Padang, Lintasmedia News— Kota Padang kembali mencatatkan prestasi di tingkat nasional. Setelah melewati serangkaian tahapan penilaian, Kota Padang berhasil menembus enam besar nominasi terbaik nasional dalam Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) Daerah Tahun 2026.
Posisi tersebut kini memasuki tahapan penting. Tim uji petik dari pemerintah pusat turun langsung ke Kota Padang untuk memastikan bahwa berbagai inovasi, komitmen, serta capaian pelayanan perizinan dan investasi yang dipaparkan sebelumnya benar-benar berjalan dalam praktik.
Uji petik tersebut berlangsung di Gedung Putih, Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Kamis (13/8/2026).
Kedatangan tim uji petik disambut langsung Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) terkait serta perwakilan pelaku usaha di Kota Padang.
Tim penilai terdiri atas Dannu Idris dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Eduardo Edwin Ramda dari Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), M. S. Prasetyo dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, serta Satrio dari PT Surveyor Indonesia.
Tahapan ini menjadi momentum penting bagi Pemko Padang. Sebab, masuknya Padang ke enam besar bukanlah hasil yang diperoleh secara instan. Sebelumnya, Kota Padang telah melewati proses penilaian mandiri, verifikasi, validasi lapangan hingga akhirnya ditetapkan sebagai salah satu nomine terbaik nasional.
Eduardo Edwin Ramda menjelaskan, setelah tahapan uji pemaparan dilakukan pada pekan sebelumnya, tim kini melanjutkannya dengan uji petik di lapangan.
“Setelah uji pemaparan pekan lalu, hari ini kita lanjutkan dengan uji petik. Harapannya, kegiatan ini dapat menggambarkan implementasi dan percepatan pelayanan perizinan berusaha di daerah,” ujar Eduardo.
Menurutnya, keberhasilan Padang masuk enam besar dari sekitar 500 lebih kabupaten/kota di Indonesia menunjukkan adanya komitmen kuat pemerintah daerah dalam membangun kualitas pelayanan perizinan sekaligus menciptakan iklim investasi yang kondusif.
Namun, bagi tim penilai, masuk nominasi bukanlah akhir dari proses. Justru, tahapan uji petik menjadi ruang untuk melihat secara langsung sejauh mana kebijakan dan inovasi yang disampaikan dalam pemaparan benar-benar diterapkan.
“Masuknya Kota Padang sebagai nomine menunjukkan komitmen Pemko Padang dalam meningkatkan kualitas layanan perizinan dan menciptakan iklim investasi yang kondusif,” katanya.
Ia berharap Padang mampu menunjukkan kinerja terbaik sehingga tidak hanya berhenti sebagai nomine, tetapi mampu meraih predikat best of the best melalui pelayanan yang mudah, cepat, transparan, dan mampu mendukung percepatan investasi.
Pelayanan Mudah Jadi Kunci
Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menegaskan bahwa Pemko Padang tidak ingin menjadikan penghargaan sebagai tujuan utama.
Menurutnya, capaian enam besar nasional justru harus menjadi pemacu bagi seluruh jajaran pemerintahan untuk terus membenahi kualitas pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha.
“Kami tidak ingin penghargaan hanya menjadi tujuan. Yang paling penting, ini menjadi motivasi bagi kami untuk semakin terpacu memberikan pelayanan terbaik kepada siapa pun, terutama calon-calon investor yang masuk ke Kota Padang,” tegas Maigus.
Ia menyebut, kemudahan berusaha dan investasi merupakan salah satu bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Karena itu, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, perangkat daerah, pelaku usaha, serta seluruh pemangku kepentingan agar investasi yang masuk ke Padang memperoleh kepastian pelayanan sejak tahap awal.
“Konsep kita adalah sinergi dan kolaborasi untuk investasi. Kita ingin Padang menjadi kota yang terbuka bagi dunia, sehingga potensi yang kita miliki bisa dikembangkan dan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Padang Melayani Jadi Mesin Penggerak
Komitmen tersebut juga diarahkan melalui Program Unggulan (Progul) Padang Melayani.
Pemko Padang terus berupaya membangun sistem pelayanan yang semakin cepat, mudah dan responsif, sekaligus menyiapkan berbagai potensi daerah agar mampu menjadi daya tarik investasi.
Sejumlah sektor strategis menjadi perhatian, mulai dari pengembangan kawasan wisata, revitalisasi pasar dan penguatan UMKM hingga optimalisasi potensi kawasan Pelabuhan Teluk Bayur.
Di sisi lain, digitalisasi pelayanan juga terus didorong untuk memangkas hambatan birokrasi dan memberikan akses yang lebih mudah kepada masyarakat maupun pelaku usaha.
Bagi dunia usaha, pelayanan yang cepat dan pasti bukan sekadar persoalan administratif. Kepastian proses perizinan menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keputusan investasi.
Karena itu, Pemko Padang berupaya memastikan pelayanan perizinan tidak hanya memenuhi aspek regulasi, tetapi juga mampu memberikan pengalaman pelayanan yang sederhana, transparan dan memiliki kepastian waktu.
Mengincar Posisi Nomor Satu
Dengan telah masuk enam besar nasional, persaingan Padang kini semakin ketat. Maigus pun mengungkapkan harapan agar Kota Padang mampu mengakhiri seluruh rangkaian penilaian dengan hasil terbaik.
Ia bahkan menyampaikan pesan Wali Kota Padang bahwa dalam sebuah kompetisi, target akhirnya bukan sekadar masuk nominasi.
“Kata Pak Wali, yang juara itu cuma satu yaitu nomor satu. Mudah-mudahan Padang mendapat hadiah menjadi kota terbaik di Indonesia dari segi pelayanan dan fasilitasi terhadap investasi,” kata Maigus.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa Pemko Padang tidak ingin berpuas diri dengan status enam besar.
Capaian tersebut justru dipandang sebagai kesempatan untuk membuktikan bahwa reformasi pelayanan publik dan kemudahan investasi yang dibangun di Kota Padang mampu bersaing dengan daerah-daerah terbaik lainnya di Indonesia.
Dinilai Berdasarkan Regulasi dan Implementasi
Eduardo menjelaskan, proses penilaian kinerja PTSP dan PPB Daerah Tahun 2026 mengacu pada Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 2 Tahun 2022 serta petunjuk teknis dalam Keputusan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 134 Tahun 2023.
Salah satu aspek penting yang menjadi perhatian adalah komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan kemudahan perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025.
Artinya, penilaian tidak semata-mata melihat dokumen maupun paparan pemerintah daerah, tetapi juga bagaimana sistem tersebut diimplementasikan dan dirasakan manfaatnya oleh pelaku usaha.
Kehadiran perwakilan pelaku usaha dalam kegiatan uji petik menjadi bagian penting untuk memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan yang diterima secara langsung.
Bagi Kota Padang, tahapan ini menjadi kesempatan untuk menunjukkan bahwa berbagai program, inovasi dan komitmen yang selama ini dibangun bukan sekadar konsep di atas kertas.
Dari Pelayanan ke Pertumbuhan Ekonomi
Masuknya Padang dalam enam besar nasional memiliki arti lebih luas daripada sekadar persaingan memperoleh penghargaan.
Kualitas PTSP dan percepatan pelaksanaan berusaha berkaitan erat dengan bagaimana sebuah daerah membangun ekosistem ekonomi yang sehat.
Ketika perizinan semakin sederhana, transparan dan pasti, hambatan bagi pelaku usaha dapat ditekan. Pada akhirnya, kondisi tersebut diharapkan mendorong semakin banyak aktivitas ekonomi, membuka peluang usaha, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, uji petik di Kota Padang menjadi momentum untuk mengukur sejauh mana pemerintah daerah mampu menghadirkan pelayanan publik yang benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.
Kini, setelah melewati berbagai tahapan penilaian dan berhasil menembus enam besar dari ratusan kabupaten/kota di Indonesia, Padang tinggal menunggu hasil akhir.
Targetnya jelas: bukan hanya mempertahankan posisi sebagai nomine, tetapi melangkah lebih jauh untuk merebut predikat terbaik nasional dalam pelayanan PTSP dan percepatan pelaksanaan berusaha.
Jika target tersebut terwujud, prestasi itu bukan hanya menjadi kebanggaan Pemko Padang, tetapi juga menjadi pesan kuat bahwa Kota Padang siap membuka pintu selebar-lebarnya bagi investasi dengan pelayanan yang cepat, mudah, transparan dan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. (***)