Padang, Lintasmedia News– Isu kerusakan massal mesin kendaraan milik warga Kota Padang usai mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan Pertamax menuai perhatian serius dari pihak legislatif.
Ketua Komisi II DPRD Kota Padang, Rachmad Wijaya, menegaskan siap memanggil manajemen Pertamina untuk meminta pertanggungjawaban serta kejelasan atas kerugian yang dialami masyarakat.
"Iya, ada rencana (memanggil Pertamina). Setelah bimtek nanti sesuai dengan arahan pimpinan," ungkap Rachmad Wijaya saat dihubungi melalui sambungan telepon dari Jakarta, Rabu (8/10/2026).
Rachmad menjelaskan bahwa saat ini dirinya beserta jajaran DPRD Kota Padang sedang berada di Jakarta untuk mengikuti kegiatan bimbingan teknis (bimtek).
Kendati demikian, keluhan masif masyarakat terkait kendaraan yang mogok dan rusak usai mengisi BBM di sejumlah SPBU tetap menjadi perhatian utamanya.
Menanggapi dugaan penyebab kerusakan mesin kendaraan warga, Rachmad menilai ada kemungkinan persoalan terletak pada indikasi penurunan kualitas BBM yang beredar di pasaran.
Menurut Rachmad, dugaan adanya pencemaran air pada tangki SPBU sangat kecil kemungkinannya. Pasalnya, pemeriksaan menggunakan pasta air telah dilakukan di seluruh SPBU dan tidak ditemukan kandungan air.
"Kalau pandangan saya terhadap itu, bisa jadi terkait kualitas BBM-nya. Kalau masuk air kan tidak mungkin lagi, karena sudah dicek pakai pasta air di seluruh SPBU dan hasilnya tidak ada air," ujar Rachmad.
Situasi ini dinilai membingungkan karena temuan di lapangan tidak sejalan dengan hasil pemeriksaan awal Pertamina. Meskipun hasil tes tidak menunjukkan adanya campuran air, kenyataannya banyak kendaraan warga yang tetap mengalami kerusakan mesin setelah mengisi BBM di SPBU setempat.
Guna menuntaskan masalah tersebut, DPRD Kota Padang berjanji akan terus mengawal kasus ini hingga mendapatkan penjelasan yang transparan. Rincian resmi terkait langkah tindak lanjut dari Komisi II juga akan segera disampaikan secara tertulis.
Masyarakat Kota Padang kini menanti ketegasan dan kepastian dari DPRD serta pihak Pertamina. Publik berharap ada solusi konkret dan bentuk ganti rugi atas kerusakan kendaraan yang merugikan para konsumen. (*)