Padang, Lintasmedia News—Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang hingga 16 Oktober 2026 baru mencapai Rp761,61 miliar atau 73,22 persen dari target APBD Perubahan 2026 yang diperkirakan sebesar Rp1,04 triliun. Artinya, masih terdapat sekitar Rp278,53 miliar yang harus dikejar pemerintah daerah hingga akhir tahun.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Ketua Komisi II DPRD Kota Padang dari Fraksi Gerindra, Rachmad Wijaya. Menurutnya, capaian PAD perlu menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota Padang, terutama dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang masih belum memenuhi target.
Dari sejumlah komponen PAD, penerimaan pajak daerah tercatat sebesar Rp589,90 miliar atau 72,06 persen dari target Rp818,60 miliar. Dengan capaian tersebut, masih ada sekitar Rp228,70 miliar penerimaan pajak yang perlu dikejar.
Sementara itu, realisasi retribusi daerah baru mencapai Rp78,16 miliar atau 65,45 persen dari target Rp119,42 miliar. Capaian ini menunjukkan bahwa optimalisasi penerimaan retribusi juga perlu mendapat perhatian serius.
Adapun pendapatan dari lain-lain PAD yang sah telah mencapai Rp66,71 miliar atau 88,96 persen dari target Rp74,99 miliar. Sedangkan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tercatat Rp26,84 miliar atau 98,95 persen dari target Rp27,13 miliar.
Menurut Rachmad, pemerintah daerah perlu memetakan secara jelas sumber pendapatan yang belum optimal, sekaligus memastikan langkah percepatan dilakukan secara terukur. Evaluasi tidak cukup hanya melihat angka realisasi, tetapi juga harus mengidentifikasi kendala di lapangan dan efektivitas kebijakan yang telah dijalankan.
“Dengan sisa waktu hingga akhir 2026, setiap organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab terhadap penerimaan PAD diharapkan bekerja lebih maksimal. Langkah tersebut penting agar target pendapatan daerah dapat didekati secara realistis tanpa mengabaikan ketentuan yang berlaku,” kata ketua alumni SMAN 6 Padang.
Optimalisasi PAD juga menjadi penting untuk memperkuat kapasitas fiskal Kota Padang dalam membiayai program pembangunan dan pelayanan publik. “Karena itu, capaian penerimaan daerah perlu dipantau secara berkala agar kendala dapat segera ditangani,” tegas Rachmad dari Dapil Padang Selatan dan Padang Timue. (*)