PADANG, Lintasmedianews.com

30 Juli 2025 PT Semen Padang kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung penurunan angka stunting di Sumatera Barat. Melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), perusahaan menyalurkan bantuan senilai Rp80,5 juta kepada sembilan ibu hamil dengan kondisi Kurang Energi Kronik (KEK) di tiga kecamatan sekitar perusahaan: Lubuk Kilangan, Lubuk Begalung, dan Pauh.

Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Kepala Departemen Komunikasi & Hukum Perusahaan PT Semen Padang, Iskandar Z Lubis, kepada Kepala Perwakilan BKKBN Sumbar, Mardalena Wati Yulia, dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Bangga Kencana dan Quick Win BKKBN di Auditorium Gubernuran Sumbar, Rabu (30/7). Acara ini juga dihadiri Kepala Bappeda Sumbar, Medi Iswandi, yang mewakili Gubernur Mahyeldi Ansharullah.

Iskandar menjelaskan bahwa bantuan terdiri dari paket nutrisi tambahan dan pembangunan jamban, sebagai bagian dari upaya mendorong pola hidup sehat di lingkungan penerima manfaat. Langkah ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) poin 2: Tanpa Kelaparan, serta mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mewujudkan SDM Indonesia yang unggul.

“Masalah stunting tidak cukup ditangani dengan makanan bergizi saja. Sanitasi yang layak juga krusial agar anak tumbuh di lingkungan sehat. Karena itu, kami juga membangun fasilitas jamban,” ujar Iskandar.

Ia menambahkan, program ini turut melibatkan Semen Padang Hospital yang menyediakan layanan medis dan nutrisi tambahan bagi para ibu hamil. “Kami ingin memastikan setiap ibu mendapat pendampingan yang layak demi melahirkan generasi sehat dan berkualitas,” katanya.

Sebagai bentuk dukungan lanjutan, PT Semen Padang juga memberikan bantuan uang tunai sebesar Rp500 ribu untuk setiap bayi yang lahir dari ibu penerima manfaat. Bantuan ini diharapkan membantu kebutuhan awal bayi dan memotivasi orang tua dalam pengasuhan anak.

Kepala Perwakilan BKKBN Sumbar, Mardalena Wati Yulia, mengapresiasi kontribusi aktif PT Semen Padang dalam program percepatan penurunan stunting, khususnya lewat gerakan “Orang Tua Asuh Cegah Stunting” atau OTA Genting.

“PT Semen Padang bukan sekadar mitra, tapi bagian dari solusi. Kami harap langkah ini dapat diikuti perusahaan lain,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa untuk meraih Bonus Demografi 2045, dibutuhkan kolaborasi semua pihak, termasuk dunia usaha. Menurutnya, membangun generasi unggul bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi seluruh elemen bangsa.

Program ini merupakan bagian dari pilar strategis TJSL PT Semen Padang dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, khususnya di bidang kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Komitmen perusahaan dalam penanggulangan stunting telah dimulai sejak 2022 melalui kampanye “Perang Melawan Stunting”, yang mencakup edukasi gizi, pemberian makanan tambahan, pemantauan balita, hingga pembinaan Posyandu.

Program ini juga sejalan dengan program unggulan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Gubernur Vasko Ruseimy, khususnya dalam pilar Sumbar Sehat dan upaya penguatan peran dunia usaha dalam pembangunan daerah. Dukungan sektor swasta seperti yang dilakukan PT Semen Padang menjadi bagian penting dalam pencapaian target pembangunan kesehatan masyarakat, termasuk percepatan penurunan stunting.(*)

PADANG, LINTASMEDIANEWS.COM

Aroma semen masih tercium dari dinding dan lantai bangunan baru di sebuah gang sempit kawasan Binuang Kampung Dalam, Kecamatan Pauh. Di sanalah, Novrida dan suaminya Muharjen kini menetap bersama lima anak mereka — setelah hampir dua dekade tinggal di rumah reyot warisan keluarga yang nyaris roboh.

Sebelumnya, keluarga ini menempati sebuah rumah gadang pusako tinggi, rumah adat Minangkabau yang boleh dihuni namun tidak bisa dijual. Di balik nilai adat yang luhur, rumah kayu itu menyimpan kisah getir: tanpa kamar, atap bocor, dinding lapuk, dan seluruh anggota keluarga tidur berdesakan dalam satu ruangan.

“Dulu kami tidur bersama anak-anak di rumah gadang yang sudah lapuk itu. Sekarang, kami bersyukur punya rumah sendiri, berdiri di samping rumah tua yang dulu kami huni,” ucap Novrida lirih, saat peresmian rumah barunya, Senin (21/7/2025).

Perubahan hidup ini bermula dari upaya Novrida mencari bantuan pengobatan untuk anaknya yang mengalami kecelakaan. Saat itulah ia bertemu dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS PT Semen Padang. Setelah proses survei dan verifikasi, Novrida dinyatakan layak menerima program Bedah Rumah Layak Huni.

Kini, berdiri rumah permanen berukuran 4x6 meter di atas tanah pusako mereka — bukan sekadar tempat berteduh, tapi ruang penuh martabat. Tempat tumbuhnya harapan baru.

“Saya tidak menyangka akan dibantu hingga dibangunkan rumah. Terima kasih untuk UPZ BAZNAS dan seluruh karyawan Semen Padang. Ini berkah yang tak pernah saya bayangkan,” ujar Novrida dengan mata berkaca.

Muharjen menambahkan, “Kami sangat berterima kasih kepada UPZ BAZNAS Semen Padang. Semoga PT Semen Padang semakin jaya ke depannya.”

Ketua UPZ BAZNAS Semen Padang, Iskandar S. Taqwa, menjelaskan bahwa impian Novrida dan Muharjen memiliki rumah sendiri sudah dimulai sejak 10 tahun lalu, ketika mereka membangun pondasi rumah di atas tanah milik pribadi. Namun, keterbatasan ekonomi membuat pembangunan itu terhenti.

“Alhamdulillah, kini mereka bisa menempati rumah yang layak, aman, dan nyaman. Ini bagian dari komitmen UPZ BAZNAS untuk meningkatkan kualitas hidup dhuafa dan fakir miskin di sekitar wilayah perusahaan,” jelas Iskandar.

Ia menyebutkan, sejak 2024 hingga pertengahan 2025, sebanyak 11 rumah telah dibedah. Tahun ini, tiga unit rumah menjadi target bantuan. Dana program ini berasal dari zakat karyawan PT Semen Padang yang disalurkan secara transparan dan akuntabel.

Kepala Departemen Komunikasi & Hukum Perusahaan PT Semen Padang, Iskandar Z. Lubis, mengapresiasi peran UPZ dalam menyelenggarakan program yang menyentuh langsung masyarakat.

“Ini bukan sekadar tanggung jawab sosial, tapi bukti nyata kehadiran perusahaan di tengah masyarakat. Harapannya, lebih banyak warga bisa merasakan manfaat zakat karyawan,” ujarnya.

Program Bedah Rumah Layak Huni yang dijalankan oleh UPZ BAZNAS Semen Padang tak hanya menyentuh aspek kemanusiaan, tetapi juga sejalan dengan visi pembangunan nasional. Bantuan ini mencerminkan semangat pemerataan kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin, sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Presiden RI—khususnya pada poin kelima tentang peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia dan poin kedelapan yang menekankan revolusi karakter bangsa berbasis nilai kepedulian dan gotong royong.

“Program seperti ini bukan hanya bentuk kepedulian sosial, tetapi juga kontribusi nyata perusahaan dalam mendukung arah pembangunan nasional. Melalui zakat karyawan, kita mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat dan menumbuhkan karakter bangsa yang peduli, sebagaimana diamanahkan dalam Asta Cita Presiden,” ujar Iskandar Z. Lubis, Kepala Departemen Komunikasi & Hukum Perusahaan PT Semen Padang.

Kini, ketika malam tiba dan angin menyusup melalui dinding baru yang kokoh, keluarga Novrida tak lagi harus menampung bocoran air hujan dengan ember. Anak-anak mereka bisa belajar tanpa takut basah, dan tidur tanpa rasa waswas. Dari rumah kecil inilah, harapan besar tumbuh—berawal dari kepedulian yang nyata.

Padang, Lintasmedianews.com

Komisi I DPRD Kota Padang menggelar rapat kerja dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang pada Senin (28/07/2025) lalu.

Rapat bertempat di Ruang Rapat Komisi I Gedung DPRD dan digelar dalam rangka menindaklanjuti peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan membahas sejumlah persoalan strategis terkait perizinan dan pengelolaan aset di wilayah Kota Padang.

Ketua Komisi I DPRD Kota Padang, Usmardi Thareb menegaskan bahwa DPMPTSP perlu bekerja lebih maksimal agar peningkatan PAD dapat tercapai secara optimal. 

Salah satu sorotan utama dalam rapat tersebut adalah maraknya rumah kos mewah yang beroperasi tanpa izin resmi, bahkan beberapa di antaranya disinyalir telah berubah fungsi menjadi tempat hiburan seperti arena biliar.

“Fenomena rumah kos tanpa izin yang disalahgunakan harus segera ditindak. Kami meminta peran aktif camat dan lurah untuk mengawasi dan melaporkan pelanggaran seperti ini kepada Satpol PP,” tegas Ketua Komisi I yang akrab disapa UT itu.

Ia juga mendorong perangkat kecamatan dan kelurahan untuk melaporkan titik-titik potensial yang bisa menghasilkan PAD, seperti lahan parkir, fasilitas umum, usaha kos-kosan, serta potensi lainnya yang selama ini belum tergarap secara maksimal.

Dalam rapat tersebut, turut dibahas pula permasalahan aset tanah milik Pemko Padang di wilayah Kecamatan Koto Tangah. Komisi I menilai aset-aset ini harus segera didata dan dimanfaatkan agar memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah.

Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Osman Ayub menambahkan bahwa aspek ketertiban umum di Kecamatan Nanggalo juga menjadi perhatian serius. Ia meminta Camat Nanggalo, Amrizal Rengganis, memberikan klarifikasi sekaligus solusi atas berbagai persoalan yang mencuat di tengah masyarakat.

“Kami ingin memastikan setiap persoalan masyarakat direspons cepat dan akurat, baik terkait perizinan, aset, maupun ketertiban umum,” ujar Osman Ayub.

Rapat ini dihadiri oleh sejumlah anggota Komisi I DPRD Kota Padang seperti Alfi Beben One, Devi Febrida, Delma Putra, Amril Amin dan Gufron. 

Sementara dari unsur Pemko Padang, hadir perwakilan dari DPMPTSP, Bagian Pemerintahan Setda Kota Padang, Camat Koto Tangah, Camat Nanggalo, dan para lurah dari Batipuh Panjang, Surau Gadang, serta Kurao Pagang.

Komisi I berharap sinergi antara legislatif dan eksekutif dapat terus diperkuat dalam upaya menggenjot PAD dan mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan pengelolaan sumber daya daerah.

(Hanny)

Padang, Lintasmedianews.com

Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menerima kunjungan kerja Anggota DPD RI Jelita Donal dalam rangka menyerap aspirasi dan menjaring masukan dari pemerintah daerah terkait implementasi kebijakan nasional di tingkat lokal.

Pertemuan berlangsung di Gedung DPRD Kota Padang dan turut dihadiri Ketua Fraksi PKS Rafdi, Anggota Komisi I Devi Febrida, serta Sekretaris DPRD Padang Hendrizal Azhar. 

Turut hadir pula sejumlah perwakilan OPD, tim ahli di lingkungan Pemko Padang, serta stakeholder legislatif lainnya, Senin sore (28/07/2025).

Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari agenda konstitusional DPD RI dalam menjalankan fungsi representasi daerah serta pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang dan kebijakan nasional di daerah.

Dalam dialog terbuka, beberapa isu penting dibahas, antara lain mengenai belum optimalnya implementasi kebijakan pusat.

Salah satu perhatian utama adalah belum ditindaklanjutinya secara optimal Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 sebagai pelaksana dari UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya dalam hal pengawasan reklame rokok, penyediaan layanan konseling berhenti merokok, dan kampanye bahaya tembakau melalui iklan layanan masyarakat.

Selain itu juga dibahas lambatnya peraturan turunan yang menghambat legislasi daerah. Untuk itu DPRD Kota Padang menyampaikan kendala penyusunan Perda yang sering terhambat oleh belum terbitnya peraturan pelaksana dari pusat. 

Contoh nyata adalah Pasal 104 UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang belum memiliki aturan pelaksana hingga saat ini, menghambat daerah dalam mengatur skema insentif fiskal secara mandiri.

Ini sering terjadi ketika ada keterlibatan komunitas adat dalam legislasi. DPRD menilai, partisipasi masyarakat, termasuk komunitas adat, dalam penyusunan regulasi lokal cukup baik dan terus ditingkatkan melalui forum FGD dan pembahasan Ranperda. 

Keterlibatan ini penting dalam memastikan kebijakan yang lahir benar-benar responsif terhadap kebutuhan masyarakat hukum adat. Apalagi di Sumbar khususnya Kota Padang sering membahas aturan-aturan yang menyangkut hukum adat dan budaya lokal.

Saat ini batasan regulasi lokal dinilai terlalu ketat. Regulasi pusat, seperti yang tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2014 dan UU No. 13 Tahun 2022, dinilai terlalu membatasi ruang gerak pemerintah daerah dalam membentuk kebijakan lokal. 

"Proses harmonisasi dan fasilitasi yang panjang menyebabkan lambatnya pembentukan Perda maupun Peraturan Kepala Daerah," ungkap Muharlion.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Kota Padang Muharlion mengapresiasi kunjungan kerja Jelita Donal dan menyampaikan harapan agar seluruh aspirasi dan kendala yang dihadapi Pemko Padang dapat diperjuangkan di tingkat nasional.

“Kami menyampaikan hambatan yang dihadapi dalam pembentukan Perda, termasuk keterbatasan kewenangan dan lambatnya regulasi turunan dari pusat. Semoga DPD RI bisa menjadi jembatan agar suara daerah benar-benar didengar,” ujar Muharlion.

Menanggapi hal itu, Jelita Donal menegaskan bahwa DPD RI hadir di daerah bukan sekadar menjalankan kewajiban formal, tetapi untuk memastikan bahwa kebijakan pusat bisa berjalan efektif dengan dukungan daerah.

“Kami datang untuk mendengar langsung, agar regulasi yang lahir dari pusat benar-benar selaras dengan kebutuhan dan dinamika daerah. Ini bagian dari tugas konstitusional DPD RI,” ujarnya.

Rangkaian pertemuan ini menjadi bagian penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga negara, demi terciptanya kebijakan publik yang lebih partisipatif, tepat sasaran, dan berkeadilan.

(Hanny)

Pemerintah Kota Padang bersama DPRD Kota Padang secara resmi mengesahkan Ranperda tentang RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2029.

PARIWARA

Padang, Lintasmedianews.com

Pemerintah Kota (Pemko) Padang bersama DPRD Kota Padang secara resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Tahun 2025-2029. 

Pengesahan ini dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Padang yang digelar di Gedung DPRD Kota Padang, Senin (28/7/2025).

Rapat Paripurna diawali dengan penyampaian laporan gabungan Panitia Khusus (Pansus) I hingga IV yang telah membahas Ranperda RPJMD bersama seluruh perangkat daerah terkait. 

Dan dilanjutkan penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi dan ditutup dengan penandatanganan konsep keputusan DPRD oleh pimpinan DPRD bersama Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang.

Wali Kota Padang, Fadly Amran, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Padang atas komitmen dan kerja keras dalam menyetujui Ranperda RPJMD tersebut.

“RPJMD ini disusun secara partisipatif melalui forum perangkat daerah, musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), hingga konsultasi publik. Dokumen ini menjadi pedoman utama pembangunan Kota Padang dalam lima tahun ke depan,” ujar Fadly Amran. 

Fadly Amran menjelaskan bahwa arah pembangunan Kota Padang sesuai RPJMD 2025-2029 bertumpu pada tiga pilar utama, yaitu Smart City (Kota Pintar), Kota Sehat, dan Pembangunan Berbasis Nilai Agama serta Budaya Lokal. 

Ketiga pilar tersebut akan menjadi fondasi dalam mewujudkan visi Kota Padang sebagai kota yang maju, sejahtera, berkeadilan, dan berkelanjutan.

"RPJMD ini juga akan memuat implementasi sembilan Program Unggulan (Progul) Pemko Padang yang telah dirumuskan dan diselaraskan dengan Asta Cita Presiden RI dan delapan cita-cita pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045," tambah Fadly Amran. 

Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, turut menyampaikan komitmen pemerintah kota dalam merealisasikan seluruh program yang telah tertuang dalam RPJMD. 

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat dan stakeholder untuk bersama-sama mewujudkan kejayaan Kota Padang.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menjelaskan bahwa sebelum pengesahan, DPRD melalui empat Pansus telah melakukan pembahasan intensif dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

“Pembahasan dilakukan melalui serangkaian rapat internal, rapat kerja dengan OPD, dilanjutkan kunjungan kerja, hingga rapat gabungan Pansus dan fraksi-fraksi. Kita berharap program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD ini akan memajukan Kota Padang di berbagai aspek dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh,” (ADV)

Padang, Lintasmedianews.com

Proses penyelidikan dugaan pencemaran nama baik melalui ITE yang dilaporkan Rico Alviano, ST anggota DPR RI Komisi XII ke Mabes Polri terus berlanjut. Rico Alviano selaku pelapor dan beberapa saksi pelapor telah dimintai keterangan oleh penyidik Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. 

Mukhti Ali, S.H, M.Kn dan Ismail Novendra, S.H selaku kuasa hukum Rico Alviano kepada media mengungkapkan bahwa kliennya Rico Alviano sebelumnya pada 9 Mei 2025 telah melaporkan Hendra Idris ke Bareskrim Mabes Polri. Laporan itu terkait dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan  Hendra Idris dibeberapa media online dan media sosial lainnya. 

Laporan polisi dengan nomor : STTL/224/V/2025/BARESKRIM itu diterima oleh Kasubbagtrimlap AKBP H. Erzyanto Yukama, S. T, M.M. Dalam laporan itu dituliskan bahwa diduga telah terjadi tindak pidana fitnah dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27A Jo Pasal 45 UU No.1 tahun 2024 tentang informasi dan transaksi Elektronik dan/atau Pasal 310 KUHP dan/ atau Pasal 311 KUHP.

" Alhamdulillah proses penyelidikan terus berlanjut. Beberapa saksi telah dimintai keterangan. Alat bukti permulaan juga telah disampaikan kepada penyidik", ucap Mukhti Ali. 

Ditambahkan Ismail Novendra yang lebih dikenal dengan panggilan Raja Tega, informasi yang didapat dari penyidik Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri terlapor Hendra Idris telah dipanggil untuk dimintai keterangan. " Kami mendapatkan info dari penyidik bahwa Hendra Idris diminta hadir selaku saksi oleh penyidik pada Selasa (29/7) mendatang di Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Jakarta Selatan. Surat pemanggilan telah dikirim", ujarnya. 

Mukhti Ali dan Ismail Raja Tega juga menyampaikan bahwa pihaknya telah melayangkan Surat ke Dewan Pers terkait beberapa pernyataan Hendra Idris dalam berita dimedia online. Dalam surat itu kami melaporkan beberapa media yaitu tingkap.co, zonamerdeka.com, republikpers.id, radarinvestigasi.top, arahkata.com dan tirasonline.com.

Surat tersebut juga telah dibalas Dewan Pers  dengan memberikan beberapa kajian dan pandangan serta rekomendasi terkait pemberitaan dan pernyataan Hendra Idris dalam media-media online itu. Kesimpulan yang diambil Dewan Pers dituangkan dalam Surat No. 560/DP/K/VII/2025 tanggal 3 Juli 2025 dengan menjabarkan beberapa aturan dan peraturan yang dilanggar oleh beberapa media yang dilaporkan.

Salah satunya seperti terkait opini yang dibuat Hendra Idris di media Tirasonline.com. Dewan Pers menyimpulkan  tulisan Hendra Idris dalam kolom/kanal opini Tiras online.com yang dipublikasikan pada 20 Mei 2025 dengan judul " Demi Kebenaran, Saya Diancam : Rico Alviano, Labuan  Bajo dan Skandal Pikir 1,5 Milyar", isinya tidak berimbang dan mengandung opini yang menghakimi. (Rel)

Padang, Lintasmedianews.com

Tangan mencincang bahu memikul. Pepatah ini sepertinya bakal berlaku bagi Hendra Idris. Akibat ulahnya yang melaporkan Rian ke Polres Sawahlunto, Hendra Idris dilaporkan balik oleh Rian dengan dugaan pencemaran nama baik dan laporan palsu. 

Menurut Ismail Novendra, S.H kuasa hukum Rian kepada media, laporan pengaduan balik kliennya berawal dari laporan Hendra Idris terhadap Rian. Laporan itu terkait dugaan penggelapan sepeda motor Honda Megapro yang tak memiliki STNK dan BPKB beberapa waktu lalu. 

Hendra melaporkan Rian telah menjual sepeda motor yang digadaikannya kepada Rian. Padahal sepeda motor itu masih dikuasai Rian dan diletakkan didalam rumahnya. 

Kepada Ismail, Rian menceritakan kronologisnya. Menurut Rian, sebelumnya Hendra meminjam uang kepada Rian melalui perantara Alfaiz Ramadhan sebesar Rp. 2 juta pada bulan Maret 2025. Menurut Alfaiz, uang pinjaman itu untuk membayar rental mobil yang belum dibayar Hendra. Sebab pemilik mobil rental. Mendesak Hendra untuk segera membayar tagihan rental. 

Saat menggadaikan motor Hendra, Alfaiz Ramadhan selaku perantara mengatakan bahwa paling lama uang tersebut akan dikembalikan dalam waktu sepuluh hari. Apabila tidak dibayar, maka Rian boleh menjual motor tersebut. 

Merasa iba dan kasihan, Rian akhirnya meminjamkan uang kepada Hendra Idris. Saat penyerahan sepeda motor, Rian sempat mempertanyakan surat-surat sepeda motor seperti STNK kepada Alfaiz melalui telpon. Alfaiz mengatakan tidak perlu pakai STNK, sebab motor tersebut tidak ada STNK-nya dan hanya memiliki selembar kertas lelang yang kata Alfaiz dari kejari. Alfaiz juga memastikan kepada Rian bahwa sepeda motor itu aman dan tidak bermasalah. 

Masih menurut Ismail Novendra yang akrab disapa Raja Tega itu, hingga bulan Juli 2025, Hendra Idris hanya membayar Rp. 600 ribu dengan cara diangsur kepada Rian. Setelah itu Hendra tidak ada mengangsur lagi. Tiba-tiba pada pertengahan Juli 2025, Hendra Idris mengadukan Rian ke Polres Sawahlunto dengan tuduhan penggelapan sepeda motor tersebut. 

Bahkan Hendra juga memberikan komentar pada salah satu media online dalam pemberitaan. Tak hanya itu, Hendra juga memposting distatus WhatsAppnya dengan kata-kata tuduhan bahwa Rian telah menjual dan menggelapkan sepeda motornya. 

Sementara itu, sepeda motor Hendra tidak pernah dijual atau digadaikan kembali kepada pihak ketiga. Sepeda motor disimpan Rian didalam rumahnya sebab takut kalau diletakkan didepan rumah akan hilang. 

Setelah tahu dirinya dilaporkan Hendra ke Polres Sawahlunto, Rian bersama kakaknya Wahyu segera mendatangi penyidik. Kepada penyidik Rian menceritakan kronologis terkait sepeda motor itu dan menitipkan sepeda motor kepada penyidik. Jelang beberapa hari kemudian, Hendra datang ke Polres Sawahlunto dan meminta sepeda motornya serta menyerahkan uang sebesar Rp. 1,4 juta kepada penyidik dan membawa sepeda motor itu. Akhirnya kasus tersebut dianggap selesai dan ditutup penyidik Polres Sawahlunto, terang Raja Tega. 

" Merasa dicemarkan nama baiknya, Rian bersama Kakaknya Wahyu dan saat itu saya dampingi membuat Laporan  Pengaduan ke Polres Sawahlunto dengan dugaan pencemaran nama baik dan laporan palsu. Saya akan pantau perkembangan laporan pengaduan tersebut. Saya berharap nantinya penyidik Polres Sawahlunto bisa cepat menyelesaikan laporan klien saya itu", pungkas Raja Tega. (Rel)

PADANG, LINTASMEDIANEWS.COM

PT Semen Padang menawarkan dua program berbasis ekonomi hijau kepada seluruh Koperasi Kelurahan Merah Putih se-Kota Padang: budidaya maggot untuk pengolahan sampah organik dan budidaya pohon kaliandra sebagai sumber energi terbarukan (EBT). Inisiatif ini diharapkan mendorong koperasi agar tak hanya berorientasi profit, tapi juga ramah lingkungan.

Kedua program diperkenalkan dalam talk show bertajuk “Penguatan Koperasi melalui Inovasi Hijau” yang digelar dalam rangka Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-78 di Gedung Bagindo Aziz Chan Youth Center, pada Kamis (17/7/2025) lalu. Acara ini juga menjadi momentum peluncuran resmi Koperasi Kelurahan Merah Putih di 104 kelurahan se-Kota Padang.

Kepala Unit Komunikasi & Kesekretariatan PT Semen Padang, Ilham Akbar, menjelaskan bahwa perusahaan tengah fokus mengembangkan sumber energi alternatif, salah satunya melalui pohon kaliandra yang memiliki nilai kalor tinggi dan dapat menggantikan sebagian batubara pada proses produksi semen.

“Kayunya bisa jadi bahan bakar, daunnya bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak seperti kambing dan sapi. Ini peluang usaha berkelanjutan yang bisa dikelola koperasi dari hulu ke hilir — mulai dari pembibitan hingga distribusi. Kami juga siap menjadi offtaker hasilnya,” ujar Ilham.

Selain EBT, ia juga memaparkan potensi ekonomi dari budidaya maggot atau larva lalat BSF (Black Soldier Fly). Maggot mampu mengurai limbah organik dengan cepat dan menghasilkan protein tinggi untuk pakan ikan.

“PT Semen Padang sudah menguji coba pemanfaatan maggot sebagai pakan ikan nila bersama Dr. Resti Rahayu dari Departemen Biologi FMIPA Universitas Andalas. Hasilnya sangat menjanjikan, baik dari sisi pengurangan sampah maupun dukungan terhadap ketahanan pangan,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa sampah anorganik pun memiliki nilai ekonomi. Bahan seperti plastik dan tekstil yang sulit didaur ulang bisa diolah menjadi Refuse-Derived Fuel (RDF), sebagai alternatif batubara untuk pabrik semen.

“Inilah prinsip sirkular ekonomi. Sampah yang dulu jadi masalah, kini bisa jadi sumber energi dan nilai tambah. Kami berharap koperasi bisa melihat ini sebagai peluang bisnis,” ujarnya.

Wali Kota Padang Fadly Amran mengapresiasi langkah PT Semen Padang yang menghadirkan solusi nyata untuk penguatan koperasi berbasis pemberdayaan masyarakat.

“Kami sangat mendukung. Koperasi Merah Putih ini adalah komitmen kami membangun ekonomi dari akar rumput. Kolaborasi dengan PT Semen Padang akan kami dorong, dan seluruh camat serta lurah harus aktif membina koperasi ini di wilayah masing-masing,” tegas Fadly.

Ia juga menekankan pentingnya tata kelola koperasi yang profesional dan akuntabel. “Koperasi itu dunia usaha, artinya kompetitif. Jadi harus dikelola serius. Kami bahkan akan beri reward untuk koperasi yang sehat dan tumbuh,” tambahnya.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang, Fauzan Ibnovi, menyebut program Semen Padang sebagai peluang emas yang patut dimanfaatkan. “Prospeknya konkret. Apalagi ada jaminan pembelian hasil dari pihak industri. Ini sinergi yang perlu terus diperkuat,” ucapnya.

Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Pampangan Nan XX, Elga Maidison, mengaku siap menyambut peluang ini. “Kami tertarik dengan budidaya maggot sejak awal. Ini bisa disinergikan dengan program bank sampah yang sudah kami jalankan,” katanya.

Sebagai bagian dari peringatan Harkopnas, Pemko Padang juga menyerahkan penghargaan kepada koperasi berprestasi. Koperasi Konsumen Keluarga Besar Semen Padang (KKSP) meraih Juara I Kategori Koperasi Konsumen. Juara II diraih KPRI Fakultas Ekonomi Unand, dan Juara III oleh KPRI RSUD Dr. Rasidin Padang.

Untuk kategori Koperasi Simpan Pinjam, Juara I diraih Koperasi Adipura Padang, disusul Koperasi Karyawan RS Yos Sudarso dan KPRI SMPN 21 Padang.(*)

Lintasmedianews.com

Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menggelar Konvensi Nasional bertajuk "Sinergi dalam Membangun dan 

Menegakkan Supremasi Hukum Menuju Indonesia Emas 2045”, di The Jayakarta Hotel, Jakarta, 25 Juli 2025.

Hadir dalam kegiatan,  Kabag Mitra Ropenmas Divisi Humas Polri Kombes Pol. Drs. Ahmad Mustofa Kamal SH, mewakili Kadiv Humas POLRI, Kombes Pol. Kamal Bahtiar, S.I.K mewakili Kabaintelkam Polri, Anang Supriatna, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan RI mewakili Jaksa Agung, Drs. KH. M. Ma’shum Hidayatullah, M.Si, Zulmansyah Sakedang Ketua Umum PWI, Sasongko Tedjo Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat, Agus Sudibyo, Ketua Dewan Pengawas LPP TVRI, Prof. Dr. Taufiqurokhman Wakil Ketua Dewan Penasehat SMSI Pusat, Theodorus Dar Edi Yoga Ketua Forum Pemred SMSI Pusat, Banjar Chaerudin Dewan Pakar SMSI Pusat, Ketua Umum FORMAS Yohanes Handojo Budisedjati, M. Rian Ali Akbar Ketua LKBH SMSI Pusat, dan Ketua SMSI Provinsi se- Indonesia dan para tamu undangan lainya.

Pada momen tersebut, SMSI sebagai organisasi  star up 

media siber terbesar di dunia versi Menteri Pariwisata RI dan Museum Rekor Indonesia 

(MURI), turut memberikan anugerah Sahabat Pers dan Pin Emas kepada puluhan tokoh nasional.

Penerima Anugerah Sahabat Pers SMSI 2025, diantaranya, Dr. Rino Afrino. ST.MM,C.APO, Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, Muhammad Adnan Yasin. SH MKn , Dewan Redaksi Majalah TERAS, AKBP Nantalena Eko Cahyono, S.Kom, M.S, Kapolres Kabupaten Bungo, Polda Jambi, Provinsi Jambi, Fajar Syah Putra , S.H., M.H, Kejari Kota Medan diwakili oleh Dapot Dariarma, SH.,MH Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Medan, Afni Carolina, S.H., M.H.Kajari Lampung Selatan, serta  Dr. Siswanto, SH MH Kepala Kejaksaan Tinggi Banten yang  diwakili oleh Jefri Penanging Makapedua, SH.,MH Asisten Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Banten.

Sementara Anugerah Pin Emas disematkan kepada Prof. Dr. H. ST Burhanuddin, SH.,MMbyang diwakili  oleh Anang Supriatna, SH.MH selaku Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum ) Kejaksaan RI sekaligus tampil sebagai keynote speaker.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Umum SMSI Firdaus juga turut memberikan apresiasi dan berterimakasih kepada para mitra SMSI yang telah mendukung kelancaran kegiatan.

"Terimakasih kepada semua  mitra  yang telah mendukung Konvensi Nasional SMSI 25 Juli 2025,  BRI, Bank BJB,  Bank BJB Syariah, Bank Banten, Pertamina Hulu Indonesia dan juga dukungan dari Polri dan Kejaksaan," ucapnya.

Untuk diketahui, konvensi nasional SMSI kali ini, juga dirangkai dengan Rapat Kerja Nasional LKBH SMSI yang sebelumya telah dilantik.

PADANG, LINTASMEDIANEWS.COM

Air mata haru mengalir di Gedung Serba Guna PT Semen Padang, Rabu (23/7), ketika sebanyak 1.467 pelajar dari berbagai jenjang menerima kabar bahagia: beasiswa senilai total Rp2,2 miliar resmi disalurkan oleh Semen Padang Group. Tak sekadar angka, bantuan ini menjadi penyambung cita-cita, mulai dari anak sopir angkot hingga calon mahasiswa Al Azhar Kairo.

Program Beasiswa dan Bantuan Pendidikan Semen Padang Group Tahun 2025 ini menjadi bukti nyata komitmen perusahaan terhadap masa depan anak Nagari. Bukan hanya bentuk kepedulian sosial, tapi juga penegasan bahwa pendidikan adalah fondasi pembangunan bangsa yang tak boleh diabaikan. Dari ring 1 hingga Timur Tengah, harapan baru tumbuh dari tangan-tangan yang peduli.

Kegiatan ini dihadiri oleh Direktur Keuangan & Umum PT Semen Padang Oktoweri, Pimpinan Bidang Pengumpulan BAZNAS RI Rizaludin Kurniawan, Plh Sekda Kota Padang Corri Saidan, jajaran Forkopimcam Lubuk Kilangan dan sekitarnya, direksi PT Yasiga Sarana Utama, pengurus UPZ BAZNAS Semen Padang, serta para orang tua dan siswa penerima beasiswa.

Direktur Keuangan & Umum PT Semen Padang Oktoweri menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan, yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. “Beasiswa ini bukan sekadar bantuan, tapi juga bentuk kontribusi kami untuk menciptakan pendidikan berkualitas dan mewujudkan generasi emas 2045, sebagaimana menjadi salah satu poin penting dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto,” katanya.

Oktoweri juga mengajak masyarakat untuk terus mendukung eksistensi PT Semen Padang dengan menggunakan produk-produk perusahaan dalam kegiatan pembangunan, agar kebermanfaatan seperti program beasiswa ini dapat terus berlanjut dan berkembang.

Ketua panitia, Iskandar S. Taqwa, menyebutkan bahwa program ini bertujuan mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan olahraga melalui kolaborasi Semen Padang Group dengan PT Yasiga Sarana Utama dan UPZ BAZNAS. “Kami berterima kasih atas kontribusi semua pihak. Tahun ini, total Rp2,24 miliar disalurkan kepada 1.467 penerima,” ujarnya.

Ia merinci, Program Beasiswa Anak Nagari Semen Padang (BANGSA) senilai Rp605,4 juta diberikan kepada 25 penerima, serta beasiswa anak karyawan berprestasi sebesar Rp290 juta untuk 160 anak. UPZ BAZNAS Semen Padang juga menyalurkan beasiswa pendidikan dasar dan menengah senilai Rp551 juta kepada 742 penerima, beasiswa perguruan tinggi dalam negeri senilai Rp64 juta untuk 40 mahasiswa, dan beasiswa luar negeri Rp51 juta bagi 17 mahasiswa yang kuliah di Timur Tengah.

Selain itu, UPZ juga menyalurkan Rp151,85 juta kepada 102 lembaga pendidikan, bantuan tunggakan sekolah Rp110,75 juta untuk 88 siswa, dan dukungan pembayaran UKT sebesar Rp260,94 juta bagi 170 mahasiswa.

Sementara itu, PT Yasiga Sarana Utama turut menyalurkan beasiswa untuk jenjang SD, SMP, dan SMA dengan total Rp155,3 juta kepada 123 siswa.

“Program beasiswa ini akan terus bergulir dari tahun ke tahun, sebagai bentuk kepedulian perusahaan dan karyawannya yang telah menunaikan zakat melalui UPZ BAZNAS Semen Padang, khususnya kepada masyarakat di lingkungan ring 1 dan Kota Padang,” tutur Iskandar.

Plh Sekda Kota Padang Corri Saidan, mewakili Wali Kota Padang, mengapresiasi kepedulian Semen Padang Group terhadap pendidikan. Ia menyebut program ini mendukung visi Pemko Padang untuk menjadikan kota ini sebagai kota pintar dan sehat berbasis agama dan budaya.

“Dari sembilan program unggulan, Padang Juara adalah salah satu yang sangat relevan dengan kegiatan hari ini. Dukungan seperti ini sangat dibutuhkan, mengingat keterbatasan anggaran yang ada di tengah tingginya kebutuhan pendidikan masyarakat,” ujarnya.

Pimpinan Bidang Pengumpulan BAZNAS RI Rizaludin Kurniawan juga memberikan apresiasi atas sinergi yang telah dibangun sejak 2016, ketika seluruh karyawan Semen Padang mulai berzakat melalui UPZ. “Ini bukan hanya tentang CSR, tapi juga tentang menggerakkan kebajikan yang menjangkau pelosok negeri. Semoga Semen Padang terus diberi keberkahan dan pertumbuhan,” katanya.

Kisah inspiratif datang dari Abdur Rasyid, warga Koto Baru, Limau Manis Selatan, yang menjadi salah satu penerima beasiswa luar negeri dari UPZ BAZNAS Semen Padang. Ia diterima sebagai mahasiswa Fakultas Syariah Islamiyah, Universitas Al Azhar, Kairo, dan akan berangkat Oktober 2025.

“Saya sangat bersyukur. Tanpa bantuan ini, mungkin saya harus menunda cita-cita belajar di Kairo,” ungkap Rasyid.

Sang ayah, Aprianto, yang sehari-hari mengajar mengaji, tak kuasa menahan haru. “Kami hanya bisa berdoa agar PT Semen Padang dan seluruh karyawannya terus diberi kemudahan dan keberkahan. Terima kasih telah membuka jalan bagi masa depan anak saya,” ujarnya dengan mata berkaca-kaca.

Padang, Lintasmedianews.com

Indun Nur' Aini  Lurah Bungo Pasang,Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang mengatakan, pada era digitalisasi saat ini semua warga yang berurusan harus dilayani dengan baik dan menyenangkan.

Maka untuk memudahkan  warga yang  berurusan, kelurahan Bungo Pasang  menghadirkan Inovasi Sistem Informasi Aplikasi Pelayanan Bungo Pasang, (SIAP BUPAS). " Dari rumah para warga bisa melihat melalui Aplikasi ini syarat surat yang akan diurusnya, termasuk belangko surat yang dibutuhkannya. Jadi tidak  perlu warga  datang ke kantor lurah untuk bertanya lagi,# ucap Lurah Indun Nur Aini, Jumat (18/7/2025)

Banyaknya jenis surat yang  diurus warga ke kantor lurah juga memerlukan persyaratan. Kini semua itu telah dimudahkan  melalui  inovasi SIAP BUPAS untuk  warga dalam memperoleh surat yang dibutuhkannya. 

Dengan memanfaatkan aplikasi Whats App, kelurahan memberikan layanan memudahkan warga melihat persyaratan dan mendownload formulir pernyataan yang dibutuhkannya. 

Pada awalnya, sebut Lurah Indun Nur Aini  warga harus datang ke kantor lurah untuk bertanya syarat  surat yang akan diurusnya dan minta blanko. Sekarang sudah disediakan pada Aplikasi  SIAP BUPAS. Setelah itu bisa membawa langsung ke kantor lurah tanpa harus bolak balik lagi. 

Lurah Indun Nur Aini juga mencontohkan dalam pembuatan NA 1 atau pengantar nikah, cetak dokumen melalui link yang disediakan pada SIAP BUPAS, tanda tangani ke Ketua RT dan Ketua RW,.lalu diantar ke kantor lurah, akan langsung diproses pegawai kelurahan. " Aplikasi ini kita  hadirkan  untuk memudahkan pelayanan  cepat, efektif dan efisien bagi warga Bungo Pasang," ucapnya.(Irwan Rais)

PADANG, LIBTASMEDIANEWS.COM

PT Semen Padang bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat meresmikan Taman Digital Ecobrick di kompleks Museum Adityawarman, Senin (21/7/2025). Taman ini dibangun menggunakan Semen Padang Interlockbrick (Sepablock), sebagai wujud nyata sinergi antara inovasi teknologi, pelestarian lingkungan, dan peningkatan literasi digital masyarakat.

Peresmian taman dilakukan bersamaan dengan pembukaan Pameran Khazanah Iluminasi Manuskrip Sumatera oleh Sekretaris Daerah Sumbar Arry Yuswandi, yang hadir mewakili Gubernur Mahyeldi Ansharullah. Turut hadir Kepala Dinas Kominfotik Sumbar Siti Aisyah, sejumlah kepala OPD, serta jajaran manajemen PT Semen Padang, termasuk Direktur Keuangan & Umum Oktoweri, Kepala Unit Komunikasi & Kesekretariatan Ilham Akbar, dan Kepala Unit Sarana Umum Deni Zein.

Direktur Keuangan & Umum PT Semen Padang Oktoweri menyampaikan bahwa pembangunan Taman Digital Ecobrick merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya pada aspek pendidikan, infrastruktur inklusif, dan lingkungan.

“Taman merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Kami ingin menciptakan ruang publik yang tak hanya hijau dan nyaman, tapi juga edukatif dan mendorong transformasi digital,” ujarnya.

Taman yang mulai dibangun pada 8 Mei dan rampung pada 31 Juni 2025 ini seluruhnya menggunakan Sepablock, inovasi material interlock ramah lingkungan yang dikembangkan Semen Padang. Sepablock dinilai efisien karena menghemat penggunaan air dan semen, tahan gempa, serta mudah dipasang, menjadikannya solusi ideal untuk pembangunan ruang publik.

“Sepablock ini diharapkan menjadi etalase produk non-semen PT Semen Padang yang bisa dimanfaatkan untuk trotoar, taman edukasi, area publik sekolah, kawasan UMKM, hingga perumahan. Produk ini bukan hanya kuat secara struktural, tapi juga menjawab tantangan sosial dan lingkungan,” jelas Oktoweri.

Ia menambahkan, taman ini juga menyediakan fasilitas pojok internet dan media interaktif yang mendukung perluasan akses digital masyarakat. Selain itu, taman juga diharapkan dapat menjadi sarana edukasi pengelolaan sampah berbasis ecobrick dan ruang belajar terbuka yang inklusif.

Pembangunan Taman Digital Ecobrick ini juga sejalan dengan Program Unggulan (Progul) Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Gubernur Vasco Ruseimy, khususnya pada agenda Sumbar Cerdas, Sumbar Madani, dan Sumbar Tangguh Ekonomi. Program ini dirancang tidak hanya untuk memperluas akses masyarakat terhadap literasi digital melalui fasilitas pojok internet, tetapi juga sebagai sarana edukasi publik dalam pelestarian lingkungan dan pemanfaatan teknologi konstruksi ramah lingkungan.

“Kami percaya bahwa inisiatif ini sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Melalui pemanfaatan produk lokal inovatif seperti Sepablock dan pembangunan ruang publik berbasis literasi, kami mendukung terwujudnya masyarakat yang cerdas, inklusif, dan tangguh secara ekonomi,” ujar Direktur Keuangan dan Umum PT Semen Padang, Oktoweri.

Sinergi antara program daerah dan nasional ini sekaligus memperkuat kontribusi nyata PT Semen Padang dalam mendukung Asta Cita Pemerintah Pusat, khususnya pada aspek digitalisasi, hilirisasi pengelolaan sampah, dan pengembangan kawasan cerdas yang berkelanjutan.

“Pembangunan taman ini kami posisikan sebagai kontribusi terhadap Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Taman ini mendukung agenda digitalisasi, hilirisasi pengelolaan sampah, serta pembangunan kawasan cerdas dan berkelanjutan,” tambahnya.

Oktoweri juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus mendukung inovasi yang dilakukan PT Semen Padang, sebagai bagian dari identitas Ranah Minang yang harus dijaga keberlanjutannya.

Sementara itu, Sekda Provinsi Sumbar Arry Yuswandi mengapresiasi kontribusi PT Semen Padang yang turut mendukung inisiatif pemerintah melalui pembangunan taman dan pojok digital. Ia juga menilai Sepablock sebagai inovasi yang potensial untuk mendukung berbagai proyek konstruksi di Sumbar.

“Sepablock ini inovatif dan aplikatif. Selain cocok untuk pembangunan lokal, material ini juga bisa digunakan untuk mendukung program nasional pembangunan tiga juta rumah. Pemprov Sumbar siap memanfaatkannya untuk mendukung program tersebut,” kata Arry.

Ketua DPRD Padang, Muharlion mengungkapkan, belanja pegawai mengambil porsi hingga angka 45 persen dari total APBD Tahun 2025. 

Untuk APBD Tahun 2026, porsi belanja pegawai diprediksi akan terus bertambah, seiring pengangkatan 4.899 orang PPPK di tahun 2025 ini. 

“UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) mengatur, porsi belanja pegawai hanya 30 persen dari total APBD. Ini perintah UU yang harus ditaati mulai tahun 2027, seiring berakhirnya masa transisi selama 5 tahun yang diberikan pemerintah,” tegas Muharlion.

Hal itu disampaikan Muharlion didampingi Ketua Fraksi PKS, Rafdi didampingi Ja’far dan Gufron pada momen diskusi dengan wartawan di DPRD Padang, Senin pagi. 

Muharlion mengungkapkan, UU HKPD juga mengharuskan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran (mandatory spending) sebesar 40 persen untuk infrastruktur, 20 persen untuk pendidikan dan 10 persen untuk kesehatan.

“Pilihan yang tersedia untuk memenuhi tuntutan UU HKPD ini adalah menekan pengeluaran atau menggenjot PAD,” terang Muharlion. 

Pengeluaran yang punya ruang untuk bisa ditekan, terang Muharlion, salah satu yang menyedot anggaran cukup besar adalah TPP atau Tambahan Penghasilan Pegawai. 

“Menekan TPP ini, tentunya bukan pilihan bijak. Ini akan menimbulkan keresahan di kalangan pegawai kita sekaligus akan berdampak pada kinerja pemerintahan,” terang Muharlion.

“Jika pilihan ini tetap diambil, dihilangkan pun semua TPP seluruh pegawai, amanat UU HKPD sebesar 30 persen untuk belanja pegawai, masih tidak terpenuhi juga,” tambah Ketua PKS Padang itu.  

Artinya, urai anggota dewan peraih suara terbanyak selang dua Pemilu terakhir di Kota Padang itu, pilihan yang tersedia hanyalah meningkatkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

“Untuk tahun 2026, Wako Padang mengusulkan target PAD sebesar Rp1,05 triliun. Berdasarkan kajian Fraksi PKS DPRD Padang, potensinya bisa menembus angka Rp1,3 triliun,” ungkap Muharlion.

//Digitalisasi Pemungutan PAD//

Menurut Muharlion, proyeksi PAD sebesar Rp1,3 triliun itu realistis untuk diwujudkan walaupun realisasi PAD tahun 2024 lalu baru mencapai angka Rp616,08 miliar atau sekitar 87,27% dari target Rp706 miliar. Sementara, realisasi PAD tahun 2023 di angka Rp658,72 miliar. 

“Sewaktu PKS mengusung Mahyeldi-Hendri Septa di Pilkada Tahun 2028 lalu, PAD ditargetkan akan mencapai Rp1 triliun. Pandemi Covid-19 yang melanda dunia, membuat target PAD yang telah dituangkan dalam RPJMD Padagn 2019-2024, direvisi pada angka yang lebih realistis,” ungkap dia. 

Dia memastikan, PKS memasang target PAD Rp1 triliun pada waktu itu, berdasarkan kajian yang komprehensif. 

“Waktu itu, belum ada opsen pajak kendaraan bermotor sebagaimana diatur alam UU HKPD. Makanya, kita optimistis, potensi PAD Padang yang masih belum digarap wali kota beserta 15 OPD penghasil PAD secara serius, masih besar,” terang alumni UNP itu.

Muharlion mencontohkan retribusi parkir di tepi jalan yang jumlahnya disebutkan Pemko Padang mencapai angka 500 titik. 

Jika satu titik parkir berkontribusi pada PAD sebesar Rp100 ribu. Artinya, Rp50 juta disumbangkan untuk PAD per hari. Dalam satu tahun, akan memberikan kontribusi sebesar Rp18,25 miliar. Saat ini, kontribusi retribusi parkir terhadap PAD baru di angka Rp7 miliar per tahun.

“Jalan yang disewakan petugas parkir kita itu, milik negara. Uangnya juga berasal dari warga. Masak, kita akan biarkan uang itu menguap tak jelas, ditengah sulitnya mencari anggaran untuk pembangunan,” tegas Muharlion. 

Peluang lainnya terdapat pada opsen kendaraan bermotor yang mekanisme pembagiannya tak lagi melalui rekening bagi hasil di pemerintahan provinsi. Porsi pembagiannya juga lebih jelas. 

Hak kabupaten/kota sebesar 66 persen dari bagi hasil pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama. Sedangkan hak provinsi sebesar 34 persen. 

“Bagi hasil pajak kendaraan bermotor ini cukup signifikan menambah PAD. Dari sebelumnya Rp100 miliar per tahun, diprediksi akan jadi Rp187 miliar dengan adanya aturan opsen pajak ini,” ungkap Muharlion. 

Muharlion pun mengapresiasi rencana wali kota Padang, yang mewajibkan seluruh kendaraan bermotor pegawai Pemko Padang terdaftar dengan kode wilayah di ibu kota provinsi Sumbar itu. 

“Wali kota mewacanakan, pegawai yang nomor seri kendaraannya non Padang, jika tak dimutasi, maka TPP-nya tidak akan dibayarkan. Fraksi PKS mendukung gebrakan ini,” terangnya. 

“Kendaraan itu lalu lalang tiap hari jalanan kota Padang. Di waktu jam sibuk, berkontribusi membuat kemacetan. Masak, pajaknya disetor ke daerah lain. Ini tidak fair. Pegawai harus jadi contoh dan teladan dalam pembayaran pajak kendaraan ini,” tambahnya. 

Peluang lainnya yang berkontribusi signifikan pada PAD, yakni pengelolaan sampah melalui LPS (Lembaga Pengelola Sampah) yang bertugas mengelola sampah di tingkat kelurahan di Kota Padang. 

Begitu juga dengan potensi pajak hotel dan restoran sebagai penyumbang PAD yang belum digarap optimal. 

“Pajak hotel dan restoran itu, dibayarkan oleh konsumen. Jadi, tak ada hak mereka untuk tak mau menyetorkan yang telah dipungut dari pengguna jasa mereka,” tegasnya.

Agar hasilnya pemungutan pajak dan retribusi ini optimal, Muharlion menyarankan Pemko Padang,  merancang sistem digital atau non tunai, sehingga mampu mencegah kebocoran. 

Sementara itu, Ketua Fraksi PKS DPRD Padang, Rafdi menyatakan, pihaknya akan terus mendorong upaya Pemerintah Kota dalam meningkatkan PAD, dengan tetap memperhatikan keberlangsungan sumber pendapatan yang ada.

“Kami tentu mendukung target kenaikan PAD, selama itu realistis dan tidak mematikan potensi yang sudah ada. Mencari sumber baru memang tidak mudah karena banyak pembatasan regulasi. Namun daerah bisa lebih kreatif selama tetap mematuhi UU dan RPJMD,” jelas Rafdi.

Walaupun akan menggenjot target PAD, Rafdi yang didampingi anggota Fraksi PKS, Ja’far dan Gufron, menegaskan sikap fraksinya tidak akan menyetujui mekanisme penambahan PAD dengan cara menaikan tarif yang akhirnya akan membebani masyarakat. 

“Potensinya saja masih banyak yang bocor. Ini yang harus ditutup dulu hingga memberikan kontribusi positi bagi anggaran pembangunan,” tegasnya. (*)

PADANG, Lintasmedianews.com

Koperasi Konsumen Keluarga Besar Semen Padang (KKSP) menorehkan prestasi gemilang dengan meraih dua penghargaan sekaligus pada peringatan Hari Koperasi ke-78. KKSP dinobatkan sebagai Koperasi Terbesar di Provinsi Sumatera Barat dan Juara I Koperasi Konsumen Berprestasi Tingkat Kota Padang Tahun 2025.

Penghargaan dari Pemerintah Provinsi Sumbar diserahkan langsung oleh Gubernur Mahyeldi kepada Bendahara Pengurus KKSP, Febby Arief Zeindra, seusai upacara Hari Koperasi tingkat provinsi di Kantor Gubernur, Kamis (17/7). 

Sementara itu, penghargaan dari Pemko Padang diserahkan oleh Wali Kota Fadly Amran kepada Sekretaris Dewan Pengawas KKSP, Febby Rieldy, dalam acara launching Koperasi Kelurahan Merah Putih di Youth Center Bagindo Aziz Chan.

Kedua penghargaan ini menegaskan posisi KKSP sebagai koperasi unggulan yang tumbuh pesat, baik dari sisi aset, omzet, maupun jumlah anggota. Gubernur Mahyeldi menyebut KKSP sebagai bukti nyata bahwa koperasi bisa tumbuh besar dan profesional jika dikelola dengan tata kelola yang baik dan semangat gotong royong.

“KKSP memiliki aset sebesar Rp181,3 miliar, omzet Rp200,9 miliar, dan 2.942 anggota aktif. Ini pencapaian luar biasa yang patut menjadi inspirasi bagi koperasi lain di Sumbar,” ujar Mahyeldi.

Terpisah, Kepala Unit Komunikasi & Kesekretariatan PT Semen Padang, Ilham Akbar, menyampaikan apresiasi atas pencapaian ini. Menurutnya, keberhasilan KKSP tak lepas dari profesionalisme pengurus serta dukungan penuh keluarga besar Semen Padang.

“KKSP bukan hanya mitra strategis karyawan, tapi juga motor penggerak ekonomi lokal. Capaian ini menunjukkan bahwa koperasi berbasis komunitas bisa menjadi institusi kuat dan berdaya saing,” katanya.

Ia menambahkan, penghargaan ini adalah momentum untuk mendorong KKSP menjadi model koperasi modern yang mampu beradaptasi dengan tantangan zaman.

“Kami yakin, keberhasilan ini merupakan hasil kerja kolektif dari para pengurus sebelumnya, jajaran saat ini, dan dedikasi seluruh anggota,” ucapnya.

Sementara itu, Bendahara Pengurus KKSP, Febby Arief Zeindra, mengungkapkan rasa syukur atas penghargaan yang diraih. Ia menyebut pencapaian ini sebagai buah dari komitmen kolektif selama lebih dari empat dekade perjalanan KKSP.

“Terima kasih kepada PT Semen Padang, para pengurus, dan seluruh anggota. Ini bukan hanya bentuk pengakuan, tapi juga tanggung jawab untuk terus meningkatkan layanan kami ke depan,” ujarnya.

Febby juga berharap KKSP dapat memperluas kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan dan menjadi mitra strategis pembangunan ekonomi daerah.

Dari Toko Kecil ke Koperasi Tangguh

Didirikan pada 6 Oktober 1984, KKSP berawal dari Toko Sesiba—sebuah unit usaha kecil yang dikelola swasta namun difasilitasi PT Semen Padang. Melihat potensi dan kebutuhan anggota, pada tahun yang sama, usaha ini dikembangkan menjadi koperasi resmi dengan nama Koperasi Karyawan Semen Padang melalui Badan Hukum No. 1478/BH-XVII. 

Lima tahun kemudian, namanya diubah menjadi Koperasi Keluarga Besar Semen Padang untuk mencerminkan semangat kekeluargaan yang lebih luas dan pada tanggal 9 Oktober 2024 lalu berubah nama menjadi Koperasi Konsumen Keluarga Besar Semen Padang.

Kini, KKSP menjadi rumah ekonomi bagi ribuan anggota, termasuk karyawan PT Semen Padang dan afiliasinya seperti PT Igasar, Yayasan Igasar, Dana Pensiun, serta koperasi internal.

Berkantor di Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan, KKSP berkembang menjadi koperasi multi-layanan yang menyediakan fasilitas simpan pinjam, pembiayaan, hingga layanan konsumsi, baik secara tunai maupun kredit.

Dengan pondasi gotong royong yang kuat dan prinsip koperasi yang kokoh, KKSP kini menjadi salah satu koperasi paling progresif dan berpengaruh di Sumatera Barat—bahkan disebut sebagai model percontohan koperasi nasional.

PADANG, LINTASMEDIANEWS.COM

PT Semen Padang menunjukkan komitmennya dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib dengan menyerahkan bantuan perlengkapan operasional kepada Tim Satuan Bersama (Satber) Cegah Aksi Tawuran dan Balap Liar Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang.

Penyerahan bantuan dilakukan di Mapolsek Lubuk Kilangan, Selasa (15/7) malam, usai pelantikan pengurus Satber oleh Wali Kota Padang, Fadly Amran. Bantuan berupa 40 rompi, 20 pentungan, dan 15 senter diserahkan langsung oleh Kepala Unit Komunikasi & Kesekretariatan PT Semen Padang, Ilham Akbar.

“Sebagai bagian dari SIG dan aktivitas operasional yang berada di Lubuk Kilangan, maka sudah sepatutnya kami ikut menjaga ketertiban di wilayah ini,” ujar Ilham dalam sambutannya.

Ia menyebut dukungan ini sejalan dengan visi Kota Padang sebagai kota yang sigap, sehat, dan layak huni. PT Semen Padang berharap keberadaan Satber dapat menjadi motor perubahan perilaku sosial remaja sekaligus mitra strategis aparat dalam menekan potensi konflik seperti tawuran dan balap liar.

Hadir juga dalam kegiatan ini antara lain Kapolsek Lubuk Kilangan Kompol Sosmedya, Danramil 04 Lubeg Kapten Inf Zaimal, Kepala Unit CSR PT Semen Padang Idris, Camat Lubuk Kilangan Afrialdi Asbiran, serta dua anggota DPRD Kota Padang dari Dapil III, Surya Jufri Bitel dari Komisi II dan Alfi K Beben dari komisi I.

Wali Kota Padang Fadly Amran mengapresiasi peran dunia usaha dalam mendukung upaya menciptakan ketertiban sosial. Menurutnya, sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta merupakan kunci untuk menurunkan angka kriminalitas di Kota Padang.

“Sejak awal tahun, tercatat 52 kasus tawuran. Namun sejak Satber aktif, tren ini mulai menurun. Ini bukti bahwa pendekatan kolaboratif memberi dampak nyata,” ujar Fadly.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada PT Semen Padang atas kontribusinya dalam mendukung berbagai program strategis Pemko Padang. “Kami berterima kasih kepada PT Semen Padang atas dukungan nyatanya. Peran dunia usaha seperti ini sangat berarti dalam membangun kolaborasi yang kuat demi terciptanya kota yang aman, nyaman, dan tertib,” kata Fadly.

Kapolsek Lubuk Kilangan Kompol Sosmedya menambahkan, sejak dibentuk Februari 2025, Satber aktif melakukan patroli dan pendekatan ke keluarga pelaku. Hasilnya, sejak Lebaran hingga pertengahan Juli, tidak tercatat satu pun kasus tawuran atau balap liar di wilayah tersebut.

“Ini capaian penting. Pendekatan preventif yang dilakukan bersama terbukti efektif,” ujarnya.

Dukungan juga datang dari anggota DPRD Kota Padang, Surya Jufri Bitel. Ia menyatakan, pemberantasan tawuran tak bisa hanya mengandalkan aparat.

“Satber Lubuk Kilangan bisa jadi percontohan. Jika berhasil, model ini dapat diterapkan di kecamatan lain,” ujarnya.

Ketua Satber Lubuk Kilangan Nisfan Jumadil mengucapkan terima kasih atas dukungan dari semua pihak, Satber lahir dari keprihatinan atas maraknya kenakalan remaja, dan merupakan kolaborasi berbagai elemen pemuda seperti KNPI dan Karang Taruna.

“Kami berterima kasih kepada PT Semen Padang dan pihak lain yang mendukung kegiata ini, dan kami siap bersinergi dengan TNI-Polri menjaga lingkungan. Ke depan, kami juga akan menyasar sekolah-sekolah dengan program FGD untuk edukasi pelajar soal bahaya tawuran dan pentingnya masa depan,” ucap Nisfan.

PADANG, LINTASMEDIANEWS.COM

Suasana berbeda tampak di Bioskop CGV Padang, Minggu (14/7/2025) pagi. Deretan kursi yang biasanya diisi penonton muda, kali ini ditempati para tukang bangunan, sebagian di antaranya datang bersama istri. Wajah mereka tampak antusias, tawa pun terdengar lepas.

Mereka bukan penonton biasa. Para "pahlawan konstruksi" ini diundang secara khusus oleh PT Semen Padang untuk menyaksikan film Superman bersama-sama, sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka dalam industri konstruksi.

Sebelum film diputar, para tukang disambut dengan penayangan iklan terbaru PT Semen Padang. Iklan berdurasi pendek tersebut menampilkan tiga pemain Semen Padang FC musim 2024/2025, Kim Min Gyu, Tin Martic dan Filipe Chaby. Dalam alur cerita, Kim digambarkan menyerap kekuatan dari Semen Padang untuk berubah menjadi manusia super demi melawan Chaby dan Tin Martic, tokoh antagonis. Visual dinamis dan pesan kuat menjadi ciri utama iklan tersebut: Semen Padang adalah kekuatan.

Staf SDM PT Semen Padang, Nur Anita Rahmawati, yang hadir mewakili manajemen, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk penghormatan dan rasa terima kasih perusahaan kepada para tukang bangunan.

“Nonton bareng ini adalah bentuk apresiasi atas loyalitas mereka menggunakan produk PT Semen Padang. Mereka bukan sekadar pengguna, tapi mitra sejati kami,” ujar Anita.

Menurutnya, ada 10 tukang beserta keluarga yang diundang dalam kegiatan ini. Ia berharap, apresiasi tersebut menjadi simbol nyata bahwa perusahaan menghargai kesetiaan para tukang sebagai bagian penting dalam ekosistem industri konstruksi.

“Di tengah ketatnya persaingan industri semen, kepercayaan para tukang adalah kekuatan luar biasa bagi kami,” tambahnya. Kegiatan sederhana ini ternyata membangkitkan kenangan bagi beberapa tukang. 

Bahruddin, tukang senior yang datang bersama istri, tak dapat menyembunyikan rasa harunya.“Terakhir saya nonton di bioskop itu tahun 80-an. Rasanya seperti nostalgia, mengingat masa muda. Terima kasih PT Semen Padang. Kami para tukang akan tetap setia,” ucapnya sambil tersenyum.

Senada dengan itu, Saiful, tukang dari kawasan Gurun Laweh, Kota Padang, mengaku biasanya hanya menonton film di televisi. Menyaksikan film superhero di bioskop menjadi pengalaman langka baginya. “Filmnya seru, saya senang sekali. Semoga PT Semen Padang terus melibatkan tukang seperti kami dalam acara lainnya. Rasanya kami diakui dan dihargai,” katanya.

Acara nonton bareng ini juga dihadiri sejumlah karyawan PT Semen Padang, termasuk pelatih kiper Semen Padang FC, Zulkarnaen Zakaria. Suasana bioskop yang berada di pusat kota terasa hangat dan akrab, mempererat hubungan antara perusahaan dan tukang bangunan sebagai pengguna utama produk Semen Padang.

Melalui kegiatan ini, PT Semen Padang tak sekadar menjual produk, tapi juga membangun ikatan emosional dengan para tukang—mitra sejati dalam pembangunan. Apresiasi kecil ini adalah investasi sosial yang berdampak besar, karena dalam dunia konstruksi, kepercayaan dan kebanggaan adalah fondasi yang tak kalah penting dari semen itu sendiri. (*)

Padang, Lintasmedianews.com

Wali Kota Padang, Fadly Amran, secara resmi menyerahkan Nota Pengantar Dokumen Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang. Penyerahan dokumen tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kota Padang pada Senin (14/7).

Dalam penyampaiannya, Fadly Amran menjelaskan bahwa penyusunan KUA-PPAS 2026 mengedepankan pendekatan teknokratik. Pendekatan ini diyakini mampu menjamin bahwa setiap program dan kebijakan yang dirancang benar-benar berdasarkan perhitungan rasional dan kebutuhan riil masyarakat Kota Padang.

“Pendekatan teknokratik ini adalah wujud tanggung jawab kita bersama agar anggaran yang dialokasikan dapat memberikan hasil yang optimal bagi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Fadly Amran.

Ia menambahkan, seluruh kebijakan anggaran tetap berlandaskan pada visi Kota Padang serta sembilan Program Unggulan (Progul) yang telah disusun sejak awal masa kepemimpinannya. Program-program prioritas tersebut diharapkan mampu menjawab tantangan pembangunan serta meningkatkan daya saing daerah dalam berbagai sektor.

Dalam rancangannya, Pemerintah Kota Padang menargetkan pendapatan daerah pada 2026 sebesar Rp2,9 triliun. Angka ini naik sekitar Rp118,8 miliar atau 4,23 persen dibandingkan target pendapatan tahun 2025 yang sebesar Rp2,8 triliun. Target pendapatan tersebut bersumber dari beberapa pos utama, seperti pajak daerah sebesar Rp834,2 miliar, retribusi daerah Rp132,1 miliar, dan pendapatan transfer Rp1,87 triliun.

Selain memaparkan rencana pendapatan, Fadly juga menyampaikan proyeksi belanja daerah pada 2026 yang direncanakan mencapai Rp3,220 triliun. Anggaran belanja ini dialokasikan untuk belanja operasional sebesar Rp2,848 triliun atau 88 persen dari total belanja, belanja modal sebesar Rp364,9 miliar atau 11 persen, dan belanja tidak terduga sebesar Rp7,3 miliar atau 2,53 persen.

“Saya berharap semua target pembangunan yang telah disusun dalam sembilan progul dapat diwujudkan secara maksimal demi kemajuan kota dan kesejahteraan seluruh masyarakat,” kata Fadly.

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menyampaikan apresiasi atas penyampaian Nota Pengantar KUA-PPAS 2026. Menurutnya, dokumen tersebut menjadi pedoman penting bagi DPRD dalam memastikan perencanaan anggaran yang transparan dan tepat sasaran.

“Setelah ini, DPRD akan segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna membahas rancangan KUA-PPAS secara mendetail. Harapannya, pembahasan dapat berjalan lancar sehingga rancangan ini bisa ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sesuai dengan jadwal yang telah disusun bersama,” kata Muharlion.

Melalui penyusunan KUA-PPAS 2026 ini, Pemerintah Kota Padang berharap dukungan dan kerja sama semua pihak, baik DPRD, perangkat daerah, maupun seluruh elemen masyarakat, agar pembangunan di Kota Padang berjalan sesuai arah kebijakan yang telah ditetapkan. Sbb (*)

Padang Pariaman, Lintasmedianews.com

Polres Padang Pariaman menggelar Apel Gelar Pasukan dalam rangka pelaksanaan Operasi Patuh Singgalang 2025, yang berlangsung pada Senin 14 Juli 2025 pagi sekitar pukul 08.40 WIB, bertempat di Aula Tathya Dharaka Polres Padang Pariaman. 

Apel ini menjadi penanda dimulainya operasi lalu lintas yang berlangsung selama 14 hari, mulai tanggal 14 hingga 27 Juli 2025.

Apel dipimpin langsung Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisol Amir, S.I.K., M.Si.,  turut dihadiri oleh berbagai unsur Forkopimda dan instansi terkait, antara lain:

• Dandim 0308/Pariaman Letkol Czi Nur Rahmat Khaeroni, S.Hub.Int.

• Wakapolres Padang Pariaman Kompol Indra, S.H., M.M.

• Kadishub Kab. Padang Pariaman Suhardi

• Para pejabat utama Polres Padang Pariaman, Kapolsek jajaran, dan perwira serta bintara Polres Padang Pariaman.

• Satuan dari Kodim 0308/Pariaman, Dinas Perhubungan, Satpol PP, serta siswa-siswi Pramuka.

Dalam amanatnya, Kapolres menyampaikan bahwa Operasi Patuh Singgalang 2025 mengusung tema “Tertib Berlalu Lintas Demi Terwujudnya Indonesia Emas”. Operasi ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) yang berkesinambungan dan sinergis bersama stakeholder lainnya.

Adapun tujuan utama dari Operasi Patuh Singgalang 2025 adalah:

• Menurunkan angka pelanggaran lalu lintas;

• Menurunkan angka kecelakaan lalu lintas dan fatalitas korban jiwa;

• Meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas.

Untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut, Kapolres menekankan lima langkah taktis selama operasi berlangsung, yakni:

• Laksanakan deteksi dini lidik dan pemetaan lokasi rawan kecelakaan, kemacetan dan pelanggaran.

• Laksanakan Pembinaan dan Penyuluhan dan sosialisasi melalui spanduk, baliho, media massa dan media sosial.

• Edukasi kepada komunitas otomotif melalui kegiatan langsung seperti “ngopi bareng” atau dialog tatap muka.

• Penegakan hukum (Gakkum) dengan tilang manual maupun elektronik, serta pendekatan simpatik dan humanis.

• Penanggulangan hoaks dan opini negatif terkait operasi melalui media digital.

Selain itu, Kapolres juga memberikan arahan kepada seluruh personel agar menjalankan tugas secara profesional, prosedural, dan proporsional, dengan menjunjung tinggi nilai integritas, sinergitas lintas sektor, serta mengedepankan pelayanan yang humanis kepada masyarakat.

Menutup amanatnya, Kapolres berharap Operasi Patuh Singgalang 2025 dapat berjalan dengan lancar dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya dalam membangun budaya tertib berlalu lintas dan meningkatkan keselamatan di jalan raya.

(Rels pol/len)

Padang, lintasmedianews.com

Organisasi Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) Sumatera Barat akan menggelar Musyawarah Daerah (Musda) di Padang.

Musda ini mengusung tema  “Kepemimpinan Berbasis ABS-SBK (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah)”, yang menjadi fondasi perjuangan Perti dalam memperkuat nilai-nilai keislaman, adat Minangkabau, dan kebangsaan.

Musda ini diadakan pada 24 Juli 2025 di Gubenuran Sumatera Barat menjadi momen strategis untuk memperbarui kepengurusan, mengevaluasi arah gerakan organisasi, serta memperkuat konsolidasi kader di tiga bidang perjuangan utama Perti pendidikan, dakwah, dan sosial kemasyarakatan.

Hal itu dikatakan Ketua Perti Sumbar Prof. Dr. H. Sufyarma Marsidin, M.Pd. di rektotat UNES Padang, Kamis siang (10/07/2025) saat silaturahmi dengan para Wartawan.

“Pemimpin di Perti harus memahami adat, memahami agama. Ini selaras dengan warisan perjuangan Syekh Sulaiman ar-Rasuli, pendiri Perti, yang dikenal sebagai ulama besar dan pejuang kemerdekaan. Beliau menimba ilmu langsung di Makkah bersama KH Ahmad Dahlan dan KH Hasyim Asy’ari,” ujar Sufyarma Marsidin.

Disisi lain ditambahkan Tiga Fokus Strategis Bahasan Musda 2025 yang pertama di Bidang Organisasi: Perbaikan tata kelola organisasi secara profesional, efisien, dan akuntabel, Penguatan sinergi antara pengurus cabang, Perwaty (perempuan), IPTI (pemuda), mahasiswa, dan madrasah, Kerja sama dengan ormas serumpun dan lembaga keagamaan lainnya.

Yang kedua di Bidang Program Kerja: Panca Sukses, Sukses Konsolidasi nilai kebangsaan dan Ahlussunnah Wal Jamaah, Sukses Komunikasi internal dan eksternal organisasi, Sukses Pendidikan, dengan fokus penguatan kurikulum kitab kuning dan peningkatan kompetensi guru serta kepala sekolah, Sukses Dakwah, baik konvensional maupun digital, Sukses Sosial, dalam bentuk penguatan peran keumatan dan pemberdayaan masyarakat.

Terakhir di Bidang Pokok Pikiran: Pengokohan ideologi Pancasila dan NKRI dalam perspektif Ahlussunnah Wal Jamaah, Dukungan terhadap sistem politik yang religius, demokratis, dan berwawasan kebangsaan, Penguatan interaksi sosial (ḥablun min an-nās) serta kontribusi warga terhadap ketertiban dan keamanan nasional.

Musda juga menjadi forum serah terima jabatan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI), serta pelaksanaan pemilihan Ketua Perti Sumbar periode 2025–2030. Proses pemilihan akan dilakukan secara terbuka dan demokratis tanpa intervensi eksternal.

“Tidak ada intervensi dari kekuasaan, tidak dari luar. Ini murni dari Perti, oleh Perti, dan untuk Perti. Yang penting, kandidatnya mau beribadah, berkorban waktu, tenaga, pikiran, bahkan finansial,” tegas Sufyarma.

Untuk itu ungkap Sufyarma Marsidin, kandidat musda PERTI bermunculan antaralain, Prof. Dr. Duski Samad, M.Ag. Prof. Dr. Salmadanis, M.Ag. ; Prof. Syukri Iska, M.Ag.; Dr. Khairul Fahmi, SH, MH ; Drs. Afrizal Moetwa, MM ; Syamsul Akmal, MM ; Prof. Dr. Syafruddin N, M.Ag. ; Prof. Dr. Nurus Sholihin, M.Si ; Prof. Dr. Welhendri, M.Si ; Prof. Dr. Sufyarma Marsidin, M.Pd.

Diperkirakan akan hadir sekitar 250 peserta dari seluruh cabang Perti se-Sumatera Barat, terdiri dari: 19 cabang, masing-masing mengutus 10 orang 4 orang pengurus cabang (PC), 3 orang pengurus Perwaty, 2 orang pengurus IPTI (pemuda), 1 orang perwakilan mahasiswa (IPM) dan tambahan dari unsur pengurus pusat dan pengurus wilayah (±15 orang)

Turut hadir Ketua Umum DPP PERTI, Dr. H. Mohd Syarfi Hutawuruk, M.M., tokoh nasional yang telah memimpin DPP selama tiga periode.

Sementara itu, Wali Kota Padang, Fadly Amran, yang juga menjabat Ketua Majelis Pembina PERTI Kota Padang, akan menyampaikan ceramah kebangsaan.

“Jangan lihat beliau hanya sebagai Wali Kota. Beliau adalah bagian dari keluarga besar PERTI, Ketua Majelis Pembina di Kota Padang,” kata Sufyarma.

“Kita ini rumah besar. Di dalamnya ada yang Golkar, PDI, Nasdem, PPP, dan lainnya. Silakan. Tapi ketika masuk ke rumah Perti, semua harus tunduk pada nilai-nilai Ahlussunnah Wal Jamaah,” ucap Sufyarma.