untuk mengikuti seluruh materi seleksi magang ke Jepan," tambah Nasrizal.

Setelah dibukanya secara resmi oleh Wagub Sumbar, selanjutnya wagub memberikan ucapan selamat mengikuti pelatihan kepada calon peserta magang, semoga bisa membawa nama harum daerah.(b)

Payakumbuh, Lintas Media News.

Yusrizal, wartawan Mingguan BIN News terpilih kembali memimpin PWI Cabang Payakumbuh/50 Kota untuk tiga tahun mendatang, 2019-2022. "Alhamdulillah saya dipercaya kembali memimpin PWI oleh teman-teman," kata Yusrizal.

Pemilihan Ketua PWI Payakumbuh 50 Kota ini berlangsung hangat. Dua Calon Ketua yaitu Yusrizal  dan Jefri Ricardo Magno alias Bule dari Harian Singgalang. Lewat voting, Yusrizal meraih 8 suara dan Jefri 4 suara. "Pemilihan Ketua PWI Payakumbuh 50 Kota berlangsung demokratis dan penuh kekeluargaan," kata Zulnadi sebagai pimpinan sidang.

Konferensi Cabang PWI Payakumbuh 50 Kota berlangsung di Ngalau Resto, Payakumbuh, Sabtu (30/3) dibuka oleh Ketua PWI Provinsi Sumbar Heranof Firdaus. Hadir Bupati 50 Kota diwakili Sekda Drs. Widia Putra, M.Si dan Walikota Payakumbuh diwakili Staf Ahli Roslayetti, M.Pd.

Dalam arahannya Ketua PWI Sumbar Heranof Firdaus mengatakan, rekrutmen anggota baru PWI perlu dilakukan secara selektif melalui UKW (Uji Kompetensi Wartawan). Diharapkan Pemkab 50 Kota dan Pemko Payakumbuh dapat membantu penyelenggaraan UKW di daerah ini.

Menurut Heranof Firdaus, UKW dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas wartawan itu sendiri. Dengan telah berkompeten tentunya wartawan itu akan mendapat pengakuan dan penghargaan yang layak dari perusahaan pers mau pun dari stakeholder.

Konferensi Cabang PWI Payakumbuh 50 Kota berakhir Sabtu sore, ditutup oleh Kadis Kominfo Kota Payakumbuh John Kenedi. "Kami akan support Ketua PWI terpilih dengan program yang meningkatkan kapasitas wartawan Anggota PWI," kata John Kenedi.

Dalam Konferensi Cabang PWI Payakumbuh 50 Kota ini, Tim PWI Sumbar datang cukup lengkap yaitu Ketua PWI Heranof Firdaus, Sekretaris PWI Widia Navies, Wakil Ketua Eko Yanche Edrie, Wakil Ketua Sawir Pribadi, Dewan Kehormatan PWI Sumbar Zulnadi dan Gusfen Khairul. (*)

Padang,Lintas Media News.
Dari 780.000 orang lebih tenaga kerja di Padang, baru 300.040 orang, yakni 40,34 persen yang terdaftar aktif sebagai peserta BPJS sementara,setiap penerima upah itu wajib mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan, karena ini adalah amanat UU No 40 Tahun 2004.

Hal itu disampaikan Kepala kantor BPJS  Ketenagakerjaan  Cabang Padang Yuniman Lubis
Didampingi Account Representatif khusus Handi Putra Refridianto,padaSosialisasi BPJS Ketenagakerjaan di Fave Hotel, Kamis (28/3/2019).

Disebutkan Yuniman,sampai 31 Desember 2018 tercatat Lebih kurang 2,2 juta tenaga kerjasama di Padang, baru 22,85 persen yang terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan.Untuk itu,program Jaminan Sosial Ketenaga kerjaan ini di Sumatera Barat (Sumbar)  menjadi perhatian khusus oleh BPJS Nasional karena, pekerja penerima upah selama ini terkesan di abaikan.

Menurut Yuniman, potensi yang tebanyak belum mengikuti program BPJS Ketenagakerjana ini adalah Usaha Kecil Menegah (UKM), dan sektor bukan penerima upah seperti petani, ojek dan lain sebagainya. Di Sumbar dari data BPS tercatat ada sekitar 844 ribu lebih atau 34 persen dari jumlah penduduk Sumbar.

"Kita tidak akan tau, apa yang akan terjadi saat kita dalam melaksanakan aktivitas kerja kita. Karena kecelakaan kerja, adalah satu jenis resiko yang tidak perna kita duga dan itu sangat mungkin terjadi, dimanapun dan dalam bidang pekerjaan apapun. Mulai dari luka ringan, luka parah, cacat sebagaian anatomis bahkan meninggal dunia," papar Yuniman.

Untuk itu, kata Kepala Kantor Cabang BPJS Padang, susai amanah UU No 40 Tahun 2004 tentang BPJS menyebutkan, "Saat ini, negara kita telah membuat sebuah kebijakan untuk para pekerja, dengan program BPJS Ketenagakerjaan yang akan memberikan kemudahan-kemudahan bagi para pekerja, baik itu jamin jesehatan, atau kecelakaan kerja sampai jaminan hari tua, dan kemudahan lainya," jelas Yuniman.

Menurut Yuniman BPJS cabang kota Padang dengan wilayah kerja, Kota Padang, Kabupeten Pessel, Kota Padang Pariaman dan Kabupaten Pariaman serta Kabupaten Mentawai.

Sosialisasi yang digelar BPJS Ketenagakerjaan cabang Kota Padang dan penggerak jaminan sosial Indonesia dengan Ikatan Keluarga Wartawan (IKW) tersebut
dihadiri, Ketua IKW Hendrison didampingi Pembina IKW Taf Chaniago dan puluhan pemilik media cetak dan online serta wartwannya.(b)

Padang,Lintas Media News.
Terkait aturan serta batasan-batasan yang harus dipahami oleh awak media  untuk pemberitaan dan penyiaran iklan kampanye peserta Pemilu di media,
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat melaksanakan rapat koordinasi (rakor)sekaligus mensosialisasikan Peraturan KPU No. 7 tahun 2017 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019.

Anggota KPU Sumbar Gebril Daulay selaku narasumber mengatakan.Peraturan KPU No.7 Tahun 2017 yang telah diubah dengan PKPU No. 5 tahun 2018, bahwa kampanye melalui iklan dan media cetak dan elektronik dimulai sejak tanggal 24 Maret s.d 13 April 2019. Dengan tersosialisasinya sederet aturan dan batasan tersebut, diharapkan pelaksanaan Pemilu 2019 berjalan dengan baik.

Dalam paparan kampanye terhadap kontestan Pemilu 2019 ini,Gabril menekankan bagaimana tata cara bersosialisasi dan menayang iklan baik di media TV, media cetak radio dan media online. Media perlu mengetahui serta memahami pointer-pointer terkait batasan-batasan dalam hal sosialisasi dan penayangan iklan kontestan pemilu, agar tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan.

Sementara, Fivner narasumber dari  Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumbar mengimbau, rekan-rekan media dan peserta pemilu untuk dapat mentaati regulasi yang telah ditepakan KPU RI dalam hal sosialisasi dan penayangan iklan ke tengah masyarakat.

"Mudah-mudahan ini dapat dipahami, sehingga pelaksanaan Pemilu 2019 ini dapat berjalan dengan baik," ujarnya.

Senada dengan Fivner,narasumber dari KPI Sumbar Yuni Aryati, menekankan, pihaknya secara intens akan melakukan pengawasan terhada sosialisasi dan tayangan iklan peserta pemilu di media televisi dan radio, sekaligus memastikan tayangan tidak  melebihi durasi sesuai yang ditetapkan KPU.

"Mudah-mudahan pelaksanaan pemilu yang berintegritas di Sumatera Barat dapat tetcapai, sesuai dengan harapan bersama," harapnya.

Rakor yang diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan pembacaan do'a. Kemudian  dilanjutkan dengan diskusi, dipandu oleh Kabag Teknis dan Humas KPU Sumbar Agus Catur Rianto di Hotel Pangeran.Rabu (26/3).(b)

Padang,Lintas Media News.
Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit mengingatkan, bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 tinggal 21 hari lagi,  sebagai Aparat Sipil Negara (ASN) harus ada himbauan serta mensosialisasikan pemilu kepada masyarakat umum agar tetap menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban, dalam menghadapi perhelatan Pemilu 2019.

Hal ini disampaikan pada acara Rapat Koordinasi Penguatan Pengawasan Netralisasi ASN, TNI dan Polri dalam Pemilihan Umum tahun 2019 di Aula Kantor Gubernur, Rabu (27/3/2019).

Seharusnya pihak pemerintah sudah ada himbuan melalui baliho atau spanduk mengajak masyarakat ikut menjaga masyarakat dapat berpartisipasi dengan menggunakan hak pilihnya secara cerdas dan bijaksana.

“Sebagai ASN kita dapat berperan mensosialisasikan pemilu yang damai kepada masyarakat, melalui baliho dan spanduk untuk mensukseskan pemilu yang berkualitas,” ajak Nasruk Abit.

Dalam sambutan Nasrul Abit juga menghimbau ASN Sumbar, baik dari kabupaten dan kota untuk menjaga netralitas dalam Pemilu 2019. Sebagai abdi negara, ASN yang memiliki hak pilih dilarang memiliki kecenderungan tertentu terhadap kegiatan politik.

“Netralitas TNI-Polri dan ASN kunci sukses pemilu, karena sebagai aparat negara kita dilarang mendukung langsung calon Presiden, calon legislatif atau mendukung partai politik manapun. Untuk itu ASN janganlah bermain politik, tetapi gunakan hak pilihnya pada 17 April nanti,” kata Wagub Sumbar.

Bagi ASN yang tidak netral, Wagub Sumbar kembali mengingatkan bahwa akan ada sanksi yang akan didapat. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana pemilu.

“Apalagi sebagai ASN kita patut waspada karena banyak yang mengawasi pergerakan kita. Salah sedikit kita akan dilaporkan ke Bawaslu dan tentunya sanksi akan menanti. Tentu hal ini sangat tidak kita harapkan. Oleh karena itu sebagai ASN netralitas adalah harga mati,” ucap Nasrul Abit.

Selanjutnya Wagub Sumbar optimis dalam penyelenggaraan Pemilu serentak 2019 di Sumatera Barat akan berjalan dengan aman dan terkendali, dengan bekerjasama dengan Polri dan TNI tentu saja membantu segala sesuatu untuk kesuksesan Pemilu 2019.

"Apalagi sekarang kita sudah urutan ke 26 di Indonesia sebagai daerah yang rawan pemilu, yang sebelumnya kita urutan ke tiga yang potensi terjadi kekacauan pemilu 2019, ini menandakan Sumbar sudah termasuk aman penyelenggaraan pemilu," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Mabes Polri, Komjen Pol. Moechgiyanto, SH menyampaikan bahwa, institusi Polri menjadi tumpuan masyarakat untuk menciptakan Pemilu Serentak 2019 yang sehat, kompetitif, dan aman.

Moechgiyanto berharap semua pihak, baik  ASN, maupun TNI-Polri, penyelenggara pemilu, dan semua pihak dapat saling bekerjasama agar pemilu berjalan damai.

Ada beberapa potensi ancaman dan gangguan pemilu 2019 yang perlu kita waspadai, yaitu maraknya black campaign dan negative campaign, provokasi, keberpihakan atau ketidak netralan dalam penyelenggaraan pemilu dari ASN, TNI-Polri, money politic, dan bentrok antar pendukung parpol.

"Untuk itu perlu strategi penguatan netralitas pada pemilu 2019 dengan melibatkan semua unsur terkait dalam pelaksanaan ini (pengamanan Pemilu 2019) harus bersinergi, baik KPU, Bawaslu, kontestan, partai pendukung, massa pendukung, Polri-TNI, pemerintah daerah, media, tokoh masyarakat ini harus kompak,” ucapnya.

“Apapun risikonya Pemilu 2019 harus berlangsung aman, damai, lancar, kompetensi sehat dan tidak boleh mengorbankan konflik yang menyebabkan perpecahan dan kesatuan bangsa serta bagi Polri NKRI harga mati,” tambahnya.

Ketuaa Badan Pengawasan Pemilu Sumbar Surya Efitrimen mengatakan, Provinsi Sumbar bisa dikategorikan aman dalam penyelenggaraan Pemilu 2019, hal ini berdasarkan menilaian data Mabes Polri pada 20 Maret 2019 tentang data kerawanan Pemilu di masing-masing provinsi di Indonesia.

"Berdasarkan data tersebut, kerawanan Sumbar dibanding 34 provinsi lainnya berada di posisi nomor 26," jelas Surya Efitrimen.

Hal tersebut, kata dia, tidak terlepas dari usaha bersama pemerintah daerah,  Polda, Kejati, Korem dan lembaga terkait lainnya.

Selanjutnya Surya Efitrimen juga melaporkan kesiapan Bawaslu untuk pemilu 2019, dengan telah terbentuk jajaran pengawas Pemilu  sampai ke tingkat TPS dengan jumlah 16.716 bersamaan dengan pelantikan secara serentak se-Indonesia sebanyak 800 ribu pengawas TPS. Ini kita sesuaikan di TPS-TPS yang ada.

Karena itu, perlu penguatan pengawasan dari ASN dan TNI-Polri kegiatan sosialisasi dalam rangka pencegahan supaya tidak terjadi dugaan pelanggaran Pemilu melibatkan seluruh stakeholder yang ada, diharapkan berjalan aman dan lancar sesuai dengan rencana.(b)

Batusangkar,Lintas Media News. Pelayanan prima menjadi salah satu isu utama di masa pasca otonomi daerah, pelayanan yang diterima oleh masyarakat menjadi paradigma ukuran dan pandangan terhadap keberhasilan kinerja pemerintah.

Hal ini disampaikan  Sekretaris Daerah Provinsi ( Sekdaprov) Sumatera Barat (Sumbar) Drs. Alwis, pada acara pembukaan Bimbingan Teknis Pelayanan Prima bidang Kepegawaian dilingkungan pemerintah Provinsi Sumbar di Hotel Emersia, Batusangkar Senin malam, (25/3/2019).

Lebih lanjut Sekdaprov Sumbar menyampaikan, paradigma masyarakat terhadap layanan yang tidak maksimal cenderung menilai kinerja aparatur sipil negara tidak berkualitas dan menimbulkan sikap kecewa terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah.

Standar pelayanan menjadi tolak ukur sebagai acuan pedoman penyelenggaraan pemerintah terhadap setiap pelayanan publik kepada masyarakat, untuk wujudkan pelayanan prima, bermutu, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

"Maka sudah seharusnya kita menetapkan Standar Pelayanan Publik untuk setiap jenis pelayanan, termasuk pelayanan bidang kepegawaian, sehingga pelayanan prima yang diinginkan dapat tercapai," kata Alwis

Sekdaprov juga berharap agar dalam pelayanan prima tersebut sudah seharusnya didukung oleh penyajian data dan informasi kepegawaian yang akurat menjadi skala prioritas Badan Kepegawaian Daerah.

"Dengan ini menyatakan sanggup setiap aparatur menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan akan memberikan pelayanan prima dan profesional sesuai dengan peraturan yang berlaku," ajaknya.

Alwis mengatakan, bahwa ada persepsi masyarakat belum maksimalnya pelayanan yang diterima, menuntut Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat memberikan pelayanan prima seiring dengan harapan dan tuntutan masyarakat sesuai standar pelayanan publik yang lebih baik dari waktu ke waktu.

Untuk itu perlu penetapan Standar Pelayanan Prima (SPP) sebagai pelayanan publik yang telah ditetapkan dengan Peraturan Men PAN dan RB nomor 15 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan.

Selanjutnya Sekda Provinsi Sumbar Alwis pada kesempatan tersebut mengucapkan terima kasih kepada narasumber Drs. Riza Karim, M.Si dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia yang telah meluangkan waktu untuk berbagi ilmu dan informasi bagaimana mewujudkan pemberian pelayanan prima kepada masyarakat.

Sekretaris BKD Sumbar Ir. Rini Oktanlvia, MSi juga melaporkan kegiatan Bimtek ini adalah dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada PNS terkait pemberian Standar Pelayanan Prima kepada masyarakat dan meningkatkan kualitas profesionalitas PNS dalam fungsinya sebagai pelayanan masyarakat, agar peserta memiliki pemahaman  atar kesadaran kan pentingnya peningkatan pelayanan publik guna memenuhi tuntutan masyarakat.

Bimtek Pelayanan Prima bidang kepegawaian angkatan I dilaksanakan selama tiga hari tanggal 25 - 27 Maret 2019 bertempat di Hotel Emersia Batusangkar dengan tim dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, yang dihadiri 25 peserta yang terdiri dari pejabat pengelola kepegawaian pada organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Sumbar.(rel)

Padang,Lintas Media News.
Dalam program penanam sejura pohon dipesisir pantai barat,  butuh komitmen bupati dan walikota,  agar dapat dilaksanakan secepatnya. Karena riset telah memberikan gambaran pohon-pohon pinggir pantai dapat menahan derasnya laju gelombang.

Hal ini disampaikan wakil gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit, pada acara Rapat Koordinasi Mitagasi Bencaja Tsunami dengan Program Penanaman Sejuta Pohon di aula Kantor Gubernur,  Selasa ( 25/3/2019).

Lebih lanjut Wagub Nasrul Abit mengatakan, kita harap dengan penanaman pohon ini, kita aman dari resiko bencana yang besar. Karena pohon dapat menahan laju gelombang air laut.

Oleh karena itu setiap daerah agar segera menghitung kebutuhan pohon untuk daerahnya agar segera ditanam lebih cepat, terutama kawasan yang terbuka kearah pantai dan penduduk yang ramai karena akan dijadikan prioritas, ungkap Nasrul Abit.

Sekertaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Dody Ruswandi, mengatakan, penanaman pohon disepanjang pesisir pantai ini sangat efektif dalam meminalisir resiko bencana, karena pohon dapat menahan gelombang air laut.

"Ini merupakan upaya kita, sebab untuk mitigasi bencana ini tidak setahun atau dua tahun saja. Namun, skala jangka panjang, apalagi pohon ini akan tumbuh besar hingga 10 atau 20 tahun kedepan, ini dampak manfaat akan terlihat nantinya," ujarnya.

Dikatakannya, penanaman pohon ini tidak hanya di Sumbar saja. Namun, juga dibeberapa daerah lainnya, diantaranya Banten, Jawa barat, Jawa tengah, Jawa timur, NTB, Sulawesi Utara.

"Ada berapa daerah yang kita tanami pohon, untuk jenis pohonnya, yakni Cemara Udang, bakau, Pule. Itu tergantung lokasinya, jika bisa ketiga-tiga kita tanam," kata Dody.

Disebutkan Dody Riswandi, ketika kejadian tsunami di Tanjung Lesung ada beberapa desa yang selamat dari gelombang air, karena keberadaan pepohonan yang tumbuh disana. Sehingga, ini menginspirasi untuk ditanam pohon dibeberapa daerah agar resiko bencana yang dapat memakan korban jiwa maupun materil bisa berkurang.

Sebelumnya, Jumat(23/3) kemaren,  sudah mulai dilaksanakan penanaman pohon dalam program Sejuta Pohon yang digagas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama TNI, Polri, aparatur pemerintahan dan komponen masyarakat di Kota Padang di kawasan Pantai Parupuak, Tabing.(rel)

Padang,Lintas media News Menjelang pelaksanaan Pemilu tanggal 17 April 2019, Dinas Dukcapil Provinsi dan 19 Kabupaten/ Kota Sumatera Barat berkomitmen tegak lurus dengan kebijakan Pemerintah Pusat sebagaimana maksud surat Mendagri No. 471.13/2292/dukcapil tanggal 18 Maret 2019 tentang penuntasan perekaman dan pencetakan KTP-el sebagai syarat keikutsertaan Pemilu 2019.

Hal ini disampaikan kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kependudukan dan Catatan Sipil ( PPKBK - Dukcapil)  Provinsi Sumatera Barat, Novrial, SE, MA. Akt disela-sela kesibukan hari ini lewat Whastaapnya, Padang, Minggu (24/3/2019).

Lebih lanjut Novrial menyampaikan,  dengan target partisipasi pemilih di Sumatera Barat sebesar 77% dari KPU, Dinas Dukcapil se Sumbar komit untuk memastikan bahwa 3.872.855 penduduk Sumatera Barat usia KTP per 31 Desember 2018 sudah mempunyai KTP selambatnya tanggal 17 April tersebut.

Capaian perekaman per 28 Februari 2019 sudah mencapai 95,39% dan capaian kepemilikan sudah mencapai 94,07% dari usia wajib KTP, katanya

Kadis Dukcapil juga mengungkapkann,  ada beberapa hal yang telah dilaksanakan berdasarkan arahan pusat antara lain gerakan jemput bola serentak ke rutan dan lapas.

Serta ke sekolah dan kampus pada tanggal 11-16 Maret 2019, dan instruksi untuk mengeliminir data penduduk siap rekam di 19 Kabupaten/Kota yang berhasil dituntaskan lebih cepat dari tenggat 20 Maret 2019.

Sisa pencetakan KTP-el yang harus diselesaikan menjelang Pemilu adalah usia KTP baru dan penggantian data serta pindah datang.

Dan koordinasi dengan KPU dan Bawaslu berjalan sangat baik, hal itu dibuktikan dengan perbedaan minimal antara data penduduk usia KTP dengan DPT hasil perbaikan KPU per Desember 2018 hanya sekitar 150.000 orang.

Terakhir tanggal 21 Maret kemaren KPU kembali melakukan update data dari penduduk datang dan keluar bersama Dukcapil dan Bawaslu, ujar Novrial.

Novrial juga menyatakan komitmen bersama lainnya dalam pengawalan wajib pilih dengan KPU dan Bawaslu adalah verifikasi dan validasi data berkelanjutan sampai pelaksanaan Pemilu, dan fasilitasi help-desk bersama di 19 Kabupaten/Kota yang seiring dengan rencana instruksi Mendagri agar Disdukcapil Provinsi dan Kabupaten/ Kota untuk tetap membuka kantor pada hari H pelaksanaan Pemilu.

Hal ini bertujuan untuk memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan dokumen kependudukan, maupun untuk fasilitasi help-desk khususnya pengecekan NIK dan kemungkinan penyalahgunaan KTP-el untuk Pemilu.(rel)