Padang,Lintas media.
Peran dan fungsi Kebudayaan sangat penting karena dalam memajukan pembangunan daerah, dan diketahui sebagian besar daerah di Indonesia memiliki kekayaan budaya yang beragam, termasuk di Sumatera Barat.

Dan kebudayaan juga mampu menjadikan sebuah daerah menjadi lebih menarik, dikenal dan mampu meningkatkan kehidupan masyarakatnya, contohnya budaya tabuik di Pariaman, setiap tahun menjadi daya tarik wisatawan dalam negeri atau luar negeri yang datang untuk menyaksikan atraksi kebudayaan tersebut.

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit saat membuka rapat sinkronisasi program dan kegiatan urusan kebudayaan 2020 dan integrasi pelaksanaan kegiatan 2019 di kantor Dinas Kebudayaan Sumbar, Selasa (19/2/2019).

Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul juga menyatakan, hingga saat ini masih ada kepala daerah di Sumbar yang mengganggap bidang kebudayaan tidak penting.

"Sebelum acara dimulai, kami sempat berdiskusi dengan beberapa peserta, faktanya masih ada instansi di Kabupaten/ Kota hanya menempatkan bidang kebudayaan pada eselon IV dan ada pula di "cantolkan" pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain" ungkapnya.

Wagub juga menjelaskan, untuk kedepan bidang kebudayaan sangat tergantung kepada daerah masing-masing untuk meletakkan kebudayaan tersebut di posisi mana.

"Kalau kami di Provinsi sudah jelas meletakkan kebudayaan di posisi utama, ini dibuktikan dengan tertuang didalam visi dan misi Gubernur dan Wagub 2016-2021, serta adanya instansi khusus membidangi kebudayaan, yakni Dinas Kebudayaan" ujarnya.

Untuk di Sumatera Barat sendiri, Wagub mengatakan kebudayaan yang ada di daerah Sumatera Barat memiliki keunggulan masing-masing dan itu mempunyai nilai yang tinggi di mata sejarah dan kebudayaan.

"Namun hingga sekarang masih ada keunggulan budaya tersebut belum tercatat di Kementeriaan Pendidikan Kebudayaan dan Kebudayaan RI, seperti pembuatan tato tertua, yaitu di Siberut, Kepulauan Mentawai. Dan Hal ini merupakan tugas bagi kita bersama" katanya. 

Sementara itu, dalam laporan panitia yang disampaikan Sekretaris Dinas Kebudayaan Yudha Prima mengatakan, peserta kegiatan berasal dari Kabupaten/ Kota se Sumatera Barat, dan akan dilaksanakan dari tanggal 19-21 Februari ini.

"Untuk narasumber kita menghadirkan Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi pada Dirjen Kebudayaan, Christriyati Ariani serta Kepala Dinas Kebudayaan Sumatera Barat sendiri, Ranti Gemala" tutupnya.(rel)

Padang.Lintas Media.

Hari jadi bagi suatu daerah,tidak hanya sebagai simbol atau tonggak kelahiran daerah yang akan diperingati,akan tetapi merupakan ujud kebanggaan dan kecintaan masyarakat terhadap daerahnya.Dengan demikian,hari jadi bagi daerah akan memiliki makna dan arti yang sangat penting  untuk menumbuhkan rasa cinta dan bangga terhadap daerah.

Demikian disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar Hendra Irwan Rahim saat membuka konsultasi publik Ranperda tentang Hari Jadi Provinsi Sumatera Barat di ruangan sidang utama DPRD Sumbar kemaren.

Dikatakan Hendra.berkenaan dengan hal tersebut diatas,anggota DPRD Sumbar melalui hak yang dimilikinya yaitu hak untuk mengusulkan pembentukan perda,menggagas usul prakarsa Ranperda tentang hari jadi Provinsi Sumatera Barat.

"Dengan adanya perda ini nantinya,pada setiap tahun masyarakat dapat memperingatinya,sekaligus merupakan wahana untuk mempererat silaturahmi masyarakat Sumatera Barat",jelas Hendra.

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah,penetapan hari jadi daerah sepenuhnya menjadi urusan daerah masing-masing.Secara umum menurut Hendra,penetapan hari jadi ini mengaju kepada perjalanan sejarah suatu daerah dan dari perjalanan sejarah tersebutlah dapat ditetapkan sebuah momentum yang dapat disepakati bersama untuk ditetapkan sebagai tonggak hari jadi atau hari kelahiran  daerah tersebut.

Hendra menyebutkan.Sesuai dengan mekanisme pembahasan ranperda,maka DPRD melaksanakan konsultasi publik ini dalam rangka pembahasan Ranperda tentang Hari Jadi Provinsi Sumatera Barat ini.

Dari konsultasi publik ini,selaku Ketua DPRD Hendra mengharapkan.Hendaknya dapat diperoleh masukan-masukan dan informasi terkait dengan sejarah lahirnya provinsi Sumatera Barat.Informasi bukti-bukti tersebut dapat dipertanggungjawabkan,sehingga tidak menjadi permasalahan dikemudian hari.

"Kami yakin dan percaya,dengan kehadiran tokoh-tokoh masyarakat,ahli-ahli sejarah dan ahli-ahli pemerintahan,baik dalam kapasitas sebagai Nara sumber maupun sebagai peserta konsultasi publik,akan dapat melahirkan sebuah kesepakatan untuk menetapkan momentum atau kejadian sebagai tonggak hari jadi atau hari kelahiran Provinsi Sumatera Barat",harap Hendra.(Sri)

Padang,Lintas Media News.
Satuan Perlindungan Masyarakat, ( Satlinmas) Kabupaten/ Kota se Sumatera Barat mesti lakukan pengawasan dan pengaman terhadap penyelenggara pemilihan umum (Pemilu) baik itu pemilihan legeslatif (Pileg) maupun pemilihan presiden (pilpres)  tahun 2019. Dalam bertindak Satlinmas  mesti melakukan berkoordinasi dengan pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawasan Pemilu (Panwaslu).

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit pada acara Sosialisasi peran dan fungsi Satlinmas dalam penyelenggaraan peleg dan pilpres 2019, di Padang, Selasa (19/2/2019).

Lebih lanjut Wagub menyampaikan sejalan dengan UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu  terkait penugasan Satlinmas dalam penanganan ketenteraman,  ketertiban  dan keamanan penyelenggaraan pemilu.

Dalam upaya peningkatan kesiapsiagaan jelang pemilu tahun 2019 Kemterian Dalam Negeri (Kemendagri)  telah mengeluarkan surat edaran no.300/9890/SJ, tanggal 14 November 2018 tentang peningkatan kesiapsiagaan dan keterlibatan Satpol PP dan Satlinmas dalam rangka pelaksanaan pemilu tahun 2019, kiranya seluruh jajaran Satpol PP dan Satlinmas senantiasa meningkatkan kesiapsiagaan menjaga ketertiban umun dan ketentraman masyarakat  serta perlindungan masyarakat di daerah masing-masing.

Disamping itu Satpol PP dan Satlinmas harus bersikap proaktif mencermati gelagat dinamika  diwilayah demi menjaga stabilitas dan keamanan jelang pesta demokrasi dan tetap konsisten menjaga citra dan wibawa pada saat penyelenggaraan pemilu, himbau Nasrul Abit.

Nasrul Abit juga menyampaikan, Satlinmas juga melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap pelaksanan pemilu itu sendiri. Jangan ada kecurangan saat pencoblos dan hal-hal perbuatan kesengajaan memenangkan seseorang atau yang lainnya.

Segera laporkan dan berkoordinasi kepada Bawaslu dan KPU jika terjadi pelanggaran, atau kejadian situasi menjadi instabilitas keamanan dan hal-hal yang merusak tatanan penyelenggaraan pesta demokrasi, ujarnya.

Wagub Nasrul Abit juga menyampaikan bagaimana Satpol PP dan Satlinmas juga mengawasi jika ada ASN yang tidak netral dalam penyelenggaraan pemilu. Dan juga pengamatan dan pengawasan dilakukan terhadap tidak boleh mempergunakan fasilitas pemerintah dalam kampanye pemilu sesuai aturan yang berlaku.

Kemudian Satpol PP dan Satlinmas juga diharapkan membantu mensosilisasikan penyelenggaraan pemilu bagaimana animo masyarakat untuk datang ke TPS memberikan hak suara semakin lebih baik, jika perlu di Sumatera Barat dapat mencapai 80 persen dari target KPU 70 persen.

Makin tingginya animo masyarakat dalam keikutserta dalam penyelenggaraan pemilu merupakan salah satu kesuksesan yang diharapkan disamping juga rasa aman,  tertib dan nyaman dalam pesta demokrasi ini.

Semoga penyelenggaraan pemilu 2019 nanti dapat menghasilkan presiden dan wakil presiden serta anggota legislatif yang amanah dan memperhatikan kemajuan bangsa serta mewujudkan kesejahteraan rakyat, harapnya.

Hadir dalam kesempatan itu Kepala Satpol PP dan Damkar Sumbar, Zul Aliman, SH, Kepala Kesbangpol Drs. Nazwir serta utusan Satlinmas Kab/ko se Sumatera Barat.(rel)

Padang,Lintas Media.
Memanfaatkan reses masa persidangan pertama Tahun 2019,Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar Endarmy jemput aspirasi masyarakat ke Daerah Asal Pemilihan (Dapil)nya yaitu Dapil II Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman.

Dari kunjungan reses perorangan ini,Endarmy menjelaskan.Di Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman masih banyak masyarakat kurang mampu yang tidak terdata pada Basis Data Terpadu (BDT) untuk menerima batuan Program Keluarga Harapan (PKH).

"Hal itu yang masih menjadi persoalan pada daerah.Khusus untuk Kabupaten Padangpariaman, verifikasi hendaknya dilakukan kembali,  banyak masyarakat  yang mengeluh tidak mendapatkan bantuan pemerintah pusat tersebut,” Kata Endarmy padan Lintas Media baru-baru ini.

Menurut Endarmy,proses pendataan harus dilakukan seobjektif mungkin , jangan masyarakat yang tidak layak dibantu mendapatkan PKH, pemberian bantuan hendaknya tepat sasaran sehingga program berjalan lebih  optimal.

Ketika menjemput aspirasi ke tengah masyarakat, banyak masukan agar proses pendataan BDT kembali dilakukan. Berangkat dari hal ini, pihaknya melakukan upaya meminta Kartu Keluarga (KK) serta KTP agar mereka yang layak dibantu ini mendapakan haknya.Kata Endarmy.

Bantuan PKH juga digunakan untuk modal usaha bagi masyarakat kurang mampu, langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan ekonomi mereka, hakikat dari program PHK adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tidak mampu mencukupi ekonominya.

Dari hasil reses yang dilakukan di Padang Pariaman dan Kota Pariaman Endarmy menjelaskan. Banyak masyarakat mengeluhkan proses validasi penerima bantuan dan pola distribusi penyaluran batuan tersebut tidak sesuai dengan data yang ada di masyarakat.

“ Saya terjun langsung ketengah masyarakat, banyak yang menanyakan bagaimana proses pendataan, kenapa yang layak dibantu tidak dibantu, “ ujar Endarmy.

Menurut Endarmy,untuk mendapatkan bantuan Kementrian Sosial setiap masyarakat yang kurang mampu masuk dalam Basis Data Terpadu (BDT), proses validasi BDT sering dipertanyakan masyarakat karena dianggap kurang akurat, sharusnya BDT ini kembali diperbaharui untuk penerima PKH,  BDT sekarang masih menggukan data lama, sehingga tidak mengetahui apakah mereka layak atau sudah tidak layak.

 “Jangan ada unsur kepentingan dan dimanfaatkan oleh golongan tertentu,banyak masyarakat mengeluhkan, proses untuk mendapatkan bantuan yang pendataan mulai dari tingkat RT hingga Lurah, hanya diberikan kepada orang terdekat saja , sehingga yang pantas menerima seolah terabaikan",sebut Endarmy politisi Nasdem.

Endarmy menambahkan, masyarakat juga  Hal penting yang mesti diingat oleh masyarakat dalam peraturan pemerintah pusat dalam penerimaan PKH, BDT akan selalu diperbaharui sebanyak dua kali dalam satu tahun.Setiap warga yang masuk dalam BDT tidak hanya menerima bantuan dari Kemensos , namun juga bantua dari anggota dewan melaui dana aspirasi.(Sri)

Padang,Lintas Media News.
Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit berharap, yang masuk dalam tim kafilah Sumatera Barat itu merupakan Qori dan Qoriah terbaik.Tidak ada lagi alasan anak si anu, jika tidak dengan kualitas terbaik jangan dimasukan. Jangan memunculkan kecemburuan atau persepsi buruk, karena itu seleksi yang dilakukan itu transpasran juga nilai kualitasnya.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Nasrul Abit pada acara pelatihan Qori/Qori'ah, Musafir/Mufasirah, dan Hafiz/Hafizah, di Asrama Haji Padang, Senin (18 Februari 2019).

Wagub Sumbar itu juga menambahkan, sadarilah bagi kita semua terpilihnya nanti tim kafilah Sumatera Barat mesti juga dilihatkan bagaimana dalam diri ada semangat menjaga nama baik daerah dan tekat memberikan prestasi terbaik untuk masyarakat Sumatera Barat.

Kita menyadari betapa sedihnya kita pada penyelenggaraan MTQ ke XXVII tahun 2018 dari rangking 7 turun menjadi rangking 14, dua kali lipat. Mari kita jadikan pengalaman tahun lalu itu semangat untuk bangkit ada disetiap tim kafilah MTQ Nasioanal ke XXVIII Sumatera Barat,  apalagi kita menjadi tuan rumah.

Seleksi dan pemilihan tim kafilah mestilah mengedapan potensi dan prestasi qori dan qoriah kita.  Saat ini ada 194 orang yang ikut pelatihan dan seleksi hingga bulan Mai,  kemudian kembali ke daerah masing-masing. Tanggal 15 Juni kita menyelenggarakan MTQ Provinsi di Kota Solok. Akan ada pembuktian prestasi dari hasil MTQ tersebut.

Karena itu diharapkan kepada para Qori dan Qoriah berjuang, berusaha dan berlatih sebaik mungkin untuk masuk tim kafilah MTQ Sumatera Barat agar mampu berikan yang terbaik bagi nama baik daerah dipentas nasional,  seru Nasrul Abit.

Wagub Nasrul Abit juga sampaikan,  kita sangat mendukung dalam pelatihan qori/qori'ah, Musafir/Mufasirah, dan Hafiz/Hafizah ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan kualitas dan kemampuan, sekaligus dalam rangka persiapan penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) tingkat Nasional Di Sumatera Barat.

Kita berharap dalam pelatihan ini, para qori/qori'ah, Musafir/Mufasirah, dan Hafiz/Hafizah dapat mengukir prestasi, yaitu juara umum atau minimal masuk tiga besar pada MTQ Nasional XXVIII tahun 2020, untuk kebanggaan masyarakat  Sumbar.

Tentu ada beberapa tahap yang harus kita lakukan dalam, seperti : seleksi calon Kafilah Sumbar yang dilakukan oleh pelatih daerah maupun nasional, dan benar-benar terbaik.

"Jumlah pelatihan kita siapkan sebanyak 15 kali di tahun 2019, terus untuk tahun 2020 pelatihan kita lakukan di Jakarta selama tiga bulan, selanjutnya TC di Padang sebanyak 10 kali," jelas Wagub.

Dalam laporan Kepala Biro Bina Mental dan Kesra Sumbar Drs. Syaifullah, MM, menyampaikan, bahwa kegiatan pelatihan qori/qori'ah, Musafir/Mufasirah, dan Hafiz/Hafizah yang bertema "Tingkatkan Kualitas dan Prestasi Peserta Kafilah Sumatera Barat" diadakan tahap I, tanggal 18 s/d 21 Fabruari 2019 di Asrama Haji Padang.

Peserta pelatihan qori/qori'ah, Musafir/Mufasirah, dan Hafiz/Hafizah berjumlah 194 peserta dengan mendatangi 15 orang pelatih tingkat nasional yang kita minta dapat membagi ilmunya kepada para peserta, agar memiliki kualitas standar secara nasional, harapnya.

Hadir dalam acara tersebut, Kepala Biro Bina Mental dan Kesra Sumbar Drs. Syaifullah, MM, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Barat H. Hendri, S.Ag, M.Pd,  Ketua harian LPTQ Sumbar dan pengurus, para pelatih nasional dan daerah serta para peserta pelatihan dan seleksi tim kafilah MTQ Sumbar. (rel)

AgamLintas Media News
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengapresiasi gagasan berlian Komandan Resort Militer (Korem) 032 Wirabraja Brigjen Kunto Arief Wibowo bersama anggotanya melakukan berbagai hal perbaikan lingkungan dengan teknologi mikroba Bios 44, termasuk saat ini rencana perbaikan lingkungan danau Maninjau Agam.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit disela-sela acara Sosialisasi Bios 44, menjaga alam, mengatasi keramba danau Maninjau dan lahan gambut untuk kesejahteraan rakyat Sumatera Barat, di ruang rapat Dandim 0304 Agam Bukittinggi, Senin (18/2/2019).

Lebih lanjut Wagub Nasrul Abit menyampaikan, kita selama in tahu kondisi danau Maninjau yang telah tercemar karena tumpukan makanan ikan, karena begitu banyak karamba yang mencemari danau.

Berbagai analisa telah dilakukan dan solusi dengan biaya cukup besar oleh Kementerian ESDM dan Kementerian PUPR, namun semua terkendala karena ada permintaan pusat agar mengurangi jumlah karamba menjadi 6000 saja.

Sementara jumlah karamba telah mencapai 17.000 karamba dan disisi Peraturan Daerah ini juga tidak sesuai,  sehingga sampai hari ini menjadi vakum tidak ada tindak lanjut.

Sekarang muncul gagasan besar dari Korem 032 Wirabraja ingin membantu menetralisir kembali alam lingkungan danau Maninjau dengan teknologi mikroba Bios 44. Beberapa percobaan dalam skala kecil telah dilakukan, baik soal air danau maninjau dan lahan gambut sawit dan telah berhasil, air dapat dinetralkan dan kebun sawit yang kurang produktif dalat produktif kembali, ungkap Nasrul Abit.

Danrem 032 Wirabraja Brigjen Kunto Arief Wibowo dalam kesempatan itu juga menyampaikan, Bios 44 telah memberikan solusi di beberapa tempat di Sumatera Selatan, dan berharap ini juga akan dapat terjadi di Sumatera Barat.

Penemuan Bios 44 berawal dari adanya permasalahan kebakaran hutan dan lahan di Sumsel. Sebab, sebelum 2006, kerap terjadi kabut asap. Hal itu mengganggu persiapan Asian Games 2018 dan TNI kemudian bekerja sama dengan Prof. Muhammad Tamim Pardede, pakar biokimia molekular.

Bios 44 yang merupakan paduan mikroorganisme akan memperkecil hingga menutup rongga-rongga lahan gambut. Karena itu, lahan tersebut tidak akan mudah terbakar.

Memang, Bios 44 berfungsi menormalisasi lahan untuk kembali seperti semula. Inovasi itu sebenarnya sangat sederhana. Bahan-bahan yang dipakai mudah didapat. Misalnya, air, ragi, susu bubuk, cornet beef, dan gula pasir dan waktu pembuatan sekitar sebulan.

Biaya penemuan itu juga tidak besar. Semua diupayakan dari satuan Korem yang ada kami beriyur bersama, bahkan, tak ada kendala signifikan dalam penelitian Bios 44.

’’Jika ada niat baik, semua lancar,’’ ujar Danrem 032 Wirabraja Brigjen Kunto Arief Wibowo.

Komandan Kodim 0304/Agam Letkol Kav. Salim Kurniawan Dewantara, SE, SH dalam kesempatan itu juga menyampaikan, danau Maninjau merupakan danau vukanik yang merupakan potensi kekayaan alam yang ada di kabupaten Agam. Pesona danau Maninjau telah mengundang kekaguman para wisatawan mancanegara.

Dan masyarakat disekitar danau secara turun temurun telah mendapat manfaat dari keberadaan danau Maninjau ini, berupa ikan dan air untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk meningkatkan produksi ikan karamba Korem 032 Wirabraja telah memberikan terobosan melalui program Bios 44, ujarnya.

Letkol Kav. Salim Kurniawan Dewantara juga menambahkan dari hasil uji coba Bios 44 pada air danau Maninjau ada sampel air Danau Maninjau sebelum diberi Bios 44 pemeriksaan oleh UPTD Laboratorium kesehatan Padang menunjukan bahwa kandungan nitrogen dalam bentuk amoniak dan nitrit di Danau Maninjau sangat tinggi melebihi standar yang ditetapkan Kementrian Lingkungan Hidup. 

Kandungan teloransi amoniak hanya dibawah 0,02 miligram perliter, terindentifikasi di danau Maninjau 0,037 miligram perliter.

Hadir dalam kesempatan tersebut Danrem 032 Wirabraja, beberapa dandim, Kadis Perikanan dan Kelautan Ir. Yosmeri, Kadis Lingkung Hidup, Ir. Siti Aisyah, MSi, Kadis PSDA, BPBD Sumbar, Dinas PUPR. (rel)

Padang,Lintas Media News.
Aparatur Sipil Negara (ASN) agar menjaga netralitasnya, jangan ikut serta juga membagikan postingan apa lagi memberikan komentar terhadap calon legislatif maupun calon Presiden dan Wakil Presiden dimedia sosial dan grouo-group whastaap.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit dalam sambutan pada upacara bendera priodik bulan di halaman kantor Gubernur, Senin (18/2/2019).

Lebih lanjut Nasrul Abit sampaikan, sudah banyak teman-teman kita yang terkena masalah ini dan tentunya akan tersandung masalah hukum. Ini tentu tidak baik dalam pengabdian sebagai seorang ASN yang dalam aturan mesti netral, menjaga stabilitas nasional.

Biarlah tim sukses, partai politik atau masyarakat yang hinggar bingar dalam penyelenggaraan pesta demokrasi pemilu ini. Jadi ASN yang menjaga dan menyuksesan penyelenggaraan  pemilu 2019 dengan rasa badunsanak di Sumatera Barat, ujar Nasrul Abut.

Nasrul Abit juga menyampaikan, ASN Sumatera Barat juga diharapkan mensosialisasikan penyelenggaraan pemilu 2019, agar berjalan damai,  aman, tentram serta masyarakat beramai ramai memberikan suarannya di TPS pada tanggal 17 April 2019 yang tinggal beberapa hari lagi.

Mari kita suksesnya Pemliu 2019 di Sumatera Barat, secara badunsanak,  jaga keamanan dan ketertiban dilingkungan masing-masing. ASN mesti ajak masyarakat agar tidak melakukan ujaran kebencian, fitna, caci maki atau menghina satu sama lainnya.

"Siapapun yang terpilih nanti,  itulah yang terbaik dan semoga pemimpin terpilih adalah pemimpin yang mencintai rakyatnya ", ujar Wagub Nasrul Abit mengakhiri.(rel)

Jakarta,Lintas Media News. Rencana pembukaan jalan di Kabupaten Kepulauan Mentawai dan rencana pengoperasian pelabuhan Teluk Tapang telah dibahas dan secara prinsip telah disetujui oleh Kementerian Koordinator Maritim (Kemenkomaritim) hari ini.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit setelah Mengikuti Rapat Koordinasi rencana pembukaan jalan di kabupaten Kepulauan mentawai dan Rencana Pengeporasian Pelabuhan Teluk Tapang di Kabupaten Pasaman Barat di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia, Jum'at siang (15/2/2019).

Wagub Nasrul Abit lebih lanjut menyampaikan,  dalam rangka mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Sumatera Barat khususnya untuk kegiatan pembukaan jalan dikabupaten Kepulauan  Mentawai disampaikan kepada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman pada prinsipnya mendukung  kerjasama antara PUPR dan TNI AD.

Kerjasama PUPR dengan TNI AD ini mengerjakakan pembukaan lahan 187 km sedangkan 23 km sudah dalam tahap pekerjaan ditahun 2019, ungkapnya

Sementara Deputi Bidang Infrastruktur Ridwan Djamaluddin juga mengingatkan agar kerjasama mengacu  kepada peraturan yang berlaku, dalam tahap pelelangan menyesuaikan dengan mekanisme kerjasama MoU antara Menteri PUPR dan Panglima TNI.

Perjanjian kerjasama (PKS) antara kepala balai pelaksana jalan Nasional II dengan Direktur Zeni TNI AD, kontrak antara Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK) dengan Perwira pelaksana, ujarnya.

Disisi lain Wakil Gubernur  Sumbar Nasrul Abit juga dalam rapat menyampaikan ada akses jalan sejauh 42 km menuju pelabuhan teluk Tapang, dan telah disediakan anggaran sebesar Rp40 miliar untuk renovasi jalan dan membangun insfrastruktur tambahan pelabuhan.

Namun dari pihak pemkab Pasaman dan pemprov Sumbar belum memiliki tenaga ahli untuk mengelola pelabuhan teluk Tapang.

Untuk itu pemprov Sumbar mengusulkan kerjasama kepada kementerian  perhubungan melalui perantara kementerian kemaritiman untuk mengelola pelabuhan teluk Tapang tersebut, ungkapnya

Wagub Nasrul Abit juga meminta agar pihak kementerian perhubungan membalas surat penawaran yang telah dikirim oleh gubernur Sumbar dan segera menerbitkan izin prinsip agar penanganan terhadap pelabuhan teluk Tapang dapat segera dilaksanakan.

Hal ini juga sebagai tindak lanjut dari persetujuan secara lisan antara Gubernur Sumbar dengan  Menteri Perhubungan pada pertemuan sebelumnya, harap Nasrul Abit.

Rapat dihadiri  oleh kementirian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian  PUPR, Kementerian Perhubungan dan PT. Pelindo II. (rel)

Solok,Lintas Media News.
Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno membuka kejuaraan Karate Terbuka tingkat Sumatera Barat (Sumbar) "Solok Madinah Championship" dalam rangka Walikota Cup II di Gelanggang Olahraga Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, Jumat (15/2/2019).

Jadikan bertanding untuk selalu menjaga sportifitas, disamping itu untuk mencari bibit-bibit atlet baru yang diharapkan menjadi karateka yang berprestasi, sekaligus untuk persiapan atlet jelang mengikuti Pra Pekan Olahraga Nasional (PON) tahun ini dan bisa menjadi atlet PON nantinya.

Hal ini disampaikan oleh Gubernur Sumbar dihadapan 525 karateka pada saat pembukaan yang dihadiri oleh Walikota Solok, Wakil Walikota Solok, Forkopimda, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Solok, OPD Solok, Ketua FORKI Sumbar, Dewan Wasit, Pelatih, Official dan 100 undangan lainnya.

Dalam sambutannya, gubernur memberikan apresiasi dengan banyaknya karateka yang mengikuti dan jadikan kompetisi ini sebagai uji kemampuan bagi atlet-atlet dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas untuk meraih prestasi dan sekaligus ajang silaturahmi.

"Saya berharap dari kejuaraan ini bisa berkelanjutan, agar menghasilkan karateka yang berprestasi di tingkat nasional dan internasional yang akan mengharumkan nama Sumbar," kata Gubernur.

Sementara itu Walikota Solok Zul Elfian menyampaikan Kejuaraan Karate Terbuka tingkat Sumbar memperebukan piala bergilir Walikota Solok dengan tujuan mengasah dan menguji kemampuan atlet karate di Sumbar, mempersiapkan calon atlet berprestasi dan mencari bibit-bibit atlet karate menuju Kejuaraan Nasional 2019.

"Kejuaraan ini kami berikan nama Solok Madinah Championship, memperebutkan tropy bergilir dengan hadiah total 55 juta, mulai dari tanggal 15 - 17 Februari 2019 bertempat GOR Tanjung Paku Kota Solok dengan pengawasan Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia ( FORKI) Sumbar," kata Zul Elfian.

"Junjung tinggi sportivitas dan raih kemenangan serta jauhi narkoba," ujar walikota.(rel/*b)

Padang,Lintas Media News.
Sesuai dari data pertumbuhan ekonomi Sumbar pada tahun 2016 sebesar 5,27 persen, tahun 2017 sebesar 5,92 persen dan tahun 2018 sebesar 5,14 persen, berarti pertumbuhan ekonomi kita turun sebesar 0,56 persen dibanding tahun lalu, hingga pertengahan Februari 2019.

Ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit dalam sambutan acara Rapat koordinasi (Rakor) penyusunan program dan kegiatan industri dan perdagangan tahun 2020 dengan Bappeda dan Dinas Perindag kabupaten kota se Sumatera Barat di Hotel Axana Padang, Kamis (14/2/2019).

Acara Rakor ini dihadiri Dinas yang membidangi industri dan perdagangan, Bappeda kabupaten dan kota se sumbar dan Dinas Perindag Sumbar dengan jumlah diperkirakan 100 peserta.

Wagub Nasrul Abit jelaskan,  ini terjadi selisih penurunan di sektor industri dan Usaha Mikro dan Menengah Kecil (UMKM) yang otomatis mengurangi pendapatan masyarakat.

"Tentu kita harus mencari penyebabnya, tidak bisa kita menyalahkan semuanya ke provinsi, tetapi kabupaten dan kota juga ikut andil dalam penurunan ini," ucapnya.

Menurut Wagub, salah satu penyebabnya adalah terjadinya penurunan disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari mahalnya harga tiket pesawat yang berdampak pada kunjungan wisatawan, legalitas industri dan produk UMKM, serta berbagai persoalan lainnya.

Untuk sektor pariwisata juga hendaknya terus melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk dengan Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA), untuk mendorong turis asing berkunjung ke Sumbar, sekaligus upaya untuk meningkatkan industri dan perdagangan ini, diantaranya adanya legalitas sertifikasi halal produk industri dan perdagangan, termasuk rumah makan, restoran, dan perhotelan.
“Selain itu dari sektor industri perlu legalitas sertifikat halal yang baru ada sekitar 14 yang sudah sertifikasi halal, tentu ini sangat kecil, artinya ini perlu ditingkatkan agar semua produk-produk yang dihasilkan oleh industri rumah tangga dan UMKM terjamin. Pentingnya legalitas halal untuk industri, agar yang datang ke Sumbar benar-benar nyaman dan aman dan tidak perlu lagi merasa ragu dengan produk-produk yang ada,” ujarnya.

Nasrul Abit juga katakan,  dalam suatu pekerjaan di instansi harus ada suatu program perencanaan yang matang, ini dalam rangka perencanaan dan singkronisasi anggaran provinsi dengan kabupaten dan kota.

"Dimana nanti dijadikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) yang mempunyai batas waktu akhir Mei 2019 ini, seharusnya bulan Februari ini sudah ada yang masuk," harapnya.

Sementara itu Kepala Disperindag Sumbar Asben Hendri melaporkan Rakor penyusunan program dan kegiatan industri dan perdagangan tahun 2020 bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam pelaksanaan kebijakan dibidang industri dan perdagangan dan menyusun program dan kegiatan industri dan perdagangan tahun 2020 untuk diusulkan tingkat kabupaten, kota, provinsi sesuai dengan prioritas nasional.

"Nanti dari hasil Rakor ini dapat menghasilkan usulan program dan kegiatan baik dari kabupaten dan kota maupun dari provinsi yang mengacu pada kegiatan prioritas nasional dan meningkatkan pelaksanaan pembinaan terhadap pelaku usaha industri dan perdagangan," kata Asben.(rel)

Padang,Lintas Media News.
 Upaya pemberantasan perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) yang dilakukan oleh Pemprov Sumbar sebagai sesuatu hal yang diperbolehkan, selama dalam prakteknya tidak melibatkan tindakan persekusi dan diskriminasi.

Hal ini disampaikan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Pusat, Ahmad Taufik Damanik dan Komnas HAM perwakilan Sumatera Barat (Sumbar) Firdaus melakukan kunjungan sekaligus audiensi dengan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit di ruang kerja,  dengan didampingi oleh Kepala Kesbangpol Naswir, Kamis (14/2/2019).

Ahmad Taufik Damanik juga menjelaskan, pemberantasan prilaku LGBT di bolehkan,  selama kedua hal tersebut dapat dijamin oleh peraturan daerah, maka sesungguhnya daerah tersebut telah melindungi hak asasi masyarakatnya.

" Sehingga, apabila Pemprov Sumbar ingin melindungi masyarakat dan generasi mudanya dari tindakan atau perilaku yang menurutnya telah melanggar norma-norma agama dan budaya yang dianut, ia menilai hal itu memungkinkan untuk dilaksanakan," ujarnya

Ahmad juga mengatakan hal sama juga berlaku terhadap aturan penggunaan jilbab bagi siswa muslim di Sumbar. Ia menegaskan, selama aturan ini dimaksudkan sebagai proses edukasi, maka hal tersebut sama sekali tidak melanggar HAM.

"Ketika orang tuanya melakukan pemukulan terhadap anaknya, saat anaknya tidak menggunakan jilbab, atau tidak melakukan sholat, puasa, dan lain-lain, timbul tindak kekerasan di sana, itu baru melanggar HAM," ucap Ahmad.

Ketua Komnas HAM juga menegaskan menurut kami sah-sah saja, sejauh tidak kekerasan terhadap kelompok-kelompok LGBT atau pihak manapun yang terlibat di dalamnya.

"Jadi penerapan hukumnya harus menghindari praktek-praktek kekerasan. Kemudian juga tidak boleh ada diskriminasi. Dalam artian, para pelaku LGBT harus tetap memeroleh atas fasilitas publik, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan lain sebagainya," ungkapnya.

Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit juga menerangkan, ada dua hal permasalahan yang terjadi di Sumbar yaitu tentang kuatnya pengaruh agama Islam terhadap pembangunan, masyarakat sangat fanatik dengan agama Islam dan permasalahan Lesbian, Gay Biseksual dan Transgender (LGBT).

" Masyarakat Sumbar identik masyarakat minang amat fanatik terhadap agama Islam, karena hampir mayoritas memeluk agama Islam, hampir 100 persen, karena sejak dulu. Suku Minangkabau terkenal dengan filosofi "Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah" (ABS-SBK) dan Syarak Mangato Adaik Mamakai. Hal ini tertuang dalam Sumpah Sati Bukik Marapalam terjadi tahun 1403 Masehi yang merupakan bentuk peralihan kerajaan Minangkabau menjadi Kesultanan Minangkabau dengan melakukan pembai'tan di Bukit Marapalam, ungakap Wagub Nasrul Abit.

Nasrul Abit mengatakan, masyarakat Minangkabau patut bersyukur karena memiliki filosofi hidup ABS-SBK, orang Minang sudah pasti beragama Islam, karena telah menjadi jati diri orang Minang.

"Sementara ada daerah lain yang pemerintah daerahnya kesulitan mengatur masyarakatnya ketika adat, budaya, atau seni berbenturan dengan ajaran agama Islam, ini dikarenakan orang Minang sudah mengikat dengan Sumpah Sati  Marapam tersebut," ujar Wagub.

Kemudian untuk permasalahan LGBT, Wagub menjelaskan sebanyak 1880 orang menderita penyakit HIV AIDS di rumah sakit M. Jamil Padang dengan menunggu kematian, ini menjadikan momok yang menakutkan bagi masyarakat Sumbar.

"Kalau ini dibiarkan terus maka masyarakat Sumbar akan habis satu persatu, apalagi mereka tidak mau memeriksa lagi penyakitnya," ujarnya.

Wagub Nasrul Abit juga menegaskan, apa ini bisa dikategorikan melanggar kalau pemerintah daerah membuat Peraturan Daerah anti LGBT ini.

"Apa ini akan kita biarkan terus, mau jadi apa nantinya generasi muda kita kalau dibiarkan, ini menjadi dilema bagi kita semua, karena kalau tidak ada Peraturan Daerah (Perda) aparat hukum tidak bisa berbuat apa-apa, seru Nasrul Abit.

Akhirnya Wakil Gubernur Nasrul Abit merasa bersyukur, sambil mengucapkan Alhamdulillah, dengan berjabatan tangan rombongan Komnas HAM pusat tersebut. Nasrul Abit senang dengan diterimanya upaya penanggulangan LGBT di Sumbar.

Tentu hal ini menjadi kabar baik bagi kami, karena dengan begini pemprov bisa menerapkan perda atau aturan guna menindak perilaku LBGT, tanpa perlu takut terbentur hak asasi manusia.(rel)

Padang,Lintas Media News.
Forum Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK)Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) diharapkan terus bekerjasama dengan pemerintah dan dapat mendampingi masyarakat dalam menggali kreatifitas dan potensi wira usaha (menciptakan usaha baru) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hal ini disampaikan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menghadiri dan sekaligus membuka Musyawarah I Forum Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) se Sumatera di Hotel Grand Inna Padang, kamis (14/2/2019).

Gubernur Irwan Prayitno lebih lanjut menyampaikan dalam sambutannya, bahwa UPK DAPM sebagai pengelola uang negara agar tetap eksis harus ada inovasi dan kreativitas dengan melihat kemampuan modal keuangan untuk membantu perekonomian masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Sumbar.

 Program UPK ini cukup sukses di Sumatera Barat, UMKM industri rumahan menjadi ujung tombak dalam pembangunan, karena Sumbar tidak banyak pabrik industri.

Apalagi UPK DAPM banyak projeknya untuk pembangunan desa, tanpa mengunakan dana APBD, pemerintah hanya bisa memfasilitasi saja, karena anggaran banyak yang terdapat di UPK, seperti dana hibah, dana sumbangan dan lainnya, maka UPK takut untuk mengerjakan, takut salah apalagi mengintervensinya.

Dalam bekerja kita juga harus berpegang pada dasar hukum dan aturanya lembaga ini akan langgeng dan besar serta tidak bermasalah hukum, ulasnya.

Irwan Prayitno juga mengatakan kami sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat yang ada di daerah memiliki kewajiban untuk mensport dan mengawal lembaga tersebut, hal ini agar tetap eksisi dalam mengelola uang negara untuk membantu perekonomian masyarakat.

"Saya berharap UPK DAPM kedepannya dapat membantu perannya dalam rangka pembangunan dan pengentasan kesejahteraan masyarakat," ajaknya.

Dari laporan Ketua Umum Asosiasi UPK DAPM Sumbar Diana Eka Putri, mengatakan tujuan acara ini adalah sebagai mempererat tali silaturahmi antara anggota UPK DAPM Sumbar, saling berkoordinasi dan kerjasama dalam mengembangkan usaha dan membuka peluang kerjasama antar swasta dan pemerintah.

Adapun yang hadir dalam forum ini adalah sebanyak 252 anggota UPK DAPM se Sumatera dengan rincian, Provinsi Aceh 41 orang, Sumatera Utara 5 orang, Kepulauan Riau 13 orang, Riau 66 orang, Sumatera Barat 60 orang, Jambi 24 orang, Bengkulu 10 orang, Lampung 30 orang dan Sumatera Selatan 3 orang.

Selanjutnya Diana menjelaskan, untuk meningkatkan kualitas forum yang berkesinambungan, maka kami pengurus UPK DAPM mengadakan forum ini dengan mengunakan anggaran sendiri sumbangan dari seluruh peserta UPK DAPM se Sumatera.

Hadir pada acara Musyawarah I Wilayah Forum UPK DAPM Sumatera yang bertema "Membangun Kerjasama dan Tumbuh Bersama Masyarakat", para Forkopimda Sumbar dan peserta UPK DAPM sebanyak 252 orang.(rel)