Padang,Lintas Media News.
Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit mengingatkan, bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 tinggal 21 hari lagi, sebagai Aparat Sipil Negara (ASN) harus ada himbauan serta mensosialisasikan pemilu kepada masyarakat umum agar tetap menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban, dalam menghadapi perhelatan Pemilu 2019.
Hal ini disampaikan pada acara Rapat Koordinasi Penguatan Pengawasan Netralisasi ASN, TNI dan Polri dalam Pemilihan Umum tahun 2019 di Aula Kantor Gubernur, Rabu (27/3/2019).
Seharusnya pihak pemerintah sudah ada himbuan melalui baliho atau spanduk mengajak masyarakat ikut menjaga masyarakat dapat berpartisipasi dengan menggunakan hak pilihnya secara cerdas dan bijaksana.
“Sebagai ASN kita dapat berperan mensosialisasikan pemilu yang damai kepada masyarakat, melalui baliho dan spanduk untuk mensukseskan pemilu yang berkualitas,” ajak Nasruk Abit.
Dalam sambutan Nasrul Abit juga menghimbau ASN Sumbar, baik dari kabupaten dan kota untuk menjaga netralitas dalam Pemilu 2019. Sebagai abdi negara, ASN yang memiliki hak pilih dilarang memiliki kecenderungan tertentu terhadap kegiatan politik.
“Netralitas TNI-Polri dan ASN kunci sukses pemilu, karena sebagai aparat negara kita dilarang mendukung langsung calon Presiden, calon legislatif atau mendukung partai politik manapun. Untuk itu ASN janganlah bermain politik, tetapi gunakan hak pilihnya pada 17 April nanti,” kata Wagub Sumbar.
Bagi ASN yang tidak netral, Wagub Sumbar kembali mengingatkan bahwa akan ada sanksi yang akan didapat. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana pemilu.
“Apalagi sebagai ASN kita patut waspada karena banyak yang mengawasi pergerakan kita. Salah sedikit kita akan dilaporkan ke Bawaslu dan tentunya sanksi akan menanti. Tentu hal ini sangat tidak kita harapkan. Oleh karena itu sebagai ASN netralitas adalah harga mati,” ucap Nasrul Abit.
Selanjutnya Wagub Sumbar optimis dalam penyelenggaraan Pemilu serentak 2019 di Sumatera Barat akan berjalan dengan aman dan terkendali, dengan bekerjasama dengan Polri dan TNI tentu saja membantu segala sesuatu untuk kesuksesan Pemilu 2019.
"Apalagi sekarang kita sudah urutan ke 26 di Indonesia sebagai daerah yang rawan pemilu, yang sebelumnya kita urutan ke tiga yang potensi terjadi kekacauan pemilu 2019, ini menandakan Sumbar sudah termasuk aman penyelenggaraan pemilu," ucapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Mabes Polri, Komjen Pol. Moechgiyanto, SH menyampaikan bahwa, institusi Polri menjadi tumpuan masyarakat untuk menciptakan Pemilu Serentak 2019 yang sehat, kompetitif, dan aman.
Moechgiyanto berharap semua pihak, baik ASN, maupun TNI-Polri, penyelenggara pemilu, dan semua pihak dapat saling bekerjasama agar pemilu berjalan damai.
Ada beberapa potensi ancaman dan gangguan pemilu 2019 yang perlu kita waspadai, yaitu maraknya black campaign dan negative campaign, provokasi, keberpihakan atau ketidak netralan dalam penyelenggaraan pemilu dari ASN, TNI-Polri, money politic, dan bentrok antar pendukung parpol.
"Untuk itu perlu strategi penguatan netralitas pada pemilu 2019 dengan melibatkan semua unsur terkait dalam pelaksanaan ini (pengamanan Pemilu 2019) harus bersinergi, baik KPU, Bawaslu, kontestan, partai pendukung, massa pendukung, Polri-TNI, pemerintah daerah, media, tokoh masyarakat ini harus kompak,” ucapnya.
“Apapun risikonya Pemilu 2019 harus berlangsung aman, damai, lancar, kompetensi sehat dan tidak boleh mengorbankan konflik yang menyebabkan perpecahan dan kesatuan bangsa serta bagi Polri NKRI harga mati,” tambahnya.
Ketuaa Badan Pengawasan Pemilu Sumbar Surya Efitrimen mengatakan, Provinsi Sumbar bisa dikategorikan aman dalam penyelenggaraan Pemilu 2019, hal ini berdasarkan menilaian data Mabes Polri pada 20 Maret 2019 tentang data kerawanan Pemilu di masing-masing provinsi di Indonesia.
"Berdasarkan data tersebut, kerawanan Sumbar dibanding 34 provinsi lainnya berada di posisi nomor 26," jelas Surya Efitrimen.
Hal tersebut, kata dia, tidak terlepas dari usaha bersama pemerintah daerah, Polda, Kejati, Korem dan lembaga terkait lainnya.
Selanjutnya Surya Efitrimen juga melaporkan kesiapan Bawaslu untuk pemilu 2019, dengan telah terbentuk jajaran pengawas Pemilu sampai ke tingkat TPS dengan jumlah 16.716 bersamaan dengan pelantikan secara serentak se-Indonesia sebanyak 800 ribu pengawas TPS. Ini kita sesuaikan di TPS-TPS yang ada.
Karena itu, perlu penguatan pengawasan dari ASN dan TNI-Polri kegiatan sosialisasi dalam rangka pencegahan supaya tidak terjadi dugaan pelanggaran Pemilu melibatkan seluruh stakeholder yang ada, diharapkan berjalan aman dan lancar sesuai dengan rencana.(b)