Padang,Lintas Media News
Delapan poin tuntutan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sumatera Barat (Sumbar) disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar dalam aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Sumbar.Selasa (18/2/2025).
Aksi tersebut merupakan evaluasi terhadap 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Kedatangan pengunjuk rasa ini ke DPRD Sumbar diterima oleh Ketua DPRD Sumbar Muhidi didampingi wakilnya Nanda Satria dan Plt,Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Sumbar Mairizon.
Presiden Mahasiswa Universitas Andalas, Dedi Irwansyah, menyebut sejumlah kebijakan pemerintahan baru memicu keresahan masyarakat dan mahasiswa.
Beberapa kebijakan yang disoroti antara lain rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen, polemik distribusi gas elpiji yang menyebabkan antrean panjang hingga memakan korban, serta kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada sektor pendidikan dan kesehatan.
“Di awal pemerintahan ini, kami melihat banyak kebijakan yang kontroversial dan tidak berpihak kepada masyarakat,” ujarnya.
Dedi juga menyebutkan,
pemangkasan anggaran pendidikan yang cukup besar. Anggaran Kemendikbudristek awalnya Rp22,5 triliun, kini dipangkas menjadi Rp14,3 triliun.
“Pemotongan ini tentu berdampak luas, mulai dari potensi kenaikan UKT, pengurangan beasiswa KIP-K, hingga pemangkasan tunjangan bagi dosen,” kata Dedi.
Selain itu, ia juga mengkritisi besarnya anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta struktur pemerintahan yang dinilai semakin gemuk.
Program MBG diberikan kepada 13 juta anak selama tiga bulan, dengan biaya yang mencapai triliunan rupiah. Sementara itu, jumlah staf khusus dan pejabat dalam kabinet justru semakin bertambah, yang tentu saja turut membebani anggaran negara,” tambahnya.
Menurutnya, skema pengelolaan anggaran negara perlu dikaji ulang. Ia juga menyinggung proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dinilai mangkrak, sementara sumber pendapatan negara belum jelas.
Dalam aksi itu,mahasiswa menyampaikan beberapa tuntutan utama, yaitu:
1. Cabut dan Evaluasi Inpres No 1 tahun 2025
2. Evaluasi total Makan Bergizi Gratis
3. Efesiensi dan Rombak kabinet Merah Putih Secara Struktural dan Teknis
4. Ciptakan Pendidikan Gratis Ilmiah, Demokratis Serta Batalkan Pemangkasan Anggaran Pendidikan 5. Tolak Revisi UU Minerba
6. Realisasikan Anggaran Tunjangan Kinerja Dosen
7. Menolak RUU TNI, Polri dan Kejaksaan
8. Mendesak Presiden Prabowo Untuk Mengeluarkan Perpu Perampasan Aset.
Menanggapi apa yang disampaikan
Dedi Irwansyah,Muhidi mengatakan.Pihaknya akan mengusahakan dan menindaklanjuti tuntutan tersebut, bahkan akan memastikan aspirasi mahasiswa ini sampai ke pemerintah pusat karena, semua poin dari aspirasi tersebut merupakan kewenangan pusat.
“Sebagai wakil rakyat,Kami semua mendukung aspirasi dari adek-adek mahasiswa,dan tuntutan ini akan kami usahakan sampai ke pemerintah pusat,” ujar Muhidi.(St)