Padang, Lintas Media News
Anggota DPRD Kota Padang dari Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Padang Amran Tono bersuara lantang terkait dengan pedagang pemilik toko di Pasar Raya Padang.
"Kita hanya satu jalannya, bapak ibu harus bersatu, lakukan perlawanan. Bapak ibu membayar retribusi, tapi hak-hak bapak ibu terabaikan," pungkas Amran Tono saat hearing DPRD Kota Padang dengan pedagang pemilik toko di Pasar Raya Kota Padang, Selasa, 13 Desember 2021.
Ironisnya, jelas Amran Tono, akses jalan ke toko pedagang tertutup lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) yang memakan badan jalan, padahal itu melanggar aturan lalu lintas.
"Akses ke toko bapak ibu sudah tertutup oleh PKL. Kita tidak melarang orang mencari rezeki, tapi tentunya tidak mengambil badan jalan," terangnya.
Amran Tono dengan tegas menyatakan dirinya terdepan dalam memperjuangkan hak-hak pedagang bersama fraksi Partai Gerindra Kota Padang.
"Kami terdepan membela pedagang, tentunya bersama Fraksi Gerindra DPRD Kota Padang," cakapnya.
Untuk itu, pedagang pemilik toko harus bersatu, datang ke DPRD Kota Padang, dan DPRD akan memanggil Wali Kota Padang membahas persoalan pelik tersebut.
"Masa Rp1.500,- tidak terbayar per toko. Padahal, itu sudah murah, kasihan pula Pemko. Tapi karena tak ada jual beli, makanya tidak terbayar. Namun, PKL mampu membayar Rp50.000,- kepada tuan takur, karena mereka jual beli," cakapnya.
Pernyataan Amran Tono tersebut dijawab salah satu pedagang. Ia mengaku, pedagang sudah lama bersatu, tapi tidak memiliki keberanian untuk melakukan perlawanan.
"Lai basatu pak, tapi kami takut, tidak ada keberanian," celetuk salah seorang pedagang.
Kedatangan pedagang ke DPRD Kota Padang dalam rangka mengadukan nasibnya karena takut toko mereka digembok. Pasalnya mereka tidak sanggup membayar retribusi.
Hearing itu dipimpin Ketua Komisi I DPRD Kota Padang Elly Thrisyanti, dihadiri oleh anggota DPRD Kota Padang lainnya, yaitu Budi Syahrial, Delma Putra, Manufer Putra Firdaus. (*/b)